Dengan Pernyataan, “Hak Asasi orang Papua Harus Dihormati”: Apakah Artinya SekJend PBB Mendukung Papua Merdeka?

Media Massa di Pasifik Belakangan ini merilis berita-berita dalam berbagai bahasa dengan topik, “Sekretaris-Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Mendukung Papua Merdeka”. Baik NKRI maupun bangsa Papua berkepentingan memanfaatkan ucapan Seorang Pejabat Pucuk organisasi negara-negara di dunia ini dari masing-masing sudut pandang dan kepentingannya. Intisarinya ialah bahwa, “Kebeneran Pasti Menang!” entah kebenaran itu berpihak kepada NKRI atau bangsa Papua, yang jelas pasti ia menang, karena ia tidak pernah dan tidak akan pernah terkalahkan kapanpun, di manapun, bagaimanapun dan oleh siapapun juga.

Walaupun demikian, catatan ini dibuat PMNews untuk menempatkan ucapakn Ban Ki-Mon pada tempatnya yang tepat, agar pembelokannya tidak terlalu jauh, untuk membakar semangat yang tidak-tidak, dan agar perjuangan ini tetap berada dalam koridor Hukum Revolusi dengan mengikuti hukum-hukum internasional yang berlaku dalam pentas politik dunia.

Ban Ki-Mon menyatakan, seperti diterjemahkan PMNews sebelumnya,
[stickyleft]Pertama, “Isu ini harus dibahas di Komite Dekolonisasi dari Sidang Umum PBB.”[/stickyleft] dan
[stickyright]Kedua, “bahwa hal itu harus dibahas di Dewan Hak Asasi Manusia di antara negara-negara anggota. Biasanya Sekretaris-Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan, oleh badan-badan antar pemerintah”[/stickyright]

Pertama memang benar, beliau dengan jelas-jelas menyatakan persoalan ini harus dibahasa di Sidang Umum Komite Dekolonisasi atau nama tenarnya ialah Komite 24, yang tugas utamanya ialah mengevaluasi, memonitor dan memberikan rekomoendasi-rekomendasi kepada Sidang Umum PBB untuk mempertimbangkan status, kondisi dan kemajuan pemberian kemerdekaan kepada wilayah dan bangsa yang ada dalam proses memperoleh kemerdekaaanya.

Dari sisi ini kita perlu sadar bahwa dulunya West Papua memang terdaftar dalam Komite-24 ini, tetapi dalam sejarahnya telah dihapuskan dari Daftar Dekolonisasi. Artinya bahwa untuk sebuah wilayah dibahas di Komite ini sebagaimana dimaksud SekJend PBB, maka West Papua harus didaftarkan dulu. Proses pendaftaran itu melalui prosedur dan argumen hukum dan politik yang disyaratkan oleh PBB dan negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Jadi, dari status tidak terdaftar menjadi terdaftar tidak akan memakan waktu singkat.

Kemudian, kalau sebuah wilayah itu sudah terdaftar, maka isu-isu mereka memang dibahas secara resmi. Silahkan rujuk ke daftar nama wilayah/ bangsa yang terdaftar dalam Komite-24 [di sini]. Tidak berarti sebuah wilayah yang sudah dihapus dari daftar dapat didaftarkan kembali.

Perlu dicatat bahwa kita harus tahu siapa dan bagaimana prosedur serta alasan sebuah wilayah didaftarkan ke Komite-24 ini. Dalam kasus West Papua tentu saja perlu dilacak dulu mengapa dan atas usulan siapa daftar nama “West New Guinea” dihapus dari Komite-24 tahun 1960-an.

Jawaban kedua melalui jalur Komisi HAM PBB, di mana Indonesia merupakan pemain inti di sana. Komisi HAM PBB baru-baru ini mendapatkan status yang sama dengan Komisi Ekonomi-Sosial dan Politik (ECOSOC), yang artinya Komisi HAM dapat langsung mengajukan isu-isu ke Sidang Umum PBB. Dengan kata lain, posisi Komite-24 dan Komisi HAM sama-sama setingkat di bawah Sidang Umum PBB dan Sekretaris-Jenderal PBB. Dengan kata lain, Keputusan kedua Komite ini dapat langsung disidangkan di Sidang Umum PBB dan langsung ditindak-lanjuti oleh PBB, dalam hal ini diwakili SekJend. PBB.

Di sana juga beliau menyebutkan prosedur dan prosesnya, yang hampir sama dengan prosedur dan proses dalam Komite-24 tadi. Disebutkan isu-isu dibahas di Komisi HAM PBB. Hasil pembahasan Komisi HAM itu dihadiri oleh semua negara anggota, tentu saja dipimpin oleh negara-negara yang menjabat di dalam Komisi dimaksud.

Jawaban diplomatis yang penting untuk dicatat ialah, “Biasanya Sekretaris-Jenderal bertindak atas dasar mandat yang diberikan, oleh badan-badan antar pemerintah.” Apa artinya? Dalam kasus West Papua, di sini artinya atas saran dari negara-negara anggota-lah beliau bisa bertindak. Dan negara-negara anggota itu termasuk Indonesia. Pertanyaannya tentu saja “Bagaimana kalau Indonesia menolak?” Lalu, “Bagaimana kalau Indonesia melobi negara-negara anggota Komisi HAM dan menyatakan West Papua sedang ditangani Indonesia dalam Otsus?”

***

Itu sekedar gambaran yang real dan rasional tentang proses yang akan terjadi.

Sekarang kita lanjut ke gelagat berbagai pihak di West Papua, terutama Jaringan Damai Papua dan Kongres Rakyat Papua III, 2011, dan dikaitkan dengan jalan-jalan yang terbuka di atas? Apa cela yang dapat diciptakan oleh Jaringan Damai Papua? Apa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai hasil dari KRP III, 2011?

Kita bertanya dengan cara lain saja,
1. Kalau Jaringan Damai Papua minta damai dengan NKRI, lalu Papua – Indonesia menjadi damai, hidup aman dan tentaram, maka hasil dari itu apa yang bisa dipetik oleh bangsa Papua terkait dengan tanggapan SekJend PBB tadi?
2. Kalau bangsa Papua menyelenggarakan KRP III, 2011 saat ini, dan hasilnya menuntut Papua Merdeka, menuntut PBB, Amerika Serikat, Belanda dan PBB mengembalikan hak-hak dasar bangsa Papua yang telah dirampas, maka di mana pintu yang bisa kita manfaatkan dari hasil kongres ini?

Kita perlu ingat, Ban Ki-Mon menunjukan dua jalan, (1) lewat Komite-24, dan (2) lewat Komisi HAM PBB.

Untuk itu kita perlu jawab dua pertanyaan berikut:
1. Apakah kedua langkah bangsa Papua ini mendekatkan, membantu, mendorong, memperlancar proses dengan jalan yang diberikan Sekjend PBB ini?

2. Dengan lebih tegas, “Apakah dengan menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua membantu pendaftaran West Papua ke Komite-24 PBB dan menyebabkan Komisi HAM PBB memasukkan agenda West Papua dalam sidangnya?” ata “Apakah dengan berdialogue dan berdamai dengan Indonesia sesuai arahan Pastor Neles Tebay sebagai anggota BIN itu maka dengan demikian Indonesia secara damai mendaftarkan West Papua ke Komite-24 dan mengangkat isu HAM di West Papua dalam sidang Komisi HAM?”

Orang Papua memang dasar tidak tahu berpolitik rasional dan realistis, mudah dipengaruhi, mudah dikelabui. Asal dengan embel-embel Alkitab/ Al’quran, dengan embel-embel sekolah tinggi dan tinggal di luar negeri, dengan embel-embel Bapak/Ibu Tanah, dengan embel-embel persatuan-kesatuan, dengan embel dan embel, selalu saja diputar-balik, diputar-balik, diputar-balik, generasi ganti generasi, tidak pernah belajar, tidak pernah naik kelas, terus-menerus begitu saja.

Adakah di ujung Pulau New Guinea sana, pemuda, orang tua, anak, ayah-ibu, nenek-kakek yang melek hatinurani, yang tergerak dan bergerak untuk berpolitik secara akal-sehat, berpolitik menurut adat dan nilai-nilai hukum internasional serta politik global yang realistis, ataukah kita biarkan saja terus-menerus digoreng dengan retorika sesat untuk kepentingan sesaat A sampai Z?

September 16, 2011 5

Eskalasi Keamanan di Papua Meningkat

JAYAPURA—Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu mengakui, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris, Selasa (2/8) yang hingga kini belum diketahui hasilnya, menjadi salah faktor yang mengusik situasi keamanan, khususnya di Papua.

Pasalnya, ada pihak yang menjanjikan hal- hal yang belum tentu benar atau isu- isu yang dikembangkan beberapa kelompok, sehingga bisa membingungkan masyarakat Papua. Demikian disampaikan Pangdam usai buka puasa bersama insan pers di Kediaman, Jumat (19/8) malam. Dikatakan, masalah keamanan di seluruh Papua akhir akhir ini eskalasinya agak meningkat. Hal ini bukan hanya masalah front bersenjata dari kelompok sipil bersenjata. Namun juga akumulasi permasalahan yang terjadi sebelumnya dan memuncak pada saat KTT I ILWP tersebut.

Pangdam mengutarakan, masalah lain yang membuat situasi keamaman di Papua terusik menjelang Pemilukada Gubernur Papua serta adanya dana Otsus yang selama ini diharapkan bisa dibagi secara merata kepada masyarakat, tapi masih ada beberapa dana yang belum bisa tersalurkan.

Karena itu, ungkapnya, pihaknya bersama Kapolda Papua Irjen Pol Drs BL Tobing telah membangun komitmen untuk mengupayakan agar suasana kembali kondusif. Pihaknya juga berupaya usai Idul Fitri ingin bersama Muspida Provinsi Papua mencari solusi terbaik guna mewujudkan Papua tanah damai.

Bahkan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe mengajak pihak- pihak yang berbeda pendapat untuk melaksanakan dialog untuk mendapatkan solusi perdamaian.

“Semua masalah bisa kita selesaikan asalkan kita bisa terbuka menyampaikan pendapat.

Ditanya apakah ada penambahan pasukan untuk mengamankan Hari Raya Idul Fitri, dia menandaskan, pihaknya tak melakukan penambahan pasukan.

Diungkapkannya, Apabila pasukan organik bergeser biasa terjadi misalnya di Batalyon 751 Sentani karena Korem tak mempunyai satuan dalam rangka pengamanan saya perbantukan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK).

Ditanya manuver kelompok bersenjata yang sudah berani melakukan aksi penembakan di wilayah perkotaan seperti peristiwa penembakan di Nafri apa langkah yang dilakukan TNI, lanjutnya, langkah TNI bersama Polda karena statusnya tertib sipil itu peran terdepan adalah kepolisian dan pemerintah daerah. Pasalnya, penanggung jawab keamanan di daerah adalah Gubernur, Bupati maupun Walikota.

“Saya membantunya apabila terjadi permintaan dari Kepolisian untuk penambahan personel membantu tugas Polri,” tandasnya.

Sementara itu sebagaimana diberitakan sebelumnya, hari ini jam 9.00 Wit bertempat di Lapangan Makam Theys Hiyo Eluay di Sentani, KNPB akan mengumumkan hasil KTT ILWP yang digelar di London 2 Agustus lalu. (mdc/don/l03)

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:02
BintangPapua.com

August 20, 2011 0

Desmond Tutu Dituduh Mendukung OPM

Press Conference: Church Unity Most Reverend Desmond Tutu

SYDNEY, KOMPAS.com — Sebuah dokumen rahasia yang dibuat Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat bocor ke media Australia dan dimuat di kelompok surat kabar Fairfax, Sabtu (13/8/2011). Dokumen tersebut memaparkan detail ancaman gerakan separatis Organisasi Papua Merdeka.

[stickyright]Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.[/stickyright]

Dokumen berjudul “Anatomi Separatisme Papua” itu menyebut dengan detail tokoh-tokoh kunci gerakan separatis tersebut dan berbagai tokoh dari luar negeri yang menjadi simpatisan gerakan Papua merdeka ini.

Mereka antara lain Senator AS dari Partai Demokrat, Dianne Feinstein; anggota Parlemen Inggris dari Partai Buruh, Andrew Smith; mantan Perdana Menteri Papua Niugini, Michael Somare; bahkan pejuang antiapartheid Afrika Selatan, Uskup Agung Desmond Tutu.

Daftar itu juga memasukkan sederet nama politisi, akademisi, wartawan, pekerja lembaga bantuan, dan para pemimpin agama dari berbagai negara.

Dalam laporan itu juga disebutkan, ada sekelompok penghasut bersenjata yang mampu menjalankan taktik perang gerilya tersebar hampir di seluruh wilayah Papua. Kopassus menyebut kelompok tersebut terdiri atas 1.129 orang, tetapi hanya memiliki 131 senjata (api) dan dan empat granat.

Salah satu surat kabar dari kelompok media Fairfax, The Saturday Age, mengaku mendapatkan 19 dokumen rahasia Kopassus, yang dibuat tahun 2006-2009. Surat kabar tersebut tidak menyebutkan bagaimana dokumen tersebut bisa bocor ke tangan mereka.

Dahono Fitrianto | Robert Adhi Kusumaputra | Sabtu, 13 Agustus 2011 | 16:58 WIB

August 13, 2011 1

Tolak Intervensi Asing untuk Papua

Jakarta (ANTARA News) – Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Yusriyanto, yang kini mengelola kelompok Barisan Pergerakan Rakyat Nasionalis menyatakan menolak segala bentuk intervensi asing untuk Papua.

“Rakyat Papua tak menghendaki referendum. Aksi memperjuangkan referendum ulang itu digerakkan oleh antek-antek asing dengan memanfaatkan elite tertentu yang gila kekuasaan,” katanya di Jakarta, Selasa.

Karena itu, ia mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk kaum nasionalis di Tanah Papua agar bersama-sama merapatkan barisan menghadapi berbagai serbuan jejaring neokolonialisme-imperialisme (Nekolim) yang semakin serakah, dan tidak puas menghisap kekayaan Indonesia.

“Pemerintah jangan hanya gemar berwacana, sementara rakyat Indonesia di Bumi Papua dihadapkan dengan jejaring Nekolim untuk saling bunuh. Juga, Pemerintah Pusat jangan suka mengkambinghitamkan, seolah segala gejolak bersenjata di sana, karena aksi separatis,” tandasnya.

Dikatakannya, Orang Papua, terutama yang masuk dalam Barisan Pergerakan Rakyat Nasionalis benar-benar merasa kecewa dengan stigma negatif Pemerintah Pusat atas mereka, apalagi sering dikait-kaitkan dengan `gerakan separatis`.

“Mereka warga sipil yang selama ini hanya kenal budaya panah, bukan senjata api. Siapa yang jago menembak dan pandai memegang senjata? Lalu dari mana senjata-senjata itu? Ini yang perlu diselidiki, bukan sembarangan menuduh ada `gerakan separatis` dibalik berbagai gejolak kerusuhan,” tegasnya.

Ia menyatakan, semua ini merespons beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Papua, seperti aksi unjuk rasa menuntut referendum di Jayapura (ibukota Provinsi Papua) dan di Manokwari (ibukota Provinsi Papua Barat).

Sementara itu, di London berlangsung sebuah seminar, dimotori oleh Benny Wenda, Jennifer Robinson dan Melinda Jankie yang membahas keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

Benny Wenda dan kawan-kawan tergabung dalam `International Parliementarian for West Papua (IPWP) dan `International Lawyer for West Papua (ILWP), yang kemudian sering menjadikan isu Papua untuk kepentingan pribadi kelompok mereka.

Sebagian peserta seminar yang merupakan simpatisan separatisme beranggapan, Pepera ini tidak sah dan perlu diulang karena tak dilakukan sesuai standar internasional (`one man one vote`).

“Mengenai yang terjadi di Inggris, mestinya Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) segera bertindak tegas, misalnya dengan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, guna menyatakan protes keras kita. Jangan `melongo` dan berwacana saja,” katanya.

Ia menilai, Inggris dan juga Amerika sangat licik memainkan peran dibalik semua aksi memprakarsai referendum Papua itu.

“Dulu Bung Karno sudah mengingatkan kita semua, bahwa dua negeri yang banyak memproduksi antek-antek Nekolim tersebut harus diwaspadai,” tuturnya.

Sah Bersama RI

Yusriyanto menyatakan pula, Amerika, Inggris dan jejaring Nekolimnya memang belum puas menggaruk kekayaan alam Indonesia, terutama di Papua.

“Apalagi di sana masih ada Freeport yang menjadi `penghisap` utama kekayaan tembaga, emas bahkan uranium kita, juga BP dari Inggris yang memperoleh lisensi mengelola salah satu sumber gas alam terbesar di dunia,” katanya.

Tetapi yang perlu dinyatakan secara tegas, menurutnya, Papua itu sah bersama RI dan mendapat pengakuan yuridis konstitusional secara internasional (melalui PBB).

Posisi Indonesia tak akan berubah mengenai wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI, karena antara lain berbasis kepada Pepera yang sudah disahkan berdasar resolusi PBB.

“Hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) akhir 1960-an yang coba digugat segelentir elite mengatasnamakan Papua itu, sah sesuai `New York Agreement` 1962,” tandasnya.

Pepera ini pun, menurutnya, sudah disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2505, pada tanggal 19 November 1969.

“Artinya, kembalinya Papua ke pangkuan Indonesia sudah didukung penuh oleh masyarakat internasional dan PBB. Karena itu, kita harus berpendapat dengan tegas tentang posisi Indonesia, yakni, Pepera itu sah sesuai `New York Agreement` 1962,” kata Yusriyanto.

(M036/I007)
Editor: Suryanto

August 9, 2011 0

Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan

umat, 05 Agustus 2011 17:23 Yan Christian: Hasil KTT London Harus Disosialisasikan Berita yang Melansir BBC London Diragukan Kebenarannya

JAYAPURA- Salah seorang Aktivis Pembela HAM dan Praktisi Hukum Papua, Yan Christian Warinussy SH, memberikan apresiasi tinggi terhadap pelaksanaan aksi demo yang didorong oleh aktivis politik Papua di Sorong, Manokwari, Jayapura dan Biak yang mengedepankan prinsip-prinsip damai. Kata Warinussy, satu hal yang penting adalah semua pihak, terutama Dewan Adat Papua (DAP), salah satu lembaga kultur yang memiliki legitimasi kuat di rakyat sipil Papua, perlu segera memiliki catatan berupa dokumen dan audio visual mengenai Konferensi Tingkat (KTT) ILWP yang berlangsung di London-Inggris Rabu (3/8) lalu.

Dokumen dan bahan audio visual tersebut kata Warinussy perlu dianalisis dan dibuat pengantar yang baik untuk disosialisasikan kepada seluruh rakyat Papua dan pemerintah di daerah ini, termasuk institusi keamanan (TNI/POLRI). Hal ini bertujuan agar semua pihak memperoleh pemahaman yang sama tentang kegiatan itu, serta dampak-dampaknya bagi nasib rakyat dan tanah Papua kedepan. “Soal apakah ide tentang referendum itu telah atau akan mendapatkan dukungan dari banyak pihak, itu adalah urusan nanti, sebab hal itu tentunya diperlukan tanggapan dari berbagai kalangan, baik yang pro maupun yang kontra dengan ide penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua ini,”jelasnya kepada Koran ini Jumat (5/8) kemarin, Menurutnya, Satu hal yang patut diingat bahwa hak menentukan nasib sendiri terletak pada semua rakyat di muka bumi, termasuk orang-orang asli Papua.

[stickyleft]PMNews:: Hasil KTT harus disosialisasikan kepada pihak yang terkait, yaitu pihak yang terkait dengan kasus hukum dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 di Tanah Air, pihak yang menandatangani dan mensahkan aturan tentang Pepera dan melaksanakannya. Bangsa Papua sebagai korban sudah tahu masalahnya.[/stickyleft]Hal itu lanjutnya sudah diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Masyarakat adat dan penduduk asli di dunia. Dia juga mengingatkan, langkah demokratis yang telah dicapai rakyat Papua melalui penyelenggaraan Konperensi Perdamaian Papua [KPP} 5-7 Juli 2011 lalu adalah bukti dan sebuah langkah maju yang luar biasa dan tidak pernah diprediksi sejak semula oleh banyak kalangan Karena dari KPP tersebut, semua masalah yang selama hampir 10 tahun terakhir ini menjadi pergumulan semua orang Papua dan turut dipelajari, dianalisis dan dikaji oleh berbagai kalangan dan ditulis secara ilmiah. Selanjutnya hal itu ternyata dapat didiskusikan dengan sangat tajam dan mendalam hingga nanti menghasilkan kesimpulan yang tajam dan rekomendasi yang sangat teknis oleh wakil-wakil orang Papua yang ikut sebagai peserta dalam KPP selama 3 hari tersebut. DAP seharusnya segera melakukan konsolidasi pada selururh jajarannya di Tanah Papua dan mengambil prakarsa bersama semua komponen rakyat Papua untuk mempersiapkan langkah konkrit kearah tercapainya penyelenggaraan Dialog Papua-Indonesia dalam tahun 2011 ini.

Sementara itu terkait pemberitaan Bintang Papua edisi,Kamis 4/8 dengan judul “KTT ILWP Gagal Sepakati Beberapa Agenda” yang ditulis oleh salah satu Kontributor Bintang Papua yang seolah – olah mengutip Breaking News BBC London berdasarkan penelusuran Pimpinan Redaksi Harian Bintang Papua di Jayapura diragukan kebenarannya. “kami menyadari ada kekurang telitian dan kesalahan kami dalam melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait sumber berita tersebut, karena berdasarkan penelusuran sementara sumber dari berita tersebut diragukan kebenarannya, dan bukan resmi dari BBC London, Redaksi telah memberikan sanksi terhadap kontributor yang bersangkutan sejak besok Sabtu (6/8) atas ketidak jujurannya”, kata Pimred Bintang Papua semalam. Walhamri Wahid selaku Pemimpin Redaksi menjelaskan berdasarkan pengakuan Kontributor yang mengirimkan berita tersebut kepada Redaksi Bintang Papua, bahwa sumbernya berasal dari sebuah pesan singkat (SMS) yang disebar luaskan oleh salah satu petinggi Kodam XVII/Cenderawasih yang berdasarkan hasil penelusuran sementara SMS tersebut bersumber dari salah satu pentolan OPM yang sudah “bertobat” dan pada saat Konferensi ILWP dilangsungkan yang bersangkutan sedang berada di London Inggris. “Penelusuran sementara SMS yang diawali tulisan “BREAKING NEWS BBC LONDON” dengan huruf kapital itu di kirimkan oleh Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam dimaksud, dan SMS dari Frans Alberth Joku tersebut langsung diforward oleh petinggi Kodam XVII/Cenderawasih kepada kontributor Bintang Papua, kesalahan kontributor kami tidak jujur menyebutkan dengan terang dari mana informasi tersebut ia peroleh, juga tidak melakukan cek dan ricek kebenaran info tersebut, justru menulis seakan – akan itu lansirannya dari BBC London”, jelas Walhamri Wahid. Menurutnya didalam keredaksian Bintang Papua selain merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia, sudah ada Kode Etik Wartawan Bintang Papua yang mengatur dengan jelas teknis penulisan berita dan etika bagaimana menggunakan sumber anonim, namun sebagai manusia ia mengakui bahwa Redaktur di tengah kejaran waktu dan deadline menggantungkan sepenuhnya kepada kejujuran dan kredibilitas wartawan di lapangan. “penilaian kami sementara ini kuat dugaan kontributor kami melanggar Kode Etik Jurnalis Indonesia maupun Kode Etik Wartawan Bintang Papua, dengan membuat berita bohong dan mencatut nama media lain sebagai sumbernya, tidak ada unsur kesengajaan dan maksud tertentu”, tandasnya. Untuk itu selaku Pemred, ia meminta maaf kepada pembaca Bintang Papua terkait “berita bohong” tersebut dan menyatakan mencabut berita yang dikatakan mengutip dari BBC London itu, dan kepada pihak BBC London dirinya mengaku besok (hari ini –Red) akan meyurat resmi untuk mengkonfirmasi sekaligus mengklarifikasi dan meminta maaf seandainya benar adanya berita tersebut bukan dari BBC London. “kami belum dapat bantahan resmi dari BBC London terkait berita yang dikatakan mengutip BBC London itu, tapi berdasarkan penelusuran kami, diduga kuat sumber berita itu bukan dari BBC London, karena begitu berita itu naik di website kami, saya sudah browsing ke internet tapi tidak menemukan breaking news dimaksud dalam semua situs berita BBC London”, tandas Pimred yang mengaku sedang tidak mengawal Redaksi saat berita tersebut dinaikkan.

Kutipan asli SMS yang dterima oleh Kontributor Bintang Papua tersebut adalah sebagai berikut: BREAKING NEWS BBC LONDON : Pagi ini di London menunjukkan pukul 2.00, tepat tanggal 3 Agustus 2011, dimana waktu – waktu yang sangat di tunggu – tunggu oleh masyarakat Papua, karena ada hari penting berlangsungnya KTT ILWP untuk menentukan hari mendatang bangsa Papua, berpisah dengan bangsa Melayu yang sudah dianggap sebagai saudara sekandungnya. Dari lokasi KTT secara langsung sulit di laporkan wartawan kami, sepertinya jalur info sengaja di blokir supaya unsur pembohongan dan sandiwara politik murahan tidak tersebar keluar. Tampaknya pemerintah Inggris juga tidak terpengaruh oleh KTT ilegal dan sama sekali tidak menanggapi serius, karena faham demokrasi liberal yang sudah ratusan tahun dibangun. Liputan BBC pun akhirnya memperoleh masukan dari Mr. Andrew Smith bahwa bahwa KTT ILWP gagal mensepakati berbagai agenda yang sudah dirancang sebelumnya, penyebab kegagalan karena Mr. Jhon Saltford dari AS selaku saksi Pepera 1969 menganggap Act of Free Choice 1969 sudah sah sebagaimana Resolusi PBB 2504, sulit kami menentangnya sebagai kebijakan final, nanti banyak wilayah – wilayah pada saat itu meminta lepas, akan mempersulit keputusan PBB. Sedangkan Mr. Clement Ronawery selaku narasumber yang di undang membenarkan pernyataan Jhon. Sementara itu saat di konfirmasi wartawan kami, Mr. Benny Wenda sebagai pemimpin Papua Merdeka di Kerajaan Inggris tampak kecewa berat dan menghindar dari kejaran wartawan kami. Kasihan orang Papua tertipu lagi dan terus mengharap mimpi – mimpi yang sulit nyata, demikian Liputan BBC London dari Oxford, UK.

Sementara Frans Alberth Joku ketika dihubungi di nomor 44778013xxxx (nomor register Inggris) hapenya sedang tidak aktif, namun dari keterangan pihak KBRI di London memang yang bersangkutan saat Konferensi ILWP tengah berada di London, namun tidak menghadiri Konferensi tersebut namun melakukan serangkaian pertemuan lainnya, dan kehadirannya diketahui oleh KBRI. “Kalau Nick Messet saya kurang tahu pasti, kalau Pak Frans Alberth Joku memang datang ke London, beritanya ada di Antara, tapi beliau tidak ke tempat Konferensi, lebih memilih untuk lakukan pembicaraan dengan kalangan anggota parlemen Inggris dan LSM di sini”, kata Herry Sudrajat selaku Kepala Fungsi Penerangan KBRI London via SMS kepada Pemimpin Redaksi Bintang Papua semalam. Dari pihak KBRI sendiri mengakui bahwa mereka tidak melihat liputan tentang konferensi tersebut di TV – TV di Inggris, maupun media – media terkemuka, termasuk BBC London. (cr-30/don/l03)

http://www.bintangpapua.com/headline/13353-yan-christian-hasil-ktt-london-harus-disosialisasikan

Jumat, 05 Agustus 2011 17:23

August 7, 2011 16

Diplomasi Indonesia Yang Tidak Elegan : Siapa Memprovokasi dan Siapa Yang Terprovokasi?

Komentar tiga pejabat luar negeri Indonesia menanggapi aksi International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, London dan aksi ribuan massa di beberapa kabupaten di Papua dan Papua Barat menarik untuk disimak dan dicermati. Mengapa? Sederhananya, sebagai pejabat negara yang merupakan representasi negara di luar negeri, komentar mereka bisa dinyatakan sebagai pernyataan resmi negara untuk memberikan reaksi terhadap sebuah aksi warganya pada dunia internasional. Sedikit lebih kompleks, pernyataan mereka setidaknya menggambarkan pada kita bagaimana sebenarnya cara pandang negara Indonesia ini terhadap persoalan Papua.

Mentri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Inggris.
“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty kepada media. (http://tinyurl.com/3t8ywcw)

Kemudian, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaaan Inggris Yuri Thamrin menyebutkan, KTT ILWP sebagai salah satu upaya pencitraan kepada masyarakat internasional seakan akan ada dukungan dari pemerintah Inggris serta untuk menyudutkan Indonesia di dunia internasional. (http://tinyurl.com/3lan35k)

Pernyataan lainnya muncul dari Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya KBRI London, Herry Sudradjat yang mengatakan bahwa seminar itu (KTT ILWP) hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua. Tujuannya adalah mengusung agenda pemisahan kedua propinsi di Papua dari Indonesia, dan bukan diskusi ilmiah terbuka. Menurut Herry Sudradjat, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua. Sedangkan tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan berbeda, tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut. (http://tinyurl.com/3smvoer)

Substansi komentar dari tiga pejabat negara ini adalah telah terjadi upaya provokasi dari masyarakat Papua di Eropa melalui agenda ILWP. Ini tentunya sedikit aneh. Siapa yang memprovokasi siapa dan siapa yang terprovokasi? Tiga komentar diatas menjelaskan bahwa ketiga pejabat negara inilah yang sebenarnya memprovokasi dan terprovokasi. Ketiganya hanya berkutat pada bagaimana membangun opini tandingan terhadap opini mengenai KTT ILWP. Layaknya sebuah debat kusir, ketiganya terpancing oleh media untuk memberikan komentar dangkal dan bukan pada substansi persoalan Papua yang selama ini diakui oleh Indonesia sedang dalam perubahan melalui kebijakan-kebijakan yang konstruktif dan membangun.

Romantisme Menlu Marti Natalegawa bahkan hanya berhitung soal kuantitas orang-orang yang terlibat dalam isu Papua pada masa dia menjadi Duta Besar di Inggris. Dia bahkan tidak berhitung pada kualitas Oxford University yang menjadi venue kegiatan ILWP tersebut. Sekalipun hanya sekelompok kecil orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, Oxford University adalah jaminan sebuah pencitraan untuk sebuah dukungan. Betul bahwa Marty juga menyebutkan Pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia di Papua. Namun Marty lupa memaparkan fakta yang sesungguhnya terjadi di Papua. Mengapa ada aksi ribuan orang pada tanggal 2 Agustus kemarin di berbagai daerah di Papua? Mengapa juga terjadi penembakan warga sipil di Nafri dan Puncak Jaya? Itulah dampak nyata dari kebijakan Indonesia di Papua.

Politik Pencitraan menjadi tameng Dubes Indonesia untuk Inggris, Yuri Thamrin. Katakanlah, masyarakat Inggris yang mendukung ILWP hanya datang dari segelintir orang. Tapi apakah coverage media di zaman multimedia seperti sekarang ini bisa membatasi fisik manusia dalam memberikan dukungannya? Faktanya, berbagai media online melaporkan KTT ILWP tersebut tidak terlepas dari berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua. Komentar Dubes Indonesia untuk Kerajaan Inggris inipun terdengar sangat dangkal, sebab hanya mempersoalkan politik pencitraan saja. Selayaknya seorang Duta Besar, Yuri semestinya mampu memaparkan substansi persoalan Papua menurut perspektif Indonesia. Bukannya mengelak dengan kata-kata “Menyudutkan Indonesia di Dunia Internasional.” Yang dilakukan oleh Kedubes Indonesia di Inggris ini cenderung terlihat sebagai sebuah reaksi yang tidak mencerminkan pemahaman terhadap substansi persoalan Papua oleh pejabat negara. Mereka lupa bahwa generasi muda Papua saat ini memiliki cara pandang berbeda dengan generasi terdahulu yang tentunya lebih maju dalam menyikapi persoalan orang Papua. Mereka malah pura-pura buta juga karena di Tanah Papua, pada saat yang bersamaan, ribuan generasi muda Papua mampu berkoordinasi dengan baik untuk menyampaikan aspirasi politik mereka yang sekaligus menjadi pencitraan generasi muda Papua ini.

Selain itu, stigma separatis yang digunakan untuk menghadang sebuah forum diskusi ilmiah (terlepas dari apakah KTT ILWP murni sebagai sebuah forum ilmiah atau tidak) justru menjadi antitesis dari agenda perdamaian dan kesejahteraan yang disebutkan menjadi agenda Indonesia melalui kebijakan-kebijakannya di Papua. Bagaimana mungkin kita membangun perdamaian dan kesejahteraan dalam sebuah masyarakat yang terus menerus mendapatkan stigma sebagai separatis? Stigma seperti ini terang-terangan membangun jurang pemisah antara Indonesia dan rakyat Papua, dimana rakyat diposisikan sebagai lawan negara.

Singkatnya, diplomasi yang dilakukan oleh ketiga pejabat negara ini dalam menghadapi opini publik terhadap persoalan Papua, jauh dari sebuah diplomasi internasional yang elegan. Ketiganya justru mempertebal nasionalisme bangsa Papua sebagai sebuah bangsa yang mengalami penindasan, dimana hak-hak politik warga negara dikerdilkan melalui romantisme dan stigma. Jika upaya diplomasi ini dikaitkan dengan berita di salah satu media lokal (http://tinyurl.com/4495ss7) yang menyebutkan kegagalan KTT ILWP dengan mengutip sumber dari breaking News BBC London, kita bisa menambahkan penipuan publik sebagai upaya mengkerdilkan hak-hak warga negara. Karena belakangan diakui sendiri oleh Pemimpin Redaksi media tersebut sebagai sebuah berita bohong dan berasal dari Frans Alberth Joku sebagai laporan kepada petinggi Kodam XVII Cenderawasih yang diteruskan via sms kepada wartawan media tersebut, rasanya kita sulit mengelak bahwa diplomasi yang dilakukan oleh negara Indonesia ini untuk mendeskripsikan persoalan Papua, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, bukan saja tidak elegan tapi merupakan sebuah diplomasi yang kotor. ***

SUNDAY, 07 AUGUST 2011 14:33 ADMINISTRATOR HITS: 871
Victor Mambor (Pemimpin Redaksi tabloidjubi.com)

August 7, 2011 0

Papua Memanas, Ini Penjelasan TNI dan OPM

Warga Papua tergabung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tuntut referendum (Antara/ Spedy Paereng)
VIVAnews – Tiga prajurit itu terkulai lemah. Di rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Kamis 4 Agustus 2011 mereka dijenguk tamu penting. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Pramono Edhie Wibowo. Banyak wartawan ikut menjenguk.
Derita tiga prajurit itu dibawa jauh dari Papua, wilayah yang belakangan ini kian memanas. Baku tembak antara sekelompok orang, yang diduga Tentara Pembebasan Nasional — divisi militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terjadi di sejumlah tempat.
Sejumlah kalangan menduga bahwa aksi-aksi yang belakangan marak itu disiapkan guna memberi bobot kepada pertemuan sejumlah pengacara internasional yang digelar di London, Inggris tanggal 3 Agustus 2011. Para pengacara yang dihimpun aktivis OPM di luar negeri itu, sedang menyusun argumentasi hukum internasional atas tuntutan referendum di wilayah itu.
Tuntutan referendum itu menjadi tema utama yang diusung para pengunjuk rasa di sejumlah kota di Papua. Dan unjuk rasa itu hampir terjadi bersamaan dengan aksi penembakan sporadis yang berlangsung di sejumlah tempat. Tiga prajurit yang terkulai di Gatot Subroto itu ditembak di tempat dan waktu yang berbeda.
Pertama, pada 25 Mei di Pasar Distrik Illu, Puncak Jaya, korbannya adalah Sertu Kamaruzzaman. Kamaruzzaman mengalami luka di kepala. Lalu, Pratu Kadek Widana ditembak orang tak dikenal yang diduga OPM pada 5 Juli 2011. Terakhir adalah Pratu Heiberde menjadi korban penembakan pada 12 Juli 2011 di Puncak Jaya.

“Saya tertembak saat melakukan pemantauan pasar di Distrik Illu, Puncak Jaya. Saya tertembak di bagian kepala menembus ke pelipis,” kata Kamaruzzaman usai dijenguk Purnomo dan Jenderal Edhie.

Kamaruzzaman sangat yakin bahwa orang yang menembaknya merupakan anggota OPM. Ada tiga orang yang menyerangnya saat Kamaruzzaman sedang berada di pasar. “Terjadi di pasar saat saya sedang patroli. Mereka tiga orang, dan saya pastikan itu dari OPM. Karena saya melihat mereka menyerang dan berusaha merampas senjata. Itu sudah pasti OPM,” kata dia.

Bedil Tanpa DOM
Usai menjenguk ketiga prajurit tadi, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Pramono Edhie Wibowo menegaskan bahwa TNI akan ‘membersihkan’ basis Organisasi Papua Merdeka di seluruh wilayah Papua. Namun, TNI, kata Pramono belum akan memberlakukan Papua sebagai daerah operasi militer (DOM).

“Hanya intensitas patroli yang kita tingkatkan,” ujar Pramono usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua. “Tidak ada operasi militer di sana. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan di sana untuk menjaga,” kata Pramono Edhie.

TNI, kata Pramono, juga tidak akan menambah pasukan di wilayah itu. Pasukan yang bertugas di Papua, katanya, masih cukup mengamankan wilayah itu.
Sementara, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolerir kegiatan apapun yang dapat mengancam keutuhan NKRI. “Kami tidak akan menolerir gerakan separatisme,” ujarnya. Kementerian pertahanan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah dan aparat di daerah untuk segera mengambil langkah seperlunya.
TMMD
Ada yang menduga bahwa aksi-aksi itu terkait dengan pertemuan para pengacara di London itu, tapi menurut KSAD Pramono Edhie, aksi-aksi itu terjadi karena intensitas TNI yang terus membangun wilayah Papua melalui program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).
“Saya merasa bahwa meningkatnya gangguan di daerah Puncak Jaya itu karena kegiatan TNI yang sukses merebut hati rakyat. Dan itu sudah mengganggu mereka,” katanya.
Dengan adanya TMMD itulah, Pramono menilai, separatis di Papua merasa terganggu. “Karena mereka selama ini menjanjikan adanya pembangunan, andai nanti sudah merdeka. Mereka itu sudah janji, sudah lama,” katanya.
Menurut Edhie, oknum OPM yang menyerang TNI di Papua tidak senang dengan kegiatan TMMD. Sejumlah personil TNI yang ditembak itu merupakan anggota yang melaksanakan program TMMD. TNI memang sengaja memilih daerah-daerah yang rawan terpengaruh oleh OPM dalam program ini.
Ia menduga OPM terganggu dengan kegiatan TMMD karena sebelumnya OPM telah menjanjikan kepada warga setempat akan dibangunkan rumah, namun kemudian TNI datang tanpa banyak janji dengan membangun rumah warga melalui TMMD.
Referendum
Aksi unjuk rasa Selasa 2 Agustus 2011 itu digelar serentak di tujuh kota di Papua. Ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menuntut referendum.

Di Jayapura unjuk rasa dipusatkan di Expo Waena dan Lingkaran Abepura Jayapura. Aksi itu membuat jalur Jayapura menuju Bandara Sentani lumpuh total. Suasana lengang juga terlihat di sepanjang Jalan Raya Abepura-Sentani. Sementara sejumlah toko memilih tutup, mengantisipasi kemungkinan rusuh.

Ketua KNPB, Maco Tabuni menegaskan bahwa dengan unjuk rasa di sejumlah kota itu, rakyat Papua hendak memperlihatkan kepada dunia maupun pemerintah Indonesia bahwa mereka ingin menentukan nasib sendiri, melalui mekanisme hukum yang sah dan legal. “Ini pembuktian kepada dunia dan Indonesia, bahwa rakyat Papua Barat ingin menentukan nasibnya sendiri, melalui referendum yang digelar pihak ketiga, yakni dunia internasional,” tandasnya.

Apapun hasil referendum itu harus diakui oleh masyarakat Papua dan bangsa Indonesia. Maco Tabuni menambahkan, aksi demo damai ini berlangsung serempak di Jakarta dan 7 Kabupaten di Papua. Dalam aksi di Jayapura itu, massa berjalan kaki sejauh 5 kilometer dari arah Waena menuju Lingkaran Abepura. Mereka melakukan orasi politik tentang keinginan rakyat Papua, yakni referendum digelar di Papua.

Dalam kesempatan yang sama, Marco Tabuni juga mengatakan, bahwa aksi penghadangan dan penembakan yang terjadi di Kampung Nafri Abepura, Senin 1 Agustus, bukan dilakukan kelompok OPM. “Saya berani jamin, pelaku penyerangan di Nafri bukan OPM,” ucapnya disela-sela aksi unjuk rasa.

Sementara Panglima OPM wilayah Perbatasan RI-PNG (Keerom), Lambert Pekikir melalui telepon selulernya, mengaku, OPM tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Kampung Nafri. “Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka tidak bertanggung jawab atas penyerangan di Nafri, karena sementara ini OPM menurunkan senjata, menghormati unjuk rasa menuntut referendum hari ini. Sesuai perintah dari Petinggi OPM di Swedia, Yacob Pray,” ungkapnya.

Lambert Pekikir juga tidak mengetahui kelompok mana yang melakukan penghadangan dan penyerangan. “Saya tidak tahu ini kelompok mana, yang pasti bukan OPM,” paparnya.

Aksi penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata tak dikenal terjadi di Kampung Nafri, Abepura, Jayapura, Papua, Senin 1 Agustus 2011, pukul 03.00 Waktu Indonesia Timur. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 luka-luka. Di lokasi penghadangan itu ditemukan bendera OPM.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro meminta masyarakat, khususnya masyarakat Papua tidak terprovokasi dengan tuntutan referendum. Menurut dia, pertemuan International Lawyer for West Papua di London, Inggris pada 3 Agustus 2011 yang meminta referendum di Papua, tidak populer di mata rakyat.

“Karena sebetulnya itu hanya dilakukan oleh segelintir orang saja,” kata Purnomo usai menjenguk tiga prajurit TNI yang tertembak di Papua, Kamis 4 Agustus 2011. Bahkan, menurut Purnomo, pertemuan tersebut tidak mendapat simpati dari Kerajaan Inggris. “Dan ternyata, responnya tidak begitu kuat di sana,” tambahnya.

Purnomo mengingatkan seluruh pihak, terus mewaspadai gerakan-gerakan separatis dan upaya memisahkan Papua dari NKRI yang dilakukan segelintir orang. “Kita terus pantau dari berbagai aparat dan juga dengan daerah,” ucapnya.

Laporan: Banjir Ambarita | Papua • VIVAnews

KAMIS, 4 AGUSTUS 2011, 21:05 WIB Edy Haryadi, Amal Nur Ngazis, Aries Setiawan
http://nasional.vivanews.com/news/read/238403-pengamat–aktivis-papua-tiru-gaya-timor-leste

August 5, 2011 0

KTT ILWP Dinilai ‘Sukses’ Bikin Resah Papua

Jayapura – Salah satu “keberhasilan” yang dicapai oleh Konferensi International Lawyer for West Papua (ILWP) yang digelar di Oxford, Inggris, pada tanggal 2 Agustus 2011 lalu adalah berhasil menyebarluaskan keresahan dan memprovokasi masyarakat di Papua Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Inggris Yuri Thamrin dalam releasenya yang di kirimkan ke Redaksi Bintang Papua semalam. Menurut mereka seminar tersebut ditengarai hanya untuk media provokasi ke dalam negeri di Papua dengan tujuan mengusung agenda pemisahan kedua Propinsi di Papua dari Indonesia ketimbang diskusi ilmiah yang terbuka. “Ada kesan juga mereka membesar – besarkan acara yang bertajuk “West Papua : the Road to Freedom” tersebut dengan istilah yang di gembar – gemborkan di Papua adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) , tidak ada KTT yang ada seminar biasa saja, bahkan terkesan tertutup untuk sebuah seminar di negara bebas seperti Inggrs ini”, kata Dubes RI Yuri Thamrin melalui release yang di kirimkan KBRI.

Ia juga menegaskan bahwa di Inggris saja istilah yang digunakan hanya “Konferensi” tidak pakai Tingkat Tinggi, karena penggunaan istilah KTT itu sengaja disebar luaskan ke Papua untuk mencitrakan bahwa ada pejabat negara atau tokoh internasional yang hadir atau merupakan upaya propaganda dan memberi bobot pada kegiatan tersebut guna mencari dukungan terselenggaranya acara dimaksud. “Kalau ditanya mengenai kesuksesan konferensi tersebut, ya.. penyelenggaraan konferensi tersebut bisa disebut telah sukses menyebarkan keresahan dan kegentingan bagi masyarakat umum di Provinsi Papua, beruntung masyarakat Papua tidak terpancing dengan provokasi tersebut walaupun sangat disesalkan telah ada korban empat orang meninggal akibat penembakan di Nafri, Papua dan penusukan mahasiswa yang agaknya terkait dengan upaya provokasi tersebut”, katanya mengaku memantau perkembangan di Papua lewat situs berita online media lokal Papua salah satunya Bintang Papua.

Herry Sudradjat Kepala Fungsi Penerangan KBRI London menjelaskan bahwa KBRI London memilih untuk tidak hadir pada konferensi tersebut, selain memang diselenggarakan secara tertutup, para pembicara yang diundang pada konferensi tersebut sudah sangat jelas dipilih secara selektif guna mengusung agenda separatisme di Papua ketimbang perdamaian dan kesejahteraan di Papua, sementara tokoh-tokoh di Papua yang mempunyai pandangan yang berbeda tidak di undang untuk berbicara di forum tersebut.

“Dalam sebuah forum diskusi ilmiah, tentunya perbedaan pandangan dan dialog merupakan suatu hal yang biasa. Namun penyelenggara forum ini sepertinya tidak terbiasa dengan diskursus ilmiah dan ingin menghindari pendapat yang berbeda dari agenda mereka”, katanya.

Dari laporan KBRI London penyelenggaraan konferensi yang diusung oleh kelompok Free West Papua Campaign (FWPC) tersebut telah menghadirkan pembicara-pembicara seperti John Saltford, akademisi Inggris pengarang buku ‘autonomy of betrayal’, Benny Wenda pemimpin FWPC, Ralph Regenvaru, Menteri Kehakiman Vanuatu serta beberapa pembicara lainnya, termasuk juga Gubernur dari PNG di nyatakan akan hadir. Sementara dari Propinsi Papua telah diundang untuk berbicara melalui video-link di konferensi tersebut yaitu Dr. Benny Giay dan Pendeta Sofyan Yoman.

Namun dari pantauan KBRI ternyata Menteri Kehakiman Vanuatu, Ralph Regenvaru dan Gubernur PNG tidak hadir dalam acara tersebut, sedangkan dua orang tokoh agama dari Papua yang di agendakan akan memberikan keterangan via teleconference juga khabarnya batal berbicara karena jaringan yang kurang bagus.

“laporan yang kami terima, penyelenggara mencoba menghubungkan dengan kedua tokoh dari Papua itu melalui Skype tetapi tampaknya salurannya kurang baik sehingga gagal video link, tapi sempat tersambung sekitar dua menit”, terang KBRI dalam releasenya.

Namun Dr. Benny Giay yang di hubungi semalam mengaku sedang berada di Jakarta dan membantah bila menjadi pembicara dalam hajatan tersebut, sedangkan Sofyan Yoman tidak membantah atau membenarkan secara tegas namun secara diplomsi ia mengaku bahwa adalah hal yang biasa bila dirinya di minta untuk menjadi pembicara di tingkat internasional, dan andaikan ia berbicara itu adalah “suara rakyat” yang di sampaikan lewat dirinya selaku hamba Tuhan.

Menurut KBRI berdasarkan sumber salah seorang peserta yang hadir pada konferensi tersebut, konferensi yang diselenggarakan di gedung East School of the Examination Schools yang merupakan bagian dari Universitas Oxford hanya dihadiri oleh sekitar 70 orang peserta dari kapasistas gedung sekitar 200 orang.

Menurut sumber itu juga, para peserta yang hadir kebanyakan bukan mahasiswa, termasuk sekitar 15 orang Papua yang sebagian besar datang dari Belanda. Para pembicara pada umumnya menyampaikan pendapat yang senada yaitu menggugat keabsahan penyelenggaraan Pepera yang dianggap tidak sah berdasarkan hukum internasional mengenai referendum.

Disinggung mengenai upaya – upaya persuasif apa saja yang sudah dilakukan KBRI terhadap kelompok Benny Wenda Cs yang masih berpetualang mencari dukungan untuk kemerdekaan Papua di Inggris, Dubes Yuri Thamrin menjelaskan bahwa selama ini phaknya sudah berupaya mengajak dalog Benny Wenda cs, namun kubu mereka yang lebih memilih jalur konfrontatif ketimbang dialog.

“KBRI sudah melakukan pendekatan dengan panitia penyelenggara konferensi untuk ada supaya ada pembicara Papua yang punya pandangan berbeda tetapi tampaknya mereka ingin mengendalikan jalannya konferensi kemarin untuk kepentingan mereka sendiri”, tandas Dubes via SMS kemarin.

Dubes juga menambahkan bahwa selama ini “gaya” Beny Wenda sendiri yang lebih memilih konfrontatif ketimbang dialog, karena dalam beberapa kali demonstrasi di depan KBRI, menurut Dubes pihak KBRI telah mengundang mereka untuk masuk ke dalam KBRI untuk berdialog, tetapi mereka lebih memilih berteriak – teriak orasi di tepi jalan.
Hal ini juga tercermin dalam sikapnya untuk selalu memanfaatkan event di Inggris untuk memprovokasi situasi di Papua, termasuk pada konferensi ini.

“Berbeda dengan para pendukung Papua merdeka di Australia, walaupun lebih banyak koferensi di Australia, tetapi tidak di manfaatkan untuk provokasi situasi di Papua”, jelasnya (amr/don/l03)

Jumat, 05 Agustus 2011 00:07

August 5, 2011 4

Referendum Bisa Ciptakan Konflik Baru

JAKARTA (Suara Karya): Tuntutan referendum di Papua yang diwacanakan sejumlah pihak bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Itu malah bisa memperuncing konflik di antara warga masyarakat Papua sendiri.

Pendapat ini disampaikan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dan Tubagus Hasanuddin, tokoh masyarakat Papua Franzalbert FA Joku, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo secara terpisah di Jakarta, Kamis (4/8).

Sementara itu, DPR merasa geram dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kembali menggalang dukungan dari luar negeri, antara lain dari parlemen Inggris.

“Saya heran karena gerakan OPM di Papua ini muncul atas prakarsa salah seorang oknum anggota parlemen Inggris. Untuk itu, saya meminta pemerintah agar memanggil Dubes Inggris,” ujarnya.

Menurut Priyo, ada anggota parlemen Inggris yang memfasilitasi konferensi International Parliamentary for West Papua (IPWP) untuk OPM di Inggris. “Sekarang Inggris bersahabat dengan kita. Jadi, jangan main api,” katanya.

Priyo juga mengkritik Kerajaan Inggris yang juga tidak luput dari masalah yang sama dengan Indonesia. “Sistem monarki konstitusional masih bermasalah di Inggris. Irlandia masih ingin berpisah dari Inggris Raya,” tuturnya.

Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Desk Otonomi Khusus Papua dan Aceh Priyo Budi Santoso mendesak pemerintah memanggil Dubes Inggris untuk Indonesia.

“Tuntutan referendum oleh segelintir orang untuk penyelesaian Papua merupakan langkah yang tidak populer, apalagi respons terhadap wacana itu juga tidak kuat di masyarakat Papua sendiri,” kata Menhan usai menjenguk tiga prajurit TNI, yang menjadi korban penyerangan dan penembakan oleh kelompok separatis OPM, di RSPAD Gatot Soebroro, Jakarta, kemarin.

Menhan menambahkan, akibat wacana referendum yang diembuskan sejumlah pihak, seperti International Lawyers for West Papua (ILWP), dalam konferensi Papua yang diadakan di Universitas Oxford, Inggris, Selasa (2/8), di London, pemerintah akan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik penyelesaian Papua.

“Yang jelas, pemerintah tidak menoleransi setiap gerakan separatis termasuk di Papua, karena itu sudah menyangkut keutuhan dan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia,” kata Menteri Pertahanan.

Tubagus Hassanuddin menyatakan, masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai. “Kami sangat prihatin jika masih ada pihak yang mewacanakan referendum bagi penyelesaian Papua,” katanya.

International Parliamentary for West Papua yang diluncurkan di House of Commons, London, Inggris, 15 Oktober 2008, bertujuan untuk mendukung penentuan nasib sendiri warga asli Papua.

IPWP didukung oleh dua anggota parlemen Inggris, yaitu Hon Andrew Smith MP dan Lord Harries. Ada juga pejuang kemerdekaan Papua Barat di pengasingan, Benny Wanda.

KSAD menegaskan, saat ini tidak ada operasi militer di Papua terkait berbagai insiden penghadangan dan penyerangan oleh kelompok bersenjata terduga OPM terhadap prajurit TNI, Polri, dan masyarakat.

“Tidak ada. Yang ada hanyalah operasi pengamanan perbatasan dan kebetulan ada kegiatan rutin TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), maka dilakukan pengamanan,” katanya.

KSAD menjelaskan, kegiatan TMMD sengaja dilakukan di Puncak Jaya, Papua, mengingat kondisi infrastruktur, sarana prasarana, dan fasilitas umum dan sosialnya cukup memprihatinkan, seperti pangkalan ojek, gereja, dan rumah-rumah adat mereka yang disebut honai.

“Kegiatan TMMD di Papua sama dengan yang dilakukan TNI di daerah lain di Indonesia, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur, sarana-prasarana, fasilitas umum dan sosial, terutama di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah yang rusak akibat bencana alam,” tutur Pramono.

Tentang jumlah kekuatan kelompok bersenjata yang diduga OPM, KSAD mengatakan, hingga kini belum dapat diperkirakan karena keberadaan mereka yang terpencar dan mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

Franzalbert FA Joku menilai, penerapan otonomi khusus terhadap Papua sudah tepat meski belum lengkap dan sempurna hingga perlu pembenahan yang dilakukan bersama antara pusat dan daerah.

Ia mengatakan, otonomi khusus sebagai wujud kompromi politik antara Papua dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah mencantumkan nilai-nilai dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Franzalbert mengatakan, penentuan nasib sendiri termasuk bagi Papua, seharusnya diberi pemahaman baru. (Rully/Ant/Tri Handayani)

Jumat, 5 Agustus 2011
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=284348

August 5, 2011 0

Belum Ditemukan Intervensi Asing di Papua

Jakarta (ANTARA News) – Kondusivitas keamanan di Provinsi Papua yang belakangan ini kerap terganggu belum mengindikasikan terdapat intervensi pihak luar negeri di sana apalagi berupa suplai persenjataan. “Belum, saya belum melihat itu,” kata Kepala Staf TNI-AD, Jenderal TNI Pramono Wibowo, di Jakarta, Kamis.

Bersama Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, adik ipar Presiden Susilo B Yudhoyono itu menjenguk tiga prajurit TNI-AD yang tertembak kelompok bersenjata OPM, di RSPAD Gatot Soebroto di Jakarta. Ikut pula rombongan Komisi I DPR yang menjadi mitra bidang pertahanan, informasi, dan luar negeri petinggi-petinggi itu.

Lebih jelas lagi, Wibowo menegaskan, “Kami belum melihat indikasi keterlibatan asing dalam pasokan senjata.”

Sejak awal Juli lalu, serangan bersenjata terhadap instalasi militer dan personel militer di Papua memang meningkat ekskalasinya. Berdasarkan temuan dan penyelidikan, jenis-jenis senjata yang kerap dipakai komplotan bersejata itu adalah AK-47, M-16 serta senjata rakitan.

Dari mana mereka mendapat senjata-senjata itu? “Khan pernah ada beberapa pucuk senjata TNI hilang, saat pos-pos TNI diserang. Sementera itu dugaan kuatnya,” kata Wibowo.

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hassanuddin, menegaskan masalah Papua bagi Indonesia sudah selesai.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah final, jadi tidak boleh ada pihak asing, siapa pun yang mencampuri kedaulatan Indonesia. DPR saja tidak pernah mencampuri urusan berbangsa dan bernegara negara lain,” katanya.

Ilustrasi termutakhir keadaan di Papua itu juga diberikan oleh para korban penembakan. “Kadang OPM-nya tidak banyak hanya tiga sampai lima. Tetapi rentetan tembakannya bisa lebih bahkan dari berbagai arah,” kata Pratu Herbert.

Dia terluka tembak saat diserang komplotan dalam satu patroli di Puncak Senyum, Puncak Jaya, Papua.

Dia menuturkan, saat itu ia sedang berpatroli dengan 11 orang rekannya. Tiba-tiba ada tiga anggota OPM menghadang dan menyerang.

Akibatnya. lima orang anggota TNI-AD dalam regu patroli itu tertembak termasuk dirinya yang mengalami luka tembak di telapak tangan kanannya hingga tiga jarinya patah.

“Bahkan, saat kita mundur pun masih diserang,” kata anggota Batalion Infantri 753/BS itu. Sebagai prajurit, dia tahu jenis senjata OPM yang dipakai menterang itu, yaitu AK-47 dan M-16. (R018)
Editor: Ade Marboen

August 4, 2011 0