Pukul 22.00 WIT, KTT Untuk Papua Di London Dilangsungkan

JUBI — Sebagaimana yang diagendakan oleh dua lembaga solidaritas Papua yakni Free West Papua Compaign dan International Lawyers for West Papua Konferensi International dengan tema “Papua Barat: Jalan Menuju Pembebasan” (The Road to Freedom) akan diselenggarakan pada hari ini pukul 10 malam waktu Jakarta.

Press rilis yang diterima media ini, menyebutkan KTT lahir berdasarkan pemikiran, bahwa, Papua di bawah penindasan selama 40 tahun hidup dan secara tidak sah oleh kolonialisme dan militer Indonesia. Maka, kini Papua berhak untuk menentukan nasib sendiri. KTT mendukung perjuangan rakyat Papua untuk menentukan nasib dan haknya yang diselenggarakan oleh para ahli hukum dan anggota parlemen untuk menentukan jalan menuju pembebasan.

Kegiatan yang akan berlangsung selama sehari penuh ini akan dibagi dalam lima sesi, pertama gambaran tentang situasi terkini yang dipandu oleh Andrew Smith (Member of Parlemen) dengan pembicara, Benny Wenda (Pekerja Hak Asasi Manusia di Papua selama 40 tahun) dan Benny Giay yang akan berbicara tentang situasi terkini di Papua.

Kedua, KTT juga membahas soal “Penyebab PEPERA 1969” yang dipandu oleh Ben Margolis dari Free West Papua Compaign. Pembicaranya adalah John Salfolt, penulis buku keterlibatan PBB dalam Pepera dan Clements Runawery, dan saksi hidup peristiwa PEPERA 1969.

Ketiga, membahas tentang “Jalan menuju Pembebasan: Hukum international dan penentuan nasib “self determination” yang dipandu Jen Robinson dari ILWP. Beberapa pembicara akan menyampaikan materi mereka dalam sesi ini, antara lain Louis Yandeken, Frances Raday, Ralph Regenvanu dan Charles Foster.

Sementara itu, dukungan terhadap KTT yang dijanjikan oleh KNPB terbukti sejak jam 10.00 WIT. Ribuan massa yang berjalan dari Expo, Waena menuju Lingkaran Abepura memperlihatkan dukungan mereka dengan orasi, tari-tarian, lagu hingga poster, spanduk dan pamplet yang isinya memberikan dukungan untuk menggugat keabsahan Pepera. Tak hanya di Abepura, massa pendukung KTT juga melakukan aksi di Dok V dan Taman Imbi, Jayapura. Massa pendukung KTT ini bertahan hingga pukul 18.00 WIT. (J/10)

http://tabloidjubi.com/daily-news/jayapura/13485-pukul-2200-wit-ktt-untuk-papua-di-london-dilangsungkan.html

August 3, 2011 1

INGGRIS TIDAK MENDUKUNG GERAKAN PAPUA BARAT

Jakarta, FaktaPos.com – Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

“Orang-orangnya itu-itu juga, saya kan dulu pernah di Inggris sebagai duta besar, jadi saya tahu siapa orang-orangnya. Upaya-upaya mereka selama ini tidak memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan pemerintah Inggris,” kata Marty ketika ditemui di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (02/08).

Marty menyatakan hal itu ketika diminta komentar tentang konferensi yang sedang digelar oleh International Lawyers for West Papua (ILWP) di Oxford, Inggris. Berdasarkan informasi dari laman ILWP, konferensi itu diselenggarakan di East School of the Examination Schools, 75-81 High Street, Oxford.
Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

“Papua Barat telah diambil alih secara ilegal selama 40 tahun oleh Indonesia. Sebagai bagian dari kampanye kemerdekaan yang sedang berjalan, ‘The Free West Papua Campaign’ dan ‘The International Lawyers for West Papua’ merasa terhormat untuk mengundang anda hadir dalam konferensi khusus: ‘West Papua ? The Road to Freedom’,” demikian tertulis dalam laman itu.

Laman itu juga menyebut nama sejumlah orang sebagai pembicara konferensi, yaitu pemimpin kemerdekaan masyarakat Papua Barat Benny Wenda, ahli Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 John Saltford, dan saksi Penentuan Pendapat Rakyat tahun 1969 Clement Ronawery.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Sementara itu, ribuan warga yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), mulai berkumpul di kawasa Expo, Waena, Abepura, untuk siap melakukan aksi demontrasi menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua.

Berdasar pantauan di Jayapura, Selasa (02/08), ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.(atr/nov)

http://www.faktapos.com/content/fakta-terkini/10365-inggris-tidak-mendukung-gerakan-papua-barat.html

August 2, 2011 0

Marty: Pemerintah Inggris Tak Mendukung Gerakan Papua

: Marty Natalegawa

[JAKARTA] Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menegaskan, gerakan sejumlah orang di Inggris yang berusaha mengembangkan isu berbagai permasalahan Papua Barat tidak pernah mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah Inggris.

Konferensi itu mengangkat tema tentang kemerdekaan Papua Barat, yakni “West Papua ? The Road to Freedom”.

Marty menjelaskan, gerakan tentang Papua di Oxford memang ada. Menurut dia, sejumlah orang di kawasan itu memang berupaya untuk terus menghidupkan masalah Papua di Inggris.

Namun, kataya, masyarakat dan pemerintah Inggris tetap menyatakan dukungan terhadap Indonesia.

“Jadi pemerintah Inggris senantiasa menggarisbawahi dan menekankan bahwa mendukung NKRI, mendukung kebijakan otonomi khusus di Papua,” katanya.

Pada saat yang bersamaan, katanya, pemerintah Indonesia terus memberikan informasi kepada negara-negara sahabat tentang kebijakan Indonesia.

Berdasar Antara di Jayapura, Selasa, ribuan warga di bawah pimpinan Ketua KNPB Mako Tabuni itu, membawa spanduk dan poster berukuran besar, yang antara lain bertuliskan “Dukung ILWP” dan “Minta Referendum”.

Akibat rencana aksi massa itu, sebagian besar pertokoan di wilayah Abepura, Jayapura, memilih tutup untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Aparat kepolisian tampak berjaga-jaga dengan atribut antihuru-hara.

Aksi tersebut membuat arus lalu lintas macet, terutama di jalan raya Abepura-Sentani yang menghubungkan Bandara Sentani.

Hingga tengah hari, massa masih berkumpul untuk menunggu rekan-rekannya yang akan datang dari Sentani, Kabupaten
Jayapura, dan Kabupaten Keerom. [Ant/L-9]

http://www.suarapembaruan.com/home/marty-pemerintah-inggris-tak-mendukung-gerakan-papua/9729

August 2, 2011 0

Kehadiran Indonesia di West Papua Menghambat Kemajuan di Wilayah Kami

Salah seorang pembicara pada konferensi konferensi “Jalan Menuju Kemerdekaan” diselenggarakan di Oxford, Inggris mengatakan West Papuau menjadi hambatan untuk hubungan baik di antara negara-bangsa dan kemajuan di wilayah kami.

Powes Parkop, Guberunur DKI Port Moresby, telah datang ke konferensi di Oxford University.

Penyelenggara konferensi dimaksud menyatakan kasus yang paling kuat sekarang ini ialah hak asasi orang Papua di Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Mr. Parkop menyatakan isu-isu keamaann dan HAM di West Papua faktor yang mengacaukan keamanan di wilayah sekitarnya.

Dikatakannya, kalau tidak begitu, wilayah ini pasti penuh damai dan makmur.

“West Papua menjadi hambatan terhadap potensi ini. Untuk saya, sebagai pemimpin nasional PNG, ini yang saya mau sampaikan kepada pihak Indonesia, bahwa, anda genggam West Papua, itu yang menyebabkan kami tidak bisa maju secara ekonomi kalau tidak kami bisa menjadi pusat perekonomian dunia dan wilayah ini menjadi rawan terhadap keamanan.”

Powes Parkop
http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=62143
News Content © Radio New Zealand International
PO Box 123, Wellington, New Zealand

August 1, 2011 0

KTT ILWP Jangan Dipolitisir !

JAYAPURA—Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) k-1 International Lawyer for West Papua (ILWP) di Oxford, London, Inggris pada tanggal 2 Agustus 2011 mendatang , ditanggapi dingin Ketua Umum Badan Otorita Adat Sentani Franzalbert Joku.

Ketika dimintai tanggapannya via ponsel semalam menegaskan, ILWP tak mempunyai hak untuk mengatasnamakan rakyat Papua.

Pasalnya, KTT ILWP sengaja dipolitisir dan dibesar besarkan itu sebenarnya didesain untuk membesarkan perjuangan Benny Wenda di Inggris. Karena tanpa komoditas politik seperti Benny Wenda, maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu sulit menghidupkan dirinya secara finansial dan akan mati.

“Jadi pengaruh KTT ILWP yang digembor-gemborkan masyarakat dan media massa di Papua sebenarnya sebatas itu,” tukasnya.

Sementara Anggota Komisi A DPR Papua yang membidangi masalah politik Ignasius W Mimin Amd IP yang dihubungi terpisah terkait KTT ILWP menegaskan, pemerintah seharusnya mengambil langkah penyelesian dan tak perlu menggap remeh permasalahan ini. Pasalnya, kegiatan ini juga antara lain dipicu kegagalan UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana 11 rekomendasi saat digelar Musyawarah Besar Majelis Rakyat Papua (MRP) beberapa waktu lalu.

Apabila pemerintah Indonesia menghargai UU Otonomi Khuus yang mereka buat tak mungkin terjadi kesimpang siuran seperti ini. Semua roh dari UU Otonomi Khusus sudah tak ada lagi. Apalagi kini terjadu dualisme MRP Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Seluruh negara negara penyandang dana Otonomi Khusus mereka marah,” ungkapnya.

Sebagaimana diwartakan koran ini, Duta Besar Indonesia untuk Kerajaaan Inggris Yuri Thamrin menegaskan, KTT ILWP sebagai salah satu upaya pencitraan kepada masyarakat internasional seakan akan ada dukangan dari pemerintah Inggris serta untuk menyudutkan Indonesia di dunia internasional.

Padahal, ujarnya, Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam pernyataan pada 19 Juli 2011 lalu bahwa Inggris sangat mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasalnya, Inggris adalah negara yang menganut sistim demokrasi sehingga kegiatan seperti itu bisa terlaksana. Tapi gaungnya tidaklah besar.

“Untuk itu masyararakat di Papua tak perlu terprovokasi dengan rencana kegiatan tersebut,” katanya.

Sementara itu, untuk mendukung pelaksanaan konferensi Oxford pada 2 Agustus mendatang di Inggris. Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Biak Numfor, akan menggelar aksi damai dan orasi terkait aspirasi orang Papua yang menghendaki kemerdekaan penuh rakyat Papua Barat. Kegiatan tersebut akan diawali dengan menggelar sidang parlemen daerah pada 1 Agustus, sedangkan puncaknya pada 2 Agustus digelar aksi damai dan orasi yang diawali dengan ibadah syukur di Aidoram atau kantor dewan adat KBS Sorido. Waktu kegiatan akan berlangsung sejak pagi hingga selesai.

Sekjen KNPB setempat Edy Hanasbey saat melakukan jumpa pers Jumat (29/7) dengan sejumlah wartawan mengatakan, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah aksi damai dan tetap akan dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, orasi yang diangkat tentang referendum sebagai isu terbaik yang akan disampaikan. “Intinya kami akan menyampaikan referendum yang menjadi keinginan rakyat Papua untuk merdeka, sekali lagi kami inginkan kemerdekaan bukan dialog Papua-Jakarta itu,” ujarnya.

Dalam kegiatan yang telah direncakan KNPB dengan dukungan Parlemen Rakyat Daerah (PRD) dan TPN/OPM di wilayah Biak, pihaknya juga telah menghimbau pada saat menggelar aksi tidak diperkenankan untuk menggunakan atribut bintang kejora, apalagi menaikan bendera bintang kejora. “Kami sudah himbau agar yang ada hanya ibadah syukur, aksi damai dan orasi, tidak harus menaikan bendera bintang kejora dan tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Kegiatan juga akan melibatkan semua masyarakat dari kampung-kampung, sedangkan sumber dana berasal dari swadaya masyarakat Papua,” katanya.

Lebih lanjut kata Hanasbey, referendum adalah tawaran terakhir bagi rakyat Papua sebab secara hukum rakyat Papua tidak mengakui adanya Pepera yang cacad hukum itu. Sikap KNPB sendiri sangat optimis bahwa konferensi Oxford tidak akan gagal, dan akan mendapatkan hasil yang diharapkan rakyat Papua. “Kami pilih merdeka, bukan dialog Papua-Jakarta, tidak ada pilihan lain dan KNPB berjuang untuk merdeka,” tegasnya.

Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Biak, Harry Ronsumbre mengatakan, kegiatan syukuran untuk memberikan dukungan kepada konferensi Oxford merupakan kesepakatan rakyat Papua. Dan serentak akan dilakukan diseluruh tanah Papua. “Intinya ini merupakan perjuangan lewat dukungan rakyat, dan jelas menolak keabsahan Pepera yang sedang dibahas dalam tingkat internasional. Dan referendum atau penentuan nasib sendiri wajib dihormati, dan merupakan kehendak rakyat Papua,” ujarnya.

Sementara anggota TPN/OPM berpangkat Letnan Jenderal, Mikha Awom mengatakan, yang pertama yaitu mengucap syukur melalui doa syukuran bersama atas keberhasilan ditingkat internasional. Sedikitnya pihak TPN/OPM di wilayah ini mengharapkan agar apa yang dibicarakan ditingkat konferensi internasional itulah yang pihaknya ikuti. “Kami TPN/OPM hanya bisa mengucap syukur lewat aksi tanggal 2 Agustus nanti. Kami juga telah ditekan dunia internasional untuk tidak menaikan bintang fajar,” ujarnya.

Disinggung tentang dukungan terhadap Dewan Adat Byak (DAB) sendiri, kata Mikha Awom selama ini pihaknya melihat sejak awal ada perjuangan murni, tetapi lama kelamaan pihaknya merasa hanya dijadikan sebagai obyek politik. “Kami tidak mau jadi obyek politik saja, intinya sekarang secara tegas kami berjuang bersama KNPB dan PRD agar proses Pepera 1969 yang secara hukum telah cacad itu harus dikembalikan,” tegasnya.(mdc/pin/don/l03)

Jumat, 29 Juli 2011 16:35
http://bintangpapua.com/headline/13111-ktt-ilwp-jangan-dipolitisir-

July 29, 2011 6

KTT ILWP Hanya Pencitraan

JAYAPURA – Adanya rencana kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-1 International Lawyer for West Papua (ILWP) tanggal 2 Agustus di London, Inggris, sudah diketahui oleh pihak Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Inggris. KTT tersebut dikatakan sebagai sebuah seminar bertajuk Free West Papua Champion yang diselenggarakan ILWP.

Tentang apa dan bagaimana pelaksanaan KTT tersebut menurut pandangan dan pendapat dari Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Yuri Thamrin, bahwa pelaksanaan KTT tersebut adalah hal biasa, sehingga masyarakat di Papua tidak perlu terprovokasi dengan rencana kegiatan tersebut.

“Di sini (Inggris) adalah negara yang menganut system demokrasi, sehingga kegiatan seperti itu bisa terlaksana. Dan itu bisa, yang saya kira gaungnya tidaklah besar,” ungkapnya dalam wawancara exlusif dengan Bintang Papua pukul 23.45 semalam dari London, Inggris. Sebelum wawancara dilakukan dengan Kedubes, Yuri Thamrin, Bintang Papua sebelumnya dihubungi oleh Herry Sudradjat selaku Kepala Fungsi Pensosbud KBRI London. “Pak Dubes, Yuri bersedia diwawancarai terkait konferensi West Papua dioxford, kami ingin melakukan pengaturan untuk itu mohon kiranya kesediaan bapak untuk waktu wawancara tersebut, perbedaan waktu Ingris- Jayapura 8 jam, Jayapura lebih dulu,” jelasnya dalam SMS kepada Pimpinan redaksi harian Bintang Papua. Setelah waktu kami atur akhirnya wawancara jarak jauh Jayapura-Inggris pun dilakukan sekitar pukul 23.45’ WIT.

Menurut Yuri Thamrin, KTT atau seminar tersebut, sebagai upaya menyudutkan Indonesia di dunia internasional. “Jadi dari KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) ingin menyampaikan bahwa itu sebagai upaya pencitraan ke dunia internasional , sehingga seolah-olah ada dukungan dari Inggris. Dan saya tegaskan, sampai saat ini Pemerintah Inggris sebagaimana diungkapkan Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan juga salah satu menteri di Inggris bernama Lord M Brown dalam pernyataannya pada 19 Juli 2011 lalu, bahwa Inggris sangat mendukung keutuhan NKRI saat ini,” tandasnya lagi.

NKRI yang dimaksud, menurutnya adalah seluruh wilayah bekas Jajahan Belanda. “Mengenai self determination (penentuan pendapat rakyat), musti dilihat sebagai sebuah penentuan nasib sendiri, yang buat Negara Indonesia telah dilakukan pada Tahun 45, dan itu berlaku hanya satu kali,” lanjutnya.

Diterangkan, bahwa penentuan nasib sendiri dalam arti untuk membentuk sebuah Negara, sesuai hukum internasional tidak boleh dilakukan dalam sebuah Negara yang sudah jadi, sebagaimana di Indonesia saat ini. “Saya tegaskan sekali lagi, bahwa masyarakat di Papua jangan mudah terprofokasi dengan penyelenggaraan acara itu. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diakui oleh dunia internasional, adalah wilayah bekas jajahan Belanda,” tandasnya lagi.

Dilanjutkan, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 itu sudah final dan diakui secara hukum internasional. “Kalau itu tidak diakui, ada wilayah yang penentuan pendapat rakyatnya tidak menggunakan perwakilan dari rakyat, yaitu wilayah Sabah dan Serawak yang kini jadi satu Negara Malaysia. Itu hanya melalui beberapa orang saja untuk menentukan, sehingga menjadi sebuah Negara merdeka,” kisahnya.

Sehingga ditegaskan sekali lagi, bahwa proses penentuan pendapat rakyat di Papua pada 1969, lebih baik, lebih legal dan lebih bermartabat. “Sehingga saya himbau agar masyarakat tidak perlu resah atau menanggapi secara berlebihan,” harapnya.

Tentang seminar oleh ILWP sendiri, menurut Yuri, hanya diikuti oleh orang-orang yang punya ideology tertentu yang sama. “Pembicaranya juga itu-itu saja. Dalam pertemuan itu orang yang berpandangan lain tidak boleh masuk,” jelasnya tanpa menjelaskan pandangan yang bagaimana.(aj/don/l03)

Kamis, 28 Juli 2011 17:37
http://bintangpapua.com/headline/13062-ktt-ilwp-hanya-pencitraan

July 28, 2011 8

Konferensi ILWP Hanya Romantisme Sejarah?

JAYAPURA –Adanya informasi terkait rencana International Lawyer For West Papua (ILWP), yang berencana menggelar Konferensi Tingkat Tingi (KTT) ke-I di London, ditanggapi beragam. Ada pihak yang menilai konferensi ini tidak punya dampak positif bagi penyelesaian masalah Papua, namun sebaliknya ada pihak yang menaruh banyak harapan bahwa konferensi ini bernilai positif bagi penyelesaian konflik-konflik di Papua. Seperti hari Rabu (27/7) kemarin, tiga organisasi mengeluarkan statemennya mengenai rencana yang diinformasikan akan dilaksanakan di London, Inggris, 2 Agustus 2011.

Pertama adalah Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (DPP LPNR-PB), yang menyatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh para pengacara dari berbagai Negara tersebut hanya romantisme sejarah. “Kami menganggap apa yang akan dilakukan oleh para pengacara di Inggris pada tanggal 2 Agustus 2011 merupakan hal biasa yang tidak ada dampak positif bagi pembebasan secara total rakyat Papua,” ungkap Ketua Umum DPP LPNR-PB, Arkilaus Baho saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Rabu (27/7).

Dikatakan, ia lebih cenderung pada digelarnya perundingan antara Pemerintah RI dengan TPN/OPM, sebagaimana pernah terjadi perundingan antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) beberapa waktu lalu. “Saya di sini adalah utusan dari Dr Farid Husein sebagai otak terlaksananya perundingan antara Pemerintah RI dengan GAM,” ungkapnya.

Dengan tegas ia memastikan bahwa kelompok TPN maupun Pemerintah RI telah bersedia untuk mengadakan pembicaraan dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Perundingan itu bisa digelar tahun 2011 ini juga,” tandasnya.

Sementara itu, komentar berbeda muncul dari Usama Usman Jogobi yang menggelar jumpa pers di Asrama Nayak, Abepura. Dengan didampingi sejumlah rekannya, Usama yang mengaku sebagai Koordinator SDHRP (Solidaritas Demokrasi dan HAM Rakyat Papua), bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan Konferensi ILWP tersebut. “Kami sangat mendukung. Itu agenda bangsa,” tandasnya.

Ia juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua untuk turut mendukung KTT tersebut. “Apa yag menjadi keputusan dalam Konferensi ILWP nanti diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Papua,” harapnya.

Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni, dalam jumpa pers terpisah di Prima Garden Abepura, juga mengungkapkan dukungannya. Dan untuk menyambutnya, ia merencanakan mengadakan aksi demo damai ke Kantor DPR Papua pada 2 Agustus tersebut. “Surat tanda terima pemberitahuan dari kepolisian sudah saya terima, jadi demo nanti saya pastikan aman,” ungkapnya.(aj/don/l03)
Rabu, 27 Juli 2011 19:15
http://www.bintangpapua.com/headline/13040-konferensi-ilwp-hanya-romantisme-sejarah

July 27, 2011 1

AS Percaya “Dialog Terbuka” Papua – Indonesia Akan Dukung Pembangunan

JUBI — Sekretaris Negara AS Hillary Rodham Clinton, dalam sesi konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa pada pertemuan Komisi Bersama antara kedua negara di Nusa Dua, Bali, Indonesia, Minggu 24 Juli, 2011 mengatakan Amerika Serikat mendukung “dialog terbuka” antara pemerintah Indonesia dan wakil-wakil Papua untuk mengatasi keluhan daerah.

“Sehubungan dengan Papua, Amerika Serikat mendukung keutuhan wilayah Indonesia, yang meliputi Papua dan Papua Barat. Kami, tentu saja, percaya pada dialog terbuka antara wakil-wakil Papua dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi keluhan dan mendukung pembangunan.” ujar Hillary dalam konferensi pers tersebut.

Hillary juga memberikan apresiasi terhadap upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah Papua selama ini.

“Seperti Menteri Luar Negeri katakan, ini adalah masalah bagi Pemerintah Indonesia, dan mereka menangani hal itu. Dan kita berharap untuk melihat implementasi penuh dari undang-undang otonomi khusus bagi Papua, yang merupakan komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk mengatasi banyak masalah yang telah diungkapkan.” kata Hillary sebagai ungkapan apresiasinya.

Dalam kesempatan tersebut, terkait dugaan adanya tindakan represif aparat keamanan terhadap Orang Asli Papua, Menlu Indonesia, Marty Natalegawa mengatakan keprihatinan tentang hak asasi manusia sedang ditangani oleh pemerintah Jakarta dan “tidak melibatkan pihak eksternal” untuk menyelesaikan masalah tersebut. (J/01)
Tuesday, 26 July 2011 11:30
http://tabloidjubi.com/daily-news/seputar-tanah-papua/13353-as-percaya-qdialog-terbukaq-papua-indonesia-akan-dukung-pembangunan.html

July 26, 2011 1

Putra-putri Papua Diberikan Kesempatan Belajar di New Zealand

JAYAPURA [PAPOS] – Selama sepekan ini DPRP dua kali kedatangan tamu istimewa dari Negara sahabat Indonesia, diantaranya dari Negara Papua New Guinea dan duta besar untuk Negara Indonesia, Jumat [19/11] datang berkunjung ke DPRP. Duta besar New Zealand ini diterima langsung oleh wakil ketua DPRP, Yunus Wonda didampingi Kabag Humas DPRP.

Wakil ketua DPRP, Yunus Wonda kepada wartawan usai pertemuan mengatakan dalam pertemuan tersebut berbagai hal dibicarakan, salah satunya program pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Dimana pada saat itu duta besar New Zealand, David Taylor didampingi Dr. James Waite dan salah staf kedutaan mengatakan keseriusan dari Negara New Zealand untuk memberikan beasiswa kepada putra-putri Papua.

Tidak tanggung-tanggung sebagai bentuk keseriusannya, pemerintah New Zealand menyiapkan anggaran beasiswa bagi anak-anak Papua sebesar 70 juta U$ pertahun. Bahkan David meminta mulai bulan Januari putra-putri Papua sudah bisa belajar di New Zealand. Namun tentunya kata Yunus, putra-putri Papua yang ingin belajar di Negara New Zealand salah satu persyaratannya adalah bahasa Inggris harus baik. ‘’Sebelum anak-anak Papua berangkat ke New Zealand, mereka terlebih dahulu dilatih selama 6 bulan di Jakarta,’’ paparnya.

Menurut legislator partai Demokrat ini, program ini diprioritaskan bagi anak-anak Papua yang ingin menuntut ilmu di New Zealand, mulai dari jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Program beasiswa ini berlaku bagi Negara-negara Pasifik. Animo Negara-negara pasifik untuk menuntut ilmu di New Zealand cukup tinggi. Oleh karena Papua termasuk diwilayah Pasifik, maka pemerintah New Zealand memberikan prioritas bagi anak-anak Papua belajar disana. ‘’Mereka tidak membatasi anak-anak Papua yang belajar di New Zealnd, justru mereka memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi putra-putri Papua belajar di New Zealand,’’ ujarnya.

Kesempatan emas ini menurut Yunus perlu disambut baik oleh pemerintah provinsi Papua. Untuk itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga harus segera mengambil langkah-langkah dengan menyiapkan putra-putri terbaik Papua untuk belajar ke New Zealand. ‘’Semakin banyak anak-anak Papua belajar di Luar Negeri, maka semakin bagus dalam peningkatan Sumber Daya Manusia Papua kedepan,’’ katanya.

Pada kesempatan itu pula menurut pria kelahiran Pegunungan ini kepada Dubes New Zealand menyampaikan untuk memberikan kemudahan-kemuadahan bagi anak-anak Papua yakni bebas visa sehingga anak-anak Papua yang ingin belajar di New Zealand. ‘’Saya tadi sampaikan juga kepada dubes New Zealand kalau bisa bagi para putra-putri Papua yang akan belajar nanti di Negara mereka diberikan kemudahan dengan memberlakukan bebas visa. Hal inipun ditanggapai secara positif oleh Dubes New Zealand. Bahkan ia berjanji hasil pertemuan Dubes dengan DPRP akan disampaika kepemerintahan di New Zealand. [bela]

Written by Bela/Papos
Saturday, 20 November 2010 00:00

November 22, 2010 0

Sambut Obama: Demo Freeport Serentak Di Tiga Kota

Uyung Sy – PME Indonesia

JAKARTA – Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (LPNR-PB), melakukan aksi demo tutup PT Freeport (PTFI), secara serentak di 3 Kota, Jakarta depan Plaza 89 kantor PTFI, Surabaya Pangasari PTFI dan areal PT Freeport Timika.

Dalam aksi di depan kantor PTFI Jakarta masa aksi memaksa masuk ke halaman gedung namun dihalangi oleh aparat yang telah berjaga sebelumnya. Masa sempat melakukan aksi pemblokiran jalan selama 30 menit yang menimbulkan kemacetan panjang di ruas Jl. Rasuna Said, Kuningan.

Koordinator aksi Rinto Kogoya saat ditemui PME , menyatakan aksi mereka kali ini untuk menegaskan bahwa kehadiran Freeport tidak memberikan manfaat bagi Rakyat Papua, serta menimbulkan pelanggaran HAM, kekerasan dan kerusakan lingkungan.

“Kami menutut Freeport ditutup, mereka bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan, kejahatan dan lingkungan,” papar Rinto, Jakarta, Selasa (10/11).

Sementara Ketua LPNR-PB, Arkilaus Arnesius Baho, menyerukan semua elemen masyarakat Papua untuk bersatu melakukan tutup Freeport serta meminta tanggung jawab Freeport atas kejahatan kemanusiaan dan kejahatan lingkungan di Papua.

“Aksi demo serentak di 3 kota ini sebagai kado sambutan kedatangan Obama ke Indonesia, selain kami menyerukan tutup Freeport dan menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM secara menyeluruh dan tuntas, kami juga menyerukan penghentian kerjasama bilateral dibidang militer antara Indonesia dengan Amerika,” tegas Arki.

Dari informasi yang kami peroleh, dini hari tadi terjadi perusakan di bangunan dan mobil di HRD PTFI di Tembagapura.

http://pme-indonesia.com/news/?catId=5&newsId=2961

November 9, 2010 0