Menlu PNG : Butuh Komitmen Politik Untuk Mengakhiri Kekerasan di Papua Barat

Jayapura, Jubi – Mentri Luar (Menlu) negeri Indonesia, Retno Marsudi tiba di Papua Nugini (PNG) Jumat (27/2/2015) dalam rangkaian turnya ke tiga negara Pasifik. Seperti diberitakan oleh media Indonesia maupun Papua Nugini, kunjungan Retno ini adalah untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan tiga negara di Pasifik yakni PNG, Kepulauan Solomon, dan Fiji.

Kunjungan Menlu Indonesia ini diharapkan bisa membicarakan isu Papua Barat yang sempat dilontarkan oleh Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill beberapa waktu lalu. Namun dilaporkan oleh sumber Jubi dari Port Moresby, baik Menlu Indonesia maupun Menlu PNG, Rimbink Pato melarang wartawan untuk bertanya tentang isu Papua Barat dalam pertemuan antar kedua menlu ini. Bahkan dalam sesi konferensi pers sekalipun. Rimbink Pato memang telah mengeluarkan pernyataannya sebelum sesi konferensi pers bahwa PNG dan Indonesia hanya akan membahas isu-isu bilateral, regional dan internasional. Pato sama sekali tidak menyinggung tentang isu Hak Asasi Manusia yang dilontarkan perdana menteri negara tetangga ini.

Hanya saja, setelah pertemuan, saat sudah tidak bersama dengan Menlu Indonesia, Rimbink Pato berhasil diwawancarai beberapa wartawan lokal mengenai isu Papua Barat.

Dilaporkan oleh PNG Today, menjawab pertanyaan wartawan PNG tentang isu-isu Papua Barat, Pato mengatakan Menlu Indonesia melakukan diskusi ekstensif tentang Papua Barat dengan Perdana Menteri Peter O’Neill saat sarapan pagi Jumat (27/2/2015).

Pato mengatakan Kedua pemerintah sepakat untuk mengambil “tindakan komprehensif” untuk mengatasi penderitaan rakyat Papua Barat.
“Komitmen politik diperlukan untuk mengakhiri masalah kekerasan di Papua Barat sekali dan menyeluruh,” kata Pato, kepada wartawan lokal, Jumat (27/2/2015)

Sementara itu, siaran pers dari Kementrian Luar Negeri Indonesia yang diterima Jubi, Sabtu (28/2/2012) mengatakan RI dan Papua Nugini akan meningkatkan kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui pada Plan of Action tahun 2013. Kedua Menlu menekankan pentingnya mendorong upaya peningkatan perdagangan, termasuk di pasar perbatasan.

Indonesia dan PNG juga membahas realisasi dari komitmen Indonesia sebesar US$20 juta, atau sekitar Rp258 miliar untuk program pengembangan kapasitas bagi negara-negara Melanesia (MSG).

Terkait isu-isu regional, Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung Keketuaan Papua Nugini di APEC pada tahun 2018, sebagaimana diputuskan dalam APEC Leaders’ Declaration di Beijing tahun lalu.

Dalam bidang hubungan antar masyarakat, RI dan Papua Nugini juga akan bekerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan, serta hubungan antar-budaya dan antar-masyarakat di daerah perbatasan. (Victor Mambor)

Souce: Diposkan oleh : Victor Mambor on February 28, 2015 at 23:45:51 WP, S

February 28, 2015 1

Rakyat Fiji Launching Gerakan Solidaritas Untuk Papua Barat

Jakarta, Jubi – Harian Fiji Times menulis pentas sandiwara, pembacaan puisi dan lagu-lagu yang dinyanyikan menandai hari keadian social dunia di Taman Sukuna, Suva, Ibu Kota Fiji Jumat (20/2) menandai dukungan rakyat Fiji terhadap hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan saudara dan saudari Melanesia yang ada Papua yang sedang memperjuangkan kemerdekaan dari Pendudukan Indonesia. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka peluncuran Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat.

Sebagaimana laporan jurnalis Fiji Times, lebih dari 300 orang yang ada sekitar pasar, warga gereja Metodis Fiji dan presiden gereja metodist Rotuma Pdt. Tevita Nawadra hadir meluncurkan Gerakan Solidaritas untuk Papua Barat ini. Gerejakan ini menjadi dukungan penting dari Fiji.

Ketua Dewan Gereja-Gereja Fiji Manumalo Tuinanumea yang menghadiri peluncuran gerakan solidaritas itu mengatakan harapan dan doa bahwa Bintang Kejora akan terbit, bahwa kemerdekaan untuk West Papua tercapai dengan damai dan aplikasi untuk keanggoataan penuh dari MSG dapat diberikan.

Bee Serevi, putri musisi legendaris Fiji, Seru Serevi yang diwawancara melalui pesan singkat jejaring media social mengatakan sebagai besar mahasiswa asal Fiji di Universitas Pacific Selatan (USP) dan sebagian dari Mahasiswa Universitas Nasional Fiji (FNU) menghadiri acara itu.
“Ya mereka hadir. Mayoritas mahasiswa USP,” kata wanita yang sedang menempuh studi di USP ini.

Kata Putri pertama Seru Serevi yang merilis lagu “Biarkan Bintang Fajar Berkibar” ini, seluruh keluarganya ada bersama perjuangan rakyat Papua Barat.

“Kami menerima cerita penindasan terhadap warga Papua Barat dan penyalahgunaan kekuasaan menyebar cepat melalui media sosial,” katanya kepada Jubi, Jumat (20/2) sore. (Mawel Benny)

Source: Diposkan oleh : Benny Mawel on February 24, 2015 at 11:48:50 WP

February 24, 2015 1

Amunggut Tabi: Selamat atas Sukses Simposium West Papua Vanuatu 2014

TENTARA REVOLUSI WEST PAPUA
SECRETARIAT-GENERAL

==================================================================

Press Release

Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi Wset Papua (TRWP) lewat Kantor Secretariat-General dengan ini mengucapkan:

SELAMAT DAN SUKSES

atas terpilihkan

Sdr. Oktovianus Mote selaku Sekretaris-Jenderal dan
Sdr. Benny Wenda selaku Jurubicara

dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang telah disahkan pada awal Desember 2014.

Atas nama Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan ini Tentara Revolusi West Papua menyambut dengan gembira perkembangan yang telah terjadi dengan catatan sebagai berikut:

Pertama, bahwa wadah ini ialah lembaga yang memayungi perjuangan bangsa Papua menuju identifikasi diri sebagai bangsa Papua, ras Melanesia, tidak sebatas melepaskan diri dari NKRI;
Kedua, bahwa kepengurusan dengan bentuk Sekretaris-Jenderal dan Jurubicara ialah bentuk organisasi yang sesuai dengan realitas sosial-budaya dan sosial-politik bangsa Papua. Oleh karena itu patut didukung oleh semua pihak, semua bangs Papua baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Tanah Papua;
Ketiga, mengajak semua orang Papua, baik pendukung Merah-Putih, pendukung Bintang Satu, Pendukung Bintang Daud, Pendukung Bintang Empatbelas, baik anggota perlemen NKRI, baik anggota MRP, baik pejabat pemerintah NKRI, semuanya bersatu di bawah organisasi payung yang telah kita bentuk ini dalam rangka “identifikasi jatidiri kita” sebagai orang Melanesia, ras Melanesia, bangsa Papua dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota Keluarga Besar Melanesia bernama MSG dalam waktu dekat.

Untuk itu, kami dari Sekretariat-General TRWP menyerukan kepada semua pihak untuk melupakan semua merek dan cap baru yang menempel dan sekaligus mengotori identitas kita sebagia orang Melanesia, disebabkan oleh pandangan dan pilihan politik yang telah kita ambil secara pribadi, dan mengambil sikap obyektiv sebagai orang Melaensia untuk bersatu, menyusun satu barisan menuju pendaftaran diri kita sebagai anggota dari keluarga besar Melanesia.

Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak akan pernah dihapus oleh Otsus, oleh DOM, oleh penjajahan Belanda, oleh pembunuhan, oleh teror dan intimidasi, oleh pembangunan dan kesejahteraan NKRI. Kita berbicara tentang identitas manusia, bukan aspirasi, bukan pandangan politik, bukan pilihan hidup. Identitas kita sebagai orang Melanesia tidak ialah sebuah “kodrat ilahi” yang tidak dapat diganggu-gugat oleh karena sikap, pandangan, pilihan atau status kita secara sosial, budaya, politik dan hukum buatan manusia, karena kodrat ialah hukum alam, hukum Tuhan, yang melampaui dan mengatasi semua hukum buatan manusia.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 10 Desember 2014

Secretary-General,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
———————————
BRN: A.DF 018676

December 11, 2014 3

KTT Vanuatu, Pemimpin Papua Barat Segera Buat Badan Kordinasi Kerja

Jayapura, Jubi – Delegasi berbagai organisasi diharapkan bersatu dengan segera membuat badan kordinasi kerja untuk menjawab aplikasi Melanesian Spearhead Group (MSG) usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Penyatuan Papua Barat yang tengah berlangsung di Port Vila, Vanuatu.

Elias Ramosta Petege, aktivis HAM Papua di Jogjakarta mengatakan, persatuan semua organisasi di Papua Barat untuk perjuangan pembebasan Bangsa Papua harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, penyatuan itu bisa diawali dengan melakukan rekonsiliasi, dimana para pemimpin organisasi harus mau membuat badan kordinasi kerja terkait aplikasi Melanesian Spearhead Group.

“Para pemimpin Papua harus segera membuat rekonsiliasi dan persatuan menyeluruh dalam sebuah badan kordinasi bersama. Setelah mereka pulang dari Vanuatu, entah hasilnya baik atau jelek, kita di Papua harus ada semangat baru, hidup baru yang dapat menghimpun semua kekuatan rakyat sipil dan organ-organ pergerakan yang ada di Papua untuk melawan penindasan dan ketidakadilan di Papua,”

kata Petege kepada Jubi, Rabu (3/12).

Menurut Petege, masyarakat Papua sedang berada dalam sistem penindasan pemerintah Indonesia. Sistem penindasan itu digambarkannya melalui berbagai kebijakan pemerintah pusat bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih. Diantaranya, melakukan pemekaran wilayah-wilayah padahal belum memenuhi syarat dilakukannya suatu pemekaran, seperti jumlah penduduk. Untuk itu, Petege dari Nasional Papua Solidaritas (NAPAS) yang berbasis di Jakarta itu mengimbau agar hal-hal yang menimbulkan perpecahan antar masyarakat Papua dapat dihindari.

“Karena kita sudah akan melawan sistem penindasan pemerintah. Dan itu harus juga dinyatakan dengan membentuk sebuah wadah kordinasi bersama. Di wada inilah, setiap pemimpin Papua harus bersatu tanpa curiga, ego dan tanpa ragu demi Papua,”

harapnya.

Petege mengatakan, ada empat syarat utama untuk penyatuan. “Pertama, para pemimpin Papua harus saling mengakui apa adanya. Kedua, para pemimpin Papua harus meninggalkan sikap ambisi, egois dan tidak boleh praktekkan politik primodialisme.”

Lanjut Petege, syarat ketiga, para pemimpin harus punya kekhasan berdemokrasi.

“Itu artinya, para pemimpin Papua harus mengarahkan arah perjuangan Papua pada penegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Contohnya, jika kemerdekaan politik adalah agenda utama, maka setiap pemimpin harus setia melaksanakan agenda tersebut sampai sukses,”

ujarnya.

Kemudian, syarat keempat, para pemimpin Papua harus melaksanakan segala sesuatu berdasarkan kebenaran. “Karena kebenaran akan membenarkan kita dan mengalahkan pemerintah, yang menindas dan membunuh rakyat Papua selama ini,” lagi kata Petege.

Dalam kesempatan berbeda, Yusak Reba, dosen Fakultas Hukum di Universitas Cenderawasih (Uncen) mengatakan, rakyat di Tanah Papua telah lama merindukan hubungan dan penyatuan antar setiap pemimpin. Ia mengaharapkan, sekembalinya para delegasi Papua Barat dari Vanuatu nanti, semua harapan rakyat Papua untuk persatuan itu benar-benar terwujud. (Ernest Pugiye).

Penulis : Ernest Pugiye on December 5, 2014 at 13:37:00 WP, Jubi

December 5, 2014 1

Ketua Nafuki katakan Masyarakat ada di belakang WPNCL

Posted: Tuesday, December 2, 2014 12:00 am

Dilaporkan By Len Garae | Vanuatu Daily Post

Diterjemahkan PMNews:

Ketua “West Papua Unification Committee Meeting”, Pastor Allan Nafuki, mengatakan masyarakat West Papua perlu ketahui bahwa masyarakat Vanuatu ada di belakang mereka dalam roh, dalam pertahanan mereka merebut kembali kemerdekaan mereka dari kolonial yang brutal.

Sang Ketua membuat pernyataan ini di hadapan tantangan yang tradis yang terus menantang para pemimpin di organisasi yang berbasis di Port Vila West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

December 3, 2014 0

Secara Umum, Peringatan 1 Desember Papua Aman

JAYAPURA – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang setiap tahunnya dilaksanakan setiap 1 Desember, secara umum berjalan aman dan lancar di seluruh Wilayah Papua dan Papua Barat.

Dimana sebelumnya peringatan HUT OPM 1 Desember ini, diwarnai pengibaran Bintang Kejora atau aksi penembakan. Namun kali ini, relativ aman, meski beberapa daerah di Kota Jayapura dan Yahukimo menggelar ibadah bersama untuk memperingati 1 Desember tersebut.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, Brigadir Jenderal Polisi Paulus Waterpauw saat ditemui wartawan, mengungkapkan, informasi yang diterima dari malam hingga menyambut 1 Desember situasi daerah Papua dan Papua Barat aman dan terkendali tanpa adanya gangguan keamanan.

“Memang 1 Desember ada daerah-daerah melakukan ibadah syukur 1 Desember, namun semuanya aman tanpa ada gangguan kamtibmas. Kami berikan kesempatan bagi mereka asalkan tidak diluar yang tidak kita inginkan,”

kata Waterpauw, usai memimpin acara syukuran HUT Polairud ke-64 di Rasta Samara Polda Papua, Senin (1/12).

Hanya saja, kata dia, dari hasil monitor anggota dilapangan, daerah Merauke sempat terjadi upaya penaikan bendera namun berhasil digagalkan petugas dilapangan. Namun situasi daerah tersebut aman dan tak terjadi apa-apa. ”Pengibaran ini sudah kita amankan, tidak terjadi apa-apa di sana. Kami bersinergitas tokoh-tokoh yang ada. Buktinya, secara umum aman,” akunya.

Lanjut Waterpauw yang akan dipromosikan untuk menjadi Kapolda Papua Barat itu, menandaskan, bahwa pihaknya telah melakukan upaya cipta kondisi seperti razia, operasi, sweaping skala besar sebelum menyambut 1 Desember yang diklaim merupakan HUT OPM.

“Tadi malam sekitar pukul 12.00 wit, saya ke Keerom karena mendapat informasi ada masyarakat asing di daerah Skamto dengan wajah-wajah baru, tapi setelah dicek ternyata mereka merupakan pekerja daerah itu,”

Kata Watepauw.

Hal Sama diutarakan, Kapendam XVII/Cenderawasih, Kolonel (Inf) Rikas Hidayatullah menyatakan bahwa sejauh ini wilayah Papua relatif aman, meskipun ada di daerah Merauke sempat bendera dikibarkan namun dengan cepat diturunkan anggota lapangan disana.

“1 Desember, semua kegiatan berjalan sesuai dengan masing-masing tak ada yang signifikan. Dan ini membuktikan masyarakat Papua sudah sangat cerdas hingga saat ini akan semakin maju kedepan. Sekarang ini yang perlu membangun Papua demi generasi Papua selanjutnya,”

tandasnya.

Kapendam menjelaskan sekitar 2/3 kekuatan diplotingkan bagi anggota Polri dilapangan yang akan disiagakan hingga besok, selasa red (2/12). Dimana, dalam hal ini Polri yang diutamakan dan TNI sifatnya memback up,”

jelasnya. (Loy/don)

Sumber Berita: Selasa, 02 Desember 2014 02:33, BintangPAPUA>com

December 2, 2014 0

PNWP Serukan KNPB Fasilitasi Rakyat Dukung Pertemuan Vanuatu

Abepura, Jubi – Parlemen Nasional West Papua (PNWP) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua Barat mendukung pertemuan rekonsiliasi sejumlah faksi politik Papua Merdeka yang akan berlangsung di Vanuatu pada 30-4 Desember nanti.

“Pertemuan ini sangat penting untuk masa depan gerakan perjuangan West Papua,” kata ketua PNWP Papua, Buchtar Tabuni kepada Jubi melalui releseasenya dari Port Moresby, ibu Kota PNG sebelum terbang ke Vanuatu menghadiri pertemuan.

Menurut Tabuni, pertemuan ini penting karena akan menyatukan semua faksi politik membentuk satu payung perjuangan. Payung perjuangan yang akan mengajukan aplikasi keanggotaan West Papua dalam forum Melanesia Spearhead Group (MSG) pada tahun 2015 nanti.

“Pertemuan West Papua di Vanuatu berhasil membentuk payung organisasi maka Vanuatu bersama West Papua akan mengajukan kembali aplikasi West Papua ke MSG tahun depan untuk dibahas oleh pimpinan Negara MSG,” kata Tabuni.

Karena itu, Tabuni menghimbau kepada rakyat Papua Barat untuk memberikan dukungan moral kepada pemerintah Vanuatu dan delegasi Papua Barat yang membahas agenda perjuangan.
“Bangkit nyatakan dukungan anda guna menyukseskan pertemuan West Papua ini,” katanya.

Rakyat Papua bangkit atau tidak menyatakan dukungan, Tabuni serahkan kepada media rakyat West Papua, Komite Nasional Papua Barat (KNPB). KNPB didiharapkan bisa memfasilitasi rakyat Papua memberikan dukungan. “PNWP memberikan mandat kepada KNPB,” katanya.

Kemudian kepada rakyat, Tabuni menghimbau bergabung bersama KNPB untuk meyukseskan pertemuan West Papua ini. “Jangan ragu-ragu kepada KNPB karena KNPB adalah media perjuangan untuk mediasi rakyat guna memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat,” harapnya.

Juru Bicara KNPB, Bazoka Logo, mengatakan siap melaksanakan mandat Parlemen memfasilitasi Rakyat menyatakan dukungan. “Kami akan memberikan dungan hanya belum memutuskan bentuk dukunganya apa,” kata Logo kepada Jubi. (Mawel Benny)

Penulis : Benny Mawel on November 26, 2014 at 23:13:11 WP, TJ

November 27, 2014 1

Isu Papua Merdeka, Hanya Kepentingan Elit Politik Vanuatu

Sabtu, 16 Agustus 2014 06:42, BINPA

Marinus YaungJAYAPURA – Negara Vanuatu merupakan salah satu negara yang konsisten dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu telah berusaha untuk mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG sejak Tahun 2013 hingga tahun ini,

Namun dalam MSG Summit di Port Moresby Juni 2014, Proposal Papua ditolak, tetapi di minta untuk mengajukan kembali Proposal permohonan menjadi anggota MSG oleh satu organisasi resmi yang mempresentasikan seluruh elemen perjuangan masyarakat asli Papua Melanesia.

Keputusan MSG ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Joe Natuman dengan dua langkah strategis. Pertama, memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka di Port Villa, Vanuatu untuk membentuk suatu organisasi baru dan merumuskan bersama Proposal baru untuk diajukan lagi ke MSG.

Kedua, PM Vanuatu Joe Natuman akan membentuk tim khusus di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Vanuatu atau Duta Besar Vanuatu untuk PBB untuk melakukan proses hukum tentang masalah PEPERA Tahun 1969 ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Diplomasi hukum ini dimaksudkan unuk meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional tentang keabsahan PEPERA di mata hukum Internasional.

Tindakan kedua inilah yang sangat kontraversi karena secara hukum Internasional Papua telah sah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 19 November 1969. Tanggal Majelis Umum PBB menetapkan resolusi 1524 PBB tentang hasil PEPERA yang menyatakan Papua sah menjadi bagian NKRI.

“Tetapi kalau Vanuatu memiliki bukti-bukti lain yang kuat untuk meyakinkan Mahkamah Internasional bahwa PEPERA 1969 cacat hukum dalam Perspektif hukum Internasional, maka silahkan saja Vanuatu meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional,”

ungkap Marinus Yaung kepada Bintang Papua di Kampus FISIP Uncen Jayapura di Waena, Kamis, (14/8).

Tetapi perlu menjadi catatan penting bagi semua orang Papua bahwa dari pengamatan dirinya selama ini, isu Papua Merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan perdana menteri.

Isu Papua Merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidak untuk kepentingan orang Papua, tetapi untuk kepentingan politik para elit politik Vanuatu. Hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak Tahun 1986 sampai sekarang, selalu menjadikan isu Papua Merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlamen dan rakyat Vanuatu. Sehingga dirinya masih pesimis dengan sikap dan tindakan Negara Vanuatu terhadap masalah Papua saat ini.

“Siapa sesungguhnya diuntungkan dari perkembangan isu Papua Merdeka di Vanuatu? Para elit politik di Vanuatu? Atau Pemerintah Inggris sebagai pihak yang berdiri di belakang negara Vanuatu yang akan mengambil keuntungan ekonominya di Indonesia? Atau orang Papua yang sedang berjuang untuk kemerdekaan Papua?,”

jelasnya.

Jikalau sampai Oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG dan masalah Papua akhirnya tidak masuk agenda sidang PBB, maka semua orang Papua harus mengecam negara Vanuatu dan mengutuk bersama-sama para elit politik di Vanuatu yang telah menjadikan isu Papua Merdeka sebagai alat komoditi politik utama mereka dalam memperebutkan kursi Perdana Menteri Vanuatu. Dan orang Papua hanyalah dari strategi eksploitasi politik negara Vanuatu.(Nls/don)

August 16, 2014 0

PM Vanuatu: Kami Mendukung Gerakan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat

Vanuatu West Papua — Perdana Menteri Republik Vanuatu Joe Natuman dan Lobbyist Papua Merdeka Andy Ayamiseba

Suva, MAJALAH SELANGKAH — “Kami memiliki posisi ideologis sejarah di Papua Barat. Kami mendukung gerakan kemerdekaan rakyat Papua Barat,kami memiliki kewajiban untuk membela hak-hak saudara-saudari sesama Melanesia,” kata Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman dalam keterangan yang diterima kontributor majalahselangkah.com, Selasa,(12/08/14) kemarin.

Dalam realesnya menanggapi kunjungan Duta Besar Indonesia, Mr Nadjib Riphat Kesoema yang akan mengunjungi salah satu perusahaan di Vanuatu, ia mengatakan, pada prinsipnya perusahaan di Vanuatu tetap mendukung perjuangan kemerdekaan Papua Barat.

“Kami sangat prihatin dengan tuduhan pelanggaran HAM dan menyambut posisi pemerintah Anda bahwa secara bertahap menarik kehadiran militernya dari Papua Barat,” katanya.

“Secara kewilayahan memiliki perbedaan pendapat antara kedua Negara Indonesaia dan Vanuatu. Tetapi bukan berarti kedua Negara tidak dapat membahas isu-isu sensitif dengan cara damai dan menemukan cara terbaik,”

kata Perdana Menteri Vanuatu.

“Saya berterima kasih atas upaya negara Anda mengijinkan Papua Barat ikut setara dalam Festival Seni Melanesia baru-baru ini di Port Moresby. Kami akan menyambut setiap langkah seperti ini, untuk memungkinkan Papua Barat untuk bebas mengekspresikan diri,”

kata Joe.

Disampaikan juga kepada Pemimpin Indonesia terkait pertemuan kepala dan pimpinan Gereja-gereja se-Vanuatu yang rencananya diselenggarakan 1- 4 Oktober mendatang di Port Vila lama, upaya menjadikan satu payung dalam dalam mendorong bergabungnya Papua Barat ke MSG.

“Terserah mereka untuk memutuskan apa yang mereka inginkan. Kami hanya memberikan mereka ruang di sini, di mana mereka dapat mendiskusikan posisi mereka. Apa hasil sebagai hasil akhir dari pertemuan ini benar-benar keputusan mereka, bukan kami,”

Perdana Menteri menekankan.

Terlepas dari isu Papua Barat, Natuman menyambut baik tawaran Indonesia untuk membantu negara di berbagai bidang termasuk pertanian, pendidikan dan perdagangan.

Dubes Kesoema mengatakan, Indonesia sedang memajukan proses demokratisasi dan bahwa kebutuhan masyarakat adat Papua Barat, serta Melanesia lainnya di provinsi Maluku dan tempat-tempat lain sedang dipertimbangkan.

Duta Besar Kesoema mengatakan ia mewakili generasi baru pemimpin di Indonesia yang berkomitmen untuk memastikan bahwa Indonesia direformasi sepenuhnya dan dipatuhi kewajiban internasionalnya, sejauh hak asasi manusia yang bersangkutan.

Indonesia telah berjanji untuk memberikan hingga 100 traktor untuk membantu petani dalam negeri. Sejauh ini mereka telah mengirimkan 25 ini. (Alfonsa Wayap/MS)

Sumber: MAJALAHSELANGKAH.com

August 13, 2014 0

Simposium Papua Barat di Vanuatu Ditunda ke Oktober 2014

Pastor Alain Nafuki, Ketua panitia pelaksana mengatakan, kegiatan akan ditunda ke bulan Oktober 2014, yakni dimulai dari tanggal 1 sampai 4 Oktober 2014 mendatang di Vanutua.

“Keputusan tersebut dibuat setelah panitia mengkaji kembali kesiapan dari berbagai kelompok perlawanan yang akan diundang guna menghadiri simposium dimaksud,” kata Pastor Alain.

Salah satu tokoh Papua Merdeka di Vanuatu, Andy Ayamiseba ketika dikonfirmasi suarapapua.com, membenarkan informasi tersebut.

Selengkapnya di SUARAPAPUA.com

August 7, 2014 0