June Mills tak akan berhenti membuat mural West Papua di Australia

June Mills dikelilingi para suporternya di depan mural karya dirinya yang telah dicat ulang secara diam-diam orang pihak yang tidak diketahui - RNZI/June Mills — June Mills dikelilingi para suporternya di depan mural karya dirinya yang telah dicat ulang secara diam-diam orang pihak yang tidak diketahui – RNZI/June Mills

Enarotali, Jubi – Seorang tetua Aborigin dan seniman mengatakan dirinya merasa sangat terganggu dan marah karena mural karyanya untuk mendukung West Papua sudah dihancurkan.

Namun hal tersebut, tegas seniman perempuan kawakan ini, tidak akan membuatnya berhenti mengadvokasi kemerdekaan West Papua bersama-sama komunitas Aboriginnya.

Karya seni itu yang berwujud mural raksasa yang dilukiskannya di dinding Kota Darwin pada tahun 2015 menunjukkan solidaritas antara masyarakat asli Australia dan rakyat West Papua, kini sudah dicat kembali Minggu lalu.

June Mills mengatakan tidak jelas juga siapa yang bertanggung jawab melakukan pengecatan ulang Mural tersebut dan dirinya sangat terkejut dengan tindakan pengecatan yang menurut dia klandestein (aktivitas tertutup/diam-diam) itu.

June justru merasa khawatir terkait situasi yang tak menentu di West Papua dan dia ingin sekali membuat lebih banyak mural, meskipun karyanya baru saja mengalami suatu tindakan yang menurutnya sebuah kemunduran di Australia.

“Sambil kita bicara ini kekerasan terus terjadi (di Papua), hingga situasi itu teratasi, kami tidak akan berhenti membawa masalah ini agar menjadi perhatian komunitas internasional. Apapun bentuknya, baik poster, mural-mural, bicara di muka publik, apa saja, baik di forum-forum, dimanapun, kita akan terus lanjutkan.”

“Mural tersebut padahal sangat dicintai oleh komunitas di Darwin,” ujarnya.(*)

March 20, 2017 0

Australian unions pledge support for West Papua

The s has renewed a memorandum of understanding with the Federal Republic of West Papua (FRWP), pledging support for the cause of West Papuan self-determination.

The signing ceremony on 15 May was attended by members of the West Papuan community and a number of trade union leaders, including ACTU president Ged Kearney, Victorian Trades Hall secretary Luke Hilakari, Communication Workers Union Victorian branch secretaries Len Cooper and Joan Doyle and Maritime Union Victorian branch secretary Kevin Bracken.

FRWP minister for foreign affairs, immigration and trade, Jacob Rumbiak, told Red Flag that the memorandum, first signed in 2000, is being renewed because there is now greater international recognition of and support for West Papua.

The territory covers the western half of the island of New Guinea, located just north of Australia. It has been under Indonesian rule since the mid-1960s. More than 100,000 West Papuans are estimated to have been killed as a result of the occupation. The Indonesian military acts with impunity, often hand-in-glove with the operators of the Grasberg mine, the largest gold mine in the world.

“I hope that this [renewal] will in turn mean that the ACTU will petition the ALP to change its policy”, Dr Rumbiak said. The Labor Party currently supports Special Autonomy for West Papua. That path was initiated in 2001 but led nowhere. “They should change to support the right of self-determination”, he said.

The memorandum also pledges to “support the application by the United Liberation Movement (ULM) of West Papua for full membership of the Melanesian Spearhead Group”. The United Liberation Movement, of which the FRWP is a part, was formed in December last year to present a common voice of a number of different groups within the West Papuan liberation struggle.

The Melanesian Spearhead Group consists of Fiji, Vanuatu, Papua New Guinea and the Solomon Islands, along with the Kanak and Socialist National Liberation Front of New Caledonia. If the ULM were granted membership of the Spearhead Group, it would be seen as an endorsement of West Papua’s right to self-determination.

[To find out more about the campaign for West Papuan self-determination, visit freewestpapua.org.]

SourceL https://redflag.org.au/

January 28, 2017 0

KJRI Melbourne didatangi pemrotes pro West Papua, satu orang ditahan

“Baru kali ini terjadi penangkapan, dan hanya pada orang West Papua, dengan borgol pula. Sebelumnya tidak pernah begini. Mereka (aparat) pasti ingin menunjukkan pada Jakarta setelah tekanan yang mereka dapat terakhir ini,” kata Kareni.

Jayapura, Jubi – Aksi protes atas sikap reaktif Indonesia terkait isu Papua di Australia digelar komunitas solidaritas Free West Papua di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Queens Rd Melbourne, Australia, Rabu (11/1/2017) pukul 10 pagi tadi waktu setempat.

Puluhan pemrotes asal Papua di Melbourne dan masyarakat yang mendukung berkumpul di depan gerbang KJRI dengan berbagai poster yang yang mengungkapkan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Tanah Papua.

Mereka berencana menempelkan spanduk dan poster ke depan pintu gerbang masuk KJRI namun keburu dicegah polisi.

Menurut keterangan pers yang diterima Jubi, Rabu (11/1), Jakob Rumbiak, salah seorang pemimpin ULMWP di luar negeri, tampak hadir di tengah-tengah aksi tersebut.

Rumbiak menegaskan agar Indonesia menghormati prinsip fundamentalnya sendiri yaitu Pancasila dan bukan malah menyalahkan pihak-pihak lain yang dianggap menghina.

Pemrotes asal Papua ditahan

Aksi-aksi protes dan kampanye mendukung kebebasan Papua dan penegakan HAM di Papua bukan baru kali ini terjadi di depan KJRI tersebut. Namun kali ini respon aparat kepolisian lalu lintas Australia menurut informasi yang diterima redaksi agak berebihan.

Hal itu terjadi setelah reaksi pemerintah Indonesia yang berang atas penerobosan KJRI dan pengibaran bintang Fajar Jum’at lalu. Indonesia meminta Australia menindak pengibar bendera BIntang Fajar di dalam gedung KJRI.

Seorang laki-laki Papua berinisial L, bertelanjang dada dan bercelana armi dengan mahkota tradisional cenderawasih ditahan aparat kepolisian.

“L ditangkap dan tangannya diikat dan dibawa ke mobil polisi, hingga saat ini masih di kantor polisi,” demikian ujar Ronny Kareni, aktivis dan seniman pro West Papua yang memantau aksi tersebut, kepada Jubi melalui pesan singkat.

L ditahan saat melakukan performance art dengan melumuri wajahnya dengan cat merah seakan-akan darah dengan mulut tertutup kain bercorak Bintang Fajar. Menurut Ronny, penangkapan seperti itu belum pernah terjadi sepanjang aktivitasnya melakukan berbagai kampanye mendukung West Papua di Australia.

“Baru kali ini terjadi penangkapan, dan hanya pada orang West Papua, dengan borgol pula. Sebelumnya tidak pernah begini. Mereka (aparat) pasti ingin menunjukkan pada Jakarta setelah tekanan yang mereka dapat terakhir ini,” kata Kareni.

L adalah salah seorang pencari suaka asal Papua yang tiba tahun 17 Januari 2007 dengan menggunakan Kano bersama 42 pencari suaka asal Papua lainnya. L sudah mendapatkan kewarganegaraan Australia

Seorang pemrotes perempuan setempat juga dibawa aparat kepolisian menjauh dari gerbang KJRI, namun tidak ditangkap.

Penasehat hukum para pemrotes mengatakan pihaknya mendapat informasi dari Kepolisian Victoria bahwa Australia “ada dalam tekanan” sehinggal menangkap pemrotes asal Papua tersebut karena kemarahan Indonesia terkait berbagai aktivitas gerakan pro kemerdekaan West Papua.

Ricky Rumbiak, aktivis West Papua yang terlibat dalam aksi tersebut mengatakan Indonesia mesti belajar menghormati kedaulatan West Papua karena masyarakat asli West Papua memiliki hak atas penentuan nasib sendiri, perdamaian, dan keamanan di tanahnya sendiri.

“Kami hadir di sini menuntut penarikan segera pasukan Indonesia dari West Papua agar dapat terjadi transisi demokrasi yang damai untuk penentuan nasib sendiri West Papua,” ujarnya. (*)

January 12, 2017 0

350 Orang Daftar Jadi Anggota Partai Papua Merdeka Australia

Ilustrasi: Bendera Bintang Kejora (Foto: The Guardian)

MELBOURNE, SATUHARAPAN.COM – Peristiwa penerobosan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne oleh pendukung Papua Merdeka pada hari Jumat (6/1) lalu telah memicu kecaman dari pemerintah Indonesia. Kementerian Luar Negeri telah mendesak Australia untuk mengusut kejadian ini dan menangkap pelakunya.

Peristiwa tersebut membawa pertanyaan seberapa besar sesungguhnya dukungan terhadap aspirasi dan gerakan untuk penentuan nasib sendiri bagi Papua di Negeri Kanguru itu. Selain itu muncul pertanyaan bagaimana dukungan tersebut diberikan dan apakah hanya berasal dari warga diaspora Papua yang bermukim di sana atau juga menyebar kepada masyarakat warga Australia sendiri.

Salah satu yang patut diamati adalah sebuah organisasi yang menamakan diri The Free West Papua Party of Australia (FWPP) atau Partai Papua Merdeka Australia. Partai ini sudah berdiri sejak September tahun 2015 dengan ketua pertama partai ini adalah Paul Madden.

Namun, terhitung mulai akhir Desember 2016, terjadi pergantian kepemimpinan. Paul Madden mengundurkan diri oleh karena alasan pribadi, digantikan oleh Anthony Craig, salah seorang anggota pertama partai tersebut.

Menurut situs resmi partai ini, saat ini anggota terdaftar FWPP baru 350 orang. Diperlukan sedikitnya 550 anggota untuk bisa terdaftar secara resmi sebagai partai. Biaya pendaftaran untuk menjadi anggota AUS $ 1.

Sebelum ini Anthony Craig dikenal sebagai juru bicara luar negeri FWPP. Ia sering mengunjungi Papua dan menyuarakan apa yang ia anggap sebagai aspirasi rakyat Papua.

Anthony Craig (Foto: FWPP)

Pekan lalu, Craig mengirim surat kepada sejumlah orang, termasuk Perdana Menteri Australia, Menteri Pertahanan dan Kedutaan Besar negara-negara asing. Isinya mengatakan bahwa latihan militer bersama Australia dan Indonesia adalah kejahatan perang, menurut hukum Australia dan internasional, didasarkan pada apa yang terjadi di Papua dan Timor Leste.

Craig mengklaim hanya FWPP yang menyuarakan hal ini di Australia. Partai-partai lainnya, bahkan Partai Hijau sekali pun, menurut dia, tidak membicarakan hal ini. “Itu sebabnya partai ini berdiri,” kata dia.

Di situs resmi FWPP, dikatakan tujuan utama FWPP adalah membangkitkan dukungan Australia terhadap pembebasan dan kemerdekaan Papua. Mereka membuka keanggotaan terhadap siapa saja yang setuju pada manifesto partai. Ditekankan pula bahwa partai ini bukan partai agama.

Markus Haluk, salah seorang anggota Tim Kerja United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kelompok yang memperjuangkan hak menentukan nasib sendiri Papua, mengatakan peristiwa yang belum lama ini terjadi di KJRI Melbourne adalah cerminan dukungan rakyat Australia dan dunia inernasional terhadap aspirasi menentukan nasib sendiri Papua.

“Apa yang terjadi di KJRI Australia adalah tindakan spontanitas warga Australia yang prihatin dengan situasi HAM di Papua,” kata dia, hari ini (10/1) lewat pesan seluler.

“Pemerintah tidak perlu reaktif dan menyalahkan pemerintah Australia,” tambah dia.

Hal sebaliknya dikatakan oleh Juru Bicara Kedutaan Besar Indonesia di Australia, Sade Bimantara. Ia mengatakan kelompok-kelompok pendukung aspirasi Papua merdeka di Australia saat ini tengah frustrasi karena tidak mendapat dukungan. Kelompok ini pula yang melakukan penerobosan ke KJRI di Melbourne.

“Kelompok ini sedang frustasi, karena mereka tidak mendapat dukungan baik dari pemerintah dan pihak oposisi Australia, dukungan publik pun sedikit hanya di dunia maya,” kata Sade kepada Australia Plus.

Ia menambahkan, menyampaikan aspirasi atau bentuk kekecewaan terhadap sebuah pemerintahan bukan menjadi hal yang dilarang, terutama di Australia yang memberikan kebebasan berekspresi bagi warganya. Tetapi KBRI mengaku terus berupaya untuk menjelaskan masalah Papua Barat, seperti program sosialiasi dan informasi baik di tingkat pemerintah, parlemen, LSM, diskusi soal Papua dan Indonesia timur, budaya dan festival, yang tahun lalu di Canberra, menurut Sade telah dihadiri 4.000 hingga 5.000 orang.

Sementara itu informasi keberadaan kantor FWPP tidak terungkap di situs resminya. Yang dicantumkan hanya berupa alamat email dan nomor telepon yang dapat dihubungi.

Editor : Eben E. Siadari

January 11, 2017 0

“Bintang Kejora” Berkibar di KJRI Melbourne, Pemerintah Protes Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan pengibaran bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, di Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Melbourne, Australia, Jumat (6/1/2017), sekitar pukul 12.52 waktu setempat.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan, Pemerintah Australia memiliki tanggung jawab untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia.

Hal itu sesuai dengan Konvensi Wina thn 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler.

“Pemerintah mengingatkan bahwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Australia melindungi perwakilan diplomatik. Untuk itu Pemerintah RI meminta kepada.Pemerintah Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Indonesia,” ujar Arrmanatha saat dihubungi, Jumat (6/1/2017).

Arrmanatha mengatakan, peristiwa pengibaran tersebut terjadi pada sekitar pukul 12.52 siang, saat sebagian besar staff KJRI sedang melakukan ibadah Sholat Jumat.

Pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI sebelum memanjat pagar tembok KJRI yang tingginya lebih dari 2.5 meter.

Atas peristiwa itu, Indonesia telah menyampaikan protes ke Pemerintah Australia dan meminta agar pelaku segera ditangkap.

“Pemerintah RI telah menyampaikan protes ke Pemerintah Australia dan meminta agar pelaku segera ditangkap dan dihukum secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata dia.

Penulis	: Kristian Erdianto
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

January 8, 2017 0

DPR minta Australia menindak pengibar bendera OPM di Konjen Indomesia

Bendera Bintang Kejora yang dibawa masuk oleh aktivis Australia ke dalam Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia - IST — Bendera Bintang Kejora yang dibawa masuk oleh aktivis Australia ke dalam Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia – IST

Jakarta, Jubi – Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, yang mengibarkan bendera Bintang Kejora pada Jumat (6/1/2017).

“Peristiwa ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi isu Papua secara massif dan terencana,” kata Rofi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).

Dia menjelaskan tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

Menurut dia, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, maka semestinya Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negara tersebut.

“Kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Politikus PKS itu menilai, proses identifikasi isu-isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif kepada masyarakat internasional.

Hal itu menurut dia untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kriminal yang menerobos dan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka, di dalam kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia pada Jumat pekan lalu.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir melalui pernyataan pers, di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pemerintah telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia, serta meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.

Menurut informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, tindakan kriminal simpatisan kelompok separatis itu terjadi pada Jumat, sekitar pukul 12.50 waktu setempat, saat sebagian besar staf di perwakilan resmi Indonesia itu tengah melakukan ibadah Shalat Jumat.

Pelaku menerobos gedung apartemen tetangga Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, dan kemudian memanjat pagar tembok premis Indonesia itu, yang tingginya lebih dari 2,5 meter.

Adalah kewajiban negara tuan rumah yang menghormati kedaulatan negara sahabat untuk wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar presmis resmi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara itu.

Hal serupa selalu dilakukan Indonesia terhadap semua kompleks perwakilan resmi negara sahabat di Indonesia. Bahkan terdapat satuan khusus dari Kepolisian Indonesia yang juga ditugaskan untuk itu.

Selain menyampaikan protes, pemerintah Indonesia juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang berada di wilayah yuridiksinya, sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler.

Karena itu, Nasir menambahkan, pemerintah Indonesia meminta otoritas Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler RI.

Selain itu di awal September 2016, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.

Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 – 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yang cenderung mendiskreditkan Indonesia.

Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu. (*)

January 8, 2017 0

Aspirasi politik Papua Barat dipamerkan dalam pameran seni rupa di Melbourne

Lukisan karya Adele O’Conner berjudul Mama Yosepha versus the TNI - Katalog pameran

Jayapura, Jubi – Sampari, sebutan bintang pagi dalam bahasa Biak, dijadikan judul sebuah pameran seni dan serangkaian pameran budaya Papua Barat, serta mengeksplorasi kebangsaan, ekologi, politik dan sejarah Papua Barat.

“Tujuan utama dari pameran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Papua Barat yang berharap mendapatkan kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata DR John Ballard, Wakil Rektor Universitas Katolik Australia melalui rilis yang diterima Jubi, Kamis (8/12/2016).

Pameran ini menampilkan tiga puluh enam karya lukis dari seniman dari Belanda, Amerika, dan Australia, serta negara-negara Melanesia seperti Papua Barat, Maluku, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji, dan Papua New Guinea. Lukisan yang dipamerkan pada umumnya menggunakan cat minyak dan akrilik di atas kanvas, charcoal di atas kertas, tinta, lino cut print, ilustrasi vektor komputer pada kayu, etsa, kolase, terra cotta yang membentuk relif, benda-benda alam mentah, macrame, seni digital dan fotografi.

Kartun karya John Spooner berjudul The things you see by a green light - Katalog Pameran — Kartun karya John Spooner berjudul The things you see by a green light – Katalog Pameran

Saat membuka pameran seni Sampari yang merupakan pameran seni kedua kalinya dengan tema WEST PAPUA di Galeri ACU Art pada tanggal 2 Desember 2016, DR John Ballard menjelaskan karya-karya seni yang spektakuler ini ditata di ruang publik universitas untuk meningkatkan kesehatan psikologis dan fisik dari orang-orang yang telah mengalami pendudukan rasis selama lebih dari setengah abad.

Pameran ini juga menampilkan dua puluh delapan kartun yang diterbitkan setelah kedatangan 43 pencari suaka Papua Barat pada tahun 2006. Para pencari suaka mencapai pantai barat Semenanjung Cape York pada 17 Januari 2006. Saat itu, Menteri Imigrasi Australia, Amanda Vanstone percaya klaim dari para pencari suakan dan menerbitkan visa perlindungan, yang kemudian memicu kemarahan di Indonesia. Presiden Yudhoyono menarik duta besarnya.

Lukisan karya Peter Woods berjudul Ghost Gum Morning Star - Katalog Pameran — Lukisan karya Peter Woods berjudul Ghost Gum Morning Star – Katalog Pameran

Perdana Menteri Howard mencoba mengelak dengan menyebutkan pencari suaka ini sebagai pendatang gelap (pengungsi). 10 bulan setelah kedatangan 43 orang ini, Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian formal (Traktat Lombok) yang melarang orang Papua Barat mengibarkan bendera Bintang Kejora di kedua negara!

Fakta politik di belakang Traktat Lombok ini ditangkap oleh kartunis John Spooner yang menerbitkan karya kartunnya pada koran The Age, 9 November 2006. Sejak saat itu, dua puluh delapan kartun lainnya telah diterbitkan di media mainstream. Kartun-kartun ini menegaskan jurang yang dalam antara kekhawatiran dan opini masyarakat Australia dan bagaimana politisi mereka menterjemahkan keprihatinan dan opini mereka pada kebijakan pemerintah Australia.

Ruth McDougal, kurator seni Pasifik di The Qld Art Gallery dalam katalog pameran menjelaskan karya-karya seni rupa yang ditampilkan dikerjakan bersama oleh seniman dari seluruh Australia.

Lukisan karya seniman Papua Nugini, Martin Lance berjudul Freedom - Katalog Pameran — Lukisan karya seniman Papua Nugini, Martin Lance berjudul Freedom – Katalog Pameran

Mereka membangun dinding solidaritas spektakuler melalui karya seni bersama saudara-saudara Melanesia. Sampari berusaha memberikan bentuk yang sama dari tempat tinggal dan untuk mewujudkan fungsi edukatif yang sama,” tulis Ruth.

Sampari, lanjutnya berusaha untuk melibatkan warga Australia dalam percakapan tentang budaya dan sejarah Papua Barat untuk mengamankan masa depan yang lebih manusiawi untuk bangsa Papua Barat.

“Karya-karya ini merupakan referensi bentuk tradisional budaya, simbol kekuatan, ketahanan dan kebebasan, serta aspirasi sosial dan politik bangsa Papua Barat saat ini,” ungkap Ruth. (*)

December 9, 2016 0

Menampilkan Budaya Pasifik, Bendera Papua Merdeka Ikut Berkibar di Allianz Stadium

Matavai Pacific Cultural Arts atau Matavai Seni Budaya Pasifik dan bendera bintang fajar di Allianz Stadium, Stadion Sepak Bola Sydney, Australia, disana menampilkan seni dan tari budaya Pasifik.

Dalam acara tersebut bendera Oraganisasi Papua Merdeka (OPM) ikut dibawahkan atau diampilkan dengan bendera-bendara negara Pasifik lainnya.

Foto-foto dibawah ini diungah oleh Destani’s Photography, salah satu dari sekian banyak fotografer yang hadir dalam acara festival Matavai Pacific Cultural Arts tersebut.

Destani’s Photography juga adalah salah satu dari mereka yang mengupload foto tentang atraksi bersama bintang kejora ini di album facebooknya MATAVAI Cultural Arts.

Ini adalah bagaimana dukungan rakyat Pasifik terhadap keinginan Papua merdeka atau keinginan orang Papua berpisah dari Indonesia. Dan dari negara-negara di wilayah Pasifik tersebut juga menginginkan hal yang sama untuk Papua.

November 16, 2016 0

Punk for West Papua menangkan Film Dokumenter terbaik di Sidney Indie Film Festival

Poster film Punk for West Papua - IST — Poster film Punk for West Papua – IST

Jayapura, Jubi – Sydney Indie Film Festival memilih Punk for West Papua memenangkan Film Dokumenter terbaik di ajang Sidney Indie Film Festival Senin (24/10/2016). Awal tahun ini film tersebut juga memenangkan Award of Merit, Feature Dokumenter di festival Indiefest Film di San Diego, AS.

Film berdurasi 46 menit yang disutradarai oleh Anthony Brennan ini menceritakan dukungan komunitas punk Australia terhadap perjuangan pembebasan West Papua. Secara khusus film tersebut mendokumentasikan wawancara ekslusif dengan Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Brennan menghabiskan hidupnya bekerja untuk TV komersil, yang membuatnya cukup skeptik terhadap pesan-pesan media mainstream. Dia membuat film dokumenter untuk Papua ini, seperti dilansir situs Green Left Weekly (GLW), pada awalnya hanya untuk memfilmkan lima band punk yang melakukan penggalangan dana untuk West Papua.

Namun pertemuannya dengan Benny Wenda, yang cukup terburu-buru di sela-sela pengambilan gambar tersebut, mengubah rencana film ini menjadi lebih panjang dan dokumenter yang agak ‘serius’.

“Setelah saya mewawancarai Wenda, satu langsung tahu saya harus buat film ini. Itulah pertama kali film itu menjadi ‘dokumenter, dan saya lanjutkan dengan wawancara beberapa orang sepanjang tur solidaritas band punk terhadap West Papua di Australia,” ujarnya.

Brennan mengaku pada awalnya dia tidak banyak tahu apa yang sebenarnya terjadi West Papua. “Saya kira tak banyak orang tahu apa yang benar-benar terjadi, karena itu saya mulai sedikit membaca dan terkejut adanya genosida di sana,” ujarnya kepada GLW.

Brennan berbesar hati karena kampanye untuk West Papua semakin mendapat momentum belakangan ini. “Setiap hari ada saja kelompok baru di sosial media yang mulai berbicara terkait situasi di West Papua,” ujarnya.(*)

October 27, 2016 0

Genosida Papua: Tantangan Berat Bagi Diplomasi NKRI

SYDNEY, SATUHARAPAN.COM – Upaya Indonesia untuk meredam internasionalisasi masalah Papua, tampaknya semakin hari semakin menemukan tantangan berat. Setelah tujuh negara Pasifik belum lama ini mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), berbagai jalur lain untuk mengangkat isu itu bermunculan.

Tak lagi hanya lewat jalur diplomasi formal, kini lewat saluran diplomasi lain, termasuk diplomasi budaya, upaya untuk melakukan internasionalisasi isu Papua seakan tak terbendung.

Yang terbaru adalah munculnya sosok Sabine Jamieson, yang profilnya ditampilkan oleh sebuah media online komunitas Yahudi Australia, Australia Jewish News, Selasa (18/10). Jamieson adalah seorang model rupawan berdarah Yahudi berusia 18 tahun. Tetapi bukan hanya wajah rupawannya yang bisa menarik perhatian. Cita-citanya yang unik dan lebih dari sekadar memperagakan pakaian, perlu dicermati.

Ketika diwawancarai dalam audisi menjadi Australia’s Next Top Model, dengan gamblang ia mengatakan bahwa ia tidak ingin sekadar menjadi model. Dia ingin mendedikasikan karier modelnya untuk menyuarakan permasalahan Papua ke dunia internasional.

Sebagaimana dilaporkan oleh jewishnews.net.au, Jamieson mengatakan ketimbang sekadar berwajah rupawan, ia berharap karier modelnya dapat menjadi platform baginya untuk berbicara tentang isu-isu sosial, “terutama genosida di Papua (Barat) dan krisis pengungsi Australia.”

Jamieson tidak sekadar membual dalam soal ini. Ia sudah melakukannya. Menurut Jamieson, dia dan adik kembarnya saat ini tengah terlibat dalam penggalangan dana untuk masyarakat Papua (Barat) melalui produksi T-shirt. Produk itu mereka jual dan hasilnya disumbangkan kepada gerakan pembebasan Papua lewat wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

“Ketika Anda menjadi model, Anda memiliki banyak kekuasaan dengan media dan kekuatan untuk menempatkan sorotan pada berbagai isu yang berbeda,” kata Jamieson, sebagaimana dikutip oleh Jewish News.

Ia mengatakan saat ini belum banyak sorotan yang diarahkan kepada isu Papua. “Masyarakat internasional menutup mata. Kita memiliki kekuatan teknologi untuk menunjukkan apa yang terjadi di sana, sehingga benar-benar penting bahwa kita melakukan itu,” kata dia.

Di bagian lain pendapatnya, mengenai krisis pengungsi saat ini ia berkisah tentang kakeknya. “Kakek saya dan keluarganya adalah pengungsi setelah perang. Sekarang ada masalah imigran. Sejarah telah berulang. Keluarga saya meraih kesuksesan (sebagai imigran) karena mereka dibantu oleh masyarakat Australia, dan saya akan senang bila dapat melakukan hal yang sama kepada orang-orang (imigran) di generasi ini. ”

Menangi Australia’s Next Top Model

Pada tahun 2014, Jamieson masih tinggal bersama keluarga dan saudara kembarnya, Nakisha, di Byron Bay, Australia, ketika mimpinya untuk bekerja terwujud. Ia bekerja di majalah Real Living.

Bekerja di majalah itu ternyata membuka matanya terhadap industri fesyen. Dari sana pula ia jatuh cinta pada dunia itu.

Lalu pengalaman itu menginspirasinya pindah ke Sydney dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, Sandra dan Yoram Gross. Almarhum Yoram terkenal dengan produksi dan animasi Blinky Bill. Ia adalah korban Holocaust yang tiba di Australia dari Polandia setelah perang.

Kedatangan Jamieson ke Sydney menggembirakan Yoram. Yoram pun memperkenalkan cucunya kepada komunitas Yahudi setempat dan dilanjutkan dengan kecintaanya kepada industri hiburan.

“Semuanya tampak sangat menarik pada saat itu,” kenang Jamieson. “Pindah ke Sydney, tinggal bersama kakek yang memanjakan saya,” kata dia.

Namun duka kemudian datang. Pada tanggal 20 September 2015, Yoram meninggal. “Keluarga saya semua datang ke Sydney untuk pemakaman dan mereka semua berkabung,” Jamieson mengenang.

Lalu ia memutuskan akan pulang ke kampung halamannya, ketika sebuah momen yang menentukan hidupnya terjadi. “Saya siap untuk terbang kembali ke Byron Bay dengan mereka ketika saya melihat sebuah iklan untuk musim ke-10 program televisi Australia’s Next Top Model. Dan saya punya perasaan bahwa saya harus ikut. Saya merasa ‘saya harus melakukan itu’. Saya mengatakan kepada rumah produksi, bahwa saya hanya punya waktu satu setengah- jam, karena saya harus mengejar pesawat.”

Jamieson, siswa kelas 11 di Emanuel School saat itu, mengatakan bahwa dia tidak punya harapan akan lolos audisi. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia menerima email yang memberitahukan bahwa dia telah lolos, dan benar-benar menjadi peserta Australia’s Next Top Model.

Kemenangan itu, menurutnya, memberi kesempatan baginya mengenang dan berterimakasih kepada kakeknya yang telah memperkenalkannya kepada industri hiburan.

Pada 20 September lalu, tepat setahun setelah kakeknya berpulang, episode pertama Australia’s Next Top Model disiarkan di Fox8. Jamieson menontonnya bersama neneknya.

October 22, 2016 0