Parlemen Australia: Masyarakat Australia Aktif Dukung Papua Lepas Dari Indonesia

Salah satu anggota Parlemen Australia mengatakan secara kenegaraan, pemerintah negeri kanguru itu tidak mendukung gerakan yang mengarah pada pemisahaan dari negara kesatuan republik Indonesia, namun diakuinya bahwa banyak masyarakat sipil di negaranya itu yang aktif mendukung Papua lepas dari Indonesia.

“Kami tidak pernah mendukung kelompok itu, namun banyak kelompok masyarakat di Australia yang aktif mendukung lepasnya Papua dari Indonesia,” kata salah seorang perwakilan Parlemen Australia, dalam pertemuan bilateral dengan perwakilan Parlemen Australia sela-sela kegiatan Asia-Europe Parliamentary Partnership (ASEP) ke-9 di Ulan Bator, Mongolia, Sabtu (23/4/2016).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, pemerintah memiliki perhatian yang besar terhadap persoalan teritorial yang ada di Indonesia. Salah satunya terkait persoalan Papua.

“Dalam beberapa kesempatan, saya kira Presiden Joko Widodo telah beberapa kali mengunjungi Papua untuk melihat persoalan infrastruktur di sana,” kata Fadli.

Fadli pun berharap agar Australia dapat membantu Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayahnya.

Tingkatkan komunikasi

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR Tantowi Yahya meminta agar komunikasi antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Australia dapat ditingkatkan. Sebab, seringkali terjadi ketegangan antara kedua belah negara. “Tapi itu hanya terjadi di tataran pemerintah, bukan di parlemen. Saya harap kita bisa menjadi pendamai ketika ekskalasi ketegangan meningkat,” ujarnya.

Ia menegaskan, baik Parlemen Indonesia maupun Parlemen Australia harus mampu membantu pemerintah masing-masing untuk meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua belah pihak. (Yuliana Lantipo) tabloidjubi.com

August 12, 2016 0

Dua Anak Australia ini pun Tau Apa yang Terjadi di Papua

Jayapura, Jubi – Di awal tahun 2016 ini, dua bersaudara Kara dan Neisha tidak pernah berpikir tentang Papua. Enam bulan kemudian, garasi di rumah dua anak perempuan yang tinggal di Waratah, Newscastle, Australia ini penuh sesak dengan sumbangan, yang akan dikirim ke Papua dalam minggu ini.

Keduanya juga dengan sukarela membagikan pengetahuan mereka tentang Papua kepada teman-teman sekelas mereka,.

“Kami menceritakan tentang nasib ribuan pengungsi Papua Barat, yang telah mengungsi akibat konflik yang sedang berlangsung dengan pemerintah Indonesia,: kata Kara, dikutip The Herald Australia.

Menurut keduanya, militer Indonesia yang berkuasa atas Papua Barat telah dituduh secara brutal menindas gerakan Papua Merdeka, yang diperjuangkan oleh penduduk asli Papua.

Kara (kiri) dan Neisha (kanan), diantara barang-barang sumbangan masyarakat Newcastle yang akan dikirimkan oleh keduanya untuk anak-anak di Papua - The Herald Australia — Kara (kiri) dan Neisha (kanan), diantara barang-barang sumbangan masyarakat Newcastle yang akan dikirimkan oleh keduanya untuk anak-anak di Papua – The Herald Australia

“Bibi kami dulu tinggal di Papua New Guinea dan ketika dia kembali dia mengatakan kepada kami tentang bagaimana mereka menangani orang-orang di Papua Barat,” kata Niesha yang baru berusia 12 tahun Neisha, seorang murid di Callaghan College.

“Pemerintah dan tentara tidak memperlakukan mereka seperti manusia. Saya dan kakak saya pikir itu tidak boleh terjadi sehingga kami memohon kepada ibu kami untuk membantu orang Papua Barat,” lanjut Neisha.

Dua beradik ini mengaku kewalahan oleh respon yang diberikan masyarakat Australia pada ajakan memberikan sumbangan bagi penduduk asli Papua Barat.

“Kami menerima linen, pakaian, sepatu, mainan dan perlengkapan mandi,” ujar Kara, yang masih berusia 11 tahun dan bersekolah di Waratah Public School.

Kara mengatakan para guru di sekolahnya berharap barang yang disumbangkan oleh masyarakat kotanya bisa membuat perbedaan bagi anak-anak seusianya di Papua Barat yang “tidak mampu”.
“Orang-orang ini tidak terlalu jauh dari Australia – itu jarak yang sama dari Newcastle ke Tasmania – dan tidak ada yang melakukan apa-apa untuk membantu mereka,” kata Kara. (*)

August 10, 2016 0

Gereja Katolik Minta PBB Investigasi Pelanggaran HAM Papua

Penulis: Eben E. Siadari 13:21 WIB | Selasa, 03 Mei 2016

Rekomendasi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua datang dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia.

Foto anak-anak Suku Dani di Papua, yang menjadi salah satu gambar ilustrasi dalam laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane (Foto: Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane)

BRISBANE, SATUHARAPAN.COM – Setelah sebagian hasil temuan mereka ke Papua sempat jadi berita ramai di media massa bulan lalu, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, akhirnya melansir secara lengkap hasil temuan tersebut pada hari Minggu (1/5) di Brisbane dan hari ini di Jakarta. Dalam laporan yang diberi judul We Will Lose Everything, A Report of Human Right Fact Findings to West Papua itu, laporan ini menerbitkan rekomendasi yang cukup progresif, termasuk mendesak adanya campur tangan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua dan bagi upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu, salah satu rekomendasi mereka adalah “Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik, termasuk Australia, untuk mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Papua.”

Selanjutnya, laporan yang merupakan hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh Executive Officer Komisi, Peter Arndt dan Suster dari St Joseph Sydney, Susan Connelly, juga merekomendasikan agar “negara-negra di Pasifik, termasuk Australia, menekan pemerintah Indonesia secara langsung dan mengupayakan intervensi PBB untuk menyelenggarakan dialog antara Indonesia dengan para pemimpin rakyat Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mengidentifikasi jalur yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.”

Laporan ini dibuat setelah delegasi Komisi mengunjungi Merauke, Jayapura, Timika dan Sorong. Mereka berbicara dan mengorek keterangan dari penduduk Papua, termasuk saksi sejarah kecurangan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebagian dari laporan ini telah beredar awal Maret lalu yang dilaporkan oleh catholicleader.com.au.

Misi pencarian fakta ini mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Bukan hanya soal HAM, laporan itu juga mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan tersebut mengungkap secara rinci bagaimana tim pencari fakta mengunjungi sejumlah tempat dan orang di Papua, hingga tiba pada rekomendasi tersebut. Pelanggaran HAM di masa lalu yang terus berlanjut hingga kini diutarakan dalam bentuk narasi maupun angka.

Sebagai contoh, disebutkan bahwa pada tahun 1977 terjadi pengeboman dan kelaparan selama tiga bulan di dataran tinggi Papua, yang diperkirakan menewaskan 25.000 orang. Pengeboman juga terjadi pada tahun 1997 yang merusak ladang dan ternak, yang menyebabkan kelaparan dan kematian ribuan penduduk desa.

Pada 1998 dilaporkan terjadi pembunuhan terhadap pria dan wanita yang sedang berdoa untuk kemerdekaan. Selain itu, dicatat pula pembunuhan terhadap tokoh Papua seperti Arnold Ap (1984), Dr. Thomas Wainggai (1996) dan Theys Eluay (2001) dan Kelly Kwalik (2009).

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam dekade belakangan ini terjadi pelecehan dan intimidasi terhadap sejumlah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah, lembaga Cordaid dari Belanda dan Peace Brigades International. “Organisasi-organisasi ini diusir dari Papua karena mereka membela HAM di wilayah mereka bekerja,” kata laporan itu.

“Delegasi Komisi yang berkunjung ke Papua pada bulan Februari 2016 menemukan tidak ada perbaikan dalam situasi HAM. Laporan pelanggaran HAM oleh anggota pasukan keamanan Indonesia tidak berkurang dan status ekonomi dan sosial rakyat Papua tidak meningkat. Sistem politik dan hukum Indonesia tidak mau dan tidak mampu mengatasi pelanggaran HAM di Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

“Banyak yang berbicara tentang adanya genosida dalam gerak lambat,” kata laporan itu.

Diakui, laporan ini bermula dari kedatangan delegasi ULMWP ke Australia dan melakukan presentasi tentang yang terjadi di Papua. Seminggu setelah pertemuan, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mengirimkan tim ke Papua.

Sebetulnya, demikian laporan ini memberi alasan, pada tahun 2015 pemimpin negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung Pacific Islands Forum (PIF) Leader Summit di Port Moresby telah merekomendasikan pencarian fakta ke Papua. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Padahal, salah satu tujuan Komisi mengirimkan delegasi ke Papua adalah untuk membangun hubungan dengan gereja di Papua untuk berkolaborasi di masa mendatang di sekitar isu HAM dan lingkungan.

Karena RI tidak bersedia menerima misi PIF, maka dapat dikatakan Komisi ini menjadi salah satu misi pencari fakta tidak resmi dari Pasifik yang mengunjungi Papua.

Lebih jauh laporan itu mengatakan gereja dan organisasi masyarakat sipil di Pasifik harus melanjutkan membangun jejaring solidaritas dengan mitra mereka di Papua untuk mendukung advokasi dan aksi terhadap pelanggaran HAM serta mengupayakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan pemimpin Papua, ULMWP.

Di Indonesia, laporan tersebut diluncurkan secara resmi di Jakarta pada Selasa, 3 Mei, oleh VIVAT International Indonesia, sebuah lembaga advokasi international.

Selengkapnya laporan ini, dapat dilihat di link ini: We Will Lose Everything.

Editor : Eben E. Siadari

May 3, 2016 0

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

May 8, 2015 0

Peringati HUT Papua Merdeka, 10 Kota di Australia Kibarkan Bendera Bintang Kejora

Bendera Bintang Kejora dikibarkan di jalan utama Darwin, Australia (Foto: FWPC).

AUSTRALIA, SUARAPAPUA.com — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Papua Barat, yang jatuh pada 1 Desember, Free West Papua Campaign (FWPC), melalui halaman Facebook, mengabarkan, bahwa aksi demo damai dan pengibaran bendera bintang kejora akan dilangsungkan di 10 kota di Australia.

Di Kota Brisbane, puluhan massa aksi melangsungkan demonstrasi damai di depan King George Square, yang digelar sekitar pukul 11.30 waktu setempat.

“1 Desember adalah tanggal khusus untuk semua orang Papua Barat. Dua tahun kemudian Papua Barat diserbu oleh militer Indonesia dan sejak saat itu diduduki secara brutal, dengan ratusan ribu orang Papua tewas,”

ujar panitia aksi dalam laman Facebook mereka.

“Sejumlah aktivis Papua berada di penjara karena mengibarkan bendera, termasuk Filep Karma, yang saat ini menjalani 15 tahun penjara hanya karena menaikkanbendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004.”

“AktivisPapua di seluruh dunia akan merayakannya, ini menunjukan bahwa mereka ingin hak menentukan nasib sendiri, dan bebas dari Indonesia. Kami di Brisbane berkumpul di King George Square, dan menaikkan bendera Bintang Kejora untuk solidaritas dengan rakyat Papua dan perjuangan mereka untuk kemerdekaan,”

tulis panitia aksi.

Di Melbourne, aksi dilangsungkan di Federation Square, pukul 11.30 waktu setempat, dan dilanjutkan dengan pemutara film Papua tentang pelanggaran HAM di Papua berjudul “Isolate”. Aksi ini di koordinir langsung oleh Black Orchid Stringband.

“Bertepatan dengan ulang tahun ke-53 ini, kami akan rayakan lewat pemutaran film, festival media, dan musik. Kami memberikan dukungan kepada kemerdekaan Papua Barat,”

tulis panitia aksi di laman Facebook mereka.

Di Kota Pert, aksi akan dilangsungkan di Konsulat Indonesia, yang terletak di 134 Adelaide Terrace PO Box 6683, East Perth, WA, 6892. Massa juga akan mengibarkan bendera bintang kejora di depan kantor ini.

Wiwince Pigome, inisiator aksi mengatakan, “Kami menuntut hak penentuan nasib sendiri.

Kami menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk mengizinkan media internasional dan wartawan memasuki Papua Barat,” katanya.

Menurut Wiwince, sejak tahun 1961, orang Papua Barat telah ingin berdaulat dan merdeka dari Republik Indonesia.

“Perjuangan untuk mencapai kamerdekaan dilakukan karena sejarah panjang penindasan, kekerasan dan pembatasan kegiatan jurnalistik dari Jakarta, serta karena keterlibatanpemerintah Indonesia,”

kata perempuan kelahiran Paniai ini.

Di kota Darwin, aksi dilangsungkan sejak pukul 07.30 waktu setempat, di Bagot Rd Overpassa, yang dilanjutkan dengan upacara pengbaran bendera bintang kejora.

Aksi juga di langsungkan di Kota Alice Springs, sejak pukul 06:30 waktu setempat; Disini, massa aksi berkumpul menyampaikan orasi untuk kemerdekaan Papua Barat.

Di Kota Sydney, aksi dilangsungkan di Balai Kota Sidney, sekitar pukul 10.00 waktu setempat. Aksi juga dilakukan dengan mengunjungi konsulat Indonesia menggunakan bus.

Sedangkan di Selandia Baru, aksi juga dilangsungkan di pusat jalan utama. Di kota Christchuch, aksi dilangsungkan dengan mengibarkan bendera bintang kejora di sudut jalan Durham dan Kilmore.

Di Welington, aksi dikordinir oleh Peace Movement Aotearoa, dan dilangsungkan di Kantor Parlemen Welington, dan berlangsung sekitar pukul 13.00 waktu setempat.

Peace Movement Aotearoa dalam laman facebook mengataka, 1 Desember adalah hari kemerdekan Papua Barat, dan menandai lima puluh tiga tahun kemerdekaan Papua Barat yang diberikan Belanda pada tahun 1961.

“Di Papua Barat, orang memperingati Hari Kemerdekaan dalam berbagai cara, termasuk menaikkan Bintang Kejora, meskipun ancaman penangkapan dan pembunuhan.”

“Dalam tahun-tahun sebelumnya, militer dan polisi Indonesia telah merespon dengan peningkatan penindasan dan kekerasan di hari ini. Pemerintah akan menangkap dan membunuh orang-orang yang mereka anggap sebagai aktivis pro-kemerdekaan.”

“Rakyat Papua Barat membutuhkan solidaritas dunia, termasuk dari Aotearoa Selandia Baru,”

tulisnya.

Di Auckland, aksi dilangsungkan di pantai, tempat yang menjadi pusat tamasya warga Aucland; Aksi ini dilakukan oleh beberapa perempuan Auckland yang mendukung kemerdekaan Papua.

Aksi juga berlangsung di Tasmania, New Castle; Serta beberapa negara di dunia, seperti Vanuatu, Inggris, Turki, Malaysia, Papua New Guinea, dan Ghana.

Lihat foto-foto aksi: Ini Foto Aksi Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Sejumlah di Negara

OKTOVIANUS POGAU, Senin, 01 Desember 2014 – 19.14 WIB, SP

December 1, 2014 2

Jelang 1 Desember, AWPA Tulis Surat Terbuka Kepada Menlu Australia

Menlu Australia, Julie Bishop (Foto: Ist)

AUSTRALIA — Australia West Papua Association (AWPA) menulis surat terbuka kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia, Kevin Rud, tentang kekhawatiran kemungkinan tindakan kekerasan dalam perayaan 1 Desember di tanah Papua.

Koordinator AWPA, Joe Collins, dalam siaran persnya mengatakan, setiap tahun orang Papua Barat merayakan 1 Desember dengan pertaruhkan nyawa dan hukuman penjara, karena mengibarkan bendera bintang kejora. (Baca: Jubir KNPB: Rakyat Papua Wajib Peringati 1 Desember!).

“Kami khawitir pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat sipil, dan Komite Nasional Papua Barat akan dihadapkan dengan tindakan kekerasan dari aparat keamanan.”

“Kami meminta Menlu Australia dapat memperhatikan ini, agar rakyat Papua dapat merayakan hari kemerdekaan mereka dengan damai,”

kata Collins. (Baca: KNPB: Polda Papua Malah Benarkan Tindakan Brutal Brimob di Dogiyai).

Dalam berbagai media massa, menurut Collins, Kapolda Papua telah menyatakan bahwa akan menindak tegas siapa saja orang Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora, dan bisa dikenakan pasal makar atau penghianatan terhadap Negara.

Sebelumnya, pada hari Rabu 19 November, pasukan keamanan membubarkan aksi unjuk rasa damai yang digelar KNPB untuk merayakan ulang tahun mereka yang ke-6, dan salah satu demonstran ditembak di kaki, dan 22 aktivis ditangkap.

“AWPA menyerukan Menteri Luar Negeri untuk meminta Pemerintah Indonesia mengijinkan semua aksi unjuk rasa yang akan berlangsung damai pada 1 Desember. Aparat keamana diminta tidak campur tangan.”

(Baca: Sorakpam Minta Bebaskan Anggota KNPB dari Sel Polres Nabire).

“Ini menghindari pertumpahan darah dan mengulangi aksi penangkapan yang terjadi pada 19 November lalu, dan mengijinkan aksi damai di seluruh tanah Papua tahun ini,”

kata Collins.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Vanuatu telah menyatakan tanggal 1 Desember tahun ini sebagai hari libur nasional, dengan tujuan mendukung kemerdekaan rakyat Papua Barat. (Baca: PM Vanuatu: 1 Desember Libur Nasional Kemerdekaan Papua di Vanuatu).

OKTOVIANUS POGAU, Jumat, 28 November 2014 – 10.04 WIB, SP

November 28, 2014 0

Australia Minta Indonesia Buka Akses ke Papua

CANBERRA – Janji Perdana Menteri Tony Abbott untuk tidak lagi melakukan aksi apapun yang dapat membahayakan hubungan bilateralnya dengan Indonesia, kemungkinan akan dilanggar. Sebab, Rabu kemarin, Senat Australia mengajukan mosi yang menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar memberikan akses lebih terbuka ke Papua.

Harian Australia, The Age, edisi Kamis, 2 Oktober 2014 melansir, mosi itu terkait dengan kekhawatiran mereka terhadap dua jurnalis Prancis, Thomas Dandois dan Valentine Bourrat, yang ditangkap di Papua.

Keduanya ditangkap otoritas berwenang, Agustus lalu, karena diduga menyalahi aturan imigrasi. Dandois dan Bourrat menggunakan visa turis untuk bekerja. Mereka tengah melakukan pembuatan film dokumenter yang menggambarkan kehidupan sehari-hari warga Papua.

Mosi itu secara terbuka bahkan didukung oleh kantor Menteri Luar Negeri Julie Bishop. Senat Australia menyebut kebebasan pers di Papua Barat benar-benar dibatasi.

Anggota Senat dari Partai Hijau, Richard Di Natale, yang mengajukan mosi tersebut. Dia menyebut Bishop telah menghubungi dia pada Rabu dan mengatakan Pemerintah Australia akan mendukung mosi tersebut dengan perubahan teknis.

“Ini jelas telah dipertimbangkan secara detail oleh kantor Menlu dan saya bersemangat memperoleh dukungan itu,”

ungkap Di Natale.

Menurut dia, dukungan tersebut bisa diartikan sebagai sebuah gestur dari Pemerintah Australia, bahwa mereka secara aktif mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada Indonesia.

“Sepertinya ini merupakan kebijakan yang sengaja diubah,”

imbuh dia. Senat menyerukan kepada Pemerintah Indonesia agar membebaskan dua jurnalis Prancis sebagai komitmen untuk membuat Papua lebih terbuka. Mereka juga khawatir terhadap penahanan mereka. Harapan terlihat ketika tongkat presiden beralih ke Joko Widodo. Sebab Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta itu mengindikasikan akan adanya kelonggaran pembatasan di sana.

Menurut The Age, sesuatu yang tidak biasa bagi pemerintah untuk mendukung sebuah mosi mengenai isu luar negeri yang sensitif. Biasanya, mosi tersebut akan ditolak, karena Senat dianggap forum yang tidak sesuai. Lebih tidak sesuai lagi, karena subjek yang dibahas mengenai Papua.

Mosi ini berisiko akan kembali menyebabkan ketegangan diplomatik di Indonesia. Menurut Kepala Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Evi Fitriani, ketimbang mengurusi isu Papua, Senator Di Natale lebih baik berkonsentrasi terhadap cara Pemerintah Australia menangani imigran gelap. Menurut dia, isu itu lebih krusial untuk ditindaklanjuti segera.

Sementara, ketika ditanya mengenai perubahan sikap rezim Abbott terhadap kebijakannya, Evi mengatakan hal itu bukan sesuatu yang baru. “Dia memang telah menyakiti Indonesia beberapa kali di masa lalu. Jadi, hal itu bukanlah sebuah kejutan,” kata dia.

Sementara, Ibu Bourrat, Martine, mengaku bahagia mendengar mosi yang diajukan oleh Senat Australia.

“Kami tidak memiliki hal yang sama di Prancis. Ini merupakan sebuah dukungan yang hebat, ketika membaca ini di Prancis. Ini menjadi sebuah contoh dan pesan yang bisa dikirim ke Parlemen Eropa,”

kata Martine.

Kedua jurnalis Prancis itu terancam hukuman bui selama lima tahun. Hukuman itu kemungkinan bisa bertambah, karena polisi setempat tengah menyelidiki apakah keduanya terlibat aksi makar.

Isu sensitif

Pemerintah Indonesia diketahui sensitif terhadap isu Papua Barat. Salah satunya, karena adanya kelompok tertentu yang ingin memerdekakan Papua.

Australia bahkan sempat dianggap melakukan intervensi dalam isu itu. Di tahun 2006, rezim Pemerintahan PM John Howard malah memberikan suaka kepada 42 anggota Pembebasan Papua Barat (FWP). Akibatnya, Indonesia murka dan menarik Duta Besar dari Canberra.

Perselisihan itu berhasil diselesaikan ketika kedua pihak menandatangani Traktat Lombok. Dalam kesepakatan itu, Australia menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan teritori Indonesia, termasuk Papua. [VIV]

October 5, 2014 0

Senator Australia Berencana Bawa Jurnalis Ke Papua

Senator Australia dari Partai Hijau, Richard Di Natale, berencana mengunjungi Papua, Indonesia, dan mengajak serta rombongan wartawan dan aktivis HAM untuk melihat kondisi di sana. Langkah itu diambil sebagai reaksi atas pernyataan Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatakan daerahnya terbuka bagi jurnalis dan aktivis HAM.

Senator Richard Di Natale berencana kunjungi Papua membawa rombongan jurnalis. (Credit: ABC)

Dalam wawancara dengan ABC, ia mengatakan, pernyataan Gubernur Lukas Enembe merupakan langkah menggembirakan. Namun, kata Di Natale, ia masih memberi catatan karena pernyataan itu tidak datang dari pemerintah pusat di Jakarta. “Masalahnya, pernyataan ini hanya dari Gubernur Enembe dan bukand ari pemerintah pusat,” katanya.Senator Di Natale merupakan jurubicara Partai Hijau Australia untuk isu-isu Papua, Indonesia. Saat ini Papua terdiri atas dua propinsi yaitu Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat.

Senator Di Natale menambahkan, “Saya berencana mengunjungi Papua sejak lama, dan hari ini saya nyatakan rencana kunjungan ke sana di waktu mendatang,” katanya.

Dalam kunjungan itu, rencananya Di Natale juga akan mengajak kalangan jurnalis dan aktivis HAM.

“Di masa lalu ada larangan bagi jurnalis asing ke Papua. Adanya perubahan posisi dari Gubernur Papua ini sangat menggembirakan. Tidak seperti yang dilakukan Tony Abbott yang menyebut insiden tiga aktivis Papua yang memanjat ke Konsulat Australia di Bali sebagai perlawanan,” tegasnya.

“Saya ingin bertemu dengan aktivis Papua dan mendengar pandangan mereka tentang situasi di sana,” tambah Senator Di Natale.

10 October 2013, 16:20,www.radioaustralia.net.au

October 10, 2013 0

‘Tentara bayaran’ Papua Merdeka divonis 7 bulan, langsung bebas

Gerard Michael Little, warga Melbourne, Australia, divonis bersalah dan dijatuhi hukum tujuh bulan penjara di pengadilan negeri Kota Brisbane, Kamis (26/9/2013) dengan tuduhan mempersiapkan diri menjadi tentara bayaran untuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, karena vonis itu sejalan dengan lamanya masa tahanan, ia langsung dibebaskan.

Little, 46 tahun, yang dilatih untuk menjadi tentara bayaran untuk melawan militer dan polisi Indonesia di Papua, dinyatakan bersalah karena mempersiapkan diri untuk menerobos ke negara lain.

Ia ditangkap saat akan terbang ke ibukota Papua Nugini, Port Moresby, Desember lalu. Sejak itu, ia ditahan dan menjalani proses persidangan.

Little pernah menjalani pelatihan militer lima hari di Ukraina, dan sesumbar di media sosial bahwa dirinya berpangkat Kolonel di gerakan OPM.

Hakim Douglas McGill mengatakan, upaya Little untuk menjadi pejuang kemerdekaan hanyalah fantasi.

Masa tahanan selama 218 hari, kata Hakim McGill, sudah lebih lama dari vonis yang dijatuhkan atas perbuatannya itu.

Sementara itu, ABC mendapat laporan bahwa enam warga Papua, Indonesia, telah melarikan diri ke Pulau Boigu di kawasan Selat Torres, Australia.

Menurut aktivis Ruben Blake, yang sebelumnya ambil bagian dalam pelayaran Freedom Flotilla ke Papua, menjelaskan keenam warga Papua tersebut menjadi target operasi militer Indonesia yang terus mengejar para pendukung kemerdekaan Papua.

“Keenam orang itu harus melarikan diri, dan kami bisa pastikan mereka sudah pergi,” kata Blake, “Tapi kami tidak tahu kemana tujuan mereka”.

Ia menduga, enam warga Papua yang tiba di Pulau Boigu adalah orang sama yang dikejar pihak militer Indonesia.

ABC masih mencoba mengkonfirmasi informasi kedatangan warga Papua tersebut kepada pihak Departemen Imigrasi Australia.

Sumber: Radio Australia

September 23, 2013 0

PESAN DARI KEDUTAAN TENDA ABORIGIN BUAT SENATOR BOB CARR | tabloidjubi.com

PESAN DARI KEDUTAAN TENDA ABORIGIN BUAT SENATOR BOB CARR | tabloidjubi.com.

Jayapura,22/8 (Jubi)-–Kedutaan tenda Aborigin berupaya untuk bertemu dengan Duta Besar Indonesia, Rabu(21/8) untuk memberikan jaminan agar tidak ada tindakan agresif yang akan diambil terhadap aktivis hak asasi manusia(HAM) di Papua Barat dalam misi perdamaian bersama perahu Freedom Flotilla

Konferensi pers ini diadakan di luar Kedutaan Besar Republik Indonesia, 8 Darwin Avenue, Yarralumla ACT 2600 pukul 11 pagi, Rabu( 21/8).

Kedutaan Tenda Aborigin menyerukan sanksi terhadap pemerintah Australia dan juga penyelidikan PBB untuk memulai pencarian fakta pelanggaran HAM di Papua Barat.

Aktivis Aborigin tidak menerima pernyataan Senator Bob Carr yang telah mengabaikan hak asasi manusia dan menyerukan PBB untuk memberikan sanksi kepada Pemerintah Australia karena telah mengulangi lagi pelanggaran hak asasi manusia.

“Senator Carr dan pemerintahannya perlu diingatkan atas kewajiban Australia untuk menghormati dan membela Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat,”tulis press release dari Aborigin Tent Embassy melalui juru bicaranya Alice Haines yang dikutip tabloidjubi.com, Kamis(22/8).

Tenda Aborigin juga menambah dunia telah mengamati dengan seksama bagaimana Pemerintah Australia dalam urusan Pencari Suaka dengan PNG di Pulau Manus salah satu Provinsi terkecil di Papua New Guinea.

“Sekarang kita melihat serangan yang tidak beralasan kepada pejuang demokrasi dan HAM berjuang dengan penuh kedamaian di atas kapal kecil yang terdaftar di Pemerintah Australia,”tulis pesan Tenda Abroigin.

Dikatakan Senator Carr telah mengundang pemerintah Indonesia dan PNG untuk menangkap dan menahan para aktivis hak asasi manusia, yang akan membuat mereka tahanan politik di bawah instrumen-instrumen hukum internasional yang sama. Jika pemerintah Australia dan Indonesia yang melanjutkan sikap bermusuhan mereka terhadap ekspedisi HAM yang sah. “Kami menyerukan kepada tingkat tertinggi PBB untuk campur tangan dan memberikan jaminan keselamatan kepada para penumpang kapal Freedom Flotilla, “tegas Tenda Aborigin.

Selanjutnya pesan dari Tenda Aborigin, bahwa PBB harus memastikan investigasi terhadap pendudukan Indonesia di Papua Barat dan terdapat sebanyak 500.000 orang atau lebih telah kehilangan nyawanya. Dijelaskan juga bahwa dalam situs dunia di Pegunungan tengah Papua terdapat sebuah tambang emas terbesar, yang telah memakan korban dan konflik selama bertahun-tahun dengan pemerintah di pengasingan dan di penjara dalam tahanan-tahanan politik di Jayapura.

Australia telah melalui semua ini sebelumnya dengan pembebasan Timor Leste (Timor Timur) dan juga akhir dari rezim Apartheid di Afrika Selatan. “Kami telah mendengar pemerintah kita memanggil orang-orang teroris atau aktivis yang tidak bertanggung jawab hanya polos, dan dalam kasus ini kedua negara. Itu soal waktu sebelum ‘teroris’ Nelson Mandela menjadi salah satu tokoh dunia yang paling dicintai demi kebebasan dan Presiden bagi rakyatnya. Ini akan terjadi dengan didudukinya wilayah Papua Barat, semua itu hanya masalah waktu,’tulis pesan dari Kedutaan Tenda Aborigin di Australia.

Senator Carr bisa menjelaskan peran pemerintah Australia dalam kasus-kasus konflik yang menghilangkan nyawa masyarakat karena didorong oleh kepentingan pertambangan di Bougainville (Rio Tinto), Papua New Guinea dan sekarang di Papua Barat perusahaan tambang Rio Tinto dalam usaha patungan dengan Freeport dalam memperluas operasi penambangan di sana.

Senator Carr bisa menjelaskan bagaimana dalam 50 tahun masyarakat adat di Papua Barat telah berubah dari 96% dari populasi di Tanah Papua menjadi sekitar 50% pada tahun 2000. “Dalam tahun 2030 populasi orang Papua akan menjadi hanya 13 % saja,”tulisnya.

Apa yang akan Senator Carr memilih untuk menyebut sisa-sisa dari kaum masyarakat adat Papua Barat?

Ini adalah tetangga Australia dekat, hanya 300 km ke utara, namun kebanyakan orang Australia tahu apa-apa tentang pelanggaran HAM berat yang dibuat oleh pemerintah mereka sendiri. Bukan hanya melalui perusahaan pertambangan, tetapi juga melalui hubungan militer dan AFP untuk pasukan keamanan Indonesia .

Senator Carr tolong jelaskan bagaimana salah satu dari ini, Densus 88, sebuah kekuatan yang terkait dengan penyiksaan dan pembunuhan di luar hukum bagi aktivis kemerdekaan, menerima dukungan keuangan dan operasional dari Polisi Federal Australia?

Sudah waktunya bagi PBB untuk bertindak segera dan sekarang melindungi armada Freedom Flotilla dan mendukung media yang independen, peneliti, kebenaran bagi pencari fakta, untuk pergi ke Papua Barat dan mengungkap kebenaran di balik pelanggaran Australia atas hak asasi manusia.

Freedom Flotilla sudah berada di Kepulauan Thursday, selain itu pulau ini juga dekat dengan Kepulauan Selat Tores di mana terdapat masyarakat asli Asutralia di Kepulauan Selat Tores. Wajah mereka mirip atau sama persis dengan masyarakat Suku Malind Anim di Kabupaten Merauke.

Orang-orang Kepulauan Selat Tores termasuk dalam kebudayaan Melanesia, terkenal sebagai nelayan ulung, sikapnya sangat mandiri dan bangga sekali atas budaya mereka. Mereka juga berusaha agar nama mereka tercantum dalam Departemen Urusan Aborigin dan Kepulauan Torres.

Kepulauan Selat Torres terdiri dari seratus pulau lebih tetapi hanya 21 yang dapat didiami dan memiliki 13 masyarakat dengan pimpinan suku masing-masing. Jaman dulu suku-suku ini saling berperang sampai ke Utara Pulau New Guinea.

Jumlah penduduk kepulauan yang berpusat di P Thursday hampi mencapai enam ribu orang dan selebihnya berada di daratan Australia. Dilihat dari ras mereka berasal dari Melanesia agak berbeda dengan penduduk Aborigin tetapi termasuk dalam penduduk asli Australia. Diperkirakan masyarakat Kepulauan Selat Tores tiba di sana sebelum 1600 an dari Tanah New Guinea, lalu terjadi percampuran perkawinan dengan orang-orang Aborigin.

Meskipun saat ini orang-orang Kepulauan Torres sudah menjadi minoritas dalam jumlah yang paling sedikit populasinya kekukuhan mereka sebagai suku bangsa Melanesia tidak pernah sirnah sedikitpun. Pada 1988, mereka juga mengadakan pertemuan dan menuntut kemerdekaan dari Pemerintah Australia. Walau sebenarnya ini hanya taktik saja untuk menarik perhatian Pemerintah Australis di Canberra.

Dikabarkan Freedom Flotila melakukan perjalanan kebebasan dan kampanye budaya antara masyaralat asli Aborigin melalui Selat Torres khususnya di Pulau Thursday, pulau terbesar pusat masyarakat Melanesia Selat Torres hingga masuk ke Kota Daru di wilayah Selatan PNG pada awal September.(Jubi/dominggus a mampioper)

August 22, 2013 0