UNESCO Ancam akan Cabut Status TN Lorentz sebagai Warisan Dunia

Jayapura, 2/5 (Jubi) – Taman Nasional Lorentz terancam dicabut statusnya sebagai salah satu warisan dunia.

Taman nasional seluas 2,5 juta hektar tersebut seiring pertambahan populasi penduduk Papua mulai dirambah hutannya. Ini akan mengancam kegiatan konservasi alam yang dilakukan di Taman Nasional Lorentz. Kenyataan ini membuat Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) sewaktu-waktu bisa mencabut Taman Nasional Lorentz dari daftar warisan dunia jika kondisi kerusakannya semakin parah.

“Dua warisan dunia berupa alam tersebut saat ini memang terancam perambahan hutan sehingga terjadi kerusakan di sana-sini,” papar Haswan Yunaz, Deputi V Bidang Koordinasi Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat beberapa waktu lalu. Selain Taman Nasional Lorentz, Tropical Reinforest Heritage of Sumatera (TRHS) atau biasa dikenal dengan Bukit Barisan juga mengalami situasi yang sama dan terancam dicabut statusnya sebagai salah satu warisan dunia.

Pemerintah, kata Haswan sudah melakukan berbagai upaya penyelamatan warisan dunia tersebut agar tidak batalkan atau dicabut oleh Unesco.

“Misalnya kita sudah meminta untuk merelokasi penduduk yang tinggal diarea taman nasional dan membangun jalan tembus yang tidak merusak kegiatan konservasi alam, tentunya dengan disertai analisis dampak lingkungan,”

lanjut Haswan.

Kepada Unesco, pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada dua taman nasional tersebut hingga 5 tahun ke depan.

Selain dua taman nasional tersebut, 15 warisan budaya yang kini dimiliki Indonesia adalah Taman Nasional Komodo dan Ujung Kulon, Subak di Bali, Candi Borobudur, Candi Prambanan, keris, angklung, noken, tari Saman dan situs Sangiran.

Awal April lalu, Menko Kesra, Agung Laksono, mengingatkan agar pembangunan infrastruktur jalan mempertimbangkan tata ruang setempat. Hal ini disampaikan Menko Kesra menanggapi rencana sejumlah kegiatan Sail Raja Ampat 2014. Sail Raja Ampat 2014 ini berencana melakukan Pelayaran Lingkar Nusantara, Ekspedisi Riset Kelautan, Reli Kapal Layar (yacht rally), olahraga bahari, Festival Danau Sentani 2014, dan pameran potensi daerah. Karena even ini bertujuan menggerakkan pembangunan dan menjadi ajang promosi Indonesia pada dunia tersebut, Menko Kesra mengingatkan agar pembangunan infrastruktur jalan diharapkan tidak melintasi Taman Nasional Lorentz yang merupakan cagar alam warisan dunia versi Unesco.

“Kami menolak karena nanti akan merusak komitmen kita untuk menjaga itu, kita akan carikan solusinya,” kata Agung, menolak rencana pembangunan infrastruktur jalan jika melalui Taman Nasional Lorentz.

TN Lorentz ditetapkan sebagai salah satu situs warisan alam dunia oleh Unesco pada tahun 1999 karena merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap. (Jubi/Mecky Wetipo)

May 2, 2014 0

Sidang MPL Desak Pemerintah Pusat Hentikan Proyek MIFE di Merauke

Kegiatan pembukaan MPL di Gereja Petra Merauke (Jubi/Ans)

Merauke, Jubi (20/1)—Salah satu agenda sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) yang dijalankan dan atau dilaksanakan dari tanggal 16-20 Januari 2014 di Gereja Petra Merauke dengan dihadiri utusan semua sinode di seluruh Indonesia adalah tidak lain mendesak kepada pemerintah pusat agar menghentikan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang sedang dijalankan di Kabupaten Merauke.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Gomar Gultom saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di Sekretariat Gereja Petra Senin (20/1). “Atas desakan dari GKI dan GPI di Papua, maka persidangan meminta agar proyek MIFE di wilayah paling Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini harus dihentikan,” tegasnya.

Diakui jika dalam persidangan berlangsung, ada input jika harus ditinjau kembali. Kalaupun tetap dipaksakan untuk dijalankan dan atau dilaksanakan, maka harus berbasis kepada masyarakat lokal dengan mengedepankan hak-hak orang Marind serta memperhatikan keseimbangan.

Dalam kesempatan tersebut, dibicarakan serta dibahas juga dengan perkembangan penduduk asli Papua yang disinyalir sangat tidak proporsional jika dibandingkan Negara PNG. “Kita sangat prihatin dengan perkembangan jumlah penduduk asli Papua yang tak proporsional itu. Belum diketahui apa penyebabnya dan sedang didalami serta dipelajari lagi,” tuturnya.

Persoalan lain yang dibeberkan dalam sidang, menurut Gultom, kemiskinan yang mendera kehidupan masyarakat orang asli Papua. Padahal, mereka memiliki alam sangat kaya dan sudah harus lebih maju jika dibandingkan dengan orang dari luar.

Sidang telah bersepakat untuk meminta kepada semua gereja di Indonesia agar secara bersama-sama dengan gereja di Papua meningkatkan kemajuan orang asli.
“Sebetulnya belum semua isu yang dijadwalkan dalam sidang MPL selesai dibahas. Baru beberapa agenda yang dibahas. Sisanya akan disampaikan setelah persidangan berlangsung malam ini,” tandasnya.

Dikatakan, ada beberapa agenda yang sudah disimpulkan bersama diantaranya, kesiapan panitia untuk sidang raya yang akan berlangsung di Nias pada tanggal 10-18 November 2014 mendatang. Selain itu, katanya, ucapan terimakasih sebesar-besarnya dari para peserta kepada paanitia MPL. Karena mulai dari proses penjemputan hingga pembukaan sidang beberapa hari lalu, berlangsung sangat baik. Dan, tidak hanya melibatkan yang beragama Kristen, tetapi juga non Kristen.

Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT dalam sambutannya beberapa waktu lalu mengatakan, salah saru daerah yang paling aman dan memiliki toleransi sangat tinggi antar umat beragama adalah di Merauke. Banyak kegiatan yang telah dijalankan dan atau dilaksanakan, berjalan aman serta lancar. Tidak ada gangguan yang terjadi. (Jubi/Ans)

Author : Ans K on January 21, 2014 at 00:28:42 WP, BinPa, Editor : Victor Mambor

January 21, 2014 0

Government pledges assurance to investors to realize plans for petrochemical

(26-8-2013)

Industry Minister has pledged government help for investors in order to realize plans to build a massive petrochemical complex in West Papua.

The Minister met with senior managers of German industrial giant Ferrostaal, which, together with Indonesia’s Chandra Asri, plans to build a US$2 bln petrochemical facility in Bintuni Bay, West Papua, but is waiting for assurances on natural gas supply, as per thejakartaglobe.com. Other companies, including South Korea’s LG International and state-owned fertilizer producer Pupuk Indonesia, plan to invest in Bintuni Bay, which could lead to the development of a US$7 billion petrochemical complex.

The proposed development is situated near the BP-operated Tangguh liquefied natural gas plant, which is currently undergoing a US$12 bln expansion to boost capacity by 50% from the present 7.6 miln tons of LNG available through existing facilities. Tangguh serves several fields that are estimated to have combined reserves of 14.4 trillion cubic feet. As per the Minister, Ferrostaal has already concluded a feasibility study on the project, which found “it would not be valid unless there is an assurance of natural gas supply.”

August 26, 2013 0

Selidiki Penembakan di Freeport

TIMIKA [PAPOS]- Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo mengatakan, kasus penembakan dan pembakaran mobil karyawan di areal PT Freeport Indonesia awal April 2011 masih dalam proses penyelidikan polisi di wilayah Polda Papua.

“Untuk bisa mengungkap seterang-terangnya apa yang terjadi, kita mohon dukungan informasi sebanyak-banyaknya termasuk dari masyarakat,” kata Timur di Timika, Sabtu, saat kunjungan kerja tiga hari di Timika hingga Minggu.

Dalam kunjungan kerja ke Papua itu, Panglima TNI dan Kapolri akan mengunjungi wilayah perbatasan di Merauke dan Jayapura. Timur memohon doa restu dari seluruh masyarakat agar pengungkapan kasus penembakan hingga pembakaran mobil bersama karyawan Freeport itu bisa terungkap secepatnya.

Menurut Kapolri, keterlibatan tim Pusat Laboratorium Forensik [Puslabfor] Mabes Polri dalam mengidentifikasi bukti-bukti yang terdapat di lokasi kejadian beberapa waktu lalu merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mengungkap masalah tersebut.

Sebelumnya Kabid Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar yang ikut turut dalam rombongan Kapolri dalam kunjungan kerja ke Timika mengatakan kunjungan kerja Kapolri tidak terkait kasus penembakan dan pembakaran mobil karyawan PT Freeport April lalu.

Ia mengatakan, sesuai laporan dari Polda Papua proses pengungkapan pelaku penembakan dan pembakaran mobil karyawan Freeport di ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro satu bulan lalu itu masih dalam tahap penyelidikan. “Mohon bersabar, proses di Puslabfor membutuhkan waktu,” kata Boy.

Situasi Kamtibmas Aman

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo menilai situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Papua secara umum aman.

“Sebagaimana dilaporkan oleh Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih, semua kegiatan masyarakat bisa berjalan sesuai rencana masing-masing. Artinya, kalau kegiatan masyarakat berjalan lancar, berarti wilayah itu aman,” kata Kapolri kepada wartawan di Timika, Sabtu.

Kapolri mendampingi Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua mulai Jumat (13/5). Timika merupakan wilayah pertama yang dikunjungi Panglima TNI dan Kapolri dalam rangka melakukan silahturahim dengan jajaran prajurit TNI dan Polri setempat.

Selanjutnya, Panglima TNI dan Kapolri bersama rombongan akan melanjutkan kunjungan kerja ke wilayah Merauke dan Jayapura.

Menurut Kapolri, agar situasi kamtibmas di wilayah Papua tetap kondusif maka sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan semua komponen setempat untuk secara sinergis melakukan pengamanan bersama.”Kalau semua pihak menjalin koordinasi secara sinergis sesuai arahan Bapak Panglima TNI, Insya Allah wilayah itu pasti aman,” kata Timur Pradopo.

Sebelumnya, Panglima TNI Agus Suhartono menegaskan sesuai laporan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu, situasi keamanan di Papua secara umum khususnya di daerah yang rawan dan wilayah perbatasan dengan negara tetangga Papua Nugini (PNG) cukup kondusif.

“Tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan,” jelas Agus Suhartono usai melakukan tatap muka dengan jajaran prajurit TNI yang bertugas di Timika bertempat di Markas Komando Detasemen B Brimob Polda Papua.

Kabid Penum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Boy Rafli Amar yang ikut dalam rombongan Panglima TNI dan Kapolri menjelaskan kunjungan kerja kedua petinggi institusi negara itu ke Papua sudah lama terjadwal.

“Tidak ada hal yang spesifik. Kunjungan kerja Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri semata-mata untuk melihat bagaimana kondisi anggota di lapangan sekaligus memberikan pengarahan,” jelas Boy.

Wilayah Papua selama ini merupakan salah satu daerah di Indonesia yang cukup tinggi tingkat gangguan kamtibmasnya. Beberapa waktu lalu, aparat TNI dan Brimob terlibat baku tembak dengan kelompok separatis di wilayah Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Selain di Puncak Jaya, wilayah Mimika terutama di areal PT Freeport Indonesia juga sering dilanda teror penembakan oleh orang tak dikenal.Pada awal April 2011, dua karyawan PT Freeport Indonesia, Daniel Mansawan dan Hari Siregar tewas terpanggang api dalam mobil yang dikendarainya saat melintas di ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro, tepatnya di Mil 37 MA 220.Hingga saat ini, kasus tersebut belum bisa diungkap secara tuntas oleh pihak berwajib.[bel/ant]

May 16, 2011

Perlu Pengawasan Hindari Penebangan Pohon Secara Liar

JAYAPURA [PAPOS]- Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua terus melakukan pengawasan untuk menghindari adanya penebangan pohon di Papua secara liar, karena penebangan pohon saat ini tidak seimbang dengan penanaman pohon yang dilakukan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua, Ir. Marthen Kayoi, MM, saat ini merupakan salah satu orientasi penghasilan negara namun setelah berjalan cukup lama, dinas kehutanan menilai antara penebangan dan pertumbuhan pohon tidak seimbang.

“Maka harus ada langkah-langkah pengamanan dan perlindungan untuk hutan, sehingga manajemen penguasahaan hutan berubah ke pengelolaan hutan,” ujar Marthen Kayoi kepada wartawan usai membuka pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga teknis serta tenaga pengawasan hutan produksi lestari di Hotel Yasmin Jayapura, Senin [9/5] lalu.

Untuk pengelolaan, dinas kehutanan Papua telah membangun hutan-hutan produksi lestari di Papua yang terdiri dari 56 daerah. Hal ini secara bertahap akan dikembangkan, di mana pembangunan hutan lestari akan di bangun di Serui, Biak, Merauke dan Jayapura serta Timika.

“Hutan lestari ini dibangun sebagai contoh pengelolaan hutan, serta pendekatan pelayanan lebih di sektor pengelolaan agar bagaimana mengurus secara efektif,” katanya.

Dijelaskan, kesatuan pengelolaan hutan berada di kabupaten dan kota. Sehingga diharapkan pengelolaan hutan lestari dapat berkelanjutan dengan menggunakan aturan kehutanan secara baik, yakni menghitung berapa jumlah pohon yang ditebang dan berapa yang ditanam.

“Sebenarnya untuk pemenfaatan hutan oleh masyarakat, sudah sejak dulu masyarakat memanfaatkannya. Namun, saat itu belum mempunyai nilai ekonomi, sementara saat ini kayu telah mempunyai nilai ekonomi,” ucapnya.

Setelah kayu mempunyai nilai ekonomi, lanjutnya, aktivitas masyarakat semakin tinggi. Maka upaya dari pemerintah saat ini adalah menyediakan fasilitas kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memanfaatkan dengan cara yang lebih professional dan ramah lingkungan.

Ditambahkan, dengan adanya program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung-kampung. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik sesuai aturan kehutanan, otomatis kayu tidak akan mendatangkan nilai ekonomis yang tinggi dan dukungan sumber daya alam.

“Oleh sebab itu, masyarakat harus bekerja melalui sistem HPH dan industri kayu rakyat. Dimana hal ini merupakan program pemerintah yang mendapat dukungan dari semua pihak,” jelasnya. [tho]

May 11, 2011

BP Bangun Kilang LNG di Desa Tanah Merah

Manokwari– Dalam waktu BP Indonesia yang bergerak dalam bidang gas alam cair (LNG) merencanakan akan mulai membangun konstruksi kilang LNG Tangguh di Desa Tanah Merah, Kecamatan Babo, Kabupaten Manokwari.

Dalam pembangunan kilang di kawasan desa Tanah Merah tersebut BP Indonesia harus memindahkan penduduk desa. Dan hal itu sudah melalui persetujuan dewan adat Tanah Merah.

Menurut manajer Humas BP Indonesia, Erwin Maryoto di Tanah Merah kepada sejumlah wartawan yang ikut dalam rombongan BP melakukan monitoring beberapa waktu lalu mengatakan bahwa, pembangunan kilang LNG Tangguh tersebut atas pertimbangan teknis bukan politis.

Dikatakan Erwin, selain dari hasil penelitian yang akurat, pembangunan kilang LNG tahungguh di lokasi Tanah Merah juga sudah mendapat persetujuan penduduk setempat selaku pemilik tanah adat dan hak ulayat.

Menurutnya, BP Indonesia akan memfasilitasi dan mengganti guri hak masyarakat setempat seluas 3.266 hektar, disamping masayarakat tersebut juga akan di pindahkan ke lokasi yang lain yang dilengkapi dengan perumahan, kelistrikan, air bersih dan fasilitas umum.

” BP Indonesia sudah membayar ganti rugi tanah dan tanaman milik masyarakat Tanah Merah, sedangkan untuk Desa Saengga perumahan warga setempat akan direnovasi,” ujarnya.

Erwin juga menambahkan, bahwa penduduk Desa Tanah Merah yang akan dipindahkan itu menurut rencana 76 KK tetapi kemudian bertambah menjadi 125 KK. Melihat perubahan tersebut pihak BP Indonesia masih harus mensahkan dokumen Amdal yang dijukan dan akan disahkan oleh pemerintah pusat pada awal Juli 2002.

Dikemukakannya, salah satu keberhasilan BP Indonesia di ukur dari keberhasilan perusahaan ini memenuhi komitmennya untuk melakukan peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar kilang LNG kearah hidup yang lebih layak melalui pembinaan kepada masyarakat.

Lanjut Erwin, bila kedepan LNG Tangguh sudah operasi dan ternyata pola hidup masyarakat semakin terpuruk itu menandakan BP Indonesia gagal dalam membangun sosial ekonomi rakyat. Dirinya mengharapakan penilaian masyarakat yang merasa tidak merata dalam pembangunan yang dulu pernah terjadi di LNG Bontang Kalimantan Timur.

Diupayakan permasalahan seperti itu tidak terjadi lagi pada LNG Tangguh di Papua ini. Sekretaris Desa Tanah Merah, Paulus Siwana, menilai kehadiran BP Indonesia di kawasan Teluk Bintuni disambut baik dan menurutnya mendapatkan nilai positif karena bisa membawa masyarakat menuju peningkatan terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan.

Menurut Paulus, dari dulu dan sampai saat ini Pemerintah daerah kabupaten Manokwari kurang memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, untuk itu dirinya sebagai sekretaris desa Tanah Merah melihat dengan masuknya BP Indonesia kesulitan tersebut bisa diatasi.

“Sampai saat ini Desa Tanah Merah tidak miliki Puskesmas dan terpaksa masyarakat yang membutuhkan pengobatan harus dievakuasi di Babo, itupun kalau ada transportasi kalau tidak,” papar Paulus.

Bantuaan yang cukup dirasakan beberapa desa sejak masuknya BP Indonesia banyak kesulitan masyarakat bisa teratasi terutama masalah kesehatan selain desa yang berdekatan dengan Base Camp perusahaan ini, desa-desa yang lokasinya jauh dari Base Camp pun dilayani dengan cara menurunkan secara langsung petugas kesehatan perusahaan lapangan. (Frangky Pelle)

Source: http://www.papuapost.com/Berita%20Utama/2-02-004.htm

February 2, 2002 0