Jayapura, 25/4 (Jubi) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan dukungannya atas rencana pembukaan Kantor Free West Papua Campaign yang akan dibuka pada Minggu, 27 mendatang.
“Kami menghimbau kepada seluruh Rakyat Papua Barat di mana saja untuk melakukan aksi damai dalam rangka mendukung niat baik Pemerintah Australia yang mengijinkan pembukaan Kantor Free West Papua Campaign di Australia,”
ungkap Bazoka, Juru Bicara KNPB kepada wartawan di Expo, Waena, Jayapura, Jumat (25/4).
Lanjut Bazoka, konkritnya dukungan ini akan dilakukan dalam bentuk ibadah atau apapun tergantung situasi di wilayah masing-masing. KNPB juga akan membuat sikap politik, baik di Sekretariat KNPB bagi yang berada di Numbay.
Agus Kossay, Ketua I KNPB di tempat yang sama mengatakan, peluncuran pertama di Oxford, Inggris pada 28 Oktober 2012 lalu. Disusul pembukaan Kantor Free West papua Campaign di Belanda pada 15 Agustus 2013, disusul Papua Nugini pada 1 Desember 2013 lalu 27 April 2014 besok akan dilakukan Benny Wenda dan kawan-kawan di Australia.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia yang memberikan ijin untuk membuka kantor di Australia dan ini merupakan langkah maju yang dilakukan diplomat Papua di luar negeri. Terima kasih juga untuk dukungan Gereja-gereja di Australia,”
Dokumen Vanimo Court Case yang menyatakan bahwa kematian Danny Kogoya adalah kasus pembunuhan (Dok. Jubi)
Jayapura, 24/12 (Jubi) – Dihari yang sama dengan dikeluarkannya perintah Vanimo Court House Vanimo untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Danny Kogoya, empat orang datang menemui Manajemen Rumah Sakit Vanimo dan meminta untuk membatalkan otopsi. Dua dari empat orang ini diidentifikasi sebagai staf Konsulat Indonesia di Vanimo.
Danny Kogoya, yang disebut-sebut sebagai komandan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) menyeberang ke PNG setelah dibebaskan dari LP Abepura karena tidak ada surat pemanjangan penahanannya. Pada bulan November, Danny Kogoya melakukan pemeriksaan kakinya yang diamputasi akibat ditembak oleh polisi Indonesia, di Rumah Sakit Vanimo. Selain perawatan medis untuk kakinya, para dokter di Vanimo juga mencoba untuk mengidentifikasi penyebab dari pembengkakan di beberapa bagian tubuh Danny. Dia menjalani pemeriksaan darah sebanyak empat kali di Rumah Sakit Vanimo. Para dokter di RS Vanimo kemudian mengklaim hasil pemeriksaan darah Danny ini merupakan sesuatu yang “rumit”.
Pihak keluarga Danny Kogoya mendapatkan laporan medis selama dirawat di RS Vanimo pada tanggal 15 Desember 2013. Kemudian, tanggal 17 Desember tahun 2013, keluarga Danny meminta Vanimo Court House untuk memberikan izin untuk membawa tubuh Danny kembali ke Indonesia sehingga ia bisa dimakamkan di Jayapura. Pihak keluarga menyertakan laporan medis Danny yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Vanimo. Setelah melihat dokumen medis itu, Mahkamah di Vanimo Court House menyimpulkan bahwa kematian Danny adalah kasus pembunuhan. Laporan medis menyatakan bahwa Danny menderita Liver Cirrhosis (Sirosis Hati) yang menyebabkan hati manusia gagal menjalankan fungsinya. Banyak penyebab sirosis termasuk bahan kimia (seperti alkohol, lemak, dan obat-obatan tertentu), virus, logam beracun (seperti besi dan tembaga yang menumpuk di hati sebagai akibat dari penyakit genetik) dan penyakit hati autoimun di mana sistem kekebalan tubuh menyerang hati.
Bonn Amos, petugas Koroner di Vanimo Court House yang membuat laporan kematian Danny Kogoya, saat dihubungi Jubi (23/12), mengatakan pengadilan Vanimo mengeluarkan perintah otopsi pada hari itu juga, Selasa (17/12).
“Jam 13.00 waktu Vanimo, tanggal 17 Desember 2013, pengadilan mengeluarkan perintah untuk melakukan autopsi terhadap jenazah Danny setelah saya membuat laporan koronernya.” jelas Bonn Amos.
Mengenai apa penyebab kematian Danny sehingga pengadilan Vanimo menyimpulkannya sebagai kasus pembunuhan, Bonn Amos mengatakan dari catatan medis rumah sakit diketahui ada bahan kimia yang tidak biasa dalam tubuh Danny.
“Kematian Dany kemungkinan besar disebabkan oleh adanya bahan kimia yang tidak biasa di dalam tubuhnya. Seorang dokter di Rumah Sakit Umum Vanimo diduga telah memasukkan zat kimia tertentu yang ditempatkan dalam tubuh Danny ketika ia dirawat di Rumah Sakit Umum Vanimo.”
tambah Bonn Amos.
Saat otopsi akan dilakukan jam 15.00 sore di hari yang sama, setelah pihak keluarga Danny datang membawa seorang dokter spesialis, empat orang bertemu dengan manajemen rumah sakit dan mencegah dilakukannya otopsi. Dua dari empat orang ini diidentifikasi sebagai staf Konsulat Indonesia di Vanimo, salah satunya dikenal oleh warga Vanimo sebagai Bapak Hari. Sedangkan dua lainnya tidak diketahui identitas mereka dan apa kapasitas mereka hadir di Rumah Sakit Vanimo saat itu.
“Staf Konsulat tidak memberikan alasan apa-apa saat membatalkan otopsi. Kami hanya diberitahu bahwa hal itu dilakukan, biar sama -sama enak dari pihak kalian (keluarga Dany-red) dan pihak kami (konsulat-red).” kata Jefrey P kepada Jubi, Selasa (24/12).
Tanggal 19 Desember 2013, Konsulat Jenderal Republik Indonesia mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Saundaun, Papua New Guinea. Tidak diketahui apa topik pertemuan tersebut. Tanggal 22 Desember 2013 diadakan pertemuan antara pihak keluarga Dany, staf konsulat Indonesia di Vanimo dan pemerintah daerah Sandaun dan Vanimo. Dalam pertemuan tersebut, Konsulat Indonesia akhirnya sepakat untuk melakukan otopsi, namun menekankan bahwa hal itu harus dilakukan selambat-lambatnya Senin, 23 Desember, 2013. Namun otopsi ini belum bisa dilakukan hingga hari ini, Selasa (24/12).
Setuju Melakukan Otopsi Setelah Tahun Baru
Setelah otopsi tak bisa dilakukan hingga tanggal 23 Desember, akhirnya Pemerintah Papua New Guinea (PNG), pihak keluarga dan Konsulat RI di Vanimo setuju untuk melakukan otopsi terhadap jenazah Danny Kogoya di awal tahun baru.
Matius Murib yang dihubungi Jubi mengakui telah dilakukan beberapa pertemuan antara Pemerintah kota Vanimo, Pemerintah PNG, Konsul RI di Vanimo dan pihak keluarga Danny Kogoya.
‘Masing-masing pihak sudah setuju untuk melakukan otopsi jenazah Danny Kogoya setelah tahun baru, untuk menghargai perayaan Natal dan Tahun baru.”
kata Matius Murib yang bertindak sebagai mediator dalam usaha pemulangan jenazah Danny Kogoya ke Jayapura, Selasa (24/12).
Menurut Matius, selama beberapa hari terakhir telah dilakukan pertemuan secara terpisah dan secara bersama-sama antara Pemerintah kota Vanimo, Pemerintah PNG, Konsul RI di Vanimo dan pihak keluarga Danny Kogoya untuk mencari solusi terhadap jenazah Dany Kogoya yang sampai saat ini masih berada di RS Vanimo.
“Kordinasi terus berjalan, sudah sekitar 80 persen lah untuk kasus ini.”
kata Matius Murib.
Pihak Keluarga Danny Kogoya, Jefrey P saat dihubungi Jubi (24/12) membenarkan hal ini. Jefrey mengakui bahwa pihak keluarga juga sudah bertemu dengan Pemerintah PNG, Konsulat RI di Vanimo untuk membicarakan hal ini.
“Pada awalnya Konsul Indonesia di Vanimo tidak setuju dilakukan otopsi. Mereka maunya, jenazah Danny dikirim secepatnya ke Jayapura. Biar sama-sama enak, kata mereka saat itu. Tapi setelah otoritas PNG yang diwakili Moses Pei dari bagian luar negeri pemerintahan PNG datang ke Vanimo untuk membahas ini, mereka akhirnya setuju. Kami, pihak keluarga bertemu Jahar Gultom, Kepala Konsulat RI di Vanimo, kemarin, Senin (23/12 -red). Sebelumnya, kami telah bertemu dengan Moses Pei dari bagian luar negeri pemerintah PNG. Kami sudah sepakat, untuk menghargai Natal dan Tahun Baru, jenazah Danny akan diotopsi setelah tahun baru.”
kata Jefrey.
Menghalangi Penyelidikan Kematian Adalah Pelanggaran Konstitusi RI maupun PNG
Kedua konstitusi Indonesia dan Papua Nugini menjamin hak untuk hidup untuk semua orang. Menurut hukum internasional, hak untuk hidup memerlukan kewajiban negara tidak hanya untuk menahan diri dari kesewenang-wenangan mengambil kehidupan individu, tetapi juga untuk melakukan penyelidikan terhadap kematian tidak wajar individu. Dengan menghalangi penyelidikan kematian Danny Kogoya, Indonesia telah melanggar konstitusi sendiri dan kewajiban hak asasi manusia internasional
Ditambah dengan adanya zat kimia yang tidak biasa dalam tubuh Danny Kogoya dan pernyataan dokter Vanimo bahwa ada zat kimia tertentu di tubuh Dany, tindakan Konsulat Indonesia yang membatalkan otopsi Dany Kogoya, telah menimbulkan tuduhan bahwa Danny Kogoya telah diracuni sampai mati secara perlahan oleh otoritas Indonesia. Sebelumnya, Badan Intelijen Indonesia (Badan Intelijen Negara , BIN) terlibat dalam pembunuhan Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia Indonesia, yang diracun dengan arsenik dalam penerbangan ke Amsterdam pada tahun 2004. (Jubi/Victor Mambor)
Victor Mambor on December 24, 2013 at 10:46:33 WP, Jubi
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) General
West Papua flag (Photo credit: lussqueittt)
TRWP Mathias Wenda bersama segenap pasukan dari MPP mengucapkan
Selemat HUT Kemerdekaan ke-42
kepada segenap masyarakat Papua di seluruh penjuru Bumi yang mengingat ataupun memperingati dan merayakan HUT Kemerdekaan Negara West Papua yang ke-42 setelah diproklamirkan oleh para pejuang kita Jenderal Seth Jafeth Roemkorem dan Hendrik Jacob Pray di Waris Raya, Port Numbay, West Papua.
Perlu ditegaskan selanjutnya bahwa
Tanggal 1 Juli bukan Hari OPM atau HUT OPM, tetapi ialah HUT Proklamasi Kemerdekaan West Papua;
Pengibaran Bendera Bintang Kejora bukanlah satu-satunya cara merayakan HUT kemerdekaan kita,
HUT Kemerdekaan West Papua tidak akan pernah dihapus atau terhapus oleh tindakan siapapun, kapanpun dan di manapun juga hanya oleh karena kemauan dan tindakan NKRI oleh sebab Kebenaran dan Fakta Sejarah itu telah tercatat dalam hatinurani bangsa Papua dan akan terus diperingati dan diperjuangkan sepanjang kehadiran bangsa Papua di muka Bumi, di manapun mereka berada.
JAYAPURA— Pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris oleh Benny Wenda dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi, sekaligus menggunting pita dan memberikan sambutan pada April lalu, mendapat tanggapan datar dari Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD.
Dikatakan, dibukanya Kantor OPM di Oxford, Inggris dari aspek keamanan dan ketertiban di Papua, biasa-biasa saja. Di masyarakat tak ada pengaruhnya.
Hal itu diungkapkan Kapolda ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, Selasa (21/5).
Hanya saja, ujar dia, beberapa kelompok berpendapat lain pembukaan Kantor OPM di Oxford semakin menunjukkan eksitensi Papua Barat merdeka. Tapi pemerintah Inggris mengakui Papua bagian dari NKRI.
Sebelumnya, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan, pihaknya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua dan memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.
Menurut Canning, pihaknya telah menjelaskan kepada Dubes Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayebdi London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.
Menurut dia, posisi pemerintah Inggris cukup jelas menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Inggris di Jakarta. Juru Bicara Kedubes Inggris di Jakarta Feye Belnis mengatakan, pemerintah Inggris menyatakan tak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Kebijakan Inggris adalah mendukung integritas wilayah Indonesia. (mdc/don/l03)
The English-speaking world. Countries in dark blue have a majority of native speakers. Countries in light blue have English as an official language, de jure or de facto. English is also one of the official languages of the European Union. “Official EU languages”. European Commission. 8 May 2009 . . Retrieved 2009-10-16 . (Photo credit: Wikipedia)
JAYAPURA – Sudah hampir seminggu belakangan ini, pendirian kantor Perwaklan OPM di Oxford, Inggris, masih terus menjadi perbincangan hangat, tidak hanya di tingkat nasional, namun juga di Papua.
Menyusul pernyataan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Stevanus Siep,SH, bahwa penderian Kantor Perwakilan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kota Oxford-Inggris tidak memiliki legalitas hukum yang jelas, mendapat tanggapan serius dari Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung.
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Uncen Jayapura ini mengatakan, Kantor Perwakilan OPM di Kota Oxford Inggris tidak bisa ditutup. Alasannya, pertama, Benny Wenda dan kawan-kawannya sebelum mendirikan Kantor Perwakilan OPM tersebut, mereka telah membentuk dan mendirikan satu badan hukum yang bernama Free West Papua.
Ditegaskannya, di Inggris suatu pendirian sesuatu yang berbadan hukum, pengurusan surat ijinnya rumit dan memakan waktu yang lama. Kalau badan hukumnnya adalah lembaga yang memperjuangkan kepentingan warga di Inggris sendiri, surat ijinnya cukup dikeluarkan oleh pemerintah lokal dengan mendapatkan persetujuan parlamen lokal, dan waktu pengurusannya paling lama tiga bulan.
Tetapi kalau badan hukumnnya dengan tujuan didirikannya untuk memperjuangkan kepentingan warga Negara asing di luar Inggris seperti Badan Hukum Free West Papua, itu prosesnya harus mendapat surat ijin pemerintah lokal dan parlamen lokal, kemudian disampaikan ke pemerintah Inggris dan parlamen Inggris untuk mendapatkan persetujuan waktu yang dibutuhkan dalam proses pendirian badan hukum seperti Free West Papua ini paling lama dua tahun.
“Jadi kalau sampai KBRI Indonesia di London tidak mengetahui proses pendirian Kantor Perwakilan ini, berarti itu sangat keterlaluan dan kegagalan besar dalam diplomasi Indonesia,” ungkapnya kepada Bintang Papua, di kediamannya, Jumat, (9/5).
Bahkan disini, jika ada yang bilang dasar legalitas hukum Kantor Perwakilan OPM ini tidak jelas, itu bahasa yang keliru dan tidak memahami sistem politik dan pemerintahan di Inggris. Dan jika dikatakan tidak mempunyai dampak yang kuat terhadap perjuangan Papua menuju kemerdekaan, dirinya perlu mengingatkan bahwa politik Internasional mengenal satu gaya politik yang paling ditakuti yakni politik domina atau domino effect. Yakni kalau kartu yang satu sudah jatuh, misalnya kartu AS atau Joker, maka kartu-kartu domino lain akan jatuh juga.
Politik semacam ini berakar dan bermula dari Inggris, kemudian dikembangkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Kissinger dalam strategi perang dingin dengan Uni Siviet-Inggris. Dengan demikian, sesungguhnya kartu AS atau Joker dalam perjuangan Papua Merdeka.
Alasan lainnya adalah Benny Wenda dan kawan-kawannya yang mendirikan Kantor Perwakilan OPM adalah warga Negara Inggris, bukan penduduk ilegal. Karena status warga Negara seperti itu, maka tentunya Pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas ekonomi, politik, sosial dan aktivitas keseharuan warga negaranya.
Pemerintah Inggris hanya bisa mencampuri aktivitas pribadi warga negaranya apabila diminta oleh bersangkutan atau yang bersangkutan melakukan extra ordinary crime yang merugikan Negara secara luas. Jadi selama Benny Wenda dan kawan-kawannya beraktivitas dengan Kantor OPM, pemerintah Inggris tidak bisa mencampuri aktivitas mereka karena pemerintah akan dianggap melanggar hukum yang dibuatnya sendiri.
“Jarang di Inggris kita melihat pemerintahnya melanggar hukumnya sendiri. Tapi kalau di Negara kita, itu hal yang lumrah karena di Indonesia, hukum dibuat untuk dilanggar sendiri oleh pembuatnya. Jadi aktivitas OPM, kantornya akan tetap berjalan di Inggris. Bisa tutup apabila teman-teman OPM di Inggris melakukan tindakan kekerasan, pemboman, sabotase dan lainnya yang merugikan Negara,”
tukasnya.
“Selama seperti itu, maka kantor OPM tetap beroperasi, dan Kota Oxford perlu pembaca ketahui bahwa selain Kantor OPM, juga Kantor Perwakilan Perjuangan orang-orang Skotlandia dan Kantor Perjuangan orang-orang Irlandia Utara yang ingin merdeka dari Inggris,”
sambungnya.
Berikutnya, mereka yang mensponsori atau berada di belakang pendirian Kantor Perwakilan OPM di Inggris adalah LSM-LSM Internasional yang tersebar di beberapa Negara Eropa, Amerika, Australia dan individu-individu yang berpengaruh di dunia seperti Pdt. Desmond Tutu dari Afrika Selatan.
Kekuatan Sponsorship di balik Benny Wenda inilah yang menurut hematnya bahwa mendatangkan beban moral terhadap pemerintah Inggris agar ikut juga merasakan dan memahami suasana kebatinan orang-orang di Tanah Papua yang masih hidup dibawah penindasan dan penderitaan yang berkepanjangan seperti Afrika Selatan di masa penerapan politik Apartheid.
Karena beban psikologis inilah yang kemungkinan pemerintah Inggris tidak bertindak mencegah pembukaan Kantor Perwakilan OPM dan tidak mungkin juga untuk menutupi operasional Kantor OPM dimaksud.(nls/don/l03)
Papua Merdeka News 