Mari Mengucapkan “PAPUA MERDEKA – Indonesia Bangkrut!” Setiap Harisebagai Lanjutan Kampanye Pemangku Alam & Adat Papu

Mari Membaca “PAPUA MERDEKA” Setiap Hari secara Terbuka dan terutama di Dalam Hati sebagai Lanjutan Kampanye Pemangku Alam & Adat Papua.

Demikianlah pesan yang kami terima dari Operasi Alam & Adat Papua dengan sandi “AWAS!!!” yang telah dimulai secara informal 1 Desember 2004, dan secara formal diluncurkan sejak akhir tahun 2008.

Semua orang yang memahami suara ‘alam’ dan ‘hukum adat’, termasuk orang Indonesia perlu mencermati bahwa berdasarkan dan secara Hukum Alam dan Hukum Adat, gerakan dan operasi sandi “AWAS!!!” tidak melanggar Hukum Alam dan Hukum Adat NKRI, dan tidak dapat diblok dengan cara apapun oleh mereka, mengingat kedua hukum ini tidak mengenal politik, apalagi kepentingan ekonomi yang selama ini Alam dan Adat Papua menjadi korban pertama dan utama.

Draf Konstitusi Republik Konfederasi Papua Barat yang sempat bocor ke tangan SPMNews telah memberikan peran penting dan vital dalam Parlemen dan Kementerian dan Badan Tertinggi Negara di dalam sebuah negara bernama “West Papua” (perlu diperhatikan bahwa nama Negara orang Melanesia di Papua Barat yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI adalah ‘West Papua’, bukan Papua Barat. Nama ini diambil dari Lambang Negara yang bertuliskan “West Papua”) dengan memberikan kursi di Parlemen dan Jabatan dalam Negara. Oleh karena itu, dengan senang hati dan semangat, Hukum Alam dan Hukum Adat sebagai dua pihak yang tidak dapat dipisahkan tetapi tidak sama itu sementara ini membantu manusia Papua membebaskan diri dari Republik bernama Indonesia Raya.

Manusia Papua telah melakukan berbagai upaya dan mengorbankan banyak hal, termasuk darah dan nyawa, kini giliran penegakkan Hukum Alam dan Hukum Alam.

Untuk mendukung itu, manusia Papua tidak dimintakan untuk berperang secara fisik atau apapun juga, selain mengucapkan “PAPUA MERDEKA, NKRI Bangkrut!!!” setiap pagi setelah bangun dan setiap malam sebelum tidur. Anda dapat mengucapkannya sekali atau berkali-kali. Dan bila diperlukan mengucapkannya di dalam hati sepanjang Anda mengingatnya di mana saja Anda berada.

Dengan demikian, Bumi Pertiwi dengan segenap Hukum Alam dan Hukum Adatnya akan mengetahui dengan tepat bahwa Manusia Papua bersama Alamnya bersepakat seia-sekata untuk Merdeka dan Berdaulat di Luar NKRI.

Demikian seruan ini disampaikan untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab oleh setiap orang yang menamakan dirinya sebagai “Orang Papua” tanpa memandang bulu dari sisi jabatan, pandangan politik, suku ataupun wilayah administrasi pemerintahan menurut pengkotakan NKRI.

Amin.
Koordinator Pemangku Adat & Alam Papua

AWAS!!!

May 11, 2009 0

Pemkab Inginkan Pemulangan Langsung Lewat Boven Digoel

BOVEN DIGOEL-Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menginginkan rencana repatriasi 300 warga asal Kabupaten Boven Digoel dari Papua New Guinea (PNG) untuk dipulangkan langsung lewat Boven Digoel, bukan melalui provinsi (Jayapura) terlebih dahulu.

Keinginan itu diungkapkan Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo, SH, M.Si, dihadapan masyarakat Distrik Sesnuk, saat Turkam ke daerah tersebut, beberapa waktu lalu.

“Kita harapkan 300 warga kita yang akan dipulangkan pemerintah, langsung lewat Boven Digoel. Kami akan segera berupaya untuk dapat mengkomunikasikan dengan pemerintah provinsi,” kata bupati.

Dari rencana yang disusun oleh pemerintah, sekitar 700 lebih warga asal Papua yang tinggal di PNG seluruhnya akan dipulangkan lewat Jayapura. Setelah berada di Jayapura, kemudian dikembalikan berdasarkan daerah asal masing-masing.

Menurut bupati, dengan rencana tersebut perjalanan yang akan dilewati warga asal Boven Digoel menjadi sangat panjang. Disamping itu, membutuhkan dana yang tidak sedikit. “Tapi kalau langsung lewat Boven Digoel, perjalanannya tidak terlalu jauh dan dana yang digunakan untuk memulangkan mereka bisa ditekan,” ujarnya.

Jumlah warga asal Kabupaten Boven Digoel sendiri di PNG saat ini, ungkap bupati, diperkirakan telah mencapai 25 ribu jiwa. Terbanyak berada di sekitar Kiongga yang berbatasan langsung dengan Distrik Waropko.

Dijelaskan, beberapa waktu lalu dirinya ke PNG dan mengajak warga asal Kabupaten Boven Digoel yang ada di negara tetangga itu untuk kembali ke kampung halaman masing-masing untuk membangun Boven Digoel. “Disana, hidup mereka juga setengah mati,” jelas bupati.

Menanggapi pertanyaan seorang warga terkait keamanan mereka setelah kembali, Bupati Yusak Yaluwo memberi jaminan keamanan. Termasuk dari aparat TNI/Polri, lanjut Bupati telah memberi jaminan keamanan bila mereka telah kembali ke tanah airnya.

Bahkan, lanjutnya, pemerintah dengan tangan terbuka menerima kembali untuk bergabung dengan saudara-saudaranya yang ada di Kabupaten Boven Digoel. Hanya saja, jelas bupati, mereka yang kembali tidak ada perlakuan khusus karena nantinya bisa menimbulkan kecemburuan jika ada perlakuan khusus.

Bupati Yusak Yaluwo sendiri berkeinginan akan kembali ke Kiongga untuk menemui warga asal Boven Digoel yang ada di sana agar kembali ke kampung halamannya.

“Masih banyak masyarakat kita di sana yang berkeinginan pulang, meski ada diantara mereka yang masih pikir-pikir. Nah, mereka ini yang harus terus kita ajak dan diberi pemahaman bahwa situasi dulu sudah sangat berbeda dengan yang ada sekarang ini,” ucap bupati. (ulo)

May 2, 2009 0

Polres Jayawijaya Periksa 19 Saksi

WAMENA – Penyidik Polres Jayawijaya terus melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap siapa aktor dibalik dari rentetan sejumlah kasus pembunuhan yang terjadi belakangan ini di Kota Wamena, yang mengakibatkan 4 orang tewas dan 2 kritis.

Terkait dengan peristiwa pembunuhan tersebut, pihak Polres Jayawijaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi di Mapolres Jayawijaya. “Sampai sekarang kami sudah memanggil dan memeriksa 19 orang saksi terkait beberapa kasus pembunuhgan yang terjadi belakang ini di Wamena,” ungkap Kapolres Jayawijaya, AKBP Drs. Mulia Hasudungan Ritonga, M.Si melalui Kasat Reskrim, Iptu Philip M. Ladjar kepada wartawan, Sabtu (18/4) kemarin.
Menurut Kapolres, ke-19 saksi yang sudah diperiksa tersebut adalah orang yang mengetahui keberadaan para korban sebelum, pada saat kejadian dan sesudah kejadian.

Selain pemeriksaan terhadap 19 orang saksi tersebut, pihaknya juga akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lainnya untuk mengungkap kasus pembunuhan ini yang sudah meresahkan masyarakat di Kabupaten Jayawijaya khususnya yang bermukim di Kota Wamena.

“Polisi masih tetap akan melakukan penyelidikan dengan upaya-upaya maksimal agar dapat mengungkap kasus yang sudah membuat resah masyarakat tersebut,” ujarnya.

Untuk diketahui kasus penikaman dan pembunuhan yang terjadi di Kota Wamena belakang ini terjadi Rabu (8/4), yang mengakibatkan 3 orang tewas dan 2 orang lainnya kritis dan Selasa (14/4) yang mengakibatkan 1 orang tewas. Para korban umumnya mengalami luka tikam dan bacok di sekujur tubuhnya dan para korban berprofesi sebagai tukang ojek.(nal)

April 30, 2009 0

PH Buchtar Kembali Tolak Keterangan Saksi Ahli

JAYAPURA-Tim Penasehat Hukum (PH) Buchtar Tabuni terdakwa kasus dugaan makar, kembali menolak keterangan 2 orang saksi ahli yaitu DR. Muhammad Said Karim, SH, MH dan Prof. DR. Achmad Ruslan, SH, MH, dari Lembaga Bahasa Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar yang dibacakan pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (29/4).

Penolakan terhadap keterangan saksi ahli juga pernah dilakukan oleh PH buchtar Tabuni dalam persidangan yang digelar Rabu (15/4). Dalam persidangan dengan majelis hakim yang diketuai Manungku Prasetyo, SH, dengan hakim anggota Lucky Rombot Kalalo, SH dan Hotnar Simarmata, SH, MH, dua orang PH Buchtar yaitu PH, Iwan Niode SH dan Harry Maturbongs, SH langsung melakukan interupsi dan meminta saksi ahli tetap dihadirkan di persidangan.

April 30, 2009 0

Kelompok Pemerhati HAM di AS Mendesak Perhatian Berarti bagi West Papua

Contact: Ed McWilliams, WPAT, +1-575-648-2078
John M. Miller, ETAN, +1-718-596-7668

[Terjemahan SPMNews] – Pada 27 April 2009, Dua Organisasi yang manaruh perhatian kepada kondisi HAM di West Papua mendesak pemerintah A.S. untuk “menerapkan tekanan yang berarti bagi pemerintah Indonesia dan angkatan keamananannya… untuk menyoroti keprihatinan dan penderitaan yang lama di sana.”

The West Papua Advocacy Team (WPAT) dan the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN) called menyerukan kepada pendekatan Pemerintahan Obama sebagai “hardly fresh.”

Dalam kesaksian di depan Kongres minggu lalu, Menlu Hillary Rodham Clinton diminta mendukung West Papua “dalam upayanya untuk memperoleh tingkat otonomi di dalam NKRI.”

Tekanan semestinya diletakkan pada mengkondisikan “bantuan kepada militer, Brimob dan agen intelijen Indonesia agar ada reformasi yang sebenarnya terjadi, dalam menghargai HAM dan menunjukkan sikap menghormati terhadap orang West Papua.”

“Kegagalan pemerintah A.S. memikirkan dan bertindak serius terhadap West Papua, sebelum Pemilu Juli ini, akan berakibat keterpurukan kondisi HAM dan kekerasan komunal,” kata Ed McWilliams, seorang pensiunan diplomat dan Jubir WPAT.

“Orang Papua sudah berulangkali menolak ‘Otonomi Khusus’ dan… telah menuntut diadakan sebuah dialog yang difasilitasi secara internasional dengan pemerintah pusat untuk mengatasi isu-isu kunci, termasuk demiliterisas West Papua, mengakhiri initimidasi, pembebasan tahanan TAPOL/NAPOL, dan hak untuk menentukan nasib sendiri,” kata kelompok dimaksud.

Pernyataan selengkapnya dalam versi Inggris dapat diaksed di http://etan.org/news/2009/04papua2.htm

April 29, 2009 0

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA ATAS WAFATNYA ERIC LOGO

Keluarga Besar Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) dan SPMNews dengan ini menyatakan

BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA

dan

MENGUCAPKAN SELAMAT ATAS PERJUANGAN PAHLAWAN MUDA BANGSA PAPUA

Atas Nama Eric Logo dan temannya.

Semoga teladan yang kalian berikan akan ditiru oleh pemuda Papua lainnya, DEMI HARGA DIRI dan JATIDIRI, bukan demi perut dan kepentingan pribadi/keluarga seperti yang dilakukan kaum pendukung Otonomi/Papindo.

Menurut Laporan yang kami terima, Alm. Eric Logo dan teman-temannya selalu didatangi aparat intelijen NKRI dengan teror dan intimidasi, dan menanyakan kepada mereka tentang keterlibatan mereka dan siapa yang menyuruh mereka.

Pertanyaan-pertanyaan ini selalu diajukan dengan ancaman, “Kamu orang kampung, orang hutan saja mo, mau bikin negara bagaimana? Nanti saya bunuh kami, ngaku aja, supaya biar sembuh. Kalau nggak, nanti ta bunuh di sini.” dan seterusnya.

Menurut laporan langsung dari lapangan, Eric Logo sendiri didapati mati tergantung, digantung oleh NKRI.

Berita ini datang dari keluarga Eric sendiri yang tahu persis bagaimana ia meninanggal, dan bagaimana mereka berada di rumah sakit.

ENGKALU PAHLAWAN MUDA,
TELADANMU MENJADI LILIN KECIL DI TENGAH KEGELAPAN VISI/MISI KAMU MUDA DI TENGAH OMBAK OTONOMISASI NKRI

SPMNews

April 26, 2009 0

Penyerang Polsek Abe Meninggal

JENAZAH : Salah satu pelaku penyerangan Polsek Abe saat jenazahnya dinaikkan ke ambulance dari RSUD Dok II

JAYAPURA (PAPOS)

April 23, 2009 0

2 SSK Kawal Sidang Buchtar

JAYAPURA (PAPOS) –Polisi tidak mau kecolongan dalam soal pengamanan sidang Bucthar Tabuni-terdakwa kasus dugaan makar-yang rencananya kembali digelar hari ini, Rabu (22/4).

Untuk pengamanan jalannya sidang, menurut Kapolresta Jayapura AKPB Robert Djoenso SH, sedikitnya 2 SSK (Satuan Setingkat Kompi) aklan diterjunkan.

Ketatnya pengamanan terdiri dari satuan Dalmas Polresta Jayapura dan satuan Brimob itu untuk mengantisiapsi aksi demo massa pendudukung terdakwa yang acap kali mewarnai jalannya sidang.

“Kami akan perketat pengamanan siding,” katanya kepada Papua Pos di Mapolresta Jayapura, Selasa (21/4) kemarin.

Seperti diketahui siding-sidang Buchtar Tabuni selalu diwarnai aksi demo oleh pendukungnya walaupun aksi mereka tidak sampai menggangu jalannya siding.

Pasalnya, selain pengamanan diperketat oleh aparat kepolisian, halaman sekitar gedung dipenuhi aparat yang dibauk-up dengan mobil water canon, sementara massa hanya bisa berdiri di seberang jalan depan pertokoan Kantor Pengadilan Negeri Jayapura.

Ketatnya pengamanan dimana setiap pengujung sidang harus melewati pemeriksaan dua kali di pintu gerbang masuk halaman dan pintu masuk gedung pengadilan oleh petugas.

Namun pada sidang tanggal 15 April lalu. dengan ageda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli, massa Bucthar tidak melihatan hadir.

Kapolresta berharap, sidang berjalan damai agar aparat tidak lagi dicecoki aksi demo pendukung Bucthar Tabuni, seperti nuasa aman pada sidang tanggal 15 April lalu tidak ada aksi demo.

“Semoga aman tidak terjadi demo massa,”katanya.(cr-50)

Ditulis oleh Cr-50/Papos
Selasa, 21 April 2009 17:28

April 21, 2009 0

OPM Dideadline 28 Juni

JAYAPURA -Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua(DPRP) minta kepada pemerintah daerah Kabupaten Puncak Jaya untukmeninjau kembali deadline 28 Juni 2010 yang diberikan kepada TenteraPembebasan Nasional (TPN)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) untukmenyerahkan diri dan menyerahkan senjata api hasil rampasan kepadaaparat. Hal ini diungkapkan anggota DPRP asal Pegunungan Tengah DeerdTabuni SE MSi saat dikonfirmasi Bintang Papua di Gedung DPRP, Jayapura,Selasa (18/5) menyikapi dan menanggapi pernyataan Bupati KabupatenPuncak Jaya dan pimpinan DPRD Kabupaten Puncak Jaya agar TPN/OPNmenyerahkan diri sekaligus menyerahkan senjata api rampasan selambatlambatnya 28 Juni mendatang.

Dikatakan, pihaknya mempertanyakan sejauh mana pendekatan yangdilakukan Pemda Kabupaten Puncak Jaya terhadap TPN/OPM yang ada diwilaya Puncak Jaya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa kelompokTPN/ OPM di Puncak Jaya masing masing kelompok Goliat Tabuni, KelompokMarunggen Wonda, Kelompok Anton Tabuni serta kelompok Telengen. â€œApakahkelompok kelompok ini telah dikoordinasi dengan baik atau belum,â€ ujarDeerd Tabuni. â€œKami kwatirkan dengan keadaan pada deadline itu terjadimaka akan terjadi pertumpahan darah yang meminta korban yang lebihbesar terhadap masyarakat di Puncak Jaya.â€ Karena itu, lanjut DeerdTabuni, demi kebersamaan baik dari pemerintah Kabupaten Puncak Jayamaupun Pemerintah Provinsi Papua harus ada pertemuan untuk membukaruang dialog menyangkut serangkaian peristiwa yang terjadi di PuncakJaya selama ini.

Deerd menegaskan, kini kondisi di Puncak Jaya setelah pernyataansikap yang disampaikan Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Puncak Jayamaka masyarakat makin terancam. Pasalnya, setiap hari mulai pukul18.00 sampai 04.30 WIT aparat melakukan interogasi KTP bagi setiapwarga masyarakat. Padahal masyarakat di Pegunungan Tengah pada umumnyabelum memiliki KTP sehingga deadline 28 Juni demi mencegah terjadinyamasalah yang lebih besar di Provinsi Papua ditinjau kembali.Alasannya, tandas Deerd Tabuni, situasi seperti ini dapat dimanfaatkan pihakke-III untuk membuat situasi di masyarakat taka man. Hal ini perlu segera digelar dialog bersama antara pemerintah daerah provinsi Papua,DPRP, Kapolda, Pangdam serta pemerintah daerah kabupaten Puncak Jaya.

â€œMari kita duduk bersama untuk menyatuhkan presepsi guna membangunwilayah Pegunungan Tengah yang lebih baik maka diharapkan deadlinetersebut dapat dipertimbangkan dan segera mem buka dialog besar besaranuntuk menyelesaikan masalah di Puncak Jaya,â€ tukas Deerd Tabuni.MenurutDeerd Tabuni, sejak ditetapkan deadline sampai hari ini masyarakatdi Distrik Tingginambut dan
sekitarnya banyak mengungsi ke wilayahtetangga antara lain, Lani Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Kuyawage. â€œSayadapat laporan masyarakat sangat terancam dan trauma sehingga BupatiEnembe segera meninjau kembali agar masyarakat jangan dikorbankandengan deadline 28 Juni tersebut,â€ tukas Deerd Tabuni.

Sekedar diketahui, aksi aksi penembakan oleh kelompok TPN/OPM yangselama ini beroperasi di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, disikapi serius oleh pemerintah daerah setempat dan berbagai komponenmasyarakat. Bahkan kelompok TPN/OPM itu dideadline untuk menyerahkandiri dan mengembalikan senjata api hasil rampasannya hingga 28 Junimendatang. Jika tidak, pemerintah daerah dan masyarakat akanmenyerahkan sepenuhnya ke aparat untuk menangani TPN/OPM itu.Terkaitulah TPN/OPM yang telah mengakibatkan puluhan korban jiwa danmengganggu keamanan bagi masyarakat setempat, maka seluruh komponenmasyarakat yang ada di 8 Distrik di Kabupaten Puncak Jaya mulai dareitokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokohpemuda, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), kepala suku, kepala kampungbersama DPRD, pemerintah daerah termasuk aparat keamanan TNI/Polrimelakukan pertemuan di Aula Distrik Mulia, Selasa (1/5) lalu yangmembahas tentang persoalan keamanan yang selema ini terjadi di PuncakJaya.

Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe SIP membenarkan pertemuan tersebut,pemerintah daerah telah menentukan sikapnya terkait persoalan yang takdapat ditolerir lagi ini bahkan ultimatum yang disepakati dandikeluarkan bahwa 28 Juni 2010 mendatang pihaknya meminta kepadamasyarakat agar untuk segera memanggil keluarga keluarga yang ada dimarkas TPN/OPM dibawah komando Goliat Tabuni dkk

http://www.komisike polisianindonesi a.com/

April 20, 2009 0