Bapak Angkat Saya Anggota Organisasi Papua Merdeka

Sore itu, hari ke lima saya tinggal seorang diri di rumah guru, dan hari kedua penyakit malaria menyerang tubuh. Sebelumnya saya sudah memelihara plasmodium vivax penyebab penyakit malaria tertiana sejak 2008. Di Papua, plasmodium yang bersemayam dalam tubuh bertambah, kali ini plasmodium falciparum yang membawa penyakit malaria bernama malaria tropicana.

Demam menyerang, kedinginan, tubuh menggigil. Saya menyelimuti seluruh tubuh. Tak berapa lama kondisi berubah. Panas terasa di sekujur tubuh, keringat kian deras bercucuran. Perut yang mual sebabkan saya memuntahkan isi perut berkali-kali. Segala yang masuk ke tubuh melalui mulut, kembali keluar dari mulut. Untuk sekadar air putih pun begitu. Betapa tersiksanya saya saat itu. Kalian yang merasa penderitaannya sudah sampai puncak hingga pada tahap mengenaskan karena status jomblo dan tak kunjung mendapat pasangan, hingga kemudian remuk redam dihantam kenangan, sebaiknya cobalah merasakan betapa menderitanya diserang malaria. Niscaya kalian akan sadar, bahwa penderitaan kalian belum ada seupil-upilnya penderitaan karena malaria.

Obat malaria yang saya bawa dari Jakarta sama sekali tak berguna. Demam terus berlanjut, kadang dingin kemudian panas. Muntah-muntah tak kunjung usai hingga cairan kuning yang terasa asam di lidah dimuntahkan lambung menuju tenggorokan dan berceceran di lantai usai dikeluarkan mulut. Biadab.

Saat akhirnya semua itu sedikit mereda jelang hari gelap, pintu rumah diketuk. Saya berjalan tertatih, memaksa diri untuk membukakan pintu. Bagaimanapun juga, sebagai manusia yang menjunjung adab ketimuran, saya harus menghormati tamu. Membukakan pintu untuknya dan menyilakan tamu saya masuk.

Pintu saya buka, dua orang tamu yang datang mengejutkan saya. Bertubuh gempal dengan otot menyembul di lengan, dada, paha dan kaki. Wajah mereka dipenuhi jenggot yang lebat. Berkoteka dan membawa noken yang mereka bebankan di kepalanya, sementara tangan kiri mereka menjinjing anak panah dan busurnya. Sekilas saya melihat tak ada perbedaan mencolok di antara keduanya. Saya merasa mereka adalah dua orang yang kembar.

“Selamat sore, Bapak. Mari masuk.” Ujar saya sesaat setelah keterkejutan saya reda. Tanpa berkata-kata, mereka berdua segera masuk. Tanpa dipersilakan duduk, mereka berdua juga segera duduk, mencari lokasi yang nyaman bagi masing-masing di antara mereka.

“Bapak mau minum apa? Tapi ambil dan buat sendiri ya, saya sedang tidak enak badan.” Sembari menunjuk dapur saya melanjutkan, “Di situ dapurnya, Bapak.”

“Ah, tidak usah. torang sebentar saja ke sini. Mau tanya-tanya sedikit.” Ujar salah seorang di antara mereka.

Melihat penampilan mereka, saya yakin mereka bukan penduduk asli dan bukan berasal dari suku yang sama dengan suku tempat saya tinggal. Karena Suku Asmat tidak mengenakan koteka. Orang-orang Asmat juga tidak terbiasa memanjangkan jenggot mereka. Kedua orang ini baru turun gunung. Mereka berasal dari suku yang ada di pegunungan, entah Nduga, atau Dani atau yang lainnya.

“Kamu dari mana? Bikin apa kamu di sini?” Pertanyaan ini ditujukan kepada saya. Rasa takut kembali menjalar di sekujur tubuh. Bulu roma saya terasa berdiri, mungkin karena demam, tapi saya rasa lebih karena rasa takut yang kian menjadi.

Mata saya terus mengawasi anah panah dan busur yang mereka bawa. Dalam keadaan takut, lemah, dan menahan rasa sakit sekaligus kantuk, saya menjawab pertanyaan mereka. Memberikan penjelasan dengan rinci tentang asal usul saya dan alasan keberadaan saya di rumah itu. Mereka mendengarkan dengan seksama.

“Baik sudah, kami jalan dulu. Ko jangan macam-macam ya di sini. Jangan bikin macam-macam, jangan ajar anak-anak macam-macam. Dan, jangan sekali-kali kasih naik itu merah putih.” Sembari mengatakan ini, salah seorang di antara mereka mengeluarkan benda seukuran telapak tangan bergambar bendera Bintang Kejora.

“Baik, bapak. Saya hanya ajar baca, tulis, hitung saja di sini. Tidak aneh-aneh.” Saya kembali membukakan pintu karena kedua orang tamu saya hendak pulang. “Silakan besok bapak datang ke sekolah. Lihat langsung kami belajar apa saja di sekolah.” ucap saya sesaat setelah mereka berdua berada di ambang pintu.

Keesokan harinya, saat saya dan murid-murid belajar di sekolah, kedua orang itu benar-benar memenuhi undangan saya. Mereka berdua memperhatikan kegiatan kami dari dekat namun tidak mengganggu kegiatan belajar kami. Salah seorang murid mengenal mereka berdua. Ia menyapa kemudian berbincang menggunakan bahasa ibu mereka. Tak seorang pun di antara murid yang mengerti perbincangan mereka, apalagi saya. Murid yang berbincang dengan kedua orang itu memang pendatang, ia berasal dari daerah bernama Kenyam, Ibukota Kabupaten Nduga yang dihuni mayoritas suku Nduga.

Usai percakapan dengan salah seorang murid, kedua orang itu masih tinggal di sekolah. Mereka menunggu hingga kegiatan belajar selesai dan kami membubarkan diri. Sesaat setelah murid-murid bubar, mereka berdua bergegas mendatangi saya dengan senyum merekah di wajah mereka. Menyalami saya, memeluk saya, kemudian berkata, “Mulai sekarang Pak Guru jadi anak kami. Kamu orang kami angkat jadi anak sudah.” Lalu mereka pamit. Saya bingung, bertanya kepada diri sendiri, “Ada apa ini sebenarnya?”

Setelah kejadian tersebut, tiap kali mereka turun gunung, atau teman atau saudara mereka turun gunung, mereka selalu menyempatkan diri singgah di rumah tempat saya tinggal. Membawakan bermacam sayur-mayur, ubi, ketela, petatas, buah-buahan, dan bermacam bahan makanan lainnya. Kadang mereka singgah untuk waktu yang cukup lama, namun lebih sering sekadar singgah untuk mengantarkan bahan makanan kemudian bergegas pergi.

Mendapat perlakuan semacam ini, tentu saja saya senang. Bahan makanan jelas bertambah, setidaknya menambah variasi supaya tidak melulu nasi putih dengan ikan asin, atau sagu dengan ikan asin. Sumber vitamin dan mineral dari sayur-mayur juga terpenuhi.

Perihal diangkat menjadi anak oleh dua orang yang jelas-jelas pejuang kemerdekaan Papua, saya merasa ini adalah pengalaman menarik dan berharga. Diangkat sebagai anak oleh mereka yang berjuang demi hak-hak dan kebenaran yang mereka yakini, berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan yang mereka percaya akan mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, adalah kesempatan yang berharga lagi langka. Lebih dari itu, saya bangga. Ya, bangga.

Terlepas dari pro-kontra isu kemerdekaan Papua, jargon-jargon NKRI harga mati, atau perpecahan yang terjadi di antara mereka yang menuntut kemerdekaan Papua, sejujurnya, saya harus menghormati mereka, bapak-bapak angkat saya dan semua orang yang berjuang menyuarakan kemerdekaan Papua, keadilan yang seharusnya diterima.

Bukankah lumrah mereka menuntut hak-haknya dipenuhi, menuntut untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri setelah puluhan tahun pelanggaran HAM mereka alami, sumber daya alam mereka dirampas bahkan untuk sekadar ampas tak bisa benar-benar mereka dapat.

Jika terus menerus seperti ini, siapapun manusianya, apapun agama yang dianutnya, dari manapun mereka berasal, sudah semestinya muak akan ketidakadilan yang terjadi di Papua, dan memaklumi tuntutan kemerdekaan yang disuarakan. Benar begitu kan, Kakak? Ah, Itu sudah!

Dihadang water canon, ratusan aktifis pro Papua Merdeka ditahan

Jakarta, Jubi – Sekitar dua ratusan orang ditahan pihak kepolisian Jakarta saat aksi 1 Desember yang dilakukan bersama FRI (Front Rakyat Indonesia) West Papua dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se Jawa dan Bali.

“Sekitar dua ratusan orang. Mereka dibawa ke Polda Jakarta. Tapi sudah mau dilepaskan,” kata Veronika Koman, pengacara Papua Itu Kita yang mendampingi pelaku aksi, Kamis (1/12/2016).

Diantara mereka yang ditahan, terdapat juga Surya Anta, juru bicara FRI West Papua dan Jefry Wenda, Ketua Umum AMP.

 Surya Anta dalam mobil tahanan polisi - IST
Surya Anta dalam mobil tahanan polisi – IST

“Pada saat dorong-dorongan, saya jatuh. lalu saya ditarik oleh polisi menjauhi kerumunan massa aksi. Setelah lepas dari massa aksi, saya ditarik ke barisan polisi. Disitu saya dipukul menggunakan pentungan 2 kali ke bagian kepala dan tubuh. setelah itu saya diseret ke mobil tahanan. saat akan dimasukkan ke mobil tahanan, saya ditendang di bagian punggung,” ungkap Surya tentang bagaiman ia ditahan.

Polisi menghadapi para pelaku aksi dengan semburan air water canon saat berorasi di sekitar Bundaran HI setelah berjalan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

 Massa aksi saat dihadang oleh polisi - IST
Massa aksi saat dihadang oleh polisi – IST

Selain di Jakarta, aksi di Yogyakarta yang dilakukan dalam rangkaian peringatan 1 Desember ini juga berakhir dengan penangkapan

“Sekitar 14 orang peserta aksi dan ada tiga orang  dari PBH dan LBH Yogyakarta dalam aksi di Yogyakarta yang ditahan polisi,” kata Karon, aktivis Papua Itu Kita.

 Massa aksi yang ditahan di Polda Jakarta - IST
Massa aksi yang ditahan di Polda Jakarta – IST

1 Desember diperingati oleh rakyat Papua sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua sebab tanggal tersebut pada tahun 1961 ditetapkan pengibaran Bendera Bintang Fajar atau Kejora. Waktu itu Nieuw Guinea Raad atau Dewan Perwakilan Rakyat New Guinea menetapkan pengibaran bendera antara 1 November dan 1 Desember tetapi akhirnya diputuskan 1 Desember 1961. (*)

Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-West Papua) Kota Sinjai, Sulawesi Selatan

FRI West Papua Kota Binjau Sulawesi Selatan
FRI West Papua Kota Binjau Sulawesi Selatan

(01/12/16) Malam ini tepatnya jam 19.00 WITA perempatan jendral sudirman kota sinjai puluhan mahasiswa dan pemuda melakukan aksi demonstrasi mendukung kemerdekaan bangsa papua. Gerakan ini tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) Kota Sinjai. Aksi demonstrasi ini dilakukan dengan membakar lilin, orasi , baca puisi dan buka baju.
Ada empat tuntutan dalam aksi kali ini:
1. Berikan hak demokratis papua menentukan nasib sendiri,
2. Hentikan pelanggaran HAM dan tarik militer dari Tanah Papua,
3. Tolak perampasan tanah di Sukamulya,
4. Bebaskan kawan kami yang ditangkap!

“Kami melakukan aksi malam karena kami ingin memperlihatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita hidup dalam kehidupan bangsa gelap. Dan kenapa kita membakar lilin untuk membuktikan bahwa masih sedikit cahaya untuk kemajuan serta membuka baju. Karena realitanya sekarang demokrasi dan hak asasi manusia kita ditelanjangi oleh militer”,

ungkap Pacul korlap aksi demonstrasi.

Aksi demonstrasi ini berlangsung sekitar kurang lebih dua jam dengan ditutup dengan menyanyikan lagu darah juang serta doa bersama sebagai bukti berkabung terhadap kematian demokrasi dan hak asasi manusia di negara indonesia.

ULMWP apresiasi aksi 1 Desember FRI West Papua

Pemimpin ULMWP, Octovianus Mote (tengah) dan Benny Wenda (kanan) berbincang dengan PM Vanuatu, Charlot Salwai (kiri) dalam MSG Special Summit di Honiara, Juli 2016 - Jubi/Victor Mambor
Pemimpin ULMWP, Octovianus Mote (tengah) dan Benny Wenda (kanan) berbincang dengan PM Vanuatu, Charlot Salwai (kiri) dalam MSG Special Summit di Honiara, Juli 2016 – Jubi/Victor Mambor

Jayapura, Jubi – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) menggelar aksi bersama di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta aksi dilakukan bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se-Jawa-Bali yang rutin turun aksi setiap tanggal 1 Desember.

“Menkopolkam sudah mengatakan akan membubarkan aksi besok (Kamis). Kepolisian juga menolak pemberitahuan demonstrasi yang dikirim FRI West Papua dan AMP yang telah lebih dulu diberikan,” demikian konfirmasi Veronika Koman, pengacara publik, kepada Jubi Rabu malam (30/11/2016).

Veronika bersama tim advokasi mendampingi aksi tersebut di Jakarta dan memantau aksi-aksi dan kegiatan terbuka lainnya di beberapa kota, termasuk Papua. Selain Jakarta, aksi akan berlangsung hari ini, Kamis (1/12/2016) di Palu, Poso, Makassar, Yogyakarta, Ternate.

Sementara di Papua, menurut konfirmasi sebelumnya dari pihak ULMWP dan KNPB aktivitas peringatan 1 Desember akan berbentuk ibadah syukur di tempat terbuka maupun di sekretariat.

“Karena pernyataan Menkopolkam tersebut, dan pengalaman sebelumnya, maka kami mengajak berbagai pihak khususnya media untuk memantau perkembangan kegiatan di 1 Desember, agar mengurangi bahkan cegah kemungkinan represi,” ujar Vero.

Aksi di Jakarta akan dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 siang waktu setempat dan akan berpusat di Istana Negara. Mereka mengusung isu penentuan nasib sendiri West Papua seperti yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh FRI West Papua dalam deklarasinya di LBH Jakarta (30/11).

Pada peringatan 1 Desember 2015 lalu di Jakarta, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tidak berhasil menembus istana negara. Sebanyak 306 orang ditangkap Kepolisian Metro Jaya di Bunderan Hotel Indonesia, setelah sebelumnya melakukan beberapa penyisiran di titik-titik keberangkatan para mahasiswa. Dua mahasiswa Papua sempat dijadikan tersangka pemukulan oleh polisi, namun bebas tiga hari kemudian.

Apresiasi ULMWP

Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP didalam naskah pidatonya untuk peringatan 1 Desember yang diterima Jubi Rabu (30/11), menyatakan dukungan terhadap inisiatif pendirian FRI West Papua tersebut.

“Rakyat Indonesia terutama di kalangan terdidik sudah mulai akui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Lebih dari pada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya FRI West Papua. Gerakan rakyat Indonesia ini memberikan dukungannya terhadap hak Bangsa Papua Barat untuk merdeka sebagai bangsa berdaulat,” ujar Mote.

Hal ini, lanjut Mote, adalah hasil dari kerja keras seluruh anggota ULMWP yang tak terbatas di kawasan Pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia.

Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB yang juga tim kerja ULMWP, mengatakan pembentukan FRI West Papua adalah sejarah baru dalam perjuangan pembebasan nasional West Papua.

“Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia melalui berbagai organisasi gerakan dan individu mendirikan Front yang akan berjuang bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujarnya.

Dia meyakini masih banyak rakyat Indonesia lainnya yang sebetulnya mendukung inisiatif tersebut. “Kami yakin masih banyak rakyat Indonesia yang sedang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanpa kehilangan—atau bermaksud menyangkal—keIndonesiaannya,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Tim Kerja ULMWP di Lapago, Dominikus Surabut dan Sekretaris Dewan Adat Hubula di Wamena, Engelberth Sorabut. “Kami ucapkan terima kasih atas deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua di Jakarta,” ujar Dominikus.(*)

Demo Dukungan Referendum Papua Digelar 1 Desember

Gloria Safira Taylor, CNN Indonesia,Rabu, 30/11/2016 09:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia — Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk Papua Barat berencana menggelar aksi demonstrasi menuntut referendum bagi Papua pada 1 Desember 2016. Unjuk rasa itu akan diadakan di Bundaran Hotel Indonesia. Dari Bundaran HI, massa akan long march menuju Istana Negara.

“Kami akan turun aksi di Jakarta dan beberapa daerah lainnya,” kata juru bicara FRI Surya Anta mengatakan, di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa (29/11).

FRI merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, dan Perkumpulan Solidaritas Net.

Meski mendukung penentuan nasib sendiri warga Papua, namun belum bisa dipastikan bakal ada warga Papua yang akan ikut aksi.

Surya mengatakan, dukungan untuk Papua diberikan karena selama ini masih terjadi penjajahan di wilayah paling timur Indonesia itu. Bentuk penjajahan itu salah satunya adalah diskriminasi dan kekerasan terhadap masyarakat Papua.  Surya menampik adanya kepentingan asing dalam solidaritas mereka untuk referendum Papua.

Dalam aksi demonstrasi 1 Desember nanti, akan diusung beberapa tuntutan. Selain dukungan terhadap referendum Papua, mereka mendukung keanggotaan United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di Perserikatan Bangsa-bangsa.

FRI juga mendesak militer ditarik dari Papua agar referendum berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Hal ini juga supaya masyarakat Papua mendapatkan kebebasan informasi, ekspresi dan berorganisasi.

FRI juga menyerukan kepada dunia internasional untuk membangun konsilidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi Papua Barat.

“Kami juga memperjuangkan supaya masyarakat dapatkan pendidikan gratis, perluasan sekolah dan universitas, kesehatan gratis dan transportasi murah,” ujarnya.

Tanggal 1 Desember selama ini dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dianggap istimewa bagi sebagian kelompok di Papua karena dinilai sebagai hari kemerdekaan. Setiap tahunnya pada tanggal ini petugas keamanan selalu memperketat pengawasan di Papua lantaran kerap ada pengibaran bendera bintang kejora, simbol kemerdekaan di Papua. (sur/yul)

Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua: Free West Papua

Kepada Yth.,
Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik
di tempat

DEKLARASI RAKYAT INDONESIA MENDUKUNG HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BANGSA WEST PAPUA

Sejak masuknya Indonesia ke West Papua pada tahun 1963, tak henti-hentinya bangsa Papua menderita di bawah kolonialisme Indonesia. Manipulasi sejarah dilakukan secara sistematis oleh pemerintah Indonesia. Akar konflik yang tak kunjung selesai di West Papua dikarenakan oleh manipulasi sejarah ini.

Pada tahun 1969, PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat), referendum untuk menentukan apakah West Papua akan bergabung dengan Indonesia, dilaksanakan dengan penuh tipu muslihat. Maka hasil dari PEPERA adalah tidak sah.

Nasionalisme sempit dengan jargon “NKRI Harga Mati” telah mematikan banyak orang West Papua. Ribuan telah dibunuh, disiksa dan diculik oleh negara. Perampasan lahan juga terjadi di mana-mana. Pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap orang West Papua adalah salah satu yang terburuk di negeri ini.

Maka dari itu, kami rakyat Indonesia menganggap bahwa sudah saatnya rakyat West Papua bisa menentukan nasib di tanah mereka sendiri.

Dengan ini kami bermaksud untuk mengajak dan mengundang rekan-rekan media untuk meliput “Deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua” melalui konferensi pers yang akan diadakan pada:

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 November 2015
Waktu : 10:30 s/d selesai
Tempat : Lantai 1 Gedung LBH Jakarta
Jalan Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat

Demikian undangan ini kami sampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Surya Anta (081574304391). Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 November 2016

Hormat kami,

 

 
Front Rakyat Indonesia untuk West Papua
(FREE-WEST PAPUA)

Dialog sejarah Papua, Filep Karma tur keliling Jawa

Jayapura, Jubi – Filep Karma, salah seorang tokoh gerakan Papua Merdeka, melakukan ‘tur keliling’ Pulau Jawa bertemu beberapa kelompok muda dan berdialog terkait sejarah kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan West Papua.

“Saya keliling dalam rangka menyosialisasi pelurusan sejarah perjuangan West Papua kepada generasi muda Orang Asli Papua (OAP) maupun juga teman-teman rakyat Indonesia yang peduli kepada perjuangan West Papua,” kata Karma kepada Jubi Kamis, (17/11/2016).

Karma yang mantan tahanan politik di Biak dan Jayapura selama sekitar 12 tahun itu melakukan dialog dan sosialisasi khususnya kepada generasi muda Papua dan non Papua yang menurutnya masih gamang tempat berpijak dan belum paham sejarah West Papua.

“(khususnya kepada mereka) yang masih gamang tentang tempat berpijaknya karena selama ini mendengar sejarah West Papua secara sepihak dari versi TNI-Polri-Pemerintah saja,” kata dia.

Filep Karma saat mengunjungi LBH Semarang 28/10/2016 - ISTTur tersebut dilakukan sejak akhir September lalu di Bandung hingga 16 November 2016 di Bali. Selain Bandung, Karma juga mengunjungi Depok, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo hingga Bali.

Selain bertemu sebagian anak-anak muda Papua yang sekolah di kota-kota tersebut, Karma juga mengunjungi Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Bali, Kontas Jakarta dan Setara Institut untuk melakukan diskusi serupa.

Menurut Karma, topik-topik yang banyakd ditanyakan para peserta diskusi sepanjang turnya itu berkisar di soal pengalaman di penjara dan suka duka menjadi pejuang Papua Merdeka.

“”Banyak hal yang mereka tanyakan, seperti bagaimana rasanya masuk bui, bagaimana mau berjuang jika sudah berkeluarga, apa pengaruh Maklumat Kapolda Papua itu. Kalau Maklumat itu kan pengumuman saja, dan saya kira ‘’gak ngaruh’”kata dia dengan santai.

Bernardo Boma, seorang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua di Semarang, yang ikut hadir dalam rangkaian kegiatan Filep Karma di Semarang 27-29 Oktober, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu pihak-pihak memahami perjuangan rakyat Papua.

“Kehadiran Bapak Bangsa Papua membantu orang-orang di Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Papua, termasuk solidaritas, menghilangkan stigma dari orang Indonesia terhadap perjuangan Papua,” ujar Boma kepada Jubi lewat sambungan telpon, Kamis (17/11).

Selama di Semarang, lanjutnya, selain memberi kuliah umum kepada mahasiwa/i Papua di ‘honai’, Filep Karma juga bertemu dan menggelar diskusi dengan Lembaga Bantuan Hukum Semarang, “bahkan Bapak juga hadir dan turut memberikan pesan belasungkawa atas kematian, Atma, salah seorang pengacara muda LBH Semarang,” kata dia.

Saat cara di Semarang, menurut Boma banyak teman-teman mahasiswa meminta motivasi semangat untuk berjuang, serta menciptakan persatuan antar orang Papua untuk penentuan nasib sendiri.

“Bapak berpesan, jangan pernah takut berjuang Papua Merdeka, walau harus keluar masuk penjara. Bapak juga ingatkan kami agar belajar sistem kebijakan Indonesia sebagai bekal dan siasat untuk perjuangan rakyat Papua sendiri menjemput kemerdekaannya,” kata Boma yang berasal dari Dogiyai itu.

Filep Karma, pasca keluar dari penjara tahun lalu, tampak setia hadir disetiap aksi-aksi penentuan nasib sendiri Papua dan keanggotaan ULMWP di MSG di Jayapura.

Mantal tapol yang sering mengatakan ‘keluar dari penjara kecil masuk ke penjara besar’ ini di Semarang berpesan siapapun yang berjuang untuk Papua Merdeka adalah orang Papua yang sejati, “walapun dia non Papua,” kata Boma.

Filep Karma mengakhiri turnya di Bali dan segera akan kembali ke Papua. “Hari terakhir bersama teman-teman Papua di Bali, saya menikmati ‘Denpasar Moon” karena posisi bulan lagi sangat dekat dengan bumi, setelah ini pulang ke Jayapura,” ujarnya menutup pembicaraan.(*)

PGI Menilai Jakarta Tak Ingin Dialog Damai dengan Papua

Penulis: Bob H. Simbolon 21:14 WIB | Rabu, 05 Oktober 2016

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Sekretaris Eksekutif bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pendeta Henri Lokra, menilai pemerintah Indonesia tidak memiliki keinginan menyelesaikan permasalahan di Papua dengan jalan damai dan dialog damai.

“Jalan Damai, Dialog Damai yang diusulkan oleh LIPI dan lembaga advokasi masalah Papua atau pelanggaran HAM di Papua sampai hari ini tidak dilaksanakan pemerintah Indonesia. Hal terlihat pemerintah tidak ingin menyelesaikan persoalaan dengan dialog damai ,” kata dia di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (5/10).

Menurut dia, pelanggaran HAM telah terjadi di Papua. Pertama, tahun 1977 dengan membumi hanguskan puluhan desa di Wamena, dengan melakukan pembunuhan dan pengeboman. Kedua, ada sepuluh ribu masyarakat Papua mengungsi di PNG menyusul pembunuhan Antropolog Universitas Cendrawasih padatahun 1984. Ketiga, kasus pembunuhan Paniai yang juga belum selesai di era Presiden Joko Widodo.

“Pemerintah Joko Widodo harus melakukan dialog damai dalam menyelesaikan permasalahan damai di Papua karena sudah ada roadmap yang disusun LIPI,” kata dia.

Dia mengatakan PGI memandang HAM merupakan masalah universal. Karena itu, kata dia, Indonesia tidak bisa menutup mata terhadap perhatian negara lain termasuk tujuh negara terhadap masalah keamanan di Papua.

“Kerja-kerja advokasi yang kami lakukan di Papua bertujuan membangun trust tetapi kalau setiap hari orang melihat ada pembunuhan, orang berkumpul mendapat penjagaan ketat dengan polisi dan tentara bersenjata lengkap, hal itulah membuat masyarakat Papua tidak percaya kepada Indonesia.” kata dia.

Editor : Eben E. Siadari

Socrates: Pernyataan Gubernur Sulut Patut Diapresiasi

Socratez YomanJAYAPURA – Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGBP), Socratez Yoman, menegaskan, pernyataan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), D.R. Sarundajang bahwa dialog solusi tepat bagi Papua, itu patut diapresiasi.

Karena ‘kata dialog’ bagi Pemerintah Indonesia adalah seperti ‘hantu’ yang menakutkan, sehingga selalu dihindari  dengan berbentuk siasat dengan banyak cara seperti sekarang Otsus Plus yang disebut Undang-Undang Pemerintahan Papua yang ditolak oleh rakyat Papua.

Hanya saja baginya, esensi dialog yang dimengerti Gubernur Sulut dan orang asli Papua itu berbeda. Yang mana Gubenrur Sulut bisa saja memahami bahwa dialog terjadi antara Gubernur Papua dan rakyat Papua.

Dia (Gubernur Sulut,red) kenapa hanya melokalisir dialog hanya di Papua? Dialog yang diperjuangkan dan disuarakan orang asli Papua bersama rakyat Papua selama ini adalah dialog damai, jujur dan setara antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua tanpa syarat dimediasi pihak ketiga yang netral.

Menurutnya, akar persoalan Papua bukan masalah pembangunan dan kesejahteraan. Masalah mendasar di Papua ialah status politik dalam Indonesia, pelanggaran HAM berat, pemusnahan etnis Papua.

“Dialog Damai mutlak dilaksanakan karena Otsus 2001 sebagai solusi politik antara Indonesia dan Papua telah gagal total,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Senin, (18/11).

Untuk itu, dirinya meminta agar Pemerintah Indonesia dan dunia internasional jangan lupa dan menutup mata, karena persoalan Papua sudah menjadi perhatian dunia internasional. Kalau Pemerintah RI mau bangun Papua, silakan saja karena masalah ideologi tidak bisa digadaikan dengan uang, makan minum dan bagi-bagi obat, foto bersama orang Papua yang berkuasa di Papua.

Soal penilaian bahwa Papua aman tidak seperti yang diberitakan, kata Socratez Yoman bahwa itu juga sebuah penilaian yang keliru dan terlalu dangkal. Karena masa rombongan Gubernur Sulut hanya satu hari saja di Papua tanpa mengalami, menyelami dan menjiwai masalah psikologis, perasaan dan nurani penduduk asli Papua dinyatakan Papua aman.

“Disisi lain, orang asli Papua memang menjaga tanah leluhur pusaka mereka dengan aman dan damai, karena tidak ada tanah dan negeri alternatif, kecuali Surga setelah kematian. Lagi pula jangan menipu dan menindas orang asli Papua dengan slogan-slogan Kristen,” tandasnya.

Lanjutnya, selama 50 tahun Papua dalam wilayah Indonesia, banyak pejabat Kristen yang datang menjadi kepanjangan tangan penindas dan perampok di Papua ini.(nls/don/l03)

Selasa, 19 November 2013 03:04, Binpa

Enhanced by Zemanta

Penegakan HAM Papua VS NKRI Harga Mati

Zely Ariane, Koordinator NAPAS
Zely Ariane, Koordinator NAPAS

Pada Selasa, 11 Juni 2013, serombongan orang2 atas nama Front Pemuda Merah Putih mendatangi kantor KontraS, di Borobudur 14, menuntut pembubaran lembaga itu atas kegiatannya yang dituduh sebagai membela separatisme di Papua. Dua orang diantara mereka berorasi, sambil dua orang lainnya tampak memberi instruksi. Sementara orang-orang yang ikut tampak enggan merapat walau telah diperintah berkali-kali oleh orator. Yang maju dalam barisanpun tampak tak bersemangat dan ogah-ogahan.

Orator mengatakan, di satu sisi, bahwa perjuangan penegakan HAM itu penting seperti yang diperjuangkan alm. Munir, sementara di sisi lain ia mencaci maki KontraS sebagai antek asing dan pro separatisme OPM. Ia mengatakan NKRI adalah harga mati dan perjuangan HAM tidak boleh menawarnya. KontraS diminta berjanji dan membuktikan bahwa mereka tidak pro separatisme.

Motivasi
Ada tiga motivasi yang memberi landasan berlangsungnya aksi semacam ini, dan logika berpikir demikian masih bersemayam setelah 15 tahun Reformasi Indonesia.Pertama, kelompok-kelompok sejenis ini dibentuk dan dipelihara oleh militer Indonesia. Cara-cara menyebar ancamannya pun dikembangkan serupa. Bayaran maupun tidak, para penggerak aksi tersebut, khususnya para pimpinan lapangan, adalah orang yang cukup ‘militan’ mengawal isu-isu NKRI harga mati, walau dengan materi penjelasan yang sangat miskin dan acak-acakan, seperti halnya berbagai kelompok para militer seperti Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Barisan Merah Putih dan sejenisnya. Bila kita menyaksikan dokumenter The Act of Killing, hal semacam itu tampak jelas dalam tindakan dan pikiran Pemuda Pancasila, misalnya. Kelompok-kelompok semacam ini dapat tiba-tiba muncul dan beraksi ketika isu-isu terkait perbatasan maupun separatisme muncul ke permukaan.Kedua, NKRI harga mati yang menjadi doktrin mereka tidak sama dengan NKRI dan tak sama dengan RI. NKRI harga mati adalah doktrin orde baru yang melanggar hak azasi manusia. Dalam bingkai NKRI harga matilah Soeharto Orde Baru mendalangi pembantaian massal 1 juta manusia tak bersenjata pada 1965-1966, operasi militer di Papua sejak 1969, Timor Leste, dan Aceh. Ratusan ribu orang tak bersenjata menjadi korban yang sampai sekarang tak mendapat keadilan. Sementara NKRI sendiri pun samasekali bukan harga mati karena bentuk negara dapat diubah sesuai kehendak rakyat dan kebaikan seluruh atau mayoritas warganya.

NKRI harga mati ini adalah tameng ideologi Orde Baru untuk meredam perlawanan rakyat ditengah penggadaian kedaulatan bumi dan air milik rakyat ke tangan para korporasi oleh pemerintahnya sendiri, yang padahal telah mengobrak-abrik kedaulatan negeri itu sendiri. Tentu saja NKRI harga mati tak pernah mempersoalkannya, bahkan mempromosikan jual murah negerinya pertama kali melalui UU PMA No.1 1967 dimana PT.Freeport pertama kali mendapat kontak karya di Papua bahkan sebelum Papua terintegrasi secara hukum ke Republik Indonesia. Dan Soehartolah yang juga mendalanginya.

Ketiga, eskalasi persoalan Papua di dunia internasional, kegagalan penanganan kesejahteraan Jakarta dan kegagalan pendekatan ‘mengindonesiakan Papua’ oleh pemerintah era reformasi, membuat pemerintah bukannya mengubah paradigma pendekatan namun justru mengintensifkan kekerasan. Persoalan separatisme, selain karena sebab-sebab historis yang harus didialogkan, juga karena paradigma pemerintah sendiri yang menstigmatisasi orang Papua sebagai separatis dan memenjarakan semua aksi damai tanpa kekerasan yang mengekspresikan kehendak pemisahan diri. Selain itu teror dan tuduhan-tuduhan separatis pada semua orang Papua, yang melawan dan meminta keadilan, oleh pemerintah melalui aparat keamanan, membuat hati dan pikiran orang Papua semakin dekat dengan separatisme, karena pemerintah Indonesia yang ada dihadapan mereka adalah pemerintah yang membunuh dan tak mau dialog. Dengan cara itu telah lebih dari 100.000 orang Papua dibunuh sejak 1969, kemiskinan dan penyakit semakin akut membuat Papua berada pada posisi terendah dalam indeks pembangunan manusia. Sementara Freeport semakin kaya, pejabat pusat dan daerah yang menangani Papua semakin makmur, aparat semakin luas cabang-cabang bisnis legal dan ilegalnya. Itu semua terjadi terus hingga saat ini tanpa kontrol dan penegakan hukum di negeri kaya raya itu.

Perwakilan Front Pemuda Merah Putih mengatakan bahwa: “bila separatisme di Papua didukung maka yang lain juga akan minta, sehingga Indonesia akan jadi bubar”. Bila demikian, maka sebetulnya kita harus memahami bahwa landasan bernegara kita sudah semakin terkikis. Bukan terkikis karena kurang menghapal Pancasila atau UUD’ 45 atau kurang hapal atau merdu menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi karena para penyelenggara negara dan penegak hukum adalah pihak-pihak yang tidak dicintai rakyat, yang semua kebijakannya lebih banyak menguntungkan orang-orang kaya dan korporasi ketimbang orang-orang kebanyakan.

Para tentara rendahan yang diperintahkan membela NKRI dan mati di Papua adalah korban dari kebijakan represi negara atas nama NKRI yang tak memberi manfaat bagi diri dan keluarganya: gajinya tetap rendah dan anak cucunya tetap tak bisa sekolah tinggi. Demikian pula para pendukung OPM yang marah karena tanahnya diobrak-abrik tanpa mereka pernah dilibatkan untuk bicara, ditanyai pendapatnya, yang anak-anak dan keluarganya, jangankan bersekolah, mencari makan dan mengelola tanah saja tak lagi diberi ruang oleh negara. Keduanya sama-sama korban dari ideologi NKRI Soeharto Orde Baru yang masih menjadi kendaraan politik para Jenderal dan materi doktrin para perwira dan tamtama di sekolah-sekolah militer.

NKRI harga mati adalah doktrin Orde Baru yang melanggar HAM. Semua instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia tak akan bisa dijalankan selagi doktrin ini tidak disingkirkan. Kita mesti menjadi negara hukum bukan negara kesatuan dengan harga kematian. NKRI harga mati jika terus dibiarkan justru akan menghancurkan landasan berbangsa dan bernegara yang paling hakiki: kemanusiaan, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Zely Ariane adalah koordinator NAPAS

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny