Tuntutan Refrendum Terus Menggema

Ditulis oleh Loy/Iwan/Bela/Papos
Kamis, 02 September 2010 00:00

TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.

TERTIB : Ratusan massa yang tergabung dalam KNPB nampak duduk secara tertib dihalaman kantor DPRP, Rabu [1/9]. Dalam orasinya massa menuntut dilakukan referendum.
JAYAPURA [PAPOS]- Ratusan massa yang mengatasnamakan Komite Nasional Papua Barat [KNPB] mendatangi kantor DPRP, Rabu [1/9] siang. Selain di Jayapura, aksi yang sama pun terjadi di wilayah Pegunungan Tengah. Kehadiran massa ini untuk menyampaikan aspirasi bahwa KNPB siap memisahkan diri dari kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI).

Alasan memisahkan diri itu dalam orasinya yang disampaikan KNPB menilai bangsa Papua sudah mempunyai bobot Polytik yang mempunyai prinsif-prinsif HAM, Hukum dan Demokrasi sendiri. “Kemerdekaan Bangsa Papua sudah siap untuk memisahkan diri dari NKRI. Merdeka harga mati serta tidak perlu tawar menawar dan untuk kepentingan NKRI Stop,” tegas juru bicara Saul Y Bomay dalam orasinya.

Saul Bomay menegaskan otonomi khusus yang berlaku di NKRI dianggap Ilegal dan itu tidak berlaku bagi Profince of Wet Papua. Itu harus di cabut UU No 21 tahun 2001 sebagai illegal dan dinilai gagal secara total. Untuk itu, suara Papua Barat mendesak RI segera mengakui tuntutan dan kedaulatan Bangsa Papua untuk referendum atau penyerahan tanpa syarat politik of West Papua.

Bahkan dengan suara lantang ia mengatakan, Otus di RI tak membawa damai, sehingga akar dosa adalah negara RI terhadap bangsa Papua dengan tujuan memusnahkan etnis bangsa Papua. Otonomi khususnya RI adalah pelanggaran HAM terburuk dan terbesar di mata dunia sama dengan Pepera tahun 1969 dengan perilakunya sama seperti saat ini yang hanya tujuannya membinasakan bangsa Papua.

Lanjut Saul, suara bangsa Papua mendesak kepada Presiden RI dengan kabinet Indonesia bersatu agar mencabut implemntasi UU 21 tahun2001 sebagai illegal karena kedaulatan bangsa Papua sudah menolak Otsus pada negara RI 12 Agustus tahun 2005, bahkan itu sudah final secara hukum Devacto and Dejure.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkurus Yaboi mendukung kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di Negara Super Power Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat ini.“Kami datang hari ini untuk memberikan dukungan kepada IPWP dan ILWP yang rencananya akan mendapat sisi bicara disidang umum PBB bulan September mendatang,”tegas Forkorus kepada wartawan usai menggelar demo damai di halaman Kantor DPR Papua, Rabu (1/9) kemarin.

Forkorus menyampaikan bahwa secara kontan dan etika sopan santun serta beretika moral dengan mendatangi kantor DPRP, meskipun DPRP, Gubernur Papua dan para bupati serta walikota se-Papua tidak mendukung dengan aksi DAP. Hal itu disampaikan mengingat sumpah janji yang mereka pegang saat dilantik untuk setia kepada NKRI, sehingga dipastikan mereka tidak mendukung. “Kami yakin bahwa Indonesia tidak akan menyetujui ini dan meneruskannya, oleh karean itu, kami sebagai manusia dalam suatu bangsa yang beradab dan kami tahu mekanisme itu,”tutur Forkorus.

Dikatakan, dalam pembukaan Udang-Undang, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Untuk itu, kami Bangsa Papua datang menyampaikan pada tanggal 19 Oktober 1961 secara demokrasi oleh Pantita Nasional Papua pada Kongres (I). “Kami adalah bangsa Papua secara antropologi dan kami sudah nyatakan sikap pada tanggal 19 Oktober 1961 bahwa kami adalah Bangsa Papua,” tegasnya.

Dari pantauan Papua Pos massa awalnya berkumpul di Sentani. Setelah itu kemudian massa bergerak menggunakan truck menuju daerah Abepura. Dari sini massa lain bergabung dengan massa yang datang dari Waena dan Sentani. Selanjutnya massa bertolak dengan menggunakan sebanyak 13 truck sekitar pukul 13.00 Wit menuju kantor DPRP.

Setelah massa tiba di tikungan arah Kalam Kudus, massa turun dari truck dan memilih berjalan kaki hingga menuju kantor DPRP. Alhasil, kemacetan arus lalu lintas tidak bisa dihindari. Antrian terjadi sepanjang 1 Km baik kenderaan yang datang dari arah pelabuhan tujuan kota, demikian juga sebaliknya massa yang datang dari arah dok menuju kantor DPRP, massa berjalan kaki sambil membawa spanduk ukuran besar bertuliskan Refrendum. Namun sampai selesai aksi demo tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi demo ini berjalan dengan aman dan lancar.

Melalui Hukum Internasional

Selain di Jayapura, aksi demo pun berlangsung di wilayah Pegunungan Tengah yang dilakukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah. Massa mendesak persoalan di Papua diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional. Oleh karena menurut ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini.

Aksi demo ini dirangkai dengan menggelar ibadah bersama dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama. Aksi demo dihadiri sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9). Ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti. [loy, iwan, bela]

September 2, 2010 0

Setelah Ancam-Mengancam Polda Papua vs. Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua

Setelah beberapa kali Polda Papua melayangkan Surat Panggilan atau panggilan terbuka lewat media massa kepada Rev. Sofyan Yoman dan bahkan mengancam untuk menjemput paksa, baru-baru ini Pemuda Baptis Papua juga mengancam akan menduduki Kantor Polda Papua.

Semtara itu Rev. Yoman bersikukuh sebagai pemimpin Gereja bahwa apa yang dikatakannya benar dan punya bukti, dan berbicara sebagai seorang Gembala Jemaat yang ditindas, dianiaya dan dibunuh serta sebagai tuan tanah di Bumi Cenderawasih. Maka beliau mempersilahkan Polda Papua boleh datang ke tempatnya kalau hendak mengetahui informasi lebih lanjut tentang kebenaran yang dinyatakannya dalam media masa sebelumnya terkait pelanggaran HAM akibat operasi militer di Puncak Jaya selama 4 tahun belakangan.

Memang tanah Papua adalah tanah leluhur bangsa Papua, tetapi tanah itu sementara ini sedang diduduki bangsa lain, dengan hukum dan pemerintahan asing yang kini dipaksakan berlaku di Tanah leluhur bangsa Papua. Sebagai dampaknya, siapa saja yang dianggap mengusik keberadaan pemerintah dan hukum asing itu terancam bakalan dipanggil, dipenjarakan, diteror, hingga dibunuh. Itu bukan sebuah prakiraan, tetapi fakta selama hampir setengah abad ini.

Setelah Polda Papua mengancam memanggil paksa, kini Pemuda Baptis mengancam Polda Papua menduduki kantor Polda Papua.

Apa yang sedang dipersiapkan NKRI membaca tanggapan ini?

1. NKRI sedang mencari-cari alasan tambahan, selain alasan pengungkapan kebenaran tentang kekerasan di Puncak Jaya, mereka akan menahan Rev. Yoman dengan alasan tambahan lain, bukan dengan alasan kekerasan di Puncak Jaya yang sudah ketahuan dan sudah mendapat tanggapan Pemuda Baptis itu;

2. NKRI sedang menunggu peristiwa atau aksi-aksi Pemuda Papua atau masyarakat Papua pada umumnya yang akan mereka stigmakan sebagai tindakan yang membahayakan negara dan Rev. Sofyan Yoman akan dijadikan sebagai pelindung, penasehat, pengarah, atau apa saja, yang dampaknya akan menjerat Rev. Yoman.

3. Rev. Yoman jelas-jelas sudah masuk satu-satunya pemimpin Papua di dalam negeri saat ini yang menjadi target utamaoperasi intelijen. Oleh karena itu, kapan saja dapat terjadi apa saja oleh siapa saja. Beliau dapat diculik, dapat ditabrak, dapat diracuni, dapat dibuat apa saja. Semua orang Papua semestinya sudah tahu selama hampir setengah abad ini bagaimana cara NKRI menangani kasus-kasus seperti ini.

Melihat kondisi ini, West Papua News menyarankan pertama-tama kepada Pemuda dan Anggota Jemaat-Jemaat Gereja Baptis dan semua orang Papua agar:

1. Menjaga Rev. Sofyan Yoman dengan piket selama 24 jam, kelengahan akan dimanfaatkan untuk memangsa,

2. Semua perjalanan harus dilakukan dengan pengawalan ketat, tidak mengendarai mobil sendiri, bahkan tidak menggunakan satu kendaraan saja, tetapi dengan kendaraan pengawal di depan atau di belakang.

3. Pemuda Baptis setidaknya tidak hanya mengancam untuk menduduki Kantor Polda Papua, tetapi sejak ancaman itu dikeluarkan sudah ada reaksi dari Polda Papua entah reaksi terbuka ataupun tertutup. Maka secara logis, oleh karena itu Pemdua Baptis Papua patut menjadi pengawal Ring 1 dari Rev. Sofyan Yoman. Kalau gagal, maka tentu Pemuda gereja dan suku lain akan mempertanyakan pertanggung-jawaban Pemuda Baptis Papua yang sudah berani mengancam Polda Papua seperti ini.

4. Selebihnya dari itu, memang sudah saatnya pempimpin Papua perlu berdiri di Bumi Cenderawasih, bukan di pengasingan, untuk mengumpulkan segala sumberdaya dan kekuatan yang ada untuk mempersatukan Tanah Papua yang sudah dipecah-belah menjadi dua provinsi itu, dan sedang diusahakan menjadi tiga dan empat itu, agar tetap menyatu dan berdiri sebagai satu bangsa, satu jiwa, satu tanah air, satu tujuan dan satu perjuangan.

5. Sementara itu, semua elemen Pemuda dan jemaat, serta pemimpin gereja-geraja di Tanah Papua hendaknya berdiri di samping, di depan, di belakang Rev. Yoman untuk menunjukkan kepada NKRI, "Cukup sudah!", "Enough is enough!" setidaknya tidak secara emosional dan sporadis, tetapi secara terstruktur dan tekun, bermartabat dan bertanggungjawab, secara damai dan demokratis.

Tokoh agama dan tokoh gereja pada khususnya sudah banyak berbuat banyak membela penderitaan anggota jemaatnya di seluruh dunia. Kalau ditulis maka buku riwayat para tokoh agama dan gereja di dunia itu begitu panjang, ada yang menyedihkan, ada yang membangkitkan semangat. Contoh terdekat dan terbaru adalah Uskup Belo di teman-teman serumpun Timor Leste. Kini Belo Papua sudah lahir, "APAKAH ORANG PAPUA MAMPU MEMBESARKAN DAN MEMELIHARANYA???"

Kalau tidak, sebainya tidak usah bicara "Merdeka", karena itu sebuah penghinaan dan penghianatan kepada diri, hargadiri dan identitasnya sendiri, sebuah kebodohan yang konyol.

August 31, 2010 0

Stop! Stigmatisasi OPM, Makar dan Separatis

Sokrates Y Yoman, minta semua pihak stop setikmasisasi OPM makar dan separatis terhadap orang Papua.Jayapura—Ketua Umum PGBP, Pdt. Dumma S.S. Yoman meminta semua pihak agar menghentikan stigmatisasi OPM, makar dan separatis terhadap orang Papua. ‘’Cukup sampai di sini mereka dihina, dilecehkan. Mereka institusi Allah, Umat Allah. Yang dikasih stigma OPM, separtis, makar, diculik, dibunuh, itu siapa yang lakukan. Siapa yang lakukan,’’ ungkapnya tegas saat ditemui wartawan usai deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8).

Karena itu, ia meminta semua pihak harus sadar akan hal tersebut jika menginginkan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. ‘’Kita harus sadar, kalau mau jaga NKRI ini baik-baik kita harus sadar,’’ tandasnya lagi.

Hal itu diungkapkan ketika disinggung tentang isi klarifikasi yang telah diberikannya ke Polda Papua, yang pada intinya menurut pendeta yang cukup memiliki kharismatik tersendiri tersebut, berisi pertanyaan tentang enam tahun konflik di Puncak Jaya yang menimbulkan keprihatinan umat belum kunjung usai. ‘’Saya bilang ada bukti-bukti. Pendeta Eliza Tabuni itu siapa yang bunuh. Itu yang saya bilang. Kemudian penggunaan uang Rp. 2,5 milyar tahun 2004 itu siapa yang pakai,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa dua hal tersebut tidak bisa disembunyikan. ‘’Karena kami orang daerah. Dan pejabat di sana orang daerah. Jangan lupa, you tidak bisa sembunyi-sembunyi,’’ tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tentang klarifikasi yang diinginkan pihak Polda Papua, Sokrates mengatakan bahwa ia tidak bisa diperlakukan sebagai tamu. ‘’Tapi panggilan secara institusi itu saya hargai jadi saya sudah beri klarifikasi. Soal saya pergi ke sana itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mau, mereka yang datang ketemu saya,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa hal itu karena ia adalah orang yang memiliki tanah Papua. ‘’ Saya mau katakan, saya orang negeri ini, punya tanah ini. Saya tuan yang punya negeri ini, tanah ini. Jadi kalau teman-teman yang bertugas di sini butuh informasi datang ke saya. Kami tidak mau diperlakukan seperti tamu disini,’’ tandasnya lagi.

Dikatakan bahwa jika ada yang hedak memperoleh informasi yang diinginkan tentang Papua, ia terbuka. Namun dengan syarat yang membutuhkan informasi yang datang. ‘’Jadi antar pemimpin mari datang ke rumah. Mau Tanya apa. Datang saja. Pak Kapolda panggil-panggl saya, saya bukan anak kecil. Saya punya umat, kalau seenaknya saja, mereka (umat) akan marah,’’ jelasnya.

Sedangkan tentang komentarnya lewat media, Sokrates mengatakan bahwa sebagai seorang gembala umat punya hak menyampaikan keprihatinan umat kepada publik melalui media. ‘’Orang babtis akan marah kalau manusia itu dipermainkan. Karena manusia itu gambar Allah,’’ lanjutnya.

Organisasi Babtis Hanya Dibawah Aturan Tuhan
Sementara itu, Organisasi Babtis yang menurut Ketua PGBP (Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua) Pdt. Sokrates S Yoman telah eksis sejak 400 tahun lalu berawal di Inggris, bersifat independen, mandiri, otonom dan tidak ada yang bisa mengaturnya. ‘’Termasuk Negara tidak boleh mengatur organisasi Babtis,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8) kemarin.
Dalam acara yang menghadirkan delapan orang pemberi sambutan dari berbagai organisasi, termasuk di dalamnya Selpius Bobii (Front Pepera PB), Maco Tabuni (KNPB), dan lainlainnya tersebut Socratez mengungkapkan bahwa organisasi Babtis identik dengan kebebasan mengemukakan pendapat. ‘’Sehingga jangan heran kalau misalnya ada pihak-pihak yang telinganya merah , karena kita berangkat dari firman Allah. Allah tidak menciptakan orang Papua dengan stigma separatis, maker dan OPM. Karena itu kita harus lawan stigma itu,’’ ungkapnya.

Selpius Bobii dalam kesepatan tersebut mengharapkan agar organisasi kepeudaan Babtis tersebut untuk sama-sama berjuang melawan stigma yang diberikan oleh pihak manapun terhadap orang Papua seperti sparatis, OPM, maker dan lain-lainnya. ‘’Saya harap juga jangan jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk

mengamankan kebijakan penguasa yang sebenarnya sudah ditolak oleh masyarakat. Jadi komiten memperjuangkan hak-hak dan martabat orang Papua menjadi penekanan di sini,’’ ungkapnya dengan tegas. (aj)

August 29, 2010 2

Amerika Tak Dukung Papua Merdeka

JAYAPURA—Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS) mempertanyakan tentang pelaksanaan Otsus di Papua. Pasalnya, terdapat suatu kelalaian yang menyebabkan perkembangan pembangunan di Provinsi Papua menjadi terhambat. Padahal pemerintah pusat telah mengucurkan dana besar bagi pembangunan khususnya di Papua.

Demikian First Secretary Political Section Kedubes Amerika Serikat Melanie Higgins sebagaimana diungkapkan Ketua DPRP Drs John Ibo MM kepada Bintang Papua di ruang kerjanya, Kamis (26/8) kemarin.

Dia mengatakan, kunjungan Kedubes AS ini sekaligus ingin mempelajari perkembangan pelaksanaan Otsus yang dilakukan pemerintah pusat di Papua. Kunjungan Kedubes AS ke DPRP diterima Ketua DPRP Drs John Ibo MM, Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai SIP, Wakil Ketua Komisi A Ir Weynand Watory, Ny Yanny, Ignasius Mimin serta Ahmad Saleh.

Ketika ditanya apa tanggapan Kedubes AS terkait penjelasan pelaksanaan Otsus yang disampaikan pimpinan dan anggota DPRP saat kunjungan tersebut, menurut Ibo, pihak Kedubes AS tidak menanggapinya, tapi ia hanya mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat mempunyai komitmen untuk mendukung integrasi Indonesia dan Papua ada di dalam integrasi itu.

Dikatakan Ibo, pihaknya menyampaikan pelaksanaan Otsus di Papua ini cukup porak poranda.Pasalnya, pelaksanaan Otsus di Papua berjalan disertai pula dengan banyaknya kewajiban yang harus dipenuhi didalam menjalankan Otsus karena hal ini tak dilaksanakan baik dalam porsi pemerintah juga porsi pemerintah daerah di Provinsi Papua.

August 26, 2010 0

Pemanggilan Socrates Dinilai Prematur

JAYAPURA-Upaya pemanggilan yang dilakukan Polda Papua terhadap Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Socrates Sofyan Yoman untuk klarifikasi terkait pernyataannya yang dianggap mencemarkan nama baik Polri maupun TNI, ditanggapi oleh praktisi hukum asal Papua Gustaf Kawer,SH.

Ia menilai, upaya pemanggilan terhadap Socrates itu prematur.

"Saya bingung dengan tindakan Polda Papua, sebab jika Socrates diundang untuk melakukan klarifikasi, dan akhirnya Socrates tidak datang, lalu Polda melakukan pemanggilan bahkan mengarah ke pamanggilan paksa, maka hal tersebut sangat prematur, sebab di dalam KUHP tidak ada yang mengatur soal undangan klarifikasi,” katanya.

Ia mempertanyakan, sebenarnya pemanggilan Socrates itu dari konteks apa? “Jika dipanggil sebagai saksi, maka sebagai tersangkanya siapa? dan jika dipanggil sebagai tersangka maka Polda Papua harus memiliki saksi-saksi yang lebih dari satu dan harus didukung oleh bukti-bukti yang akurat, tidak bisa asal menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” ujarnya.

Menurutnya, sejak awal sebenarnya Polda tidak perlu tersinggung dengan apa yang diungkap oleh Socrates, sebab jika itu menyinggung Polda Papua dan diekspos di Media masa, maka Polda Papua atau Kodam XVII/Cenderawasih bisa melakukan hak jawab melalui media massa yang sama. “Saya pikir baik Polda maupun Kodam juga sudah menyampaikan hak jawabnya di media yang sama itu. Jadi kalau mau menjerat dengan pasal-pasal KUHP seperti pasal 310, 311, tentang penghinaan, agaknya sangat prematur,” tandasnya.

Ia menyarankan, dalam kasus ini, Polda Papua seharusnya menggunakan pendekatan Community Policing, artinya pendekatan kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya gesekan di bawah, antara masyarakat dan aparat keamanan. “Tujuannya hanya demi keamanan. Di satu sisi aparat bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, di sisi lain rakyat bisa merasa terlindung dengan kehadiran aparat keamanan dan rakyat tidak merasa ditekan,” pungkasnya.

Sementara itu, Polda Papua nampaknya akan tetap berupaya memproses hukum Socrates, meskipun undangan untuk klarifikasi maupun panggilan yang sudah dilayangkan Polda Papua itu belum dipenuhi oleh Socrates.

”Ini adalah bentuk komitmen Polda Papua dalam rangka penegakan hukum, dengan demikian proses hukum terhadap Socrates terus berjalan meskipun yang bersangkutan tidak memenuhi undangan dan panggilan kami,” tegas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua, Komisaris Besar Polisi, Wachyono kepada Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Selasa (24/8) kemarin.

Dikatakan, penanganan kasus ini sudah dilakukan oleh penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal (Ditreskim) dan sampai saat ini masih dalam proses. Artinya saat ini penyidik sedang mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai sumber di antaranya saksi ahli bahasa dari Universitas Cenderawasih Jayapura ditambah dari beberapa anggota di Kabupaten Puncak Jaya. ”Proses hukumnya tetap dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahkan sesuai dengan pasal yang memberatkan Socrates,” tukasnya.

”Kita tetap mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan saksi-saksi tetap dilakukan termasuk saksi ahli bahkan barang bukti seperti Koran Harian Cenderawasih Pos dan Koran Harian Bintang Papua adalah bukti untuk menguatkan di muka persidangan nanti,” ujarnya.

Menyoal adanya anggapan bahwa proses hukum Socrates prematur, Kabid Humas membantahnya. ”Itu tidak benar dan nanti akan dibuktikan di muka persidangan, sehingga jangan banyak komentar soal kasus Socrates ini. Kasus Socrates tidak prematur dan proses hukumnya tetap berjalan,” tegasnya.

Wachyono yang juga mantan Kapolres Fak-Fak ini mengungkapkan, pihaknya mempersilahkan saja masyarakat menilai apa soal kasus Socrates, namun yang jelas prosesnya tetap berjalan dan Polda Papua tidak terpengaruh dengan berbagai komentar orang, sebab Polda berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu KUHP dan KUHAP. ”Sebaliknya kalau sampai persoalan ini tidak diproses sebagaimana ketentuan undang-undang maka masyarakat bisa menilai Polda Papua tidak serius,” tandasnya. (cak/nal/fud) (scorpions)

August 26, 2010 6

Berita Duka: Telah Meninggal Dunia Pejuang Pemuda Papua, Oten/Sony Uaga 14 Agustus 2010

Tentang Almarhum Oten Uaga alias Sonny

Setelah Almarhum menamatkan Pendidikan STM Ninabuwa Obambo Wamena pada tahun 2007, lalu melanjutkan studinya di jenjang Universitas di pulau jawa. Sejak tahun 2007 mulai mendaftarkan diri pada salah satu universitas yaitu Universitas Saryana Wiyata Taman Siswa (UST). Mulai tahun 2007 Almarhum ikut aktif dalam Gerakan Mahasiswa Papua (Aliansi Mahasiswa West Papua).

Pada tahun 2008 AMWP melakukan agenda gerakan kembali ke Tanah air, di luar pulau Papua dikoordinir oleh Komite Aksi Nasional Rakyat Papua Barat (KANRPB), sedangkan di Papua dikoordinir oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), pada intinya mendorong kemandekan Gerakan Demokratisasi di tanah Papua (Lebih pada mendorong aksi-aksi di kota).

Inti agenda gerakan kembali ke tanah air adalah Boikot Pemilu tahap pertama, dalam agenda ini Almarhum diberi kepercayaan untuk memimpin salah satu gelombang/tahap/team dalam perjalanan ke Papua, gerakan kembali ke tanah air melakukan konsolidasi menyeluruh di pulau Jawa dan Bali kemudian tahap keberangkatanpun dijadwalkan. Dari tahap pertama hingga tahap ketiga, Almarhum memimpin kawan-kawannya pada tahap ke tiga. Setelah sampai di tanah air West Papua mereka melakukan kerja-kerja agenda politik sesuai dengan arahan, pada proses perjalanannya terjadi perbedaan pandangan para pimpinan gerakan di lapangan sehingga menimbulkan aksi kontak fisik dengan aparat keamanan di West Papua.

Setelah kejadian tersebut membuat kawan-kawan yang lain mengambil sikap untuk berjuang dengan cara-cara kekerasan, sehingga kawan-kawan semuanya melakukan pengungsian bergeser ke Abe Gunung untuk mempertegas sikap politiknya. Sedangkan Almarhum dengan beberapa kawan-kawan yang lainnya bergabung dengan utusan khusus pemantauan Pemilu dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua. Selama mereka berada di pinggiran kota Port Numbay kurang lebih selama lima (5) bulan mereka terus melakukan aksi-aksi gerlya kota terbatas hingga beberapa TPS di Abe Pantai dan sekitarnya tak luput dari aksi mereka.

Selama berada di pegunungan Abe Pantai kesehatan mereka kian hari kian memburuk, hal itu disebabkan kurangnya istrahat, kurang makanan, kurang minuman, tidak ada pengobatan dan lainnya sehingga mereka mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius. Dampak dari kondisi kesehatan tersebut dua orang dari mereka yang telah wafat yaitu; PEKIUS WALELA dan OTEN/SONY UAGA. Pekius Walela telah dipanggil oleh Tuhan sejak empat (4) bulan yang lalu sedangkan Sony Uaga baru meninggal sejak tanggal 14 Agustus 2010.

Faktor utama kedua Almarhun meninggal adalah kurang seriusnya pelayanan dan mahalnya kesehatan sehingga kedua Almarhum tersebut dengan keadaan terpaksa berobat secara alami, hal lain orang tuanya terhimpit karena ekonomi sehingga tak mampu untuk menanggung biaya kesehatan yang serba mahal.

Almarhum sakit kurang lebih satu tahun dua bulan, upaya-upaya perawatan telah dilakukan oleh orang tuanya dengan cara berobat secara alami (berobat di rumah), namun upaya tersebut tidak memberikan dampak perubahan terhadap Almarhum. Sehingga Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 14 Agustus 2010, lalu almarhum disemayamkan pada tanggal 16 Agustus 2010 di Desa Bugi Kecamatan Wodlo Kabupaten Wamena Jayawijaya.
Demikianlah lika-liku keterlibatan Almarhum selama hidupnya dalam perjuang West Papua Merdeka.

Yogyakarta 17 Agustus 2010
Hormat Kami

TTD

Apbugi Uaga
Keluarga Almarhum

August 17, 2010 2

Polda Diminta Stop Panggil Sokrates

Gereja di Tanah Papua Serukan Dialog Nasional

Benny GiayJAYAPURA—Pemanggilan Pdt Duma Sokrates Sofyan Yoman Oleh Polda Papua, terkait pernyataan tentang berlarut-larutnya penyelesaian konflik di Puncak Jaya yang dinilai memojokkan TNI/Polri, menyulut keprihatinan Gereja. Sebagai bentuk keprihatinan itu, gereja akhirnya menyerukan dialog nasional menjadi pilihan satu-satunya penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.

Pernyataan gereja ini menyusul keresahan serta keprihatian gereja-ger eja di Tanah Papua terhadap kondisi umat dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya serta Tanah Papua secara keseluruhan.

Rapat yang dihadiri petinggi Gereja di Tanah Papua yakni Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Jemima J Mirino-Krey Sth, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia Pdt Lipius Biniluk STh, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pdt DR Benny Giay, Persekutuan Gereja-Gejera Baptis di Tanah Papua Pdt Andreas Kogoya SMth, dan Keuskupan Jayapura Leo Laba Lajar OFM, di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura, Kamis (12/8) kemarin.

Berhasil merumuskan pernyataan-pernyataan moral serta keprihatinan gereja-gereja di Tanah Papua terhadap kasus-kasus di Tanah Papua serta Kabupaten Puncak Jaya secara khusus. Petinggi gereja di Tanah Papua menyerukan untuk segera dilakukan dialog nasional dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah-masalah di Tanah Papua secara adil, bermartabat dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral. Gereja-gereja di Tanah Papua akan tetap konsisten dan teguh dalam memperjuangkan hak-hak umat Tuhan sesuai injil Yesus Kristus.

Gereja juga menyerukan kepada Gubernur Provinsi Papua, para pemimpin gereja dan agama di seluruh Tanah Papua, Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua untuk berdialog dan dialog ini difasilitasi oleh pihak gereja.
Tanpa melupakan pemanggilan Polda Papua terhadap salah satu pemimpin gereja, maka gereja pun meminta kepada Kapolda Papua untuk segera menghentikan pemanggilan terhadap Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Gereja-Gereja Baptis Papua atas nama Pendeta Duma Sokratez Sofyan Yoman.

Khusus untuk masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya dan Tanah Papua secara umum, gereja memohon agar tetap tenang dalam menghadapi tragedi menyedihkan yang masih terus berlangsung di Tanah Papua hingga saat ini.

DPRP dan MRP juga diminta untuk membuka mata dan telinga terkait rentetan persitiwa penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dengan segera memanggil Gubernur Provinsi Papua selaku penguasa sipil di Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pejabat negata yang bertanggungjawab akan keamanan wilayah di Tanah Papua untuk memberikan kejelasan terkait sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya selama ini.

Lebih khusus kepada Kapolda Papua, Gereja mengharapkan, pengungkapan terhadap para pelaku teror penembakan di wilayah tersebut segera diungkapkan kepada publik.

Dan kepada Komisi Hak Asasi Nasional (KOMNAS HAM) dan KOMNAS HAM Perwakilan Papua untuk segera membentuk Tim Independent dalam rangka mencari pelaku dibalik seluruh kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya untuk memperoleh data dan fakta yang akurat demi penegakan hkum, keadilan dan kebenaran.

Dalam berbagai persoalan dan realita kekerasan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Tanah Papua, gereja-gereja di Tanah Papua terus mendoakan Pemerintah, TNI da POLRI agar dikuatkan dan diberi hikmat oleh Tuhan Allah untuk menghadirkan keamanan yang sepenuhnya bagi masyarakat di Papua dalam takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. (hen)

August 13, 2010

Polda Diminta Stop Panggil Sokrates

Gereja di Tanah Papua Serukan Dialog Nasional

Pernyataan gereja ini menyusul keresahan serta keprihatian gereja-ger eja di Tanah Papua terhadap kondisi umat dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya serta Tanah Papua secara keseluruhan.

Lebih khusus kepada Kapolda Papua, Gereja mengharapkan, pengungkapan terhadap para pelaku teror penembakan di wilayah tersebut segera diungkapkan kepada publik.

August 13, 2010 0

Sokrates Tidak Gentar !

Duma Sokrates Sofyan YomanJAYAPURA—Meski ada ancaman penjemputan paksa oleh polisi, namun Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Persekutuan Gereja-Gejereja Baptis di Papua, Duma Sokrates Sofyan Yoman, tidak gentar.

Tokoh vocal ini, justru menilai Polda Papua tidak adil dalam menjalankan dan menerapkan hukum di Tanah Papua, pasalnya berbicara soal kasus Puncak Jaya, tidak sedikit pihak yang sering menuding keterlibatan aparat TNI/Polri, namun ironisnya yang dipanggil hanya dirinya. “Sangat prihatin atas sikap dan perilaku penegak hukum yang tidak adil dan tidak profesional,” terang Duma Sokrates Sofyan Yoman melalui pesan singkatnya yang diterima media, Rabu (11/8) malam kemarin.

Yoman menyebutkan ketidakadilan ini terbukti karena pihak lain juga banyak mengkritisi masalah keamanan di Kabupaten Puncak Jaya, namun mereka sampai hari ini tidak pernah mendapatkan pemanggilan dari Polisi.

“saya menduga aparat penegak hukum melayani pesan sponsor untuk menekan saya sebagai pimpinan gereja,” dugaan pendeta muda yang selalu kritis dengan pemerintah.

Oleh karena itu, Sokrates yang sudah terbilang siap menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi pada dirinya, mengungkapkan bahwa, dirinya tidak akan pernah lari dan siap bila polisi akan lakukan upaya paksa pada dirinya.“Kalau mau datang tangkap paksa, saya tetap tunggu di kantor atau di rumah. Saya tidak pergi kemana-mana, karena disinilan tanah leluhur kami,” tantang Yoman yang terlihat tidak ragu lagi dengan sikap kritisnya.

Sekedar diketahui, Yoman juga pernah menolak eksekusi Mahkamah Agung pada bulan April lalu yang melarang keras peredaran buku hasil karyanya ke pasaran, bahkan Yoman juga secara terang-terang pada program Kick Andi yang ditayangkan Metro TV, Yoman secara terang-terangan menolak larangan MA tersebut.

Gereja Baptis, sambung Yoman menilai aparat keamanan sedang membelenggu dan memenjarakan nilai keadilan dan demokrasi yang sedang bertumbuh sekarang ini.
Gereja Baptis Papua, tegas Yoman, mendesak pihak DPR Papua memanggil Pangdam XVII Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk menjelaskan penanganan serta strategi dalam penanganan persoalan puncak yang sudah menjelang enam tahun.

“DPRP harus memanggil Pangdam dan Kapolda untuk jelaskan mengapa kasus Puncak Jaya dari tahun 2004 sampai 2010 tidak pernah berakhir, siapakah aktornya dan siapa yang diuntungkan yang menyebabkan korban pada rakyat kecil,” desak Yoman. (hen)

August 11, 2010 0

Apa yang Seharusnya Dilakukan Bilamana Rev. S.S. Yoman Ditangkap?

Ancaman terhadap hidup Rev. S.S. Yoman, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua bukan cerita baru. Sudah berkali-kali belau dijadikan target operasi, maksudnya operasi intelijen. Paling tidak dua kali telah diserahkan senjata Pistol kepada agen Merah-Putih asal Wamena sendiri untuk melenyapkan nyawa Rev. Yoman, tetapi berkat kesiagapan beliau dan para pembantu sekelilingnya, serta berkat perlindungan Allah Pencipta dan Pelindung Bumi Cenderawasih, maka niat jahat itu tidak terjadi.

Itu baru ancaman fisik secara langsung, untuk langsung melakukan penembakan. Di samping itu ancaman-ancaman lewat telepon gelap dan SMS kaleng bukan hal baru dan tidak dapat dihitung. Berbagai pesan itu berisi ancaman dan teror supaya beliau jangan terlalu banyak bicara dan supaya beliau urus jemaat untuk masuk surga saja, tidak mengurus manusia di dunia ini.

Ancaman-ancaman itu datang bukan tanpa alasan. Rev. Yoman sudah berkali-kali berteriak kepada dunia dan umat manusia, atas nama Injil yang dipegangnya, sebagai pempimpin geraja dan sebagai Gembala Gereja di Tanah Papua agar umat Tuhan di Tanah Papua tidak ditindas dan dimusnahkan dari tanah leluhurnya.

Teladan yang sama telah ditunjukkan Yesus Kristus, yang menjadi panutan semua orang Kristen di muka bumi. Yesus telah mengorbankan segala-galanya, dari pengorbanan harga diri dan kedudukannya sampai kepada pengorbanan nyawanya sendiri.

Apa yang menyebabkan Yesus merelakan untuk berkorban? Karena ada masalah! karena ada umat manusia terdindas dan terbelenggu, hidup dalam kegelapan. Nasib yang sama dihadapi oleh semua pejuang KEBENARAN mutlak dan berjuang membela keadilan dan hak-hak asasi manusia di West Papua. Semua pejuang kini berada dalam ancaman dan teror NKRI.

Kini Rev. Yoman diancam dipanggil paksa secara terbuka lewat media massa, hanya karena megungkap kebenaran. Perihal peristiwa-peristiwa kekerasan sebagai proyek TNI dan Polri itu bukan hal baru. Sudah terjadi berulang-ulang, sistematis dan terstruktur, dan hal itu dipelihara sekian puluh tahun lamanya. Tentu saja sumber informasi berasal dari pihak inteijen Papua Intelligence Service maupun BIN, sehingga tidak akan dijadikan fakta hukum. Akan tetapi tanpa pembuktian secara hukum, atau materi hukum juga semua orang tahu bahwa proyek TNI/Polri itu sudah sangat nyata dan mengorbankan nasib dan hidup orang Papua sendiri.
***

Nah, sekarang salah datu dari pejuang HAM, KEBENARAN dan keadilan di Tanah Papua diancam ditangkap oleh tangan-tangan yang penuh dengan darah rakyat dan pemimpin bangsa Papua. Maka, kita harus mempersiapkan diri, "APA YANG HARUS KITA LAKUKA?"

Kasus penangkapan semena-mena, penahanan tanpa proses hukum yang adil dan peradilan yang sangat sarat dengan campurtangan politik sudah lama berlalan. Banyak pemimpin Papua seperti Theys Eluay, Thaha Al-Hamid, John Mambor pernah ditanah tahun 2000, pemimpin lainnya Thom Wainggai ditahan dan dipenjarakan tahun 1988. Sekjend Demmak, Benny Wenda, diburu dan ditangkap seberti hewan buruan dan dipenjarakan dengan dasar hukum yang tidak jelas tahun 2001. Sebagian besar dari mereka sudah meninggal dunia.

Apa yang seharusnya dilakukan orang Papua saat Pemimpin Mereka ditangkap?

1. Seharusnya semua rakyat Papua membawa diri dan meminta ikut ditahan dan dipenjarakan. Katakan kepada NKRI, "Pempimpin kami hanya menjalankan aspirasi kami, hanya membela Hak Asasi Kami. Oleh karena kamilah beliau berdiri sebagai pemimpin. Karena itu, kalau beliau bersalah, maka justru kami sebagai penyebabkan yang bersalah. Dan kalau beliau ditahan, dipenjarakan, disidang, maka kamilah sebagai penyebabnya yang harus ditahan, dipenjarakan, disidang. Ya, Kami orang Papua semua, semua keluarga, sanak sanak-saudara, suku, marga, bangsa, semuanya.’

2. Seharusnya kita memiliki Tim Pembela HAM Papua, yang bukan sebagai perpanjangan tangan Jakarta (Indonesia), tetapi murni dari West Papua yang ditahan atau dipenjarakan diikuti oleh segenap orang Papua dan minta supaya semuanya dihukum, ditahan. Tunjukkan kepada Jakarta bahwa para pemimpin Papua berbicara atas KEBENARAN sejarah dan kondisi hidup saat ini yang tidak dapat diganggu-gugat dengan bukti-bukti apapun juga.

3. Membiarkan para pemimpin Papua sendirian menanggung beban hidup sampai ditangkap dan dipenjarakan sampai dibunuh telah menyebabkan kondisi psikologis di antara para pemimpin seolah-olah orang Papua itu mau dibela tetapi sebenarnya mereka mau hidup di dalam NKRI dalam kondisi buruk dan pahit apapun. Seolah-olah orang Papua menolak dan menyangkal bahwa mereka sedang dijajah. Sikap seperti ini pasti menimbulkan dualisme dalam menggalang dukungan di dunia dan dualisme bagi mereka yang mau mendukung perjuangan ini.

4. Seharusnya orang Papua hidup damai di era Otonomisasi ini, tetapi pada saat identitas mereka diusik, pemimpin mereka diganggu, mereka harus berani bangkit dan menantang. Itu cara orang yang mau merdeka. Kita orang Papua rupanya "MEMENUHI SYARAT" untuk dijajah NKRI, karena mentalitas budak lebih kental dan nyata daripada beberapa tokoh yang sampai sekarang masih berbicara untuk KEBENARAN dan KEADILAN di Bumi Cenderawasih.

August 11, 2010 4