Tour Benny Wenda, Vanuatu Dan MSG

Jayapura – Isu perjuangan Papua Barat menjadi berita hangat di kawasan melanesia, terutama dalam bulan Maret ini. Sebagian besar berkaitan denganMelanesian Spearhead Groups (MSG) dan kunjungan koordinator Diplomat Internasional bagi bangsa West Papua, tuan Benny Wenda dalam agenda perjalanan “Freedom Tour”.

Bertepatan dengan kunjungan Benny Wenda di Vanuatu, isu tentang perjuangan West Papua telah mempengaruhi pemerintahan Vanuatu dimana Perdana Menteri Sato Kilman mengundurkan diri akibat mosi ketidakpercayaan yang dibuat Parlemen Vanuatu atas kebijakannya mendukung Indonesia. Sebanyak 34 Anggota Parlemen dari 52 Parlemen memilihPpemimpin Partai Hijau, Moana Kalosil sebagai Perdana Menteri Vanuatu. Moana adalah anggota Internasional Parlementarians for West Papua(IPWP).

Sebelumnya, Pemimpin Oposisi Vanuatu, Edward Natapei (Sekarang Menteri Luar Negeri dalam Pemerintahan yang baru) mengatakan negara-negara Melanesia tidak boleh membiarkan Indonesia ikut campur tangan dalam urusan mereka. Natapei melalui Radio Australia mengatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak diakui dan dimasukan sebagai peninjau atau anggota dalam MSG, yang seharusnya adalah West Papua, karena MSG dibentuk untuk membantu perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah di Melanesia.

Benny Wenda & Chief Atavimarata

Di Vanuatu, Gubernur Pemerintahan Shefa misalnya, melalui Presidennya Chief Atavimarata telah melakukan persetujuan dukungan penuh mereka untuk kemerdekaan West Papua. Dalam persetujuan bersama Benny Wenda, Atavimarata mengatakan mereka akan dukung bukan saja dengan kata-kata tetapi komitmen sampai West Papua merdeka.

Pertengahan Maret kemarin juga, Pemimpin Dewan Gereja-Gereja di Vanuatu telah melakukan reli agar pemerintah Vanuatu konsen terhadap masalah West Papua. Vanuatu’s Anglican Bishop, James Ligo mengatakan Dewan Gereja-Gereja di Pasifik telah membuat resolusi kepada Dewan Gereja-Gereja Sedunia untuk mendesak PBB agar mengirim tim pemantau PBB ke West Papua.

Sementara itu, wakil diplomat Papua Barat yang berbasis di Vanuatu melalui West Papua National Coalition (WPNCL) pada 27 Maret lalu telah bertemu dengan Perdana Menteri Fiji, Commodore Voreqe Bainimarama, di Suva. Delegasi yang dipimpin oleh Dr. Jhon Ondowame, Wakil Ketua WPNCL termasuk Sekjen WPNCL Rex Rumakiek dan mantan Pendana Menteri Vanuatu Barak Sope yang juga penasehat WPNCL. Mereka mempresentasikan permintaan agar West Papua didaftarkan menjadi anggota tetap dalam MSG. Bainimarama yang juga sebagai ketua MSG menyatakan bahwa permintaan itu akan didiskusikan bersama negara-negara anggota MSG untuk diputuskan, lalu keputusan tersebut akan dikonfirmasikan.

WPNCL bertemu dengan Banimarama

Semua orang orang, termasuk rakyat West Papua berdoa dan berharap agar West Papua dapat didaftarkan menjadi anggota MSG dalam pertemuan bulan Juli di New Kaledonia (Kanaky).

Benny Wenda telah kembali ke London setelah melakukan perjalanan terbuka di Amerika Serikat, New Zeland, Australia, PNG, Salomon Island dan Vanuatu. Ia telah bertemu dengan politisi-polisi negara, termasuk Parlemen-Parlemen dari negara-negara. Perjalanannya disiarkan oleh media-media terkemuka di Pasifik. Isu perjuangan bangsa Papua Barat terus menjadi sorotan, bukan saja oleh jaringan pendukung seperti NGO dan Gereja tapi juga Pemerintah negara-negara.

Dalam perjalanannya, Benny Wenda menyatakan kepada seluruh pendukung maupun rakyat West Papua bahwa ini saatnya rakyat West Papua menyatukan agenda perlawanan dalam satu tuntutan yaitu hak penentuan nasib sendiri (the right to self determination) untuk kemerdekaan bangsa Papua. (wd)

April 01, 2013,knpbnews.com

April 1, 2013 0

Nederlands Nieuw Guinea dan Komisi Pasifik Selatan

The Papua delegation from Netherlands Nieuw Guinea departs for the Fourth South Pacific Conference, held at Rabaul, 1958.(Jubi/dam)

Jayapura – Dulu ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti Kon frensi Negara-negara di Pasifik Selatan.

Berbeda setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutamadi negara serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).

Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.

Negara-negara ini mulai memakrakarsi pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari, 1947 adalah, Mendirikan Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerah meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari garis Khatu;sitiwa,Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang), kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat. Komisi Pasifik Selatan ditetapkan anggotanya berjumlah 12 orang.

Tiap wilayah mengutus dua orang anggota, diantaranya menunjuk seorang sebagai pimpinan sekaligus sebagai penasehat. Tugas dan pekerjaan Komisi Pasifik Selatan, mengambil kebijaksanaan dengan membuat rencana serta mengusulkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial bagi penduduk kepulauan Pasifik Selatan. Salah satu usulan Komisi Pasifik Selatan di Nederlands Niuw Guinea adalah pembangunan Cokelat di Nimboran dengan bantuan Negara-negara Eropah Barat, 1957-1958.

Tata kerja ; Rapat atau Konfrenesi menetapkan hasil dengan persetujuan bersama. Reseach Council atau Badan Penelitian ; mengadakan penelitian dan memberikan masukan pada komisi dengan memberikan saran dan nasehat. Pembentukan Research Council: Anggota kerjanya diangkat oleh komisi, diantaranya tiga orang anggota kerja tetap dari komisi untuk masing-masing sebagai direktur bidang-bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan Konfrensi Pasifik Selatan, wajib mengikut sertakan tokoh-tokoh intlektual masyarakat pribumi di kepulaian ini sebagai anggota utusan karena pada akhirnya merekalah yang dilibatkan dalam pekerjaan Komisi Pasifik Selatan. Selain itu sebagai nara sumber atau penasehat. Konfrensi Pasifik Selatan ; bersidang setiap tiga tahun sekali dan berpindah tempat di lokasi Pasifik Selatan.

Susunan Peserta Konfrensi Pasifik Selatan: Komisi Pasifik Selatan menyusun jumlah anggota utusan menurut tiap daerah. Memperhatikan juga pejbata pemerintah di daerahnya yang ditunjuk menjadi utusan menghadiri sidang.Tujuan dan tugas Konfrensi : Membahas segala sesuatu kepentingan untuk pembangunan masyarakat lalu menetapkan dan menyampaikan kepada Komisi. Sekretariat : Sekretariat Jenderal diangkat oleh Komisi untuk untuk masa jabatan lima tahun,anggota staf disusun oleh Sekretarias Jenderal, disamping tiga orang Direktur bidang yang telah ditetapkan pada pasal tujuh. Keuangan : Komisi Pasifik Selatan dengan pembinaannya dibebankan kepada negara pendiri dengan sumbangan berdasarkan presentase berikut : Australia , 30 % ; Perancis 12, 5 % ; Belanda 15 %; Selandia Baru 15 %; Inggris 15 %; Amerika Serikat 12,5 %. Hubungan kerja dengan oragnisasi internasional lain. Tidak menjadi bagian dari organisasi internasional, tetapi boleh mengadakan hubungan kerja sama.

Tempat berdomisi komisi : Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan. Ketentuan dalam perjanjian ini tidak akan merubah atau bertentangan dengan peraturan yang sudah ada dan berlaku di daerah-daerah kekuasaan negara-negara pendiri. Perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat terlaksana atau berlaku apabila semua pihak menyetujui. Berhenti dari organisasi perjanjian ini, maka pihak atau anggota pendiri tiap tahun minta berhenti.Pihak pendiri yang bersangkutan tidak mempunyai wilayah jajahan lagi. Sementara penanganan ketentuan perjanjian ini dipercayakan kepada Pemerintah Australia dan Selandia Baru. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat semua negara pendiri mensahkannya.

Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris dan Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.

Sejak pertama kali delegasi Nederlands Nieuw Guinea terus mengikuti konferensi Komisi Pasifik Selatan. Konfrens-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain :

Konfrensi Pertama, 1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Negara Fiji ini memperoleh kemerdekaan pada 10 Oktober 1970. Mayoritas penduduk orang Melanesia, tetapi perkembangan selanjutnya dominiasi warga keturunan India mulai menguasai sektor ekonomi terutama perkebunan tebu di negara Kepulauan Fiji.
Konfrensi Kedua, 1953 di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Wilayah ini didominasi oleh warga Melanesia dan sampai sekarang masih jajahan Perancis. Warga Kanaki terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari negara Perancis.
Konferensi Ketiga, 1956 di Suva Ibukota Fiji.
Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Negara ini mayoritas penduduknya orang Melanesia ini memperoleh kemerdekaan dari Australia, 16 September 1975.
Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.
Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG.

Sejak negara-negara ini merdeka dan mereka sepakat mendirikan Komsi Pasifik Selatan bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Hingga saat ini Kaledonia Baru beserta warga Kanaki masih terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Perancis. Sedangkan negara Vanuatu membuka perwakilan bagi pejuang Papua Merdeka di Ibukota Vanuatu Port Villa. Vanuatu termasuk salah satu negara Melanesia yang terus menyuarakan suara bagi Papua Barat di kawasan Pasifik Selatan dan Persikatan Bangsa-bangsa. Hanya negara Vanuatu saja yang berani dan mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

March 25, 2013,21:18,TJ

March 25, 2013 0

Gereja – Gereja Se-Pasifik Akan Adakan Advokasi HAM di Papua

Jayapura – Konferensi Majelis Umum Gereja Pasifik Ke-Sepuluh (PCC 10th General Assembly) yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Salomon, 3-10 Maret 2013 telah menyetujui adanya sebuah program yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Pasifik untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia dan kemerdekaan di Papua Barat.

Konferensi yang diikuti oleh Gereja-Gereja se Pasisik ini telah memutuskan untuk mendokumentasikan advokasi efektif terhadap keadilan dan penghormatan pada hak asasi manusia dalam kolaborasi dengan mitra oikumenis, masyarakat sipil dan pemerintah.

“Ini akan menggabungkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat sebagai titik fokus yang kuat dari kerja program PCC terhadap penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan wilayah yang belum pemerintahan sendiri serta masyarakat dan rakyat yang ingin bebas.”

demikian disebutkan dalam siaran pers PCC 10th General Assembly yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (14/03) malam.

Para Delegasi yang hadir, disebutkan mengakui hak asasi manusia semua orang, khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri dari semua masyarakat adat yang tertindas dan terjajah di dunia sesuai dengan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat.

Melalui siaran pers ini, PCC dikemukakan telah meminta Perancis, PBB, negara Kepulauan Pasifik dan masyarakat internasional untuk mendukung penentuan nasib sendiri di Maohi Nui (Tahiti). Delegasi yang hadir mengatakan dekolonisasi adalah salah satu tema lama yang diusung PCC. Dukungan terhadap permintaan dari Etaretia Porotetani Maohi (Maohi Gereja Protestan) telah diserukan dalam PCC 10th General Assembly untuk kembali mencatatkan Tahiti ke daftar dekolonisasi PBB.(Jubi/Victor Mambor)

March 14, 2013,21:41, TJ

March 14, 2013 0

Gereja-Gereja Pasifik Setuju Agenda Advokasi HAM di Papua Barat

Jayapura, 14/03 (Jubi) – Konferensi Majelis Umum Gereja Pasifik Ke-Sepuluh (PCC 10th General Assembly) yang berlangsung di Honiara, Kepulauan Salomon, 3-10 Maret 2013 telah menyetujui adanya sebuah program yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Pasifik untuk membahas pelanggaran hak asasi manusia dan kemerdekaan di Papua Barat.

“Ini akan menggabungkan situasi hak asasi manusia di Papua Barat sebagai titik fokus yang kuat dari kerja program PCC terhadap penentuan nasib sendiri bagi bangsa dan wilayah yang belum pemerintahan sendiri serta masyarakat dan rakyat yang ingin bebas.” demikian disebutkan dalam siaran pers PCC 10th General Assembly yang diterima tabloidjubi.com, Kamis (14/03) malam.

Penulis : Victor Mambor, March 14, 2013, Jubi

March 14, 2013 0

Pimpinan Gereja Papua Minta Akses Asing Dibuka

Jayapura — Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP), Pendeta Sokratez Sofyan Yoman, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis di Papua dan Benny Giyai, Ketua Sinode Kingmi Papua meminta Pemerintah Indonesia segera membuka akses pelapor khusus, wartawan asing, dan pekerja kemanusiaan asing untuk berkunjung ke Papua.

Hal itu disampaikan FKPGP pada Jumpa Pers di toko buku Yoman Ninom Jalan Tabi Tobati Kota Raja, Jayapura, Papua Rabu, (06/03).

Dinilai, negara dengan sengaja mengisolasi Papua selama kurang lebih 50-an tahun (1963-2013). Kami minta negara harus perlakukan Papua sama dengan orang asing datang ke Jawa, datang Sumatera, datang ke Manado dan bagian lain di Indonesia, kata Benny kepada majalahselangkah.com.

Benny Giyai meminta janji Marty Natalegawa, Mentri Luar Negeri Indonesia untuk meninjau kembali akses jurnalis asing di Papua itu benar-benar dilakukan.

Selama ini, kata dia, beberapa jurnalis asing telah dideportasi karena dilarang melakukan kerja jurnalistik di Papua.

Kita tahu, jurnalis ABC masuk Papua dengan cara menyamar sebagai turis. Inikan mestinya tidak terjadi. Kita hargai kebebasan dan demokrasi yang ada, kalau demokrasi Indonesia itu termasuk Papua,tegasnya. (MS)

Rabu, 06 Maret 2013 18:04, MS

March 6, 2013 0

Benny Wenda Ketemu Pengungsi West Papua di PNG

Foto Bersama Benny Wenda dan pengungsi Papua Barat di PNG

Vanimo – Pemimpin diplomat Papua Barat di Internasioal, tuan Benny Wenda dalam agenda “Freedom Tour” telah menempatkan waktu untuk mengunjungi rakyat Papua Barat yang berada di pengungsian Papua New Guinea (PNG) selama hampir seminggu sejak 27 Februari hingga 1 Maret 2013 lalu.

Menurut pantauan crew KNPBnews, dalam kunjungan resmi itu Benny Wenda didampingi pembuat film dari Inggris Dominic Brown tinggal bersama di rumah pengungsi West Papua, mendengar penderitaan pengungsi, menyampaikan pesan-pesan perjuangan serta membahas agenda-agenda perjuangan bangsa Papua.

Pada hari Sabtu (1/3), tuan Benny Wenda mengundang pengungsi serta kelompok-kelompok perjuangan yang berada di pengungsian serta dari dalam negeri Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, ratusan rakyat Papua Barat hadir mendengarkan pidato terbuka dari tuan Benny Wenda.

Self-Determination: Agenda Fokus Perjuangan Rakyat West Papua

Tuan Benny Wenda, dalam pidatonya menyatakan bahwa saatnya perjuangan rakyat Papua Barat baik di dalam negeri maupun di luar negeri menyatukan agenda perlawanan dengan satu tuntutan yaitu Self Determination atau menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

“Sekarang bukan waktunya rakyat Papua berjuang untuk organisasi atau faksi masing-masing, saya melakukan perjalanan ini untuk menyatukan agenda perlawanan bersama dengan tuntutan yang tunggal yaitu self determination, sehingga semua organisasi dan rakyat mari satukan energi dalam satu tuntutan bersama”,

tutur Benny Wenda.

Benny Wenda menyatakan bahwa West Papua dalam kanca diplomasi internasional sudah pada tingkatan yang tidak main-main.

“Diplomasi West Papua di Internasional sudah pada tahap perang terbuka dengan negara kolonial Indonesia, kami sudah tidak main-main dengan agenda rakyat West Papua dan Indonesia tidak akan menang karena rakyat West Papua sedang berjuang diatas kebenaran sejarah secara terbuka dan legal dalam sistem negara-negara di dunia”

kata pria ini yang baru lepas dari jerat interpol (DPO Internasional) sejak 2012 lalu.

Dalam pidato itu juga, Benny Wenda melakukan sharing terbuka dimana dirinya menyapa dan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar perjuangan yang diajukan oleh rakyat yang mendengar pidatonya. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada rakyat PNG yang memberikan tanah bagi rakyat pengungsi Papua Barat di PNG.

Benny Wenda, dalam perjalanan diplomasi terbuka ini telah berkunjung ke Senator AS, Parlemen New Zealand, Australia dan kini dalam beberapa waktu kedepan akan berkunjung di Parlemen PNG di Port Moresby. Aktivitas perjalanannya dapat diikuti pada situs freewestpapua.org.

March 4, 2013 0

AWPA KHAWATIRKAN KEAMANAN MASYARAKAT DI PUNCAK JAYA

Jayapura – The Australia West Papua Association (AWPA) khawatir masyarakat sipil di mana serangan terhadap militer Indonesia terjadi Kamis (25/2) akan mengalami masalah jika operasi keamanan yang dilakukan untuk mengejar para pelaku serangan dilakukan oleh aparat keamanan.

Joe Collins, juru bicara AWPA melalui media release yang diterima tabloidjubi.com, Sabtu (23/02) pagi, mengatakan meskipun aparat keamanan menyalahkan OPM sebagai pihak yang melakukan serangan tersebut, namun laporan lainnya menyebutkan bahwa pelaku serangan tersebut adalah kelompok bersenjata yang tak dikenal. Beberapa Pemimpin Papua telah menekankan bahwa pasukan keamanan Indonesia di masa lalu pernah melancarkan serangan seperti itu untuk menciptakan ketidakstabilan di Papua.

AWPA mencatat, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin telah mengatakan TNI akan mengambil sikap tegas dengan melakukan tindakan taktis terhadap kelompok bersenjata yang telah menewaskan 8 anggota TNI dan 4 warga sipil di Papua ini. Panglima Daerah Militer (Pangdam) XVII Cenderawasih, Mayjend Christian Zebua, melalui media lokal mengatakan penembakan itu dilakukan oleh kelompok separatis Goliat Tabuni dan Militer.

“Kami akan memburu mereka bersama-sama dengan polisi karena mereka telah melakukan tindakan diluar peri kemanusiaan,”

kata Pangdam.

AWPA sependapat dengan beberapa pihak yang mengkhawatirkan keselamatan masyarakat setempat dalam operasi keamanan yang mungkin saja akan dilakukan.

“Harus diingat bahwa pada bulan Juni tahun lalu terjadi serangan oleh militer di kampung Honai Lama, suatu Kecamatan Wamena di Lembah Baliem. Serangan itu mengakibatkan sejumlah orang tewas dan terluka dan sejumlah besar rumah yang hancur. Serangan oleh anggota TNI ini disimpulkan sebagai balas dendam terhadap warga desa setempat yang menunjukkan bagaimana tidak profesional dan tidak disiplinnya militer Indonesia.”

kata Joe Collins.

Seperti diketahui, serangan terhadap kampung Honai Lama ini dipicu oleh kecelakaan lalu lintas setelah seorang anak tertabrak motor yang dikendarai oleh dua prajurit TNI dari Kostrad. Penduduk kampung menyalahkan tentara dan berujung pada pengeroyokan dua orang prajurit TNI ini hingga satu dari keduanya meninggal karena ditikam warga kampung. Tak lama kemudian, sekelompok anggota TNI datang ke kampung tersebut dan melakukan serangan terhadap warga dan rumah-rumah warga di kampung itu. (Jubi/Victor Mambor)

Saturday, February 23rd, 2013 | 10:33:22, TJ

February 23, 2013 0

TOLAK BENNY WENDA DI GEDUNG PARLEMEN, MENLU SELANDIA BARU DIKECAM

Menlu Selandia Baru, Muray McCully (vovworld.vn)

Jayapura — Komite Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Indonesia di Selandia Baru, mengaku telah mengirimkan surat kepada Mentri Luar Negeri negara tersebut, Murray McCully, berkaitan dengan penolakan pejabat tinggi di negara tersebut untuk bertemu pemimpin perjuangan pembebasan Papua Barat, Benny Wenda.

Maire Leadbeater, juru bicara Komite HAM tersebut mengatakan pihaknya mengutuk penolakan McCully untuk bertemu dengan Benny Wenda pekan ini.

“Ini sangat memalukan. Mr McCully begitu khawatir akan mengganggu Indonesia sehingga bukan saja dia memilih untuk untuk menghindari Mr Wenda, tetapi ia juga untuk mendesak rekan-rekan parlemen lainnya melakukan hal yang sama.”

kata Maire Leadbeater, melalui rilis medianya yang diterima tabloidjubi.com, Selasa (12/02) malam.

Leadbeater mengatakan McCully sebenarnya mengakui pelanggaran HAM berat sedang berlangsung di Papua Barat. Lanjutnya, penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan aktivis telah terjadi selama lima dekade dan masih berlangsung hingga sekarang. Kehadiran pasukan keamanan pun baru-baru ini semakin diintensifkan. Penyelidikan independen sulit dilakukan karena pembatasan pada wartawan independen dan pekerja hak asasi manusia. Sekalipun organisasi seperti Amnesty berulang kali telah melaporkan terjadinya penembakan dan pemukulan demonstran damai dan pemenjaraan luas dari orang-orang yang hanya mengungkapkan aspirasi kemerdekaan atau untuk mengibarkan bendera ‘Bintang Kejora’ yang dilarang.

“Pemimpin Papua Barat menggunakan istilah ‘genosida’ karena mereka percaya bahwa itulah satu-satunya kata yang tepat untuk menggambarkan pelecehan sistematis yang diderita oleh rakyat Papua Barat.”

sebut Leadbeater.

Juru bicara Komite HAM Selandia Baru untuk Indonesia ini menggambarkan orang Papua hidup dalam suasana ketakutan, tunduk pada pengawasan pasukan keamanan berseragam dan petugas intelijen yang menyamar sebagai pedagang atau tukang ojek. Dokumen militer yang bocor juga telah menyebutkan pasukan intelijen terus mengawasi para tokoh masyarakat Papua.

Sebelumnya, dilansir oleh NZHerald, Murray McCully telah menolak dilakukannya sebuah forum publik yang menghadirkan Benny Wenda di Parlemen Selandia Baru. Sebelumnya McCully menyarankan dua anggota parlemen Selandia Baru yang menjadi Co-Sponsor Benny Wenda untuk membatalkan forum publik itu. McCully beralasan penolakan tersebut dilakukan karena Selandia Baru memiliki hubungan yang konstruktif dengan Indonesia, sehingga menjadi host untuk anggota gerakan pembebasan bukanlah hal yang baik untuk hubungan Selandia Baru dengan Indonesia. (Jubi/Victor Mambor)

Wednesday, February 13th, 2013 | 09:25:44, TJ

February 13, 2013 0

Bendera Bintang Kejora Berkibar di India

West Papua Solidarity from India kibarkan Bintang Kejora. Foto: FWPC

India — Lambang Kemerdekaan Papua, Bintang Kejora dikibarkan pada Festival Kumbh Mela, di Allahabad, India. Bintang Kejora yang dikibarkan oleh West Papua Solidarity from India ini disaksikan ribuan orang.

Dikabarkan, dalam Festival itu West Papua Solidarity from India menyampaikan apa yang terjadi di Papua selama 50 tahun terakhir. Mereka menyeruhkan solidaritas kemanusiaan di sana.

Belum banyak orang di India mengetahui tentang Papua. Mereka belum tahu apa yang dilakukan Indonesia di Papua selama 50 tahun, tulis Free West Papua Campaign.

Diketahui, India adalah negara sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis.

Seperti ditulis, id.wikipedia.org, jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an.Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memilikikekuatan militer terbesar dan memiliki kemampuan senjata nuklir.

India terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar. Banglades, Nepal, Bhutan, danAfganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan.

India merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947. Ia memiliki ekonomi yang berada dalam urutan ke-10 dalam konversi mata uang dan ke-4 terbesar dalam PPP. Dia memiliki rekor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat sekitar 8% pada 2003. Dikarenakan populasinya yang besar, namun pendapatan per kapita India berdasarkan PPP hanya AS$3.262, berada di urutan ke-125 oleh Bank Dunia.

Cadangan pertukaran asing India sekitar AS$143 miliar. Mumbai merupakan ibu kota finansial negara ini dan juga merupakan rumah dari Reserve Bank of India dan Bursa Efek Mumbai. Meskipun seperempat dari penduduk India masih hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah kelas menengahyang besar telah muncul karena cepatnya pertumbuhan dalam industri teknologi informasi.

Ekonomi India dulunya banyak tergantung dari pertanian, namun sekarang ini hanya menyumbang kurang dari 25% dari PDB. Industri penting lainnya termasuk pertambangan, petroleum, pengasahanberlian, film, tekstil, teknologi informasi, dan kerajinan tangan. Kebanyakan daerah industri India berpusat di kota-kota utamanya.

Tahun-tahun belakangan ini, India telah muncul sebagai salah satu pemain terbesar dalamperangkat lunak dan business process outsourcing, dengan pendapatan sekitar AS$17,2 miliar pada2004–2005. Dan ada juga banyak industri skala kecil yang meyediakan lapangan kerja yang stabil bagi penduduk di kota kecil dan pedesaan.

Meskipun India hanya menerima sekitar tiga juta pengunjung asing setiap tahun, pariwisata tetap penting tapi masih sumber pendapatan nasional yang belum berkembang. Pariwisata menyumbangkan 5,3 persen dari PDB India. Partner perdagangan utama India termasuk Amerika Serikat, Jepang, Republik Rakyat Cina dan Uni Emirat Arab.

Ekspor utama India termasuk produk pertanian, tekstil, batu berharga dan perhiasan, jasa perangkat lunak dan teknologi, hasil teknik, kimia, dan hasil kulit sedangkan komoditas impornya adalah minyak mentah, mesin, batu berharga, pupuk, kimia. Pada tahun 2004, total ekspor India berjumlah AS$69,18 miliar sedangkan impor sekitar AS$89,33 miliar.

Bicara tentang India, ingatakan orang akan tertuju pada Mohandas Karamchand Gandhi. Umumnya, ia dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Ia adalah pemimpin unggul nasionalisme India di India saat dikuasai Inggris .

Ia memimpin dengan non-kekerasan pembangkangan sipil , Gandhi memimpin India untuk kemerdekaan dan memberikan inspirasi gerakan non-kekerasan, hak-hak sipil dan kebebasan di seluruh dunia. (Ge/Is/MS)

Selasa, 12 Februari 2013 19:52, MS

February 12, 2013 0

Pemerintah Selandia Baru Larang Benny Wenda Berbicara Di Parlemen Selandia Baru

Jayapura – Demokrasi di Selandia Baru diragukan oleh kelompok pendukung perjuangan Papua Barat. The Australia West Papua Association (AWPA) mengkhwatirkan kehidupan demokrasi di Selandia Baru, sebab negara ini melarang pemimpin Papua Barat, Benny Wenda untuk berbicara di Gedung Parlemen Selandia Baru.

Joe Collins, juru bicara AWPA, menyebutkan pelarangan ini adalah kali kedua Pemerintah Indonesia mencoba untuk memblokir masalah Papua Barat, hanya dalam waktu satu minggu.

“Ini adalah kali kedua. setelah film dokumenter tentang Papua yang berjudul “Goodbye Indonesia,” diputar di Aljazeera TV, Pemerintah Indonesia meminta Aljazeera untuk menempatkan sudut pandang resmi Indonesia dalam film dokumenter tersebut. Aljazeera menanggapi tekanan dari Pemerintah Indonesia dengan menambahkan komentar dan tanggapan oleh Pemerintah Indonesia pada akhir film.”

sebut Joe Collins dalam media releasenya yang dikirimkan kepada tabloidjubi.com, Sabtu (9/2).

Larangan dari pemerintah Selandia Baru ini, telah membuat sebagian masyarakat Australia dan Selandia Baru sendiri meragukan demokrasi di negara tersebut. AWPA menduga larangan ini ada kaitannya dengan perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Selandia Baru yang ditandatangani tahun lalu.

“Dan sekarang kita lihat Pemerintah NZ juga tunduk pada tekanan dari Pemerintah Indonesia dengan tidak memungkinkan Benny Wenda untuk berbicara di Gedung Parlemen. Sepertinya perdagangan telah mengalahkan hak asasi manusia.”

sebut Joe Collins. (Jubi/Benny Mawel)

Sunday, February 10th, 2013 | 11:12:07, TJ

February 10, 2013 0