Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

JUBI — Kampanye ‘Selamatkan Manusia dan Hutan Papua’ jelang hari Lingkungan Hidup sedunia (World Environment Day) 5 Juni 2011 agaknya relevan. Berbagai pihak yang peduli lingkungan di Papua serukan, agar hutan dan manusia Papua tidak punah.

Aktivis Forest Compaigner, Greenpeace SEA Indonesia, Richarth Charles Tawaru kepada Jubi mengatakan, pembangunan di Papua, semestinya mempertimbangkan aspek SDA (Sumber Daya Alam) dan kesejahteraan masyarakat adat.

“Pada prinsipnya kita tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan itu harus seimbang dengan pemanfaatan SDA. Hari lingkungan hidup ini kita merefleksikan untuk menyelamatkan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat adat,” kata Charles di Jayapura, Papua. Jumat, 3 Juni 2011 siang.

Papua merupakan salah satu penyedia areal hutan yang masih dibutuhkan dunia selain hutan di Brazil, dan di Kongo. Namun di era Otonomi Khusus (Otsus) seiring perkembangan wilayah, pembangunan, program Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan pemekaran justru menjadikan hutan Papua kian dikeruk. Menurut Charles, sejak 2009, hutan Papua tersisa 42 juta hektar. Tahun 2010, sedikitnya tersisa 39 juta hektar dari jumlah areal hutan yang ada. Maka, perlu dijaga yang tersisa. Setidaknya, untuk memperluas pembangunan, dan program pemukinan warga, kata dia, pemerintah mesti menggunakan lahan kritis yang kini seluas sekitar 3 juta hektar, yang tersebar di Papua dan Papua Barat semisal Merauke dan Manokwari.

“Ini membutuhkan komitmen dari pemerintah Papua dan Papua Barat. Jangan lagi membuka hutan.” lanjutnya.

Lanjut dia, Isu REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation), yang difokuskan pada isu stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di COP 13 Bali, yang diperkuat COP 15 di Kopenhagen tahun lalu mesti dipertimbangkan juga. Di Indonesia, Papua di bagian timur adalah provinsi yang paling siap untuk melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ini. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi. Bagi Charles, REDD perlu ada mekanisme dan skema yang jelas agar bisa mensejahterakan masyarakat adat Papua.

“Pada pertengahan Mei lalu, presiden SBY resmikan moratorium hutan di Papua. Saya harap, ini serius, ada mekanisme dan skema yang jelas,” harap Charles Tawaru. (Timo Marten)

Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

JUBI — Kampanye ‘Selamatkan Manusia dan Hutan Papua’ jelang hari Lingkungan Hidup sedunia (World Environment Day) 5 Juni 2011 agaknya relevan. Berbagai pihak yang peduli lingkungan di Papua serukan, agar hutan dan manusia Papua tidak punah.

Aktivis Forest Compaigner, Greenpeace SEA Indonesia, Richarth Charles Tawaru kepada Jubi mengatakan, pembangunan di Papua, semestinya mempertimbangkan aspek SDA (Sumber Daya Alam) dan kesejahteraan masyarakat adat.

“Pada prinsipnya kita tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan itu harus seimbang dengan pemanfaatan SDA. Hari lingkungan hidup ini kita merefleksikan untuk menyelamatkan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat adat,” kata Charles di Jayapura, Papua. Jumat, 3 Juni 2011 siang.

Papua merupakan salah satu penyedia areal hutan yang masih dibutuhkan dunia selain hutan di Brazil, dan di Kongo. Namun di era Otonomi Khusus (Otsus) seiring perkembangan wilayah, pembangunan, program Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan pemekaran justru menjadikan hutan Papua kian dikeruk. Menurut Charles, sejak 2009, hutan Papua tersisa 42 juta hektar. Tahun 2010, sedikitnya tersisa 39 juta hektar dari jumlah areal hutan yang ada. Maka, perlu dijaga yang tersisa. Setidaknya, untuk memperluas pembangunan, dan program pemukinan warga, kata dia, pemerintah mesti menggunakan lahan kritis yang kini seluas sekitar 3 juta hektar, yang tersebar di Papua dan Papua Barat semisal Merauke dan Manokwari.

“Ini membutuhkan komitmen dari pemerintah Papua dan Papua Barat. Jangan lagi membuka hutan.” lanjutnya.

Lanjut dia, Isu REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation), yang difokuskan pada isu stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di COP 13 Bali, yang diperkuat COP 15 di Kopenhagen tahun lalu mesti dipertimbangkan juga. Di Indonesia, Papua di bagian timur adalah provinsi yang paling siap untuk melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ini. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi. Bagi Charles, REDD perlu ada mekanisme dan skema yang jelas agar bisa mensejahterakan masyarakat adat Papua.

“Pada pertengahan Mei lalu, presiden SBY resmikan moratorium hutan di Papua. Saya harap, ini serius, ada mekanisme dan skema yang jelas,” harap Charles Tawaru. (Timo Marten)

Keluarga Opinus Tabuni Pertanyakan Kerja Polisi

Theo Hesegem didampingi Koordinator Kontras Papua Johanis H Maturbongs,SH saat jumpa persJayapura-Kasus tewasnya Opinus Tabuni (45) pada acara peringatan Hari Pribumi Sedunia di Wamena 9 Agustus 2009 lalu, hingga saat ini masih belum jelas pengungkapan siapa pelaku penembaknya. Sehingga keluarga korban melalui Theo Hesegem (Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah) mempertanyakan proses penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Kepolsian.

Hal itu diungkapkan dalam jumpa pers di Sekretariat Kontras Papua Padang Bulan Senin (30/8) kemarin. Dengan didampingi Koordinator Kontras Papua Johanis H Maturbongs,SH Theo Hesegem mengatakan bahwa keluarga korban hingga saat ini masih menunggu proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam upayanya mengungkap pelaku penembakan yang mengakibatkan tewasnya Opinus Tabuni. ‘’Pihak keluarga korban menginginkan agar Polda Papua dapat lebih transparan dalam proses pengungkapan kasusnya,’’ ungkapnya.

Dalam hal ini yaitu kepolsian diminta untuk menepati kesepakatan tidak tertulis yang dibuat bersama keluarga korban, yakni akan selalu memberitahukan hasil penyelidikan dan penyidikan melalui Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah.

Ditegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya untuk mendesak pihak kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku penembakan yang menewaskan Opinus Tabuni.

Ia juga mengungkapkan kekecewaan pihak keluarga terhadap kepolisian. ‘’Apabila kasus tersebut tidak dapat terungkap, kami dengan jujur mengatakan bahwa Polda Papua telah melindungi atau memelihara pelaku pelanggaran HAM di Papua,’’ tandasnya.

Bahkan, Theo mengancam akan membawa kasus tersebut ke dunia internasional jika kasusnya tidak diungkap oleh kepolisian. (aj)

Ditulis oleh redaksi binpa
Senin, 30 Agustus 2010 17:01

DUA POSKO MASYARAKAT ADAT KOTEKA DI WAMENA DI BAKAR

Sekilas Info, 26 Agustus 2010.

Dua Posko masyarakat adat koteka milik Dewan Adat Wilayah Mbaliem di bakar oleh pihak Inteligant Indonesia. Posko adat tersebut adalah tempat masyarakat adat koteka melakukan rapat-rapat khusus guna membahas soal-soal masyakat adat koteka di Mbaliem Wamena.

Posko masyarakat adat koteka milik Dewan Adat yang di ketuai oleh Lemok Mabel ini ada dua masing-masing di dua lokasi, lokasi yang pertama di Woma arah timur dari pemukiman letak kota Mbaliem yang satunya di Pompa Bensin yaitu dekat jantung kota Wamena. Posko adat yang di bangun di Woma agak tua fisiknya dan yang baru di bangun di Pompa Bensin keduanya nyaris di bakar oleh inteligent Indonesia.

Menurut saksi mata seorang putri mengatakan bahwa hamper dua minggu belakangan ini ada beberapa motor yang di kendarai oleh beberapa orang pendantang (amber dalam kosa kata orang Papua) mereka selalu lalu lalang dan memantau keberadaan Posko tersebut dan mengambil gambar pembangunan fisik posko itu melalui Mobille Phone, dan kemarin sore ada dua mobil yang berkaca gelap parkir di depan jalan posko tesebut kurang lebih 10 menit lamanya.

Kemudian tidak lama pada jam 1:37 malam atau subuh pagi terdengar teriakan orang-orang di sekitar areal posko tersebut bahwa ada kebarakan posko namun pelakunya tidak di temukan, pembakan posko tersebut di lakukan bersamaan dengan pembakaran posko tua yang letaknya di Woma. Hingga detik ini kejadian tersebut membuat seluruh satuan tugas koteka (satgas koteka) melakukan konfoi jalan dan melakukan pengamanan di di wilayah Mbaliem dan kususnya di Woma dan Pompa bensin kama.

Lemok Mabel sebagai ketua dewan adat mengerahkan SATGAS koteka dengan maksud untuk mencari tau siapa pelaku dari pembakaran posko milik masyarakat adat tersebut dan juga memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat adat yang berada di wilayah Mbaliem agar tidak terpancing dengan situasi tersebut, karena hal demikian adalah karakter inteligent indonesia untuk menkreasikan persoalan dan untuk menghadirkan konflik sosial di tingkat masyarakt koteka. Kita sekalian mengetahui bahwa NKRI sudah kehilangan akal untuk mempertahankan krediblitasnya di West Papua karena akhir-akhir ini NKRI di sorot habis-habisan oleh kalangan international yang mendukung perjuangan kemerdekaan bagi West Papua.

Yang saat ini bisa NKRI lakukan adalah melakukan konflik-konflik horisontal di kalangan basis-basis perjuangan West Papua yang di anggap radikal seperti di wilayah Mbaliem Wamena, Puncak Jaya, dan wilayah-wilayah lain di seluruh West Papua, dengan satu maksud adalah membingungkan kesadaran dan vokus orang West Papua terhadap perjuangan kemerdekaan. Maka jika taktik NKRI ini bisa di halau oleh kekebalan mental orang West Papua untuk mengatasinya maka NKRI akan SELESAI dari BUMI CENDRAWASIH.

Singkatnya saat ini keberadaan dan kehidupan ROH NKRI di West Papua hanya berwnafas taktik kotor, NKRI hidup di West Papua bukan karena rakyat West Papua mencintai NKRI yang berdasarkan idiologi pancasila berbasis adat jawa yang berlambang burung garuda, padi dan kapas dll itu? Coba bayangkan negara yang tidak tau malu dengan nasionlisme yang sempit itu ingin mencoba merongrong sebuah bangsa yang memiliki kekebalan hukum-hukum adat yang sudah di tetapkan dahulu kala oleh sang Pencipta. Maka sudah pasti bahwa NKRI secara sejarah, idiologi dan Nasionalis tidak akan bertahan lama di West Papua, tetapi dia akan bertahan lama hanya dengan taktik-taktik kotor contohnya seperti pembakaran Posko, Penculikan, Pembunuhan, Pencurian, Pemerkosahan dll yang bersifat negatif namun dunia ini telah berubah wujudnya dari purba maka apapun yang terjadi pasti dapat di deteksi dan dapat di nilai secara jelas oleh bangsa-bangsa lain di dunia bahwa sebenarnya siapa NKRI dalam karakter bangsa dan siapa NKRI dalam tulisan diplomasih saat ini.

Demikian dan terimakasih.

Rumah Warga Asmat Tersebar di Pinggiran Sungai

ASMAT [PAPOS]- Rata-rata sebagian besar rumah milik warga asmat di kabupaten Asmat tersebar di pinggiran kali, muara, hutan dan pinggiran pantai wilayah rawa itu.

Lebih banyak bangunan rumah itu berupa pondok atau bahasa setempat (Asmat) menyebutnya dengan befak. Befak adalah tempat mencari dan mengumpulkan makanan bagi warga setempat. “Sejak pemerintahan distrik hingga pemerintahan kabupaten di sini, rumah warga ini tetap berdiri kumuh di setiap sungai dan kali serta hutan dan pinggiran wilayah ini,” ujar Mikael Fimat, salah satu warga Distrik Akat berprihatin di kota Agats, Selasa (3/8).

Ungkapan yang sama juga dilontarkan warga asal distrik dan kampung Agats, Atsj dan Fayit kabupaten Asmat. Sementara itu, kelompok masyarakat tertentu membahas seputar persoalan rumah warga yang nampak kumuh bertahun-tahun di wilayah itu. “Kapan bisa berubah rumah kumuh (warga) menjadi rumah sederhana bersih dan sehat bagi warga,” ujar Donatus salah seorang warga di Asmat kepada Papua Pos, kemarin.

Tak bisa dipungkiri bahwa janji pembangunan rumah bagi warga miskin dengan kualitas dan kuantitas telah dijanjjikan para pasangan calon bupati di wilayah itu. “Siapun bupati yang terpilih yang penting janji itu direalisasi dan jangan menipu rakyat ketika kampanye seperti ini,” kata salah satu guru, Serewi di sudut kota Agats, Asmat.

Bila kita berkeliling di kota Distrik Agats, 2 kampung yang terletak dalam kota pusat kabupaten ( Kampung Syuru dan Mbis Distrik Agats), masih banyak dijumpai rumah milik warga. Beratap dan berdinding gegabah atau daun pandan, entah dari kelapa, daun sagu, daun nipa dan dedaunan lainnya. Serta lantai rumah kumuh warga pun hanya beralaskan dedaunan.

Kabupaten dengan warga lokal (pribumi asmat) dengan kisaran 70 sampai 80 persen tersebar di tingkat kampung. Mereka mendiami rumah pondok (Befak). Rumah-rumah befak itu dicurigai bersifat sementara. Namun tempat itulah warga asmat jatuh bangun, mencari makan-minum, lahir besar dan menjalankan aktivitas hariannya.[cr-57]

Ditulis oleh Cr-57/Papos
Rabu, 25 Agustus 2010 00:00

40 Warga Intan Jaya Tewas

JAYAPURA [PAPOS] – Sebanyak 40 orang warga Kampung Distrik Humeo Kabupaten Intan Jaya tewas akibat terkena wabah penyakit Tropica selama 3 bulan berjalan. Mereka tewas aibat tidak adanya pengobatan dari tenaga medis dan tidak adanya stok obat-obat untuk penyakit yang diderita masyarakat tersebut.

Diduga wabah malaria tropica yang melanda warga kampung Humeo itu akibat pengaruh suhu cuaca yang sangat dingin hinga diperkirakan mencapai sekitar 15 derajat celcius, sehingga mereka tidak biaa mengatasi serangan penyakit yang diderita itu.

Anggota DPR Papua, Julius Miagoni kepada wartawan, Selasa (8/6) mengatakan, wabah malaria yang melanda 4 kampung di Distrik Humeo telah berlangsung sejak April lalu dan telah menewaskan sebanyak 40 orang.

Julius mengatakan bahwa dari keempat kampung yang terkena wabah penyakit malaria Tropica itu diantaranya kampong Maya, Kampung Mapa, Kampung Sanepa dan kampung Bilae.

Dia mengatakan kalau pemerintak daerah setempat sudah berupaya memberikan bantuan medis kepada mereka, namun karena keterbatasan stok obat dan sulitnya untuk menjangkau lokasi penduduk tidak bisa meminimalisir jumlah korban yang tewas, bahkan diperkirakan korban akan bertambah, jika tidak segera ditangani.

“ Jika tidak segera dilakukan penanganganan khusus di kampung-kampung tersebut serta perhatian terutama dari Dinas Kesehatan di Kampung tersebut, akan menambah korban lebih banyak lagi,” ujarnya.

Dia mengatakan, bahwa kondisi warga saat ini banyak yang sudah terjangkit wabah penyakit, mereka sangat membutuhkan pertolongan medis terutama obat-obatan, jika tidak maka korban akan terus bertambah.

Dia berharap kepada Pemerintah daerah (Pemda), terutama kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan dengan mengirimkan tenaga Medis, dan obat-obatan untuk membantu mereka.

Ketika ditanya awal munculnya penyakit tersebut, Julius mengatakan, muncul penyakit itu karena faktor cuaca dalam tiga bulan terakhir ini, dimana suhu sangat ekstrem yakni dingin, sehingga warga banyak yang tidak tahan. “Kondisi cuaca yang ekstrem membuat daya tahan warga lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Sudah saatnya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat segera merespon dan mengambil langka-langkah pertolongan untuk mencegah korban yang lebih banyak.

“Pemerintah harus segera merespon kondisi ini agar korban tidak bertambah,” tandasnya.[loy]

Ditulis oleh loy/Papos  
Selasa, 08 Juni 2010 20:11

13 IRT Pengidap HIV/ AIDS Shok Berat

MERAUKE [PAPOS]-Berdasarkan data dari Komisi Penaggulangan AIDS Daerah (KPAD) Kabupaten Merauke, sebanyak 13 ibu rumah tangga (IRT) yang positif mengidap penyakit HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, lima diaantaranya sedang dalam keadaan hamil. Jumlah para penderita itu, terhitung dari Januari-Maret 2010. Meskipun saat ini mereka masih tinggal bersama suami dan anak-anak, namun sedang dalam keadaan shok berat lantaran tidak menduga akan menerima kenyataan hidup demikian.

Salah seorang staf KPAD Kabupaten Merauke, Pdt. Stef Labwoer yang ditemui Papua Pos di ruang kerjanya, Senin (7/6) mengungkapkan, jumlah tersebut, umumnya tinggal di Kota Merauke, tetapi ada satu dan dua yang berada di distrik dan kampung. “Kami mengetahui keberadaan dari para penderita, tetapi tidak mungkin haraus menyebutkan nama dan alamat tempat tinggal mereka. Karena itu merupakan rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun. Hal tersebut bertujuan agar mereka tetap bergaul sebagaimana biasa dengan masyarakat lain di lingkungan sekitar,” ungkap Stef.

Stef mengakui jika 13 IRT yang mengidap penyakit HIV/AIDS, sampai sekarang belum diketahui oleh suami mereka meskipun tinggal serumah. Mereka pun masih sungkan untuk menyampaikan kepada suami masing-masing tentang kondisi kesehatan yang sedang dihadapi sekarang. KPAD, katanya, memiliki program konselling buka status. Artinya, suatu waktu, para penderita didampingi petugas, akan menyampaikan secara transparan akan penyakit yang tengah dihadapi sekarang. “Memang membutuhkan waktu yang panjang untuk istri menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Kita harus akui juga jika ketika sang istri membuka mulut, suami tentunya akan kaget dan tidak percaya. Tetapi itulah fakta dan kondisi riil yang harus diterima,” katanya.

Ditanya bagaimana jika suami meminta untuk dilayani, Stef mengungkapkan, pihaknya telah mengingatkan para IRT agar selalu menggunakan kondom. Hal itu bermaksud agar sang suami tidak tertular penyakit mematikan tersebut. Terkadang juga isteri menolak untuk melayani dengan alasan kondisi kurang fit atau sedang sakit. “Ya, memang itu salah satu cara yang dilakukan agar suami tidak ikut tertular. Sekali lagi saya katakan bahwa suatu waktu akan disampaikan secara terbuka. Kita tidak bisa serta merta langsung meminta penderita untuk membuka mulut ke suami. Semua butuh waktu dan melihat kondisi yang ada,” tandasnya.

Saat ini, jelas Stef, para penderita tetap melakukan pemeriksaan secara rutin di sejumlah VCT yang tersebar di Kota Merauke. Khusus lima IRT yang sedang dalam keadaan hamil dan tidak lama akan melahirkan, telah diingatkan agar selalu menjaga bayi dalam kandungan dan memeriksakan kesehatan secara kontinyu. Karena dengan pemeriksaan rutin dan obat-obatan yang diberikan untuk dikonsumsi, otomatis bayi dalam kandungan akan selamat dan tidak tertular penyakit HIV/AIDS. “Ya, kuncinya adalah ibu dari bayi sendiri yang harus kontrol rutin ke beberapa tempat dimaksud. Saya menjami bayi akan lahir selamat dan tidak mengidap penyakit,” kata dia. [frans]

Ditulis oleh Frans/Papos  
Selasa, 08 Juni 2010 00:00

Investasi Ancam Hutan Papua – Dari Peluncuran Program Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

JAYAPURA-Hasil survey awal search og save the people and forest of Papua yang dilakukan di 7 wilayah adat Papua menunjukkan bahwa tidak hanya keseimbangan lingkungan yang terganggu akibat investasi di hutan Papua.

Selain mengganggu keseimbangan hutan, fungsi dan nilai sosial masyarakat asli (adat) Papua telah mengalami degradasi yang sekaligus mengganggu keseimbangan ekologi masyarakat Papua. Tak hanya itu, berbagai kenyataan pahit kini tengah mengancam hutan Papua bahkan telah terjadi sehingga mengancam kehidupan orang Papua. Hal ini membuat Foker LSM menyusun program penyelematan.

Yang diawali dengan melakukan kampanye perlindungan dan mendorong pengakuan terhadap hak – hak masyarakat adat Papua yang didesign dengan tema selamatkan manusia dan Hutan Papua.

Program itu diluncurkan kemarin di GOR Cenderawsih dengan disaksikan oleh sejumlah pihak terkait mulai dari unsur pemerintah, pers, militer, pengusaha dan berbagai stakeholder lainnya.

Launching ditandai dengan pemutaran film yang menguak tentang potret hutan Papua saat ini yang terancam yang bertajuk Nasib Tanahku yang berlokasi di Teluk Bintuni. Film dengan durasi 12 menit ini mengungkap keprihatinan seorang tokoh adat Papua Marinus Yetu karena hutan dimana ia menggantungkan hidup telah terganggu akibat eksploitasi oleh sejumlah perusahaan kayu yang beroperasi di wilayah itu dan kemudianm terhenti setelah dilaksanakannya Operasi Hutan Lestasi (OHL)..

Film itu juga menggambarkan betapa prihatinnya Marinus Yetu terkait banyaknya kayu -kayu yang terlanjur di tebang dan disegel pihak kemanan. “Masyarakat berharap pemerintah bisa membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah ini supaya kayu – kayu yang telah ditebang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Filem lainnya yang juga diputar dalam kesempatan itu adalah film berjudul Bissnis Gaharu, Bencana Atau Anugerah yang berlokasi Distrik Asue, Mappi. Filem ini menggambarkan situasi social yang buruk akibat trend kayu Gaharu yagn semakin marak sehingga menyebabkan kayu ini terus dikejar dan dibabat habis tanpa peduli dengan batas – batas wilayah adat yang selama ini dihormati masyarakat.

Trend Gaharu ini kemudian telah mendatangkan situasi yang memprihatinkan dengan terbukanya perjudian, pelacuran hingga Miras. Film lainnya bertajuk Janji Untuk Sejahtera dengan setting di Kampung Yeti Kabupaten Keerom yang menggambarkan tentang pembukaan lahan untuk kelapa sawit oleh PT PN II serta beberapa filem lainnya yang semuanya menggambarkan fakta tentang hutan dan manusia Papua yang sedang terancam. Itu berarti investasi telah mengancam hutan Papua.

Berangkat dari fakta – fakta itu Fokler LSM kemudian meluncurkan program tersebut. Seperti kata Direktur Eksekutif Foker LSM Septer Manufandu fakta – fakta tersebut menjadi prinsip dasar baginya untuk menyusun suatu program yang disebutnya selamatkan manusia dan hutan Papua. “Sebab hutan merupakan laboratorium segala bentuk kehidupan masyarakat yang tinggal di hutan ataupun yang berinteraksi dengan hutan,” katanya.(ta)

Gereja dan Adat Diharap Berperan Menjaga Lingkungan Hidup

SENTANI-Keberadaan Cagar Alam (CA) Cyclops yang kian hari kelestariannya semakin terancam mengalami kerusakan karena letaknya yang berada dekat dengan pusat pemerintahan baik kabupaten maupun Kota Jayapura, mendapat perhatian dari GKI di tanah Papua khususnya bidang Keadilan, Perdamaian, dan keutuhan, Ciptaan (KPKC) Klasis Sentani bekerja sama dengan Conservation International (CI) Indonesia untuk mengkajinya secara khusus.

Terkait dengan kondisi tersebut, KPKC dan CI menggelar diskusi dan pelatihan pembangunan kesadaran lingkungan hidup bagi Pendeta, pekerja gereja, tokoh adat, dam masyarakat di wilayah GKI Klasis Sentani, yang dibuka Selasa (24/2) dan akan berlangsung hingga Kamis (26/2) di Balai pelatihan Pertanian Yahim, Distrik Sentani Kota. Kegiatan ini diikuti 42 peserta yang merupakan utusan dari 42 jemaat yang berada di 42 jemaat GKI Klasis Sentani.
Kegiatan ini dibuka langsung salah satu pengurus BPAM Sinode GKI di tanah Papua Pdt Albert Yoku, S.Th. Sementara penanggung jawab kegiatan kegiatan Pdt Dora Balubun S.Th kepada Cenderawasih pos mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan serta mencari solusi bagi pentingnya pelestarian alam bagi kehidupan manusia dan mengerti tentang dampak dari kerusakan lingkungan hidup.

“Kegiatan ini kami harapkan agar dapat mencari strategi dalam mengendalikan aktivitas yang terus berdampak kepada kerusakan lingkungan yang berada di wilayah GKi Klasis Sentani, dengan melibatkan peran gereja terutama GKI dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan aktivitas yang berdampak kepada lingkungan,” ujarnya.

Selain itu kegiatan ini diharapkan juga agar menciptakan strategi bersama melalui program bersama atau rencana bersama dalam melindungi dan mengelola alam ciptaan Tuhan di wilayah GKI Klasis Sentani agar Jemaat akan menjadi lebih sejahtera, serta lingkungan CA Cyclops dapat terselamatkan. (jim)

Hutan Hancur, Keberadaan Masyarakat Adat Terancam

JAYAPURA (PAPOS)–Forum Kerjasama Lembaga Sawadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, meluncurkan program kerjanya baru yang bertema selamatkan manusia dan hutan Papua, dalam peluncuran program Foker LSM yang sekaligus sebagai bentuk advokasinya terhadap pemerintah dan masyarakat luas agar lebih menghargai fungsi hutan sebagai ekosistim dunia, juga dilakukan pemutaran beberapa film documenter hasil liputan yang menceritakan tentang rusaknya keseimbangan dan fungsi hutan di Papua akibat eksploitasi yang berlebihan oleh para cukong kayu secara ilegal.

Sekretaris eksekutif Foker LSM Papua Septer Manufandu, kepada wartawan mengatakan hutan Papua yang makin hari makin mendapat ancaman kerusakan, harus mendapat perhatian serius dari semua pihak guna mendapatkan proteksi terhadap hutan Papua yang masih tersisa Selain itu, hutan Provinsi Papua juga merupakan tempat masyarakat adat yang mendiami areal sekitar hutan menggantungkan hidupnya untuk itu diserukan kepada seluruh komponen gar mulai hari ini mau menjaga dan merawat hutan di tanah Papua.

“Bila ekosistim hutan menjadi hancur maka dengan sendirinya keberadaan masyarakat adat menjadi hilang hal ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak agar jangan hanya memikirkan memperoleh keuntungan dari hasil hutan saja,” jelas Manufandu, saat ditemui wartawan disela-sela acara peluncuran Program Selamatkan Manusia dan Hutan Papua yang berlangsung di GOR, Selasa (24/2) kemarin.

Acara peluncuran program kerja Foker LSM yang diawali dengan pemutaran beberapa film documenter serta penampilan dancer yang menghibur para tamu undangan ini dihadiri oleh unsur Musyawarah Pimpinan daerah (muspida), pihak LSM, mahasiswa dan pelajar, serta pihak gereja.(lina)

Ditulis Oleh: Lina/Papos
Rabu, 25 Februari 2009

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny