JAYAPURA – Federasi Militan Mahasiswa Papua meminta pemerintah menuntaskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini terjadi di tanah Papua, salah satunya yang menyebabkan tewasnya Ketua PDP, Theys H Eluay.
Menurut Presiden FMMP, Thomas CH, Sufii bahwa pada dasarnya mereka yang menyebabkan tewasnya almahrum Theys Eluay sudah diadili, namun kenyataannya para petinggi yang memberikan perintah untuk menghabisi Theys Eluay sampai saat ini masih bebas berkeliaran. “Sudah 12 tahun pasca dibunuhnya almahrum Theys Eluay, namun penegakan HAM di tanah Papua hingga kini masih berjalan di tempat,” ungkapnya dalam keterangan persnya di Prima Garden Abepura, Selasa, (16/10).
Hal lain yang menjadi sorotan pihaknya adalah agar DPRP membuat Perdasus dan DPRD Kabupaten/Kota Jayapura untuk membuat Perda untuk melindungi makam dan tugu almahrum Theys Eluay, karena terkesan makam dan tugu tersebut, terutama pada makam almahrum banyak baliho-baliho dan spanduk-spanduk yang dipasang dan dibentang di depan makam. Menurutnya, almahrum Theys Eluay merupakan tokoh sentral karismatik tradisonal yang menjadi panutan bagi seluruh rakyat Papua yang selama ini memperjuangkan ideologi kemerdekaan atas ketidakadilan selama ini yang dialami rakyat Papua, jadi semestinya almarhum Theys Eluay wajib dihargai.
“Kami minta juga ada regulasi untuk menggantikan nama Bandara Sentani dengan nama Bandara Internasional Theys Eluay. Soal rencana pemindahan Makam almahrum Theys Eluay kami minta jangan dipindahkan, karena almahrum Theys Eluay bukan milik keluarganya saja tapi milik seluruh rakyat Papua,” tandasnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan FMMP adalah persoalan otsus yang dinilai gagal, dan soal kehadiran Unit Percepatan Papua dan Papua Barat (UP4B) yang tidak jelas programnya, yang pada dasarnya kehadiran UP4B memperpanjang sederetan masalah yang adai di tanah Papua bahkan menambah persoalan baru.
“Persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan, pembunuhan, intimidasi dan penjara, tapi hanya bisa diselesaikan dengan dialog/diplomasi,” pungkasnya.(nls/don/l03)
Papua Menggugat: 11 November 2001, Penculikan dan Pembunuhan Dortheys Hiyo EluayKasus penculikan dan pembunuhan Alm. Dortheys Hiyo Eluay, Ondofolo Suku Sereh, Sentani, Port Numbay, Ketua LMA Irian Jaya/ Papua, dan Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) telah berlalu tepat sepuluh tahun silam. Kini kita telah berada di detik, menit, jam, hari Sang Ondofolo dibunuh dengan cara dicekik. Cara mencekiknya sangat mengerikan, sangat tidak manusiawi.
Kalau kita baca buku terlengkap yang pernah ditulis tentang riwayat hidup, dan terutama riwayat sebelum dan sesudah pembunuhannya sampai hari ini, yaitu karya Sem Karoba, Hans Gebze, dkk, terbiatan Mei 2002 (selang waktu beberapa bulan setelah alm. dibunuh), maka ingatan kita tentang peristiwa-peristiwa yang tidak lama itu segar kembali, lalu dengan mudah kita kaitkan dengan perkembangan terakhir di Tanah Papua, Ketua Dewan Adat Papua yang kini berada di tahanan NKRI.
Sem Karoba, dkk. mencatat banyak sekali peristiwa, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Yang belum ditulis ialah tahun demi tahun, yaitu dari tahun 2001 sampai tahun 2011 hari ini. Termasuk pengadilan ringan dan penobatan sebagai pahlawan negara kepada para pembunuh Theys tidak dimuat dalam buku ini karena buku ini terbit lebih dari tiga tahun sebelum pelaku kejahatan atas kemanusiaan ini ditahan dan diproses secara hukum militer NKRI sendiri.
Dari kasus penculikan sekaligus pembunuhan sang Pemimpin Besar Bangsa Papua itu sebenarnya perlu kita ingat dan camkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kasus ini tidak boleh dianggap telah berlalu oleh bangsa Papua. Ini pelanggaran HAM berat karena seorang pemimpin yang diangkat dalam sebuah proses demokrasi oleh sebuah bangsa dan tanah dibunuh begitu saja tanpa pertanggung-jawab politik dan hukum yang jelas. Dalam buku ini telah dengan jelas disampaikan mengapa kasus in imerupakan pelanggaran HAM berat. Hal kedua, karena para pembunuh tidak pernah mengakui dan meminta maaf kepada pihak korban sampai dengan hari ini tanggal 11 November 2011. Dapat dikatakan dalam bahasa adat Papua, “Ini pembunuhan rahasia”, atau dalam bahasa Lani disebut “Kote warak.” Orang yang dibunuh secara “kote” tidak pernah hilang dari ingatan orang Papua. Kalau ada pembunuhan, ada pengakuan, ada pertanggung-jawaban dalam bentuk hukuman atau denda, maka ingatan itu biasanya terkikis dimakan waktu. Tetapi kalau sebuah kematian, apalagi kematian seorang Kepala Suku, apalagi dibunuh setelah sebuah acara yang diadakan oleh NKRI, apalagi cara pembunuhannya sangat canggih dan sadis, apalagi dalam posisi beliau sebagai Kepala Suku sekaligus sebagai Ketua PDP, yaitu sebuah lembaga politik di dalam negeri yang menyambung suara dan aspirasi bangsa dan tanah Papua, apalagi pembunuhnya menyangkal mati-matian dan malahan mengancam siapa saja yang menuduh mereka sebagai pembunuhnya, apalagi pembunuhnya malahan dihadiahi gelar pahlawan negara Indonesia, soal pembunuhan Theys Eluay tidak bisa kita jadikan sebagai bagian dari sejarah.
Kasus penculikan dan pembunuhan Alm. Dortheys Hiyo Eluay bukan masalah kemarin, tetapi ini masalah hari ini, dan lebih-lebih masalah hari esok dan lusa. Itu yang harus diingat orang Papua. Pada setiap tanggal 11 November disetiap tahun, setiap orang yang merasa dirinya berasal dari dan dilahirkan di atas, hidup di dan akan dikuburkan ke Bumi Cenderawasih, sepatutnyalah berbuat sesuatu, yaitu sesuatu yang berarti dan bermakna bagi tanah leluhur dan bangsanya. Tidak menjadi soal Anda pendukung Otsus atau penentang, tidak masalah Anda pejabat di dalam pemerintahan NKRI atau penentang NKRI, Anda tetap ber-identitas orang Papua, yang dilahirkan, dibersarkan, hidup dan mati di tanah leluhur Bumi Cenderawasih. Oleh karena itu, kasus penculikan dan pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay patutlah menjadi sebuah peristiwa November Kelabu, hari Kematian HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum di Tanah Papua.
Lihat saja apa yang telah terjadi sepeninggalan Theys. Hukum NKRI sendiri dilanggar habis-habisan oleh NKRI dan orang Indonesia sendiri. Lihat saja apa yang sedang terjadi di Era Otsus ini. Era Otsus ini kita sebuah era Post-Theys, era-Beanal, era-status-quo, era kematian sebuah bangsa, era kematian kedua setelah beberapa bulan kebangkitan nasional bangsa Papua waktu itu. Hitung saja berapa Pasal dan Ayat dari UU Otsus No. 21/2011 itu yang telah dilanggar, dan berapa yang tidak dilaksanakan sepenuhnya serta berapa yang sama sekali tidak dilaksanakan, jangankan dibicarakan. Makanya Efendy Choiri, salah satu tokoh Indonesia dari PBNU menyatakan dalam wawancara di TVOne menyatakan saat ditanya, “Berapa persen Otsus berhasil dan berapa persen Otsus gagal?” Beliau katakan secara cepat dan tegas, “Bukan gagal, memang Otsus tidak pernah dilaksanakan. Jadi tidak bisa dikatakan gagal, kalau tidak pernah dilaksanakan.”
Kita pindah ke November Kelabu sebagai Hari Kematian HAM di Tanah Papua. Ingat saja minggu ini, minggu lalu, satu minggu lalu, dua minggu lalu, tiga minggu lalu, empat minggu lalu, sampai 10 minggu lalu sampai 100 minggu lalu. Hitung semua dan ingat kembali. Kata Indonesia kepada masyarakat internasional seperti ini,
Kasus-kasus pelanggaran HAM itu pernah terjadi. Kami menyesal itu pernah terjadi. Tetapi kasus-kasus itu terjadi di era yang lain, regime yang lain, era orde baru, regime Soeharto. Sekarang Indonesia ada di era reformasi, era demokratisasi, regime SBY-Kalla dan SBY-Budiono. Era ini era paling demokratis. Kami sangat mendengarkan suara rakyat Papua. Kami menangani soal Papua dengan hati, bukan dengan pikiran atau otak. Kami cintah Papua, yaitu tanah Papua, bukan orang Papua. Biarkan kami membangun orang-orang telanjang ini. Kalau mereka merdeka sendiri mereka akan melarat seperti teman-teman Melanesia di Tomor Leste yang barusan merdeka tetapi masih morat-marit dalam membangun ekonomi mereka. Apalgi orang Melanesia lain di Timur Pulau New Guinea, negara itu termasuk ke dalam negara sedang gagal, kemiskinan merajalela, kekerasan dan premanisme sangat tinggi. Jadi, kalau Papua Merdeka sendiri, pertumpahan darah jauh lebih parah dan sulit dijelaskan. Biarkan kami, orang beradab, orang pintar, orang modern yang membantu membangun bangsa minoritas, terbelakang, kanibal, zaman batu ini.
Biarpun ada saja orang Papua menuntut merdeka, tetapi kami sedang membangun demokrasi, jadi kami tidak akan bunuh mereka. Kami melakukan komunikasi konstruktiv dengan mereka….
Kemudian yang ketia, November Kelabu ini mengingatkan kita tentang hari kematian Demkorasi di Tanah Papua. Lihat saja apa yang terjadi saat KRP II, 2000 dibandingkan dengan yang terjadi dalam KRP III, 2011. Hitung jumlah orang, hitung dari mana saja yang datang, hitung di mana tempat penyelenggaraannya, hitung para tamu dan undangan yang hadir, hitung siapa saja dari pihak NKRI yang hadir dan yang mendanai kegiatan itu. Yang jelas, demokrasi sejak sepeninggalan Theys Eluay telah mati bersamanya.
Demokrasi sepeninggalan Theys Eluay ialah demokrasi yang mandul, karena demokrasi itu telah dikebiri, maka biarpun dia melakukan aktivitas kawin-mengawinkan, tidak bakalan melahirkan sesuatu, karena pada prinsipnya demokrasi di Tanah leluhur Theys Eluay, tanah yang deminya dia dibunuh itu, telah dikebiri.
Karena demokrasi itu telah mandul lantaran dikebiri, maka apapun proses demokratisasi yang sekarang ini terjadi, misalnya KRP III, 2011, pelaksanaan Otsus, dialogue, komunikasi konstruktiv, atau apapun juga, proses demokrasi sulit terjadi. Yang terjadi ialah lawan dari demokrasi, yang bertentangan dengan demokrasi: pelanggaran HAM, kehidupan tidak aman, teror dan intimidasi, penculikan, pengejaran, pengungsian karena pengejaran TNI/ Polri, pengintaian, sampai penembakan, peracunan, pembunuhan secara halus (bio-terrorism) dan pembunuhan dengan perusakan lingkungan tempat tinggal orang Papua (eco-terrorism).
Kalau demokrasi tidak telah dikebiri, jika perlindungan dan pemajuan HAM juga dibunuh, kalau supremasi hukum telah ditambal-sulam dan ditukar-tambah di sana-sini dan bolak-balik, maka jelas dan pastilah bahwa dengan demikian “Perjuangan Damai di Tanah Papua telah dimatikan!” Itulah kesimpulan yang telah terpapar dalam judul buku ini.
Riwayat pembunuhan tidak berakhir di sepuluh tahun lalu. Contoh terbaru kita lihat saat KRP III, 2011 diselenggarakan, pada saat Jaringan Damai Papua setengah mati dan bolak-balik mensosialisikan dan mempersiapkan dasar-dasar untuk mendorong Papua Zona damai, saat itulah, NKRI lewat presidennya sekali lagi menyangkal eksistensi, hargadiri, martabat dan kemanusiaan manusia Papua dengan segala perangka hukum yang telah disahkan Presiden Indonesia sepuluh tahun silam. Pada prinsipnya Presiden NKRI menyatakan, “Anda siapa? I Love Papua, not Papuans! I own Papua, not Papuans!” Yang ditulis dan disahkan Presiden NKRI tahun 2011 sudah banyak yang dilanggar, malahan yang tidak dilanggar hanya satu atau dua. Itulah sebabnya Efendy Choiri menyatakan, “Pertanyaannya bukan pada otsus gagal atau tidak, tetapi Otsus tidak pernah dijalankan.” Hukum buatan NKRI dilanggar oleh NKRI sendiri. Apalagi hukum adat dan hukum-hukum yang pernah ada di tanah Papua? Pasti dan harus dilanggarnya atas nama NKRI Harga Mati, bukan?
Kalau kondisi penegakkan supremasi hukum masih seperti ini, kalau masih saja ada orang Papua ditahan tanpa peradilan dan tanpa proses hukum sesuai aturan yang dibuat NKRI sendiri, kalau masih ada orang dikejar-kejar, kalau masih ada penembakan di sana-sini tanpa pernah mengungkap para dalang dan pelaku perbuatan amoral dan kejam ini, maka siapakah orang Indonesia, orang Papua atau manusia di dunia yang bisa dibujuk untuk percaya bahwa NKRI hari ini sedang serius menangani Papua?
***
Sementara ketiganya telah mati bersama Theys, yaitu sepeninggalan mereka berempat, maka orang Papua sekarang semestinya berpikir ke depan, berpikir tentang kelanjutan perjuangannya, tentang Joshua bangsa Papua, tentang langkah berikut, mulai dari apa yang telah ditinggalkan Theys.
Yang ditinggalkan Theys, seperti diulas Sem Karoba, dkk. (2002), Bagian PAPUA MENGENANG, mulai Bab 9. ada 5 hal yang ditinggalkan Theys:
Theys Ondolofo, Tokoh Integrasi dan Tokoh Papua Merdeka
Theys Tokoh Adat Revolusioner
Theys Tidak Ketinggalan Jaman Dalam Politiknya, Berperan Dalam Pentas Perjuangan Dunia Semesta
Theys Adalah Musa Bangsa Papua
Apa artinya Theys Eluay yang awalnya membela NKRI lalu di akhir hidupnya bukan hanya membela tetapi malahan memimpin perjuangan Papua Merdeka? Almarhum sendiri pernah menjawabnya, “Karena ini waktunya! Sekarang saatnya untuk Papua Merdeka!” Di lain waktu juga beliau katakan, “Waktu itu Sukarno yang mencapok negara dan Tanah Papua ke dalam NKRI!” Jadi, dengan kata lain, beliau yakin bahwa waktunya telah tiba bagi bangsa Papua untuk memperjuangkan pengembalian kedaulantannya yang telah diinjak dan diperkosa oleh NKRI. Dalam banyak wawancara almarhum ditawari paket Otsus, tetapi selalu beliau menolak dengan alasan Papua sudah merdeka, sekarang hanya minta pengembalian kedaulatan yang telah dicaplok oleh NKRI.
[info]”PDP tetap akan melakukan upaya lobi sampai tercapai dialog, baik nasional maupun internasional. Ini kami lakukan agar Indonesia secepatnya mengembalikan hak bangsa Papua seperti sebelum 1 Desember 1961, yaitu hak untuk merdeka, yang dicopot oleh Sukarno dengan Operasi Trikora. Waktu itu, Bung Karno menyatakan operasi tersebut untuk membubarkan negara boneka Papua. Padahal yang sebenarnya ada adalah Negara Papua, bukan negara boneka Papua. Orang Papua sudah berdiri sendiri. Papua sudah merdeka.”[/info] Theys Hiyo Eluay: “Hak (Papua) Merdeka Dicopot Sukarno” , TEMPO, No. 38/XXX/19 – 25 November 2001 [http://papuapost.com/?p=5113]
Theys memang tokoh adat revolusioner. Dalam buku Sem Karoba, dkk. digambarkan sejumlah orang revolusioner di berbagai belahan Bumi dan menempatkan almarhum Theys Eluay berdekatan dengan Abdurrahman Wahid dan Nelson Mandela. Gus Dur dari sisi kontrovesi yang selalu ditimbulkannya dari apa yang diucapkan dan yang dilakukannya, serta Mandela dari aspek Kepala Suku dan pengorbanan yang mereka berikan dalam posisi sebagai Kepala Suku. Lebih khusus lagi, kedua Kepala Suku ialah orang-orang modern yang moderat, pemikirannya sangat maju, beradab dan merangkul semua pihak. Jadi, perluangan Papua Merdeka yang dilakukannya bukan karena Theys membenci orang Indonesia. Sama sekali tidak. Theys punya banyak sekali penggemar dan sahabatnya di Indonesia. Yang ditentangnya ialah negara Indonesia, bukan orang Indonesia. Maka itulah perjuangan yang dikedepankannya ialah perjuangan damai, sopan-santun dan demokratis.
Karena ketokohannya yang revolusioner itu, beliau hampir saja ditempatkan sebagai tokoh adat yang revolusioner, yaitu pemain politik global yang berasal dari tokoh adat. Agenda terpenting dan yang tidak mudah dilupakan yang pernah ia sampaikan kepada Wartawan Majalah Tempo beberapa minggu sebelum almarhum dibunuh saat beliau ditanyakan “Apa program pertama yang hendak dilakukan di pentas politik global seusai Papua Merdeka?” maka almarhum katakan,
[news]”Saya akan berkampanye ke seluruh dunia, mengusulkan agenda ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, membangun aliansi ke seluruh dunia untuk menutup semua pabrik-pabrik senjata dan diganti dengan pabrik makanan.”[/news]
Sebuah pandangan yang sangat menarik. Tidak mungkin SBY membayangkan itu, malahan SBY mau membangun pabriks senjata di Indonesia. Tidak ada seorangpun Presiden negara-bangsa merdeka dan berdaulat hari ini yang punya agenda seperti itu, kecuali Theys Hiyo Eluay. Agenda itu tertinggal untuk orang Papua, generasi penerus, entah siapa menjadi penggantinya nanti, untuk meneruskan program yang telah disampaikannya dimaksud. Penerus perjuangannya berarti juga penerus agendanya, baik agendanya untuk tanah air dan bangsanya, dan juga untuk sekalian manusia dan planet Bumi.
Itulah pemikiran Alm. Theys Eluay yang berkaliber internasional, seorang tokoh adat yang revolusioner, seorang yang tahu diri dan tahu waktu kapan harus berbicara dan berjuang untuk Papua Merdeka, seorang yang tahu akan mati sebelum perjuangan yang dipimpinnya itu tuntas.
Itulah sebabnya Alm. Theys Hiyo Eluay pernah katakan seperti diutarakan Thaha Moh. Al-Hamid dalam Sambutan Pengantar dari Buku dimaksud,
[alert]”Untuk selamanya Theys telah pergi dalam jeritan seribu jiwa, tetapi semangat dan kesadaran perjuangan kini bersemayam di kalbu setiap anak Papua, sebagaimana ia bersaksi tatkala kami berlima menyantap hidangan tahun baru 2001 di bilik penjara Abepura: “perjuangan harus jalan terus, darah dan nyawa saya akan mengantar orang Papua ke gerbang kemerdekaan”.[/alert]
Jadi, beliau tahu persis, bahwa ia akan mati, dan kedua bahwa dengan kematiannya itu akan mengantar bangsanya ke gerbang kemerdekaan. Demikianlah Musa sampai ke Gunung Sinai, dan memandang jauh ke Tanah Kanaan, tanah Perjanjian Allah, tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah, tanah yang untuknya Musa telah menghadap Firaun berkali-kali di Mesir, yang menyebakan banyak tulah bagi kaum penjajah, yang memaksa bangsa pilihannya keluar dari penjajahan dan perbudakan, yang dalam perjalanannya dipenuhi jerih-payah. Di gunung itu, Musa hanya diizinkan untuk memandang ke Tanah Kanaan, dan pada saat memandangnya, ia melihat gambaran janji-janji Tuhan itu telah tergenapi. Tetapi sayang, ada alasan dan ada sebabnya, Musa sendiri tidak diperbolehkan menyeberang Sungai Yordan. Dia harus tinggal di sebelah Sungai Yordan. Tujuan Musa membawa keluar bangsanya dari perbudakan dan penjajahan telah tercapai, tetapi Musa sendiri tidak ikut secara fisik masuk ke Tanah Kanaan. Itulah yang dikatakan Theys Eluay kepada Thaha Al-Hamid, bukan?
***
Yang pertama telah digenapi, yaitu Musa memang harus mati, tidak ikut masuk ke Tanah Kanaan. Itulah sebabnya kita peringati hari ini sebagai tahun ke sepuluh dari peristiwa itu. Sekarang kita menantikan hal kedua yang ditinggalkannya untuk digenapi, yaitu sudah 10 tahun bangsa ini menunggu Joshua untuk berdiri di tengah-tengah bangsanya di Tanah leluhurnya, meneruskan tongkat estafet yang ditinggalkan Theys Eluay, menyeberangi Sungai Yordan, membasmikan secara tuntas semua musuh yang menghuni wilayah itu, dan mendiami Tanah Perjanjian itu. Sudah 10 tahun bangsa Papua tinggal tanpa pemimpin. Sudah 10 tahun sudah bangsa ini menantikan para pembunuh hak kebangsaan dan hak hidup orang Papua angkat kaki dari tanah leluhur orang Melanesia di bagian barat Pulau New Guniea. Sudah 10 tahun para pembunuh Musa Papua itu tidak pernah diungkap secara tuntas dan bertanggungjawab.
Apakah 10 tahun ini artinya hanya sebuah bilangan genap yang bisa saja berlalu tanpa arti apa-apa?
Apakah Kongres Rakyat Papua III, 2011 membuka jalan ke arah itu?
Apakah Jaringan Damai Papua dengan agenda dialoguenya merupakan jalan ke arah itu?
Apakah KNPB dan jaringannya mengarah ke sana?
Apakah ILWP/IPWP dan segala gerakannya menunjukkan titik terang ke arah sana?
Apakah itu…? ? ?
***
*Sem Karoba ialah salah satu dari penulis buku: PAPUA MENGGUGAT: Penculikan dan Pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay – Hari Kematian HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum di Tanah Papua”, terbitan w@tchPAPUA – GalangPress.
THEYS Hiyo Eluay ternyata tidak hanya dekat dengan Abdurrahman Wahid, tapi juga dengan beberapa artis cantik. Ini terungkap dalam acara wawancara dengan artis di Televisi Pendidikan Indonesia, Jumat pagi lalu. Dalam kesempatan itu, Ayu Azhari mengucapkan belasungkawa atas tewasnya Theys Hiyo Eluay, yang bukan artis dan bukan pejabat tinggi Indonesia. Yang lebih mengejutkan, Ayu juga mengaku sangat dekat dengan Theys. “Kami sahabat,” ujar sang pemain sinetron yang memenangi penghargaan sebagai aktris terbaik dalam Festival Film Asia Pasifik belum lama ini. Ayu bahkan memanggilnya “Om Theys”, “Sementara anak-anak saya memanggilnya Opa Theys,” katanya.
Itu bukan pengakuan sepihak. Pertengahan bulan lalu, kepada TEMPO, Theys dengan bangganya memamerkan fotonya bersama Ayu Azhari. Ketua Presidium Dewan Papua (PDP) ini juga menceritakan bagaimana awal pertemuannya dengan si artis cantik. Dia juga, katanya, akan mengundang Ayu ke sebuah acara di Papua.
Tidak hanya itu. Beberapa hari sebelumnya, Theys juga bela-belain menemui artis pujaannya yang lain, Dewi Yull. “Karena saya dan istri saya sangat kagum dengan Dokter Sartika yang dia perankan,” ujarnya sambil tersenyum. Lelaki berambut dan berjanggut putih ini juga cukup dekat dengan Titiek Puspa. “Karena ulang tahun kami berdekatan,” ujar Theys, lalu terbahak.
Tokoh perjuangan kemerdekaan tanah Papua itu memang penuh kontroversi. Selain lama berkecimpung di dunia politik dan dekat dengan penguasa politik, kehidupannya pun penuh kontroversi. Ia seperti mengikuti arah angin bertiup. Dia mengaku membenci Sukarno yang “mencaplok” Papua. Namun, Theys tetap mengagumi sang Proklamator—bahkan salah satu anaknya diberi nama Soekarno. Dia juga membenci TNI—tapi seorang anaknya dinamai Acub Zaenal. Ia juga “meminjam” nama Sartika dari Dewi Yull untuk nama anak perempuannya.
Dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua, jalan yang ditempuh Theys pun cukup berliku. Dia sangat terlibat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua pada 1969—meski sekarang dia menolak bentuk referendum yang bagaimanapun. Di zaman Orde Baru, dia anggota DPRD dari Fraksi Karya Pembangunan dalam tiga periode. Namun, setelah tidak dicalonkan lagi pada Pemilu 1992, dia kembali bersuara keras tentang kemerdekaan Papua.
Puncaknya terjadi ketika Theys bersama rakyat Papua menyatakan dekrit dan mengibarkan Bintang Kejora (bendera Papua) pada 1 Desember 1999 dan 1 Mei 2000. Dia juga menandatangani komunike politik pada Musyawarah Besar Dewan Papua di Jayapura, 23-24 Februari 2000. Dan pada 29 Mei-4 Juni 2000, dia menggelar Kongres Nasional II Papua Barat, atau yang dikenal sebagai Kongres Rakyat Papua, di Jayapura. Kongres itu kemudian menjadi heboh karena mendapat bantuan Rp 1 miliar dari Presiden (waktu itu) Abdurrahman Wahid.
Theys memang cukup dekat dengan Abdurrahman. Bahkan, selagi Abdurrahman digoyang, ia sempat mengancamkan pemisahan diri Papua dari RI kalau Abdurrahman digulingkan. Balasannya, saat Theys di Jakarta pertengahan Oktober lalu, Abdurrahman Wahid menyatakan kesediaannya menjadi saksi (yang meringankan?) dalam proses hukum yang sedang dia jalani dengan tuduhan melakukan tindakan makar terhadap RI. (Tapi akhirnya tidak jadi.)
Theys memang pemimpin, politisi—dan juga manusia biasa. Sebanyak yang kagum, sebanyak itu pula yang membencinya. Banyak yang dia perjuangkan. Setidaknya itulah yang dia katakan ketika ditemui TEMPO di Jakarta saat para anggota DPRD Papua, DPR, dan pemerintah membicarakan Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua. Berikut ini petikan wawancara Purwani Diyah Prabandari dari TEMPO dengan Theys di Hotel Arcadia, Jalan Wahid Hasyim, pertengahan Oktober lalu—sebulan sebelum dia ditemukan tewas di Koya Tengah, sekitar 40 kilometer dari Jayapura.
Apa pendapat Anda dengan akan segera disetujuinya Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua?
Itu bukan urusan saya. Saya tak mau menerima ide otonomi. Saya hanya berpikir soal Papua merdeka.
Jadi, kesepakatan tidak mempengaruhi Anda?
Tidak.
Meski sebelum menyetujui nama Provinsi Papua, perdebatannya alot?
Itu bukanlah kemenangan. Papua bukanlah Provinsi Papua, tapi bangsa Papua. Jadi, Papua (akan) menjadi negara sendiri.
Bagaimana dengan sistem pembagian kekayaan alam dalam UU Otonomi Khusus?
Kami yang punya kekayaan. Pemerintah (yang harus) meminta kepada kami agar menyerahkan kekayaan. Kemudian mereka membaginya, 80 persen untuk kami dan 20 persen untuk pemerintah pusat. Kami yang mestinya membagi. Kami punya perasaan. Indonesia sudah membantu kami selama ini. Dan kami akan tetap berjuang dengan damai dan cinta kasih. Memang kami masih diperlakukan dengan kekerasan. Juga banyak terjadi pem-bunuhan. Tapi kami tidak membalas.
Terus, apa yang akan dilakukan oleh PDP dan Anda sendiri?
PDP tetap akan melakukan upaya lobi sampai tercapai dialog, baik nasional maupun internasional. Ini kami lakukan agar Indonesia secepatnya mengembalikan hak bangsa Papua seperti sebelum 1 Desember 1961, yaitu hak untuk merdeka, yang dicopot oleh Sukarno dengan Operasi Trikora. Waktu itu, Bung Karno menyatakan operasi tersebut untuk membubarkan negara boneka Papua. Padahal yang sebenarnya ada adalah Negara Papua, bukan negara boneka Papua. Orang Papua sudah berdiri sendiri. Papua sudah merdeka.
Tapi bukankah masuknya Papua ke wilayah Indonesia dengan Penetapan Pendapat Rakyat dan sudah diterima masyarakat internasional (PBB)?
Tapi itu cerita Bung Karno saja.
Lalu apa yang akan dilakukan PDP?
Pemerintah pura-pura tidak mengerti bangsa Papua. Bangsa Papua tidak suka kekerasan. Karena itu, PDP dalam perjuangannya selalu mengutamakan perdamaian dan cinta kasih. Makanya perlu diadakan dialog-dialog nasional dan internasional.
Upaya PDP di tingkat internasional?
Tahun lalu, ada perwakilan PDP ke PBB. Dan kami berbicara di Sidang Umum PBB. Hanya, kita belum diterima penuh.
Tapi Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyatakan mendukung integritas wilayah Indonesia, yang berarti Papua termasuk di dalamnya?
Orang Papua sendiri yang tahu keinginannya, bukan Kofi Annan, bukan AS. Ini soal harga diri. Bangsa Indonesia yang harus menentukan. Demikian pula bangsa Papua. PBB hanya sebagai tempat melapor. PBB bukan segala-galanya.
Tapi, sewaktu ada Kongres Papua, Presiden Abdurrahman Wahid mendukung, bahkan membantu Rp 1 miliar. Tidakkah itu bisa mengubah keinginan PDP?
Kami memang menemui beliau dan minta beliau datang ke Kongres Rakyat Papua. Beliau merestuinya, bahkan membantu dana Rp 1 miliar. Beliau selalu mendengarkan hati nurani. Bahkan beliau bersedia membuka kongres. Tapi ada tekanan dari kiri-kanan, dari orang-orang yang suka membunuhi rakyat. Mereka tidak menginginkan Gus Dur membuka kongres.
Banyak yang khawatir, kalau kongres dilangsungkan, itu akan memicu aksi kekerasan.
Kongres Rakyat Papua bukanlah macam penyerang gedung World Trade Center di AS. Kita berbicara baik-baik. Rakyat mau berbicara dengan bebas, tidak ingin ada kekerasan. Jadi, kita rakyat Papua hanya ingin dialog terus-menerus. Ini dalam rangka pelurusan sejarah, yaitu kembali kepada apa yang terjadi pada 1 Desember 1961. Dan beliau menyambut baik.
Apakah dia menyampaikan pesan tertentu bagi masyarakat Papua saat memberikan Rp 1 miliar itu?
Tidak ada pesan dari beliau. Beliau mengatakan begini, “Pak Theys, pasti saya akan beri rakyat Papua Rp 1 miliar,” (tapi) beliau tidak mengatakan kami tidak boleh begini atau begitu. Dan beliau mengatakan bahwa uang tersebut bukan uang KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Ini bantuan murni.
Bagaimana dengan pemerintah sekarang?
Sampai saat ini, pemerintah belum mem-buka diri untuk dialog lewat PDP. Ada baiknya pemerintah mau berdialog, sehingga ada hasil yang disepakati.
Mungkinkah melakukan kompromi dengan menerima otonomi khusus dulu sebelum referendum?
Rakyat, dalam kongres, tidak memberikan mandat untuk menerima otonomi ataupun referendum. Jadi, PDP melakukan dialog-dialog di AS atau PBB agar hak kami dikembalikan. PDP tidak melobi untuk otonomi khusus. Rakyat memberi mandat untuk merdeka, sehingga PDP tidak melibatkan diri dalam upaya pembicaraan masalah otonomi khusus. Sebab, rakyat tidak menghendaki otonomi khusus. Karena itu, PDP juga dengan penuh ketekunan dan keikhlasan menjalankan amanat rakyat dalam Kongres Rakyat Papua. Rakyat merasa kemerdekaan harus dicapai. Maka kami minta hak itu dikembalikan.
Apa keberatannya PDP belum juga berinisiatif untuk berdialog dengan pemerintah sekarang?
Di Kongres Rakyat Papua, mereka (rakyat) tidak memberi mandat otonomi khusus. Jadi, yang harus kami lakukan mengupayakan agar kemerdekaan dikembalikan.
Bagaimana dengan PBB?
Kemerdekaan kami direbut (oleh RI) dengan kekerasan, intimidasi, dan rekayasa. Sebenarnya, pada 1962, sudah ada pembicaraan di PBB antara Indonesia dan Belanda. Kita telah merdeka pada 1961. Kami juga mengirim delegasi, tapi tidak dimasukkan dalam dialog. PBB cacat hukum. Mereka tidak bisa berbicara atas nama rakyat Papua. Ini tanah Papua, bukan tanah PBB atau tanah Indonesia atau tanah Belanda. Tidak pernah sampai hari ini AS berbicara tentang perjanjian tahun 1969. Kita adalah negara merdeka. Kita sudah punya bendera dan lagu kebangsaan. Itu gila.
Bagaimana sebenarnya hubungan OPM dengan PDP karena terdengar sering terjadi konflik di antara keduanya?
Sebenarnya kami satu. OPM ataupun PDP menginginkan Papua merdeka. Pada 1998, kami minta mereka melebur dalam perjuangan. Bukan OPM lagi, tapi perjuangan semesta bangsa Papua. Dengan demikian, mereka merupakan bagian dari rakyat Papua. Jadi kita terima. Dulu Pak Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan itu gerakan separatisme. Tapi saya bantah. Tidak ada separatisme di Papua. Yang ada adalah perjuangan demi harga diri. Jadi bukan OPM. Tapi Organisasi Papua Merdeka bukan separatisme. Kami tidak menerima kata itu.
Dengan bergantinya presiden dari Abdurrahman ke Megawati?
Meski Indonesia berganti presiden, perjuangan bangsa Papua tetap jalan. Kita berhenti berjuang hanya apabila Yesus “diganti”. Dalam doa kepada Tuhan, kita berbicara kebenaran. Indonesia merdeka pada “18 Agustus” 1945, itu benar. Dan kemudian Indonesia memiliki UUD 1945, yang dalam pembukaannya disebutkan dengan jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, bangsa Papua juga punya hak untuk merdeka.
Tapi apa PDP benar-benar merepresentasikan seluruh rakyat Papua? Sebab, masih ada orang yang mau berintegrasi dengan Indonesia, bahkan menerima otonomi khusus.
Seluruh rakyat Papua, kecil-besar, tua-muda, lelaki-perempuan, yang tinggal di dalam atau di luar negeri, yang hidup ataupun yang mati, semua menghendaki kemerdekaan Papua. Hanya segelintir yang tidak demikian, orang-orang semacam Freddie Numberi yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka menipu diri sendiri, bangsa Papua, dan juga menipu Tuhan.
Bagaimana dengan kemungkinan referendum seperti Timor Timur?
No way. Papua adalah segala-galanya. Dan Papua tidak bisa dibandingkan dengan Tim-Tim. Tim-Tim belum pernah merdeka. Tapi Papua sudah merdeka. Kami sudah mendeklarasikannya. Kami punya lagu kebangsaan dan bendera negara, berbeda dengan Tim-Tim.
Tapi Anda pernah menjadi anggota DPRD selama tiga periode.
Anda tahu kondisi saat itu. Kita tidak boleh bicara beda. Berpikir beda pun sudah dibunuh.
(Di akhir pertemuan sambil makan siang, TEMPO berniat membayar. Tapi Theys langsung menolaknya. “Tidak. Saya ini bapak bangsa Papua. Dan kamu adalah anakku. Jadi, bapak punya kewajiban membayari anaknya,” ujar Theys sambil terbahak-bahak.)
Papua Merdeka News 