Marinir AS di Australia Ancam Kedaulatan NKRI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Direktur Sabang Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, menilai penempatan 2500 pasukan Marinir Amerika Serikat di Darwin, Australia berpotensi mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan lepasnya Papua.

“Bisa saja AS mendukung kemerdekaan Papua agar bisa mengontrol Freeport nya. Jadi kalau kita tidak cepat bergerak, maka 2500 pasukan tentara AS bisa mendukung Papua merdeka karena menurut informasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) didukung gereja-gereja di Amerika,” kata Syahganda saat diskusi tentang “Pangkalan Marinir AS di Darwin, Ancaman Bagi Kedaulatan Indonesia”.

Untuk menjaga kepentingan Pemerintah Amerika Serikat, maka tentu saja AS akan meningkatkan kekuatan dan keamanannya di sekitar wilayah Indonesia, khususnya yang berbatasan dengan Papua.

Pemerintah AS sebelumnya menyatakan penempatan pasukan Marinir AS di Darwin adalah untuk menjaga kawasan di Asia dari ancaman China dan Korea Utara. Seharusnya, kata dia, AS menempatkan pasukannya di atas wilayah Indonesia bukan malah di Australia yang lokasinya di bawah Indonesia dan dekat dengan Papua.

“Jadi kalau Australia dan AS itu mengklaim bahwa mereka adalah bagian dari Asia Pasifik dengan ikut mengamankan wilayah asia Pasifik, maka itu harus diwaspadai terhadap wilayah kita. Karena pada dasarnya mereka seolah-olah bersahabat dengan kita, tapi sebenarnya mereka adalah negara kolonialisme,” tegas Syahganda.

Ia menduga penempatan Marinir AS di Darwin untuk menjaga rencana renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport

“Jadi dengan adanya renegosiasi kontrak karya antara Indonesia dengan Freeport, maka menurut saya hal tersebut yang melatarbelakangi menempatkan pasukan AS di Australia,” kata Syahganda

Syahganda juga menjelaskan, bahwa keberadaan pasukan AS di Darwin tersebut juga dikarenakan banyaknya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya Freeport oleh para aktivis dan tokoh-tokoh di Indonesia atas gejolak konflik di tanah Papua beberapa waktu lalu. “Dan banyaknya protes soal renegosiasi kontrak yang selalu diteriakan olah para tokoh Indonesia maka itu menjadi kekhawatiran bagi AS itu sendiri,” paparnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap bahwa pemerintah Indonesia saat ini bisa lebih berani dan tegas terhadap politik bebas aktif yang menjadi panutan dalam menjalankan politik Internasionalnya seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden Soekarno lantaran politik bebas aktif tidak hanya juga harus memiliki sikap untuk mengamankan kedaulatan Indonesia.

“Saran saya, kita harus memunculkan tokoh seperti Soekarno kalau Indonesia mau aman. Karena politik bebas aktif itu bukan tidak punya sikap. Soekarno menegaskan bahwa ‘go to hell with your aid’ terhadap AS. Jadi harus ada pemimpin yang tegas terhadap sikap politik luar negeri kita,” ujarnya.

April 13, 2012 0

AS Siap Kirim Pasukan untuk Memerdekakan Papua

itoday – Asing akan tetap melibatkan diri dengan urusan Papua. Itulah yang menjadi perhatian Hariyadi Wirawan ketika diwawancarai itoday, Senin (20/2).

â€œAsing terlibat karena persoalan Papua tidak pernah selesai,â€ tutur pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia ini.

Menurutnya, apa yang terjadi di Papua sekarang, jelas mengikuti skenario kemerdekaan Kosovo, yang berhasil memerdekakan dirinya dengan bantuan lembaga internasional. Hal ini terlihat dengan didaftarkannya kemerdekaan Papua Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) minggu lalu.

â€œJika asing melihat masalah Papua sebagai sebuah isu internasional yang hangat, dan menganggap Indonesia tidak peduli. Maka kesempatan Papua untuk merdeka akan semakin besar,â€ jelasnya.

Hariyadi mengingatkan, keberadaan AS di Darwin, Australia, walau sebenarnya adalah untuk membendung Cina, tetapi jika masalah Papua semakin memanas, dan memperoleh pengakuan lembaga internasional sebagai sebuah negara merdeka, maka pangkalan AS di Darwin akan menjadi pangkalan yang bersifat multifungsi.

â€œAS akan mengerahkan pasukannya di Darwin guna melindungi Papua, jika Indonesia nantinya menolak kemerdekaan Papua yang disahkan PBB secara sepihak,â€ kata Hariyadi.

Apa yang dikatakan Hariyadi mengenai ancaman pangkalan AS di Darwin memang tidak bisa dianggap enteng. Sebab posisi Darwin sangat untuk mendukung posisi AS di ASEAN dan Laut Cina Selatan, atas Cina dan Rusia.

Tidak hanya itu, posisi Darwin juga memudahkan AS untuk mengirimkan pasukannya dengan menggunakan kapal selam dan kapal induk, ke berbagai belahan dunia, khususnya Asia Pasifik.

Bagi Hariyadi, alasan mengapa masalah Papua tidak pernah selesai, karena pemerintah selalu menggunakan cara represif dengan menggunakan kekuatan bersenjata. Sedangkan cara pendekatan lainnya kurang maksimal, sebab tim yang dibentuk selalu saja tidak bekerja dengan semestinya.*

February 20, 2012 2

“Pasukan AS di Asia Tak Berkaitan Kasus Papua”

JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (Dubes AS) untuk Indonesia Scot Marciel menegaskan penempatan pasukan AS di wilayah Asia tidak bertujuan untuk mengganggu negara lain dan AS menghormati kedaulatan setiap negara.

Rencana pengerahan 2.500 pasukan AS di Papua cukup mengkhawatirkan beberapa negara di kawasan Asia seperti halnya China. Namun AS sebelumnya sudah menegaskan keberadaannya di Asia tak bertujuan untuk mengganggu negara mana pun.

“Ini adalah perjanjian dan bentuk aliansi dari AS dan Australia yang sudah terjalin sejak dulu. Kami berada di wilayah itu untuk memelihara perdamaian,” ujar Dubes AS untuk Asean David Carden, di kantor Kedutaan Besar AS di Jakarta, Selasa (22/11/2011).

AS juga menegaskan keberadaan militer AS itu juga tak ada kaitannya dengan masalah Papua. Seperti halnya yang saat ini terjadi, kekerasan di Papua pun meningkat dan perusahaan AS dinilai menjadi pihak yang bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan itu.

“Keberadaan militer AS tidak berkaitan dengan Papua, kami mendukung kedaulatan Indonesia,” tegas Dubes Marciel.

Pada Oktober lalu, Asisten Menteri Luar Negeri AS Kurt M Campbell juga sudah menyatakan keprihatinan dan juga kekhawatirannya terhadap kasus Papua. Mereka juga menyadari isu ini merupakan isu sensitif yang di alami Indonesia.

Campbell tetap menyarankan agar diadakannya dialog antara pihak PT Freeport, Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua.

Updated: Tue, 22 Nov 2011 04:21:05 GMT | By rani, okezone.com

November 22, 2011 0

Pangkalan Militer AS di Australia Terkait Kondisi di Papua

INTELIJEN.co.id – Pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Darwin Australia mempunyai kepentingan terhadap sumber daya Freeport.

“Pangkalan itu kepentingan AS atas basis sumberdaya mereka di Freeport yang dengan tuntutan masyarakat atas rasa keadilan yang selama ini tidak dirasakan, terutama bagi masyarkat setempat, Papua,” kata anggota Komisi I DPR Syahfan Badri Sampurno dalam rilis kepada wartawan, Senin 21 November 2011, seperti dikutip laman http://www.indonesiatoday.in

Menurut politisi PKS ini, pemerintah Indonesia dan ASEAN harus menolak keberadaan pangkalan AS itu.

“Pimpinan DPR perlu segera mengambil sikap untuk menolak dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menegaskan sikap penolakan,” paparnya.

Kata Syahfan, keberadaan pangkalan AS akan menganggu stabilitas di kawasan dan akan menyengsarakan rakyat.

Ia juga menyayangkan Australia sebagai negara tetangga tetapi tidak mempunyai tenggang rasa dengan pemerintah Indonesia dengan mengijinkan keberadaan pangkalan militer AS.

Syafhan berharap pemerintah mampu menunjukkan wibawanya dan menjaga kepentingan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Amerika Serikat telah menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran pangkalan militernya di Darwin, Australia. Hal itu diumumkan Presiden barack Obama dan Perdana Menteri Australian Julia Gillard di Canberra, rabu, 6 November 2011.

Obama menyatakan untuk memperkuat kehadiran militer AS di Darwin, dengan 2500 marinir hingga 2017 yang akan ditempatkan wilayah utara Australia. Juga berbagai jet AS, termasuk pembom B-52, yang akan terbang keluar dari pangkalan resmi di Darwin.

Esok harinya, Kamis 18 November 2011, Obama berpidato dalam sidang khusus Parlemen Federal Australia. Di depan anggota parlemen dan senator, Obama menegaskan bahwa Ia telah mengarahkan tim keamanan nasional agar kehadiran AS dan misi di kawasan Asia-Pasifik menjadi prioritas utama.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR lainnya, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, juga megkritisi soal rencana AS memperkuat peran pangkalan militernya di Darwin tersebut, yang posisi dan skala operasinya cukup dekat dengan wilayah Indonesia.

Menurut politisi dari Partai Hanura itu, jika berbicara soal pangkalan militer, tentu tidak hanya melihat dari sisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) saja. Tapi, lebih jauh secara terintegrasi ada sebuah entitas negara lain dan masyarakat sekitar wilayah pangkalan itu, termasuk Indonesia.

“Jangan sampai kebijakan pertahanan yang sejatinya ingin memperlihatkan efek getar kepada Cina, misalnya, justru berdampak ekologi dan sosial politik bagi Indonesia. Diaspora sistem pengendalian pertahanan AS harus jelas maksud dan tujuannya,” tegasnya

November 21, 2011 0

Papua Merdeka: Hillary Clinton, Facebook dan Iklan Papua Merdeka

Wednesday 16 November 2011 22:03, IslamTimes.org

Hillary Clinton dan Facebook Papua Merdeka — Hillary Clinton dan Iklan Facebook Papua Merdeka

Islam Times- Kemudian bandingkan dengan pernyataan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dia bilang, soal Papua menunggu keputusan Tuhan. Jadi, Pak Menko Polhukan mau bilang, kita biarkan saja orang-orang Papua terus hidup dengan menyedihkan, nanti datang mukjizat Tuhan membebaskan mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Marty Natalagewa harus menyatakan protes atas pernyataan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton yang khawatir kondisi HAM di Papua.

“Pernyataan Hillary sudah intervensi AS ke Indonesia,” kata pengamat intelijen AC Manullang seperti diberitakan indonesiatoday.in, Senin, 14 November 2011.

Menurut AC Manullang, Pemerintah AS sudah menerapkan strategi HAM untuk melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “HAM akan dijadikan alasan AS mengajukan referendum bagi rakyat Papua,” jelasnya.

Kata Manullang, akibat pernyataan Hillary, negara-negara Eropa maupun kelompok pendukung Papua di berbagai negara akan mendesak Indonesia untuk melakukan referendum bagi Papua.

“Di dunia internasional sudah diopinikan, perlunya referendum bagi Papua karena sudah banyak pelanggaran HAM,” papar Manullang.

“Saya usulkan Menlu Indonesia mengirim surat protes kepada pemerintah AS karena telah melakukan intervensi kedaulatan Bangsa Indonesia,” jelasnya.

Lanjutnya, sikap tegas Indonesia akan berakibat positif bagi Pemerintahan SBY yang akhir-akhir turun mendapat dukungan dari masyarakat.

“Kalau pemerintah SBY bersikap tegas terhadap AS, rakyat Indonesia akan mendukungnya,” pungkas Manullang.

Sementara itu reklame tentang Papua di Facebook sudah muncul. Tepatnya iklan tentang kemungkinan Papua Barat merdeka. Iklan yang disponsori oleh Protest4 itu memasang bendera Bintang Kejora: bintang berwarna putih dengan latar belakang merah di bagian kiri dan tujuh garis biru dan enam garis putih di sebelah kanan. Di sebelah kanan Bintang Kejora itu tertera tulisan agak provokatif: Do you believe West Papua should be given independence? Make your voice count. Whatever you think, we want to know.

Tapi, dengarlah apa yang diucapan seorang OPM di tengah hutan rimba Papua itu: “Otonomi khusus yang diberikan kepada kami hanyalah lelucon. Hanya dengan melihat kulit, rambut, bahasa, dan budaya, kami berbeda dari orang-orang Indonesia. Kami tidak memiliki kesamaan dengan mereka.” [Intelijen.co.id]

Kemudian bandingkan dengan pernyataan Menko Polhukam, Djoko Suyanto, dia bilang, soal Papua menunggu keputusan Tuhan. Jadi, Pak Menko Polhukan mau bilang, kita biarkan saja orang-orang Papua terus hidup dengan menyedihkan, nanti datang mukjizat Tuhan membebaskan mereka. Hebat bukan?

Dan mungkin ini yang paling memprihatinkan, presiden kita seorang pesinden. Bayangkan dalam setahun saja, presiden mampu mengemas 3 Album, yang akan mengalahkan ketenaran Madonnna tentunya. Sementara rakyat dalam kebingungan mutlak, menghadapi harga-harga hidup yang tak bisa mereka jangkau.

Ah, ternyata Presiden dan menterinya pun ternyata tak pernah berharap Papua tetap dalam NKRI. Entah garansi apa yang di dapat Presiden SBY dari Obama di sela-sela makan bersama yang dihadiri pengusaha top Amerika di KTT APEC beberapa waktu lalu di Hawaii. [Islam Times/on/K-014]

November 16, 2011 0

Kongres AS Dukung Papua Merdeka, Bohong!

Para pemberi kesaksian di depan us congress testimoni dalam kongres Amerika tersebut tidak membahas Papua secara khususSentani—Adanya isu yang mengatakan, Kongres Amerika mendukung kemerdekaan Papua, adalah tidak benar. Bahkan isu tersebut dinilai hanyalah sebagai bentuk pembobongan public. Demikian antara lain diungkapkan Ketua kelompok independen pendukung otonomi khusus Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Franz Albert Yoku.

Ia mengatakan, isu yang menyatakan Kongres AS mendukung kemerdekaan Papua merupakan bentuk pembohongan publik yang dilakukan oleh para elit politik Papua sendiri.
Franz mengingatkan, kini bukan saatnya lagi untuk berpikir Papua harus lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Papua sudah melewati tahapan tersebut dan kini telah memasuki era baru yakni otonomi khusus.

Frans Albert YokuOtonomi khusus merupakan langkah tepat bagi Papua untuk mandiri mensejahterakan rakyatnya, katanya, menekankan.

Franz mengatakan, melalui Otsus masyarakat Papua dapat menemukan jati dirinya sebagai masyarakat mandiri dan sejahtera, sesuai program pemberdayaan politik, sosial ekonomi yang sedang diterapkan Pemerintah di Papua dan Papua Barat.

Sehingga, lanjut dia, bukan saatnya lagi membahas kemerdekaan atau referenndum bagi Papua. Tetapi bagaimana memanfaatkan Otonomi khusus untuk menemukan jati diri masyarakat Papua .
Ia juga mengatakan, jika Kongres Amerika Serikat (AS) tidak membahas Papua secara khusus, selain peningkatan hubungan RI-AS.

Di Sentani, Minggu ia menambahkan, pertemuan sejumlah tokoh Papua dengan Kongres AS bertujuan memberikan pemahaman yang benar dan tepat tentang apa dan bagaimana Papua kini dan masa mendatang.

“Yang dibahas adalah bagaiman Papua dimasa sekarang dan masa depan, tidak ada agenda khusus membahas Papua baik itu merdeka atau referendum,” kata Franz di Sentani Minggu (3/10, kemarin sebagaimana halnya dilansir kantor berita Antara. (binpa)

October 4, 2010 9