Kelompok Pemerhati HAM di AS Mendesak Perhatian Berarti bagi West Papua

Contact: Ed McWilliams, WPAT, +1-575-648-2078
John M. Miller, ETAN, +1-718-596-7668

[Terjemahan SPMNews] – Pada 27 April 2009, Dua Organisasi yang manaruh perhatian kepada kondisi HAM di West Papua mendesak pemerintah A.S. untuk “menerapkan tekanan yang berarti bagi pemerintah Indonesia dan angkatan keamananannya… untuk menyoroti keprihatinan dan penderitaan yang lama di sana.”

The West Papua Advocacy Team (WPAT) dan the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) called menyerukan kepada pendekatan Pemerintahan Obama sebagai “hardly fresh.”

Dalam kesaksian di depan Kongres minggu lalu, Menlu Hillary Rodham Clinton diminta mendukung West Papua “dalam upayanya untuk memperoleh tingkat otonomi di dalam NKRI.”

Tekanan semestinya diletakkan pada mengkondisikan “bantuan kepada militer, Brimob dan agen intelijen Indonesia agar ada reformasi yang sebenarnya terjadi, dalam menghargai HAM dan menunjukkan sikap menghormati terhadap orang West Papua.”

“Kegagalan pemerintah A.S. memikirkan dan bertindak serius terhadap West Papua, sebelum Pemilu Juli ini, akan berakibat keterpurukan kondisi HAM dan kekerasan komunal,” kata Ed McWilliams, seorang pensiunan diplomat dan Jubir WPAT.

“Orang Papua sudah berulangkali menolak ‘Otonomi Khusus’ dan… telah menuntut diadakan sebuah dialog yang difasilitasi secara internasional dengan pemerintah pusat untuk mengatasi isu-isu kunci, termasuk demiliterisas West Papua, mengakhiri initimidasi, pembebasan tahanan TAPOL/NAPOL, dan hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata kelompok dimaksud.

Pernyataan selengkapnya dalam versi Inggris dapat diaksed di http://etan.org/news/2009/04papua2.htm

Peluncuran ILWP di Amerika Selatan

Sejak peluncuran pertama ‘International Lawyers for West Papua’ (www.ilwp.org) beberapa waktu lalu, kini giliran South America, dengan satu seri pertemuan dan tempat talks & shows yang akan dimulai sejak 5 April 2009 (besok).

Sejumlah pengacara internasional yang terkenal bergabung untuk peristiwa ini dan akan membentangkan kerangka perjuangan Gugatan Hukum untuk Kasus Perjuangan bangsa Papua untuk penentuan nasib sendiri.

Ini juga merupakan dukungan terhadap berbagai demonstrasi dan penangkapan yang terjadi di Pegunungan West Papua dan di ibukota Port Numbay saat ini sebagai dampak dari peluncuran IPWP dan disusul ILWP.
Demikian sekilas info

Isu Papua dan Diplomasi Indonesia

DEMO : Massa IPWP di depan Ekspo waena pada 16 Oktober 2008 lalu
DEMO : Massa IPWP di depan Ekspo waena pada 16 Oktober 2008 lalu

Gubernur Bangka Belitung (Babel) H. Eko Maulana Ali menilai, upaya mengatasi permasalahan Papua di forum nasional dan internasional menjadi taggung jawab bersama, demi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedamaian masyarakat di provinsi itu.

UNGKAPAN itu disampaikan dalam Seminar Pengembangan Upaya Peningkatan Diplomasi Indonesia Menangani Isu Papua di Luar Negeri, seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12) malam “Isu Papua harus dihadapi serius dalam kancah diplomasi internasional, meskipun intregitas Papua sudah final sebagai bagian wilayah NKRI, sesuai hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969,”ujarnya.

Menurut dia, semua elemen bangsa harus memiliki tanggung jawab bersama dalam mencarikan solusi menyeluruh menyelesaikan masalah Papua, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut atau pemecahannya hanya diserahkan hanya kepada masyarakat Papua atau pemerintah pusat.

“Dimensi permasalahan Papua bersifat Intermestik karena di dalamnya mencakup elemen-elemen isu domestik dan internasional, sehingga kekuatan bersama yang merupakan gabungan elemen-elemen bangsa akan sangat menentukan arah keberhasilan mencarikan solusi terbaik bagi masalah Papua.” ujarnya.

Gubernur menilai permasalahan Papua lebih bernuansa ekonomi ketimbang politik, meski akhirnya juga menyentuh wilayah-wilayah HAM namun pada dasarnya akar permasalahannya lebih bernuansa ekonomi.

“Kendati pemerintah sudah memberlakukan Undang-undang Otonomi khusus Nomor 21 tahun 2001 untuk menyelesaikan masalah Papua, namun gerakan separatis prokemerdekaan yang berasosiasi dengan LSM negara tertentu terus bermanuver mendiskreditkan kesungguhan pemerintah menyelesaikan masalah Papua,” ujarnya.

Menurut dia, berbagai isu yang mencuat di permukaan akhir-akhir ini seperti pembentukan kaukus Papua Barat yaitu ‘Interntional Parliamentarians For West Papua’ di London Inggris beberapa waktu lalu kiranya menjadi pelajaran berharga.

Seorang peserta seminar asal Papua Frans Albert Joku mengatakan, setelah Papua berintegrasi sejak 40 tahun lebih ke dalam wilayah NKRI masih saja bergejolak.

“Berarti di sini ada sesuatu yang tidak beres dan harus digali dan dikaji akar permasalahannya untuk dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama oleh bangsa sendiri, termasuk menjawab isu-isu yang mendiskreditkan Indonesia di forum internasional,” ujarnya.

Gerakan Separatis Papua ‘Free West Papua Campaign (FWPC)’ aktif menggalang kekuatan internasional di Inggris yang dipimpin oleh Benny Wenda dan Richard Samuelson.

“Organisasi ini secara aktif terus menerus melakukan kampanye untuk kemerdekaan Papua dengan memanipulasi kenyataan untuk mempengaruhi opini internasional guna meraih dukungan bagi perjuangannya memisahkan Papua dari NKRI,” ujarnya.. Menurut dia, kondisi masyarakat Papua sekarang ini dibanding 15 tahun lalu sudah mulai membaik, terlebih lagi sejak era reformasi muncul dan harkat martabat masyarakat dilindungi terbebas dari ketakutan dan juga diskriminasi.

Meskipun otonomi khusus telah diberikan dengan berbagai bantuan dana yang cukup besar dari pemerintah Pusat tetapi belum bisa menjawab semua terkait angka kemiskinan yang cukup tinggi.

Kondisi lainya yang memprihatikan, menurut dia, adalah dari minimnya tingkat pelayanan kesehatan,akses pendidikan juga masih terbatas dan hal penting lainnya yang menyakut kepentingan umum.” Ungkap Frans Albert Joku.

“Dalam hal ini yang perlu dibenahai adalah sistem pemerintahan di Papua yang harus disesuaikan dengan nafas Undang-undang Otonomi khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Papua,” demikian Albert Joku.(ant)

Sementara itu, Direktur Eropa Barat Departemen Luar Negeri, Dewa Made Juniarta Sastrawan, yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam seminar ini mengemukakan, manuver gerakan separatis Papua di Inggris yang disponsori ‘Free West Papua Campaign’ atau (FWPC) merupakan ancaman terbesar bagi integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Gerakan separatis FWPC aktif berkampanye dan menggalang kekuatan internasional bagi kemerdekaan Papua dengan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia ,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dinamika masalah Papua di Inggris selama tiga tahun terakhir makin membahayakan. Kampanye negatif yang diotaki ‘Free West Papua Campaign (FWPC) bukan hanya di Inggris, tetapi sudah meluas hingga ke negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda.

“Tema sentral kampanye FWPC yang dipimpin oleh Richard Samuaelson dan Benny Wenda adalah masalah pembebasan Yusak Pakage dan Filipe Karma yang dipenjarakan terkait pengibaran bendera separatis Bintang Kejora .” jelasnya.

FWPC secara rutin mengadakan kampanye menggunakan musik Tifa dan lagu-lagu Papua yang disiarkan radio BBC London dan kampanye di berbagai tempat lainnya terutama di wilayah ‘Oxfrodshire’.

Tujuan dari gerakan separatis Papua di luar negeri adalah untuk memperoleh dukungan politik dari negara setempat yang kemudian di arahkan ke dunia internasional, guna mencapai tujuannya memisahkan Papua dari NKRI atau penetuan nasib sendiri (Self Determination) untuk memancing respon PBB.

Isu tambahan yang mereka angkat adalah masalah HAM dan situasi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Papua. Isu HAM yang selalu mereka angkat antara lain tertembaknya Opinus Tabuni di Wamena 9 Agustus 2008.

Masalah lain yang diangkat adalah penyiksaan terhadap Ferdinand Pakage di Lembaga Pemasyarakatan Abepura 24 Septerber 2008 serta penangkapan terhadap Buchtar Tabuni 3 Desember 2008.

Masalah sosial ekonomi juga selalu dikaitkan dengan kegagalan kebijakan otonomi khusus seperti penyakit kolera dan HIV/AIDS, pedidikan dan lingkungan hidup juga mereka sorot sebagai ketidak adilan yang dialami oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Papua.

Richard samuelson sangat aktif mengirim email kepada anggota parlemen Inggris, pejabat kementerian dan tokoh masyarakat yang ditembuskan kepada para pejabat KBRI London.

Menurut Made, kampanye yang dilakukan Richard samuelson hingga pertengahan tahun 2008 belum mendapatkan simpati sesuai harapannya namun harus tetap diwaspadai.

FWPC juga memanfaatkan All Party Parliamentary Group on West Papua (APPG-WP) adalah suatu lembaga formal dalam parlemen Inggris untuk menampung para anggota parlemen dan House Of Lord UK yang tertarik untuk mengetahui dan membahas berbagai perkembangan Papua.

Dalam hal ini disarankan kepada masyarakat dan pemerinta Indonesia untuk selalu mewaspadai dan mencermati kampanye FWPC terhadap perkembangan di wilayah Papua,” demikian Made. (**)

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 12 Desember 2008
http://papuapos.com

Mantan Menlu Inggris Menandatangani Deklarasi Papua Barat

Deklarasi Papua Barat (West Papua Declaration) yang disiapkan Free West Papua Campaign, London, Inggris menuntut sebuah pengulangan Penentuan Pendapat Rakyat berdasarkan prinsip-prinsip HAM dan Demokrasi universal telah ditandantangani oleh Mantan Menlu Inggris Rt Hon. John Battle M.P. yang pada tahun 2000 memberikan sebuah pidato yang cukup jelas untuk sikap negeri itu terhadap kondisi HAM di Papua Barat.

Info selengkapnya dalam versi Inggris di http://freewestpapua.org, http://infopapua.org dan http://www.westpapua.net

Politik Papua Merdeka dan Dukungan Internasional

Catatan untuk Perkembangan Diplomasi di Inggris Raya

Dalam memainkan politik dan diplomasi antarbangsa, kita patut berpatokan kepada peri kehidupan manusia dalam ruang-lingkung terkecil, yakni antara Anda, anggota keluarga, tetangga, kerabat-keluarga dekat,. semarga dan sesuku. Hal itu sangat mendasar karena pada dasarnya urusan politik dan diplomasi yang terjadi kehidupan manusia tetap sama, dengan prinsip dan nuansa yang sama, dengan tujuan dan kepentingan yang sama. Yang berbeda hanyalah ruang-lingkup, strategi dan manusia yang bermain di dalamnya.

Hukum Alam
Kita umpamakan dari contoh kasus kecil untuk melihat kasus perjuangan Papua Merdeka. Bilamana seseorang atau Anda sendiri tertimpa masalah, dan Anda membutuhkan bantuan dari pihak lain, maka tentu saja secara otomatis siapapun dia, tanpa pandang asal-usul, suku, agama, wilayah geografis tempat tinggal kita, semua makhluk, manusia maupun hewan serta makhluk lain, tentu akan mengharapkan pertolongan pertama dan terakhir dari anggota kelurganya sendiri. Kebutuhan dan pemenuhan atas kebutuhan itu terjadi secara alamiah, tidak dapat digantikan oleh apapun dan siapapun juga.

Kita lihat contoh hukum alam ini dalam kehidupan makhluk selain manusia. Seekor ayam yang diserang akan dibela mati-matian oleh induknya di saat awal sampai akhirnya . Seekor anjing yang diserang akan dibela mati-matian oleh teman-teman dan induknya.

Setelah pertolongan pertama itu, akan datang pertolongan dari tetangga dan kerabat. Pertolongan dari tetangga dan kerabat itupun akan datang dengan syarat misalnya bilamana serangan dari pihak lain itu menyebar ke ruang lingkup geografis yang lebih luas sampai ke tempat ayam/anjing lain atau bila persoalan itu berlangsung agak lama sehingga diketahui oleh tetangga dan kerabat yang bersangkutan. Kalau tidak maka tidak akan diketahui atau kalaupun diketahui dan pertolongan-pun tidak akan ada karena persoalan itu berakhir cepat atau juga karena terkurung dalam ruang-lingkup sendiri. Makanya kita kenal polisi dan tentara Indonesia selalu melokalisir dan mengurung masalah agar tidak meluas dan tidak menyebar serta tidak berkepanjangan..

Dari contoh kecil ini, bangsa Papua sudah tahu siapakah induk dari ayam itu, dan siapa kerabat dan tetangga itu.

Pada saat ayam itu diserang dan ketika induknya berteriak dan melawan, ayam-ayam lain-pun akan berteriak pertanda ada bahaya. Akan tetapi, ayam-ayam lain itu tidak akan langsung datang dan memberikan bantuan. Mereka hanya sebatas berteriak sebagai pertanda ada bahaya. Sampai-sampai segenap kampungpun bisa kedengaran teriakan ayam pertanya bahaya. Demikian pula anjing yang diserang tadi, segenap kampung dan bahkan kampung tetanggapun akan menggonggong. Tempat-tempat orang banyak memelihara anjing seperti Hong Kong dan sejumlah negara bagian di Barat akan kedengaran gonggongan anjing seantero negara gara-gara hanya satu anjing tertimpa masalah dan menggonggong.
***

Pertandingan Indonesia vs. Papua Barat
Bila kita kaitkan perjuangan ini dengan sebuah pertandingan sepak bola, maka dalam permainan sepak bola ada dua kesebelasan yang bertanding, dan masing-masing kesebelasan dengan pelatih, menejer dan segala perlengkapan tim sepakbola . Satu tim minimal memiliki 11 pemain, tetapi kebanyakan membawa pemain pengganti sejumlah sama dengan pemain inti, ada juga setengah dari pemain inti.

Kalau ada sebuah pertandingan, maka tentu ada dua kesebelasan, ada wasit, ada hakim garis, ada lapangan sepak bola, ada petugas keamanan, ada inspektur pertandingan, dan segala perlengkapan lainnya. Perlu dicatat di sini, ada kelompok yang berada di luar darikedua kesebelasan tadi, tetapi yang biasanya sangat menentukan hasil sebuah pertandingan ialah ‘para penonton’ –kesebelasan si anu-mania.

Bagaimanapun juga, dalam pengalaman pertandingan sejauh ini, terutama di Indonesia dan di Papua Barat, faktor penonton sangat menentukan kemenangan sebuah kesebelasan. Lihat saja berapa kali Persipura dan Persiwa pernah kalah saat bermain di Lapangan Sepakbola Mandala Jayapura dan Lapangan Sepakbola Pendidikan Wamena. Hampir keseluruhan pertandingan dimenangkan, mereka memetik angka penuh. Padahal pemain, pelatih, official, menejer dan semua kelengkapan yang sama pula yang ke luar dari Wamena/Jayapura, selalu saja ada kemungkinan limapuluh persen kalah, seri atau menang. Tidak seratus 60% menang, jangankan 90%. Ada apa di balik penonton? Jelas sekali, faktor penonton sangatlah krusial dan menentukan hasil akhir tim yang masuk ke lapangan dan bertanding.

Kalau dicocokkan antara pertandingan ini dengan perjuangan Papua Merdeka sebagai pertandingan antara NKRI vs. Papua Barat, maka kita dapat menilai apakah sudah ada kelengkapan organisasi dan personel dalam kedua kesebelasan yang sedang bertanding, siapa-siapa yang dapat disebut sebagai pelatih, menejer, official, pemain inti, pemain cadangan, striker, pemain belakang, penjaga gawang, sampai kepada di mana lapangannya, siapa wasit dan hakim garisnya, dan akhirnya siapa penontonnya.

Setelah itu, kita dapat menggariskan peta politik perjuangan Papua Merdeka lewat kemajuan dan kemunduran yang sudah sedang dialami bangsa Papua sejak perjuangan ini dimulai dan mulai menempatkan masing-masing pihak sebagai apa saja: pelatih, pemain, penonton, dll. Jadi kita perlu tempatkan negara-negara yang ada di dunia ini, dalam kasus ini Parlemen dan negara Inggris dengan pertanyaan, “Apakah mereka kita tempatkan atau potensial untuk ditempatkan sebagai pemain, penonton, hakim garis, wasit, pelatih, official, pemain, atau apa?”
***

Pelajaran: Hukum Alam, Hukum Sejati, Hukum KEBENARAN
Kita lanjutkan dengan menggabungkan dua ilustrasi tadi. Ada aspek penyebaran masalah secara geografis penting untuk seekor ayam, dan aspek berteriak agar diketahui oleh anjing dan ayam lain merupakan tindakan yang penting dan menentukan sosialisasi sebuah masalah. Dengan kata lain, penonton begitu penting karena mereka dapat meneriakkan yel-yel yang dapat membangkitkan semangat dan menambah kekuatan para pemain untuk bermain secara gemilang. Akan tetapi sebelum itu kita perlu ingat dengan baik, siapa yang dapat memberikan pertolongan pertama? dan siapa yang memimpin atau mengerahkan para penonton untuk memeriakkan yel-yel dan dukungan kepada para pemain. Karena tanpa itu para penonton akan diam saja dan kalau pun berteriak tidak akan seirama, dan dengan demikian berpengaruh terhadap irama permainan di lapangan hijau.

Kita juga perlu usahakan agar para penonton hadir di lapangan pertandingan yang benar, jangan sampai pertandingannya di tempat lain, orang pergi nonton di lapangan lain. Apalagi kalau pertandingan itu tidak punya lapangan? Apalagi kalau tidak punya wasit dan hakim garis? Lebih parah lagi kalau pertandingan itu hanyalah sebuah nama, tidak ada pemain yang bertanding di lapangan hijau. Barangkali itu sebuah pertandingan di alam “mimpi.”

Inggris Raya sebagai sebuah negara barat yang tahu serta berpengalaman luas dan lama dalam menjajah dan memerdekaan wilayah dan bangsa jajahannya, negara yang memiliki wilayah persemakmuran terbesar di dunia, dan negara yang memiliki demokrasi paling tua serta menunjung tinggi nilai-nilai HAM sedunia memang memiliki peran penting dalam pertandingan ini. Akan tetapi, “Apakah ia kita tempatkan sebagi pemain, penonton, hakim garis, wasit atau penonton dalam layar TV di rumah?”

Posisi mereka ditentukan oleh, “Di mana pertandingan itu berlangsung? Atau “Lapangan pertandingan.” Kalau pertandingan Persipura vs. Persib Bandung berlangsung di Bandung, maka yang akan datang sebagai supporter Persipura paling-paling para mahasiswa Papua yang ada di Pulau Jawa dan lebih khusus yang berkuliah di Bandung dan sekitarnya. Demikian pula kalau pertandingan itu terjadi di Jawa Timur, maka orang Papua terdekatlah yang akan datang.

Maka kita perlu tanyakan, “Pertandingan NKRI – Papua Barat berlangsung di lapangan mana?” Pemain dan kesebelasan sudah jelas, tetapi lapangan pertandingan perlu kita tentukan. Setelah itu kita perlu ketahui siapa wasit dan siapa hakim garis sehingga pada saat terjadi pelanggaran, kita dapat mengeluhkan pelanggaran itu kepada mereka untuk memberikan ganjaran kepada para pelanggar aturan main dimaksud. Tanpa itu maka pertandingan akan berlangsung dengan hukum rimba, yang artinya bukanlah sebuah pertandingan, tetapi adalah sebuah perlawanan antara dua bangsa.

Penutup
Barangkali bangsa Papua perlu belajar dari seekor ayam dan anjing, agar supaya jangan sampai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya tidak membutakan dia sehingga lupa akan hukum alam yang sejati dan hakiki. Dari dasar hukum alam itulah, maka bangsa Papua memantapkan dirinya selama pertandingan ini berlangsung.

Perjuangan Papua Merdeka bukanlah sebuah perang antara manusia Indonesia dan manusia Papua, tetapi sebuah pertandingan yang bergengsi dan bermartabat, sebuah lomba antara TIPU MUSLIHAT vs. KEBENARAN.

Memang KEBENARAN tidak membutuhkan bantuan siapapun, karena ia selalu dan pasti menang, kapanpun, di manapun, dan bagaimanapun juga. Yang patut kita lakukan barangkali adalah meneriakkan perjuangan itu agar dikenal oleh sanak-saudara dan kerabat serta tetangga, agar perjuangan itu janganlah sampai begitu singkat dan bara api itu janganlah sampai dipadamkan, agar biarlah ia tetap membara, ia tetap berteriak dan menggonggong, agar ia dikenal sekalian umat manusia, bahwa di sini, di Papua Barat dan Indonesia, di Pasifik Selatan dan di Asia Tenggara ini, berlangsung sebuah pertandingan antara TIPU MUSLIHAT vs. KEBENARAN, yang patut disaksikan dan diberi sokongan. Kita perlu memberitahu lapangan pertandingan. Kita perlu mengenal siapa wasit dan hakim garisnya, agar kita jangan salah alamat dalam mengeluhkan pelanggaran yang terjadi dalam pertandingan ini. Kita juga perlu memilih para penonton Papua-Mania yang bersemangat dengan irama yel-yel yang sama dan seirama, yang akan mendorong para pemain memainkan bolanya dengan semangat tanpa henti dan memetik kemenangan.

Walaupun kemenangan itu bukanlah sebuah hasil dari perjuangan kita, karena itu mutlak kemenangan dari KEBENARAN , barangkali tidak salah kalau kita tempatkan diri sebagai salah satu dari para official dan menejemen pengelola kesebelasan besar ini, karena kita tahu bahwa kemenangan memang sudah ada di pihak kita. Akan tetapi agar pertandingan itu disaksikan oleh penonton yang membangkitkan semangat juang, maka barangkali perlu mencari dan bila perlu membayar biaya transportasi dan minuman buat para penonton agar mereka bertahan dan terus meneriakkan yel-yel kesebelasan Papua Merdeka.

Ya, pertandingan itu sudah berlangsung sejak setengah abad lalu, dan kini sedang berlangsung. Sayangnya belum begitu banyak yang menyaksikan dan meneriakkan yel-yel. Wasitnya juga tidak ada, hakim garis tidak ada juga. Para pemain juga selalu gonta-ganti semau sendiri, karena memang dasar tidak ada pelatih, official dan menejer kesebelasan ini. Lebih parah lagi, pertandingan itu sendiri sering pindah lapangan, 1 menit di satu lapangan, 2 menit di lapangan lain, 4 menit di lapangan yang lain lagi, 5 menit di lapangan lain lagi, dan begitu seterusnya sampai hari ini. Pemainnya banyak gonta-ganti, tempat juga selalu berpindah. Ditambah lagi banyak persoalan teknis lainnya melilit dan melemahkan semangat juga ini.

KALAU SAJA, kita tempatkan Inggris sebagai Anjing Besar di Kampung Demokrasi dan HAM yang akan turun tangan kalau anjing-anjing kecil di kampung ini diserang; BILAMANA kita anggap Inggris sebagai pemimpin lagu-lagu kemenangan kesebelasan PAPUA MERDEKA yang berteriak di pinggir lapangan untuk kemenangan kesebelasan Papua Barat, maka dapat kita bayangkan apa yang dapat disumbangkan oleh negara penjajah sekaligus penolong kaum jajahan itu.

TETAPI KALAU kita tempatkan Inggris sebagai yang lain, maka sama juga, kita perlu tempatkan peran dan fungsinya secara proporsional dan rasional. Dalam memposisikan Inggris itu, kita juga patut bertanya kepada ayam-ayam dan anjing-anjing lain yang adalah kerabat dan keluarga di tempat satu ayam yang sedang diserang: Papua Barat, yakni kaum, bangsa dan negara sesama Melanesia yang sudah merdeka secara politik saat ini: PNG, Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, ditambah Nauru. Penempatan mereka juga ditentukan oleh lapangan pertandingan. Dan lapangan pertandingan ditentukan oleh siapa yang bertanding dan kapan. Itu hukum alam, hukum yang sudah ada sebelum manusia ada, apalagi sebelum manusia pernah punya hukum manapun dan apapun juga, hukum ini sudah ada, sedang ada dan akan ada selamanya.
Kalau seekor ayam dan anjing saja, secara naluriah atau alamiah tahu persis siapa gerangan orang yang akan membantu dan memintakan bantuan itu, maka apalagi manusia dan manusia Papua. [ed].

Gereja Tawarkan Dialog Damai – menilai peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) tidak signifikan

JAYAPURA (PAPOS) –Sembilan pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Papua, prihatin atas situasi yang bergolak beberapa hari terakhir ini di Kota Jayapura.

Di satu sisi pimpinan gereja menilai peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) tidak signifikan, sementara di sisi lain pimpinan gereja menilai pihak keamanan bertindak represif terhadap orang Papua.

Keprihatinan pimpinan Gereja-gereja itu dituangkan alam suatu pernyataan sikap ditandatangani Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. JJ Mirino Krey, S.Th, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Pdt. S. Karubaba, MA, Ketua I Sinode GBGP di Tanah Papua, Pdt. Tomy, Ketua Gereja Pantekosta Tabernakel Papua, Pdt. Isak Doom, S.Th, Ketua Sinode GMK di Tanah Papua, Pdt. Theys Wopari, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Pdt. Andreas Ayomi, Pastor Neles Tenay, Pr dan Ketua GIDI, Pdt. Lipiyus Biniluk.

Menurut mereka, pro dan kontra masalah Pepera tidak akan diselesaikan dengan cara pemblokiran jalan, penangkapan, penahanan dan lainnya. Oleh sebab itu, masalah Pepera harus diselesaikan dengan suatu dialog damai.

Pimpinan Gereja-gereja di Papua mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah Pepera melalui dialog yang difasilitasi pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, menurut mereka, persoalan Papua harus diselesaikan melalui dialog damai untuk mendapatkan solusi damai.

Dalam pernyataan sikap tertanggal 22 Oktober tersebut, pimpinan-pimpinan gereja ini menyatakan, IPWP yang diluncurkan 15 Oktober di House of Commons oleh Dubes Indonesia di London menilai acaranya tidak signifikan karena hanya dihadiri 2 orang parlemen Inggris saja.

Yang menjadi keprihatinan, meskipun peluncurannya oleh pemerintah Indonesia diakui tidak signifikan tetapi pada tanggal 16 Oktober gabungan dari Polisi, Tentara dan Angkatan Laut memblokir jalan raya di Waena untuk menghalangi ribuan orang Papua yang hendak menyampaikan pendapatnya kepada DPRP.

“Menghadapi rencana demonstrasi damai ini, pihak keamanan melakukan siaga di seluruh sudut kota Jayapura, bahkan sampai mengeluarkan tank-tank militer seakan-akan hendak menghadapi serangan militer yang dilancarkan oleh negara lain,” kata Pdt. S. Karubaba, dkk, dalam pernyataan sikapnya yang dibawa ke redaksi Papua Pos, Jumat (24/10).

Diterangkan, pemblokiran jalan oleh pihak keamanan, menurut mereka merupakan suatu tanda yang mengindikasikan adanya pemblokiran saluran demokrasi. Ribuan orang Papua tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang acara peluncuran IPWP yang diakui tidak signifikan itu.

Mereka melihat bahwa ruang demokrasi sengaja ditutup oleh pihak keamanan dan tertutup bagi orang Papua. “Kami prihatin karena orang Papua yang mau demonstrasi itu tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan haknya yakni kebebasan berekspresi. Tentunya hal ini mencoreng wajah Indonesia yang sedang berkembang menjadi negara demokratis,” kata Pdt. Socrates menambahkan.

Yang makin memprihatikan, tindakan represif masih berlanjut. Ketika tanggal 20 Oktober orang Papua ingin melaksanakan demonstrasi, suasana kota Jayapura mencekam.

Aparat keamanan yang terdiri dari Polisi, Brimob, Militer dan Marinir diangkut dengan 11 truk dan disebarkan di kota Jayapura, ratusan intelijen disebarkan dalam kota.

Sementara situasi di kota mencekam, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap belasan orang dan menahan mereka di tahanan Polresta. Menurut para pimpinan gereja-gereja ini, tindakan berlebihan dari pihak aparat memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia masih salah dalam melihat orang Papua. Bila aspirasi dan pendapat berbeda dipandang sebagai orang-orang jahat yang melakukan tindakan kriminal.

Mereka melihat orang Papua berada di tengah 2 pendapat. Di satu pihak, orang Papua mendengar bahwa IPWP membahas tentang Pepera 1969 karena dinyatakan cacat hukum.

Sementara di satu pihak, orang Papua mendengar dari pemerintah Indonesia bahwa Pepera sudah final. “Kami merasa prihatin karena orang Papua dibiarkan bingung diantara 2 pendapat yang berbeda dan terus menjadi korban,” kata para pimpinan gereja ini. (frida)

Ditulis Oleh: Frida/Papua Pos
Sabtu, 25 Oktober 2008

Hasil IPWP London Diumumkan – Sikap Represive Aparat Disesalkan

JAYAPURA – Gagal melakukan demo guna menyampaikan dukungan peluncuran Kaukus International Perlemen for West Papua (IPWP) 15-18 Oktober lalu di London, Inggris tidak menyurutkan IPWP Papua untuk tetap menyuarakan asprasi tersebut.

Dalam press confrence di Sekertariat Dewan Adat Papua (DAP), Selasa (21/10), Ketua IPWP Papua Buchtar Tabuni didampingi Sekertaris IPWP Viktor F Yeimo, Koordinator umum Peluncuran IPWP Sebi Sambom, Koordinator Lapangan Elly Sirwa dan Ketua Tim Legislasi AMPTP Albert Wanimbo didampingi puluhan massa pendukungnya akhirnya mengumumkan hasil IPWP di London, Inggris yang sudah ada di tangan mereka.

4 lebar hasil IPWP dalam Bahasa Inggris itu diterjemahkan oleh Viktor F Yeimo. Isi dari hasil IPWP di London memuat beberapa poin yaitu pertama, mendesak setiap negara di Eropa untuk tidak melakukan hubungan dengan Indonesia sampai Indonesia memberikan ruang kebebasan yang damai bagi masyarakat Papua. Kedua, meminta agar ada peninjau dari pihak International menyangkut masalah di Papua. Ke-tiga, mendesak PBB untuk mendengarkan salah satu penasehat dari pengadilan Internasional dibawah hukum Internasional.

Ke-empat, seluruh kekayayaan alam di Papua digunakan sepenuhnya untuk masyarakat Papua. Ke-lima, desak Sekjend PBB untuk mereview kembali tentang aturan PBB menyangkut proses bebas memilih di Papua (menyangkut Pepera). Ke-enam, mengirim tim peninjau untuk melihat pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

Ke tujuh, meminta pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma, Yusak Pakage dan semua tahanan politik dengan segera serta membuka akses jurnalis internasional ke Papua. Ke-delapan, mendesak agar dihentikan segala bentuk illegal loging oleh Indonesia di Papua yang dapat mengakibatkan perubahan iklim serta memonitor perjanjian mineral di Papua hingga ICJ memberikan kelayakan.

Menurut Victor, Peluncuran Kaukus yang dihadiri oleh sejumlah parlemen International di Inggris dan Eropa ini intensif dilakukan mulai pukul 15.00 – 16.30 waktu London yang dihadiri oleh dua anggota Perlemen Inggris Andrew Smith dam Lord Harries. Tidak itu saja, Vintor juga mengklaim bahwa peluncuran tersebut mendapat dukungan dari seluruh parlemen di Inggris, Eropa Amerika, para senator di Australia, New Zealand, Vanuatu, dan Papua New Guinea.

“Dari pertemuan itu juga dihadiri oleh Benny Wenda -mahasiswa, Mrs Melinda Janki dari International Human Rights Law Expert, Jeremmy Corbyn dan Opik dari Parlemen UK,” papar Victor membacakan hasil tersebut.

Sementara ketika disinggung kecaman anggota DPR RI, Theo L Sambuaga terkait sponsor yang dilakukan pihak asing dalam parlemen tersebut, Koordinator umum peluncuran IPWP Sebi Sambom mengatakan bahwa Indonesia jangan ikut campur urusan negara lain yang sedang membahas permasalahan di Papua, karena saat ini Indonesia tidak bisa mengintervensi negara maju.” Itu hanya komentar orang politik yang sedang dalam posisi sulit,” lanjut Sebi.

Ia juga menyayangkan sikap aparat dalam aksi demo damai di Jl Irian Jayapura, Senin (20/10). Menurutnya, dari sikap represive aparat saat mengamankan dan membawa pendemo menggambarkan pada dunia bahwa di Papua memang terjadi penekanan militer terhadap masyarakat Papua Barat. Padahal menurut pria berambut gimbal ini, demokrasi itu memiliki undang-undang dan bagaimana menyampaikan pendapat dimuka umum mereka telah pahami.

” Jangan memberikan teror mental yang akhirnya menimbulkan ketakutan pada masyarakat. Kami melihat tentara dan polisi yang membangun konflik dari ketakutan tersebut,” jelas Sebi.
Sementara itu, Ketua IPWP Papua Buchtar Tabuni juga menyayangkan sikap anggota DPRP yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Alasannya, saat mereka akan menyampaikan aspirasi, ternyata tidak satupun wakil rakyat berada di tempat. ” Kami sudah memberitahukan sebelumnya bahwa kami akan datang tanggal sekian untuk menyampaikan pendapat, tetapi ternyata tidak ada siapa-siapa,” sesal Buchtar.

Sikap semacam ini yang dianggap tidak memihak rakyat sehingga kedepannya Buchtar Cs sepakat untuk memboikot Pemilu.” Kami juga akan menyurati semua mahasiswa Papua yang kuliah di Jawa, Bali, Sumatrea, Sulawesi untuk kembali menyusun kekuatan serta boikot Pemilu.

Buchtar menyampaikan bahwa dengan sikap tegas yang akan mereka ambil l itu sama artinya tidak ada legitimasi terhadap pemerintah Indonesia yang membenarkan bahwa rakyat Papua adalah bagian dari Indonesia.”Papua bisa dikatakan bagian dari NKRI jika rakyat ikut memilih. Jika tidak, yah sama saja ada penolakan terhadap legalitas daerah itu,” tegas Buchtar.

Pria dengan gaya khas kacamata hitam dan pakaian loreng model Army ini juga mengomentari soal penanganan para pendemo kemarin.

Dengan gagalnya penyampaian aspirasi langsung ke DPRP nampaknya membuat IPWP Papua merancang strategi lain. Buchtar Tabuni dan Victor menegaskan bahwa yang difokuskan saat ini bukan lagi menghadap DPRP, melainkan melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat Papua Barat melalui parlemen yang telah dibentuknya.

” Jika Papua ( DPRP, red) tidak mau menerima ini, kami akan sampaikan di parlemen kami sendiri. Soal hasil ini akan kemana nantinya urusan parlemen,” tandas keduanya seraya mengatakan bahwa mereka akan kembali mengambil sikap menyurat ke Jakarta dan PBB, tanpa menjelaskan lebihjauh meteri surat yang akan dikirim tersebut.(ade)

Tidak Ada Negara Dukung Separatis Papua

Ditulis Oleh: Ant/Papos Rabu, 22 Oktober 2008

MASSA : Pendukung International Parlment for West Papua saat berkumpul mendengarkan orasi di depan Expo Waena(16/10) sebelum bergerak menuju DPRP, namun massa ini dihadang aparat keamanan, mereka gagal membawa aspirasi ke DPRP.
JAKARTA (PAPOS) -Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Djalal, menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun yang mendukung isu separatis di Papua.

“Tidak ada satu pun negara anggota PBB yang mendukung isu separatisme di Papua sehingga posisi Indonesia sangat solid,” kata Dino di kantor Kepresidenan.

Dino mengemukakan hal itu saat menanggapi aksi peluncuran “International Parliamentarians for West Papua” di Inggris. Walaupun begitu, Dino mengakui bahwa memang ada segelintir anggota parlemen dan LSM yang mendukung aksi itu.

“Inisiatif International Parliamentarians itu kandas dan posisi pemerintah Inggris pun tetap mendukung integritas Indonesia,” katanya di Jakarta Selasa (21/10) seperti dikutip Koran ini dari Antara News, tadi malam.
Parlemen Inggris, lanjut dia, juga menghargai serta menghormati wilayah teritorial Indonesia. “Situasi di lapangan juga baik,” katanya.

Sebelumnya pemerintah Indonesia melalui Jurubicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, aksi tersebut tidak signifikan. Ia menjelaskan peluncuran International Parliamentarians for West Papua di Inggris pada 15 Oktober 2008 itu hanya dihadiri oleh dua orang anggota parlemen Inggris.

Sementara parlemen Inggris terdiri atas House of Lords sejumlah 746 orang dan House of Common sejumlah 646 orang– dan sekitar 30 peserta yang umumnya LSM yang selama ini memang pro kemerdekaan Papua.

Dengan adanya peristiwa itu, lanjutnya, maka dapat dilihat bahwa masalah kemerdekaan Papua justru bukanlah suatu hal yang menjadi isu. Menurut Faiza, aksi tersebut hanya didukung oleh orang-orang yang sama yang selalu menggunakan referensi Indonesia di masa 90-an untuk memandang kasus Papua, padahal saat ini telah diberlakukan otonomi khusus di Papua sehingga isu-isu pro-kemerdekaan ini tidak relevan.

Menurut laporan dari KBRI London, kegiatan di dalam gedung parlemen tersebut tidak mendapat perhatian dari para anggota parlemen yang lain, kalangan media dan publik dan tidak secara resmi masuk dalam agenda kegiatan House of Common serta tidak tercatat dalam pengumuman di lobbi gedung Parlemen.

Selain itu kegiatan demonstrasi dengan menyanyi dan menari yang dilakukan sebelum dan setelah acara kegiatan tersebut di luar gedung Parlemen Inggris juga kurang mendapat perhatian dari publik.(nas)

Pemerintah Indonesia Yakin Kaukus Papua Barat Tak Dapat Dukungan Internasional

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah RI yakin pembentukan kaukus parlemen Internasional untuk Papua Barat tidak mendapat dukungan. Sebab, Pemerintah Inggris tetap mendukung kesatuan Indonesia.

“Inisiatif itu kandas, tidak mendapat dukungan yang berarti dari kalangan parlemen internasional,” kata Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal, di kantor Presiden, Selasa (21/10).

Pembentukan kaukus parlemen internasional untuk Papua Barat merupakan ide dua anggota parlemen Inggris. Namun, berdasarkan informasi dari Duta Besar Indonesia di Inggris, suara soal kaukus papua dalam House of Common Inggris sangat kecil dan minoritas.

“Mayoritas parlemen Inggris memahami hubungan baik dengan Indonesia sangat penting,” kata Dino.

Menurut Dino, dukungan terhadap separatisme Papua kemungkinan berasal dari satu atau dua Lembaga Swadaya Masyarakat, anggota parlemen, atau aktivis politik. Namun, tidak ada satupun negara di Persatuan Bangsa-Bangsa yang mendukung separatisme di Papua.

“Pemerintah tidak perlu kebakaran jenggot dan salah membaca posisi,” kata Dino.

Ninin Damayanti

Satu Anggota Tetap DK PBB Dukung Referendum Papua

TEMPO Interaktif, Jakarta Menteri Luar Negeri Otoritas Nasional Papua Barat Jacob Rumbiak mengatakan sudah ada enam negara besar, termasuk satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendukung referendum di Papua.

Hanya saja, ia belum bisa menyebutkan keenam negara sponsor itu. “Yang pasti mereka mendukung rencana referendum itu,” kata Rumbiak kepada Tempo melalui telepon selulernya hari ini. Ia menambahkan, masalah Papua akan menjadi agenda Dewan Keamanan jika pemerintah Indonesia menolak membahas persoalan itu dengan para petinggi Organisasi Papua Merdeka.

Rimboak mengatakan sejatinya sudah ada kesepakatan para petinggi OPM bulan ini bakal bertemu Presiden Susilo Bambang Yufhoyono, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Komisi Pertahanan dan Luar Negeri DPR. Namun agenda itu dibatalkan setelah pembatalan serupa pada Juli.

“Kami memberi waktu pada Jakarta sampai akhir Oktober,” ujar Rumbiak. Jika batas itu habis, Papua akan masuk afenda dekolonisasi di PBB.

Faisal Assegaf

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny