Soal Penembakan di Mulia Diserahkan Ke Pihak Berwajib

JAYAPURA [PAPOS]- Terjadinya aksi penembakan yang kembali terjadi di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Senin [22/3] lalu menurut Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem, SE sepenuhnya diserahkan pemerintah daerah kepada pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menurut Wagub, insiden yang terjadi terus menerus di daerah Kabupaten Puncak Jaya belakangan ini maupun daerah lainnya, hingga kini jajaran aparat keamanan masih terus melakukan pengejaran kepada pelaku penembakan.

Di Puncak Jaya, Patroli TNI Ditembaki GPK

JAYAPURA-Kendaraan patroli yang membawa 13 anggota TNI dari Batalyon Infanteri (Yonif) 753/AVT Pos Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, dilaporkan ditembaki oleh sekelompok orang tidak dikenal yang diduga dari Gerakan Pengacau Keamanan (GPK).

Insiden ini terjadi saat dalam perjalanan kembali dari Kota Baru menuju ke Pos Puncak Senyum, tepatnya di Kali Semen Kampung Puncak Senyum, pada Senin (22/3) sekitar pukul 18.30 WIT.

Akibat penembakan itu, seorang anggota Yonif 753/AVT atas nama Bripka Asri terkena serpihan peluru dari para pelaku penembakan tersebut, sehingga korban mengalami luka ringan di pinggul bagian belakangnya.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf. Susilo ketika dihubungi Cenderawasih Pos via telepon selulernya tadi malam membenarkan adanya penembakan terhadap kendaraan yang ditumpangi oleh anggota Yonif 753/AVT tersebut.

“Memang benar ada penembakan terhadap anggota Yonif 753/AVT dan seorang anggota terkena serpihan peluru di bagian pinggul belakangnya, namun sudah diobati oleh Kesehatan Pos Puncak Senyum dan saat ini masih dalam pengobatan lebih lanjut,” ungkap Susilo.

Kapendam menjelaskan, kejadian itu berawal ketika 13 anggota Yonof 753/AVT itu sebelumnya berangkat dari Pos Puncak Senyum menuju ke Kota Baru, Puncak Jaya, namun dalam perjalanan pulang menuju ke Pos Puncak Senyum, tepatnya di Kali Semen, Kampung Puncak Senyum, Kabupaten Puncak Jaya, kendaraan yang ditumpangi anggota Yonif 753/AVT tersebut tiba-tiba ditembaki oleh sekelompok orang.

Ditanya apakah para anggota tersebut sempat melakukan penembakan balasan? Kapendam menjelaskan, tidak ada tembakan balasan, apalagi para pelaku langsung menghilang di kegelapan malam. “Mereka langsung lari menghilang karena sudah gelap,” ujar Kapendam.

Kapendam mengungkapkan, Selasa (23/3) kemarin, anggotanya tengah melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pencarian terhadap pelaku penembakan. “Selain melakukan upaya pencarian terhadap pelaku, kami juga meningkatkan kewaspadaan di Pos Puncak Senyum,” katanya.

Saat ditanya kira-kira para pelaku tersebut dari kelompok mana? Kapendam Susilo belum bisa memastikannya, namun yang jelas para pelaku penembakan itu merupakan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) Papua. “Ya, kami sebut mereka Gerakan Pengacau Keamanan Papua,” tandasnya. (bat/fud)

Hubungan PNG-NKRI yang Akrab dan Mesra, Begitu Kah?

Sejak Papua New Guinea diberikan status “Independent State”, bukan republik atau sebuah negara merdeka dan berdaulat seperti dicita-citakan bangsa Papua di bagian barat Pulau New Guinea, maka sejak itu bangsa Papua di Timur Pulau New Guinea mulai membangun dirinya dan bangsa Papua mulai dari titik peninggalan penjajah Inggris-Jerman dan Australia. Persiapan kemerdekaan sebenarnya sudah dimulai di West Papua sepuluh tahun mendahului Papua Timur, tetapi mengalami kendala di tengah perjalanan.

Sejak pemberian kedaulatan kepada PNG, negara berbangsa Papua itu menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai negara kawasan, termasuk dengan Indonesia (NKRI). Dalam menjalin hubugan-hubungannya itu, bangsa Papua di PNG selalu menempatkan dirinya sebagai “bangsa yang belajar”, “bangsa yang mengikuti dari belakang”, “bangsa yang terkebelakang”, “bangsa yang tidak sanggup memimpin”, sampai-sampai harga diri bangsanya-pun dijadikan “mengikuti jejak orang putih.” Di samping merendahkan dirinya sendiri, penduduk PNG juga dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki jiwa ‘kebangsaan’ seperti kita miliki di bagian Barat. Rasa kebangsaan mereka hanyalah mencakup kampung dan desa mereka, menyangkut suku dan wilayah mereka, menyangkut makan dan minum hari ini, menyangkut bikin anak dan beristeri lebih dari satu. Nasionaisme Papua di PNG tidak-lah sejelas dan secanggih yang ada di West Papua. Tidak ada isu harga diri dan martabat, tidak ada topik wawasan kebangsaan Melanesia. Tidak juga memikirkan masa depan bangsa Papua dan ras Melanesia 10-100 tahun ke depan, apalagi tahun depan saja tidak pernah terlintas di pikiran.

Yang terlihat dalam kampanye politik setiap empat-lima tahun adalah pembagian uang kepada setiap kampung dan para Councilors (Kepala Suku) terima uang untuk memimpin pawai dan menghadiri kampanye politik orang-orang yang mau menduduki jabatan politik atau birokrasi. Topik kampanye-pun tidak pernah menyangkut Papua, Papua New Guinea apalagi Melanesia. Yang mereka sebut adalah jalan raya, biaya sekolah, biaya rumah sakit, pertandingan-pertandingan dan kasus-kasus orang lain menjadi bahan serangan mereka. Tidak ada politisi yang berpikiran nasionalis Papua.

Ditambah lagi, dalam hubungan dengan NKRI, politik “fear-factor” telah menjadi senjata ampuh yang dimainkan NKRI di hadapan seluruh penduduk negara-negara di Melanesia, terutama PNG. NKRI ditampilkan sebagai negara adikuasa di Pasifik, yang buas dan ganas, yang dapat mengamuk kalau diganggu, yang dapat menumpas dan memakan dengan tamak kalau disinggung dan dikorek sedikit saja, yang akan membunuh di siang bolong kalau ada yang bermacam-macam dengannya, apalagi mendukung West Papua Merdeka. Fear-factor merupakan senjata yang sudah ampuh digunakan terutama di Provinsi East Sepik dan Sandaun. Penduduknya begitu ketakutan melihat orang putih (wait man), kong-kong man (orang Asia). Apa akibatnya? Orang-orang sebangsa dan setanah air dari West Papua yang hendak mencari perlindungan karena dikejar oleh NKRI malahan dijauhi, ia malahan tambah lari darinya ketakutan diapun menjadi sasaran buruan NKRI.

Bercerita tentang West Papua, apalagi menceritakan West Papua Merdeka menjadi sesuatu yang terlarang di dua provinsi terbarat dari PNG. Cerita-cerita pelanggaran HAM dibuat sekejam mungkin tidak membuat bulu roman orang-orang sebangsa kita berdiri dan menantang NKRI. Mereka malahan bilang,

“Adooooh, saya takut saya kena musibah yang sama. Kamu orang-orang West Papua jangan tinggal di sini, jangan bicara dengan saya, jangan bilang saya kenal kamu, jangan, ohhh jangan. Kamu jauh dari saya. Kamu nanti bikin saya celaka. Saya biasa bebas, jadi kamu bikin saya terikat.”

Bandingkan saja cerita pengalaman ini dengan apa yang dilakukan Michael Somare saat SBY dan rombongan mengunjungi PNG baru-baru ini. Keduanya berjabatan-tangan, keduanya tersenyum mesrah, seolah sahabat karib, sebangsa-setanah air, satu nenek-moyang. Yang sebenarya begini: Yang terpencar dari Michael Somare adalah, “Oh Indonesia, saya orang baik, jangan bunuh saya, saya baik-baik sambut-sapa dan berjabatan-tangan. Kalau mau bunuh, bunuh saja orang-orang pendukung Papua Merdeka. Saya sih mendukung NKRI.”

Perasaan takut yang sama juga sebenarnya menghantui politisi Republik Vanuatu. Cuman Vanuatu tidak memiliki bos negara barat yang dapat mendiktenya dan menakut-nakutinya. Sekaligus juga Vanuatu memilik basis dukungan rakyat yang begitu kuat, sehingga pemerintah tidak dapat menunjukkan rasa takutnya secara terbuka. Mereka lebih takut kepada desakan rakyat mereka yang dapat menurunkan mereka dari jabatan kalau mereka menolak dukungan terhadap Papua Merdeka.

Pada suatu saat nanti kondisi seperti ini akan terbangun di Papua New Guinea, di mana justru rakyat sendiri yang menuntut supaya West Papua harus merdeka. Memang perasaan itu sudah ada, tetapi selalu dimatikan oleh fear-factor tadi. Yang akan terjadi adalah dorongan dan banjir serta badai dukungan kuat akan menghembus harapan dan kekuatan bagi ombak dari laut dan aliran sungai-sungainya ke laut akan bertambah deras sehingga dukungan itu tidak dapat dibendung lagi. Dalam kondisi terpaksa politisi di Port Moresby harus menyanyikan syair yang disuarakan badai itu. Kalau tidak, ia sendiri akan terbawa arus dan terhempas ke lautan Pasifik yang luas dan tenang itu.

Fear-factor itu harus dimatikan dengan berbagai upaya para pejuang Papua Merdeka. Salah satu cara adalah melakukan pencerahan-pencarahan, menerbitkan situs dan buku-buku dalam Tok Pisin dan Bahasa Inggris dan dibagikan ke seluruh Melanesia, mengajarkan mereka tentang Nasionalisme Papua, bukan hanya nasionalisme West Papua, memberitahu mereka masa depan Melanesia sebagai bangsa dan sebagai wilayah menghadapi globalisasi dan global-warming serta climate change. Para pejuang West Papua Merdeka haruslah menempatkan perjuangan Papua Merdeka di dalam konteks perjuangan bangsa Papua dari Pulau New Guinea sebagai “Kakak dari ras Melanesia”, yang harus bangkit membela ras dan identitasnya terhadap ekspansi dan pendudukan Asia dan Melayu.

Kita harap pada titik itu, kiranya keakraban dan kemesrahan itu berbalik arah, dan berpaling kepada dirinya sendiri, di dalam dirinya sendiri dan untuk bangsanya sendiri, bukan untuk para pembunuh, penjarah, pencuri dan penjajah. Karena mereka datang dan bermuka domba, padahal serigala itu datang untuk membunuh, dan memangsa, bukan sebaliknya.

Delapan Senjata Api Polda Papua Dirampas

JAYAPURA–MI: Sebanyak delapan senjata api milik aparat Kepolisian Daerah (Polda) Papua hilang akibat dirampas oleh kelompok tidak dikenal dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Perampasan senjata api tersebut terjadi di Kabupaten Puncak Jaya dan Jayapura, ketika personel Polda Papua sedang melaksanakan tugas pengamanan.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Agus Rianto di Jayapura, Selasa (9/3), mengatakan pihaknya hingga saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap sejumlah kasus perampasan senjata milik aparat Polri.

“Polisi belum mengetahui kelompok mana yang bertanggung jawab atas serangkaian aksi penyerangan terhadap aparat Polri yang mengakibatkan senjata api turut raib dirampas oleh sekelompok massa. Polisi masih mengintensifkan pencarian,” ujarnya.

Agus menjelaskan, dalam tahun ini saja tiga pucuk senjata api milik Polda Papua raib. Dua senjata api di antaranya dirampas di Jayapura dan satu lagi di Kabupaten Puncak Jaya.

“Kasus hilangnya senjata api paling banyak terjadi di Puncak Jaya selama dua tahun terakhir. Sebanyak enam pucuk senjata api yang dirampas oleh sekelompok massa dalam tiga aksi penyerangan di antaranya penyerangan di Pos polisi Tingginambut, pengamanan BBM (bahan bakar minyak), dan Bandara Mulia,” katanya. (FO/OL-01)

Papua Merdeka itu Sebuah Fakta, bukan Dongeng, dikatakan Sebuah Mimpi, maka Itu Benar Sekali

Dari Markas Pusat Tertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP), dengan ini menyampaikan tanggapan terhadap pernyataan mantan pejuang Papua Merdeka, Tuan Nicolaas Jouwe pada 05 Maret 2010 dalam media penjajah NKRI bahwa Papua Merdeka merupakan sebuah Mimpi adalah sebuah ungkapan seorang tokoh Papua Merdeka yang wajar dan tidak perlu ditanggapi dengan emosi.

Tuan Nicolaas Jouwe sudah melakukan apa yang patut dilakukan oleh seorang negarawan semasa hidupnya selam puluhan tahun. Dibandingkan dengan apa yang dilakukan tokoh lain, seperti Fransalbert Joku dan Nick Messet, dua orang ini menjadi penghianat yang nyata dan di alam realita tidak pernah terlibat secara dinas dalam perjuangan Papua Merdeka. Mereka hanya hidup di luar negeri sebagai penduduk biasa. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan Tuan Jouwe selama ini. Beliau sudah lama memperjuangkan Papua Merdeka.

Yang dibutuhkan Tuan Jouwe saat ini adalah pulang kampung dan meninggal di tanah leluhurnya sendiri, bukan meninggal di tanah orang dan dibawa pulang dalam kondisi tak bernyawa lagi, seperti yang telah terjadi bagi ratusan pejuang lainnya, apalagi beliau tidak mau dikubur di Belanda.

Pada saat Amunggut Tabi SekJend TRWP berjumpa dengan Tuan Jouwe di Negeri Belanda, keinginan untuk pulang sudah disampaikan, jauh di tahun 1998. Saat ini beliau dengan jelas menggambarkan bahwa

“akan ada Otonomi yang bersifat Khusus yang akan diberikan oleh NKRI kepada West Papua, dan setelah itu Tete harus pulang, karena tugas saya untuk Papua Merdeka sudah selesai. Cuma cucu ingat, saya mau pulang dan tinggal di Wamena atau kalau saya su mati, kubur saya di Wamena. Jayapura itu banyak penghianat, saya pu jasad tidak akan dikubur dengan tenang di Numbay.”

Beliau sangat jelas dalam alasan kepulangannya. Dan oleh karena itu biarkan NKRI berspekulasi dengan langkah Tuan Jouwe dengan berita yang mereka mau buat sendiri. Orang Papua jangan terpengaruh dengan penyiaran media kolonial Indonesia.

Papua Merdeka itu bukan dongeng, tetapi merupakan mimpi yang proses realisasinya sudah diawali Tuan Jouwe sendiri, yang kini sedang memasuki tahapan penting dalam perjalanannya. Karena dongeng sering dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang ada kebenaran faktanya, ada pula yang kebenarannya sulit dibuktikan. Mimpi merupakan sesuatu yang tidak ada atau tidak pernah terjadi dalam dunia realitas. Sementara perjuangan Papua Merdeka bukan dongeng dan juga bukan mimpi. Karena perjuangan ini bukan cerita nenek-moyang yang diturunkan ke generasi sekarang, yang kebenarannya sebagian tidak jelas; dan apalagi mimpi karena perjuangan ini bukan sebuah angan-angan, tetapi sebuah realitas, sebuah sejarah, sebuah tanda bahwa bangsa Papua hendak melapaskan diri dari kolonial NKRI.

Kalau Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka eksistensi dan kepulangan Tuan Jouwe sendiri bukan sebuah fakta, tetapi adalah mimpi. Menurut SekJend TRWP,

“Begini, kalau bicara mimpi, jangan tanya orang lain di dunia, tapi tanyakan kepada orang Aborigine dan orang Melanesia, karena mereka tahu jarak antara mimpi dan fakta dan mereka dapat menjawab arti kata ‘mimpi’ apakah sama dengan mimpi yang dimaksud NKRI atau tidak. Mimpi bukan sesuatu yang abstrak atau tanda kegagalan, tetapi mimpi adalah awal dari semuanya, dan titik berangkat dari sebuah realitas, dan realitas sebelum dilihat dan dialami tubuh kita secara fisik. Mimpi bukan sesuatu yang mengecewakan, tetapi sesuatu yang patut dibanggakan dan ditindak-lanjuti. Jadi, kalau Tete Jouwe katakan Papua Merdeka itu sebuah mimpi, maka itu benar. Ia merupakan sebuah mimpi, dan sebuah mimpi yang mengawali semua gerak dan langkah perjalanan bangsa Papua menuju kehidupan yang bebas dari penjajahan, berdaulat dan berdiri sama dengan negara-bangsa lain di muka bumi.”

Selanjutnya Sekjend TRWP juga menyatakan,

“Ini contoh yang baik, semua pemimpin Papua Merdeka di seluruh dunia ataupun di hutan rimba. Perlu diketahui bahwa setelah masa dinas mereka berakhir, sambil menunggu tanggal mereka wafat, setiap mereka seharusnya pulang, supaya mereka dikuburkan di tanah kelahiran mereka, yang deminya mereka susah-payah berjuang dan bertempur. Mereka tidak pantas membela sebuah negara dan tanah air lantas mati di negeri orang dan dikubur di negeri orang. Sepatutnya semua pimpinan atau pejuang yang telah usia lanjut supaya pulang ke tanah air menjelang akhir hidup mereka supaya Tanah Papua melihat mereka di akhir hidupnya, dan akhirnya menyambut mereka kembali untuk selamanya, daripada dikubur di tanah dan negeri orang..”

Politik Papua Merdeka yang dimainkan Tuan Jouwe di era 1960-1980 lebih penting daripada apa yang terjadi saat ini. Dan apa yang terjadi saat ini-pun bukan sebuah penghianatan, karena beliau tidak pulang saat berdinas dalam jajaran OPM. Beliau sudah pensiun puluhan tahun dan tanggungjawab perjuangan Papua Merdeka sudah dipegang oleh generasi muda,”

Kata Tabi,

Tete Jouwe masih ingat dengan segar, Teta Jouwe sudah serahkan mandat kepada generasi muda. Teta Jouwe tidak mungkin berusaha mematikan perjuangan ini, tetapi biarlah Tete menjalani akhir hidup di tanah leluhur.

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa pernyataan yang diucapkan Nicolaas Jouwe adalah wajar dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang mengecewakan, apalagi sebuah penghianatan. Lain daripada perbuatan Nick Messet dan Fransalberth Jocku yang akan berhadapan dengan Pasukan Khusus gerilyawan Papua Merdeka selama hidup mereka sampai mereka mati. Mereka jelas-jelas menghianati, punya niat menghianati, melakukan tindakan dan langkah penghianatan dan memenuhi syarat disebut sebagai “PENGHIANAT” menurut Hukum Revolusi West Papua.

Mengakhiri tanggapan, Lieut. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyatakan akan melakukan pertemuan khusus dengan Tuan Jouwe dalam waktu dekat dalam rangka ‘silaturahim’ antara tokoh dan mantan tokoh Papua Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka.

PERPECAHAN INTERNAL MEMPERLAMBAT KEMAJUAN WEST PAPUA

Written by Kummeser

West Papua dalam decade 2000- 2010 selalu menjadi bola panas dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik ( Pasific Islands Forum) sebagai salah satu isu keamanan regional, tetapi perpecahan internal dalam gerekan kemerdekaan membuat diskusi-diskusi dalam forum tersebut tanpak kurang menjadi penting.

Tidak seperti tahun 2000, ketika bangsa West Papua terwakili dalam pertemuan Forum Kepulauan Pasifik di Kribati. Nauru — salah satu pendukung teguh gerakan kemerdekaan West Papua sebagai penyelenggara pertemuan tahun 2001, menolak visa bagi empat orang aktivis West Papua , termasuk juru bicara Presidium Dewan Papua Frans Alberth Yoku. Tak cuma itu Dirk Kereway, aktivis West Papua yang beroposisi dengan PDP, juga ditolak visanya untuk memasuki Nauru . Rene Harris mengatakan visa mereka ditolak sebab dia khawatir mereka akan berselisih paham tentang siapa utusan gerekan Kemerdekaan West Papua yang seharusnya diijinkan menghadiri Forum Kepulauan Pasifik. Rene Harris juga tak ingin menyaksikan kentaranya perpecahan di antara orang West Papua dalam Forum Kepulauan Pasifik.

Harris menyeruhkan kepada para pimpinan West Papua untuk membereskan dulu rumah tangga mereka. Ia juga menambahkan bahwa

Nicholaas Joouwe: OPM Kata yang Tak Punya Arti Apa-apa

Senin, 25/01/2010 13:36 WIB

Jakarta – Salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholaas Joouwe (84) minta pindah dari warga negara Belanda menjadi WNI. Nicholaas mengatakan OPM hanyalah kata yang tak punya arti.

“Kata OPM itu sebenarnya suatu kata mati yang tidak punya arti apa apa, tapi selalu digembar-gemborkan,” ujar Nicholaas.

Hal itu dikatakan dia usai bertemu Wapres Boediono di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (25/1/2010).

“Kami harus tahan ini karena bukan pendapat orang Papua. Orang Papua sama sekali tidak tahu apa-apa,” imbuh Nicholaas.

Dari segi paham nasionalisme OPM, kebanyakan masyarakat Papua tidak mengerti. Mereka, lanjut Nicholaas, masih merasa rendah diri dan kurang pengetahuan karena pendidikan yang minim sehingga mudah diprovokasi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

“Ini karena kebodohan, tidak tahu artinya diucapkan. Apalagi disogok dengan uang sedikit, Rp 100 ribu, wah dia berkoar-koar di sana sini tentang OPM,” imbuhnya.

Menanggapi permintaan Nicholaas menjadi WNI, Wapres Boediono berjanji untuk mempercepat dan memprioritaskan permintaan Nicholaas itu.

“Saya rasa dapat impres suatu suasana yang sangat menyenangkan. Beliau akan memperhatikan sebagaimana beliau katakan ini suatu persoalan yang akan diprioritaskan dan diperhatikan dengan secepatnya,” tuturnya.

Dia juga berharap dapat secepatnya menjadi WNI dan mengabdi membangun Papua dalam NKRI.

Nicholaas Joouwe merupakan salah satu pendiri OPM dan penggagas bendera Bintang Kejora. Pria kelahiran Biak 1925 ini menjadi warga negara Belanda selama 47 tahun terakhir.

(nwk/nrl)

Tokoh Pendiri OPM Nicholas Jouwe Sambangi KPK

Jakarta – Tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Jouwe (86) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nicholas yang puluhan tahun menetap di Belanda ini akan membahas masalah korupsi di Papua.

Nicholas tiba di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (21/1/2010) pukul 13.10 WIB. Nicholas didampingi 2 orang yang salah satunya pria berkewarganegaraan asing.

Nicholas tampak mengenakan tongkat, kemeja warna putih, dan bertopi koboi. Dia tidak memberikan komentar apapun.

“Kita tujuannya mau ketemu Bibit dan Chandra. Kita mau bertemu KPK terutama membahas persoalan korupsi, khususnya di Papua. Saya heran bagaimana kerja di KPK. Padahal, di Papua banyak kasus suap bupati-bupati,” kata seorang rekan Nicholas yang enggan disebutkan namanya itu.

Ketika ditanya mengenai kewarganegaraan Nicholas, pria itu menjawab hal tersebut sudah dilaporkan ke Menkum HAM Patrialis Akbar. “Sedang dalam proses,” ujar dia sambil bergegas masuk ke dalam gedung.

(aan/iy)

Penembakan di perbatasan, aparat buru penembak warga

Jayapura–Seorang warga pendatang terluka karena tembakan dari orang tak dikenal di perbatasan RI-Papua Nugini. Penembak tersebut lari menuju Papua Nugini. Aparat keamanan kini tengah mencari pelaku penembakan.

“Ini sedang dicari. Saya mau cek ke lokasi,” kata Komandan Distrik Militer (Dandim) 1701 Jayapura Letkol Infanteri Imam Santoso MA kepada detikcom, Sabtu (19/12).

Menurut Imam, rentetan senjata di perbatasan bukan dari OPM namun dari orang tak dikenal tiba-tiba menembak warga pendatang kemudian kabur ke Papua Nugini. Warga yang terkena tembakan itu kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat.

“Hanya luka bukan meninggal. Sudah dibawa ke rumah sakit,” jelasnya.

Imam mengatakan, hingga kini situasi di lokasi kejadian masih aman dan kondusif. Pasar Lonjing yang tadinya dikabarkan ditutup masih buka.

“Pedagang juga masih ada. Nggak ada masalah. Masyarakat masih berjualan seperti biasa,” imbuhnya.

dtc/isw

Up ↑

Wantok Coffee

Melanesia Single Origin Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

Koteka

This is My Origin and My Destiny