Jayapura, 11/1 (Jubi) – Sekretariat Melanesia Spearhead Group (MSG) menyatakan keberatannya untuk terlibat dalam undangan Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Indonesia dan Papua, karena menganggap kunjungan ke Indonesia, termasuk ke Papua sudah melenceng dari resolusi para pemimpin negara-negara MSG di Noumea, Kaledonia Baru, bulan Juni tahun lalu.
Sumber Jubi di sekretariat MSG, mengatakan kunjungan negara-negara yang tergabung dalam MSG ke Indonesia bersifat Multilateral, bukan kunjungan MSG seperti keputusan dalam resolusi pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.
“Kunjungan ke Indonesia untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan pembangunan. Ini lebih bersifat kunjungan multilateral, bukan kunjungan dari sebuah entitas bernama Melanesia Spearhead Group. Tema kunjungan ternyata diluar resolusi yang diambil oleh pemimpin MSG di Noumea, tahun lalu.”
kata sumber ini, Sabtu (11/01).
Karena maksud dan tujuan yang berbeda dari resolusi MSG ini, lanjut sumber ini, Sekretariat MSG telah menyatakan keberatan mereka. Sekretariat MSG juga tidak menghadiri pertemuan teknis tentang kunjungan ini, yang dihadiri oleh para Mentri Luar negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji. Sedangkan Mentri Luar Negeri Vanuatu juga tidak menghadiri pertemuan ini. Vanuatu hanya mengirimkan Hon Joe Natuman (Vanuatu special envoy for decolonisation) untuk hadir.
Berbeda dengan informasi sebelumnya yang diterima dari Mentri Luar Negeri vanuatu, Joe Natuman mengatakan bahwa para Mentri Luar Negeri dari Papua New Guinea, Kepulauan Solomon dan Fiji ini juga akan mengunjungi provinsi Papua. Delegasi ketiga negara ini dijadwalkan bertemu dengan Gubernur Papua dan DPRP pada tanggal 13 Januari di Jayapura. Namun Natuman menambahkan, bahwa kunjungan ke Papua ini hanya untuk bertemu dengan pemerintah provinsi dan DPRP saja, tidak dengan elemen masyarakat sipil seperti pihak Gereja, Masyarakat Adat atau Tahanan Politik.
“Vanuatu masih menunggu kabar terakhir mengenai agenda di Papua dari ketua MSG, Victor Tutugoro. Jika pertemuan hanya dilakukan dengan orang-orang pemerintah saja, besar kemungkinan Vanuatu akan menolak untuk terlibat.”
kata Natuman, saat dihubungi Jubi (11/1).
Kepala Misi Papua Barat di Vanuatu, Andy Ayamiseba, membenarkan kunjungan para Mentri Luar negeri dari tiga negara Melanesia ini. Menurut Andy Ayamiseba, ia telah bertemu dengan Pemerintah vanuatu dan Sekretariat MSG, Jumat (10/1) di Port Villa, vanuatu.
“sekretariat MSG menolak kunjungan ini karena tidak sesuai dengan jiwa resolusi dari MSG leaders meeting. Mereka tidak mengikuti MSG technical staff. Tiga Menlu yang lain datang dengan team departemen luar negeri mereka, terkecuali Menlu Vanuatu. Vanuatu menolak hadir dengan alasan yang sama.”
English: Coat of arms of Republic of West Papua Bahasa Indonesia: Lambang Republik Papua Barat Русский: Герб Республики Западное Папуа (Photo credit: Wikipedia)
Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D., saat bersalaman dengan sejumlah Pejabat teras usai melakukan pertemuan di ruang Raputama, Jumat (10/1) kemarin. JAYAPURA – Sebelum kedatangan 5 menteri luar negeri (Menlu) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua dalam waktu dekat, Kapolda Papua. Irjen (Pol) Drs. M Tito Karnavian M.A., Ph.D., menggelar tatap muka dengan Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Hinca Siburian mewakili Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Crhistian Zebua di ruang raputama, Mapolda Papua, Jumat (10/1) petang.
Dalam pertemuan tertutup yang dipimpin langsung Kapolda dengan dihadiri sejumlah pejabat teras di Mapolda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih berlangsung kurang lebih empat jam tersebut. Selain membahas kedatang MSG, juga membahas tentang peristiwa di daerah Kabupaten Puncak Jaya dan di daerah Timika.
Juru bicara Polda Papua, Kombes (Pol) Pudjo Sulistyo S.IK., menjelaskan, bahwa dalam pertemuan salah satu utama yang dibahas terkait rencana kedatangan lima Menlu MSG ke Indonesia, terutama di Papua yang rencana, kedatangan mereka belum bisa dipastikan.
Kedatang MSG ke Papua, kata Kabid Humas, berdasarkan hasil komunikasi yang sudah dilakukan pada bulan Juni lalu oleh MSG, termasuk Indonesia, sehingga dari rencana tersebut akan datang ke Indonesia dan juga akan datang ke Papua, yang rencananya akan berkunjung di Jayapura, Manokwari dan Sorong.
“Tujuan utama MSG datang ke Papua untuk mengecek pengamanan dan serta perkembangan di Papua maupun di Papua Barat, hanya saja masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Jakarta tentang jadwal kedatangan mereka ke Papua,” ujarnya.
Apakah kedatangan mereka membahas isu di Papua yang selama ini berteriak untuk merdeka, Kabid Humas mengemukakan bahwa kedatangan mereka tidak lain melihat pembangunan yang ada di tanah Papua.
“Memang itu isu yang terungkap selama ini, namun kedatangan mereka hanya untuk melihat perkembangan pembangunan, yang mana seluruh stakeholder, baik masyarakat Papua asli maupun pendatang yang lama di Papua diberikan kesempatan yang sama untuk diberikan pembangunan, terutama dalam bidang bidang pendidikan, kebudayaan, agama, ekonomi komunikasi dan lain sebagainya,”
ujarnya.
Juga Disikapi Kelompok Organisasi Papua Merdeka
Rencana kedatangan delegasi Foreign Ministers Mission (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke Papua Barat juga turut disikapi rakyat Papua Barat dan kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM).
Juru Bicara TPN OPM, Jonah Wenda, mengatakan, beberapa hari terakhir, pihaknya mendapat informasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa delegasi Foreign Ministers Mission (FMM) Melanesian Spearhead Group (MSG) atau Misi Para Menteri Luar Negeri Negara-Negara Melanesia, telah diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Papua dan Indonesia (Jakarta).
Undangan ini merupakan hasil kesepakatan yang telah dituangkan kedalam Komunike Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG di Noumea pada 21 Juni 2013 lalu. Dimana pada point 20 dan 21 Komunike KTT MSG disebutkan bahwa delegasi FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji akan mengunjungi Jakarta dan kemudian ke Papua dalam Tahun 2013 berdasarkan undangan dari pemerintah Indonesia.
“Kunjungan delegasi FMM-MSG dimandatkan untuk menyoroti isu pelanggaran HAM di Papua. Namun, hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan rencana kunjungan delegasi FMM-MSG. Kami sendiri mendapat informasi bahwa pada 12 Januari 2014, delegasi FMM-MSG akan tiba di Jakarta. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak mengijinkan delegasi FMM-MSG untuk mengunjungi Papua. Jika delegasi FMM-MSG tidak mengunjungi Papua, maka upaya untuk menyoroti persoalan HAM di Papua tidak akan berjalan secara maksimal,” ungkapnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Aula P3W Padang Bulan Sosial, Jumat, (10/1).
Dijelaskannya, sebelum Komunike KTT MSG ditandatangani, Pemerintah Vanuatu danpimpinan Front Pembebasan Nasional Sosialis Kanak (FLNKS) sangat khawatir dengan sikap Pemerintah Indonesia yang akan menutupi semua kasus pelanggaran HAM yang mereka lakukan terhadap rakyat Papua Barat. Kekhawatiran tersebut Nampaknya akan segera terbukti, yang mana pemerintah Indonesia masih bersikap tertutup dan membatasi kunjungan delegasi FMM-MSG ke Papua Barat.
Pada dasar itu, mengacu pada situasi yang berkembang seperti dipaparkan diatas, maka pihaknya mengeluarkan pernyataan, berupa, (1) mendesak kepada Pemerintah Indonesia untuk segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada rakyat Papua Barat, terkait rencana kunjungan delegasi FMM-MSG ke Jakarta maupun Papua. (2). Menyarankan delegasi FMM-MSG yang berkunjung ke Papua agar bertemu dengan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Bangsa Papua Barat. (3) Menyarankan delegasi FMM-MSG yang berkunjung ke Papua untuk bertemu dan mendengar langsung kesaksian dari para korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.
“Dalam kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menghimbau kepada seluruh rakyat Papua Barat agar mempersiapkan mobilisasi umum dalam rangka menyambut delegasi FMM-MSG. Tata cara penyambutan harus dilakukan sesuai dengan tradisi sopan-santun adat dan budaya Melanesia,”
bebernya.
Lanjutnya, jika Pemerintah Indonesia Gentelmen, harus terbuka untuk delegasi datang ke Papua lihat kondisi yang ada, bahwa ini Pemerintah Indonesia sudah 50 tahun membangun Papua dan ini hasil pembangunannya. Tetapi bila tertutup, berarti itu ada sesuatu yang disembunyikan.
Ditempat yang sama, Ketua Panitia Penjemputan Delegasi FMM MSG, Pdt. Benny Jantewo, menandaskan, soal ketidakjelasan kedatangan delegasi FMM MSG, itu pihaknya mempertanyakan kepada Pemerintah Indonesia, bagaimana konsekuen dengan niat baik Pemerintah Indonesia, karena kesepakatan KTT Nomea itu delegasi MSG datang ke Papua atas permintaan Pemerintah Provinsi Papua.
“Mau tanya Jakarta konsekuen ataukah tidak atas permintaan mereka di KTT Nomea. Kami berterima kasih Pemerintah Indonesia yang mana waktu pertemuan di Nomea ada pertemuan untuk hadir, ini sesuatu yang bagus, karena mau keterbukaan, cuma kami kecewa, karena waktu 6 bulan lalu Juni 2013-23 Desember 2013, ini sudah lewat baru muncul pernyataan bahwa mau ke Papua, ini jelas tidak ada konsekuensi atas permintaan sendiri dalam forum resmi negara-negara di MSG,”
paparnya.
Meski demikian, namun, jika pada 12 Januari 2014 delegasi FMM MSG ini benar-benar hadir, maka harus ada koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dan pihaknya selaku masyarakat adat yang sudah siapkan diri untuk penyambutan kedatangan delegasi Menteri Luar Negeri MSG itu. Akan tetapi bila belum ada kepastian, maka pada Senin, (13/1) pihak akan bertemu Gubernur, DPRP, MRP, Kapolda Papua dan Pangdam, untuk mencari tahu kepastian kedatangan para delegasi, karena apapun Gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat, dan tujuan kedatangan MSG ke Papua sehubungan dengan pelanggaran HAM.
“Kami masyarakat adat sebagai korban HAM tidak bisa kerja sendiri, juga Pemerintah Indonesia bekerja sendiri-sendiri, tapi kita semua bekerja sama-sama untuk melihat masalah ini secara bersama-sama pula. Kesepakatan Nomea kan itu atas undangan Pemerintah Indonesia, maka penyambutan perlu kita siapkan, supaya kehadiran mereka delegasi menjadi ragu. Kerjasama itu perlu supaya situasi dilapangan tidak terjadi kendala, ini perlu yang kita bicara agar rakyat tidak menjadi soal,”
katanya lagi.
Ditandaskannya, pada situasi akhir-akhir ini, persoalan seperti ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pihak lain sehingga menghalangi para korban HAM untuk hadir memberikan kesaksian dalam pertemuan kedatangan FMM-MSG tersebut.
Menurutnya, harusnya korban pelanggaran HAM perlu didengar kesaksian para korban HAM tidak hanya untuk delegasi MSG, tapi juga harus didengar Pemerintah Indonesia juga, Polda dan Kodam juga harus dengar, karena yang melakukan pelanggaran HAM adalah pihak Polisi/TNI. Dengan kata lain semua harus terbuka saja, siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus pelanggaran HAM itu, apalagi persoalan HAM ini sudah memicu sampai di dunia internasional.
“Kita harus terbuka dan main kucing-kucingan dan sembunyi-sembunyi , ini kan perjuangan kami. Kapolda pernah menyatakan larangan senjata boleh, tapi perjuangan damai boleh dilaksanakan jadi ini bagian kami, jadi kenapa kita tidak sama-sama luruskan masalah, siapa benar dan siapa yang salah,”
tukasnya.
Untuk penyambutan sendiri, pihaknya akan menyambut para delegasi dengan adat budaya Malanesia. Tarian adat dan suling bambu, tambur di Bandara Sentani, dan itu sebuah penghormatan terhadap saudara-saudara sesama Malanesia di Pasifik Selatan yang tidak dibayangkan akan datang ke Papua.
Tentunya kedatangan para delegasi tersebut untuk melihat pembangunan di era Otsus dan sebelumnya, apakah selama ini Pemerintah Indonesia betul-betul membangun Papua ataukah tidak. Dan jika protokoler Pemerintah Provinsi Papua setuju, maka para delegasi diarahkan untuk survei dari Kemiri sampai Pasir 2, Distrik Jayapura Utara untuk melihat pembangunan, apakah ada pemberdayaan ekonomi orang asli Papua, apakah ada Mall orang asli Papua, apa ada bengkelnya, rumah makannya, atau masih jualan pinang di pinggir jalan.
Kemudian, perlu bertemu dengan dengan Komnas HAM Papua untuk melihat dan mendengar langsung pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dan dalam era Otsus ini akan ada yang mengamanatkan bahwa perlindungan terhadap orang asli Papua. Dalam rangka perlindungan itu diarahkan paling tidak MSG bertemu dengan KPA Provinsi Papua dengan rumah sakit bahwa berapa orang asli Papua yang menjadi korban HIV/AIDS, ini supaya jelas bahwa kedepannya Papua ini jelas ataukah tidak, ini terbuka saja, karena rakyat Papua ingin tidur diatas tanah ini, bukan untuk hancur.(loy/Nls/don/l03)
Jayapura, 10/01 (Jubi) – Delegasi para Mentri Luar Negeri negara-negara Melanesia Spearhead Group (MSG) dilaporkan akan melakukan kunjungan ke Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Kunjungan ini seharusnya dilakukan tahun lalu.
Kunjungan delegasi ini merupakan resolusi MSG Summit di Noumea, Juni tahun lalu yang diputuskan setelah West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) mengajukan aplikasi keanggotaan di MSG. Negara anggota MSG terpaksa menunda pembahasan aplikasi WPNCL tersebut setelah Indonesia menawarkan kunjungan ke Jakarta dan Papua untuk melihat lebih dekat isu-isu tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Papua yang diduga dilakukan oleh Indonesia. Rencananya, kunjungan ini akan dilakukan antara tanggal 11 – 15 Januari 2014. Perwakilan Front Pembebasan Rakyat Kanaki (FLNKS) bahkan dilaporkan telah terbang ke Jakarta tadi malam (9/1)
Namun di luar harapan banyak pihak, delegasi ini hanya diundang oleh Pemerintah Indonesia untuk mengunjungi Jakarta dan Bali saja, tanpa Papua. Hal ini memicu protes dari Vanuatu, salah satu negara anggota MSG yang belakangan ini sangat concern dengan isu penentuan nasib sendiri untuk Rakyat Papua. Wakil Perdana Mentri Vanuatu yang juga menjabat Mentri Luar Negeri, Edward Natapei, saat dihubungi Jubi mengatakan Vanuatu telah melayangkan surat protes ke Sekretariat MSG terhadap undangan Pemerintah Indonesia ini.
“Undangan itu tidak termasuk Papua melainkan Jakarta dan Bali saja. Kami telah meminta Ketua MSG memastikan Jakarta menyertakan agenda kunjungan ke Papua, sebelum hari Senin (13/1-red),”
kata Natapei saat dihubungi Jubi, Jumat (10/1) pagi.
Dalam pertemuan pra MSG Summit yang dihadiri para mentri luar negeri MSG di Pulau Lifou, Loyalty Islands Kaledonia Baru, bulan Juni tahun lalu. Mentri Luar negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola mengatakan kunjungan delegasi MSG ke Indonesia merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia.
“Kita semua sepakat bahwa misi akan berangkat ke Jakarta atas undangan Pemerintah Indonesia dan kemudian ke Papua Barat. Tahun ini (2013-red), tergantung pada tanggal yang disepakati dengan Pemerintah Indonesia.”
kata Kubuabola saat itu. Undangan pemerintah Indonesia ini, kata Kubuabola, disampaikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 3 Juni, dalam pertemuan antara Perdana Menteri Fiji Voreqe Bainimarama dan Djoko Suyanto, Menkopolhukam Indonesia.
Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Mentri Luar Negeri, Wisnu Wardhana, dihadapan pleno MSG Summit tanggal 21 Juni mengatakan hubungan Indonesia dengan MSG harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.”
kata Wisnuwardhana.
Sementara itu, Filep Karma, tahanan politik Papua meminta dalam kunjungannya, MSG juga mengunjungi Tapol Papua yang saat ini tersebar di beberapa lapas di Papua.
“Saya minta, dalam kunjungan para pemimpin MSG nanti ke Papua agar dapat mengunjungi Tahanan Politik Papua,”
kata Filep Karma kepada Jubi di Lapas Klas IIA, Abepura, Jayapura, Kamis (9/1).
Kunjungan yang dimaksud, bukan hanya ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Abepura di Jayapura saja tetapi juga ke Lapas di kota lain di Papua yang ada tahanan politiknya. Seperti Lapas Biak, Nabire, Manokwari, Sorong, Wamena dan Fakfak.
“Saya juga berharap, MSG tidak hanya bertemu dengan Orang Papua yang telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia tetapi juga siapapun Orang Papua yang ingin bertemu dengan para pemimpin MSG,”
harap Filep Karma lagi.
Sedangkan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) meminta Pemerintah Indonesia untuk membuka secara luas tanpa mengisolasi realitas masalah yang terjadi di Papua. Pimpinan MSG harus diberi kebebasan bertemu dengan siapapun orang Papua untuk mengerti masalah yang dihadapi masalah Papua selama berintegrasi dengan Indonesia.
“Kami menyambut dan menantikan kehadiran Pimpinan MSG di Papua,”
kata ketua KNPB, Victor Yeimo kepada Jubi di Lapas Klas IIA ABepura, Jayapura. (Jubi/Victor Mambor/Aprila)
English: Papua Indonesia Flag (Photo credit: Wikipedia)
JAYAPURA – Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung, mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh proposal yang diajukan oleh negara-negara Melanesian Spearhead Group (MSG) yang ingin berkunjung ke Papua. Hal ini terkait dengan penolakan pemerintah terhadap negara-negara MSG, yang dapat berakibat pada semakin kencangnya seruan untuk memasukkan Papua sebagai anggota MSG.
“Proposal yang diajukan oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk masukkan Papua menjadi anggota pada sidang MSG di Nomea bulan Juni lalu,akan segera terealisasi apabila pemerintah Indonesia mengabaikan kesepakatan negara anggota MSG tentang peninjauan kembali proposal WPNCL sebelum mereka diundang untuk melihat situasi dan kondisi terkinipembangunan di Papua dalam era Otsus,”terangnya via telepon seluler kepada Bintang Papua, Senin (18/11).
Ia mengatakan, rupanya pemerintah Indonesia secara sepihak memutuskan mengundang delegasi Solomon saja yang datang ke Papua. Tindakan ini dianggap sebagian besar negara MSG sebagai bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan di Noumea. Sehingga kalau sampai akhir bulan November ini tidak ada undangan dari pemerintah Indonesia,maka proposal WPNCL akan diterima dan tahun depan WPNCL akan ditetapkan menjadi anggota forum MSG.
“ Maka melalui media ini saya meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengundang negara MSG datang ke Papua,karena langkah ini menurut hemat saya akan sangat mempengaruhi keputusan diterima atau tidaknya proposal WPNCL. Bahkan saya berani menjamin bahwa akhir dari kunjungan delegasi MSG, seluruh negara MSG akan meminta kerja sama ekonomi dan pembangunan dengan Indonesia. Kenapa demikian? Contoh paling sederhana saja bahwa kantor Gubernur Papua di dok 2 adalah kantor Gubernur termegah dan terbaik di seluruh negara-negara anggota MSG. Saya sekali lagi meminta keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah isu Papua merdeka di Pasifik Selatan,”ungkapnya.
Untuk itu, sekali lagi ia mengingatkan pemerintah untuk tidak meremehkan sikap ketersinggungan Negara Vanuatu dan Kaledonia Baru terhadap undangan dari Indonesia yang hanya kepada negara kepulauan Solomon.
“Karena mereka akan terus mendorong proses politik yang sama ke PBB terkait WPNCL. Organisasi Internasional ini akan melakukan tindakan yang sama dengan memutuskan Papua menjadi negara merdeka secara unilateral tanpa perlu mendapat persetujuan dari negara Indonesia,”
katanya.
Ia menambahkan, pemerintah Indonesia, terutama departemen luar negeri RI sudah tahu bahwa strategi diplomasi invisible hand adalah diplomasi subversif yang telah merusak dan mengancam integrasi bangsa sejak jaman Presiden Soekarno sampai hari ini.
“Dunia internasional selalu menggunakan cara-cara subversi untuk mengancam integrasi bangsa. Cara subversi adalah menggunakan negara-negara kecil di pasifik sebagai kaki dan tangan menjalankan kepentingan mereka untuk menghancurkan Indonesia. Maka kalau pemerintah Indonesia sudah menunjukkan pengaruh yang kuat di pasifik selatan,maka jangan merusak kepercayaan yang sudah didapat dari negara MSG. Undang mereka segera dan lihat apakah masalah Papua masih akan terus berkibar di pasifik selatan atau akan segera berakhir,”
Dubes Australia goyang yospan bersama pejabat utama Polda Papua di kediaman Kapolda Papua (18/11)Jayapura – Senin (18/11) kemarin, Duta Besar Australia, YM Gregg Moriaty bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Pold Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
Dalam kunjungannya ke Polda Papua Dubes Australia didampingi sejumlah staff, antara lain, Brigadir Jhond Longhim Gould Head of Australia Defence Staff (HADS), Mr. Jean B. Carcasso (Ministre Conselor/Bid Propam), Mrs. Adelle Neary (Second Secretary (Political) and visi division Office, Mrs. Cassandra H. (Second Secretary (Economic)), Mr. Perarco Chawan Koretje (Director Of Decentralination, Poverty Reduction and Purel Development (Bid Propam)), Mr. Jhon Theoloft Weohan (Deputy Program Director For Papua and West Papua (AIPD) dan Federal Agust Benjamin Koster (CPP Licism Officer).
Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP SULISTYO PUDJO. H, S.I.K., dalam pressreleasenya yang diterima Bintang Papua, mengatakan, dalam pertemuan Kapolda Papua dengan Dubes Australia itu, ada hal-hal penting yang disampaikan. Antara lain perkembangan pembangunan di Papua, perkembangan situasi keamanan di Papua, termasuk juga kondisi investasi di Papua.
Menurut Kabid Humas, soal Perkembangan pembangunan di Papua. Dikatakan, Kedutaan Australia mengamati bahwa pembangunan di Papua sangat pesat tentu saja sebagai akibat berbagai instrumen negara mampu bekerja dengan baik khususnya Polri dalam membina keamanan di Papua makin baik dan berimbas pada meningkatnya kegiatan pembangunan di Papua.
Sedangkan Perkembangan situasi keamanan di Papua, dikatakan mengenai masalah kamtibmas di Papua, Dubes Australia menyampaikan akan meningkatkan dan akan memperkuat kerja sama keamanan antara Australia dengan Polri. Pemerintah Australia akan bekerjasama dan saling membantu dalam berbagai tindakan Kepolisian khususnya menyangkut aspek yang mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan.
Australia mencermati situasi Indonesia khususnya Papua dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa di karenakan selama kepemimpinan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., situasi di Papua sangat kondusif berbagai kejadian konflik horizontal dan vertikal berkurang sangat signifikan.
Mengenai Kondisi investasi di Papua, Kedutaan Australia menekankan dukungan keamanan yang sangat penting untuk memastikan iklim investasi makin membaik di Papua.
Pemerintah Australia mendukung bahwa masalah di Papua khususnya menyangkut insurgency di tangani dengan cara-cara penegakkan hukum. Selain itu kedatangan Dubes Australia di Polda Papua tidak membicarakan masalah politik tetapi mengecek program-program bantuan dan kerja sama Australia dan Indonesia yang ada di Papua.
Sementara itu Kebijakan Kapolda Papua mensikapi masalah Papua dibagi menjadi masalah konflik horizontal yaitu masalah antara masyarakat adat, antara masyarakat adat dan pendatang. Masalah sehubungan dengan konflik pertanahan dan masalah sebagai akibat Pemilukada.
Sementara masalah vertikal yaitu konflik antar masyarakat dengan pemerintah. Khususnya menyangkut masalah kelompok bersenjata dan non kelompok bersenjata yang memiliki keinginan merdeka.
Sedangkan Kebijaksanaan yang diambil Kapolda Papua adalah pendekatan soft approach di kedepankan daripada pendekatan hard approach.
Kesimpulan dari pertemuan itu lanjut Kabid Humas adalah
Masalah integritas Papua di bawah NKRI, Pemerintah Australia sangat menghormati perjanjian Lombok (Lombok Treaty) antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang mana itu adalah kebijakan PM baru Anthony John “Tony” Abbott dari Australia via Ambassador dan tidak ada satu kata pun bahwa Papua keluar dari NKRI;”Kata PM Anthony John “Tony” Abbott.
Adapaun Kalimat dari Perjanjian Lombok antara lain
1. Menekankan saling menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain
2. Menekankan ada saling bekerjasama, di mana kedua negara saling bekerjasama dalam menghadapi situasi masa depan yang makin dinamik
3. Menekankan di mana kedua negara saling memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, budaya dan keamanan sesuai dengan kepentingan bersama dan hubungan baik antar kedua negara.
Australia Dukung Program Prioritas di Papua
Sebelum ke Polda Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staf Kedubes Mrs Adelle Neary, dan Departemen Army (Atase/Departemen Pertahanan dan Keamanan) Australia, Raymond Press, bertemu Pemerintah Provinsi Papua, yang diterima Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, yang juga didampingi oleh Karo Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua, F.X. Mote, S.H., M.Si., Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Suzana Wanggai, Karo Pemerintahan Setda Papua, Sendius Wonda, dan Kepala Distamben Provinsi Papua, Bangun Manurung. Pertemuan yang berlangsung tertutup kurang lebih 1 jam.
Plt Sekda Herry Dosinaen, mengatakan, kedatangan Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staff Kedubes Mrs Adelle Neary ini, dan rombongannya itu, tidak lain untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
Hal dimaksud, juga bagian dari tindaklanjut dari beberapa tahun lalu, dimana Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia telah datang ke Papua untuk melakukan kerjasama khususnya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat di Papua.
Untuk kerjasama dalam bidang kesehatan, lebih fokus terhadap pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan di Papua, diantaranya HIV/AIDS dan lainnya di Papua, sedangkan untuk bidang pendidikan belum ada pembicaraan secara detail, apakah dalam bentuk bantuan peningkatan SDM atau beasiswa.
Diakuinya, sebelumnya juga bertemu dengan tamu dari Hawai, yang membicarakan kerjasama dalam bidang pendidikan terutama pendidikan dasar yang saat ini bersama dengan Rektor Uncen sedang membahas di Uncen Jayapura.
“Bahkan, utusan dari Hawai ini akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kota Jayapura dan beberapa hari lagi akan digelar pertemuan dengan utusan dari Hawai,”
jelasnya kepada wartawan usai pertemuan tersebut di ruang kerjanya, Senin, (18/11).
Ditegaskannya, apakah bantuan itu dalam bentuk fresh money atau peningkatan SDM? Sekda Herry Dosinaen mengungkapkan bahwa kerjasama itu akan pada fokus peningkatan SDM dan tentunya akan didukung dengan financial.
Disinggung soal apakah membicarakan banyaknya warga Papua yang meminta suaka ke Australia? Sekda Herry Dosinaen menegaskan tidak membicarakan hal tersebut, tetapi lebih pada kerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
“Jadi, mereka mendukung sepenuhnya Pemerintah Indonesia dan mendukung pembangunan prioritas yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua dalam bingkai NKRI,”
tukasnya.
Senada dengan itu, secara singkat, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menandaskan, kedatangan rombongan Australia, Honolulu dan Hawai ke Papua adalah untuk melakukan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan.
“Bidang kesehatan, mereka lebih fokus terhadap permasalahan HIV/AIDS. Sementara di bidang pendidikan mereka ingin melihat program beasiswa untuk wilayah Indonesia timur khususnya Papua yang sudah berjalan lama, apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Diharapkan kedepannya ada penigkatan dalam memberikan beasiswa bagi rakyat Papua menempuh pendidikan,” pungkasnya.(don/nls/don/l03/@dv)
Gerehu – Kampanye Papua Merdeka atau Free West Papua CampaigN akan diluncurkan di Papua Nugini, besok tanggal 6 November pukul 11.00 sampai 12.30 siang oleh Benny Wenda di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
Pembukaan Free West Papua Campaign Chapter PNG ini bertujuan untuk memberi Informasi dan kesadaran kepada warga Papua Nugini tentang perjuangan bangsa Papua untuk bebas dari penjajahan Indonesia.
Selain agenda peluncuran itu, anggota Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP) yang juga pakar hukum Internasional, Jenifer Robinson akan berada di PNG mulai 27 hingga 29 November untuk bertemu dengan anggota Parlemen PNG, bertemu dengan para pengungsi West Papua dan pidato umum tentang hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua.
Selain iven diatas, Ada agenda-agenda penting dalam bulan November, yakni:
Peluncuran inisiatif “Sorong to Samarai” untuk agenda pengibaran Bintang Fajar pada 1 Desember 2013 di PNG, dan mendorong West Papua didaftarkan ke MSG.
Kuliah Umum dan workshop
Pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk bergabung dengan IPWP.
Info selanjutnya hubungi Fred Mambrasar (Phone: 73338259) atau Mr. Tony Fofoe (Phone: 7049 4380).
Foto bersama Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses dengan misi WPNCL Andy Ayamiseba, dan WPNCL Advisor, Mr Barak T Sope. Foto: Dok. Andy Ayamiseba
Vanuatu — Setelah belum lama ini Forum MSG, yang beranggotakan 5 Negara di Pasific Selatan membicarakan status politik Papua, kini persoalan Papua akan dibicarakan lagi di forum dunia lain, Commonwealth Head Of Governments Regional Meeting (CHOGRM) di Colombo, Sri Lanka.
Kepada majalahselangkah.com, Pengurus The West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Andy Ayamiseba mengatakan, forumCHOGRM beranggotakan 53 negara di dunia. Mereka adalah negara-negara bekas jajahan Inggris Raya
“Pertemuan selama dua hari akan berlangsung mulai 16 November 2013. Dalam pertemuan tersebut masalah HAM Papua Barat akan dibawa oleh Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses,”
kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima majalahselangkah.com, Sabtu, (02/11/13).
Kata dia, pada pertemuan, Perdana Menteri Vanuatu sekaligus akan menyatakan solusi status politik Papua Barat.
“Indonesia tidak menjadi anggota dalam forum ini, maka resolusi meeting ini, kami mengharapkan akan mendapat dukungan besar dari negara-negara anggotanya,”
kata Andy.
Kata dia, rencana itu mengemuka pada pertemuan dirinya bersama Perdana Menteri Vanuatu, Hon. Moana Carcasses belum lama ini.
“Saat ini, persoalan Papua sudah menjadi persoalan global, bukan masalah dalam negeri,”
Fernando lasama de araujo dean katak bandeiras tolu ne’e timor oan respeita maibe labele uza atu politiza fali ba intereses.
Maibe ami povo kik no kiak maubere, frente tomak, falintil asuwain liman kroat povo maubere nia, juventude loriku asuwain no frente nia komponentes hottu2 hateten katak lia fuan nebe ke sai husi lasama nia ibun be’ek nia laran ne’e la iha sentido ida. Maibe ninia lia hirak nebe refere mai ba ami ne’e reflekte ninia passadu kriminoso nebe nia uluk kedas nane iha nakukun laran nebe nia sai autor ba krise 2006 -2007 mak ikus mai to’o ohin loron nia fase liman tiha hanesan pilatus husi ninia salah bo’ot nebe ke nia no nia komparsas balu nebe ke oin loron iha sira nia ukun laran iha gbk kah amp ii sei falun no subar hela sira nia“golpes no konspirasoens” hasoru ami povo kik no kiak maubere nia politika nebe tuba metin iha kebenaran, kejujuran dan keadilan nia leten, tanba ami funu la’os atu ba interese lasama no nia maluk mafiosos sira nia interese no nia gostu diabolikus sira nia nebe hakarak manipula hodi buka foti ninia a’an to’o lalehan hanesan mitos no maromak falsus iha mundo nebe ke ita moris ne’e ninia laran i liliu iha ita nia rai doben timor lorosae nia laran tomak hodi hasoru ami funu nain sira no mos ami nia historia resistensia to’o oin loron ne’e..
Lasama dena katak nia respeita bandeiras tolu ne’e, maibe ninia hahalok nebe ke ita haré iha tinan kotuk ba ne’e nia haruka pntl husi bop kah uir kah taskforce kah ho tan boinas no unidades elites oin2 deit ba hatun no sobu bandeiras lulik tolu ne’e hanesan insulta no ofensa bo’ot hasoru ami fretelin, falintil, povo maubere, juventude maubere no ami nia komponentes sira selseluk iha fatin2 hotu2 iha ami nia rai doben timor lorosae tomak, nebe iha tinan barak no naruk nia laran ami lori ba funu hasoru ami nia invasor indonesios to’o ami manan ami nia invasor nebe oin loron ema lubuk ida oportunistas nebe hori uluk lakohi ukun rasik a’an mak oin loron goza ho patarata hela iha ami nia mate restus sira nia leten ne’e. Portanto maluk lasama lalika mai ho rai rahun no aitan atu so’e mai ba ami nia matan atu nune lohi no bosok nafatin opini publik nasional no internasional konforme imi nia kaprisios satanikus hirak ne’e…
Mauk moruk la hanoin hanesan fascista, kolonialistas no invasores sira nia atan iha gbk ga amp ii nia laran nebe ke oin loron buka tun no buka sa’e atu halakun historia lolos funu resistensia nia nebe ami hodi ran no isin, kulit no ru’in mak afoin ita restaura fila fali ita nia independensia, se la’e ohin loron lasama ho nia maluk sira kala sai tbo ba nia patraun invasores, bapak kabutasak sira karik? Maibe mauk moruk ne’e ninia hanoin mak atu defende nafatin ninia povo kik no kiak maubere nia intereses iha ukun nain maufeuk sira nia kekuatan politika befoer nia okos até ke povo kik no kiak ne’e sai liebrtadu tebtebes duni i laiha konsesaun seluk…
Lasama presisa loke matan hodi le’e didiak saida mak jornalista diario nia hakerek hodi ita nia lian tetum ho klareza tebtebes mauk moruk nia lian i lalika buka hodi manipula fali historia nebe ke povo kik no kiak maubere halo ba hodi funu hasoru kolonialista portugues no invasor indonesio sira ho ninia asu nurak sira kah ninia lakaios hirak nebe ohin loron kokotek no hatenu nafatin iha ukun gbk kah amp ii nia mahon okos nebe lasama halo parte ne’e …
Tuir ami frentistas, povo maubere tomak no ninia komponentes hotu2 ho nia liman kroat falintill asuwain hakarak hateten lolos ba lasama katak lasama hodi ninia mensagem kah bolu atensaun tan hodi dala rihun no tokon ida mos, lasama ho ninia kantigas hirak ne’e, ami mak la hakiduk tan milimiter ida no mos la hakfodak liu ona ho ameasas psikologikas hirak ne’e…ami hodi ami nia komitment katak ami hahu ona revolusaun hodi sobu ukun nain bosok ten , lohi ten no nauk ten sira nia hahalok agora dadauk i ami nunka hakfodak liu ho lasama ho nia pailasadas sira nebe ke mai ho nia arrogansia no ninia poder tiranika no fasista nia atu buka hanean oposisaun nia tuir nia hakarak kah nia gostu nebe ke iha besik periodu rua nia laran liu ba kotuk to’o oin loron ne’e…
Honra i gloria ba ita nia asuwain saudosos matebian sira nebe ke fakar ran ba hodi liberta rai doben ida ne’e, nebe ohin loron lasama ho nia komparsas nega nafatin dadauk ne’e!
Viva Povo kik no Kiak Maubere!
Viva Fretilin!
Viva asuwain liman kroat povo maubere nia gloriosas falintil!
Viva juventude maubere no loriku asuwain no mos viva ba komponentes hotu2 frente nia iha nebe deit nebe tuba nafatin iha ita nia bandeira rihin besi asu tolu nebe ita hotu2 refere nafatin no ami reafirma eternamente ami nia posisaun hodi defende to’o mate bandeiras lulik tolu ne’e husi ameasas kah intimidasoens politikas kah militares no psikologikas husi maufeuk lasama no ninia komparsas sira iha ita nia rai doben timor lorosae nia laran tomak!
Mate kah moris hakarak ukun rasik ho sistema nebe ke serve ba ami nia povo kik no kiak mauber nia interesse do ke ba ema oportunistas lubuk ida nia kabun tasak sira, hodi nune sira atu goza nafatin ami nia susar no terus nebe ke hodi matan wen no ran to’o ohin loron ne’e!…
Husi povo kik no kiak maubere nia lian, hakerek nain maubere tuba rai metin iha ramkabian nian tutun iha rai doben timor lorosae nia laran tomak!
Líderes indígenas de toda Papúa Occidental han pedido que el polémico autor Jared Diamond les pida disculpas por describirlos en su nuevo libro como proclives a la guerra y reforzar la idea de que los pueblos indígenas están “atrasados”.
Los líderes de Papúa Occidental atacan los argumentos centrales de Diamond de que “la mayoría de sociedades a pequeña escala [están] atrapadas (…) en ciclos de violencia y guerra” y que los habitantes de Nueva Guinea “apreciaron los beneficios de la paz garantizada por el estado, que habían sido incapaces de alcanzar por sí mismos y sin el Gobierno estatal”.
El señor Diamond no menciona la brutalidad y la opresión sufrida por los pueblos de Papúa Occidental a manos de la ocupación indonesia desde 1963, que ha causado la muerte de, al menos, 100.000 indígenas papúes a manos de los militares indonesios.
Benny Wenda, un líder indígena papú, dijo a Survival International: “Lo que él [Jared Diamond] ha escrito sobre mi pueblo es engañoso (…) No cuenta lo que los militares indonesios están haciendo (…) yo he visto cómo los soldados asesinaban a mi gente y violaban a mi tía ante mis ojos. Indonesia dijo al mundo que esto era una ‘guerra tribal’: pretendían hacer creer que nosotros éramos los violentos y no ellos. Este libro hace lo mismo. Él debería disculparse”.
Markus Haluk, un miembro principal del Consejo Tradicional de Papúa, añadió: “El total de víctimas danis por las atrocidades indonesias cometidas durante un período de 50 años es mucho mayor que aquellas resultantes de las guerras tribales de los pueblos danis durante cientos de miles de años”.
Matius Murib, director de la publicación de Papúa Baptist Voice, condenó la aseveración de Diamond de que los pueblos indígenas y tribales viven en “el mundo hasta ayer”. Dijo: “Este libro difunde prejuicios sobre los papúes (…) acerca de que los indígenas de Papúa aún viven como hace cientos de años. Esto no es cierto y refuerza la idea de que los pueblos indígenas son ‘atrasados’, ‘viven en el pasado’ o son ‘de la Edad de Piedra’”.
El reverendo Socratez Yoman, líder de la Iglesia Bautista de Papúa Occidental, también ha exigido una disculpa por parte del señor Diamond a los pueblos de Papúa.
Dominikus Surabut, actualmente encarcelado por traición al haber declarado pacíficamente la independencia de Papúa Occidental, describió la relación entre los indígenas de esta zona y el estado indonesio como un “apartheid” político. En una declaración filtrada desde su celda, dijo: “Este es el carácter paradigmático de una ocupación colonial de pueblos indígenas, en la que ellos son tratados como ciudadanos de segunda clase cuya opresión se justifica al dibujarlos como atrasados, arcaicos, tribus guerreras, tal y como sugiere Jared Diamond en su libro sobre pueblos indígenas”.
Survival International y TAPOL recibieron mensajes de indignación tras la crítica a la versión inglesa del libro a principios de año y durante la visita de Jared Diamond al Reino Unido se desató un intenso debate.
MSG Ketua Victor Tutugoro berbicara di MSG sekretariat upacara penyambutan pada Senin Ketua baru Melanesia Spearhead Group ( MSG ) , Victor Tutugoro , telah mendesak para pemimpin kelompok sub -regional Melanesia untuk menekan peran utama mereka dalam kampanye untuk mendukung liberalisasi politik Kanaky – Kaledonia Baru dan Papua Barat .
Tutugoro mengulangi desakan dalam pidatonya pada hari Senin saat upacara penyambutan untuk kunjungan resmi pertamanya ke markas sekretariat MSG di Port Vila, Vanuatu sejak asumsi ketua MSG pada bulan Juni tahun ini .
Para Juru bicara FLNKS juru dan ketua MSG mengunjungi ibukota Vanuatu pekan ini untuk putaran keterlibatan , ini termasuk mengunjungi kursi MSG untuk pertama kalinya dalam kapasitasnya sebagai ketua MSG dan pertemuan dengan pemimpin pemerintahan Vanuatu .
Dalam sambutannya beliau mengatakan ia berencana untuk mengunjungi semua ibukota negara-negara anggota MSG setelah Vanuatu untuk membahas ” lima tantangan utama ” yang , dalam pandangannya , kelompok Melanesia yang dihadapi saat ini.
”Yang pertama dari lima tantangan saya akan membahas dengan para pemimpin adalah kebutuhan untuk memperkuat dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia negara-negara MSG . Kedua , ketidakstabilan politik negara kita , ”
kata Tutugoro .
“Hari ini , negara kita ditandai dengan ‘ negara-negara dengan ketidakstabilan politik ‘ nama . Kami ingin mengubah ini sekitar dikenal sebagai negara stabil secara politis, ” katanya .
Ketiga, ketua MSG mengatakan bahwa selama kunjungan yang direncanakan ke ibukota MSG ia akan memperkuat kebutuhan bagi negara-negara MSG tidak goyah dalam usahanya untuk mencapai beberapa bentuk pembebasan politik Kanaky dan Papua Barat dari Perancis dan Indonesia masing-masing.
”Selain itu , di Kanaky , kami ingin dukungan dari negara-negara Melanesia yang merdeka untuk tujuan pembebasan kami untuk terus karena dalam waktu dua tahun kami berencana untuk membuat tujuan kami untuk menjadi bagian dari Melanesia dan Pasifik secara keseluruhan kenyataan , ”
katanya terus .
Terakhir, ketua MSG baru mengatakan bahwa ia akan menekankan ”perlunya MSG untuk mulai serius mempertimbangkan mengubah sub – wilayah sekitar dan mempertimbangkan suatu Melanesia dalam waktu 50 sampai dengan 55 tahun” .
Hal ini diantisipasi poin ini akan disorot ketika ketua MSG menghadiri sidang khusus parlemen Vanuatu , Jumat . Pada akhir pekan , Tutugoro akan kembali ke Noumea dan nantinya akan melakukan kunjungan resminya ke Port Moresby , Suva dan Honiara , ibukota Papua Nugini , Fiji , dan Kepulauan Solomon , masing-masing.
Papua Merdeka News 