After being reported by the Secretariat-General of the death of one our West Papua independence advocate Eni Faleomavaega, Gen. WPRA Mathias Wenda sang very long Lamentation Song as Lani tribal elder normally do, from morning to late afternoon, and declared days of mourning for the late Eni Faleomavaega.
Gen. Wenda extends his deep condolences and says,
On behalf of West Papuan peoples, on behalf of those who have died for the cause, those who are still fighting and those who will be born and fight for their rights on New Guinea Island, I express my deep condolences.
May his examples of tireless work for the sake of human beings and humanities across the globe, particularly for West Papuan peoples and for his homeland will become lessons for all of us to continue fight, until West Papua is free and until all colonised peoples are free.
All family members and friends in American Samoa, we are pray that God will give you all strength and we invite you all to praise God Almighty for what the Late Faleomavaega had contributed to His Creation in this planet Earth during his life.
We also pray that his spirit will be lways with us in our struggle in West Papua.
Eni Faleomavaega is a West Papua Hero, we will always remember him in commemorating our history of struggle for independence, and his has printed his name on West Papua history. They history will be told always until the end of the world history.
Issued in: Central Defence Headquarters of West Papua Revolutionary Army
Mantan Anggota Kongres AS, Faleomavaega Eni Hunkin, meninggal dunia pada usia 73 tahun di Utah pada hari Kamis (23/02) (Foto:AFP)
UTAH, SATUHARAPAN.COM – Mantan Anggota Kongres AS yang getol memperjuangkan kemerdekaan Papua, Eni Hunkin Faleomavaega, meninggal di Utah, AS, pada usia 73 pada hari Kamis (23/2).
Kematian politisi berdarah Samoa Amerika ini, dikonfirmasi oleh adik iparnya, Theresa Hunkin, yang mengatakan ia meninggal dengan tenang di rumahnya di Provo, Utah, dikelilingi oleh keluarga dan beberapa teman dekat.
Lahir di Vailoatai Village di Kepulauan Samoa, Eni Faleomavaega dibesarkan di Hawaii. Ia bermukim di sana dan meraih gelar sarjana Ilmu Politik, sebelum belajar hukum ke AS daratan.
Dia kemudian bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat, dan turut bertempur dalam Perang Vietnam, sampai meraih pangkat kapten.
Setelah meninggalkan karier ketentaraan pada tahun 1969, Faleomavaega menjabat sebagai asisten administrasi untuk delegasi Samoa Amerika di Washington sebelum kembali ke pulau kelahirannya pada tahun 1981. Ia sempat menjadi jaksa di wilayah itu sebelum memutuskan terjun ke politik.
Ia terpilih sebagai wakil gubernur wilayah itu pada tahun 1985, di bawah gubernur Aifili Paulo Lutali. Lalu ia bertarung untuk memperebutkan satu-satunya kursi kongres mewakili wilayah Samoa pada tahun 1988. Berlaga dari Partai Demokrat, dia menang tipis melawan kandidat independen Lia Tufele dengan 51 persen suara.
Ia kemudian menjadi tokoh yang sangat populer, memperoleh dukungan bukan hanya dari kalangan Samoa, sampai akhirnya ia digantikan oleh Aumua Amata pada tahun 2014.
Koresponden RNZ International di ibukota Samoa, Pago Pago, Fili Sagapolutele, mengatakan bahwa dengan pengalaman 26 tahun di kongres, Faleomavaega memenangkan pemilu dengan mayoritas besar.
“Dia adalah seorang pemimpin yang kuat,” kata dia. “Bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga ia memegang gelar adat utama Samoa, dan meskipun sebagian besar waktunya ada di Washington. Ia masih bisa berbicara dalam bahasa Samoa dan lancar menangani masalah dengan cara budaya, dan berbicara kepada satu pemimpin tradisional ke pemimpin tradisional yang lain. Dia mendapatkan respek yang besar,” kata dia.
Aktivis dan pembela HAM di Papua, Matius Murib, secara pribadi merasa kehilangan atas kepergian Eni Faleomavaega. “Dia melihat ada sesuatu yang salah atas status Bangsa Papua, maka beliau memperjuangkan hak-hak Bangsa Papua di Kongers AS, saya secara pribadi sangat mengapresiasi perjuangannya,” kata Matius Murib.
Hal yang sama dikemukakan oleh Markus Haluk, anggota tim kerja dalam negeri United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang memerjuangkan penentuan nasib sendiri Papua. Menurut dia, Eni Faleomavaega tidak pernah lelah memikirkan Papua.
“Saya dan Octo Mote (Sekjen ULMWP, red) bertemu dia di kantornya. Dia bilang, ‘Markus, saya sudah tujuh kali operasi jantung tetapi saya masih kuat. Saya akan bicara dan berjuang kuat supaya Papua bisa mendapat hak kedaulatannya. Papua selalu membuat saya kuat sekalipun dalam tubuh saya ini tidak kuat sebagai manusia,'” Markus bercerita.
Menurut Markus, Faleomavaega berkisah bahwa dulu keluarganya lah yang bekerja membawa Injil ke Papua. “Jasad dan tulang belulang mereka disemayamkan di Papua. Saya dan rakyat Samoa Amerika punya kewajiban moral untuk membela hak politik bangsa Papua,” demikian Faleomavaega berkata, dikisahkan kembali oleh Markus kepada satuharapan.com.
Samoa Amerika adalah satu-satunya teritori di AS di mana penduduknya diperlakukan sebagai warga negara tetapi tidak memiliki hak penuh sebagai warga negara. Mereka tidak berhak memilih presiden dan perwakilan mereka di Kongres juga tidak memiliki hak suara dalam proses legislasi.
Berjuang untuk Otonomi Samoa
Sepanjang 26 tahun berada di Kongres AS di Washington, Faleomavaega bergabung dalam Dewan Komite Urusan Luar Negeri dan Komite Sumber Daya Alam. Dewan dan komite ini memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah AS.
Dalam hal legislasi, Faleomavaega berhasil mendorong lebih banyak dana dikucurkan ke wilayah Samoa, terutama untuk jalan, sekolah dan infrastruktur lainnya. Ia juga berhasil melawan kesepakatan yang akan mengancam industri tuna Samoa.
Namun, ia gagal dalam memperjuangkan hal yang lebih besar bagi rakyat Samoa. Dalam Kongres, ia mengusulkan undang-undang yang akan mengizinkan penduduk wilayah itu untuk memiiki hak suara dalam pemilihan presiden jika mereka adalah anggota aktif militer. Menjelang akhir masa jabatannya, ia juga memperjuangkan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan Samoa. Tetapi gagal.
Memperjuangkan Papua
Dia juga sangat gencar menyuarakan perlunya pengungkapan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua. Pada 22 September 2010, sebagai Ketua Sub Komite Asia, Pasifik dan Lingkungan Global di Komite Luar Negeri Kongres AS, ia memprakarsai dengar pendapat tentang masalah Papua. Dalam forum itu, ia menyampaikan pernyataan yang mengeritik penyalahgunaan kekuasaan militer secara sistematik terhadap rakyat Papua.
Lewat pernyataan yang berjudul “Crimes Against Humanity: When Will Indoensia’s Military Be Held Accountable for Deliebrate and Systematic Abuses in West Papua,” ia menyebut bahwa rakyat Papua menjadi target genosida gerak lambat.
“Sejak tahun 1969, orang-orang Papua telah dengan sengaja dan sistematis menjadi korban genosida gerak lambat oleh pasukan militer Indonesia,” kata dia.
“Namun Indonesia menyatakan bahwa masalah ini adalah ‘masalah internal sedangkan Kementerian Luar Negeri AS ‘mengakui dan menghormati kesatuan teritorial Indonesia.’ Yang benar adalah ini bukan isu kesatuan wilayah dan persoalan internal, dan catatan tentang itu sangat jelas,” ia melanjutkan.
Di bagian lain pidatonya, ia menceritakan bagaimana Kementerian Luar Negeri AS memintanya untuk tidak menggunakan kata genosida. “Walaupun saya telah dengan jelas mengungkapkan keprihatian bahwa ada indikasi yang kuat pemerintah Indonesia melakukan genosida terhadap rakyat Papua, saya kecewa bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah meminta saya menghapus kata genosida dalam judul awal pembicaraan saya di rapat ini. Kementerian luar negeri meminta sebuah perubahan dalam judul didasarkan penilaian bahwa genosida adalah istilah hukum,” tutur dia.
Pengalaman Pahit ketika Mengunjungi Papua
Pada forum itu juga ia menceritakan pengalamannya ketika pada tahun 2007 membawa delegasi kongres ke Indonesia. Menurut dia, ketika itu ia sudah mendapat janji pribadi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla, bahwa ia akan diberi waktu 5 hari mengunjung Biak, Manokwari dan Jayapura untuk mendukung implementasi Otonomi Khusus yang sudah dijalankan sejak 2001.
“Tetapi ketika dalam perjalanan ke Jakarta, saya mendapat pesan bahwa pemerintah Indonesia hanya mengizinkan saya tiga hari di Indonesia. Ketika saya tiba pada 25 November 2007, saya diberitahu bahwa saya hanya punya waktu satu hari dan saya tidak diizinkan mengunjungi Jayapura. Dan pada kenyataannya, saya hanya punya waktu dua jam di Biak dan 10 menit di Manokwari….. Duta Besar AS Cameron Hume dan saya juga harus mencari jalan menembus barikade militer karena TNI menghalangi rakyat Papua bertemu saya,” kata dia.
Dengar pendapat itu menghadirkan beberapa panelis baik dari kalangan akademisi, pemerhati masalah Papua, dan aktivis pemerhati HAM. Di antaranya Pieter Drooglever (Institute of Netherlands History), Henkie Rumbewas (Australia West Papua Association), dan Sophie Richardson, PhD (Human Rights Watch).
Atas penyelenggaraan dengar pendapat itu, Duta Besar RI untuk AS kala itu, Dino Patti Djalal, menulis surat untuk mengingatkan agar forum itu tidak menjadi forum anti Indonesia.
“Saya berharap dengar pendapat itu merupakan upaya yang jujur yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keadaan ekonomi, politik dan sosial yang kompleks di Papua, dari pada meladeni pihak-pihak yang anti Indonesia,” kata Dino dalam suratnya, yang dimuat oleh Detik.com.
Dalam suratnya, Dino menegaskan bahwa Papua dan West Papua (Papua Barat)merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung secara de facto dan de jure oleh semua anggota PBB.
“Saya menyarankan kepada Anda untuk membedakan antara pihak yang benar benar peduli dengan Papua dan pihak-pihak yang bermaksud memanipulasi House of Representative (DPR AS) untuk mendukung gerakan separatis di Papua,” tulis Dino kepada Eni.
Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters (tengah), berfoto bersama sejumlah tokoh agama Papua di Hotel SwissBell, Jayapura, seusai melakukan pertempuan. Pdt Socratez Sofyan Yoman tampak berdiri paling kiri (Foto: satuharapan.com/Socratez Sofyan Yoman)
JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Gereja-gereja di Papua mendukung Indonesia mengadakan dialog dengan gerakan pro penentuan nasib sendiri di Papua, yakni United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
Sofyan Yoman berfoto bersama Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters seusai bertemu di Jayapura, Rabu, 16/11/2016. (Foto: Socratez Yoman)
Hal ini disampaikan oleh Pendeta Socratez Yoman, Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, dalam pertemuan tokoh-tokoh agama di Papua dengan Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters, di SwissBell Hotel, Jayapura, pada hari Rabu malam (16/11). Pendeta Socratez Sofya
Pada kesempatan itu selain tokoh gereja, tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut hadir, dan menyampaikan pendapat kepada wakil duta besar.
Dalam keterangannya kepada satuharapan.com, Socratez mengatakan ia menyampaikan pendirian gereja-gereja di Papua kepada wakil dubes AS, yakni meminta pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP, yang menurut dia adalah payung politik resmi rakyat Papua.
“ULMWP itu lembaga resmi yang dibentuk dan didukung oleh seluruh rakyat dan bangsa Papua dan diakui oleh masyarakat internasional,” kata dia.
“Gereja-gereja di Papua, terutama GKI di Tanah Papua, Gereja Kingmi, GIDI dan Baptis mendorong pemerintah Indonesia berunding dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral,” kata Socratez.
ULMWP kini tengah berjuang untuk mendapatkan keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG), organisasi sub regional di kawasan Pasifik, yang beranggotakan Papua Nugini, Fiji, Vanuatu, Solomon Islands dan FLNKS Kaledonia Baru. Indonesia menjadi associate member di organisasi ini sedangkan ULMWP sampai saat ini masih berstatus sebagai peninjau.
Permohonan keanggotaan ULMWP telah menjadi batu pengganjal di dalam tubuh MSG karena dua negara, Papua Nugini dan Fiji, condong untuk menolak keanggotaan ULMWP, seperti halnya Indonesia.
Di sisi lain, bagi ULMWP keanggotaan di MSG sangat penting karena dengan keanggotaan tersebut, mereka dapat berdialog dengan Indonesia dalam kerangka sesama anggota MSG.
Dalam Roadmap Papua edisi revisi yang disusun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), kehadiran kelompok diaspora seperti ULMWP telah diakomodasi dan saran dialog yang dikemukakan dalam roadmap tersebut meliputi juga dialog dengan kelompok ini. Namun, Jakarta masih terkesan enggan untuk membuka jalur dialog tersebut.
Terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, Socratez mengatakan ia menyampaikan penjelasan kepada wakil dubesAS bahwa rakyat Papua pada umumnya menolak Tim Terpadu Penyelesaian HAM di Papua yang dibentuk oleh Menkopolhukam.
Menurut dia, penolakan itu didasarkan pada pemikiran bahwa pemerintah adalah pelaku kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Papua. Oleh karena itu, ia mengusulkan perlu dibentuk tim yang lebih independen yang melibatkan lembaga-lembaga internasional.
“Perlu ada utusan khusus PBB ke Papua sebagai tim pencari fakta,” kata Socratez.
Selain itu, kepada wakil dubes AS juga disampaikan sejumlah usulan lain, di antaranya meminta pemerintah RI membuka akses kepada wartawan asing untuk berkunjung ke Papua.
Tidak lupa, Socratez juga mengungkapkan terimakasihnya kepada tujuh negara Pasifik yang telah mengangkat persoalan HAM Papua di PBB.
“Rakyat dan bangsa Papua sekarang berdiri dengan teman-teman di negara-negara Pasifik,” kata Socratez.
Menurut Socratez, selama pertemuan itu wakil dubes AS lebih memilih mendengarkan penjelasan dari para hadirin. Di akhir pertemuan, kata Socratez, wakil dubes hanya memberikan jawaban singkat, berupa ucapan terimakasih karena telah memberi masukan dan informasi dengan jujur dan terbuka.
“Beliau tidak melontarkan pertanyaan, beliau banyak mendengar,” kata Socratez.
JAYAPURA –Jubi – Dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura Marinus Yaung menyatakan, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mempunyai peluang besar, untuk diterima menjadi anggota tetap (full member) Melanesian Spreadhead Group (MSG).
Demikian ditegaskan Marinus kepada Bintang Papua di Jayapura, Kamis (14/7).
Hal itu, kata Marinus, karena MSG mengundang secara resmi ULMWP untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG pada tanggal 14-16 Juli 2016 di Honiara, ibukota Kepulauan Salomon.
“Itu kan sebuah bentuk pengakuan resmi kepada ULMWP, untuk didengar proposal ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG,” katanya.
Selain itu, juga terkait adanya sejumlah kasus yang terjadi di Papua, antara lain kasus pelanggaran HAM yang luar biasa dan ruang demokrasi masih ditutup rapat oleh militer Indonesia.
Berikutnya yang menjadi peluang tersebut, Tim Pencari Fakta dari Pasific Independen Forum (PIF) masuk ke Papua untuk mencari data-data pelanggaran HAM. Tapi hingga kini pemerintah Indonesia belum mengizinkan.
Juga adanya kesadaran spirit Melanesian Brotherhood atau semangat Persaudaraan Melanesia.
Ini merupakan cikal-bakal berdirinya MSG pada tahun 1929 di Honiara, Salomon Island. Melanesian Brotherhood didirikan tiga negara, yakni Vanuatu, Papua New Guinea (PNG).
MSG Perdana Menteri Salomon Island Manaseh Sogavaereh sempat mengundang Presiden RI Joko Widodo, untuk membahas masalah Papua, juga menjadi satu dasar pertimbangannya, karena pemerintah Indonesia mengabaikan undangan tersebut.
Dikatakan, MSG didukung negara-negara kuat seperti USA, Inggeris, Australia. Kini China mulai masuk dengan menawarkan investasi di bidang ekonomi dan perdagangan yang cukup besar, terutama di PNG, Fiji, Salomon Island dan Vanuatu. Negara-negara ini sebenarnya paling menentukan keanggotaan MSG.
Menurutnya, USA dan Inggris merasa penting mendukung ULMWP ke MSG, supaya kedua negara ini bisa menjaga kepentingan Freeport di Mimika dan Inggeris di British Petroleum di Teluk Bintuni.
Dia menjelaskan, ULMWP bisa menjadi observer dan kini diberi ruang yang besar di MSG untuk mengajukan proposal ulang sekaligus meningkatkan status ULMWP, karena ada dukungan Inggeris dibelakang, karena penasehat utama MSG adalah Inggeris. Bahkan negara-negara MSG adalah bagian dari negara-negara persemakmuran dibawah pemerintahan Ratu Inggeris.
“Jadi saya punya keyakinan penuh USA dan Inggeris berada dibalik pengajuan ULMWP sebagai anggota penuh MSG,” katanya.
Dikatakan, hal ini bukan berarti pemerintah Indonesia kalah diplomasi. Walaupun pemerintah Indonesia sudah kalah diplomasi di Pasific.
“Kita sudah kalah jauh isu -isu Papua di MSG semakin kuat dan semakin mendapat dukungan dari rakyat Melanesia di negara-negara Pasific Selatan, agar ULMWP menjadi anggota tetap MSG,” lanjutnya.
Namun demikian, kata dia, Indonesia bisa melakukan untuk menghentikan ULMWP menjadi anggota MSG adalah mengirim delegasi yang betul-betul bisa melakukan lobby dan diplomasi dalam KTT MSG.
“Pilihlah delegasi yang berakar dan punya massa kuat di Papua itu baru bisa mempengaruhi keputusan negara-negara MSG,” tukasnya.
Disamping diplomasi di luar negeri, tambahnya, pemerintah Indonesia perlu serius menutaskan dan menyelesaikan seluruh kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.
Dia menuturkan, jika pemerintah tak serius menangani dan menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, maka peluang ULMWP menjadi anggota tetap MSG makin kuat dan bola liar akan menuju kepada keputusan-keputusan politik yang jauh lebih besar dan bisa jadi menuju ke referendum, jika isu pelanggaran HAM Papua terus-menerus dibiarkan dan tak diselesaikan dengan tuntas.
Dijelaskan, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut B. Pandjaitan telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran di Papua dan Papua Barat mari seriusi itu kerja dengan serius minimal tiga kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dibawa ke Pengadilan HAM tak boleh diluar Pengadilan HAM jangan sampai kasus Wasior, Wamena dan Paniai diselesaikan diluar Pengadilan itu justru akan membuat Papua terus membara.
“Dan isu Papua merdeka akan semakin menyala dan berkobar-kobar,” terangnya. (mdc/aj)
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Roberth O Blake, Sabtu pagi, bertemu dengan sejumlah pimpinan gereja Papua yang dikemas dalam acara makan pagi bersama di sebuah hotel setempat.
Dubes Blake bertemu dengan Ketua PGGP Socrates Sofyan Yoman, Ketua KINGMI Papua Pdt Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Yemima Krey dan Pdt Phill Erari (tokoh gereja Papua Barat).
Pertemuan itu berlangsung tertutup seperti diskusi sebelumnya antara Dubes Blake dengan aktivis/pegiat LSM Papua di sebuah restoran di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.
Pdt Socrates Sofyan Yoman yang ditemui Antara setelah pertemuan itu usai mengaku ada sejumlah hal yang ingin diketahui oleh Dubes Blake terkait situasi kekinian di Papua. “Tadi, kami membicarakan sejumlah hal dengan Pak Dubes AS, di antaranya tentang penyelesaian HAM di Papua,” katanya.
Dubes Blake dan rombongan berada di Kabupaten dan Kota Jayapura sejak Selasa pekan ini dalam suatu kunjungan kerja. Selama lima hari di kedua daerah itu, Dubes Blake bertemu dengan sejumlah aktivis LSM, tokoh gereja, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih dan Gubernur Papua.
Jumat, 22 Januari 2016, 13:11 WIB, Red: Teguh Firmansyah
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta Besar Amerika Serikat Roberth Blake menyampaikan terima kasih karena polisi di jajaran Polda Papua berhasil mengamankan operasional PT.Freeport beserta warga AS.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw beserta jajarannya yang sudah mengamankan PT.Freeport,” kata Dubes Blake seusai melakukan kunjungan kehormatan kepada Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw, Jumat di Jayapura.
Ia mengatakan, dalam pertemuan tersebut, AS juga mendapat informasi tentang situasi keamanan di Papua.
Bahkan dalam pertemuan itu sempat dilakukan diskusi dan membandingkan tantangan yang dihadapi polisi Amerika dan polisi Indonesia.
Departemen kepolisian Amerika Serikat kini menggunakan peralatan yang tidak mematikan. Ia berharap hal serupa juga dilakukan polisi Indonesia.
Menurutnya, penggunaan alat tidak mematikan yang digunakan polisi dalam menghadapi massa sangat penting karena polisi sudah disumpah untuk melindungi masyarakat.
Dubes AS Roberth Blake yang didampingi sejumlah staff dari kedutaan besar di Jakarta juga menyampaikan ucapan selamat karena berhasil meredam ketegangan yang terjadi di Tolikara dan Paniai.
Seusai melakukan kunjungan kehormatan ke Kapolda Papua, Dubes Blake dan rombongan melakukan kegiatan serupa ke Kodam XVII Cenderawasih dan diterima Kasdam XVII Brigjen TNI Herman Asaribab.
Rabu, 20 Januari 2016, 09:15 WIB, Red: Andi Nur Aminah
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Roberth O Blake menyebut bahwa Papua sangat penting bagi Amerika. Karena itu, pihaknya melakukan kunjungan kerja di Bumi Cenderawasih itu.
“Dubes AS mengatakan kepada kami bahwa Papua itu penting bagi Amerika, makanya dia merasa penting untuk berkunjung ke tanah Papua,” kata Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Yuliano Languwuyo di Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/1).
Dubes Blake, kata Yuliano, ingin mendengar bagaimana situasi politik dan HAM di tanah Papua selain perkembangan lainnya.
“Kami menyampaikan situasi politik di 2014 hingga 2015. Kami sampaikan situasi HAM di tanah Papua tidak ada perubahan walaupun di pertengahan 2014 orang bilang kita akan mempunyai pimpinan sipil yang kami harapkan,”
katanya.
Namun, harapan kekuasaan militerisme itu akan turun jika angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan militerisme juga turun. Namun, ternyata kenyataan itu tidak juga terjadi, meski orang sipil berkuasa,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Yuliano mengatakan kepada Dubes Blake bahwa pengaruh militerisme masih dominan, terutama kepada investor besar di Papua, yaitu Freeport dan BP di Teluk Bintuni, Papua Barat.
“Di mana terlihat pemakaian militerisme sangan besar di dua perusahaan itu guna menjaga area investasi. Dan, itu berdampak buruk kepada masyarakat Papua juga kepada masyarakat yang tinggal sekitar perusahaan karena militer benar-benar menjaga daerah tambang,” katanya.
Yuliano mengutip penjelasan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, yang mengatakan perusahaan Freeport dan BP memberikan pelatihan tentang apa itu HAM kepada TNI dan polisi. Dengan harapan, mereka punya perspektif soal HAM sehingga dalam penanganan pengamanan tidak menggunakan cara-cara kekerasan.
Pertanyaan itu kami sampaikan kepada Freeport, tapi kami tak mendapat jawaban dan Dubes Blake mempertanyakan balik, “Apakah itu merupakan hal yang penting? Dan, kami bilang itu penting baik polisi dan militer,” katanya.
Mengenai berbagai kekerasan yang terjadi di Papua, dia mengatakan, Dubes Blake mengaku tahu soal kekerasan yang terjadi di Papua.
“Dubes juga bertanya bagaimana pendapat soal Presiden Jokowi? Kami katakan Presiden Jokowi orang yang baik, tapi pemerintahan sekarang masih dikontrol oleh militer. Pak Frits Ramandey juga menyatakan kepada Dubes Blake untuk merekomendasikan kepada pemerintahan Jokowi agar menyelesaikan kasus Paniai dan kekerasan lainnya di Papua,”
katanya.
Sejumlah tokoh Papua bertemu dengan Dubes AS Robert Blake yang dikemas dalam acara makan malam bersama di Restoran Yougwa, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.
Terlihat tokoh Papua yang bertemu, di antaranya Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey, Ketua LSM Jaringan Kerja Rakyat (Jerat) Septer Manufandu, Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Neles Tebay, dan Ketua Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Papua Yuliana Languwuyo.
Jayapura, 16/05 (Jubi) – Militer dan polisi Indonesia masih mempertahankan cara-cara impunitas di beberapa provinsi, terutama di Papua.
Kongres AS, terkait perkembangan demokrasi di Indonesia, merasa perlu membahas situasi HAM di Indonesia belakangan ini. Anggota Kongres akan menyelenggarakan sidang dengar pendapat (hearing) publik, untuk meninjau situasi hak asasi manusia di Indonesia dan kebijakan luar negeri AS berkaitan dengan pemilihan presiden dan parlemen di Indonesia pada tahun 2014. Hearing ini, sebagaimana rilis Komisi HAM Kongres AS yang diterima Jubi (16/05) akan diselenggarakan pada Hari Kamis, 23 Mei 2013 di Washington.
James P. McGovern, anggota Kongres AS, dalam rilis Komisi HAM Kongres AS tersebut mengatakan sistem politik Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat besar, termasuk desentralisasi signifikan kekuasaan kepada pemerintah daerah dan berkurangnya peran militer dalam urusan dalam negeri dan keamanan dalam negeri. Dalam konteks ini, perlindungan hak asasi manusia umumnya telah meningkat, termasuk di daerah dengan sejarah gerakan separatis seperti Aceh. Organisasi non-pemerintah juga telah berkembang, dan banyak orang Indonesia sekarang melihat demokrasi sebagai bagian dari identitas nasional mereka.
Meskipun demikian, situasi hak asasi manusia di Indonesia membutuhkan lebih banyak kemajuan.
“Militer dan polisi Indonesia masih mempertahankan cara-cara impunitas di beberapa provinsi, terutama di Papua. Laporan tentang praktek HAM di Indonesia selama tahun 2012 menunjukkan adanya kasus pembunuhan di luar hukum, penangkapan sewenang-wenang dan penahanan, penyiksaan antara Juli 2011 dan Juni 2012 dan pembatasan kebebasan berekspresi, masih terjadi di Papua.” kata anggota Kongres AS ini.
Hearing yang terbuka untuk umum ini, juga akan membahas isu intoleransi agama yang terwujud dalam intimidasi dan kekerasan terhadap beberapa kelompok agama, seperti Komunitas Ahmadiyah dan masyarakat Kristen di Jawa Barat. (Jubi/Victor Mambor)
USA – Koordinator Diplomasi Internasional Papua Barat, Benny Wenda mengawali perjalanan diplomasi, ‘Freedom Tour’ di Amerika Serikat.Sumber majalahselangkah.com, Sabtu (8/2) di Amerikamengabarkan, di Amerika lebih dahulu, Benny Wendabertemu dengan pejuang Papua Merdeka Oktovianus Motedan Herman Wainggai, serta pejuang lainnya.
Di Amerika, Benny bersama diplomat lainnya meloby dibeberapa kantor Senator dan House of Representative serta kementerian luar negeri Amerika. Ia dikabarkan menjumpai beberapa lembaga internasional yang memahami mekanisme PBB dalam membawa masuk masalah Papua ke agenda sidang Umum PBB
Dikatakan sumber itu, kedatangan Benny ke Amerika ini membuktikan bahwa Benny Wenda bukan DPO Interpol. Tuduhan, Benny DPO Interpol tidak terbukti. Kalau ia DPO pasti dikembalikan dari Amerika. Buktinya, ia bisa datang ke Amerika. Itu artinya, Benny bukan DPO. Ia adalah koordinator diplomasi Internasional Papua mereka,kata sumber itu menjawab pertanyaan majalahselangkah.com.
Dikatakan, pertemuan yang berlangsung di Amerika Serikat dilakukan secara tertutup. Ketika ditanya masalah apa saja yang dibicarakan di dalam pertemuan, sumber itu mengatakan, pertemuan dengan senator itu rahasia.
Dikatakan, setelah di Amerika, Benny Wenda akan ke negara-negara Asia-Pasific. Dalam perjalanan Diplomasi ini, Benny Wenda ditemani Pengacara HAM Internasional, Jennifer Robinson dan penasihat hukum Julian Assange.
Diketahui, seperti dilangsir bennywenda.org, Freedom Tour Benny Wenda setelah di Amerika akan melanjutkan perjalanan ke Selandia Baru (08-12 Februari). Di Selandia Baru, Benny dikabarkan akanmelakukan peluncuran Parlemen Internasional for West Papua (IPWP) dengan Catherine Delahunty MP di gedung parlemen di Wellington pada 12 Februari.
Selanjutkan, dikabarkan, ia akan berada di Australia pada 13-25 Februari. Di Australia, Benny dan pengacaranya Jennifer Robinson (co-pendiri Pengacara Internasional untuk Papua Barat) akan menjadi tuan rumah sebuah acara di Parliament House, Canberra pada tanggal 13 Februari, dihadiri oleh para politisi dan anggota persaudaraan hukum.
Benny juga akan mengunjungi Melbourne, Sydney dan Perth, serta pertemuan dengan para tetua Aborigin.
Selanjutnya, ke Melanesia, Februari 25 – Maret 10. Setelah bertemu dengan para pemimpin Papua Barat pengasingan di Vanuatu, Benny akan mengunjungi Kepulauan Solomon.
Tour akan menyimpulkan di Papua Nugini, di mana acaranya akan digelar di Parlemen ibukota Port Moresby. Di sana, Benny dan Jennifer Robinson akan berbicara kepada anggota parlemen dan juga bertemu dengan tokoh masyarakat. (MS)
New York – Pemimpin Papua Merdeka, yang juga sebagai Koordinator Diplomat Internasional, Benny Wenda saat ini berada di New York, Amerika Serikat dalam agenda perjalanan diplomasi
“Freedom Tour”.
Selama di AS, Benny Wenda akan bertemu dengan 6 anggota kongresman.
Benny Wenda, kepada Badan Pengurus Pusat KNPB siang ini (3/2) mengatakan bahwa dirinya saat ini bersama-sama dengan Oktovianus Mote, diplomat Papua Merdeka di Amerika Serikat dan telah menjadwalkan pertemuan dengan beberapa kongresman Amerika Serikat.
“Ini adalah perang diplomasih terbuka dengan Indonesia, oleh karena itu kami akan menggunakan cara-cara yang resmi dalam melakukan diplomasi internasional bagi kemerdekaan West Papua”,
tutur Benny Wenda.
Semalam (1/2) waktu New York, Benny Wenda telah lakukan pertemuan dengan Bill Perkins. Selain itu, Benny Wenda juga telah bertemu dengan para pendukung Papua Merdeka dan aktivis lain seperti seperti Herman Wainggai untuk menyatukan isu dan agenda perjuangan West Papua. Pada tanggal 6 Februari, Benny Wenda akan berbicara tentang situasi West Papua di New York, bersama-sama dengan politisi dan NGO internasional.
Perjalanan diplomasi ini akan berlanjut ke New Zealand, Australia, Vanuatu dan Port Moresby.
Papua Merdeka News 