Tokoh Gereja: Papua Sudah Lama Ingin Merdeka

Penulis: Eben E. Siadari 18:54 WIB | Jumat, 24 Juni 2016

Pendeta Karel Phil Erari ketika memimpin ibadah (Foto: akun Facebook Pendeta Karel Phil Erari)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Diangkatnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) oleh sejumlah negara dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pekan ini mengungkit lagi persoalan utama yang sudah sangat lama menghinggapi provinsi paling timur Indonesia itu. Persoalan itu adalah pelanggaran HAM di Papua yang sudah disampaikan kepada pemerintah Indonesia sejak lebih dari dua dekade lalu tetapi sampai kini tidak ada perubahan.

Akibatnya, rakyat Papua sudah sejak lama ingin merdeka dan meminta Indonesia melepaskannya dengan baik-baik. Permintaan itu bahkan sudah pernah disampaikan secara resmi kepada pemerintah Indonesia di Istana Negara, dihadiri oleh pejabat-pejabat resmi.

Hal ini dikatakan oleh Pendeta Karel Phil Erari, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) serta mantan Sekretaris Umum Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, dalam percakapan dengan satuharapan.com Kamis (23/6) di Jakarta.

Karel Phil Erari adalah salah satu dari Tim 100, yang pada tanggal 26 Februari 1999 menghadap Presiden Indonesia, B.J. Habibie, secara resmi, mewakili rakyat Papua untuk menyampaikan keinginan merdeka. Tim 100 dibentuk ketika itu karena maraknya aksi unjuk rasa di Papua yang menginginkan merdeka. Alasan keinginan untuk merdeka, menurut Erari, adalah karena pelanggaran HAM di Papua yang tidak pernah selesai. Bukan karena alasan kesejahteraan.

“Mengenai masalah pelanggaran HAM sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Indonesia secara terbuka, di Istana sejak 1998. Kalau lewat media yang lain sudah banyak. Tetapi secara resmi disampaikan di Istana 26 Februari 1999. Itu sebagai alasan mengapa Tim 100 minta untuk Papua dilepaskan dengan baik-baik, dengan terhormat. Lalu respons Habibie adalah permintaan itu baik tetapi pulanglah dan renungkan itu,” kisah Phil Erari.

Lalu, lanjut dia, tentang pelanggaran HAM tersebut B.J. Habibie mengutip pernyataan Yesus di kayu salib, yaitu “Ampunilah mereka yang telah melakukan pelanggaran HAM karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan.”

Namun, kata Erari, ucapan Yesus itu sebetulnya tidak tepat dalam kasus pelanggaran HAM Papua. “Saya kira yang terlibat itu bukan tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka sengaja melakukan itu. Mereka tahu membunuh itu dilarang oleh agama,” kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, kala itu mereka meminta agar Papua dimerdekakan saja, karena negara gagal memperbaiki pembangunan di Papua.

“Hal itu secara resmi disampaikan dan secara terbuka, disaksikan oleh Mendagri, Kapolri, semua ring satu istana hadir ketika itu. Suara itu sudah disampaikan tetapi tidak ada perubahan sampai hari ini,” kata Erari.

Dengan latar belakang sejarah itu, kata Erari, yang perlu merenung dan berpikir saat ini bukan rakyat Papua melainkan justru pemerintah Indonesia. Apa yang dapat dilakukan untuk mengakhiri pelanggaran HAM di Papua?

“Apakah mengakhiri pelanggaran HAM di Papua dapat dilakukan lewat suatu kebijakan khusus?. Ini yang saya mau sampaikan kepada Pak Jokowi,” kata dia.

Menurut Erari, kalau tidak ada pelanggaran HAM di Papua, Papua tidak ingin merdeka. “Kalau tidak ada pelanggaran HAM, Papua baik-baik saja, karena banyak orang Indonesia datang ke Papua mau membangun Indonesia dengan baik-baik. Tetapi ada orang Indonesia yang datang merampok. Kita menghargai orang Indoensia yang datang untuk membangun. Tetapi mereka yang datang untuk merampok, itu harus ditegur,” ia mengatakan.

Erari juga mengeritik upaya mendekati permasalahan Papua dengan melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. “Kalau pelanggaran HAM tidak diselesaikan, rakyat Papua tidak akan sejahtera,” tutur dia.

Erari mendorong agar Jakarta membangun dialog yang menyeluruh dengan semua elemen di Papua, bukan seperti yang diinisiasi oleh Menkopolhukam Luhut Pandjaitan, yang menurut dia, hanya mendekati orang-orang pilihan pemerintah.

“Saya kira kalau orang Papua yang murni, dari adat, dari gereja, itu jelas mereka ingin ada perubahan. Tidak boleh ada pelanggaran HAM, bahkan mereka mau merdeka. Ini yang harus dikatakan kepada pemerintah Indonesia. Orang Papua itu sudah lama ingin merdeka karena pelanggaran HAM,” kata dia.

Ia memahami Menkopolhukam Luhut memiliki niat baik untuk memperbaiki keadaan. Namun, jika ingin mengakhiri pelanggaran HAM, seharusnya ia berbicara dengan semua orang. “Bicaralah dengan pimpinan gereja, tokoh gereja, tokoh adat, tokoh perempuan, akademisi. Dan tidak boleh lagi, Papua diciptakan sebagai wilayah konflik. Jangan lagi jadikan pembangunan Papua sebagai proyek. Itu yang membuat Papua tidak ada perubahan sampai saat ini.”

Editor : Eben E. Siadari

June 24, 2016 1

Di Indonesia, Paus Fransiskus Akan Kunjungi 4 Provinsi

KOMODONEWS.INFO – Paus Fransiskus direncanakan akan datang ke Indonesia pada 2017 dalam rangka menghadiri Hari Pemuda Asia ke-7 (7th Asian Youth Day) yang akan digelar di Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Paus juga akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo dan setidaknya berkunjung ke tiga provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat, Papua, dan Sulawesi Utara (Manado).

Hal itu dikatakan oleh Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Vatikan yang baru bertugas, Antonius Agus Sriyono, saat berkunjung ke kantor Berita Satu Media Holdings, di Jakarta, Senin (1/2). Dubes yang biasa disapa Agus itu merupakan dubes RI untuk Vatikan kedua yang beragama Katolik, sedangkan dubes-dubes sebelumnya beragama Islam.

“Pak Presiden Jokowi rencananya akan berkunjung ke Vatikan pada September-Oktober, lalu diikuti kunjungan Paus tahun depan ke sini untuk Asian Youth Day,” kata Agus.

Agus mengaku, dirinya berharap kunjungan Presiden Jokowi benar-benar terlaksana, sehingga terjadi asas resiprositas (saling memberi dan menerima). Apalagi, Paus Fransiskus juga berkunjung ke forum yang sama di Korea Selatan saat Hari Pemuda Asia ke-6.

“Hitung-hitungan kami, kalau Pak Jokowi karena kesibukan bulan September dan Oktober tidak hadir. Saya agak khawatir biasanya kan asas resiprositas, Paus sulit hadir karena presiden tidak hadir,” ujar Agus yang sebelumnya menjabat Dubes RI untuk New Zealand dan Wakil Dubes RI untuk Moskow.

Meski demikian, Agus merasa optimistis Presiden Jokowi akan datang ke Vatikan, mengingat respons positif presiden saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, awal Agustus 2015.

“Pak Jokowi sangat ingin datang, dan secara simbolik ini suatu yang positif terkait misi saya untuk merawat kemajemukan bangsa terutama dari aspek kemajemukan agama,” kata Agus.

Agus mengaku, memiliki misi khusus sebagai dubes baru RI untuk Vatikan, yaitu menyebarkan diplomasi kebudayaan terutama melakukan dialog antaragama. Menurutnya, Vatikan masih menjadikan Indonesia sebagai model dalam kehidupan pluralisme antar umat beragama. Agus akan bertolak ke Vatikan untuk memulai tugasnya pada 14 Februari 2016.

Sumber: beritasatu.com/bersatulahdalamgerejakatolik.com/moral-politik.com

June 22, 2016 0

Gereja Katolik Minta PBB Investigasi Pelanggaran HAM Papua

Penulis: Eben E. Siadari 13:21 WIB | Selasa, 03 Mei 2016

Rekomendasi penyelidikan terhadap pelanggaran HAM di Papua datang dari Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia.

Foto anak-anak Suku Dani di Papua, yang menjadi salah satu gambar ilustrasi dalam laporan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane (Foto: Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Brisbane)

BRISBANE, SATUHARAPAN.COM – Setelah sebagian hasil temuan mereka ke Papua sempat jadi berita ramai di media massa bulan lalu, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, akhirnya melansir secara lengkap hasil temuan tersebut pada hari Minggu (1/5) di Brisbane dan hari ini di Jakarta. Dalam laporan yang diberi judul We Will Lose Everything, A Report of Human Right Fact Findings to West Papua itu, laporan ini menerbitkan rekomendasi yang cukup progresif, termasuk mendesak adanya campur tangan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua dan bagi upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Dalam laporan setebal 24 halaman itu, salah satu rekomendasi mereka adalah “Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik, termasuk Australia, untuk mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Papua.”

Selanjutnya, laporan yang merupakan hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh Executive Officer Komisi, Peter Arndt dan Suster dari St Joseph Sydney, Susan Connelly, juga merekomendasikan agar “negara-negra di Pasifik, termasuk Australia, menekan pemerintah Indonesia secara langsung dan mengupayakan intervensi PBB untuk menyelenggarakan dialog antara Indonesia dengan para pemimpin rakyat Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mengidentifikasi jalur yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.”

Laporan ini dibuat setelah delegasi Komisi mengunjungi Merauke, Jayapura, Timika dan Sorong. Mereka berbicara dan mengorek keterangan dari penduduk Papua, termasuk saksi sejarah kecurangan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebagian dari laporan ini telah beredar awal Maret lalu yang dilaporkan oleh catholicleader.com.au.

Misi pencarian fakta ini mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Bukan hanya soal HAM, laporan itu juga mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan tersebut mengungkap secara rinci bagaimana tim pencari fakta mengunjungi sejumlah tempat dan orang di Papua, hingga tiba pada rekomendasi tersebut. Pelanggaran HAM di masa lalu yang terus berlanjut hingga kini diutarakan dalam bentuk narasi maupun angka.

Sebagai contoh, disebutkan bahwa pada tahun 1977 terjadi pengeboman dan kelaparan selama tiga bulan di dataran tinggi Papua, yang diperkirakan menewaskan 25.000 orang. Pengeboman juga terjadi pada tahun 1997 yang merusak ladang dan ternak, yang menyebabkan kelaparan dan kematian ribuan penduduk desa.

Pada 1998 dilaporkan terjadi pembunuhan terhadap pria dan wanita yang sedang berdoa untuk kemerdekaan. Selain itu, dicatat pula pembunuhan terhadap tokoh Papua seperti Arnold Ap (1984), Dr. Thomas Wainggai (1996) dan Theys Eluay (2001) dan Kelly Kwalik (2009).

Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam dekade belakangan ini terjadi pelecehan dan intimidasi terhadap sejumlah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah, lembaga Cordaid dari Belanda dan Peace Brigades International. “Organisasi-organisasi ini diusir dari Papua karena mereka membela HAM di wilayah mereka bekerja,” kata laporan itu.

“Delegasi Komisi yang berkunjung ke Papua pada bulan Februari 2016 menemukan tidak ada perbaikan dalam situasi HAM. Laporan pelanggaran HAM oleh anggota pasukan keamanan Indonesia tidak berkurang dan status ekonomi dan sosial rakyat Papua tidak meningkat. Sistem politik dan hukum Indonesia tidak mau dan tidak mampu mengatasi pelanggaran HAM di Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

“Banyak yang berbicara tentang adanya genosida dalam gerak lambat,” kata laporan itu.

Diakui, laporan ini bermula dari kedatangan delegasi ULMWP ke Australia dan melakukan presentasi tentang yang terjadi di Papua. Seminggu setelah pertemuan, Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane mengirimkan tim ke Papua.

Sebetulnya, demikian laporan ini memberi alasan, pada tahun 2015 pemimpin negara-negara Pasifik Selatan yang tergabung Pacific Islands Forum (PIF) Leader Summit di Port Moresby telah merekomendasikan pencarian fakta ke Papua. Tetapi pemerintah Indonesia tidak mengizinkan. Padahal, salah satu tujuan Komisi mengirimkan delegasi ke Papua adalah untuk membangun hubungan dengan gereja di Papua untuk berkolaborasi di masa mendatang di sekitar isu HAM dan lingkungan.

Karena RI tidak bersedia menerima misi PIF, maka dapat dikatakan Komisi ini menjadi salah satu misi pencari fakta tidak resmi dari Pasifik yang mengunjungi Papua.

Lebih jauh laporan itu mengatakan gereja dan organisasi masyarakat sipil di Pasifik harus melanjutkan membangun jejaring solidaritas dengan mitra mereka di Papua untuk mendukung advokasi dan aksi terhadap pelanggaran HAM serta mengupayakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat dan pemimpin Papua, ULMWP.

Di Indonesia, laporan tersebut diluncurkan secara resmi di Jakarta pada Selasa, 3 Mei, oleh VIVAT International Indonesia, sebuah lembaga advokasi international.

Selengkapnya laporan ini, dapat dilihat di link ini: We Will Lose Everything.

Editor : Eben E. Siadari

May 3, 2016 0

20 Uskup Negara-negara Melanesia Turun ke Papua, Ada Apa?

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tanpa banyak menarik perhatian pemberitaan media mainstream Jakarta, sebanyak 20 uskup Gereja Katolik Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengunjungi Jayapura akhir pekan lalu. Di antara mereka yang datang, adalah Uskup Agung Port Moresby, John Ribat dan Uskup Agung Honiara, Solomon Islands, Adrian Smith.

Media Australia, abc.net.au, yang pertama kali melaporkan adanya kunjungan itu, tidak menyebutkan kapan persisnya para uskup menginjakkan kaki di Papua. Namun menurut Markus Haluk, tokoh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang turut menghadiri misa yang diadakan para uskup itu, rombongan uskup tiba di Jayapura pada hari Jumat 8 April pukul 09:00. Mereka pulang pada hari Sabtu pukul 14:00.

“Sebanyak 20 uskup, tiga dari Solomon Island dan 17 dari Papua Nugini. Selain itu ada 2 pastor imam dan dua suster,” kata Markus Haluk lewat pesan singkat kepada satuharapan.com.

Di antara agenda mereka adalah mengunjungi STFT Fajar Timur, RS Katolik Dian Harapan, pertemuan dengan uskup-uskup Papua dan misa bersama.

Para aktivis setempat mengatakan kunjungan para uskup itu terkesan mendadak dan tidak diumumkan secara luas. Bis dan personel militer dilaporkan mengangkut dan mendampingi mereka selama kunjungan ke Papua.

Frederika Korain, aktivis dan pengacara di Papua, mengatakan kunjungan para uskup itu sama sekali tak terduga.

“Merupakan kejutan besar bagi kami, karena sudah puluhan tahun tidak ada delegasi sebesar itu datang ke tanah kami,” kata dia, kepada abc.net. au.

Ia menambahkan, dirinya baru mengetahui adanya kunjungan itu pada hari pertama mereka tiba di Papua, pada sore hari. Info tersebut ia dapatkan dari pelajar yang bertemu dengan para uskup.

“Mereka datang dari perbatasan Papua Nugini dengan mengendarai bis militer, dikawal oleh personel militer, beberapa di antara mereka berseragam, yang lainnya tidak,” kata Frederika.

Para aktivis yang mendengar adanya kunjungan itu, segera mencoba berbagai cara untuk datang dan menemui mereka. Namun, kata Frederika, pengawal oleh personel militer sangat ketat dan ia menilai kunjungan para uskup ke Papua agak tertutup.

Sebuah kelompok perempuan Katolik di Papua mengatakan, kunjungan para uskup dari negara-negara Pasifik Selatan ini adalah semacam misi pencarian fakta (fact finding).

Apakah mereka dapat menemukan fakta yang sebenarnya di Papua?

“Saya pikir mereka tidak akan mendapatkan gambaran yang akurat tentang kehidupan di Jayapura. Mereka tidak punya waktu bertemu dengan penduduk biasa,” kata Frederika.

Kendati demikian, kedatangan para uskup itu tetap mendapat apresiasi. Kedatangan mereka diharapkan dapat memberi mereka gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di Papua.

“Kami mendapat pernyataan yang jelas, khususnya dari presiden Bishop Conference, yang bertemu dengan Uskup Agung Jayapura. Bahwa mereka akan datang lagi dan ingin mendengarkan apa yang terjadi di sini (Papua),” kata Frederika.

Menurut Markus Haluk, pertemuan ini adalah inisiatif dari para uskup Kepulauan Solomon dan Papua Nugini. Hanya saja mereka diantar dan dijemput dengan mobil bis Kodam 17 Cendrawasih.

“Tanggapan saya, kami menyambut baik kunjungan bersejarah uskup Solomon dan Papua Nugini. Sudah saatnya uskup-uskup Melanesia dari Papua Nugini dan Solomon mendengar, melihat langsung, tangisan penderitaan umat pribumi Katolik (Kristen) Melanesia di West Papua,” kata Markus Haluk.

“Sudah waktunya para uskup Melanesia dan Oceania, Australia, Selandia Baru, Asia, Eropa, Uni Eropa, AS bahkan Bapa Suci Paus Fransiskus, mendoakan kami guna menyelamatkan umat Tuhan di Melanesia, Papua Barat yang sedang menuju kepunahan,” kata dia.

Sebelum ini, Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, telah membuka kembali mata dunia internasional atas pelanggaran HAM di Papua dengan terungkapnya laporan yang disajikan sebuah tim pencari fakta yang mereka kirim ke Papua.

Dalam laporan itu dikatakan warga Papua dipukuli, diintimidasi, disiksa, diculik bahkan dibunuh di Papua.

Isi laporan ini dihimpun oleh Shadow Human Rights Fact Finding Mission to West Papua yang dibentuk oleh Brisbane Catholic Justice and Peace Commission, menyusul kunjungan mereka ke Papua pada bulan Februari.

Laporan itu mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

Laporan itu juga membandingkannya dengan sebuah genosida dalam gerak lambat dan menyatakan bahwa “orang (pemerintah) Indonesia ingin mengganti agama Kristen dengan Islam”.

Penulis laporan tersebut, Suster Susan Connelly dari Kesusteran Josephite, berangkat ke Papua didampingi oleh oleh executive officer Komisi Perdamaian dan Keadilan Keuskupan Agung Brisbane, Peter Arndt.

Selama misi pencarian fakta, mereka mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong.

Belum diketahui apakah isi laporan mereka akan menjadi sikap resmi Gereja Katolik.

TNI Amati Sikap Gereja Katolik

Berkaitan dengan kunjungan para uskup tersebut, menurut Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elisabeth, pemerintah pusat khususnya TNI, selalu berusaha mengamati sikap dan posisi gereja, dalam konstelasi konflik di Papua.

Hanya saja, kata Adriana, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, Senin (11/4), di Papua jumlah gereja banyak. Oleh karena itu sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan mengenai posisi mereka dalam menyikapi keinginan sementara kalangan rakyat Papua yang menuntut ingin menentukan nasib sendiri (self determination).

Menurut Adriana, sikap Gereja Katolik lebih dapat dibaca antara lain karena hirarki organisasinya yang jelas.

“Gereja di Papua kan banyak. Saya melihat Katolik lebih mudah membacanya,” tutur dia.

Sikap Gereja Katolik selama ini, kata Adriana, adalah fokus pada misi kemanusiaan. Itu sebabnya, kata Adriana, Gereja Katolik sangat menentang pelanggaran HAM di Papua.

Namun, ia menambahkan, dalam hal perjuangan untuk menentukan nasib sendiri atau merdeka di kalangan rakyat Papua, sikap Gereja Katolik sudah disampaikan oleh Paus Fransiskus kepada Duta Besar Indonesia untuk Vatikan.

Menurut Adriana, Paus mengatakan kepada Dubes, bahwa Gereja Katolik tetap mendukung Papua sebagai bagian dari NKRI. Namun di sisi lain, pemerintah pusat harus memperhatikan Papua secara serius.

“Paus sudah menyampaikan kepad Dubes kita bahwa Vatikan mendukung Indonesia, Papua di dalam Indonsia, tetapi tolong perhatikan Papua,” tutur Adriana, menirukan pesan Paus.

Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Gereja Katolik tentang hal ini.

Di luar Katolik, diakui oleh Adriana, banyak juga gereja yang pro-kemerdekaan. “Jemaatnya juga banyak dan mereka mendukung adanya dialog. Dan mereka sudah sampai pada tuntutan yang konkret. Mereka umumnya bicara tentang hal yang sama. Apalagi kalau bicara tentang pelanggaran HAM, suaranya sama,” kata Adriana

“Dari TNI yang paling dikahwatirkan memang posisi gereja Katolik. Kalau sudah diasumsikan bahwa mereka pro kepada merdeka, itu yang paling ditakuti tentara. Sejauh ini belum. Posisi gereja membela kemanusiaan, bukan pro kemerdekaan.”

Laporan lengkap dari hasil kunjungan para uskup ini, menurut radionz.co.nz diharapkan rampung pada akhir bulan ini.

Penulis: Eben E. Siadari 09:02 WIB | Rabu, 13 April 2016

April 13, 2016 0

Tokoh Gereja Afrika akan Bawa Isu Papua ke AS

Penulis: Eben E. Siadari 08:24 WIB | Jumat, 11 Maret 2016

Pendeta Fred Deegbe, mantan Ketua Ghana Baptist Convention dan pendiri gereja Calvary Baptist Church (kiri), mengatakan akan membawa isu Papua ke pertemuan gereja di AS (Foto: gospelcrusader.com)

ACCRA, SATUHARAPAN.COM – Salah seorang tokoh gereja Afrika, Pdt Dr. Fred Deegbe, berjanji akan mengangkat isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dalam pertemuan raya gereja di Amerika Serikat dalam waktu dekat.

Deegbe, pendeta senior pada Calvary Baptist Church dan mantan ketua Dewan Kekristenan Ghana (Christian Council of Ghana, CCG), mengatakan hal itu dalam pertemuannya dengan Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda.

Sebagaimana dilaporkan oleh ghanaweb.com, Benny Wenda mengunjungi Ghana dalam rangka menghadiri peringatan ulang tahun ke-59 kemerdekaan negara itu pada 6 Maret lalu.

Pendeta Deegbe bahkan mendoakan rakyat Papua dan Benny Wenda atas kedatangannya ke Ghana. “Tuhan menciptakan manusia dan Dia menginginkan manusia di mana pun untuk merdeka,” kata dia.

Deegbe berjanji akan mengangkat isu Papua pada pertemuan gereja di AS.

Sementara itu, mengatasnamakan rakyat Papua, Benny Wenda pada kesempatan tersebut memohon pejabat pemerintah dan pemimpin Ghana untuk membantu ULMWP dalam upaya mereka untuk bergabung dengan PBB.

Benny Wenda yang pernah dinominasikan untuk menerima hadiah Nobel untuk bidang perdamaian, bertemu dengan sejumlah pemimpin Ghana, di antaranya dengan dua mantan presiden Ghana, yaitu John Agyekum Kufuor dan Jerry John Rawlings.

satuharapan.com mencoba mengubungi Benny Wenda melalui seluluar, tetapi belum ada respons.

Sementara itu, Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, lewat pesan singkat mengatakan dirinya juga akan mengadakan diskusi di New York membicarakan masalah Papua. Salah satunya adalah mengenai laporan genosida di Papua oleh Gereja Katolik Keuskupan Brisbane dan satu topik lain.

Kufuor dalam pertemuan dengan Benny Wenda menyerukan dukungan terhadap pembebasan rakyat Papua.

“Sangat penting bahwa kemanusiaan harus menjadi pusat dari segala sesuatu. Sebagai seorang manusia, Anda memiliki hak kemanusiaan,” kata Kufuor.

Kufuor juga meyakinkan Benny Wenda bahwa ia akan berhasil dan seluruh dunia mendukung dia.

“Indonesia bahkan tidak dapat menghentikan Anda,” kata dia.

“Ghana pernah menjadi negara koloni selama 100 tahun, Apa yang Anda kerjakan sudah benar,” lanjut Kufuor kepada Benny Wenda.

Menurut dia, meskipun jarak Ghana dan Papua jauh, pada dasarnya mereka adalah sama.

“Sangat jelas, Anda bukan orang Indonesia.”

Rawlings juga telah menjanjikan dukungan bagi perjuangan ULMWP. Dia mengatakan “kami merasa terhormat untuk memperjuangkan rakyat Anda. Kita mengalami sejarah yang mirip.”

“Tidak mengherankan bagi saya Anda mendapat dukungan dari Ghana di PBB pada tahun 1969 dan kami juga menerima pengungsi Papua pada tahun 1980,” kata Kufuor.

“Afrika Barat telah mengalami perbudakan, perjuangan melawan kolonialisme dan merdeka.”

Ia juga menyarankan agar Benny Wenda melobi semua anggota kongres, senator dan wakil rakyat berbagai negara dan organisasi dunia.

Di antarnya adalah melobi Uni Eropa, Uni Afrika dan organisasi lainnya.

“Terus lah ketuk dan ketuk lagi, jangan biarkan mereka tertidur,” kata Kufuor.

Editor : Eben E. Siadari

March 11, 2016 1

Pater John Djonga: Cepat atau Lambat Papua Pasti Merdeka

TEMPO.CO, Wamena: Tokoh masyarakat Papua Pater John Djonga dipanggil sebagai saksi oleh pihak kepolisian terkait dengan peresmian kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada 15 Februari lalu. Oleh pihak kepolisian, peresmian kantor ULMWP dituding sebagai tindakan makar. John Djonga sendiri hingga saat ini belum memenuhi pemanggilan tersebut.

Menurut juru bicara ULMWP, Markus Haluk, bahwa Pater John diundang untuk memimpin ibadah atau liturgi, pemberkatan air di kantor ULMWP.

Pater John Djonga adalah seorang pastor kelahiran Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagai seorang pemimpin agama, peraih penghargaan “Yap Thiam Hien” 2009 ini keluar masuk hutan Papua untuk menemui umat. Lantas, bagaimana pendapat Pater John Djonga tentang masyarakat Papua, terutama aspirasi politiknya? Berikut cuplikan wawancara wartawan TEMPO Maria Rita dengan Pater John Djonga Desember tahun lalu.

Video dan Reporter: Maria Rita
Editor: Ngarto Februana

February 24, 2016 0