Jaket Bergambar Bintang Kejora Ditemukan di LP Abe

JAYAPURA-Menjelang 1 Desember, aparat kepolisian Polresta Jayapura tampaknya tidak ingin kecolongan dengan pengibaran bendera bintang kejora seperti yang dilakukan Filep Karma di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura pada tahun 2006 lalu.

Untuk itu, malam menjelang 1 Desember 2008, Minggu (30/11) malam sekitar pukul 21.00 wit, Polresta Jayapura melakukan razia di LP Abepura tersebut, yang dipimpin Wakapolsekta Abepura, Iptu Peterson Kalahatu dan Kaur Bin Ops Satuan Reskrim Polresta Jayapura, Iptu Yudha Pranata.

Hanya saja, saat petugas masuk ke dalam LP Abepura, Kalapas Abepura, Antonius M Ayorbaba SH, MSi tidak mengijinkan wartawan masuk meliput langsung kegiatan razia tersebut.
“Mohon maaf, kami tidak ijinkan rekan wartawan masuk ke dalam. Nanti saja setelah selesai razia,” kata Kalapas Ayorbaba kepada wartawan.

Kalapas menjelaskan bahwa saat ini, penghuni LP Abepura yang memiliki kapasitas 230 orang ini, terisi narapidana sebanyak 128 orang dan tahanan sebanyak 89 orang. “Total ada 217 orang penghuni LP,” ujarnya.

Para penghuni LP ini, khusus narapidana politik antara lain, Filep Karma dan Yusak Pakage. Sedangkan, narapidana yang terkait kasus 16 Maret di Uncen Abepura yang menewaskan 4 anggota Brimob dan 1 anggota TNI AU ini, antara lain, Selvius Bobby, Kosmos Yual, Elias Tamaka, Pieter Buiney, Patrick Aronggear, Mathias Dimara, Nelson Rumbiak, Feri Pakage, Mon Jefri Pawika dan Ricky Jitmau masih ada di dalam.

“Mereka masih ada di dalam,” ujar Kalapas Ayorbaba.

Sekitar pukul 23.00 wit, petugas Polresta Jayapura yang melakukan razia sudah selesai dan keluar dari ruangan tahanan LP Abepura. Petugas tampak membawa barang bukti berupa 2 palu, 1 skop, 1 sendok garpu, gergaji dan pisau serta potongan kayu.

Petugas tampak melihat isi keresek plastik warna putih hasil razia tersebut beberapa barang bukti yang dibawa petugas, termasuk jaket warna putih bergambar bendera bintang kejora.
“Tidak ada ditemukan yang lain, hanya jaket bergambar bendera bintang kejora saja dan alat tukang,” ujar sebuah sumber usai pemeriksaan di ruang tahanan.

Sementara itu, Kalapas Abepura, Antonius Ayorbaba saat dihubungi Cenderawasih Pos semalam mengakui adanya penemuan berbagai peralatan tukang yang ada di dalam LP Abepura dalam razia tersebut.

“Kami akan cek dari blok mana saja peralatan tukang itu,” ujar Kalapas.

Kalapas juga membenarkan adanya temuan jaket warna putih yang ditemukan adanya gambar bendera bintang kejora tersebut, hanya saja siapa pemiliknya, Kalapas mengakui belum mengetahui secara pasti. “Saat ditemukan, tidak ada yang mengaku siapa pemiliknya, sehingga kami akan cek,” imbuh Kalapas Ayorbaba. (bat)

December 1, 2008 0

DAP Tak Sebar Undangan – Tapi Klaim Akan Dihadiri 1000-an Orang

SEMENTARA ITU, Ketua Panitia Kegiatan 1 Desember yang disebut-sebut sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat ke- 47, Markus Haluk mengakui bahwa memang agenda 1 Desember besok (hari ini red) hanya akan dilakukan ibadah dan beberapa pesan-pesan moral. Namun untuk teknis pelaksanaan ibadah itu sudah ditugaskan kepada masing-masing seksi untuk mengatur, dan sampai saat ini dirinya juga belum mengetahui pendeta siapa yang bakal melayani.

“Untuk masing-masing tugas kami sudah serahkan kepada masing-masing seksi termasuk pelayan besok, dan sampai saat ini saya juga belum mengetahui siapa yang akan melayani nanti,” ujar Markus ketika dihubungi semalam.

Kegiatan tersebut akan dipusatkan di lapangan Taman peringatan kemerdekaan dan pelanggaran hak asazi manusia (memori park Papua freedom and human rights abuses) seluruh masyarakat Papua akan melakukan ibadah bersama untuk mengenang sejarah perjalanan Bangsa Papua.

Walaupun perayaan tersebut dianggap pemerintah aksi berbau makar karena mengancam kedaulatan NKRI, namun tidak menyurutkan niat rakyat Papua yang dikoordinir Dewan Adat Papua (DAP) pimpinan Forkorus Yaboisembut ini untuk tetap melakukan peryaan 1 Desember ini.

Sebaliknya DAP menganggap bahwa pihak-pihak yang berniat menghalangi dan membatasi aksi perayaan 1 Desember lah yang merupakan bentuk pelecehan hak-hak dasar yang perlu mendapat tindakan hukum. Karena itu, ia meminta perayaan 1 Desember hari ini jangan dihalang-halangi.
Perayaan HUT 1 Dsember saat ini dilakukan secara serentak di seluruh tanah Papua, bahkan juga dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, seperti Bali dan pulau Jawa. Bagi masyarakat yang berada di luar pulau Papua yakni pulau Bali dan Jawa yang didominasi oleh mahasiswa asal Papua akan melakukan orasi politik ke keduataan Amerika Serikat dan Kedutaan Negeri Belanda.

Bentuk aksi perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat tersebut seperti disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut, S.Pd ketika dihubungi semalam. “Bagi rakyat Papua yang berada di Papua akan melakukan ibadah syukur, sementara bagi rakyat Papua yang berada di luar Papua akan melakukan orasi politik ke kedutaan AS dan belanda,” ujar pria yang juga berprofesi sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini.

Forkorus juga mengatakan bahwa usai ibadah nanti akan dilanjutkan dengan penyampaian pesan-pesan moral hak asasi manusia, yang akan disampaikan oleh dirinya sendiri dan juga Presidium Dewan Papua (PDP) serta perwakilan para mahasiswa, hanya saja teknis pelaksaannya akan diatur oleh panitia pelaksana moment 1 Desember yang dikoordinir oleh Markus Haluk.

Forkorus mengatakan jumlah massa yang akan hadir dalam perayaan hari ini diperkirakan sekitar 1000 orang lebih. Ketika disinggung siapa saja yang telah diundang untuk menghadiri perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat hari ini, Forkorus mengatakan bahwa pada moment 1 Desember tidak ada undangan resmi, namun bagi siapa saja yang merasa sebagai rakyat Papua yang mempunyai hati dan jiwa untuk Tanah Papua pasti akan datang.

Ia mengatakan, percuma saja buat undangan karena paling tidak ada yang datang karena takut dituding sebagai antek-antek TPN/OPM, terutama pemerintah baik yang putra daerah maupun yang bukan. Namun bagi Forkorus itu bukan menjadi suatu persoalan.
Karena yang terpenting adalah hikmah dari perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat itu sendiri yang perlu dikenang dengan hati nurani. Untuk teknis perayaan ibdah sampai saat ini Forkorus belum mengetahui siapa yang akan melayani nanti, karena teknisnya akan diatur oleh panitia perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat.

Sementara Kapolres Jayapura AKBP Drs Didi S Yasmin kepada Cenderawasih Pos menghimbau agar masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasanya dan juga masyarakat jangan termakan isu-isu menyesatkan terkait agenda 1 Desember yang dikenal dengan perayaan HUT Kemerdekaan Papua Barat.(jim)

December 1, 2008 0

Demo, Tuntut Dialog Pangdam dan Kapolda – (Massa Berdoa di Makam Theys)

JAYAPURA- Puluhan massa kemarin kembali mendatangi gedung DPR Papua di Jayapura. Para pendemo ini menuntut janji DPR Papua pada aksi mereka tanggal 3 November lalu yang akan menfasilitasi mereka untuk bertemu Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjend TNI AY Nasution dan Kapolda Papua Irjend Pol FX Bagus Ekodanto, terkait pengungkapan penembakan Opinus Tabuni 9 Agustus lalu di Wamena.

Massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua dan dipimpin Bukctar Tabuni itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 13.00 WIT setelah melakukan longmarch dari Expo Waena ke Abepura lalu dengan kendaraan truk menuju tempat penculikan Theys Hio Eluai di Skyland untuk melakukan penghormatan dan berdoa di sana.

Setelah itu massa kembali longmarch menuju Jayapura dengan melewati Polda Papua dan ke Halaman DPR Papua.

Setibanya, di DPRP, mereka berjajar dan Bucktar Tabuni mulai berorasi setelah lebih dulu berdoa. Antara lain ia mengatakan bahwa kedatangan mereka ke gedung itu antara lain adalah untuk menagih janji Ketua DPR Papua John Ibo untuk berdialog dengan Pangdam XVII/Cenderawsih dan Kapolda Papua. “Kami datang ke sini untuk menagih janji, karena sampai sekarang ini dialog yang kami minta belum juga dilaksanakan,” katanya lantang.

Ia lalu mengatakan bahwa kedatangan mereka juga ingin menanyakan kepada Kapolda dan Pangdam siapa penembak Opinus Tabuni dan kenapa ia harus ditembak. Bukctar ingin agar kedua petinggi TNI dan Polisi itu dihadirkan untuk dialog dengan mereka saat itu juga, karena John Ibo sudah menjanjikan kepada mereka untuk membuka dialog.

Bergantian, mereka berorasi dan terus mengkritisi dewan maupun TNI / Polri baik khususnya yang terkait dengan kematian Opinus Tabuni pada peringatan Hari Pribumi Internasional di wamena beberapa waktu lalu.

Begitu juga dengan Markus Haluk yang juga ikut berorasi, ia mendesak Kapolda untuk segera mengungkap siapa pembunuh Opinus Tabuni. “Sudah tiga bulan tiga hari Opinus dibunuh tetapi kenapa sampai sekarang belum juga diungkap,” teriaknya lantang. Karena itu, pihaknya mendesak Polda maupun Pangdam untuk mengungkap kasus tersebut.

Untuk itu, Markus Haluk memberikan deadline waktu sampai tanggal 1 Desember dan kalau sampai tanggal 1 Desember nanti belum ada titik terang atau kasus itu belum juga terungkap maka pihaknya akan melakukan sesuatu. “Saya tidak mau katakan apa, tetapi kami minta 1 Desember kasus itu sudah harus terungkap, kami deadline waktu disitu apapun ceritanya, kalau tidak ada tanda – tanda, maka….,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak main-main dengan tuntutannya itu, karena itu, pihaknya akan terus menunggu DPRP, Pangdam dan Kapolda untuk berdialog mengungkap kasus ini. “Saya heran kenapa DPRP, Pangdam, Kapolda saling lempar saya lihat jadinya seperti bola pimpong, karena itu kami tuntut itu dan sejauh mana Polda mendalami kasus kematian Opinus tabuni,” koarnya lagi.

Selain itu, Markus juga mengatakan bahwa aksi mereka kemarin sekaligus untuk mencanangkan tanggal 10 November hari dimana tokoh sentral Papua Theys Hio Eluai di bunuh sebagai Hari Kematian HAM di Papua. “Jadi tanggal 10 November hari kematian Theys kami canangkan sebagai kematian HAM di Papua,” jelasnya.

Sampai pukul 15.00 WIT mereka berorasi, tidak seorangpun anggota DPRP menemui mereka. Sehingga saat itu pimpinan massa sempat bersitegang dengan aparat Polisi, tetapi untungnya tidak berlanjut. Tak lama kemudian, Weynand Watori, Banyamin Patondok, Zakarias Yoppo dan beberapa anggota DPRP lainnya menemui massa. Bersamaan dengan itu, massa membuka dompet amal di tengah – tengah kerumunan massa. Al hasil beramai – ramai ke enam anggota DPRP itu ikut memberikan sumbangan uang yang dismpan di wadah kardus. Ada juga beberapa sumbangan dari massa itu sendiri. Tidak ada penjelasan rinci tentang tujuan dibukanya dompet amal itu.

Selanjutnya, meskipun enam orang anggota DPRP telah menemui massa, tetapi mereka juga tidak bisa memberikan jaminan untuk menghadirkan petinggi TNI dan Polisi itu. Ia hanya mengatakan bahwa salah seorang wakil Ketua akan menemui mereka tetapi saat itu sedang berada di Sentani karena sedang mengikuti acara.

Tetapi, sampai pukul 17.00 WIT di tunggu, wakil ketua itu tidak juga datang hingga akhirnya massa bubar sendiri. Weynand Watrori hanya mengatakan bahwa pihaknya bisa berjanji tetapi aspirasi yang disampaikan oleh massa akan disampaikan pada pimpinan dewan sehingga janji dewan kepada mereka untuk berdialog dengan Pangdam dan Kapolda bisa segera direalisir dalam waktu dekat ini.
Sebelumnya massa pendemo ini dengan yang menggunakan 3 truk mampir di lokasi penculikan Alm Theys Hiyo Eluay dan sopirnya, Aristoteles Masoka di sekitar Perumahan Pemda Entrop Entrop pada 10 November 2001 silam.

“Agenda kami yaitu mendatangi lokasi penculikan lalu berdoa dan memberikan penghormatan,” singkat Buchtar Tabuni saat dihubungi Cenderawasih Pos lewat hand phone selulernya.
Setibanya massa dilokasi berukuran kecil dekat dengan jurang itu, terlihat pula Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboi Sembut dan tokoh DAP lainnya. Acarapun dilanjutkan dengan penyampaian sepatah kata oleh Forkorus Yaboi Sembut.”Kita berkumpul disini untuk mengenang kembali waktu penculikan tokoh Papua Theys Eluay yang merupakan satu bukti terjadinya pelanggaran HAM,” tutur Forkorus yang saat itu datang dengan topi kebesarannya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta sekitar 10 detik.

Sebelum acara singkat ini diakhiri, massa kembali menundukkan kepala dalam doa yang dibacakan oleh seorang wanita menggunakan bahasa daerah.Terlihat beberapa pemuda dan pemudi yang menitikkan air mata mengenang kematian Alm Theys.”Ini ketidakwajaran yang dilakukan dalam peradaban bangsa Papua,” celetuk seorang pemuda sebelum membubarkan diri.Diakhir acara, Buchtarpun ambil bagian dengan menyampaikan pendapatnya.Dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai tokohnya dan saat ini kita sedang melakukannya sebagai tanda perjuangan itu masih ada,” koarnya.
Lanjut Bucthar dengan lokasi yang hanya beberapa meter dari tempat penampungan sampah ini menandakan pelecehan terhadap tokoh pejuang dengan tidak memberikan rasa hormat karenanya secara spontan Buchtarpun memerintahkan untuk mengangkat 1 bak sampah yang saat itu nongkrong dekat dengan lokasi.”Angkat! dan singkirkan,” ujarnya lantang.Satu komando ini, massapun mendekati bak sampah yang dimaksud dan beramai-ramai menggulingkan ke dalam jurang dan tidak telihat lagi oleh mata.Meski saat itu masih mendapatkan pengawalan dari aparat Dalmas Polresta, namun dalam aksi ini sama sekali tidak nampak bentuk pencegahan oleh aparat dan rombongan akhirnya kembali melanjutkan perjalanan ke DPR Papua.(ta/ade)

November 14, 2008 0

Haul Kematian Theys, Ricuh

Liputan6.com, Jayapura: Haul memperingati tujuh tahun kematian Theys Hiyo Eluai di Gedung DPRD Papua, Rabu (12/11), berlangsung ricuh. Massa pendukung Theys nyaris bentrok dengan polisi. Mereka marah begitu mengetahui pimpinan Dewan tidak berada di tempat.

Adu mulut antara polisi dengan demonstran terjadi saat warga yang akan menyampaikan aspirasi kecewa karena Ketua Dewan Papua tidak hadir. Demonstran berorasi di depan Gedung Dewan meminta agar berbagai pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus kematian Theys dan yang terakhir Optimus Tabuni diungkap.

Salah seorang anggota Dewan, Weynant Watory akhirnya menemui demonstran. Dia berjanji mempertemukan wakil pendemo dengan Ketua Dewan pada Jumat esok. Massa juga mendesak dipertemukan dengan Panglima Kodam XVII Cendrawasih dan Kepala Kepolisian Daerah Papua.(TOZ/Tim Liputan 6 SCTV)

November 12, 2008 0

Bank Indonesia Tidak Selamatkan Indover

Jakarta (ANTARA News) – Bank Indonesia akhirnya memutuskan tidak menyuntikan dana guna menyelamatkan anak usahanya, Bank Indover, dari kebangkrutan setelah dibekukan oleh pengadilan Belanda.

BI tak dapat memberikan suntikan dana karena tidak mendapat persetujuan resmi dari DPR hingga berakhirnya masa yang diberikan bank sentral Belanda 31 Oktober 2008, ungkap Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom di Jakarta, Jumat.

Selama ini baru Komisi XI DPR yang memberikan keputusan tidak berkeberatan untuk melakukan aksi penyelamatan, namun tidak ada keputusan di paripurna DPR mengenai penyuntikan dana itu.

Sementara itu, untuk penyelesaian lebih lanjut, saat ini BI tengah bekerjasama dengan kurator yang telah ditunjuk bank sentral Belanda dalam menyelesaikan masalah ini.

Miranda menambahkan, pihaknya siap untuk diaudit, baik audit biasa maupun investegasi oleh auditor independen termasuk BPK, disamping menjanjikan untuk menyelesaikan aset perbankan nasional pada Indover yang diperkirakan mencapai jutaan dolar AS.

Deputi Gubernur BI Mulyaman D Hadad mengatakan BI membuat tim untuk mengkaji dampak kebankrutan Indover baik secara finansial maupun terhadap perbankan.

Sementara Deputi Gubernur Hartadi A Sarwono berjanji meminimalkan dampak Indover terhadap naiknya risiko Indonesia di dunia Internasional dengan memberikan informasi yang benar.

“Ini adalah masalah korporasi BI dengan anak usahanya, bukan masalah negara. Ini hanya masalah korporasi biasa,” katanya.

Bank Indover dibekukan pengadilan Belanda setelah gagal bayar sebesar 92 juta dolar AS. Sebelumnya BI, Pemerintah dan DPR membahas penyelesaian Indover yang salah satunya merancang penyelamatan melalui suntikan dana sebesar 546 juta euro.

Dalam konferensi pers itu, semua anggota dewan gubernur BI hadir.

November 1, 2008 0

34 Parpol di Tolikara Ancam Boikot Pemilu 2009

WAMENA-Jika di Kabupaten Yahukimo 19 parpol mengancam akan memboikot penyelenggaraan Pemilu (baca Cepos Rabu 29/10), hal yang sama bakal terjadi di Kabupaten Tolikara, dimana 34 parpol yang tergabung dalam Forum Lintas Parpol Kabupaten Tolikara sepakat akan memboikot penyelenggaraan pemilu 2009.

Selain mengancam memboikot Pemilu, ke 34 pimpinan parpol tersebut juga mendesak Ketua KPU provinsi Papua, Beny Sweny untuk bersikap tegas mengganti Ketua KPU Tolikara yang dinilai tidak transparan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara Pilkada.

Ancama pemboikotan tersebut ditegaskan Ketua Forum Lintas Parpol Amerson Wenda, S. Pd didampingi para pimpinan partai lain dalam press conference dengan wartawan di Wamena Kamis (30/10) siang.
“Tindakan yang dilakukan oleh Ketua KPUD Tolikara Iswardi CB. Parani, SE selaku penyelenggara pilkada itu sudah menyalahi aturan karena memihak parpol tertentu, selain itu yang bersangkutan masih aktif sebagai PNS. Karena itu kami minta kepada Ketua KPU provinsi segera mengganti Ketua KPU Tolikara sebelum megumumkan daftar calon tetap (DCT) legislatif,” tukas Amerson yang diiyakan pimpinan parpol yang lain.

Setelah dilakukan PAW bagi ketua KPU nanti, kami mendesak kepada ketua KPU yang baru bersama anggotanya segera membentuk panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) yang hingga kini belum terbentuk,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Tolikara Iswardi CB. Parani yang ditemui koran ini menuturkan, pihaknya membantah keras adanya tudingan yang ditujukan kepada dirinya karena diduga terlibat dalam kegiatan politik salah satu partai. “Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik, saya tetap menjalankan tugas sebagaimana biasanya selaku penyelenggara Pilkada yang independent dan bersikap netral,” tegas Iswardi.

Sekedar diketahui partai yang tergabung dalam forum lintas parpol masing-masing partai hanura, partai peduli rakyat nasional, partai karya perjuangan, PNI-Marhaenisme, partai demokrasi pembaharuan, partai pemuda indonesia, PMB, PKS, PPDI, PDK, PPD, PD, PDS, PBR, PP, PM, PBN, PRN, PK, PKB, PPPI, PSI, PAN, PBB, PKPI, PIS, P.Gerindra, PNBKI, PPIB, PKPB, PB, PKNU dan PNUI. (jk)

November 1, 2008 0

Benny Wenda, IPWP dan Sikap Pemerintah Inggris

Pada 15 Oktober 2008 diselenggarakan pertemuan sekitar 30 aktivis Papua Merdeka dan beberapa anggota parlemen (2 dari Inggris dan masing-masing 1 dari Vanuatu dan Papua Nugini). Pertemuan ini membentuk forum yang disebut International Parliamentarians for West Papua (IPWP). Nampaknya, para aktivis penyelenggara mencoba mengulang sukses International Parliamentarians for East Timor (IPET) yang katanya sukses mendorong kemerdekaan Timor Leste.

Belum bisa dikatakan bahwa mereka akan mengulang sukses IPET karena ini masih merupakan langkah awal. Kekuatan politiknya bergantung pada apakah dukungan dari anggota parlemen dari berbagai negara akan bertambah. Sejauh ini memang IPWP tidak mencerminkan sikap parlemen Inggris yang terdiri dari 646 anggota House of Commons dan 746 anggota House of Lords. Lebih jauh lagi, IPWP juga tidak bisa dikatakan mencerminkan sikap pemerintah Inggris.

Fenomena pembentukan IPWP di gedung parlemen Inggris adalah keberhasilan kampanye kelompok Papua Merdeka di Oxford yang terdiri dua pemain inti yakni eksil politik asal Wamena Benny Wenda dan seorang Pendeta Inggris Richard Samuelson. Benny dan Richard berhasil meyakinkan sejumlah aktivis LSM di Inggris dan di Belanda untuk mendukung kampanye mereka. Usaha keras mereka berhasil setidaknya meyakinkan dua anggota parlemen Inggris Lord Harries of Pentregarth MP dan Hon. Andrew Smith MP dan mendatangkan masing-masing seorang anggota parlemen Vanuatu dan Papua Nugini. Seorang bekas anggota IPET juga hadir di situ.

Dari sisi jaringan gerakan, Benny berhasil membangun pengaruh di kalangan aktivis asal pegunungan di Papua dan di Jawa. Demo pendukung IPWP sebanyak 700-an orang di Jayapura pada 16 Oktober 2008 yang dipimpin Buktar Tabuni, Dominggu Rumaropen dan kawan-kawan menunjukkan bahwa terdapat kaitan erat di antara kelompok Inggris dengan kelompok Jayapura (Papua). Yang menarik, Benny dan jaringannya berhasil membangkitkan harapan tinggi dan eforia massa terhadap kemerdekaan Papua. Banyak anak muda Papua percaya bahwa IPWP hari itu mendeklarasikan kemerdekaan Papua. Oleh karena itu dalam sebuah wawancara Sekjen PDP Thaha Alhamid perlu menglarifikasi bahwa pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menggalang dukungan internasional dan bukan hari kemerdekaan Papua. Ada kesan bahwa Benny dan kawan-kawan membesar-besarkan signifikansi politik IPWP.

Keberhasilan kampanye kelompok Benny tampak pula dari reaksi pemerintah Indonesia. Tidak kurang dari Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yuri Thamrin dan sejumlah petinggi Indonesia di Jakarta memberikan pernyataan bahwa IPWP tidak signifikan secara politik karena tidak mencerminkan sikap pemerintah Inggris. Terlebih lagi, petinggi polisi dari Mabes Polri juga menyatakan bahwa Benny Wenda adalah kriminal yang melarikan diri dari penjara. Pernyataan yang dimuat di berbagai media massa itu justru menunjukkan bahwa kampanye IPWP telah berhasil membuat „stabilitas‟ Papua terganggu dan dengan sendirinya pemerintah Indonesia juga merasa terganggu. Terasa sekali bahwa counter pihak pemerintah Indonesia reaktif dan tidak berhasil membangun simpati publik internasional.

Tidak banyak orang tahu bahwa Benny sangat kecewa dengan pemerintah Inggris. Hal ini terlihat dari suratnya kepada PM Inggris Gordon Brown tertanggal 5 Mei 2008. Dia mengklaim telah berkeliling Inggris dan mendapatkan dukungan rakyat Inggris. Tetapi menurutnya pemerintah Inggris mengabaikan dukungan rakyatnya. Singkatnya, Benny tidak melihat sedikit pun tanda bahwa pemerintah Inggris memberikan dukungan pada gerakan Papua Merdeka. Sangat wajar bahwa Benny Wenda kecewa dengan sikap dan pandangan resmi pemerintah Inggris. Sikap pemerintah Inggris itu jelas terlihat di dalam notulensi percakapan di House of Lords antara Menteri Persemakmuran Malloch-Brown dengan beberapa anggota parlemen mengenai isu Papua pada 13 November 2007. Isu Papua itu sendiri pada saat itu diangkat oleh Lord Harries of Pentregarth yang juga kemudian menjadi anggota IPWP.

Menteri Malloch-Brown menyatakan bahwa pemerintah Inggris tidak merencanakan untuk mengangkat masalah Papua di forum Dewan Keamanan PBB. Pemerintah Inggris menghormati integritas teritorial Indonesia dan tidak mendukung kemerdekaan Papua. Inggris percaya bahwa pelaksanaan UU Otonomi Khusus secara penuh adalah jalan terbaik untuk penyelesaian masalah perbedaan internal dan stabilitas jangka panjang Papua secara berkelanjutan. Jalan terbaik untuk mengurai isu Papua yang kompleks adalah dengan memromosikan dialog damai antara kelompok-kelompok Papua dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Inggris mengakui bahwa terdapat banyak perdebatan tentang apakah pada Pepera 1969 orang Papua membuat keputusan secara obyektif dan secara bebas menurut keinginan mereka. Meskipun demikian, kata Malloc-Brown, hasil Pepera 1969 sudah diterima oleh PBB pada saat itu dan sejak itu tidak ada lagi keraguan internasional bahwa Papua adalah bagian dari Indonesia. Dalam bidang HAM, Inggris sudah mencantumkannya di laporan HAM Kementerian Luar Negeri dan pemerintah mengangkatnya melalui kedutaan Inggris di Jakarta. Meskipun demikian pemerintah Inggris melihat bahwa skala pelanggaran tersebut masih relatif kecil dan tidak bisa menjadi alasan utama (untuk kemerdekaan Papua). Kedua, karena pemerintah Inggris tidak menerima kemerdekaan Papua, maka Inggris tidak menganggapnya pantas untuk mengangkat isu Papua di Dewan Keamanan atau Sidang Umum.

Kekecewaan pemerintah Inggris (terhadap pemerintah Indonesia) adalah bahwa pelaksanaan UU Otsus tidak mengalami kemajuan akibat pertentangan antara pemerintah dengan kelompok lokal Papua. Meskipun demikian, Inggris percaya bahwa pemerintah Indonesia di bawah Susilo Bambang Yudhoyono lebih menghormati HAM daripada Rezim sebelumnya. Para pejabat di Kedutaan Inggris di Jakarta telah mengunjungi Papua secara berkala dan menemui pejabat lokal, akademisi, wartawan dan LSM, dan hasilnya pemerintah Inggris menyampaikan keprihatinannya kepada pemerintah Indonesia.

Secara tegas Malloch-Brown mengatakan, “Saya menolak karakterisasi Papua sebagai Dafur kecil (menentang pernyataan Lord Kilclooney). …We insist that it (Papua) should not be bracketed with major abuses such as Darfur, Zimbabwe or Burma.”
(Foto: Aktivis Papua Merdeka Benny Wenda dan Richard Samuelson, diambil dari )

Sumber:
http://muridan-papua.blogspot.com/

November 1, 2008 0

Rupiah Pagi Turun Tajam Capai Rp10.470 Dolar AS

Jakarta, (ANTARA News)- Kurs rupiah terhadap dolar AS di pasar spot antar bank Jakarta, Senin pagi merosot tajam mendekati angka Rp10.500 per dolar AS, karena pelaku pasar masih panik dengan krisis keuangan global yang terus menekan pasar.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun menjadi Rp10.470/10.480 dibanding penutupan akhir pekan lalu yang mencapai Rp9.963/10.250 per dolar AS atau melemah 367 poin.

Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga di Jakarta, mengatakan, pelaku pasar makin panik terhadap gejolak krisis keuangan yang terus menekan pasar yang mendorong mereka memborong dolar AS dalam jumlah yang besar.

Para pelaku khawatir dengan kondisi pasar seperti ini yang diperkirakan akan terus berlanjut, meski bank-bank sentral melakukan kerja sama menyuntik dana ke pasar, katanya.

Menurut dia, suntikan dana dari sejumlah bank sentral masih belum berdampak positif terhadap pasar, karena baru berjalan beberapa hari, sedangkan gejolak krisis keuangan itu merupakan masalah global.

“Rupiah akan makin terpuruk hingga menjauhi angka Rp10.500 per dolar AS, “ucapnya. Keterpurukan rupiah, lanjut dia diperkirakan akan diserahkan kepada pasar, karena Bank Indonesia (BI) akan sulit mengatasi masalah ini.

Merosotnya rupiah akan juga mengganggu sektor industri di dalam negeri terutama produk yang sebagian bahan bakunya berasal dari impor, katanya.

Ia mengatakan, para pelaku pasar seharusnya tidak panik dengan kondisi pasar yang makin terpuruk, karena itu semua merupakan gejolak global, apabila gejolak itu mereda makin pertumbuhan akan mulai berjalan, namun kapan mereda itu masih belum diketahui dengan pasti.(*)

October 27, 2008 1

Gereja Tawarkan Dialog Damai – menilai peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) tidak signifikan

JAYAPURA (PAPOS) –Sembilan pimpinan Persekutuan Gereja-gereja di Papua, prihatin atas situasi yang bergolak beberapa hari terakhir ini di Kota Jayapura.

Di satu sisi pimpinan gereja menilai peluncuran International Parliaments for West Papua (IPWP) tidak signifikan, sementara di sisi lain pimpinan gereja menilai pihak keamanan bertindak represif terhadap orang Papua.

Keprihatinan pimpinan Gereja-gereja itu dituangkan alam suatu pernyataan sikap ditandatangani Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. JJ Mirino Krey, S.Th, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Pdt. S. Karubaba, MA, Ketua I Sinode GBGP di Tanah Papua, Pdt. Tomy, Ketua Gereja Pantekosta Tabernakel Papua, Pdt. Isak Doom, S.Th, Ketua Sinode GMK di Tanah Papua, Pdt. Theys Wopari, Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman, Ketua Sinode Gereja Pantekosta di Tanah Papua, Pdt. Andreas Ayomi, Pastor Neles Tenay, Pr dan Ketua GIDI, Pdt. Lipiyus Biniluk.

Menurut mereka, pro dan kontra masalah Pepera tidak akan diselesaikan dengan cara pemblokiran jalan, penangkapan, penahanan dan lainnya. Oleh sebab itu, masalah Pepera harus diselesaikan dengan suatu dialog damai.

Pimpinan Gereja-gereja di Papua mendorong pemerintah Indonesia dan orang Papua untuk membahas masalah Pepera melalui dialog yang difasilitasi pihak ketiga yang netral. Betapapun sensitifnya, menurut mereka, persoalan Papua harus diselesaikan melalui dialog damai untuk mendapatkan solusi damai.

Dalam pernyataan sikap tertanggal 22 Oktober tersebut, pimpinan-pimpinan gereja ini menyatakan, IPWP yang diluncurkan 15 Oktober di House of Commons oleh Dubes Indonesia di London menilai acaranya tidak signifikan karena hanya dihadiri 2 orang parlemen Inggris saja.

Yang menjadi keprihatinan, meskipun peluncurannya oleh pemerintah Indonesia diakui tidak signifikan tetapi pada tanggal 16 Oktober gabungan dari Polisi, Tentara dan Angkatan Laut memblokir jalan raya di Waena untuk menghalangi ribuan orang Papua yang hendak menyampaikan pendapatnya kepada DPRP.

“Menghadapi rencana demonstrasi damai ini, pihak keamanan melakukan siaga di seluruh sudut kota Jayapura, bahkan sampai mengeluarkan tank-tank militer seakan-akan hendak menghadapi serangan militer yang dilancarkan oleh negara lain,” kata Pdt. S. Karubaba, dkk, dalam pernyataan sikapnya yang dibawa ke redaksi Papua Pos, Jumat (24/10).

Diterangkan, pemblokiran jalan oleh pihak keamanan, menurut mereka merupakan suatu tanda yang mengindikasikan adanya pemblokiran saluran demokrasi. Ribuan orang Papua tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang acara peluncuran IPWP yang diakui tidak signifikan itu.

Mereka melihat bahwa ruang demokrasi sengaja ditutup oleh pihak keamanan dan tertutup bagi orang Papua. “Kami prihatin karena orang Papua yang mau demonstrasi itu tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan haknya yakni kebebasan berekspresi. Tentunya hal ini mencoreng wajah Indonesia yang sedang berkembang menjadi negara demokratis,” kata Pdt. Socrates menambahkan.

Yang makin memprihatikan, tindakan represif masih berlanjut. Ketika tanggal 20 Oktober orang Papua ingin melaksanakan demonstrasi, suasana kota Jayapura mencekam.

Aparat keamanan yang terdiri dari Polisi, Brimob, Militer dan Marinir diangkut dengan 11 truk dan disebarkan di kota Jayapura, ratusan intelijen disebarkan dalam kota.

Sementara situasi di kota mencekam, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap belasan orang dan menahan mereka di tahanan Polresta. Menurut para pimpinan gereja-gereja ini, tindakan berlebihan dari pihak aparat memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia masih salah dalam melihat orang Papua. Bila aspirasi dan pendapat berbeda dipandang sebagai orang-orang jahat yang melakukan tindakan kriminal.

Mereka melihat orang Papua berada di tengah 2 pendapat. Di satu pihak, orang Papua mendengar bahwa IPWP membahas tentang Pepera 1969 karena dinyatakan cacat hukum.

Sementara di satu pihak, orang Papua mendengar dari pemerintah Indonesia bahwa Pepera sudah final. “Kami merasa prihatin karena orang Papua dibiarkan bingung diantara 2 pendapat yang berbeda dan terus menjadi korban,” kata para pimpinan gereja ini. (frida)

Ditulis Oleh: Frida/Papua Pos
Sabtu, 25 Oktober 2008

October 25, 2008 1

Rektor Setuju Aparat Tidak Masuk Kampus – Kapolresta: Isu Penyisiran dan Intimidasi, Ulah Provokator

JAYAPURA – Aksi pemalangan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Kamis (23/10) berakhir. Ini setelah mahasiswa yang tergabung dalam senat fakultas akhirnya berhasil bertatap muka dan melakukan dialog langsung dengan rektor Uncen, Prof Batlazar Kambuaya di halaman aula utama kampus Uncen di Abepura.
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam ini disepakati bahwa aparat keamanan diberikan batasan dalam bertindak didalam wilayah kampus. Hal itu mengacu pada otonomi kampus itu sendiri. Sebelumnya mahasiswa bersikeras meminta kepastian soal dikembalikannya otonomi kampus dan tidak melibatkan aparat keamanan dalam sistim keamanan kampus.

Alhasil usai melakukan orasi selama kurang lebih 2 jam di kampus Uncen Abepura, sekitar pukul 10.45 WIT, dengan menggunakan 7 truk dan 2 bus rombongan mahasiswa menuju Uncen Waena untuk bergabung dengan mahasiswa lainnya yang sudah melakukan aksi serupa dipintu utama.Dalam perjalanan menuju kampus Uncen di Waena, rombongan sempat diperiksa tim gabungan Polresta dan Polsekta untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan.

“Giat sweeping yang kami lakukan merupakan giat perimbangan yang sasaran utamanya senjata tajam.Namun hingga akhir sweeping tidak ditemukan benda tajam,” ungkap Kapolsek Abepura, AKP Dominggus Rumaropen disela-sela razia.

Pantauan Cenderawasih Pos di Kampus Uncen di Waena, Koalisi Mahasiswa Peduli Kampus yang sedari pagi menutup pintu gerbang utama terus melakukan orasi yang intinya tetap mempertahankan agar tidak ada lagi bentuk militerisme dalam kampus. Beberapa tulisan yang dipajang sehari sebelumnya masih terlihat di gerbang utama.
“Kami menolak TN/Polri masuk kedalam kampus karena merusak kedaulatan mahasiswa.Jika tidak dipenuhi maka akan memboikot seluruh ruang perkuliahan,” ujar koordinator lapangan, Nasrul dengan nada tinggi.

Hanya banyak yang menilai aksi pemalangan di Uncen dalam ini sedikit berlebihan, pasalnya seluruh kendaraan dilarang untuk masuk dan orasi yang disampaikan terlalu menyudutkan pihak keamanan.

Dari hasil pertemuan, Rektor Uncen sepakat jika aparat keamanan tidak masuk untuk mencampuri permasalahan civitas akademika, apapun yang terjadi jika menyangkut permasalahan kampus maka pihak manapun tidak bisa mengintervensi.Namun ada hal yang dianggap bisa disentuh aparat keamanan yaitu jika terjadi bentuk kriminalitas di dalam kampus dan ini dianggap menjadi tanggung jawab aparat kepolisian.

” Saya juga tidak setuju jika aparat masuk dunia kampus begitu saja apalagi terjadi intervensi karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai rektor,” jelas Batlazar yang juga meminta aparat selektif menilai Uncen.

Yang dimaksud adalah selama ini jika terjadi demo maka yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun pengamanan adalah kampus Uncen padahal di Jayapura banyak kampus lainnya.Ini dianggap merugikan pihak Uncen karena mendapatkan image bahwa Uncen tempat atau sarang mahasiswa yang suka berdemo.

Koreksi juga ditujukan ke pihak mahasiswa dimana rektor meminta sikap dan tindakan memalang tidak lagi dilakukan mengingat banyak rugi dibanding untungnya.Dikatakan Uncen merupakan kampus besar milik Papua yang mahasiswanya tidak hanya dari Jayapura saja melainkan seluruh Papua. Gambaran ini menjelaskan bahwa semangat untuk melanjutkan pendidikan masih tinggi sehingga jika diganggu dengan sikap pemalangan maka banyak yang akan dirugikan.”Uncen dibangun untuk perubahan tahap kedua di Papua, bagaimana menyiapkan SDM yang bermutu untuk Papua kedepan.Jika aksi palang dijadikan kebiasaan lalu kapan Papua bisa berubah,” terang rektor.

Sementara itu, adanya tuduhan terhadap aparat keamanan yang melakukan penyisiran dan intimidasi di kampus-kampus dan asrama mahasiswa, hingga berbuntut aksi pemalangan yang dilakukan oleh mahasiswa di Uncen, dibantahkan tegas oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura, AKBP Roberth Djoenso SH.
” Isu yang dikembangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, yang mengatakan dan menghembuskan informasi bahwa ada penyisiran di asrama-asrama mahasiswa dan sweeping dalam kampus. Itu tidak benar,” tegas Kapolresta Roberth Djoenso kepada wartawan, Kamis (23/10) kemarin.

Kapolresta menilai bahwa isu adanya penyisiran dan intimidasi sengaja dikembangkan dan disebarkan serta diprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk memperkeruh situasi dan untuk menciptakan instabilitas kamtibmas di Kota Jayapura.

Untuk itu, Kapolresta mengharapkan kepada seluruh masyarakat dan mahasiswa yang tinggal di asrama-asrama untuk tidak begitu saja mempercayai dan tidak termakan dengan isu-isu tersebut. Apalagi, hal tersebut sama sekali tidak benar.

Menurut Roberth Djoenso, aparat keamanan dalam hal ini, Polri dalam melakukan razia atau sweeping-sweeping yang digelar dijalan-jalan, semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi aman di kota ini. “Tujuannya hanya untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di kota ini. Tidak ada tujuan lain,” tandasnya.
Kapolresta mengatakan, jika ada yang menyebarkan isu adanya mahasiswa yang dipukul oleh aparat keamanan dan yang mengatakan ada yang hilang, hal tersebut sama sekali tidak benar. “Itu (tuduhan) tidak benar,” tandasnya lagi.

Kapolresta mensinyalir adanya upaya oleh oknum tertentu dan yang tidak bertanggungjawab untuk mempolitisir situasi ini yang menginginkan Abepura berdarah, 16 Maret terulang lagi di Kota Jayapura ini.

” Ini yang saya tidak kehendaki. Saya harapkan kepada mahasiswa dan masyarakat yang lain untuk tidak terpancing dan termakan isu-isu yang sama sekali tidak bermoral, karena saya nilai itu merupakan upaya orang tertentu dengan cara-cara yang tidak bermoral,” ujarnya.

Terkait masih adanya aksi demo di kampus Uncen yang menolak adanya penyisiran dan intimidasi terhadap mahasiswa, Kapolresta Roberth DJoenso mengungkapkan bahwa ada pihak tertentu yang terus berupaya untuk mencoba menghasut mahasiswa untuk turun kejalan. ” Tapi, Rektor sudah sampaikan bahwa akan adakan pertemuan di Kampus Uncen Baru, apalagi kelihatannya bukan mahasiswa asli Uncen yang ikut demo, tapi ada orang-orang atau anak-anak yang mengaku mahasiswa Uncen, ya tujuannya untuk memperkeruh suasana dan mengganggu kestabilan kamtibmas di Kota Jayapura,” jelas Roberth Djoenso.

Dirinya menghimbau kepada mahasiswa untuk tidak mudah terpancing dan terhasut serta menjalankan aktivitas kuliah seperti biasanya. “Jangan mudah terhasut untuk turun ke jalan, demo dan lainnya sebagainya, karena situasi Kota Jayapura sampai hari ini masih aman dan terkendali,” ujarnya.

Jangan gara-gara satu dua orang, yang menghasut dan menghembus isu yang tidak benar, membuat situasi yang tadinya aman dan menjadi tidak aman, sehingga hal ini akan merugikan semua pihak, baik itu anak pelajar, mahasiswa dan masyarakat lainnya. ” Saya minta agar aktivitas seperti biasa dan kami dari aparat keamanan juga membantu menciptakan aman di kota ini,” imbuhnya.

Kapolresta menambahkan pihaknya akan tetap melakukan razia-razia dalam rangka melaksanakan operasi penyakit masyarakat (pekat) II sampai 25 Oktober 2008 lusa.

Dalam operasi pekat ini, sasarannya adalah premanisme, senjata tajam, senpi, miras termasuk minuman lokal dan racikan sendiri, narkoba, perjudian dan lainnya. Operasi pekat Ini, bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di Kota Jayapura dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan atau tindak kriminal. (ade/bat)

October 25, 2008 0