Rakyat Papua Berduka Menuntut Merdeka

TEMPO Interaktif, Timika – Kematian Kelly Kwalik menjadi duka terdalam bagi seluruh rakyat Papua. Jenazah Kelly Kwalik sudah tiba di Timika diantar Direskrim Polda Papua Kombes Petrus Wayna pada Jumat (18/12) siang.

Di hadapan sekitar 500 warga Papua, Petrus mengatakan pihaknya sudah meminta pada Kapolri untuk membawa jenazah Kelly ke Timika. "Tugas kami membawa jenazah Kelly sudah kami lakukan. Kami minta warga tidak terpancing isu-isu," kata Petrus.

Petrus juga meminta warga ada yang mau menerima jenazah secara resmi. "Jangan takut, tidak ada yang akan ditangkap," kata Petrus. Warga Amungme dan Papua memutuskan akan menerima jenazah Kelly secara kolektif, dan akan menanggung semua biaya secara kolektif.

Tokoh masyarakat Amungme, Hans Magal, mengatakan semua orang Papua sedang berduka. "Semua orang papua sedang berduka, mari kita berdoa menghormati jasad Tuan Kelly Kwalik. Hari ini hari ketiga Tuan Kelly dinyatakan meninggal," kata Hans.

Menurut Hans, tokoh-tokoh warga sudah membicarakan dengan DPRD Mimika dan Kapolres Mimika tentang siapa yang akan menerima jenazah. "Setelah diserahkan siapa rakyat Papua yang menerima, lalu mau disemayamkan dimana dan dimakamkan dimana dan kapan. Kami belum mengambil keputusan kami sepakat bersama pemimpin papua mau membicarakan kesepakatan ini," kata Hans.

Dalam pertemuan di halaman DPRD Mimika juga muncul desakan untuk merdeka dan referendum. "Kami minta DPRD dan Kapolres menyediakan dua meja di depan. Masyarakat akan pilih sendiri siapa yang mau gabung dengan NKRI, dan siapa yang mau lepas," kata tokoh warga, Douw.

Warga juga meminta pemerintah mengijinkan mengibarkan bendera Bintang Kejora di makam Kelly karena Kelly adalah tokoh kemerdekaan Papua.

December 18, 2009 1

Hari Ulang Tahun Papua Merdeka Ricuh, 30 Orang Ditahan

TEMPO Interaktif, Jayapura -Peringatan hari ulang tahun Papua Merdeka pada Selasa (1/12) di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura diwarnai unjuk rasa, yang diikuti pembentangan spanduk tentang Papua Merdeka di tiga tempat di wilayah Kota Jayapura.

Akibatnya, puluhan pengunjuk rasa diamankan pihak kepolisian setempat untuk dimintai keterangannya, dan 13 orang hingga kini masih ditahan pihak Kepolisian Resort Kota Jayapura.

Pada pukul 09.30 WIT, 30 orang berunjuk rasa tentang Papua Merdeka di depan kantor show room mobil milik Toyota di Polimak, Jayapura Selatan. Dari 30 orang itu, 13 diantaranya ditangkap polisi, termasuk pimpinan unjukrasa Markus Yenu karena membentangkan spanduk bergambar bendera Bintang Kejora.

Dari data yang dikumpulkan Tempo, 30 orang tersebut hendak melakukan unjuk rasa di Taman Imbi, depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua, di pusat Kota Jayapura. Tapi karena dilarang, akhirnya mereka melakukan unjuk rasa di sekitar kantor show room mobil milik Toyota di Polimak.

“Mereka ditangkap setelah berorasi dan membentangkan spanduk gambar bendera bintang kejora,” kata saksi mata Aris, 30, di lokasi unjuk rasa, Polimak, Jayapura Selatan. “Ketika dibubarkan polisi datang ke sini. Saya dengar ada lima letusan senjata api di udara.”

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua, Komisaris Besar Agus Riyanto sebenarnya dari tiga lokasi unjuk rasa itu, ada puluhan orang sempat diamankan polisi. “Tapi hanya 13 orang yang kini kami tahan di Polresta Jayapura. Yakni mereka yang unjuk rasa di depan show room mobil Toyota di Polimak," papar Agus di Polda Papua, Selasa (1/12).

Mereka ini masih diperiksa secara intensif dan kemungkinanya, lanjut Agus, akan ditahan. Sebab aksi mereka tak ada ijin dari pihak polisi. Bahkan saat polisi datang ingin membubarkan aksi itu, mereka melawan. "Akibatnya, mereka diamankan sesuai prosedur hukum yang ada,” kata Agus.

Puluhan orang yang ditangkap untuk dimintai keterangan oleh polisi itu diantaranya, tujuh orang ditangkap di depan gapura Museum Budaya Expo, Waena, Abepura, dan 10 orang ditangkap saat melakukan pemalangan jalan masuk kampus Universitas Cenderawasi.

CUNDING LEVI Selasa, 01 Desember 2009 | 17:39 WIB

December 1, 2009 0

Polda Papua Izinkan Ibadah Syukuran 1 Desember

TEMPO Interaktif, Jakarta – Peringatan ibadah syukur pada 1 Desember besok sebagai hari ulang tahun kemerdekaan Papua Barat di lokasi makam Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, di Sentani, tak dilarang pihak kepolisian.

"Kami tak melarang asalkan dijaga ketat oleh kepolisian. Namun saya juga perlu ingatkan agar dalam ibadah syukur ini tak ada yang berbuat onar. Jika ada yang berbuat onar, maka kami tak segan menindak tegas sesuai hukum berlaku," kata Kapolda Papua Brigadir Jenderal Bekto Soeprapto kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (30/11) siang.

Sementara patroli dan razia yang telah dilakukan polisi selama beberapa hari ini menjelang 1 Desember, menurut Bekto, bukan bagian dari terapi kejut terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan pemerintah Republik Indonesia.

"Tapi memang menjelang 1 Desember, seperti biasa, kami melaksanakan operasi keamanan dan ketertiban masyarakat," ujarnya.

Namun, Bekto mengakui pada tanggal 1 Desember selalu terjadi kejadian rawan yang sama dan berulang-ulang. "Ada beberapa titik yang kami anggap rawan, sehingga penjagaannya lebih diperketat, seperti di Jayapura, Abepura dan Timika. Ini kami lakukan karena fakta dari tahun ke tahun, ada orang yang ingin membuat Papua tak aman," jelasnya.

Dari data yang didapat, pada Minggu (29/11) malam, sekitar pukul 22.00 WIT di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, terjadi pengibaran Bendera Bintang Kejora pada dua tempat oleh orang tak dikenal.

Bendera pertama berukuran 120 X 30 sentimeter persegi ditemukan anggota intelejen Polri dan TNI. Bendera ini sempat dikibarkan selama 20 menit lebih yang diikat di tiang kayu sepanjang 3,5 meter, lalu ditancapkan di atas bukit Perumahan Organda Padangbulan, Abepura.

Pada saat yang sama, ditemukan Bendera Bintang Kejora kedua di atas bukit di daerah Kelurahan Waena, Abepura, yang ukurannya sama dengan bendera pertama yang ditemukan di atas bukit perumahan Organda Padangbulan, Abepura.

Namun, bendera kedua ini diperkirakan telah berkibar selama satu jam lebih. Kini kedua bendera itu telah diamankan pihak kepolisian dan TNI sebagai barang bukti.

Pengibaran dua Bendera Bintang Kejora di wilayah Distrik Abepura pada Minggu (29/11) malam itu diakui Bekto. Tapi, menurutnya, pengibaran Bendera Bintang Kejora itu bukan berarti langsung seketika terbentuk negara baru.

"Pengibaran bendera itu dilakukan oleh orang yang hanya minta perhatian. Pelakunya bisa dari simpatisan Papua Merdeka atau bisa juga dari orang lain," tegasnya.

Untuk itu, menurut Bekto, jika besok pada peringatan ibadah syukuran 1 Desember ada yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora dan tertangkap tangan, maka pihaknya akan menelusuri dan melakukan tindakan tegas sesuai hukum berlaku.

"Kami akan sidik, mulai dari toko kain yang jual, penyablonnya, hingga tukang jahit yang membuat bendera itu," tandasnya.

CUNDING LEVI

November 30, 2009 0

SekJend TRWP: OPM bukan Angkatan Bersenjata, Ia Sebuah Organisasi Politik

Disampaikan kepada seluruh masyarakat Papua di manapun Anda berada, bahwa kita sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan tahu diri tentang jaditiri kita dan jatidiri perjuangan serta organisasi perjuangan kita, kita tahu persis bahwa OPM (Organisasi Papua Merdeka) bukanlah sebuah organisasi militer atau angkatan bersenjata yang melakukan perlawan terhadap penjajah NKRI dengan cara mengangkat senjata. Sama sekali tidak.

Oleh karena itu, cap-cap, julukan dan stigmatisasi yang dilakukan oleh NKRI selama lebih dari 40 tahun terakhir, bahwa OPM adalah kelompok bersenjata dan berbagai kegiatan militer di Tanah Air adalah kegiatan OPM merupakan kegiatan pembangunan opini yang keliru, yang dengan sengaja dilakukan NKRI secara sistematis selama hampir setengah abad lamanya, dengan tujuan tunggal: MENCAP OPM sebagai Organisasi Bersenjata, dan akhirnya dunia mencap dan menutup pintu politik/diplomasi bagi OPM sehingga tidak dapat melakukan kampanye politik dan lobi-lobi politik dalam pentas politik dunia demi memperjuangan aspirasi Papua Merdeka.

Rakyat Papua memiliki sebuah Angkatan Bersenjata yang hingga 2006 bernama TPN, dan kini telah berganti nama menjadi TRWP – Tentara Revolusi West Papua. TRWP memiliki tugas tunggal, yaitu melakukan peperangan dengan cara mengangkat senjata dan mengganggu keberadaan NKRI di Tanah Papua secara militer, dengan aksi-aksi kekerasan. Tetapi aksi-aksi TRWP saat ini bukan tanpa terukur, bukan secara sembarangan dan bukan secara sporadis, seperti era-era lalu. Kini TRWP mempersiapkan diri untuk melakukan kampanye militer secara profesional dan bermartabat, secara terbuka dan didukung oleh kampanye dan diplomasi OPM di pentas politik dunia, bukan sporadis dengan aksi-aksi terorisme seperti diskenario-kan NKRI.

Organisasi Papua Merdeka, berarti sebuah organisasi, bukan sebuah angkatan. Prinsip inilah yang harus dikenal oleh orang Papua. Sebuah organisasi bukanlah sebuah angkatan bersenjata.

Selain itu, penggabungan nama TPN dengan OPM menjadi TPN/OPM adalah upaya sistematis kolonial NKRI dalam rangka mematikan ruang gerak dan kiprah baik sayap militer maupun sayap politik, tetapi terutama sayap politik perjuangan Papua Merdeka sehingga kedua organisasi tidak memiliki ruang gerak dan kapasitas untuk memperjuangkan Papua Merdeka. Untuk meloloskan diri dari jerat itu, Panglima Tertinggi TPN/OPM telah mengambil kebijakan dengan menyelenggarakan Kongres TPN/OPM I tahun 2006 dan dalam kongres itu telah diputuskan antara lain:
1. Nama TPN menjadi Tentara Revolusi West Papua (TRWP);
2. Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara organisasi dan struktural komando dipisahkan dari TRWP;
3. Perjuangan Papua Merdeka perlu dibenahi kembali agar kampanye militer dan politik diselenggarakan secara bermartabat dan terbuka.

Oleh karena itu, jangan terpancing oleh permainan NKRI, jangan terbawa arus oleh irama lagu lama yang mereka mainkan. Kini TRPB dan OPM sedang membangun sebuah fondasi baru, fondasi yang berakar dan bertiang kuat, sebuah fondasi yang akan membawa bangsa Papua memasuki Papua Merdeka, bukan “Papua Baru” seperti digambarkan Barnabas Suebu, Sang Ondoafi Ifale.

Papua Baru, bukan Papua Merdeka, namanya sudah lain, apalagi isinya? Papua Baru artinya Papua dan Indonesia yang rukun dan damai, tak ada perang, tak ada pemberontakan, tak ada TRWP tak ada OPM.

Organisasi Papua Merdeka adalah Organisasi Induk dari semua organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan West Papua, entah Presidium Dewan Papua, entah Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka, entah Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat, semuanya hanyalah anak-anak kandung dari OPM.

Kini induk organisasi sedang mempersiapkan diri untuk memperkenalkan wajah barunya. Oleh karena itu, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua mengundang semua pihak, baik pendukung Otonomi dan NKRI maupun pendukung Papua Merdeka, di manapun Anda berada, doakanlah supaya Organisasi Papua Merdeka kini berdiri dengan wajah, dengan pempimpin dan dengan program yang tegas dan jelas, dan dengan demikian akan membawa bangsa Papua memasuki kemerdekaannya, seperti yang telah diimpikan mereka yang sudah tiada, mereka yang masih hidup dan rela berkorban dan mereka yang akan lahir.

Amin.

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan TRWP
Pada Tanggal: 25 Oktober 2008

Leut. Gen. Amunggut Tabi
Sekretaris-Jenderal

October 28, 2009 1

Dewan Adat Biak Gelar Temu Raya

BIAK-Dewan Adat Biak menggelar acara temu raya selama tiga hari berturut-turut sejak Jumat (23/10) kemarin. Acara yang dihadiri 300 orang masyarakat adat Biak termasuk mereka yang dari luar Kabupaten Biak Numfor ini, pada dasarnya membahas dan mengevaluasi berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, khususnya yang terkait dengan masalah sosial kemasyarakat dan adat.

Ketua Dewan Adat Biak Mananwir Beba Yan Piet Yarangga mengatakan, temu raya ini akan menghasilkan sejumlah kesepakatan dan rekomendasi program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat adat Biak khususnya, serta semua masyarakat yang ada di Papua umumnya.

October 24, 2009 0

DPO Makar Tertangkap Bersama Wanita di Hotel

SENTANI-Setelah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Papua sejak Mei 2009 lalu (7 bulan), akhirnya Victor F Yeimo, alias Viki tertangkap. Gembong separatis yang paling dicari Jajaran Polda Papua itu, tertangkap Kamis (21/10), dini hari sekitar pukul 00.15 WIT di kamar nomor 03 Hotel Mansapurani Sentani, Jalan Yabaso, Kelurahan Sentani, Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura.

Viktor yang dinyatakan buron sejak 5 bulan lalu sempat menghilang. Bahkan diduga Viktor pula yang merupakan aktor dari beberapa kasus bernuansa politis yang terjadi di Kabupaten dan Kota Jayapura.

Penangkapan Viktor Yeimo berawal saat petugas Polres Jayapura dari gabungan beberapa fungsi satuan melakukan penyisiran penyakit masyarakat dalam sebuah operasi pekat di beberapa sasaran yang dianggap rawan terjadinya praktek-praktek penyakit masyarakat, seperti pesta miras secara berlebihan, judi, narkoba, sex bebas/mesum, serta indikasi praktek kriminal lainnya. Salah satu diantara tempat-tempat tersebut adalah beberapa hotel yang ada di wilayah hukum Polres Jayapura.

Saat melakukan operasi pekat inilah petugas berhasil menggrebek Viktor bersama seorang wanita bernama MM (22), warga kampung Berap Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura di sebuah kamar Hotel Mansapurani. Saat dimintai kartu tanda identitas, Viktor yang sudah menduga jika yang mengetuk kamar adalah Polisi langsung membuang kartu identitasnya ke dalam closed (pot wc) untuk menghilangkan jejak.

Sayangnya niat Viktor untuk mengelabui petugas ini tinggal harapan, karena sudah ada petugas yang terlebih dahulu mengenalinya, yang langsung mengamankannya. Petugas yang selanjutnya menggeledah seluruh isi kamar tersebut tidak menemukanapa-apa, namun saat petugas ke closed ternya kartu identitasnya masih berada disitu, sehingga petugas langsung mengamankannya.

Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Mathius Fakhiri, Kamis (22/10) Dini hari kepada Bintang Papua, menuturkan Viktor F Yeimo, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Papua.

Victor diduga terkait kasus makar dan terlibat dalam beberapa kasus teror di Kota Jayapura beberapa bulan lalu menjelang pemilihan Lagislatif dan pasca pemilu.

October 23, 2009 0

Mengapa Areal PT Freeport Tetap Tidak Pernah Aman?

Aksi penembakan dan teror orang tidak dikenal (OTK) di kawasan PT Freeport terjadi sejak 11 Juli itu, telah menewasakan 4 orang, dua di antaranya karyawan PT Freeport dan dua anggota Polri. Selain itu, mencederai puluhan orang, baik anggota Polri, TNI maupun karyawan PT Freeport. Terakhir terjadi Rabu (22/10) sekitar pukul 15.00 WP di mile 38 dan mile 39 Kali Kopi, tapi sayangnya pelakunya belum juga tertangkap.

DENGAN melihat aksi teror yang terjadi selama empat bulan di areal Freeport seharusnya bisa ditangani aparat keamanan, lantaran lokasi penembakan hanya di sekitar Mile 40-50.

Di sisi lain, jumlah aparat keamanan sudah sangat banyak yang mencapai 1.320 personel dan pos-pos aparat gabungan TNI dan Polri telah dibangun di sepanjang ruas jalan Timika-Tembagapura. Namun ironisnya, aksi penembakan terus terjadi hingga saat ini dengan target para karyawan Freeport.

Kapolda Papua Irjen Pol Bagus Ekodanto menduga para pelaku penembakan di areal PT.Freeport hingga kini mempunyai pola tersendiri guna menghindari penanggapan yang dilakukan tim gabungan Polri/TNI.

October 23, 2009 1

Ketika Buctar Tabuni Blak-blakan Soal Sejarah Pepera 1969

Ketua aktivis KNPB (Komite Nasional Papua Barat) yang kini mendekam di LP Abepura karena tuduhan makar, ternyata tidak pernah berhenti berjuang. Bahkan, kini Buctar mengaku sebagai Ketua Peluncuran Buku Pepera yang akan dilakukan di London, Inggris, bulan depan. Terkait rencana itu, Bintang Papua mencoba mewawancarainya, terkait rencana peluncuran Buku Pepera tersebut.

Laporan : Ferry itlay/Jayapura

MENURUT Buchtar, perjalanan tentang status PEPERA pada tahun 1969 hingga kini belum ada titik terang, akibatnya terjadi konflik dimana-mana di seluruh tanah Papua.

Dikatakan, PEPERA seharusnya diluruskan, karena tidak one man one vote, satu orang satu suara. Sebaliknya yang dilakukan adalah musyawarah untuk mufakat ala Indonesia, tidak sesuai perjanjian New York Agreement yaitu

October 22, 2009 1

Berbagai Malapetaka Akan Terus Melanda Indonesia Sampai Papua Merdek

Untuk ke sekian kalinya, komando Operasi Alam-Adat Papua dengan sandi operasi “AWAS” menyampaikan kepada publik di manapun Anda berada, yang manusia dan yang memiliki mata untuk membaca dan berhatinurani untuk memahaminya, bahwa:

Malapetaka akan terus melanda NKRI sampai Papua Merdeka;
Pemberitahuan tentang malapetakan ini sudah disampaikan jauh-jauh hari, tetapi SBY secara pribadi tidak percaya kepada suara alam-adatnya sendiri, malahan mengandalkan gelar doktoralnya dan memaksa orang Indonesia agar tidak mempercayai takhyul.
Kalau takhyul itu nyata, dan mencelekakan, apapakah orang Indonesia sebodoh itu sehingga tidak memiliki hatinurani untuk berubah sikap?
Bahwa pada akhirnya Istana Kepresidenan NKRI sendiri akan dilanda malapetaka, kalau bukan sekarang, sudah pasti terjadi esok harinya, sesuai petunjuk dan amanah dari Alam-Adat Papua;
Bahwa peristiwa demi peristiwa yang malanda Indonesia perlu disikapi oleh semua Kiyai dan orang bijak serta paranormal Indonesia, agar pada akhirnya Pulau Jawa tidak tenggelam dan tinggal sejarah dalam memori manusua.

Pesan-pesan sekilas ini sekedar disampaikan kepada manusia yang bermata untuk membaca dan bertelinga untuk mendegarkan serta berhatinurani untuk merenungkannya.

WWW.

October 18, 2009 2