POLDA PAPUA WASPADAI KEDATANGAN FREEDOM FLOTILLA | tabloidjubi.com

POLDA PAPUA WASPADAI KEDATANGAN FREEDOM FLOTILLA | tabloidjubi.com.

Jayapura 21/8 (Jubi) – Kepolisian Papua menyerukan kepada sejumlah Polres yang berada di perairan Papua untuk mewaspadai adanya kapal asing yang kini mendekati perairan Papua.

Instruksi ini menyusul adanya isu tentang kedatangan kapal layar Freedom Flotilla yang ditumpangi oleh para aktivis Papua dan Australia, untuk mengkampanyekan kemerdekaan Papua.

Kabid Humas Polda Papua, I Gede Sumerta Jaya mengatakan, pihaknya menyerukan dan juga telah membuat surat kepada jajaran Polres Merauke, Biak, Timika, Yapen, Asmat, dan Keerom. “Kami sudah menyerukan kepada polres-polres yang ada laut atau dermaganya ataupun ada pantai yang untuk disinggahi. Untuk apabila ada kelompok ini masuk ke wilayah Indonesia tentu yang pertama kita melihat passport dan visanya dulu,” katanya (21/8).

Pihaknya juga meminta jajarannya untuk mengamankan para aktivis papua tersebut, apabila dalam pemeriksaan nanti tidak memiliki surat-surat. “Apabila mereka tidak memiliki passport dan visa. Ya tentunya bisa melakukan mengamankan mereka dulu,” katanya.

Kepolisian setempat mengklaim tetap berkoordinasi dengan imigrasi, Lantamal dan Syahbandar setempat dalam kedatangan Freedom Flotilla tersebut.

Sebelumnya telah dikabarkan 50-an aktivis Papua dan Australia dengan menggunakan tiga unit kapal layar, yang direncanakan bersandar di Papua. Para aktivis itu juga mengklaim kedatangan mereka dengan tujuan Sosial dan Budaya. Namun isu yang berkembang di masyrakata setempat menyebutkan kedatangan para aktivis ini untuk kampanye Papua Merdeka. (Jubi/Indrayadi TH)

August 22, 2013

BOB CARR SEBUT AKTIVIS FREEDOM FLOTILLA LAKUKAN PENIPUAN PADA ORANG PAPUA | tabloidjubi.com

BOB CARR SEBUT AKTIVIS FREEDOM FLOTILLA LAKUKAN PENIPUAN PADA ORANG PAPUA | tabloidjubi.com.

Jayapura, 21/08 (Jubi) – Pemerintah Australia telah mengeluarkan peringatan tertulis secara resmi kepada para aktivis Papua dan Australia yang bergabung dalam pelayaran Freedom Flotilla, bahwa yang mereka hadapi adalah hukuman pidana jika mereka melanggar hukum imigrasi PNG atau Indonesia.

Dari Jakarta, Menteri Luar Negeri Bob Carr mengatakan peringatan tertulis ini disampaikan kepada pendiri Flotilla Izzy Brown, kemarin, Selasa 20 Agustus 2013.

“Freedom Flotilla jelas merencanakan masuk secara ilegal ke Indonesia,” kata Senator Carr.

Lanjut Carr, tindakan mereka beresiko tinggi. Ketika di wilayah Indonesia mereka harus tunduk pada hukum Indonesia bukan hukum Australia. Hukum Indonesia memberikan sanksi hingga 5 tahun untuk pelanggaran imigrasi seperti itu.

“Jika anggota Flotilla yang ditangkap di Indonesia atau PNG mereka akan menerima bantuan konsuler normal yang tersedia untuk warga Australia di luar negeri. Tapi kita tidak bisa melakukan tindakan khusus untuk mereka atau campur tangan dalam prosedur penegakan hukum setempat.” kata Carr dalam rilis pers Kementrian Luar Negeri Australia yang diterima Jubi, Selasa (20/08) malam.

Senator Carr juga mengatakan aktivis di armada kapal Freedom Flotilla telah melakukan penipuan pada orang-orang di provinsi Papua, dengan mengkampanyekan bahwa kemerdekaan Papua sudah menjadi agenda internasional.

“Dunia, seperti juga Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas provinsi-provinsi Papua, seperti halnya kedua sisi politik Australia,” kata Senator Carr.

Freedom Flotilla adalah konvoi tiga kapal pesiar dengan sekitar 20 penumpang, yang berangkat Cairns pada 17 Agustus. Armada ini disebutkan bertujuan untuk berlabuh Papua di Indonesia pada awal September 2013. (Jubi/Victor Mambor)

August 22, 2013

Australia Ingin Ikut Menjaga Stabilitas di Papua

PM Kevin Rudd dan Presiden SBY di Istana Bogor. Jakarta – Meski di Australia ada banyak simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM), PM Kevin Rudd menegaskan dukungan penuh terhadap keutuhan NKRI. Dia juga menyatakan keinginan bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan stabilitas keamanan dan pembangunan di Papua.

Demikian disampaikan PM Kevin Rudd usai bertemu dengan Presiden SBY. Pertemuan yang merupakan sesi konsultasi tahunan rutin dua kepala pemerintahan tersebut, kali ini berlangsung di Istana Bogor, Jumat (5/7/2013).

“Isu yang masih dihadapi di Papua adalah keamanan, masih ada tantangan di sana. Australia ingin bekerjasama dengan Indonesia untuk menjamin stabilitas kedamaian di Papua,”

ujar PM Rudd.

Rudd menegaskan lagi sikap politik pemerintah Australia adalah mendukung keutuhan NKRI dan Papua menjadi bagiannya. Di bawah kepemimpinan Presiden SBY, dia menilai sudah banyak perubahan menuju perbaikan yang terjadi di Papua.

Sebelumnya oleh Presiden SBY disinggung masih terjadi gangguan keamanan yang dilakukan kelompok separatisme di Papua. Operasi penegakan hukum terhadap pelaku oleh TNI dan Polri, justru dikampanyekan sebagai pelanggaran HAM oleh para aktivis atau simpatisan OPM di luar negeri termasuk Australia.

“Padahal di tahun-tahun terakhir, justru yang lebih banyak menjadi korban adalah prajurit TNI dan Polri,”

paparnya.

“Intinya kami melakukan segalanya dengan sebaik-baiknya, seadil-adilnya dan sedamai mungkin dalam membangun Papua serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Saya meminta pengertian Australia sebagai kawan dekat dan partner kuat Indonesia,”

sambung SBY.

Stunt Rider atau Motor Freestyle, Beratraksi diatas motor yang sedang Berjalan.Bagaimana serunya?. Simak Liputan selengkapnya di Reportase Malam pukul 02.37 WIB, hanya di Trans TV

(mpr/lh) Jumat, 05/07/2013 15:45 WIB, Mega Putra Ratya – detikNews

July 5, 2013 0

37 Akademisi Australia Desak Menlu Australia Seriusi Persoalan Papua

Jayapura – Organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi, peneliti dan wartawan harus mendapatkan akses tak terbatas untuk mengunjungi Papua.

Aksi brutal aparat keamanan Indonesia terhadap rakyat mereka di Papua Barat tidak hanya memicu reaksi publik domestik dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pilay, tapi juga mengundang puluhan akademisi dan peneliti Australia menyurati Mentri Luar Negeri Australia, Bob Carr agar menseriusi persoalan kekerasan dan Hak Asasi Manusia di Papua.

Akademisi dan peneliti yang berasal dari beberapa Universitas terkemuka di Australia meminta Bob Carr mengambil tanggungjawabnya untuk melindungi masyarakat sipil.

Melalui surat yang dikirimkan kepada Bob Carr, Senin (13/05) para akademisi dan peneliti ini meminta Bob Carr agar :

1. Menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan senjata secara berlebihan;
2. Untuk mendukung secara terbuka kesediaan Presiden Yudhoyono untuk dialog damai dengan rakyat Papua sebagai cara untuk menemukan solusi damai bagi Papua Barat dalam jangka panjang;

3. Untuk menekankan kepada para pejabat Indonesia pentingnya melindungi wartawan lokal dan pekerja HAM dalam memantau dan melaporkan kondisi hak asasi manusia di Papua;
4. Untuk mendukung seruan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB agar mendapatkan akses tak terbatas bagi mekanisme hak asasi manusia PBB, organisasi-organisasi hak asasi manusia internasional, akademisi dan wartawan, untuk mengunjungi Papua.

Seperti diketahui, aparat keamanan, dalam menangani masalah Papua lebih mengedepankan tindakan represif. Terakhir, pada tanggal 30 April 2013, tiga orang tewas ditembak oleh Polisi di Distrik Aimas, Sorong, saat sedang mempersiapkan aksi untuk memperingati 50 Tahun Papua masuk ke wilayah negara Indonesia. Dan kemarin, Senin (13/05), empat orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah ditangkap polisi saat melakukan aksi demonstrasi damai di Jayapura. Polisi sendiri mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka (penembakan terhadap 3 orang warga sipil di Distrik Aimas Sorong) sudah sesuai prosedur. (Jubi/Victor Mambor)

May 14, 2013,15:32,TJ

May 14, 2013 0

Tampil di TEDxSydney Mission, Benny Wenda Berbagi Cerita Tentang Papua

Benny Wenda dan Jennifer Rebinson saat tampil di TEDxSydney MISSION (tedxsydney.com)

Jayapura – Benny Wenda muncul dihadapan warga Australia yang memadati Opera House Sidney bersama Jennifer Robinson, pengacara Wikileaks, New York Times dan Bloomberg.

Setelah menghentak pemerintah Indonesia dengan membuka kantor Organisasi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, beberapa minggu lalu, Benny Wenda, pejuang pembebasan Papua Barat muncul dan berkampanye tentang harapan Rakyat Papua di hadapan warga Australia yang hadir menyaksikan The TEDxSydney Mission, Sabtu (4/5) lalu di Sidney, Australia. TEDxSydney Mission adalah sebuah event tahunan yang menghadirkan orang-orang di sekitar Asia Pasific yang dianggap memberikan inspirasi bagi masyarakat banyak, dengan menyebarkan ide-ide besar, mengisahkan cerita yang belum diketahui orang banyak, berkreativitas dan berinovasi.

Benny tampil di atas panggung TEDxSydney Mission bersama dengan Jennifer Robinson, karena diri Benny lah yang menginspirasi Jennifer Robinson selama ini. Kata Jennifer, Benny memiliki keyakinan yang besar bahwa Papua Barat akan merdeka suatu saat nanti, meskipun tak satupun negara yang peduli dengan perjuangan rakyat Papua Barat.

“Tahun 2012, Benny berkata tak ada satupun negara di dunia yang peduli dan mendukung kemerdekaan Papua Barat. Tapi tahun 2013 ini, dia salah. Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji dan negara-negara Pasifik Melanesia sudah merubah kebijakan mereka tentang Papua. Ini memberikan inspirasi buat orang-orang seperti Benny Wenda untuk terus memperjuangkan harapannya.”

kata Jeniffer Robinson kepada para undangan.

Usai Jennifer menceritakan tentang perjalanan hidup Benny Wenda hingga Benny tiba di Inggris dan memulai kampanye pembebasan Papua Barat, yang kemudian menginpirasi wanita Australia ini, pria asal Wamena itu muncul di atas panggung TEDxSydney Mission. Kehadiran Benny di atas panggung disambut tepuk tangan para undangan TEDxSydney Mission. Kemudian Benny bercerita tentang dirinya, saudaranya dan kampung halamannya di Papua.

“Ini sebuah kisah tentang satu bangsa. Bukan kisah saya. Tapi kisah para lelaki, perempuan dan anak-anak yang tidak bisa mendapatkan kemerdekaan mereka di atas tanahnya sendiri.”

ujar Benny Wenda dihadapan undangan yang menghadiri TEDxSydney Mission.

Dari atas panggung TEDxSydney Mission itu, Benny Wenda menyampaikan bahwa saat ini orang Papua membutuhkan bantuan masyarakat internasional.

“Sekarang apa yang saya sampaikan ini telah menjadi kisah anda semua. Tolong beritahu teman anda, saudara anda dan pemerintah anda bahwa kami, orang Papua membutuhkan bantuan. Tanpa dukungan dan bantuan anda semua, kami tak akan pernah bisa bebas.”

kata Benny yang disambut dengan tepuk tangan para undangan. (Jubi/Victor Mambor)

Video kampanye Benny Wenda di TEDxSydney MISSION

May 13, 2013,17:00,TJ

May 13, 2013 0

AWPA KHAWATIRKAN KEAMANAN MASYARAKAT DI PUNCAK JAYA

Jayapura – The Australia West Papua Association (AWPA) khawatir masyarakat sipil di mana serangan terhadap militer Indonesia terjadi Kamis (25/2) akan mengalami masalah jika operasi keamanan yang dilakukan untuk mengejar para pelaku serangan dilakukan oleh aparat keamanan.

Joe Collins, juru bicara AWPA melalui media release yang diterima tabloidjubi.com, Sabtu (23/02) pagi, mengatakan meskipun aparat keamanan menyalahkan OPM sebagai pihak yang melakukan serangan tersebut, namun laporan lainnya menyebutkan bahwa pelaku serangan tersebut adalah kelompok bersenjata yang tak dikenal. Beberapa Pemimpin Papua telah menekankan bahwa pasukan keamanan Indonesia di masa lalu pernah melancarkan serangan seperti itu untuk menciptakan ketidakstabilan di Papua.

AWPA mencatat, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin telah mengatakan TNI akan mengambil sikap tegas dengan melakukan tindakan taktis terhadap kelompok bersenjata yang telah menewaskan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil di Papua ini. Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua, melalui media lokal mengatakan penembakan itu dilakukan oleh kelompok separatis Goliat Tabuni dan Militer.

“Kami akan memburu mereka bersama-sama dengan polisi karena mereka telah melakukan tindakan diluar peri kemanusiaan,”

kata Pangdam.

AWPA sependapat dengan beberapa pihak yang mengkhawatirkan keselamatan masyarakat setempat dalam operasi keamanan yang mungkin saja akan dilakukan.

“Harus diingat bahwa pada bulan Juni tahun lalu terjadi serangan oleh militer di kampung Honai Lama, suatu Kecamatan Wamena di Lembah Baliem. Serangan itu mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka dan sejumlah besar rumah yang hancur. Serangan oleh anggota TNI ini disimpulkan sebagai balas dendam terhadap warga desa setempat yang menunjukkan bagaimana tidak profesional dan tidak disiplinnya militer Indonesia.”

kata Joe Collins.

Seperti diketahui, serangan terhadap kampung Honai Lama ini dipicu oleh kecelakaan lalu lintas setelah seorang anak tertabrak motor yang dikendarai oleh dua prajurit TNI dari Kostrad. Penduduk kampung menyalahkan tentara dan berujung pada pengeroyokan dua orang prajurit TNI ini hingga satu dari keduanya meninggal karena ditikam warga kampung. Tak lama kemudian, sekelompok anggota TNI datang ke kampung tersebut dan melakukan serangan terhadap warga dan rumah-rumah warga di kampung itu. (Jubi/Victor Mambor)

Saturday, February 23rd, 2013 | 10:33:22, TJ

February 23, 2013 0

Warga Australia ditangkap, dituduh akan gelar pelatihan militer di Papua

Jayapura, (05/120—Seorang warga Australia bernama Gerard Michael Little (45) ditangkap di Bandara Internasional Brisbane pada Selasa (04/12) malam ketika mencoba terbang ke Papua Nugini. Gerard ditangkap karena diduga akan menggelar latihan militer untuk mendukung perlawanan rakyat Papua.

“Little berhasil kami tangkap dalam perjalanannya menuju Papua Nugini. Dirinya berniat untuk menyeberang ke Papua Barat secara ilegal. Di Papua Barat ini, Little bermaksud untuk melakukan aksi kekerasannya,”

kata Jaksa penuntut umum Justin Williams,” seperti dikutip Associated Press, Kamis (5/12/2012).

Little, menurut pemerintah Australia, ditangkap oleh Polisi Australia sebelum ia naik pesawat di Bandara Internasional Brisbane. Dia diduga mempunyai rencana untuk masuk ke Papua Barat sebagai tentara bayaran. Little dituduh pernah menjalani pelatihan militer di Ukraina. Pelatihan itu dijalaninya untuk melatih orang Papua melawan Indonesia.

Little, yang berasal dari Tynong Utara, dekat Pakenham, kemudian didakwa dengan undang-undang yang mencegah Australia terlibat dalam tindakan bermusuhan terhadap negara-negara lain dalam persidangan di Brisbane, kemarin (04/12).

Namun pembela Little, Nick Dore mengatakan Little diundang ke Papua Barat untuk memberikan pelayanan dan polisi masih menyelidiki kasus ini.

“Ada perbedaan besar antara seseorang yang memasuki negara sebagai tentara bayaran, tanpa diundang, seseorang seperti dalam film Hollywood dan seseorang yang secara sah diundang untuk hadir,”

kata Dore kepada tabloidjubi.com via email, Kamis (5/12) malam.

Beberapa media Australia menyebutkan bahwa setelah Little ditangkap, sebuah operasi gabungan antara Polisi Victoria dan Polisi Federal Australia menerbitkan delapan surat penggeledahan, yang langsung dieksekusi dengan bantuan Polisi Queensland. Beberapa rumah di Caulfield, East Bentleigh, Tynong Utara dan Toowoomba, Queensland digerebek, termasuk rumah Little, orang tuanya dan putrinya. Polisi dalam penggeledahan tersebut menyita hard drive komputer, dokumen dan foto, termasuk foto-foto Little mengenakan seragam militer.

Dalam persidangan Little, hakim yang memimpin persidangan, Jacqui Payne, memutuskan pensiunan berusia 45 tahun itu ditahan hingga persidangan selanjutnya pada 18 Januari mendatang. Little pun tidak mengajukan banding atas tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hakim juga menolak uang jaminan yang ditawarkan oleh pengacara Little, karena khawatir Little akan melarikan diri. (Jubi/Victor Mambor)

Wednesday, December 5th, 2012 | 21:18:04, www.tabloidjubi.com

December 5, 2012 0

1 Desember, Dua Pemerintah Kota di Sidney Akan Kibarkan BK di Balai Kotanya

Jayapura—Untuk kedua kalinya, dua pemerintah lokal di Sidney — Leichhardt dan Marrickville — akan mengibarkan bendera Papua Barat, Bintang Kejora (BK) di balai kota mereka, sebagai bentuk simpati dua kota tersebut terhadap perjuangan Organisasi Papua Merdeka.

Pengibaran BK rencananya akan dilakukan di Balai Kota dua pemerintahan lokal tersebut. Namun pengibaran BK akan dilakukan pada tanggal 30 November, mengingat tanggal 1 Desember jatuh di hari Sabtu yang merupakan hari libur. Seperti tahun lalu, pengibaran BK ini sendiri merupakan prakarsa Australia West Papua Association (AWPA). Joe Collins, Spokeperson AWPA telah berkirim surat kepada pemerintah kota Leichhardt pada tanggal 27 September mengenai pengibaran BK di balai kota Leichhardt. Dan pemerintah kota Leichhardt telah memberikan jawaban mengenai kesediaan mereka.

“Terima kasih untuk surat anda (Joe Collins-Red) kepada Walikota dan General Manager tanggal 27 September 2012, tentang pengibaran bendera Papua Barat di Leichhardt Town Hall. Rapat Dewan telah memutuskan untuk mendukung permintaan Anda untuk mengibarkan bendera “Morning Star” di Leichhardt Town Hall pada tanggal 1 Desember 2012. Bisakah kita melakukannya pada pukul 8:00, Jumat 30 November?”

demikian jawaban pemerintah kota Leichhardt atas permintaan AWPA, yang tertera dalam rilis yang diterima tabloidjubi.com (13/11). Jawaban dan dukungan pemerintah kota Leichhardt ini sendiri sudah diberikan sejak tanggal 23 Oktober.

Disebutkan dalam rilis tersebut, BK akan dikibarkan di balai kota Leichhardt, hari Jumat, 30 November 2012, pukul 08.00 wakti setempat. Sedangkan di balai kota Marrickville, BK akan dikibarkan pukul 11.30, waktu setempat, ditanggal yang sama.

Tahun lalu, dua pemerintah lokal di Sidney ini, Leichhardt dan Marrickville, mengibarkan bendera Papua Barat di balai kota mereka, tepat 1 Desember 2011.

“Ini sebagai bentuk solidaritas pada rakyat Papua Barat,”

demikian tertera dalam rilis AWPA, saat itu. (Jubi/Victor Mambor)

November 13th, 2012 | 20:38:45,www.tabloidjubi.com

November 14, 2012 0

Australia Tolak Papua Merdeka

Senin, 3 September 2012 | 10:45 WIB

SYDNEY, KOMPAS.com – Pemerintah Australia menegaskan, walau selama ini kerap bersikap kritis terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Papua, Australia sama sekali tidak akan mendukung ide kemerdekaan Papua sebagai sebuah negara berdaulat terpisah dari Indonesia.

Penegasan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr, Minggu (2/9/2012), di stasiun televisi Sky News. Carr menyebutkan, dukungan atas kemerdekaan Papua akan benar-benar menghancurkan hubungan Australia dengan Indonesia.

Carr juga mengaku, Papua tidak akan mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka, dan hanya akan kembali mempersulit posisi Australia, yang dipastikan akan terkena dampak apabila Papua merdeka.

”Opini masyarakat Australia mendukung kedaulatan Indonesia atas dua provinsi di Papua. Penolakan kami soal pemisahan Papua sepenuhnya didasari pragmatisme dan prinsip,” ujar Carr.

Penegasan Carr itu disampaikan tak lama setelah pernyataan sebelumnya yang meminta Pemerintah Indonesia menggelar penyelidikan atas insiden kematian aktivis Papua merdeka, Mako Tabuni, yang ditembak 14 Juni lalu. Menurut media Australia, Tabuni diduga ditembak Detasemen Khusus 88 Kepolisian RI.

Tekanan AS

Sehari sebelum kunjungan Menlu AS Hillary Clinton ke Jakarta, organisasi Human Rights Watch (HRW) mendesak Hillary agar menekan Indonesia soal semakin maraknya intoleransi beragama dan insiden kekerasan terhadap kelompok agama minoritas.

Selain itu, HRW juga mendesak Hillary untuk menekan Pemerintah Indonesia agar membebaskan para tahanan politik, yakni para aktivis prokemerdekaan Papua dan Maluku. Pihak HRW memperkirakan jumlah tahanan politik itu sekitar 100 orang.

Menurut rencana, Hillary tiba di Jakarta, Senin (3/9/2012) sore ini, untuk menemui Menlu RI Marty Natalegawa. Keesokan harinya, Hillary dijadwalkan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kunjungan Hillary ini menjadi bagian dari rangkaian lawatan 11 hari ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik.

Menanggapi pernyataan HRW itu, Menlu Marty Natalegawa menyatakan, hubungan bilateral Indonesia-AS sudah sejak lama mencakup berbagai bentuk kerja sama yang komprehensif.

”Ya, yang namanya HRW memang begitu itu. Akan tetapi, perlu diingat, dengan atau tanpa mereka, kerja sama di bidang penegakan HAM dan demokratisasi sudah menjadi salah satu pilar utama kerja sama Indonesia-AS. Sifatnya positif dan benar-benar bekerja sama. Bukan lain dari itu,” ujar Marty. (AFP/DWA)

September 3, 2012 1

Politisi Australia dan Pasifik Siapkan Gerakan Papua Merdeka

Sang Bintang Kejora, Bendera Negara West Papua

Jumat, 24 Pebruari 2012, 05:50 WIB, ROL

REPUBLIKA.CO.ID, Bergejolaknya ‘bumi’ Papua belakangan ini ternyata mendapatkan perhatian serius dari dunia internasional. Bahkan, bagi beberapa negara yang memang kerap menyatakan dukungannya terhadap Papua agar memisahkan diri dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Australia.

Dan kini, informasi terbaru mengungkapkan bahwa sejumlah anggota Parlemen dari Australia dan sekitar Pasifik membuka sebuah babak baru, yakni semacam kelompok politisi internasional yang tujuannya cuma satu: mendukung Papua untuk Merdeka.

Wakil-wakil dari Vanuatu, Selandia Baru, Papua New Guinea dan Australia telah diundang untuk ikut bergabung dalam International Parliamentarians for West Papua. Kelompok ini menurut rencana akan diluncurkan di Australia pada awal pekan depan.

Senator Partai Hijau Australia Richard Di Natale mengatakan pihaknya mengundang menteri-menteri di Australia dan seluruh Pasifik untuk ikut bergabung dalam forumt tersebut. “Kami ingin lebih banyak orang ikut bergabung dan berikrar bahwa rakyat Papua Barat berhak untuk menentukan nasib sendiri,” katanya menandaskan.

February 24, 2012 0