Komisi I Kecam Asing yang Sponsori Papua Barat

Salvanus Magnus Satripatriawan

JAKARTA, SENIN- Terkait pembentukan Kaukus Parlemen Internasional yang mendukung upaya kemerdekaan dan pemisahan diri Papua Barat dari NKRI, Ketua Komisi I DPR RI Theo L Sambuaga mengecam upaya asing untuk mensponsori kampanye tersebut.

“Upaya pihak asing yang mensponsori kampanye itu dilakukan anggota parlemen Inggris Andrew Smith dan Lord Harries yang membentuk International Parlementarians for West Papua,” kata Theo dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/10) sore.

Ia menandaskan pembentukan kaukus tersebut bekerja sama dengan tokoh OPM (Beny Wenda) yang saat ini masih berstatus buron karena terlibat berbagai aksi anarkis dan kriminal di Papua.

“Hal itu jelas-jelas bertentangan dengan semangat kerja sama internasional antara anggota parlemen yang dilandasi prinsip tak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara dan melanggar prinsip IPU (Inter-Parliamentary Union),” jelasnya.

Theo mengatakan, Komisi I mengharapkan kewaspadaan dan kegiatan proaktif seluruh perangkat KBRI di luar negeri, khususnya Eropa, untuk mengikuti perkembangan pembangunan di Propinsi Papua.

MYS

October 20, 2008 0

Catatan Markas Pusat TRPB tentang Pernyataan NKRI: IPGWP di London

TRPB mengetahui benar peristiwa bagaimana Benny Wenda dikeluarkan dari LP Abepura, yaitu orang Indonesia (non-Papua) sendiri yang mempersilahkannya keluar, karena ia merasa berdosa atas perbuatan NKRI di Tanah Papua yang melampaui moral kemanusiaan.

Ia berpesan agar memperjuangkan Papua Merdeka di Dunia Barat. Maka Benny Wenda mengikut sarannya, dan ternyata berhasil. Isu melarikan diri adalah buatan NKRI, dan isu lari dengan cara membuat lubang di atap WC LP Abepura adalah dusta murni. Waktu itu pelubangan dilakukan setelah Benny Wenda ketahuan oleh aparat keamanan agar masalahnya tidak melebar dan memanaskan siatusi.

Sedangkan tentang posisi IPGWP tidak tercatat dan tidak dikenal, ya benar memang secara resmi kenegaraan tidak tercatat. Alasannya karena perjuangan ini dijalankan oleh sebuah Organisasi Rakyat, dan bukan Negara. Maka orang Papua tahu apa yang harus dibuat, bukan?

Oleh karena itu, kami pejuang Papua Merdeka tidak sekerdil dalam pengetahuan strategi dan lobi politik dan diplomasi Papua Merdeka. Sudah ada upaya untuk merubah status IPGWP sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah Tim Lobby Resmi di Parlemen.

Politik terletak seberat-beratnya kepada kepentingan. Kepentingan Inggris di Pulau New Guinea ada dan sangat besar, karena ia terkait dengan dirinya sendiri (Australia/Selandia Baru), tinggal kita memetakan dan melakukan lobi secara efektiv. Karena lobi seperti ini belum pernah ada sebelumnya, selama hampir 40 tahun lalu tidak ada sama sekali. Jangan lihat jumlahnya, tetapi lihatlah bahwa sudah ada ORANG ASING terutama POLITISI ASING sudah menjadikan gerakan Papua Merdeka sebagai isu politik mereka. Maka, kita patut hargai dan hormati kemajuan ini.

Politik dapat dimainkan dengan kartu pertama apa saja, artinya dapat dimulai dengan kartu mana saja. Semua orang tahu praktek itu. Walaupun bisa dianggap remeh, setidaknya permainan itu telah bergulir, kartu pertama sudah dibanting di atas meja politisi Inggris, bukan meja politisi NKRI, tetapi meja orang dan politisi Inggris.

Kemudian, kita semua tahu tidak ada tangga 10 kalau tidak ada tangga 01. Oleh karena itu, biarlah NKRI menyatakan tidak tercatat ataupun tidak dikenal, tidak penting, tidak berbobot, atau apa saja. Yang penting politisi Inggris mengenalnya. Biarpun ratusan anggota parlemen tidak mengenalnya, yang penting di tanggal 01 ini bukan 01 lagi tetapi 02 politisi sudah mengenal KEBENARAN itu dan sudah mendukung aspirasi bangsa Papua.

Selain itu, jangan kita lupa bahwa masyarakat Inggris pada umumnya mendukung Papua Merdeka. Nah, pencatatan ke dalam itu dilakukan oleh manusia. Kalau ada politisi sudah mengenal, kalau rakyat sudah mengenalnya, maka tinggal tunggu tanggal ditulis ke dalam daftar oleh Negara. Negara bukan seorang manusia, ia alat yang digunakan rakyat untuk membela kepentingannya, memajukan kepentingan, martabat dan melindungi diri, dan si pemain alat itu sudah tahu. Jadi, negara tidak mengenal maka akan dikenal karena orang yang memiliki negara itu sudah mengenalnya.

Kalau kita tahu siklus kehidupan seorang politisi dan demokrasi, maka kita tahu semuanya yang ada di dalam negara modern berpulang kepada rakyat. Nah, kalau rakyat mendukung, maka lama-kelamaan apa yang terjadi? Selain mereka akan mencatatnya ke dalam Negara, mereka juga akan melakukan sesuatu.

Satu titik penting dalam sejarah Papua Merdeka adalah bahwa, Negara-Negara sudah BERBICARA tentang perjuangan dan lobi ini, dan sudah ada POLITISI ASING berbicara secara formal dalam kapasitas sebagai politisi partai politik, bukan sebagai pribadi, dan mendedikasikan dirinya untuk Papua Merdeka. Bukankah itu sebuah kemajuan pesat?

Terpenting di atas semuanya adalah bahwa: KITA BERADA DI PIHAK KEBENARAN!!! Dan KEBENARAN ITU TAK PERNAH TERKALAHKAN, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan BAGAIMANAPUN JUGA!

Mari kita satukan barisan dan terus maju.

Salam juang buat pejuang Papua Merdeka, Benny Wenda, Richard Samuelson dan kedua Anggota Parlemen pendukung Papua Merdeka di negeri Inggris Raya.

Markas Pusat Pertahanan TRPB

Secretary-General

Leut Gen. A. Tabi

October 19, 2008 0

Dalang Papua Merdeka Buronan

Catatan SPMNews:

Lihat Catatan Markas Pusat Pertahanan TRPB yang disampaikan sebagai artikel terpisah atau klik Tag atua Kategori: Pesan Khusus

=========

Ditulis Oleh: Ant/Papos
Sabtu, 18 Oktober 2008
JAKARTA (PAPOS) -Gerakan pro-kemerdekaan Papua di Inggris yang menamakan dirinya International Parliamentarians for West Papua (IPWP) atau Parlemen Internasional Papua Barat didalangi oleh seorang warga Papua yang kini menjadi buronan Polri karena kasus kriminal. “Pelopor IPWP adalah warga Papua bernama Benny yang kabur dari penjara tahun 2000 karena terlibat kasus penyerangan Polsek Abepura. Ia kabur ke Inggris,” kata Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Sulistyo Ishak di Jakarta, Jumat (17/10) kemarin.

Ia mengatakan sejak kabur tahun 2000, Polri telah meminta bantuan Interpol untuk menangkapnya.”Polri terus berupaya menangkap Benny baik lewat Interpol dan jalur lainnya,” katanya seperti dikutip Koran ini dari Antara tadi malam.

Sebelumnya, pada 15 Oktober 2008, kelompok pro-kemerdekaan Papua, FWPC (Free West Papua Campaign), di depan gedung parlemen Inggris meluncurkan International Parliamentarians for West Papua (IPWP).

Dalam peluncuran itu, ada dua orang anggota parlemen dari luar Inggris yang hadir yakni dari Papua New Guinea dan Vanuatu, sedangkan anggota parlemen Inggris yang hadir adalah tiga anggota yang selama ini dikenal pendukung pro kemerdekaan Papua.

Kegiatan di dalam gedung parlemen tidak mendapat perhatian dari anggota parlemen yang lain, kalangan media dan publik dan tidak masuk dalam agenda kegiatan House of Common dan tidak tercatat dalam pengumuman di lobi gedung parlemen.

Mereka menggelar demonstrasi dengan menyanyi dan menari di luar gedung parlemen Inggris dengan tujuan untuk mendapat dukungan dalam gerakan Papua merdeka.

Sulistyo Ishak mengatakan, IPWP adalah kelompok ilegal di Inggris karena tidak terdaftar di instansi yang berwenang.”Polri telah melakukan cek dengan instansi yang berwenang di Inggris yang menyatakan gerakan itu tidak dikenal,” katanya.

Seperti diketahui pada 16 Oktober 2008 lalu, massa Panitia untuk IPWP berkumpul di jalan depan Ekspo/Museum Waena untuk menyampaikan aspirasinya ke DPRP. Namun ketika massa hendak bergerak ke Kota Jayapura, mereka dihadang aparat gabungan TNI-Polri.

Karena tak dapat menembus brigade kelompok pendukung IPWP di Jayapura itu hanya berorasi. Dalam orasinya mereka meminta agar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang menyatukan Papua ke pangkuan ibu pertiwi Indonesia ditinjau kembali. Mereka pun menilai pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua telah gagal.(ant/nas)

October 18, 2008 0

West Papua

Oleh WPNews
Sep 30, 2008, 20:02

Anda diundang untuk sebuah even petang hari in Reading pada Jumat 17th October 2008 untuk merayakan bersama masyarakat Papua BArat, budaya mereka dan pelanggaran serta penindasan yang tak terbayangkan.

Orang Papua telah menderita selama bertahun-tahun lamamnya karena pelanggaran HAM, diskriminasi dan pelecehan di tangan Indonesia. Even ini merupakan kesempatan untuk mendengarkan langsung cerita mereka dari Caroline Lucas MEP, pemimpin Partai Hiyau dan dari orang Papua sendiri, termasuk Sekjen DeMMAK, ditambah dengan penari dari Papua BArat, teater dan cerita-cerita.

Yours sincerely,

Dr. Sean V. O’Leary,

On behalf of:
Reading International Solidarity Centre and
Free West Papua Campaign
Tel: 01189 874298
s.v.oleary@reading.ac.uk

October 17, 2008 0

West Papua – Tragedi Terlupakan di Pasifik – 17th October 2008

Oleh WPNews
Sep 30, 2008, 20:02

Yours sincerely,

Dr. Sean V. O’Leary,

On behalf of:
Reading International Solidarity Centre and
Free West Papua Campaign
Tel: 01189 874298
s.v.oleary@reading.ac.uk

October 17, 2008 0

Panitia untuk IPWP Gagal Bawa Aspirasi ke DPRP

Ditulis Oleh: Feri/Ant/Papos
Jumat, 17 Oktober 2008

HADANG : Gerakan massa Panitia untuk IPWP yang hendak menuju gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi mendukung Kaukus Parlemen Inggris tertahan oleh hadangan aparat keamanan gabungan TNI/Polri di Waena depan Ekspo.

JAYAPURA (PAPOS) – Kamis (18/10) kemarin, seribuan massa yang tergabung dalam Panitia IPWP (International Parlement For West Papua) yang hedak menyampaikan aspirasi mendukung Caucus Parlemen Inggris ke gedung DPR Papua tertahan di depan Ekspo/Museum, Waena.

Tertahannya massa disini di diawali arak-arakan massa sekitar seratus orang pada pukul 10.00 WIT dari kawasan Waena dan Abepura yang hendak menuju Jayapura, namun ketika tiba di depan Museum Provinsi Papua mereka dihadang oleh aparat keamanan dari gabungan TNI-Polri.

Sebelumnya, pagi hari sekitar pukul 07.30 WIT ratusan mahasiswa Uncen dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lainnya, memblokir jalan masuk menuju Rektorat Uncen yang terletak di Perumnas III Waena.
Pemblokiran jalan masuk ke gedung Rektoran Uncen itu, membuat mahasiswa yang akan kuliah mengurungkan niat dan memilih pulang, sebab ratusan massa ini melarang siapa saja yang akan naik ke Rektorat.

Mengetahui adanya aksi pemblokiran jalan, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri dipimpin Kapolsekta Abepura AKP Dominggus Rumaropen S.Sos meluncur menuju ke lokasi dan memblokade massa untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang akan timbul.

Walau demikian, massa dengan membawa sepanduk bergambar lambang PBB, bendera Amerika, bendera Inggris dan bintang Kejora tetap bersikeras akan melakukan long march dari Rektorat Uncen menuju kantor DPRP.

“Kami akan tetap melakukan long march ke DPRP,” ujar orator Sebby.

Orator selanjutnya yang juga Koordinator demo Buchtar Tabuni menentang larangan aparat keamanan, menurutnya, melarang orang lain untuk menyampaikan aspirasi merupakan tindakan yang tidak terpuji.

“ Cara-cara kalian ini yang kami inginkan, dengan larangan ini, maka pihak dunia luar akan tahu,” ujar Tabuni dalam orasinya.

Lama ke lamaaan situasi di depan pintu naik ke Rektorat Uncen menjadi tegang, sebab aparat gabungan tetap komitmen melarang massa long march ke Jayapura menuju DPRP.

Saat itu juga Purek III Uncen Drs. Paul Holmers berusaha menenangkan massa.

Namun upaya tersebut tak berhasil, akhirnya, Kapolsek Abepura AKP Dominggus Rumaropen meminta massa agar bisa memahami dan mengerti akan aturan yang berlaku.

“ Kami minta, kalian jangan memaksakan kehendak, bila dipaksakan maka akan timbul gesekan,” jelasnya.

Mendengar penjelasan Kapolsek Abepura ini, masa kemudian membubarkan diri demikian juga dengan aparat gabungan. Namun, kira-kira baru berjarak 700 meter dari pintu gerbang menuju Rektorat Uncen, massa kembali dihadang aparat gabungan. Pasalnya, massa secara perorangan berjalan menuju lokasi lain untuk melanjutkan aksi demo. Karena didesak maka, akhirnya massa membubarkan diri.

Sementara itu Di wilayah Abepura tepatnya di depan kantor PT. Pos Indonesia empat ratusan sekitar pukul 12.00 WIT tertahan oleh aparat gabungan TNI dan Polri. Awalnya massa ini sifatnya menunggu massa yang datang dari Uncen untuk bergabung dan melanjutkan long march ke DPRP.

Namun, sekitar pukul 14.30 WIT, massa disitu memaksakan diri menuju ke Ekspo Waena untuk bergabung dengan massa lainnya yang telah lebih dulu berada disana dengan berjalan kaki.

Demikian pula dengan massa yang membubarkan dari di gerbang Kampur Uncen Perumnas III Waena bergabung dengan massa di Ekspo Waena. Selang beberapa menit kemudian massa bertambah banyak dengan kedatangan 12 taksi dan 4 truck bermuatan massa dari Sentani.

Padahal diketahui, Polresta Jayapura saat itu tengah melakukan sweeping untuk antisipasi demo, namun entah alasan apa, massa ini diperbolehkan lewat akibatnya kawasan Ekspo Waena tempat berkumpulnya massa dari berbagai titik.

Karena tertahan di Ekspo Waena, massa memenuhi jalan utama satusatunya yang menghubungkan Kota Jayapura dengan Sentani sembari mendengar orasi dari para tokoh Dewan Adat Papua (DAP) seperti Forkorus Yaboisembut dan Thoha Al- Hamid.

Sekitar pukul .16.30 WIT, seorang warga tampil membacakan aspirasi antara lain meminta agar Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang menyatukan Papua ke pangkuan ibu pertiwi Indonesia ditinjau kembali. Mereka pun menilai pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua telah gagal.

Setelah membacakan aspirasi yang antara lain ditandatangani Ketua Internasional Parlement for West Papua (IPWP) dalam negeri, Buchtar Tabuni, dengan menggunakan pengeras suara

seorang tampil memimpin doa dan setelah itu massa pun membubarkan diri dengan didahului atraksi menari-nari sambil meneriakkan yel yel yel.

Tepat Pkl.16.45 WIT, aparat keamanan ditarik kembali ke markas masing-masing dan arus lalulintas disepajang jalur tersebut kembali normal.(feri/ant/nas)

October 17, 2008 0

Demo di KJRI Melbourne

Ditulis Oleh: Ant/Papos

Jumat, 17 Oktober 2008
BRISBANE (PAPOS) -Sejumlah aparat kepolisian Australia, Kamis (16/10) kemarin, berjaga-jaga di bagian depan Konsulat Jenderal (KJ) RI di Melbourne selama belasan orang Papua pimpinan gembong anti-Indonesia Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai menggelar demonstrasi selama kurang dari satu jam. Aparat keamanan dari unsur Polisi Federal Australia (AFP) dan unit “protective service” melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap 13 orang anti-Indonesia ini dari dalam pintu gerbang KJRI Melbourne. Namun aksi mereka berakhir damai.

Informasi yang dihimpun dari Antara menyebutkan, pihak KJRI Melbourne sudah mengetahui rencana aksi Herman Wanggai cs yang berlangsung sekira pukul 11.30 waktu setempat itu sejak beberapa hari lalu.

Melbourne merupakan kota tempat tinggal puluhan pencari suaka politik asal Provinsi Papua anti-Indonesia setelah mereka diberikan visa menetap sementara oleh pemerintah Australia di era pemerintahan Perdana Menteri John Howard dua tahun lalu.

Pada 23 September lalu, dua dari 43 orang pencari suaka itu memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka di Merauke dan Serui. Kepulangan Hana Gobay dan Yubel Surei itu telah membuat gembong Papua Merdeka, Herman Wanggai, kebakaran jenggot dan mengeluarkan ancaman atas keselamatan keduanya.

Ancaman Herman Wanggai kepada kedua Hana Gobay dan Yubel Surei itu terungkap dalam surat elektronisnya kepada ” SIMPA@yahoogroups.com”.

Dalam surat bertajuk “SIMPA” 2 WNI kembali ke Indonesia!” tertanggal 23 Sep 2008 20:02:10 -0700″ itu, Herman Wanggai mengatakan, keduanya adalah musuh bersama para pendukung Papua Merdeka.

“Ade Hana Gobay dan Jubel Kareni, kaka Herman cuma ucapkan selamat atas pengkhianatanmu.”

“Semoga keputusanmu menjadi pijakan yang benar untuk kepuasanmu berdua. Hari ini engkau boleh senang goyang poco-poco dengan mas-mas kolonial RI tapi hari ini juga engkau adalah musuh orang banyak Papua Barat… Harapan saya, semogaaaaaaa engkau bisa melihat tanah bintang fajar dengan pengkhianatanmu!”
Dua warga negara Indonesia (WNI) itu ke kampung halaman mereka masing-masing dengan rute Melbourne-Denpasar untuk kemudian ke Papua dengan difasilitasi oleh KJRI Melbourne dan KBRI Canberra. (ant)

October 17, 2008 0

Press Release: for immediate release & circulation: INTERNATIONAL PARLIAMENTARIANS FOR WEST PAPUA

Di Parlemen Rendah (House off Commons), London, tanggal 15 Oktober 2008, tepat pukul 15:00 GMT akan terjadi sebuah peristiwa bersejarah di mana akan ada pertemuan Internasional sejumlah Anggota Parlemen, dalam rangka mendukung Penentuan Nasib Sendiri bagi penduduk asli Papua Barat. Hidup dalam pengasingan sebagai pemimpin Papua Merdeka, Benny Wenda akan bergabung dengan sejumlah pemimpin Melanesia dan Anggota Parlemen lintas negara untuk meluncurkan sebuah kelompok lobi dan forum diskusi di antara para politisi bernama “International Parliamentarians for West Papua” (Anggota Perlemen Internasional untuk Papua Barat). Diharapkan berkumpul di Parliament Square satu jam sebelumnya. Hari perayaan ini akan didahului dengan musik dan tarian tradisional dari Papua Barat yang kini berada di pengasingan di Belanda, di arliament Square, yang akan mempersembahkan pertunjukkan untuk peristiwa ini. Peluncuran ini diselenggarakan bersama oleh Hon. Andrew Smith MP & Lord Harries. Tujuan kelompok ini adalah mengkoordinasi aksi-aksi anggota parlemen di seluruh dunia untuk Papua Barat. Pembicara dalam acara ini termasuk: Ms Melinda Janki – International Human rights Lawyer Hon. Andrew Smith MP (U.K.) Lord Harries (U.K.) Benny Wenda (WEST PAPUA) Hon. Powes Parkop LLB LLM MP (PAPUA NEW GUINEA) Hon. Carcasses Moana Kalosil MP (VANUATU) Silahkan bergabung dalam sebuah peristiwa bersejarah dalam sejarah Papua Barat ini. CONTACT: +44 (0)845 2579145 – Office@FreeWestPapua.org <mailto:Office@FreeWestPapua.org> http://www.FreeWestPapua.org

October 14, 2008 1

AS Harus Hargai RI Atas Papua

Jakarta, (ANTARA News) – Pihak Amerika Serikat harus menghargai segala upaya Indonesia dalam penanganan dan pengelolaan segala persoalan di Papua.

“Kami senantiasa berupaya menangani Papua dalam kerangka demokratis termasuk dalam usaha penegakkan hukum yang independen, tidak terpengaruh pihak luar,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopulhukam) Widodo Adi Sutjipto di Jakarta, Selasa.

Ditemui seusai berbicara dalam seminar “Strategi Keamanan Menjelang Pemilu 2009”, ia mengatakan pemerintah Indonesia telah menyerahkan sepenuhnya masalah dua anggota Organisasi Papua Merdeka Filep Karma dan Yusak Pakage kepada proses hukum secara independen.

“Pemerintah tidak mencampuri proses hukum yang memberikan putusan hukum tetap dan mengikat terhadap kedua orang tersebut. Jadi, tolong ini dilihat sebagai bentuk penegakan hukum yang independen dalam kerangka negara demokrasi,” katanya.

Intinya, katanya, dalam menangani Papua, Indonesia melakukannya dalam kerangka demokratisasi.

Ia menyatakan tidak ada yang menyimpang dalam pelaksanaan demokratisasi pada penanganan persoalan di Papua termasuk dalam penanganan rusuh di Kabupaten Wamena akhir pekan lalu.

“Kami mencoba memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan masyarakat daerah Papua untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik di masa datang,” katanya.

Menkopolhukam memastikan tidak ada kaitan antara surat 40 anggota Kongres AS mengenai Filip Karma dan Yusak Pakage dengan insiden Wamena.

Hal senada dilontarkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar bahwa tidak ada hubungan antara surat dari Kongres AS dan kerusuhan di Wamena.

“Tidak berarti karena waktunya hampir bersamaan lalu kedua masalah itu saling berkaitan,” katanya.

Syamsir mengatakan masih banyak anggota Kongres AS yang tidak tahu secara rinci tentang Papua sehingga kerapkali membuat persoalan menjadi rumit. (*)

October 12, 2008 0

Vanuatu tidak Menegaskan Gagasan Penempatan Pengungsi Papua Barat dari PNG

Pemerintah Vanuatu katakan negara itu tidak memberikan tawaran untuk menempatkan kembali sekelompok pengungsi Papua Barat yang sekarang ada di Papua New Guinea.

Tanggapan ini disampaikan menyusul laporan bahwa sekitar 100 orang dari Papua Barat telah diberikan tawaran untuk memasuki vanuatu oleh Dewan Adat Nasional setempat.

Para pengungsi, yang hidup dalam tenda-tenda di Port MOresby, katakan bahwa mereka mengajukan mengungsi ke negara ketiga.

Akan tetapi, Komisioner Badan PBB Urusan Pengungsi mengatakan kelompok ini tidak memenuhi kriteria untuk penempatan kembali.

Jubir PM Vanuatu dan penasehat pertama Nikenike Vurobaravu katakan dukungan penuh untuk kesejahteraan orang Papua dari para Kepala Suku tidak sama dengan tawaran untuk penempatan mereka oleh negara.

“Kebijakan pemerintah manapun menyangkut pengungsi harus dipertimbangkan matang – kami harus memikirkan tentang aturan main internasional dan persyaratan dalam negeri kami sendiri, jadi kalau ada isu-isu seperti itu perlu, maka pemerintah akan mempertimbangkannya seturut syarat=syarat ini.”

Nikenike Vurobaravu
RNZI Posted at 01:47 on 10 October, 2008 UTC

October 10, 2008 0