Bersuara Karena dan Untuk KEBENARAN!
Sesuai pesan dari Suara Alam Papua, maka diumumkan kepada seluruh orang Papua yang berada di pulau jawa agar SEGERA Meninggalkan Pulau Jawa.
Bagi yang berkeras kepala pantas menerima Hukum Alam yang sudah menimpa di negeri penjajah bangsa dan tanah Papua.
Sesungguhnya Pulau Jawa dan Penghuninya telah takhluk. Amin
BANDUNG, SENIN — Kepulangan 708 warga Papua yang menyeberang ke Papuaniugini dan kini hendak kembali ke daerah asalnya tertunda. Hingga kini keinginan mereka terkendala dana Pemerintah Indonesia untuk membiayai ongkos perjalanan.
Menurut Direktur Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri Republik Indonesia Sujatmiko di Bandung, Senin (12/1), pengajuan kepulangan mereka sebenarnya sejak tahun lalu. Namun, hingga kini, pihaknya belum menerima persetujuan dan pengucuran dana.
“Mengenai besarannya, saya serahkan pada negara. Namun, dengan keinginan besar warga untuk pulang, kami targetkan pencairan dana turun sebelum Pemilihan Umum 2009,” katanya.
Menurut Sujatmiko, mereka yang ingin pulang adalah bagian dari sekitar 25.000 warga Papua yang berada di sepuluh kabupaten Papuaniugini. Mereka telah tinggal di Papuaniugini antara 5 dan 25 tahun atau bahkan lebih. Mereka meninggalkan Indonesia dengan alasan ketakutan pada organisasi pengacau keamanan (OPM), ketakutan perang adat, konflik dengan pendatang, hingga motif ekonomi.
“Mereka secara tradisional melewati perbatasan, seperti berjalan kaki. Pengawasan pertugas perbatasan tidak maksimal karena dengan batas antarnegara yang membentang 700 kilometer,” katanya.
Akan tetapi, harapan mereka mendapatkan kehidupan lebih baik ternyata tidak tercapai. Sujatmiko mengatakan, mereka malah hidup lebih miskin. Bahkan, tidak jarang banyak warga Papua terpaksa hidup di hutan akibat kesulitan ekonomi. “Di luar semua itu, hal yang paling mendorong mereka untuk kembali adalah keadaan Papua yang saat ini dikatakan lebih aman,” katanya.
Mengenai perkembangan kepulangan warga Papua di Australia, dari sementara target 43 orang, Deplu sudah membantu kepulangan lima warga. Adapun 38 orang lainnya, meski belum pulang, diyakini dalam waktu dekat akan kembali ke Indonesia.
Sementara itu, di Gedung Merdeka Bandung digelar diskusi bertema “Diplomasi Untuk Papua”. Sebagai pembicara adalah Peneliti Senior Pusat Studi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Muridan Widjojo dan Yoel Rohrohmana, Pejabat Fungsional Direktorat Amerika Utara dan Tengah Deplu, yang berasal dari Papua.
Menurut Muridan, masih banyak hal yang harus dilakukan Indonesia untuk Papua. Pemerintah dituntut menghapuskan marjinalisasi warga Papua, menuntuaskan pembangunan di segala bida ng dasar, persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta sejarah kepercayaan kemerdekaan Papua.
Penghapusan marjinalisasi, menurut Muridan, bisa dilakukan dengan memaksimalkan otonomi khusus. Di dalamnya bisa dilakukan pelatihan dan pendekatan, baik bagi pejabat pemerintah dari Papua, maupun kalangan swasta Papua.
Pembangunan di segala bidang dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi juga harus diperhatikan. Minimnya perhatian membuat kesejahteraan masyarakat Papua sangat rendah.
“Untuk permasalahan HAM, pemerintah bisa mendorong Komisi Nasional HAM membuat buku putih pelanggaran. Selain itu perlu dialog intensif agar masyarakat Papua bersatu dalam Republik Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Yoel mengatakan, banyak pembangunan di Papua justru tidak menyentuh kebutuhan pokok masyarakat, terutama kesejahteraan sosial, ekonomi, dan keamanan. Hal itu membuat Papua semakin tertinggal. Hal itu sangat disayangkan karena potensi ekonomi dan sosial budaya di Papua sangat tinggi.
CHE
MULIA (PAPOS) Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe S.IP meminta, pihak aparat untuk memberikan waktu kepada pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengupayakan pengembalian senjata yang diambil saat penyerangan Pospol Tingginambut, Kamis (8/1) lalu. “Beri kami waktu untuk pendekatan secara kekeluargaan, dan kalau kami tidak bisa maka kami akan serahkan kepada pihak Polri untuk mengambil tindakan lain” tutur Bupati Enembe.
Lanjut bupati, pemerintah bersama masyarakat akan terus membantu aparat untuk mendapatkan kembali senjata yang sudah dicuri oleh masyarakat.
Dan dihadapan masyarakat Distrik Tingginambut Bupati Lukas Enembe SIP. Menegaskan, senjata yang dicuri harus segera dikembalikan kepada pihak aparat keamanan dalam hal ini pihak kepolisian.
Guna mengatasi terjadinya kegiatan-kegiatan seperti ini, maka pihak pemerintah akan melakukan upaya-upaya pendekatan secara kekeluargaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah ini.
“Kita sudah sepakat dengan semua komponen yang ada di Tingginambut untuk bagaimana caranya supaya senjata yang di curi bisa dikembalikan, kami akan mengupayakannya melalui pihak keluarga, gereja” tuturnya.
Dilanjutkan, jika upaya yang dilakukan tidak berhasil, maka pihaknya akan menyerahkannya kembali kepada pihak aparat untuk mengambil tindakan yang lain, pungkas bupati Enembe dihadapan wartawan.(fredy)
Ditulis Oleh: Fredy/Papos
Senin, 12 Januari 2009
PUNCAK JAYA-Aksi sekelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Tingginambut ini, Kabupaten Upuncak Jaya, Provinsi Papua, dengan membawa lari 4 pucuk senjata serta melukai seorang istri polisi, langsung disikapi Polda Papua.
Terkait aksi penyerangan itu, Kapolda Papua Irjen Pol Drs FX Bagus Ekondanto langsung ke terbang ke Puncak Jaya selanjutnya ke Tingginambut guna melakukan penyelidikan.
Dalam kunjungannya Kabupaten Puncak Jaya, Kapolda langsung dengan membawa tim. Antara lain, Direskrim Polda Papua, Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw, Kasat Brimob, Kombes Pol. Drs. Wirawibawa, Danprovost, AKBP Suparno, Kasat Intel 4 Polda Papua, AKBP Baron Hadi Darmawan dan Kapolres Puncak Jaya, AKBP Chris Rihulay, SSt.Mk. Rombongan Kapolda tiba di ruangan VIP bandara Mulia pukul 10.00 Wit dan disambut Bupati Lukas Enembe, SIP bersama muspida, perwira TNI dan tokoh-tokoh lainnya.
Setelah itu, rombongan Kapolda bersama Bupati langsung menuju Pos Polisi Tingginambut guna meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan menggunakan kendaraan mobil L200.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di TKP, tampak kesibukan tim Reskrim Polda Papua melakukan olah TKP dibantu Reskrim Polres Puncak Jaya. Usai beberapa jam Kapolda mendapat keterangan dari 2 orang anggota pos polisi yang bertugas, Briptu Felix dan Bripda Bob Simamora ditambah melihat beberapa lokasi yang rusak akibat pelaku saat mengambil 4 senjata dari dalam kamar.
Selanjutnya, Kapolda, Bupati dan rombongan bertemu dengan tokoh agama, adat, pemuda, kepala kampung, kepala suku dan masyarakat di depan Kantor Distrik Tingginambut.
Dalam arahannya, Kapolda Papua menghimbau kepada masyarakat agar bisa membantu pihak keamanan, baik Polisi maupun TNI dalam upaya mengembalikan senjata yang telah diambil OPM. Dikatakan, pihaknya akan berupaya menjalin kerjasama dengan para tokoh maupun masyarakat yang apabila ada melihat orang membawa senjata tersebut agar bisa dikembalikan.
“Kita akan melakukan pendekatan dengan cara damai dan akan kita serahkan kepada tokoh agama, adat, pemuda dan masyarakat untuk bisa mengatasinya sampai dengan waktu 3 minggu ke depan kita tunggu,”katanya.
Setelah batas waktu (deadline) 3 minggu, jelas Kapolda, akan ada langkah lain. Namun demikian langkah pertama sudah dilakukan, yaitu menyelamatkan korban. Pihaknya juga akan dibantu TNI dalam menghimbau masyarakat agar senjata tersebut secepatnya dikembalikan.
Ditanya apakah ada penambahan personel sementara di pos polisi Tingginambut, Kapolda mengungkapkan, pihaknya sudah menempatkan anggota Brimob dan juga meminta bantuan kepada TNI yang ada di sana.
Kapolda menjelaskan, pihaknya saat ini akan menghimbau dahulu, karena sudah pasti senjata itu tidak akan jauh dan masih berada di sekitar TKP. Pihaknya akan berusaha menunggu hingga 3 minggu ke depan dan masyarakat nantinya yang akan membantu dalam pencariannya.
“Saat ini saya tidak akan menambah anggota dari luar, karena disini ada Brimob dan TNI. Jadi saya kira sudah cukup. Dalam arti tidak mendatangkan pasukan tambahan,”jelasnya.
Namun ke depan, tambah Kapolda, pihaknya akan menambah anggota untuk ditempatkan di pos polisi Tingginambut. Bahkan sesuai rencana, pos polisi ini akan diperbaiki dan tidak menjadi pos polisi laagi, tapi ditingkatkan menjadi polsek Tingginambut.
Untuk pos polisi lain dalam mengantisipasi kejadian ini, pihaknya melihat akan kebutuhan aktifitas masyarakat bahwa itu sudah harus polsek atau masih pos polisi. “Saya rasa untuk pos polisi Tingginambut sudah seharusnya menjadi polsek, karena kebutuhan akan aktifitas masyarakat sangat mendukung, kemudian memang sesuai rencana saya sudah harus menjadi polsek,”ujarnya.
Disinggung soal apakah kejadian ini terjadi karena terlalu bebasnya masyarakat masuk ke dalam pos polisi Tingginambut, Kapolda menambahkan, sebenarnya memang tidak ada jarak dengan masyarakat. Dalam arti, Polri dan TNI tidak membatasi diri dengan masyarakat.
Hanya masalahnya sekarang bahwa ada oknum yang seharusnya tidak terjadi dan karena kepentingan kelompok tertentu telah memanfaatkan dari pada hubungan masyarakat yang sudah terjalin selama ini dengan polisi. Misalnya, apa yang dimiliki di pos polisi, baik televisi dan radio yang bisa digunakan maka masyarakat juga bisa menggunakannya.
Terkait penggalangan yang telah dilakukan selama ini, pihaknya akan tetap melanjutkan upaya itu, kepada mereka, khususnya kelompok ini untuk turun bersama-sama membangun daerahnya dan kembali ke NKRI. “Karena kita sudah membangun lebih maju, namun kalau mereka masih mengelompokkan sendiri bahwa ingin melepaskan diri dari NKRI, maka itu sesuatu hal yang mustahil,”katanya.
Sementara itu, Bupati Lukas Enembe, S.IP mengungkapkan, kebiasaan masyarakat di daerah ini sudah dari nenek moyang terjadi konflik dan setelah pemerintah dan injil masuk, kemudian lebih khusus kepada injil masuk penyebaran injil ini bisa dilaksanakan, tapi setelah pemerintah masuk juga sudah banyak terjadi konflik secara adat.
Kebiasaan masyarakat di sini bahwa setiap anak lahir adalah untuk peperangan dan bukan untuk membuat kebun. Setiap anak lahir sudah harus mempersiapkan diri untuk berperang dan itu sudah dari dulu turun temurun, makanya hampir semua sekolah dibakar karena tidak setuju sekolah berdiri.
Upaya pertama dilakukan pemerintah adalah mensekolahkan anak-anak dari Tingginambut agar setelah kembali ke daerah mereka dapat menerima pembangunan, kemudian dilakukan pendekatan keluarga. Memang pihaknya sudah sepakat dengan seluruh komponen yang ada disini supaya bagaimana caranya senjata yang dirampas bisa harus kembali dalam waktu singkat.
“Kalau memang kami tidak mampu mengembalikan dengan cara itu, maka kami akan mengembalikan kepada pihak TNI/Polri untuk melakukan sesuai kewenangan mereka karena memang kita tidak mampu mengembalikannya,”tandasnya.
Sejumlah pesan berturut-turut dikirimkan dari lapangan (Posko Exodus Mahasiswa Papua) di Taman Pahlawan Papua Barat bahwa telah terjadi sejumlah intimidasi dan penangkapan atas Aktivis Seblom Sambom, sejumlah mahasiswa lainnya berada dalam ancaman karena selalu diincam dan diteror dengan berbagai cara.
Cara-cara yang sementara ini digunakan adalah dengan mengirim mobil-mobil berkaca gelap, taksi-taksi yang tujuanya tidak jelas, ojek-ojek yang tukang-ojeknya bermuka sangat baru dan berpostur dari TNI/Polri.
Ada juga yang datang dengan Mobil Dinas Lengkap di dalamnya dipenuhi Polri bersenjatakan lengkap dan dalam posisi siap menyerang. Mereka berlalu lalang di pagi, siang, sore, petang, tengah malam, bahkan dinihari-pun mereka terus saja berlalu-lalang.
Adapun penangkapan Bukhtar Tabuni dan Seblom Sambom sama sekali tidak disertai dengan Surat Perintah Penangkapan, sebuah perbuatan melanggar HAM secara nyata-nyata.
Markus Haluk dan teman lainnya sekarang berada dalam ancaman akan ditangkap, ditembak atau diteror dengan berbagai macam cara.
Untuk itu dimintakan kepada seluruh pemerhati dan pembela HAM serta seluruh umat manusia yang berhatinurani kemanusiaan agar mengirim seruan atau telepon ke berbagai pihak yang dianggap berwenang dalam tindak kekerasan dan semena-mena ini.
Silahkan menyurat atau menelepon ke alamat-alamat berikut dengan isi pesan seperti berikut:
ndonesian words that you can use in your fax/e-mail:
Kepada Yth: ………………………………
Dengan hormat ,
Demi menghormati hak-hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia,
Saya minta bebaskan segera Bucktar Tabuni dan Sebby Sambom dari tahanan polisi.
Terima kasih atas perhatian saudara.
Hormat saya,
(ttd. nama dan alamat – email, situs)
Silahkan kirim pesan ke:
1. Mr. Susilo Bambang Yudoyono
President
Republic of Indonesia
Presidential Palace
Jl. Medan Merdeka Utara
Jakarta Pusat 10010
INDONESIA
Tel: + 62 21 3845627 ext 1003
Fax: + 62 21 231 41 38, 345 2685, 345 7782
Email: presiden@ri.go.id
2. Mr. Hendarman Supandji
Attorney General
Kejaksaan Agung RI
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: + 62 21 7221337, 7397602
Fax: + 62 21 7250213
Email: postmaster@kejaksaan.or.id
3. Gen. Bambang Hendarso Danuri
Chief of National Police
Jl. Trunojoyo No. 3
Jakarta Selatan
INDONESIA
Tel: +62 21 721 8012
Fax: +62 21 720 7277
Email: polri@polri.go.id
4. Mr. Abdul Hakim Garuda Nusantara
Chairperson
KOMNAS HAM (National Human Rights Commission)
Jl. Latuharhary No. 4B Menteng
Jakarta Pusat 10310
INDONESIA
Tel: +62 21 3925230
Fax: +62 21 3151042/3925227
E-mail: info@komnasham.or.id
5. Ms. Hina Jilani
Special Representative of the Secretary on the situation of human
rights defenders
Room 1-040, OHCHR-UNOG
1211 Geneva 10
Switzerland
Fax: +41 22 906 8670
E-mail: urgent-actions@ohchr.org
6.Drs Bagus Ekodanto, Chief of Papua Regional Police
Jl. Samratulangi
No 8 Jayaura
Tel: + 62 967 531014 Mobile: +62 811481010, +62 817757575.
Fax: + 62 967 533763
7. Paulus Waterpauw, Director of Criminal Unit, Papua Regional Police
Jl. Samratulangi
No. 8 Jayapura
Tel: + 62 967 531834 Mobile:+ 62811496251
JAYAPURA (PAPOS) – Dalam rangka memperingati HUT TRIKORA ke-47 yang jatuh tanggal 19 Desember 1961 dan sekaligus HUT INFANTERI ke-63 yang merupakan hari yang bersejarah. Pada tanggal tersebut merupakan pencanangan TRI Komando Rakyat untuk menggagalkan pembentukan Negara boneka, kibarkan Merah Putih dan siapkan mobilisasi umum. Menurut Aster KASDAM Kol. CHB Victor Tobing dalam acara jumpa pers yang diselenggerakan di rumah makan Padang, Rabu (17/12) kemarin sore, peringatan HUT Trikora akan diperingati, hari Jumat (19/12) sebagai salah satu wujud mempertahankan keutuhan Papua dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.
Untuk itu, akan diselenggerakan beberapa kegiatan seperti pengobatan massal yang diselenggerakan di kelurahan Hamadi, lomba Yospan, Futsal, Ziara ketempat Makam dan gerak jalan, serta anjangsana kepada keluarga pejuang Trikora yang akan diselenggerakan hari ini, Kamis (18/12).
“Kodam XVII/Cenderawasih terpanggil dan wajib menggelorakan wawasan kebangsaan dan menjaga keutuhan wilayah Papua sebagai bagian integral NKRI,”ujarnya.
Acara pucak akan diselaksanakan pada hari Jumat (19/12) di lapangan depan PTC Entrop yang rencananya akan dihadiri oleh Panglima Kodam XVII / Cenderawasih, HUT TRIKORA ini banyak yang sangat penting untuk dilihat dan diperhatikan karena pada saat itulah pencanangan Tri Komando rakyat.
Selain itu, diselenggerakan kegiatan HUT TRIKORA ke-47 sebagai salah satu wujud untuk memperingati para pejuang yang telah relah mengorbankan nyawa untuk memeprtahankan wilayah NKRI. Sekaligus sebagai momentum pencanangan Tri Komando Rakyat. Hal ini sangat penting dan perlu dilestarikan oleh seluruh komponen seluruh anak bangsa.“Ini merupakan salah satu wujud untuk mempertahankan keutuhan wilayah Papua di dalam NKRI,”tegasnya. (toding)
Ditulis Oleh: Toding/Papos
Kamis, 18 Desember 2008
DIBAWA : Sebi Sembom dibawa ke Polda Papua dengan meng¬guna¬kan Kijang Avanza. Seti¬banya di Mapolda Papua
JAYAPURA (PAPOS) -Setelah ketua panitia dalam negeri IPWP (International Parlement for West Papua), Buchtar Tabuni ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Makar, kini giliran Sebi Sembom, salah satu pengurus pembentukan IPWP dalam negeri, ditangkap oleh Dir-Reskrim Polda Papua.
Penangkapan itu dilakukan Rabu (17/12) kemarin di Makam Theys di Sentani, setelah yang bersangkutan melakukan jumpa pers yang menuntut pembebasan Buchtar Tabuni dari tahanan Polda Papua.
Sekitar pukul 12.45 WIT Rabu kemarin, Sebi Sembom dibawa ke Polda Papua dengan menggunakan Kijang Avanza. Setibanya di Mapolda Papua sekitar pukul 13.20 WIT, Sebi Sembom langsung digelandang ke ruang penyidik untuk menjalani peneriksaan hampir 4 jam lebih.
Pemeriksaan Sebi Sembom dilakukan secara tertutup. Bahkan pihak penyidik pun enggan memberikan komentar kepada wartawan. Namun dari penasehat hukum tersangka Iwan Niode SH dan Latifah Anum Siregar SH dapat dikorek beberapa keterangan.
Menurut Iwan pemeriksaan Sebi sebagai tersangka dalam keterlibatannya pada aksi demo dukungan Intenational Parlement for West Papua (IPWP) 16 Oktober lalu di Uncen dan Eks Expo Waena.
“Jadi, penangkapan ini dilakukan Polda Papua untuk memeriksa tersangka tentang keterlibatannya dalam hari dukungan terhadap IPWP di Parlement Inggris, terutama orasi-orasi yang dilakukan tersangka,” ujar Iwan kepada wartawan disela-sela pemeriksaan, kliennya.
Iwan mengatakan, kini pihak Direktorat Reskrim masih melakukan kroscek kepada tersangka terkait juga review Pepera yang pada saat itu yang disuarakan dalam aksi IPWP di Waena.
Hingga berita ini diturunkan, menurut Iwan ada 17 pertanyaan yang dilontarkan kepada kliennya, mengenai keterkaitannya dalam kepengurusan panitia dukungan terhadap IPWP itu.
“Sejauh ini kami melihat hal ini masih dalam prosedur, bahwa memang hal ini kewenangan Kepolisian yang memeriksa berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan, kemudian ada indikasi pihak-pihak tertentu yang terlibat, maka mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Sebi Sembom,” jelas Iwan.
Dalam kesempatan itu Iwan Niode menambahkan, bahwa secara prosedur hukum dirinya bersama kuasa hukum lainnya akan tetap mendampingi hingga ke pengadilan.(islami)
Ditulis Oleh: Islami/Papos
Kamis, 18 Desember 2008
Silahkan click di sini
Link ini di-click untuk menandatangani Surat ke Barack Obama agar tidak memilih seorang petinggi militer A.S. yang berkolaborasi dengan pelanggaran HAM dan mengabaikan pelanggaran HAM di Papua Barat selama ini.
Latarbelakang kehidupan Mr. Blai di sini (dalam versi Inggris)
SPMNews mengundang Anda, sebagai bangsa Papua, bangsa yang bersangkutan dalam mengalami penderitaan berkepanjangan karena tangan besi dan kekerasan militer dan kepolisian NKRI, sepatutnya mendukung dan menandatangani Petisi Online ini, agar beliau tidak diangkat, yang akan berakibat kondisi HAM di Tanah Papua akan semakin diabaikan.
Demikian dan terimakasih.
Gubernur Bangka Belitung (Babel) H. Eko Maulana Ali menilai, upaya mengatasi permasalahan Papua di forum nasional dan internasional menjadi taggung jawab bersama, demi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kedamaian masyarakat di provinsi itu.
UNGKAPAN itu disampaikan dalam Seminar Pengembangan Upaya Peningkatan Diplomasi Indonesia Menangani Isu Papua di Luar Negeri, seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12) malam “Isu Papua harus dihadapi serius dalam kancah diplomasi internasional, meskipun intregitas Papua sudah final sebagai bagian wilayah NKRI, sesuai hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969,”ujarnya.
Menurut dia, semua elemen bangsa harus memiliki tanggung jawab bersama dalam mencarikan solusi menyeluruh menyelesaikan masalah Papua, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut atau pemecahannya hanya diserahkan hanya kepada masyarakat Papua atau pemerintah pusat.
“Dimensi permasalahan Papua bersifat Intermestik karena di dalamnya mencakup elemen-elemen isu domestik dan internasional, sehingga kekuatan bersama yang merupakan gabungan elemen-elemen bangsa akan sangat menentukan arah keberhasilan mencarikan solusi terbaik bagi masalah Papua.” ujarnya.
Gubernur menilai permasalahan Papua lebih bernuansa ekonomi ketimbang politik, meski akhirnya juga menyentuh wilayah-wilayah HAM namun pada dasarnya akar permasalahannya lebih bernuansa ekonomi.
“Kendati pemerintah sudah memberlakukan Undang-undang Otonomi khusus Nomor 21 tahun 2001 untuk menyelesaikan masalah Papua, namun gerakan separatis prokemerdekaan yang berasosiasi dengan LSM negara tertentu terus bermanuver mendiskreditkan kesungguhan pemerintah menyelesaikan masalah Papua,” ujarnya.
Menurut dia, berbagai isu yang mencuat di permukaan akhir-akhir ini seperti pembentukan kaukus Papua Barat yaitu ‘Interntional Parliamentarians For West Papua’ di London Inggris beberapa waktu lalu kiranya menjadi pelajaran berharga.
Seorang peserta seminar asal Papua Frans Albert Joku mengatakan, setelah Papua berintegrasi sejak 40 tahun lebih ke dalam wilayah NKRI masih saja bergejolak.
“Berarti di sini ada sesuatu yang tidak beres dan harus digali dan dikaji akar permasalahannya untuk dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama oleh bangsa sendiri, termasuk menjawab isu-isu yang mendiskreditkan Indonesia di forum internasional,” ujarnya.
Gerakan Separatis Papua ‘Free West Papua Campaign (FWPC)’ aktif menggalang kekuatan internasional di Inggris yang dipimpin oleh Benny Wenda dan Richard Samuelson.
“Organisasi ini secara aktif terus menerus melakukan kampanye untuk kemerdekaan Papua dengan memanipulasi kenyataan untuk mempengaruhi opini internasional guna meraih dukungan bagi perjuangannya memisahkan Papua dari NKRI,” ujarnya.. Menurut dia, kondisi masyarakat Papua sekarang ini dibanding 15 tahun lalu sudah mulai membaik, terlebih lagi sejak era reformasi muncul dan harkat martabat masyarakat dilindungi terbebas dari ketakutan dan juga diskriminasi.
Meskipun otonomi khusus telah diberikan dengan berbagai bantuan dana yang cukup besar dari pemerintah Pusat tetapi belum bisa menjawab semua terkait angka kemiskinan yang cukup tinggi.
Kondisi lainya yang memprihatikan, menurut dia, adalah dari minimnya tingkat pelayanan kesehatan,akses pendidikan juga masih terbatas dan hal penting lainnya yang menyakut kepentingan umum.” Ungkap Frans Albert Joku.
“Dalam hal ini yang perlu dibenahai adalah sistem pemerintahan di Papua yang harus disesuaikan dengan nafas Undang-undang Otonomi khusus dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Papua,” demikian Albert Joku.(ant)
Sementara itu, Direktur Eropa Barat Departemen Luar Negeri, Dewa Made Juniarta Sastrawan, yang tampil sebagai salah satu pembicara dalam seminar ini mengemukakan, manuver gerakan separatis Papua di Inggris yang disponsori ‘Free West Papua Campaign’ atau (FWPC) merupakan ancaman terbesar bagi integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Gerakan separatis FWPC aktif berkampanye dan menggalang kekuatan internasional bagi kemerdekaan Papua dengan mendiskreditkan Pemerintah Indonesia ,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dinamika masalah Papua di Inggris selama tiga tahun terakhir makin membahayakan. Kampanye negatif yang diotaki ‘Free West Papua Campaign (FWPC) bukan hanya di Inggris, tetapi sudah meluas hingga ke negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Belanda.
“Tema sentral kampanye FWPC yang dipimpin oleh Richard Samuaelson dan Benny Wenda adalah masalah pembebasan Yusak Pakage dan Filipe Karma yang dipenjarakan terkait pengibaran bendera separatis Bintang Kejora .” jelasnya.
FWPC secara rutin mengadakan kampanye menggunakan musik Tifa dan lagu-lagu Papua yang disiarkan radio BBC London dan kampanye di berbagai tempat lainnya terutama di wilayah ‘Oxfrodshire’.
Tujuan dari gerakan separatis Papua di luar negeri adalah untuk memperoleh dukungan politik dari negara setempat yang kemudian di arahkan ke dunia internasional, guna mencapai tujuannya memisahkan Papua dari NKRI atau penetuan nasib sendiri (Self Determination) untuk memancing respon PBB.
Isu tambahan yang mereka angkat adalah masalah HAM dan situasi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Papua. Isu HAM yang selalu mereka angkat antara lain tertembaknya Opinus Tabuni di Wamena 9 Agustus 2008.
Masalah lain yang diangkat adalah penyiksaan terhadap Ferdinand Pakage di Lembaga Pemasyarakatan Abepura 24 Septerber 2008 serta penangkapan terhadap Buchtar Tabuni 3 Desember 2008.
Masalah sosial ekonomi juga selalu dikaitkan dengan kegagalan kebijakan otonomi khusus seperti penyakit kolera dan HIV/AIDS, pedidikan dan lingkungan hidup juga mereka sorot sebagai ketidak adilan yang dialami oleh warga negara Indonesia yang tinggal di Papua.
Richard samuelson sangat aktif mengirim email kepada anggota parlemen Inggris, pejabat kementerian dan tokoh masyarakat yang ditembuskan kepada para pejabat KBRI London.
Menurut Made, kampanye yang dilakukan Richard samuelson hingga pertengahan tahun 2008 belum mendapatkan simpati sesuai harapannya namun harus tetap diwaspadai.
FWPC juga memanfaatkan All Party Parliamentary Group on West Papua (APPG-WP) adalah suatu lembaga formal dalam parlemen Inggris untuk menampung para anggota parlemen dan House Of Lord UK yang tertarik untuk mengetahui dan membahas berbagai perkembangan Papua.
Dalam hal ini disarankan kepada masyarakat dan pemerinta Indonesia untuk selalu mewaspadai dan mencermati kampanye FWPC terhadap perkembangan di wilayah Papua,” demikian Made. (**)
Ditulis Oleh: Ant/Papos
Jumat, 12 Desember 2008
http://papuapos.com
SERUAN POLITIK Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat [KANRPB]
————————-
!!! SERUAN POLITIK !!!
————————-
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Sejarah panjang dan penuh liku dari perjuangan pembebasan nasional Papua Barat selama lima puluh tahun, mengajarkan dengan sempurna kepada kita, para pejuang pembebasan nasional Papua Barat untuk “tidak lagi melakukan perjuangan sendiri-sendiri!”
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
PERSATUAN PERJUANGAN adalah mutlak dan harus dilakukan dengan sadar oleh organisasi-organisasi massa yang memperjuangkan pembebasan nasional Papua Barat! Tidak ada lagi, mari kita sepakat hari ini, tidak ada lagi terminologi “gunung” vs “pantai”, “utara” vs “selatan,” “barat” vs “timur,” marilah kita sepakat bahwa hari ini kita mulai suatu periodisasi perjuangan pembebasan nasional tanpa batas gunung – pantai – utara – selatan – barat – timur tetapi hanya ada SATU PAPUA BARAT DENGAN SATU JIWA DAN SATU TUJUAN MULIA DAN SUCI, YAITU: PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT!
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Peluncuran International Parliamentarians for West Papua [IPWP] di London, UK, pada tanggal 15 Oktober lalu, dukungan penuh dari Pemerintah VANUATU dan jaminan mutlak dari rakyat VANUATU bagi perjuangan kita, dukungan para senator dan anggota DPR AS, Uni Eropa, Inggris, PNG, FIJI, Solomon Island, Afrika Selatan, Australia, Selandia Baru, dan Guyanana, adalah alasan OBYEKTIF bagi kita untuk segera memperkuat barisan perjuangan pembebasan nasional Papua Barat dan mulai bergerak melakukan Perlawanan Sipil yang solid dan terpimpin diseluruh Tanah Air Papua Barat, Indonesia dan Internasional.
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Ratusan Ribu dari saudara kita dibantai oleh keserakahan kekuasaan NKRI yang berkolaborasi dengan imperialisme kapitalisme dan telah mencelakakan nasib Bangsa Melanesia di Tanah Papua sejak Aneksasi RI tahun 1963 hingga manipulasi “act of free choice” melalui penentuan pendapat rakyat [Pepera] pada tahun 1969 yang melanggar etika hukum internasional [New York Agreement], melanggar HAM rakyat Papua Barat dan menodai demokrasi yang berlaku secara universal.
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Kehadiran Freeport Mc Moran Gold & Copper [PT. Freeport Indonesia] di Tanah Papua sejak tanggal 7 April 1967 memuluskan rencana penjajahan Indonesia atas rakyat Papua Barat melalui kolaborasi mereka dengan pemilik modal Internasional, mengapa RI berani bikin Kontrak Karya dengan Freeport pada waktu masalah kita – Tanah Papua – belum selesai? Inilah yang menjadi sebab mengapa Pepera 1969 direkayasa agar Tanah Papua dikuasai oleh RI dan kekayaan alam-nya dicuri oleh korporasi modal
internasional [kapitalisme] yang berkolaborasi dengan TNI [Jendral Besar Soeharto] sambil melakukan geonosida kepada rakyat Papua Barat dan juga pembantaian sipil oleh Jendral Soeharto terhadap rakyat-nya sendiri, yaitu mereka yang dituduh PKI. Mari kita bersolidaritas dengan mereka agar hak mereka dipenuhi oleh pemerintah mereka, yaitu pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono [SBY] – Jusuf Kalla [JK], dan juga hak kita untuk MERDEKA sebagai suatu Bangsa dan Negara Papua Barat tercapai sesegera mungkin!
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Kehadiran proyek LNG Tangguh dimana British Petroleum [BP] berperan sebagai operator utama usaha mereka di Teluk Bintuni, Tanah Papua, juga merupakan suatu kenyataan dari terbentuknya “Pemerintahan Otonomi Khusus” di Tanah Papua setelah Alm. Theys Hiyo Eluay diculik dan dibunuh pada tanggal 10 Nopember 2001. LNG Tangguh merupakan proyek skala besar untuk merampok semua milik kita di Teluk Bintuni, oleh karenanya kita harus memboikot kehadiran mereka di Tanah Papua.
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Pemerintahan Otonomi Khsusus yang telah dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001 adalah merupakan “tawaran politik” dari NKRI yang hanya dijadikan sebagai alat untuk membungkam aspirasi politik kita, yaitu Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat untuk mencapai cita-cita kita yang mulia yaitu: PAPUA BARAT MERDEKA 100%! OTSUS sudah mati! Tidak ada lagi tempat buat Otsus Papua! Kita sudah kembalikan ke Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2005! Kalau ada anak adat Papua, kalau ada anak negeri Papua Barat yang masih membicarakan Otsus Papua atau Pemekaran Papua, berarti mereka adalah PENGHIANAT DAN LAWAN KITA, mereka harus dihancurkan bersama NKRI yang mereka banggakan dan agungkan seperti Tuhan itu! Tidak ada jalan bagi Otsus dan Federal di Tanah Papua, tujuan kita satu: PAPUA BARAT MERDEKA 100%
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
PERJUANGAN PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ADALAH HARGA DIRI! Perjuangan kita adalah merupakan perjuangan untuk mengambil kembali “harga diri” dan ” kehormatan” kita yang telah dirampok oleh para pencuri dari luar Tanah Papua. Yakinkan diri kita bahwa dengan “PERSATUAN PERJUANGAN RAKYAT DAN PERSATUAN POLITIK” yang solid, perjuangan kita akan segera berakhir dengan kemenangan dipihak kita!
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, maka mulai hari ini, Jumat 12 Desember 2008, kita persatukan barisan revolusi rakyat Papua Barat untuk mengalahkan semua musuh-musuh politik Bangsa Papua Barat yang masih menjajah dan mencuri semua hak kesulungan kita [Tanah dan Kekayaan Alam Tanah Papua].
Rakyat Papua Barat Yang Mulia,
Mulai hari ini, dengarkan ini Rakyat-ku Yang Mulia, dengarkan seruan ini dan lakukan demi pembebasan nasional Papua Barat;
1. Kepada setiap organisasi politik yang memperjuangkan “PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT” agar segera lakukan Sosialisasi dan Mobilisasi serta bangunlah Posko-Posko Perjuangan Rakyat Papua Barat di seluruh Tanah Papua di setiap Kota, Distrik, Desa,
dan Kampung-kampung.
2. Perkuat Mobilisasi Semesta Rakyat Papua Barat disetiap Posko “Tanah Papua Zona Darurat!” diseluruh Tanah Air Papua Barat dan juga di Indonesia untuk memastikan kekuatan perjuangan rakyat Papua Barat.
3. Lakukanlah Perlawanan Sipil secara terbuka dan terpimpin dan kepemimpinan politik dalam perlawanan Semesta Rakyat Papua Barat ini haruslah dipimpin oleh kaum muda progresif revolusioner yang tetap setia pada garis-massa dan yang selalu meletakan garis perjuangannya bersama massa-aksi [Rakyat Papua Barat] yang mulia.
4. Perlawanan Sipil Rakyat Papua Barat dilakukan dengan cara;
[a]. Aksi / Demonstrasi Damai di Seluruh Tanah Papua Air Barat, Indonesia dan Internasional;
[b]. Aksi Mogok Kerja/Sekolah dalam bentuk Mogok Sipil!;
[c]. Boikot Ekonomi dan Politik, termasuk Boikot Pemilu Neo-Kolonial NKRI Tahun 2009!;
[d]. Mekanisme Aksi atau Perlawanan Sipil Rakyat Papua Barat harus dipimpin oleh organisasi-organisasi massa rakyat Papua Barat yang secara jelas memperjuangkan pemebasan nasional Papua Barat.
[e]. Organisasi Massa-Rakyat Papua Barat [AMP, DeMMaK, PDP, DAP, FNMPP, Parlemen Jalanan, Front PEPERA PB, WPNA, WPNCL, dll] segera konsolidasikan “PERSATUAN POLITIK” dalam rangka memperjuangakan Pembebasan Nasional Papua Barat dan menjadi pelopor aksi-aksi rakyat Papua Barat ini!
5. Alat Pertahanan Revolusi dari Perjuangan Pembebasan Nasional Papua Barat, yaitu: Tentara Revolusi Papua Barat [TPRPB-OPM] harus menjaga konsolidasi Perlawanan Sipil Rakyat Papua Barat ini secara damai! Sampai ada Komando lanjut dari Panglima Komando Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat sesuai mekanisme atau tata cara organisasi yang ada pada TPRPB – OPM.
Demikianlah seruan politik ini telah dikeluarkan, dan atas nama Allah Bangsa Melanesia di Tanah Papua, Leluhur Bangsa Melanesia, martir sejarah pembebasan nasional Papua Barat, para pejuang politik pembebasan nasional Papua Barat, Masyarakat Adat Papua Barat, Pemuda dan Mahasiswa Papua Barat di seluruh Tanah Papua, Indonesia, dan yang ada diseluruh Dunia, kami mengeluarkan dan menyampaikan seruan ini.
Jalan Bebas, 12 Desember 2008
Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat
[AMP, DeMMak, SMADA, FORKOMLIPAS, Front PEPERA PB]
Melanesia Single Origin Coffee
MAMA Stap, na Yumi Stap!
Just another WordPress.com site
Melanesia Foods and Beverages News
Melahirkan, Merawat dan Menyambut
for a Free and Independent West Papua
Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!
Promoting the Melanesian Way Conservation
The Roof of the Melanesian Elders
To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!
This is My Origin and My Destiny
Papua Merdeka News 