Tokoh Inggris Raih Gandhi Award 2016 Serukan Referendum Papua

Tokoh HAM Inggris, Peter Tatchell saat menerima Gandhi International Peace Award dari pengacara HAM Inggris yang terkemuka, Helena Kennedy QC, disaksikan oleh Omar Hayat dari Gandhi Foundation (Foto:scoop.co.nz

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua tampaknya tak terbendung lagi untuk menjadi perhatian dunia. Semakin banyak tokoh mancanegara yang memberi perhatian pada masalah ini. Indonesia tampaknya harus semakin bekerja keras untuk mengupayakan dialog untuk meredamnya.

Sebuah amunisi baru bagi mereka yang mengangkat masalah pelanggaran HAM di kancah internasional, baru saja datang dari terpilihnya tokoh Inggris dan aktivis HAM negara itu, Peter Tatchell. Ia terpilih sebagai penerima Gandhi International Peace Award, penghargaan bagi tokoh yang berjuang memperjuangkan perdamaian secara nonkekerasan. Ia diganjar penghargaan itu atas pengabdiannya bagi kerja-kerja pembelaan HAM selama 50 tahun di Inggris dan di seluruh dunia.

Yang menarik, Tatchell mendedikasikan kemenangannya ini untuk pembebasan Papua. Ketika menerima penghargaan itu di London pada 31 Oktober, ia memanfaatkan separuh dari pidatonya berbicara tentang pelanggaran HAM di Papua. Kritik pedas terhadap Jakarta mendominasi pidatonya tentang Papua.

Tatchell menerima penghargaan tersebut dalam sebuah upacara di House of Parliement di London, Inggris. Yang menyerahkan kepadanya adalah pengacara HAM Inggris yang terkemuka, Helena Kennedy QC, yang juga merupakan anggota parlemen Inggris.

“Menerima penghargaan ini adalah kehormatan besar. apresiasi yang mendalam saya kepada Gandhi Foundation,” kata Tatchell, dikutip dari scoop.co.nz.

“Saya mendedikasikan penerimaan saya atas penghargaan ini kepada orang-orang heroik di Papua (Barat) dan perjuangan pembebasan mereka melawan penjajahan dan dan pendudukan militer. Sejak aneksasi oleh Jakarta pada tahun 1969, setidaknya 100.000, dan mungkin 400.000, orang Papua telah meninggal,” kata Tatchell, dalam pidato penerimaan penghargaan itu.

Berjuang 50 Tahun

Gandhi Foundation, lembaga yang memberikan penghargaan itu, mengatakan Peter Tatchell secara konsisten selama beberapa dekade memperjuangkan dan mempromosikan HAM dan hak LGBT. Tatchell, yang merupakan pendiri Peter Tatchell Foundation, dinilai telah membantu untuk membangkitkan pemahaman yang lebih besar dalam pikiran publik akan isu-isu penting dan menciptakan kondisi untuk memungkinkan hukum dilaksanakan dalam melindungi kelompok minoritas.

“Dia secara konsisten berada di garis depan gerakan progresif, dari anti-apartheid hingga hak-hak Palestina, perlucutan senjata nuklir, reformasi demokrasi di Timur Tengah dan kampanye melawan undang-undang anti-teror kejam di Inggris,” demikian pernyataan Gandhi Foundation.

“Dia telah mencapai ini melalui keyakinannya atas protes non-kekerasan, yang merupakan prinsip-prinsip yang dianut oleh Mahatma Gandhi,” lanjut pernyataan itu.

“Dewan Pengawas Gandhi Foundation juga memperhitungkan keberanian pribadinya dalam menghadapi prasangka dan menempatkan dirinya kadang-kadang di jalan serangan kekerasan tetapi tidak pernah membalas dengan kekerasan. Dia telah berulang kali mempertaruhkan dirinya dalam penangkapan dan penahanan untuk mengekspos ketidakadilan, dan telah dipandang sebagai panutan oleh banyak aktivis hak asasi manusia,” demikian pernyataan Gandhi Foundation.

Berjuang Sejak Usia 15 Tahun dengan Prinsip Kasih

Tatchell mengatakan penghargaan yang diterimanya dia pandang sebagai pengakuan atas setengah abad bekerja untuk HAM, dimulai pada tahun 1967 ketika ia berusia 15 tahun.

“Tapi, tentu saja, perubahan apapun yang telah membantu membawa saya, ia tidak pernah dicapai oleh saya sendiri. Saya adalah bagian dari, upaya kolektif bersama Gay Liberation Front, Anti-Apartheid Movement, Campaign for Nuclear Disarmament, OutRage! dan belasan kelompok kampanye lain yang telah saya dukung selama beberapa dekade,” kata dia.

“Terima kasih saya kepada semua orang-orang untuk kebaikan mereka, kemurahan hati dan dukungan selama beberapa dekade. Hal ini jauh lebih dihargai – dan berharga,” kata dia.

Menurut dia, perjuangan non-kekerasan Gandhi yang sukses terhadap kekuasaan kolonial Inggris di India telah menjadi inspirasi abadi sepanjang 50 tahun kampanye HAM yang dia lakukan.

“Memaksa Inggris keluar dari India – pada saat Inggris adalah negara adidaya militer terbesar dalam sejarah dan bertekad untuk melanjutkan kekuasaan kekaisaran – itu luar biasa. Tapi itu semua lebih luar biasa lagi karena metode Gandhi mencapai pemerintahan sendiri dan kebebasan tanpa mengganggu bahkan satu helai rambut di kepala tentara Inggris. Gandhi menunjukkan potensi yang besar dari kekuatan damai rakyat,” tutur dia.

Ia menggaris bawahi bahwa kasih merupakan energi yang tak tergoyahkan.

“Mengikuti jejak Gandhi, motif usaha hak asasi manusia saya adalah kasih. Saya mengasihi orang lain. Saya suka kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Satu-satunya perjuangan pembebasan yang layak diperjuangkan adalah perjuangan yang terinspirasi oleh kasih. Kasih adalah awal, tengah dan akhir pembebasan. Tanpa kasih, tidak ada pembebasan layak disebut,” kata dia.

Prinsip-prinsip nonkekerasan, menurut Tatchell, telah ia aplikasikan dalam berbagai aksi yang ia lakukan. Berbagai aksi yang sudah ia alakukan, termasuk aksi protes memperjuangkan hak LGBT di Jerman Timur (1973), melawan upaya penangkapannya atas perintah Presiden Mugabe dari Zimbabwe (1999 and 2001), seruan agar pasukan Inggris menolak penggunaan nuklir (1985), kritik terhadap 10 uskup Anglikan atas kolusi munafik mereka terhadap homofobia gereja (1994), protes terhadap Tony Blair atas perang Irak (2003), protes terhadap pelarangan pawai gay di Moskow (2007) dan upaya memblokade limousine diktator militer Pakistan, Pervez Musharraf (2008).

Dipersembahkan untuk Papua

Dalam pidatonya kemenangan itu, Tatchell cukup panjang lebar berbicara tentang Papua, dengan kritik yang sangat pedas terhadap Jakarta.

Ia antara lain menuduh program transmigrasi ke Papua “sengaja dirancang untuk membuat orang Papua menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.”

Menurut dia, pelanggaran HAM di Papua meluas termasuk penangkapan massal. Ia mengeritik hukum di Indonesia, yang dengan mengibarkan bendera bintang kejora saja, orang bisa dihukum 10 sampai 15 tahun.

Di bagian akhir pidatonya, ia mengatakan dirinya berbagi solidaritas dengan rakyat Papua dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

“Indonesia harus setuju referendum yang diawasi oleh PBB bagi masyarakat asli Papua, untuk membiarkan mereka memutuskan apakah mereka ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau merdeka.”

ia menyerukan agar penjualan senjata oleh Barat ke Indonesia dihentikan. Demikian juga dengan eksploitasi ekonomi asing yang luas atas sumber daya emas, tembaga, minyak, gas dan kayu. Menurut dia, eksploitasi itu berlangsung tanpa persetujuan dari rakyat Papua.

Pada kesempatan itu, ia juga memperkenalkan Maria dan Koteka Wenda yang mewakili gerakan pembebasan Papua. “Mereka adalah pengungsi, pejuang dan keluarga dari pemimpin kemerdekaan Papua, Benny Wenda. Selamat datang kepada Maria dan Koteka, “kata Tatchell.

Sebagai catatan, Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), yang memperjuangkan hak menentukan sendiri bagi Papua, sampai saat ini tinggal di Inggris. Sejumlah tokoh Inggris telah menyatakan dukungan bagi hak penentuan nasib sendiri bagi Papua. Di antaranya, tokoh gereja Inggris, Richard Douglas Harries, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Harries of Pentregarth, dan Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn.

Tentang Gandhi Foundation

Gandhi Foundation adalah sebuah lembaga amal terdaftar di Inggris yang bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman tentang hidup dan karya Mahatma Gandhi.

Tujuan utama lembaga ini adalah menjelaskan dan menunjukkan relevansi dari aksi dan pandangan Gandhi dewasa ini.

Hal itu dilakukan dengan mempromosikan nonkekerasan ketimbang perang dan agresi; ekonomi egaliter yang menekankan kepada ketahanan sendiri, kerjasama dan kepercayaan.

Lembaga amal ini juga mempromosikan gaya hidup sederhana, menghindari pencarian tak berkesudahan terhadap kepemilikan harta dan pengalaman semu. Cara ini dipandang sebagai langkah mendasar untuk melindungi sumber daya bumi
dan ekologi.

Gandhi Foundation telah memberikan penghargaan Gandhi International Peace Award sejak tahun 1998.

Editor : Eben E. Siadari

November 3, 2016 0

Corbyn Terpilih Lagi Jadi Ketua Partai Buruh Inggris

Jeremy Bernard Corbyn terpilih kembali sebagai Ketua Partai Buruh setelah memperoleh suara pemilih sebanyak 313.209. (Foto: telegraph.co.uk)

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Jeremy Bernard Corbyn terpilih kembali sebagai Ketua Partai Buruh setelah memperoleh suara pemilih sebanyak 313.209 dan mengalahkan pesaingnya Owen Smith yang hanya memperoleh 193.229 suara dari total 506.438 suara.

Seperti dilaporkan telegraph.co.uk, hari Sabtu (24/9), Corbyn memperoleh suara sebanyak 61,8 persen dan Smith memperoleh 38,2 persen.

Corbyn menyampaikan terima kasih kepada para pendukungnya dan para relawan yang telah membantu pesaingannya Owen Smith.

“Owen, kita telah memiliki musim panas yang menarik dari perdebatan. Perdebatan tidak diragukan lagi akan terus berlanjut karena kita adalah bagian dari keluarga Buruh yang sama,” kata Corbyn kepada pesaingannya.

“Keluarga Buruh akan menghadapi masa depan, melihat bagaimana kita melakukan hal-hal di masa depan. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membayar kembali kepercayaan dan dukungan.”

Corbyn menambahkan ia ingin memberikan “perubahan nyata di negara ini” dan akan melakukan “sekuat tenaga” untuk mencapai itu.

Sementara itu Owen Smith mengucapkan selamat kepada Corbyn untuk kemenangan “yang menentukan” dan menyerukan partai untuk bersatu.

Corbyn lahir di Chippenham, Wiltshire, pada 26 Mei 1949. Ia merupakan seorang politisi dan aktivis berkebangsaan Inggris.

Corbyn menjabat sebagai Pemimpin Oposisi di Parlemen Britania Raya sejak 2015, setelah terpilih menjadi pemimpin Partai Buruh. Ia telah duduk di Dewan Rakyat Britania Raya mewakili daerah pemilihan Islington North sejak tahun 1983.

Editor : Eben E. Siadari

September 25, 2016 1

Untuk Masuk Menjadi Anggota Penuh di MSG

JAYAPURA –Jubi – Dosen Hubungan Internasional FISIP Uncen Jayapura Marinus Yaung menyatakan, United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) mempunyai peluang besar, untuk diterima menjadi anggota tetap (full member) Melanesian Spreadhead Group (MSG).

Demikian ditegaskan Marinus kepada Bintang Papua di Jayapura, Kamis (14/7).

Hal itu, kata Marinus, karena MSG mengundang secara resmi ULMWP untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG pada tanggal 14-16 Juli 2016 di Honiara, ibukota Kepulauan Salomon.

“Itu kan sebuah bentuk pengakuan resmi kepada ULMWP, untuk didengar proposal ULMWP untuk menjadi anggota penuh MSG,” katanya.

Selain itu, juga terkait adanya sejumlah kasus yang terjadi di Papua, antara lain kasus pelanggaran HAM yang luar biasa dan ruang demokrasi masih ditutup rapat oleh militer Indonesia.

Berikutnya yang menjadi peluang tersebut, Tim Pencari Fakta dari Pasific Independen Forum (PIF) masuk ke Papua untuk mencari data-data pelanggaran HAM. Tapi hingga kini pemerintah Indonesia belum mengizinkan.

Juga adanya kesadaran spirit Melanesian Brotherhood atau semangat Persaudaraan Melanesia.

Ini merupakan cikal-bakal berdirinya MSG pada tahun 1929 di Honiara, Salomon Island. Melanesian Brotherhood didirikan tiga negara, yakni Vanuatu, Papua New Guinea (PNG).

MSG Perdana Menteri Salomon Island Manaseh Sogavaereh sempat mengundang Presiden RI Joko Widodo, untuk membahas masalah Papua, juga menjadi satu dasar pertimbangannya, karena pemerintah Indonesia mengabaikan undangan tersebut.

Dikatakan, MSG didukung negara-negara kuat seperti USA, Inggeris, Australia. Kini China mulai masuk dengan menawarkan investasi di bidang ekonomi dan perdagangan yang cukup besar, terutama di PNG, Fiji, Salomon Island dan Vanuatu. Negara-negara ini sebenarnya paling menentukan keanggotaan MSG.

Menurutnya, USA dan Inggris merasa penting mendukung ULMWP ke MSG, supaya kedua negara ini bisa menjaga kepentingan Freeport di Mimika dan Inggeris di British Petroleum di Teluk Bintuni.

Dia menjelaskan, ULMWP bisa menjadi observer dan kini diberi ruang yang besar di MSG untuk mengajukan proposal ulang sekaligus meningkatkan status ULMWP, karena ada dukungan Inggeris dibelakang, karena penasehat utama MSG adalah Inggeris. Bahkan negara-negara MSG adalah bagian dari negara-negara persemakmuran dibawah pemerintahan Ratu Inggeris.

“Jadi saya punya keyakinan penuh USA dan Inggeris berada dibalik pengajuan ULMWP sebagai anggota penuh MSG,” katanya.

Dikatakan, hal ini bukan berarti pemerintah Indonesia kalah diplomasi. Walaupun pemerintah Indonesia sudah kalah diplomasi di Pasific.

“Kita sudah kalah jauh isu -isu Papua di MSG semakin kuat dan semakin mendapat dukungan dari rakyat Melanesia di negara-negara Pasific Selatan, agar ULMWP menjadi anggota tetap MSG,” lanjutnya.

Namun demikian, kata dia, Indonesia bisa melakukan untuk menghentikan ULMWP menjadi anggota MSG adalah mengirim delegasi yang betul-betul bisa melakukan lobby dan diplomasi dalam KTT MSG.

“Pilihlah delegasi yang berakar dan punya massa kuat di Papua itu baru bisa mempengaruhi keputusan negara-negara MSG,” tukasnya.

Disamping diplomasi di luar negeri, tambahnya, pemerintah Indonesia perlu serius menutaskan dan menyelesaikan seluruh kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM.

Dia menuturkan, jika pemerintah tak serius menangani dan menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, maka peluang ULMWP menjadi anggota tetap MSG makin kuat dan bola liar akan menuju kepada keputusan-keputusan politik yang jauh lebih besar dan bisa jadi menuju ke referendum, jika isu pelanggaran HAM Papua terus-menerus dibiarkan dan tak diselesaikan dengan tuntas.

Dijelaskan, Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut B. Pandjaitan telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran di Papua dan Papua Barat mari seriusi itu kerja dengan serius minimal tiga kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua dan Papua Barat dibawa ke Pengadilan HAM tak boleh diluar Pengadilan HAM jangan sampai kasus Wasior, Wamena dan Paniai diselesaikan diluar Pengadilan itu justru akan membuat Papua terus membara.

“Dan isu Papua merdeka akan semakin menyala dan berkobar-kobar,” terangnya. (mdc/aj)

July 15, 2016 0

Setelah Papua, Corbyn juga Dukung Kemerdekaan Bangsa Tamil

Penulis: Eben E. Siadari 17:45 WIB | Selasa, 24 Mei 2016

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Setelah belum lama ini menyatakan dukungannya kepada Papua untuk menentukan nasib sendiri, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, juga menyatakan dukungan serupa kepada bangsa Tamil di Sri Lanka.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis untuk menandai ulang tahun ketujuh sejak pembantaian di Mullivaikkal, Corbyn mengungkapkan solidaritasnya kepada rakyat Tamil dan menegaskan seruan akan keadilan dan penentuan nasib sendiri.

“Saya menawarkan simpati terdalam saya kepada keluarga, teman dan orang-orang terkasih dari mereka yang meninggal selama hari-hari dan minggu-minggu terakhir konflik bersenjata Sri Lanka,” kata pemimpin Partai Buruh Inggris itu, seperti diberitakan oleh tamilguardian.com.

“Pikiran saya saat ini juga bersama dengan masyarakat Tamil yang lebih luas yang telah memikul ketidakadilan selama puluhan tahun dan tetap teguh dalam tekad mereka untuk mendapatkan keadilan,” kata dia.

“Kami akan berdiri dengan Anda dalam mencari kebenaran, keadilan, akuntabilitas, rekonsiliasi dan penentuan nasib sendiri di Sri Lanka,” kata dia.

Corbyn juga menegaskan komitmen partainya akan “perlunya keadilan bagi rakyat Tamil dan kami tetap setia mendukung pelaksanaannya, secara penuh, resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terhadap Sri Lanka”.

“Hanya dengan perhitungan yang benar dengan masa lalu Sri Lanka dapat mewujudkan perdamaian abadi,” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

May 21, 2016 0

Inilah Peluang dan Tantangan Jika Papua Merdeka

Jayapura, Jubi – Saat berbicara dalam pertemuan International Parliamentarian for West Papua di London, Selasa (3/5/2016), Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi dan ketua partai Buruh Inggris meluncurkan sebuah laporan yang diterbitkan oleh Universitas Warwick. Laporan ini merekomendasikan pemulihan aktivitas LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan pengiriman delegasi anggota parlemen ke Papua.

Dokumen yang diluncurkan oleh Corbyn ini adalah hasil penilaian terhadap konflik di Tanah Papua. Dokumen ini berjudul “An Overview of The Issues and Recomendations for The UK and International Community”. Penilaian ini merupakan proyek dari departemen Politik dan Studi Internasional Universitas Warwick di Inggris.

Tim proyek ini terdiri dari Keith Hyams, Marinella Capriati, Emma Piercy, Lisa Tilley, Connor Woodman, and Ryan McKay. Proyek ini didanai oleh Universitas Warwick dan ESRC Impact Accelerator Account.

Keith Hyams, kepada Jubi melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Jumat (6/5/2016), mengatakan laporan ini sudah dipublikasikan sejak bulan April 2016. Ia menyebutkan tantangan abadi di Papua adalah bagaimana menyelesaikan konflik dan bagaimana mengatasi hambatan politik dan ekonomi untuk pembangunan.

“Tujuan kami adalah untuk memberikan informasi analisis akademis yang ketat yang dapat membantu semua pihak bergerak lebih dekat ke resolusi damai dan berkelanjutan,” kata Hyams.

Ia juga mengatakan laporan ini untuk membantu membangun institusi yang mendukung pembangunan di Papua Barat.

“Untuk tujuan ini, proyek memiliki fokus praktis yang kuat, terlibat erat dengan anggota parlemen Inggris dan Internasional dan pembuat kebijakan lainnya untuk memberikan informasi terbaik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam masalah ini,” ujar Hyams.

Hyams menjelaskan hasil penilaian Universitas Warwick ini selain memberikan rekomendasi, juga membuka peluang dan tantangan jika Papua berdiri sendiri menjadi satu negara baru yang merdeka.

Peluang dan tantangan tersebut adalah :

Peluang

1. Wilayah (Papua) tidak lagi berada di bawah kendali pasukan Indonesia yang sudah sangat lama melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Tingkat kekerasan di Timor Timur turun setelah pasukan Indonesia meninggalkan wilayah itu, sehingga sangat wajar untuk mengharapkan hal yang sama akan terjadi di Papua Barat yang merdeka.
Beberapa pertanyaan selama ini mempertanyakan apakah masalah Papua Barat akan bisa benar-benar diselesaikan selama militer Indonesia hadir di Papua.

2. Papua akan memiliki kontrol atas pembangunan ekonomi mereka sendiri, termasuk pendapatan dari sumber daya alam, yang bisa disalurkan kepada proyek-proyek pembangunan akar rumput.

Tantangan

1. Divisi Sosial.

Negara Papua yang baru terbentuk akan dan harus berurusan dengan perpecahan antara migran dan penduduk asli Papua. Peristiwa baru-baru ini mengkonfirmasi adanya peningkatan ketegangan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena, seperti yang disorot di atas, migran sekarang merupakan sekitar setengah dari penduduk Papua Barat, dan mengendalikan sebagian besar kehidupan ekonomi di Papua. Selain itu, pemekaran provinsi dan kabupaten baru telah meningkatkan persaingan antara kelompok masyarakat adat yang berbeda sehingga menciptakan ancaman baru bagi stabilitas Papua yang independen dan merdeka. Sebuah rencana transisi yang jelas dengan dukungan luas di basis dan persatuan pemerintah yang kuat dengan dukungan internasional diperlukan untuk menjamin stabilitas negara yang baru terbentuk.

2. Kapasitas Administratif.

Otonomi Khusus 2001 meningkatkan jumlah orang Papua dalam posisi kepemimpinan, tetapi tidak memberikan pelatihan yang sepadan dan pendidikan dalam rangka memastikan bahwa penunjukan seseorang mampu berfungsi secara efektif. Peningkatan sumber daya yang mengalir melalui anggaran internal tanpa perhitungan yang tepat hanya memperburuk masalah.

Agar berhasil, Papua yang merdeka sangat membutuhakn dukungan internasional untuk mengembangkan administrasi yang efektif dan terlatih.

3. Kurangnya Infrastruktur.

Wilayah Papua Barat memiliki infrastruktur dasar yang sangat miskin, termasuk fasilitas kesehatan dan kekurangan pendidikan. Mengingat situasi yang menantang, menetapkan ketentuan kesejahteraan dasar mungkin salah satu tantangan yang paling mendesak untuk Papua yang merdeka.

4. Keamanan Internal.

Militer dan polisi Indonesia saat ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan internal. Sebagaimana dicatat, kehadiran militer dan polisi Indonesia di Papua dan tindak kekerasan yang telah mereka lakukan terhadap penduduk asli Papua berada di inti konflik saat ini. Jika layanan keamanan Indonesia keluar dari Papua, menjadi penting untuk memastikan bahwa kepolisian yang terlatih baik yang bertanggungjawab kepada pemerintah Papua bisa cepat mengambil alih peran keamanan sebelumnya, untuk memastikan keamanan internal dan untuk mencegah gangguan dalam hukum dan ketertiban, dan kekerasan etnis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa ini sering menjadi tantangan utama bagi negara-negara yang baru merdeka. (*)

May 6, 2016 0

Ketua Partai Buruh Inggris Dukung Isu Papua Dibawa ke PBB

LONDON, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin Oposisi Inggris,Jeremy Corbyn, hadir dalam pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di gedung parlemen Inggris, yang berlangsung mulai 3 Mei 2016. Pada forum itu, ia berbicara tentang penderitaan rakyat Papua dan mendukung didorongnya reformasi demokrasi di salah satu propinsi RI itu.

Media Australia, abc.net.au, melaporkan Corbyn mengatakan sudah saatnya rakyat Papua mampu membuat pilihan mereka sendiri tentang masa depan politik mereka.

“Ini tentang strategi politik untuk membawa penderitaan rakyat Papua diketahui oleh dunia, untuk menjadikannya agenda politik, membawanya ke PBB, dan akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan tentang jenis pemerintah yang mereka inginkan dan jenis masyarakat yang ingin mereka hidupi, “kata dia dalam pertemuan itu.

Corbyn mengatakan forum itu merupakan sebuah pertemuan bersejarah. Para pembicara dalam forum datang dari berbagai belahan dunia, termasuk anggota parlemen dan politisi dari negara-negara seperti Inggris, Tonga, Banuatu, Papua Nugini dan Solomon Islands. Di antara tokoh yang hadir, adalah Perdana Menteri Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva; Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone; Utusan Khusus (Special Envoy) Solomon Islands untuk West Papua di MSG, Rex Horoi; Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu; Gubernur Provinsi Oro, PNG, Gary Jufa; Tuan Harries dari Pentregarth, Kerajaan Inggris, house of lords, RT. Hon Jeremy Corbyn MP, pemimpin oposisi Inggris yang juga pemimpin Partai Buruh di Inggris; Benny Wenda, juru bicara internasional dari United Liberation Movement for West Papua (ULWMP), Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, dan beberapa lainnya anggota parlemen Inggris.

Dalam pidatonya, Corbyn juga mendukung laporan yang diterbitkan oleh University of Warwick yang menyerukan pemulihan hak-hak LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan diizinkannya delegasi parlemen dunia ke wilayah tersebut. Dalam laporan yang dilansir oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, kemarin, disebutkan bahwa terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan di Papua. Mereka bahkan ada yang diusir karena membela HAM di wilayah tempat mereka bekerja di Papua.

Bagi gerakan rakyat Papua yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, terutama yang dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kehadiran Corbyn menambah bobot pertemuan itu. Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, dalam pertemuan itu mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus membuat resolusi bagi dilakukannya penentuan pendapat rakyat yang diawasi secara internasional. Sebagaimana dikutip oleh The Guardian, Benny Wenda mengatakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah pengawasan PBB pada 1969 adalah penghianatan karena ketimbang sebagai act of free choiche, itu adalah act of no choice.

“PBB melakukan kesalahan ketika itu, mereka melanggar peraturan mereka sendiri. Itu sebabnya PBB harus mengoreksinya sekarang,” kata Benny Wenda.

Namun, Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, mengatakan, jika rakyat Papua menuntut merdeka, pemerintah Indonesia tidak akan mengabulkannya. Namun hal itu bukan menutup adanya dialog. Dalam Road Map yang disusun oleh LIPI, penyelesaian konflik di Papua yang dianggap ideal adalah dialog nasional antara Jakarta dengan para pemangku kepentingan di Papua, termasuk ULMWP. Oleh karena itu, Adriana menyarankan agar pemerintah RI mengakui keberadaan ULMWP.

Adriana Elisabeth mengatakan dialog itu mungkin akan memakan waktu lama, bahkan dapat menyita waktu lebih dari satu dekade. Namun itu adalah merupakan salah satu alternatif terbaik.

Editor : Eben E. Siadari

May 6, 2016 1

Gerakan kemerdekaan Papua Barat galang dukungan

BBC Indonesia – Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.

Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).

Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.

“Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”

“Hal itu harus dilakukan sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541, yaitu dalam kasus Timor Timur, yang sekarang harus menjadi kasus di Papua Barat,” tambahnya.

Walau upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sebenarnya sudah berulang kali diungkapkan, agaknya kali ini mereka ‘mengemasnya’ dengan dukungan internasional, paling tidak dari Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.

Hadir dalam konferensi pers di London, antara lain Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, serta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini, Gary Juffa.

Dalam kesempatan itu, PM Pohiva mengaku tidak tahu persis rincian situasi di Papua namun terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.

Sementara Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, menegaskan rasa persatuan dengan Papua Barat.

“Vanuatu sudah membuat jelas posisinya mendukung rakyat Papua Barat. Kami semua adalah satu. Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi dan menyatakan tidak ada kekerasan kepada saudara-saudara kami di Papua Barat.”

Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis.

“Jadi keduanya akan membentuk tim untuk membangun koalisi di Pasifik dan di dunia untuk mengambil tindakan karena perjuangan Papua Barat sudah terlalu lama,” jelas Rex Horoi.

Usai menyampaikan tuntutan dengan dukungan dari MSG, Benny Wenda -yang dulu pernah ditangkap di Indonesia dan kini tinggal di Oxford Inggris- bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan.
Masalah Papua ‘sudah final’

Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tidak menerima gagasan penentuan nasib sendiri di Papua.

Hari Senin (02/05), lebih dari 1.000 orang di Papua ditangkap ketika menggelar aksi dukungan atas gerakan kemerdekaan Papua, yang menurut polisi bertentangan dengan kedaulatan negara. Mereka kini sudah dibebaskan.

Di London, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI, Dino R Kusnadi, menegaskan kembali posisi pemerintah Indonesia.

“Sudah jelas sikap dan posisi Indonesia bahwa masalah Paua sudah final. Papua sebagai kesatuan NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) kembali ke pangkuan Indonesia melalui act of free choice. Ini juga sudah disahkan oleh PBB, sehingga bagi kami sudah final.”

Dino juga mempertanyakan kedatangan para pejabat pemerintah beberapa negara MSG dalam pertemuan dan konferensi pers di London karena belum tentu mewakili MSG tapi sebagai individu.

“Kedua mereka ingin membesarkan suport kepada mereka (lebih) dari kenyataannya. Itu adalah bagian supaya mereka nendapat kredibilitas tapi selama ini bisa kita katakan seluruh dunia sudah mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya.
‘Menurunnya’ proporsi warga Papua

Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, mengatakan bahwa dukungan dari negara-negara MSG amat berperan dalam pergerakan Papua Barat.

“Anda bisa melihat sekarang ini, bukan hanya saya dan Benny (Wenda), tapi juga para pemimpin negara-negara Melanesia menyatakan dukungannya sebagai kekuatan kami,” jelasnya.

Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional.”
Octovianus Mote

Dia juga mengungkapkan sebuah perkiraan bahwa pada tahun 2020 nanti maka proporsi warga asli Papua di wilayah itu hanya sekitar 25% dari total penduduk.

“Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional,” tambahnya.

Berdasarkan data sekitar tiga tahun lalu, menurut Mote, terdapat warga asli Papua sekitar 48% sedangkan pendatang mencapai 52% dari total penduduk di Papua.

Mote -yang pernah menjadi wartawan Kompas sebelum mengungsi ke Amerika Serikat- meminta perlu diakhirinya hal yang disebutnya sebagai ‘genosida yang bergerak pelan’ yang dilakukan Indonesia di Papua.

May 4, 2016 0

West Papua: Jeremy Corbyn calls for democratic reform in Indonesian province

By Europe correspondent Steve Cannanem

ABC News, Updated 4 May 2016, 2:40pm

Papua New Guinea’s media watchdog has demanded an explanation for why local journalists were blocked from asking questions about West Papua during an official visit by Indonesia’s foreign minister, Retno Marsudi.

UK Opposition Leader Jeremy Corbyn has spoken out about the plight of the West Papuan people and supported a push for democratic reform in the Indonesian province.

Speaking at a meeting of the International Parliamentarians for West Papua at the House of Commons, Mr Corbyn said it was time the West Papuan people were able to make their own choice about their political future.

“It’s about a political strategy that brings to worldwide recognition the plight of the people of West Papua, that forces it onto a political agenda, that forces it to the UN, and ultimately allows the people of West Papua to make a choice about the kind of government they want and the kind of society in which they want to live,” he told the meeting.

The Labour leader described the meeting as historic.

Mr Corbyn endorsed a report published by the University of Warwick that called for the reinstatement of NGOs in Papua, the release of political prisoners, and a parliamentary delegation being sent to the region.

West Papua has been under Indonesian rule since 1969, when the so-called Act of Free Choice took place, a vote that Indonesia claims rightfully handed over sovereignty of what was then known as West Irian.

West Papuan independence advocates claim the vote was a sham and the UN should now facilitate a free and fair vote for independence.

This week Indonesian police detained hundreds of pro-independence demonstrators in the provincial capital of Jayapura.

Lord Harries of Pentregarth, a former Bishop of Oxford who was at the House of Commons meeting, has described the ongoing situation in West Papua as “one of the great neglected scandals of our time”

May 4, 2016 0

Setelah Dubes AS, Kini Giliran Duta Besar Inggris ke Papua

Rabu, 20 Januari 2016, 08:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID — Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik mengunjungi Provinsi Papua untuk menemui para pejabat pemerintahan dan beberapa universitas.

“Senang bisa melakukan kunjungan saya yang ke dua ke wilayah ini sejak menjabat sebagai Duta Besar,” katanya di Jayapura, Rabu.

Menurut Moazzam, pihaknya berada di Papua untuk membahas beberapa isu demi kepentingan bersama seperti perubahan iklim, pendidikan dan pembangunan.

“Dalam agenda kali ini, saya sangat senang bisa mengunjungi Universitas Cenderawasih (Uncen) dan Universitas Papua (Unipa), di mana kami ingin mempromosikan kerja sama pendidikan dengan Inggris dan mengajak lebih banyak lagi masyarakat Papua untuk belajar di Inggris, termasuk beasiswa Inggris Chevening,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Inggris mendukung secara penuh integritas teritori dan kedaulatan Indonesia. Inggris mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia.

“Kami juga mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam menanggulangi masalah-masalah di Papua,” katanya lagi.

Dia menambahkan, Inggris berharap bisa menyaksikan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah bangsa ini.

Selama kunjungan ini Dubes Inggris akan bertemu dengan Gubernur dan Kapolda Papua serta pejabat lainnya.
Setelah mengunjungi Jayapura, ia juga akan mengunjungi wilayah lain di Provinsi Papua.

Sumber : Antara

January 20, 2016 1

Inggris Tak Mendukung Pandangan Benny Wenda

JAYAPURA – Kedutaan Besar (Dubes) Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintahan Inggris tidak pernah mendukung gerakan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang menyuarakan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kebijakan pemerintah saya, jelas mendukung Indonesia yang bersatu dan kami tidak mendukung kelompok OPM dan kami juga mendukung aspirasi semua masyarakat, termasuk hak proses demokrasi, kesejahteraan, dan proses pertumbuhannya. Kami tidak mendukung trend tersebut,” kata Moazzam kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende, pada Kamis (28/5).

Menurutnya, kunjungan pertama yang dilakukan ke Papua untuk melihat sendiri bagaimana situasi yang nyata di Papua dan Papua adalah salah satu Provinsi yang penting sekali untuk masa depan Indonesia.

“Walaupun ada beberapa masalah disini yang harus diatasi, tetapi saya percaya pemerintah baru Jokowi berkomitmen untuk mengatasi masalah disini dengan sering berkunjung ke Papua,” katanya.

Disinggung Tokoh OPM, Benny Wenda yang saat sedang berada di Inggris, Moazzam Malik menyatakan, Pemerintah Inggris tidak pernah mendukung terhadap pandangan Benny Wenda. “Tidak mendukung pandangan itu, tapi kami mendukung pendapat dari Indonesia,” katanya.

Dia menandaskan, selama dia (Benny Wenda) tidak melanggar peraturan bisa bebas mengeluarkan pendapat. Namun segala Visi Misi atau pandangan dari Benny Wenda tidak pernah disetujui oleh Pemerintah Inggris.

Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Drs. Yotje Mende menegaskan, Benny Wenda merupakan DPO Polda Papua. “Dia DPO kita, kalau dia datang ke Indonesia pasti akan kita tangkap,” tegasnya.

Ia mengatakan, Benny Wenda yang saat ini sudah masuk penduduk inggris namun kewargaan negara Indonesia belum dicabut, sehingga yang bersangkutan masih resmi warga negara indonesia (WNI).

“Selama ini ia melakukan perhatian di Papua melalui jalur inernet dengan cara memprovokasi agar menjadi bahan mereka untuk disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Itu dipersilahkan. Tapi ketika menginjak Indonesia kami segera tangkap,” tandasnya. (Loy/don/l03)

Source: BinPa, Jum’at, 29 Mei 2015 09:13

May 29, 2015 0