Surabaya–Takpercaya sebelum melihat langsung faktanya. Itulah yang mendorong sejumlah anggota DPR Papua sehingga mendatangi langsung PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (8/5). Kedatangan rombongan DPR Papua yang dikomandoi Ketua Komisi D Boy Markus Dawir ini untuk melihat dari dekat sekaligus mendapatkan informasi lebih utuh tentang keberadaan PT Smelter yang rencananya juga akan dibangun di Timika,Papua.

Dalam kunjungan tersebut, selain bertatap muka dengan jajaran Manajemen PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, diantaranya, Technical General Manajer, Tetsuro Sakai, Technical Maneger, Bouman T. Situmorang, dan Mr. Katsuyoshi Isaji, tapi juga melihat proses percetakan tembaga, yang siap dijual ke pasaran.

Dari data pertemuan tersebut, diketahui pemegang saham terbesar PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, adalah Mitsubishi dari Jepang yaitu sebesar 75 persen, sedangkan kedua PT. Freeport Indonesia sebesar 25 persen, namun dalam suplai bahan baku untuk pemurnian tembaga PT. Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar tembaga sebesar 85 persen.

Dalam produksi pertahunnya, PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, menghasilkan tembaga yang siap dipasarkan sebanyak 300.000 pertahun, namun diluar dari tembaga tersebut ada sisa hasil produksi yang dijual lagi seperti asam sulfat untuk pembuatan pupuk. Kemudian sisa konsentrat hasil produksi tembaga berupa lumpur Anoda (produk samping dari sisa pemurnian tembaga) mengandung emas dan perak sebanyak 57 persen yang dijual ke Korea dan Jepang untuk diolah lebih lanjut lagi.

Terkait dengan itu, pihak PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, terkesan tertutup dalam memberikan data mengenai berapa rupiah yang dihasilkan dari pemurnian tembaga dan sisa produksi konsentrat lainnya. Namun, ditafsirkan setiap tahunnya Papua kehilangan million (trilyunan) dolar hasil dari kekayaan alam Papua. Untuk itu, jika ingin menyelamatkan kebocoran ini, maka satu-satunya PT Smelter harus dibangun di Papua.

Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir, menegaskan, Komisi IV bersama 6 fraksi di DPRP tetap komitmen untuk sinergis dengan program Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sehingga jika ada pihak-pihak yang berkomentar mengenai penolakan dan pesimis membangun Smalter di Papua,dipersilakan saja.

Sebelumnya Ketua Fraksi Hanura Yan Mandenas kepada wartawan mengatakan, untuk saat ini belum waktunya PT Smelter dibangun di Papua. Jika itu dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi masyarakat. Yang terpenting saat ini katanya, membangunan Sumber Daya manusia dan lingkungan dan itu butuh proses waktu yang panjang. Ia melihat pemerintah saat ini hanya cenderung mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan pembangunan manusianya, padahal yang terpenting adalah membangunan manusia lebuh dulu, sehingga ketika investasi besar masuk di Papua, masyarakat sudah siap.

Menurut Boy Dawir, Gubernur Papua, Lukas Enembe berkeinginan membangun Smelter di Papua, tentunya didukung penuh, sebagai wujudnya berkunjung ke PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, yang selama ini disampaikan di publik bahwa PT.Freeport ada mendorong hasil tambangnya ke Gresik untuk diolah dan sebagainnya dibawah ke Jepang dan China. Sedangkan pabrik pengolahan di China DPRP bersama Gubernur Papua dan tokoh adat di Mimika. Smelter di China ini ditangani oleh Perusahan bernama Felix Group.

Dari hasil pertemuan dan manjemen PT. Smelting Gresik maupun tinjauan langsung ke pabrik, harus jujur diakui bahwa masih banyak terjadi kebocoran dalam proses dan kebocoran dalam hasil pendapatan dari PT. Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Pusat maupun Provinsi Papua atas hasil produksi hasil tambang yang diambil dari perut Bumi Papua. Misalnya berapa kubikasi/tonnisasi hasil yang dikeruk dari Mimika, seperti mas berapa persen, tembaga persen, peraknya berapa persen, dan konsentrat lainnya yang tidak dijelaskan secara terperinci, dari hasil pengolahan ini.

“Kami menghormati kebijakan pemerintah pusat, namun lebih baik Smelter ini harus ada di Tanah Papua, supaya memudahkan kita mengotrolnya untuk mengurangi kebocoran dan laporan siluman yang ada. Kalau dibangun di Papua, otomatis kontrol dari Pemerintah Provinsi Papua akan lebih ketat terhadap pengolahan tambang yang ada di Timika,” tandasnya.

Soal pabrik pendukung Smelter, Pemerintah Provinsi Papua dengan keterbatasan dana sehingga tidak membangun, karena pertama yang dibangun harus kapasitas listrik yang cukup, dan untuk mengantisipasi semua itu, Komisi IV DPP sudah membentuk kelompok-kelompok kerja (Panja), yakni, Panja Listrik, Panja Pertambangan, Panja Emisi Karbon dan lainnya. Maka untuk masalah listrik Panja ini bekerja untuk menyiapkan listrik guna mendukung pabrik-pabrik pendukung Smalter yang akan dibangun.

PT Freeport sendiri, semasa Gubernur Barnabas Suebu, Freeport berkomitmen berkontribusi untuk pembangunan listrik di Timika dengan anggaran Rp1 Triliun. Tapi sejauh ini DPRP belum mengecek dari anggaran Rp1 T tersebut, sudah dipakai berapa selama Barnabas Suebu menjabat, karena sejak Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua, Freeport belum memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian sekembali dari Gresik, DPRP memanggil Freeport untuk membicarakan dana Rp1 T untuk pembangunan listrik dimaksud.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh Bintuni, dimana nantinya digunakan untuk juga sebagai pembangkit listrik, dalam rangka pembangunan pabrik-pabrik maupun Smelter. Juga untuk mendukung PON 2020 di 5 Klaster, yaitu Jayapura, Biak, Wamena, Timika dan Merauke.

“Pemerintah Provinsi Papua juga dapat tawaran dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong anggaran sekitar Rp10 T, tetapi masih menggunakan batu bara, Kami sampaikan ke gubernur bahwa Kami tolak, karena kalau kita gunakan batu baru, maka kita akan bergantung pada Pulau Jawa dan Sumatera dalam ekspor bahan baku ini. Sebab bila bahan baku ini tidak ada atau harganya naik, dan tidak sesuai dengan rencana awal, maka kita akan alami stagnisasi listrik di Papua, tetapi kalau Papua sudah mempunyai gas untuk pembangkit listrik, tentunya sampai kapapun listrik tetap tersedia di Papua dalam menunjang PON 2020 maupun menunjang pabrik-pabrik yang akan dibangun di Papua,” tegasnya.

Khusus untuk Smelter dan pabrik pendukung dan lain-lain, karena sisa produksi Smelter lainnya digunakan untuk pembuatan pupuk, semen, asam pospat, dan lainnya, itu sudah teratasi dalam sebuah kebijakan saat perjalanan ke China. Dimana pabrik pengolahan tembaga dan sebagainya, PT.Felix Group China menyanggupi untuk membangun Smalter di Papua dengan biaya sendiri, tanpa meminta dukungan dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Papua.

Disini, baik gubernur, DPRP maupun para bupati kawasan pertambangan, semua sudah tanda tangani nota kesepakatan untuk Felix Group masuk berinvestasi di Papua. Felix Group ini adalah perusahaan salah satu dari murni swasta (bukan plat merah), namun di dukung penuh oleh China Gold. China Gold ini merupakan salah satu badan keuangan di China yang padat modal, karena bukan saja membiayai kegiatan-kegiatan besar di China tapi juga di negara-negara lain, bahkan IMF (Bank Dunia) juga meminjam uang dari China Gold ini.

“Gubernur Lukas Enembe sudah bertemu dengan pimpinan China Gold dan pimpinan Felix Group ini. Jadi Felix Group ini berinvestasi murni, sehingga bila ada tanggapan dari para politisi di Papua bahwa Felix Group saat masuk minta uang lagi dari APBN/APBD, saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada, karena berinvestasi murni dengan uang mereka sendiri. Tugas Pemerintah Provinsi Papua/Kabupaten/kota hanyalah melakukan pembebasan lahan seluas 50 Ha-100 Ha dimana pabrik-pabrik itu dibangun,”

jelasnya.

Pihaknya optimis atas semua yang sudah dikerjakan, yakni pabrik listrik tersedia, dan kalau Smalter sudah dibangun di Papua beserta ikutan pabrik lainnya, maka pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan meningkat, karena kebocoran itu berkurang dan tidak lagi diekspor bahan baku ke China dan Jepang, tetapi semua diolah di Papua, sehingga bisa diketahui pasti tambang apa saja yang keluar dari konsentrat yang dihasilkan, misalnya emas berapa persen, perak berapa persen, nikel berapa dan tembaga berapa persen dan sebagainya. Berapa ton per hari konsentrat yang dihasilkan dan dari sekian ton itu berapa pendapatan yang diperoleh.

“Kalau ada pihak seperti Yan Mandenas pesimis bahwa Smalter tidak bisa dibangun di Papua, saya katakana bahwa membangun pabrik itu butuh waktu bukan satu atau dua hari. Atau tidak ada Aladin yang bisa sulap langsung jadi. Felix Group membangun Smalter di China butuh waktu 4 tahun, tetapi kalau di Papua butuh waktu 6-8 tahun,”

bebernya.

Nah, ketika tekan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerinta Provinsi Papua dan Felix Group, ketika itulah sementara membangun Smalter di Papua, Pemerintah China membantu Papua dalam program magang bagi anak-anak Papua sebanyak 1000/tahun untuk dipekerjakan pada pabrik-pabrik yang akan di bangun di Papua. Magang ini disertai dengan pemberian beasiswa bagi pemuda Papua yang magang ini. Ini yang harus kita syukuri, karena disini Gubernur Lukas Enembe terus mendorong untuk pembangunan kawasan industri itu di Mimika.

Disinggung soal kenapa Freeport tidak mau membangun Smalter, kata Boy Dawir bahwa ini memang agak sulit, meski Pemerintah Provinsi Papua sudah menekan secara politik kepada Pemerintah AS dan Freeport, namun Pemerintah AS menyatakan dalam hal bisnis Pemerintah Provinsi Papua tidak mencampuri urusan bisnis Freeport. Sedangkan Freeport sendiri sifatnya bisnis, jadi tidak mungkin akan mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk membangun Smalter, tetapi sudah menyanggupi untuk membangun listrik dengan anggaran Rp1 T.

“Untuk pabrik listrik di Mimika akan dibangun dengan kapasitas besar untuk pemenuhan listrik di Papua dan pabrik-pabrik yang dibangun, sementara untuk mendukung PON 2020 tentunya akan dibangun fasilitas listrik pada 5 klaster itu,”

terangnya.

Terkait dengan penolakan komponen masyarakat Mimika, jelas Boy Dawir bahwa di Mimika terdapat 3 blok masyarakat. Ada blok masyarakat yang waktu itu ikut ke China sekitar 16 kepala suku. Setelah mereka melihat Smalter di China, akhirnya mendukung pembangunan Smalter di Mimika, karena Smalter yang di China mulai dari proses tambang itu diambil sampai konsentratnya di ambil itu, tidak ada limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan pabrikan itu, karena semuanya habis terpakai. Beda dengan yang ada di Gresik ini, yang uap pabrik yang masih keluar asapnya. Di China itu Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) nya sangat ketat.

“Smalting Gresik ini kan punya orang Jepang, jadi jelas konsentrat berupa Anoda yang mengandung emas dan perak itu di dimurnikan di China. Jadi di Smalting Gresik ini kan tidak ada transparansinya, berapa nilai rupiah yang dihasilkan, terutama dari kandungan emas itu dan lainnya. Maka ini jelas bisnis yang dikategorikan Black Market. Kami tetap mendukung Gubernur Lukas Enembe pembangunan Smalter di Papua,”

jelasnya.

“Adanya tanggapan dari teman-teman di DPR RI, tetapi apakah teman-teman di DPR RI ini tahu mengenai kebocoran-kebocoran yang terjadi ataukah tidak, dan kalau komentar mendukung Smalter Gresik, maka kami bertanya kira-kira teman-teman di DPR RI dapat bagian berapa dari keuntungan Smalter Gresik, tetapi kalau saya bicara, itu untuk kepentingan bagaimana negara, Provinsi Papua, pemilik hak ulayat dan rakyat Papua mendapatkan keuntungan pendapatan. Saya dipilih rakyat, maka saya wajib bicara untuk kepentingan rakyat,”

sambungnya.

Khusus untuk Fraksi Hanura, dirinya sangat yakin anggotanya tidak sependapat dengan Yan Mandenas, karena didalam Fraksi Hanura terdapat 3 partai (Nasdem, Hanura dan PKP). Sedangkan dalam kubu Partai Hanura pun terdapat 5 kadernya yang juga jelas memiliki pendapat pribadi yang apakah sama dengan Yan Mandenas (karena mereka belum memberikan pendapat), sementara didalamnya Mus Pigay adalah kader Hanura yang merupakan anak dari Timika jadi disinilah pihaknya menilai statmen Yan Mandenas adalah statmen pribadi yang mengatasnamakan Fraksi Hanura.

Baginya, Gubenur Papua berikan perhatian besar, karena sangat mencintai rakyat Papua, sehingga memberikan perhatian serius bagi rakyat Papua dan tidak mau menciderai rakyat dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, pihaknya dan Gubernur Lukas Enembe kerjakan hari ini tidak lain untuk meletakan dasar-dasar yang baik bagi rakyat Papua, dan bagi siapa yang akan memimpin rakyat Papua kedepannya. Yakni, regulasi dibuat, supaya kedepan ada kepastian Papua kedepannya seperti apa, setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berapa, dan siapapun gubernur, uangnya dari sumber PAD yang jelas, serta semua pelaku ekonomi di Papua tahu hak dan kewajibannya.

“Saat ini kami mau buat aturan keseluruhan, dan siapa yang gubernur memimpin, entah itu suatu ketika Yan Mandenas, Marinus Yaung atau siapapun yang menjadi gubernur tinggal lanjutkan dengan aturan yang sudah tersedia itu, kekurangan yang muncul kemudian itu tinggal diperbaiki. Misalnya, masa gubernur Barnabas Suebu ada kekurangan diperbaiki pada masa kepemimpinan Lukas Enembe ini. Ini namanya kesinambungan. Jangan gubernur ganti gubernur bikin hal baru, nanti yang jadi korban adalah rakyat Papua, karena kita tidak buat,”

tukasnya.

Sekali lagi dirinya tegaskan bahwa optimis Smalter bisa di bangun, karena ini demi kebaikan negara dan rakyat Papua. Dimana Negara mendapatkan pendapatan yang maksimal, dan negara tidak ditipu oleh Freeport dan anak perusahaannya, begitupula kita di Papua.

Mengenai ada kelompok yang tidak mendukung Smalter dibangun di Timika. Maka dirinya mengimbau kepada rakyat yang menolak tersebut, bahwa harus dilihat akar masalahnya apa. Jika menolak membangun Smalter di Timika, tentunya masih ada kabupaten yang lain, atau suku mana yang menolak di Timika, atau juga pabrik ini dibangun dimana, apakah dibangun di hak ulayat pada suku yang menolak atau suku yang menerima. Tetapi intinya apa yang sudah Gubernur Lukas Enembe dan para bupati kawasan pertambangan yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun pegunungan tengah/Papua. Khusus untuk pembangunan Smalter tetap dilaksanakan, karena demi kepentingan rakyat Papua yang besar.

Namun, jika pada akhirnya di Mimika masih masyarakat adat keseluruhan menolak, maka akan dibangun di kabupaten lain, dan ini jelas akan berdampak pada kabupaten itu untuk tambahan sumber pendapatan baru bagi PAD nya. Contohnya jika Smalter di bangun di Timika atau Paniai, maka anak-anak pada wilayah itu diprioritaskan dalam peneriman pegawai pabrik itu, karena bukan hanya satu pabrik saja, tetapi banyak pabrik yang dibangun, seperti pengolahan emas, tembaga, perak, nikel dan lain-lainnya. Jika Timika menolak, tentunya dipindahkan ke Paniai, maka Paniai-lah mendapatkan keuntungan plusnya, karena selain tenaga kerja diprioritaskan, PAD meningkat, tetapi juga perputaran uang lebih besar dan lancar di Paniai, sebab pertumbuhan ekonomi lebih baik, juga pertumbuhan bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya akan mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan pabrik bersangkutan.(don/don/l03/par)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:24, DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua