AMERIKA, CHINA, UNI EROPA, INDONESIA BERLOMBA-LOMBA MAU MEREBUT TANAH PAPUA BARAT KARENA SUMBER DAYA ALAM

Papua Barat menjadi rebutan

Oleh Gembala Dr. Ambirek G. Socratez Yoman

Para delegasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang sedang menuju ke Vanuatu perlu lihat dan hati-hati dengan persaingan peta geopolitik global yang sedang terjadi di Pasifik dan khusus dalam MSG.

Kamu semua harus buka mata lebar-lebar, buka pikiran, dan melihat masalah Papua Barat secara utuh.

Sekarang ini, mata Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Indonesia tertuju ke Pasifik dan juga melihat Melanesian Spear Group (MSG).

Pertanyaannya ialah mengapa
Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Indonesia memberikan perhatian di Pasifik dan MSG?

Sesungguhnya, tujuan, misi dan agenda utama Amerika, China, Uni Eropa bukan di Pasifik, MSG dan Indonesia.

Indonesia, Pasifik, dan MSG HANYA menjadi tumpuan kaki Amerika, China dan Uni Eropa untuk melompat ke Tanah Papua Barat untuk merebut Sumber Daya Alam (SDA) di Tanah dari Sorong-Merauke.

Sesungguhnya TANAH Papua Barat menjadi subyek penting yang menjadi perebutan dari kekuatan-kekuatan kepentingan global Amerika, China, Uni Eropa.

Amerika dan China ingin menaruh kaki dibahu atau dipaha Indonesia, Pasifik dan MSG untuk merebut dan menguasai TANAH Papua Barat sebagai kekuatan ekonomi global dan paru-paru dunia dalam menghadapi pemanasan global.

Ada tiga kepentingan yang direbutkan oleh Amerika Serikat, China, Uni Eropa di Pasifik, yaitu:

Pertama, kepentingan perebutan dan penguasaan sumber daya alam;

Kedua, kepentingan kerja sama dalam persaingan ekonomi dan perdagangan global; dan

Ketiga, kepentingan kerjasama militer amtar negara-negara Pasifik untuk pertahanan jalur-jalur strategis untuk pengamanan kepentingan masing-masing.

Dalam tiga kepentingan ini, rakyat dan bangsa Papua Barat akan menjadi sasaran korban kedua kali seperti pada era 1960-an.

Jadi, pengurus ULMWP jangan membuat kesalahan fatal dan mengorbankan masa depan rakyat dan bangsa Barat. Lawan yang dihadapi ULMWP adalah kekuatan-kekuatan global, termasuk di dalamnya Indonesia sebagai kolonial modern yang menduduki dan menjajah bangsa Papua Barat.

Inti pesan dari tulisan ini ialah ULMWP menempatkan rakyat dan bangsa Papua Barat sebagai SUBYEK bukan obyek.

Artinya, Papua Barat harus berdiri kokoh, kuat, teguh dengan jati dirinya, bahwa Amerika, China, Uni Eropa dan Indonesia bernegosiasi dengan rakyat dan bangsa Papua Barat melalui wadah politik resmi, rumah bersama, perahu dan honai bersama, yaitu United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

Ingat! pengurus ULMWP jangan memperpanjang penderitaan, tetesan air mata dan cucuran air mata rakyat dan bangsa Papua Barat di atas Tanah leluhur mereka.

Ingat! Pengurus ULMWP jangan korbakan rakyat dan bangsa Papua Barat dengan ego pribadi, ambisi pribadi dan golongan.

Ingat! Perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat dan bangsa Papua Barat adalah perjuangan seluruh rakyat Papua Barat, bukan perjuangan perorangan atau kelompok.

Catatan terakhir dan sangat penting: Ir. Sukarno, Ramos Horta, Xanana Gusmao, Nelson Mandela, Fidel Castro, Mahatma Gandhi dijaga dan didukung sebagai simbol dan icon perjuangan dan tidak atau belum pernah diganti-ganti, sampai Indonesia merdeka, Timor Leste merdeka, Afrika Selatan merdeka, dan India merdeka.

Pengalaman para memimpin hebat ini sebaiknya menjadi panduan, acuan, dan pelajaran yang terang dan jelas yang perlu dan penting dipedomani para pejuang Papua Barat merdeka yang ada dalam rumah politik ULMWP.

Saya harap, Tuan Benny Wenda Ketua ULMWP dijaga dan didukung sebagai simbol dan icon pemimpin global yang sudah mulai dipercaya oleh komunitas global dan para pemimpin global.

Dengan catatan penting, KALAU ada masalah internal sebagai ganjalan diantara pengurus ULMWP dapat dibahas dari hati ke hati dan memperbaikinya untuk merawat dan memelihara Rumah Besar ULMWP. Dan membagi tugas-tugas sesuai kapasitas masing-masing untuk kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Para pemimpin besar dan hebat yang ada di dalam ULMWP, perlu belajar tedalan para pemimpin yang sudah disebutkan tadi, dan juga belajar kepada teladan Gembala dan Guru Agung Yesus Kristus yang digambarkan Santo Paulus
kepada jemaat di Filipi.

“Hendaklah kamu (ULMWP) dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri-Nya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah MERENDAHKAN diri-Nya dan TAAT sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkan kepada-Nya nama di atas segala nama….” (Filipi 2:5-9).

Rasul Paulus menyampaikan bahwa kemenangan sejati hanya ada di dalam orang-orang mempunyai KERENDAHAN HATI dan KETAATAN pada Firman Allah. Karena, “Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan” ( Amsal 18:12).

Para pejuang yang tergabung dalam wadah politik ULMWP, Anda semua, siapapun dia, perlu berdiri dalam kebenaran Tuhan.

” …kamu ( ULMWP) akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu (ULMWP)” (Yohanes 8:32).

Ingat juga, membawa perahu besar, rumah rakyat Papua Barat, ULMWP ini dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat dan kekuatan manusia.

“Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah”( 1 Korintus 1:24b). Sebab di dalam Dia kamu (ULMWP) menjadi kaya dalam segala hal: dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan” ( 1 Korintus 1:5).

Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Ita Wakhu Purom, Minggu, 20 Agustus 2023

Penulis:

Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (PGBWP).
Anggota: Dewan Gereja Papua (WPCC).
Amggota: Konferensi Gereja-gereja Pasifik (PCC).
Anggota Baptist World Alliance (BWA).

Nomor HP/WA: 08124888458// 08128888712

August 21, 2023 0

Gen. WPRA Mathias Wenda: Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell

Indonesia and Freeport McMoran Copper & Gold Inc. has been very busy in recent years and months in relation with their differences in Freeport McMoran mining operations in West Papua that started in April 1967, two years ahead of the so-called fraudulent Act of Free Choice that given the right to Indonesia to occupy and benefit from her rich natureal resources.

Right now we are entering into 50 years of operations, and Indonesia starts to show its teeth, that it is not a baby anymore, it can bite its own food, no need its mother “USA” to feed. It has strong support from Russia at this very moment, and therefore, no USA involvement will be alright.

Indonesia is preparing its own national company to take over the mining operations in West Papua.

Papua Merdeka News (PMNews) asked by phone what Gen. WPRA Mathias Wenda is proposing in this kind of situation. PMNews expected Gen. Wenda to give his opinions on the latest developments, however, he simply repined,

Lucifer and Freeport are One Clan, Both Must go to Hell. Those who want to become part of it, who want to get something about from them, or from the current development, all will go to hell as well. West Papua as a state has no goal of building a prosperous and modern West Papua society, but we want our country to be based on our inheritted tribal wisdom, in order to nurture what we have, and to promote harmony among beings. This is far more important, very spiritual, and has long-term impacts rather than just talking about human affairs such as justice, peace, prosperity, security, and so on.

The root of money is the root of all sins, and Freeport and Indonesia are talking about money. Let us West Papuans get out from it, because we want to go to heaven, not to hell.

PMNews wanted to get more clear statement on the mining operations, whether or not WPRA would support any of the party if they wanted to meet him and talk about the future of the mining in the territory of hWest Papua that he had been fighting for since the last 40 years. Gen. Wenda repeated,

I told you. All those who love money, those who talk about money are the family of the lust, from the clan of the evil, who are heading towards a place called “hell”. I am fighting for peace and harmony, I do not want to be in their “hel”, so I will not answer your question as you want me to answer.

March 1, 2017 0

Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

TEMPO.CO, Jayapura- Di halaman kompleks rumah dinas Gubernur Lukas Enembe di kawasan Angkasa, kawasan elit di Jayapura, Papua berdiri dua pohon Natal setinggi sekitar 3 meter dengan dihiasi berbagai asesoris. Dari balkon di depan halaman rumah terhampar pemandangan laut dan pebukitan yang tertutup kabut karena hujan deras pada 15 Desember 2015.

Setelah menunggu sekitar lima jam, Tempo diizinkan masuk.Berpakaian batik Papua didominasi warna oranye dan krem, Lukas mengaku dalam kondisi kurang sehat setelah 1 Desember lalu meninjau terowongan tambang milik PT Freeport di Timika.

“Saya tidak pakai oksigen waktu itu, jadi nafas saya sesak. Dokter saran saya diinfus, sebentar lagi saya akan infus,” kata Lukas kepada Maria Rita Hasugian, jurnalis Tempo dalam satu wawancara di ruang tamu, rumah dinasnya.

Sekitar 2 jam, Lukas menjawab pertanyaan Tempo seputar menguatnya peran generasi muda Papua menyuarakan kemerdekaan Papua, kondisi mengenaskan di beberapa kabupaten, otonomi khusus, dan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Ia berbicara pelan dan beberapa kali tertawa lepas. Mantan Bupati Puncak Jaya __ di sini wilayah kekuasan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka pimpinan Goliath Tabuni__ mengatakan dirinya masih seperti saat jadi bupati Puncak Jaya yang berbicara keras, berterus terang, tidak terkontaminasi dengan kepentingan orang lain. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana situasi politik di Papua saat ini dengan semakin menguatnya generasi muda Papua menyuarakan Papua merdeka?
Dari awal secara politik orang Papua sudah berbeda dengan daerah lain. Kontrak karya Freeport di Papua sudah ada tahun 1967. Papua belum berintegrasi dengan Indonesia. Integrasi tahun 1969. Orang Papua terutama di pesisir dijanjikan membentuk negara sendiri.Itu sebenarnya cikal bakal orang Papua berjuang terus sampai hari ini. Itu membuat sekat-sekat politik yang luar biasa dan tidak pernah membentuk orang Papua dalam jiwa murni bahwa kami adalah warga Indonesia.Sampai hari ini belum ada. Jakarta mengangap orang Papua bodoh, sewenang-wenang padahal yang mereka pimpin ini manusia. Mereka (orang Papua) paham sekali, mengerti sejarah dan seterusnya. Mereka pintar sekali.

Jakarta sebaiknya melakukan apa?
Jakarta memaksakan cara-caranya. Itu tidak pas. Segala persoalan bisa diselesaikan kalau orang Papua menentukan sendiri yang terbaik bagi mereka. Tapi kalau itu dipaksakan, maka itu tidak akan terjadi, dari generasi ke generasi akan begini terus.Kita lihat sejarah Papua dari awal sudah dibuat sekat-sekat politik. Jadi Papua butuh regulasi yang tepat untuk mengatur dirinya sendiri agar mereka merasa memiliki Indonesia. Harus diatur oleh dirinya sendiri. Kalau diatur oleh Jakarta, wah kami ini manusia. Seperti Undang-undang nomor 21 (UU Otonomi Khusus) tidak dilaksanakan sungguh-sungguh, maka orang Papua semakin tidak percaya. Kita minta Jakarta percaya pada orang Papua. Kalau tidak percaya orang Papua, pasti cara pandang mengenai Jakarta dan keindonesiaannya akan semakin luntur.

Ada perubahan dalam kebijakan Jakarta terhadap Papua sekarang?
Dulu di zaman presiden Soeharto, sangat arogan. Di Orde Baru ada DOM (Daerah Operasi Militer) dan seterusnya.Sekarang, Indonesia sedang berubah dari waktu ke waktu.Bukan zamannya lagi seperti dulu. Tidak bisa dengan cara kekerasan. Sekarang informasi sudah terbuka. Hari ini kita buat sesuatu di Tolikar, hari ini juga diketahui seluruh dunia. Jadi, ada akar-akar persoalan yang tidak sempat diselesaikan. Itu membuat generasi yang baru lahir, generasi 70-an adalah generasi yang merasakan penindasan, generasi yang merasakan operasi militer. Dia lahir pada sistem Orde Baru yang sentralistik dan represif seperti Benny Wenda, mamanya dibunuh.

Banyak pendekatan dilakukan pemerintah agar warga Papua bisa percaya,tapi belum ada titik temu. Apa saran konkrit?
Saya berpandangan seperti ini banyak kelompok di Papua, ada yang hidup hanya untuk kepentingan pribadinya sesaat, dia mengaku hebat, dia bisa akses, dan ada kelompok memperjuangkan kepentingan Papua. Jadi agar trust ke Indonesia,perlu membuat regulasi untuk memperbaiki Undang-undang Otsus lewat undang-undang baru. Yang kurang kita perbaiki lewat undang-undang baru. Yang terjadi selama ini hampir semua tidak dilaksanakan.

Pernah ada evaluasi?
Evaluasi tidak dilaksanakan. Anda menawarkan otonomi khusus plus? Kita sedang dorong jadi Prolegnas 2016. Mudah-mudahan pemerintah menyetujui,membahas masalah ini. Hak-hak afirmasi orang Papua ditampung semua disitu terlebih pembangunan Papua. dalam kondisi Papua yang kaya,orang Papua miskin. Jakarta jangan jadikan Papua sebagai objek untuk mengambil kekayaan alam saja. Tapi kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran rakyat. Itu yang harus diperjuangkan. Kita sudah memahami orang datang ke Papua kamuflase.Buktinya Freeport.Ternyata semua orang ingin mendekati Freeport. Jadi kalau ada orang yang datang untuk kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, mengambil kekayaan alam, rakyat Papua akan menonton saja, rakyat Papua berdoa saja:Tuhan, cara kerja Mu sendiri yang menentukan mereka. Orang Papua bukan tidak tahu bagaimana rakusnya orang-orang untuk memperebutkan tanah Papua.

Ada organisasi orang Papua yang sistematis untuk kemerdekaan Papua seperti KNPB dan ULMWP. Bagaimana penjelasan Anda dengan fenomena ini?
Saudara-saudara kita itu memandang Jakarta tidak bisa lagi diharapkan. Itu yang saya lihat. Sehingga mereka bersuara terus sampai ke tingkat internasional. Mudah-mudahan Jakarta memahami bahwa berarti ada yang tidak beres di Papua, harus diselesaikan. Harus ada sesuatu yang besar dibuat di Papua supaya orang Papua tunduk pada negara dan memiliki kapasitas Indonesia , berkarakter sebagai orang Indonesia, berkemampuan sama dengan yang lain, tidak merasa miskin, tidak merasa bodoh.

Dari mana pemerintah harus mengurai benang kusut ini?
Biayanya memang tinggi kalau melakukan rekonsiliasi, ada agenda-agenda politik yang harus diselesaikan secara menyeluruh dari Jakarta. Misalnya kalau mau selesaikan Papua panggil mereka, bicarakan. Maksud Anda dialog? Dialog dalam pengertian membangun kebersamaan Indonesia. Dialog dalam pengertian membangun Papua. Itu harus dilakukan oleh semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Bukan berarti dianggap kita memisahkan diri. Tapi orang Papua memandang dialog dalam arti memisahkan diri dari Indonesia, itu yang salah.

Menurut Anda, mereka yang berseberangan dengan Indonesia mau berdialog?
Saya pikir mereka masih mau. Seperti Jaringan Damai Papua yang sudah jalan, kalau bisa libatkan semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Apa kekhawatiran dari dialog ini sehingga belum juga dilaksanakan? Kemungkinan dialog akan mengarah pada referendum dan merdeka. Karena dialog bagi orang Papua berarti merdeka.

Keberadaan TPN-OPM cukup mengkhawatirkan saat ini?
Setiap orang yang terbunuh dianggap TPN-OPM (pelakunya). Itu stigmatisasi yang tidak bagus bagi orang Papua. Tidak semua orang di Papua sebagai TPN-OPM. Tapi setiap ada pembunuhan dituduh kelompok itu. Tidak bisa digeneralisir. Salah satu tindakan aparat negara kita di sini, berdampak pada situasi nasional. Saya minta kepada teman-teman, hati-hati dalam menempatkan diri sebagai aparat keamanan di Papua. Bikin masalah terus, Jakarta yang pusing.

Anda merasa tidak dihargai sebagai pemimpin di Papua?
Peristiwa Tolikara diciptakan. Mungkin ada tujuan tertentu yang mereka buat. Jangan dikira orang papua disini bodoh, tidak. Mereka tahu.

Sampai sekarang uji balistik kasus penembakan di Tolikara tidak diungkap ke publik. Mengapa?
Seluruh kejadian di Papua tidak pernah mereka ungkap. Uji balistik itu omong kosong semua.

Kalau begitu bagaimana mengungkap kebenaran?
Kebenaran, keadilan utk menemukan kasus-kasus di Papua tidak pernah terjadi. Dibunuh saja begitu. Dikatakan sedang diburu, diburu di mana? Setiap peristiwa penembakan tidak pernah diakhiri secara tuntas. Tidak ada yang tuntas, seluruhnya.

Menurut Anda, apa sebenarnya dibalik peristiwa-peristiwa ini?
Ini rencana besar jakartakah untuk kontrol Papua untuk mengambil potensi kekayaan alam kita. Bayangkan dari tahun 1969 sampai sekarang, seluruh potensi dicaplok, illegal logging masih terjadi, illegal fishing masih terjadi. Illegal mining karena dimiliki orang-orang tertentu saja, atau mengambil saja dan di sini dianggap tidak ada manusianya.

Seberapa besar toleransi masyarakat Papua terhadap situasi yang ada sekarang? Jangan Jakarta lupa, Papua dihuni oleh orang-orang asli di sini. Dihabiskan pun, tetap kembali hidup, histori dari zaman ke zaman ada. Orang Papua dihabisi, imigran semakin banyak datang, itu tidak jadi persoalan karena alam Papua hidup. Jangan cara Jakarta untuk habiskan Papua. Dampaknya persoalan ini akan menjadi bom waktu ke depan.

Anda bertemu Pak Menkopolhukman terkait dengan saham Freeport pada awal Desember lalu. Apa yang Anda sampaikan?
Sikap Papua jelas, ini momen tepat bagi perpanjangan kontrak karya tahap 2021. Kita sudah menyampaikan keinginan pemerintah provinsi. Ada 17 item yang ktia sudah kasih. Item ini sudah kita sudah bahas dalam era akhir Presiden SBY. Sikap yang sama kita sampaikan kepada Pak Jokowi. Salah satu item yang penting adalah pemegang saham.Harus carikan regulasi yang cepat untuk dapatkan saham. Keikusertaan Papua sebagai pemilik saham harus ditentukan kali ini. kita mungkin cari pola yang tepat, mungkin seperti Blok Mahakam. Pemerintah dan orang asli Papua harus memiliki deviden tetap setiap tahun. Itu yang masih kita diskusikan.

Papua terkesan tidak aman, jurnalis asing saja tidak bisa masuk Paua sampai sekarang.
Siapa yang larang? Papua sesungguhnya aman. Pernah protes ke Kemlu karena jurnalis asing tidak boleh ke Papua? Kita di sini deklarasikan ke wartawan apapun, silakan masuk. Akses sudah terbuka. Tidak ada yang tersembunyi sekarang. Wartawan asing bisa ke daerah lain, kenapa tidak bisa ke sini.

Ada informasi status DOM di Papua belum dicabut secara resmi?
Saya belum tahu sudah dicabut atau belum. Kelihatannya masih ada.Kapan dicabut, kita belum tahu.

Anda membuat kebijakan penggunaan dana otsus 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pemerintah provinsi. Namun di Wamena, rumah sakit kondisinya memprihatinkan, di Tolikara ada info ketersediaan guru minim bahkan hanya hadir menjelang ujian. Apa Anda mengetahui masalah ini?
egini, dana otsus 80 : 20 baru satu tahun. Besarnya sekitar Rp 4 triliun lari ke kabupaten. Ini baru satu kali jalan. Belum ada evaluasi menyeluruh. Ini memang tergantung bupatinya. Kalau dia sungguh-sungguh memajukan visi misi, dia mengalokasikan dana sesuai perdasus (peraturan daerah khusus), yakni pendidikan 20-30 persen, kesehatan 30 persen, ekonomi 20 persen. Pegang perdasus sehingga dia fokus pada visi misi, penanganan, dan targetnya. Saya yakin waktu per waktu kita akan perbaiki.Kalau bupati tidak fokus, tidak punya pandangan visi ke depan untuk target yang akan dicapai, kabupaten itu akan mati dan rakyatnya akan menderita luar biasa.

Apakah Anda menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran Otsus?
Bappeda lapor,ini satu tahun jalan, jadi kita belum evaluasi. Tahun kedua kita akan bentuk tim lebih besar untuk evaluasi pelaksanaan 80 persen. Timnya gabungan.

Ada informasi tentang pencatutan beras untuk rakyat miskin (raskin). Anda sudah mendapat laporan soal pencatutan?
Kita sudah tahu. Terjadi dari sini atau dari pergudangan di Wamena. Bagaimana alur penyaluran beras raskin? Harusnya dari sini (Jayapura) ke Dolog di Wamena. Jadi apakah terjadi di Wamena atau disini, kita akan lihat secara baik. kalau terjadi di wamena, kelemahan ada di Dolog atau pejabatnya. Sudah pernah diperiksa? Belum ada pemeriksaan.Tim harus kita bentuk. Ini pelanggaran luar biasa. Wamena harus diperiksa, apa pemda Jayawijaya tahu atau tidak, atau dimainkan oleh petugas Bulog.

Belum pernah terima laporan?
Belum pernah. Saya baru dengar. Ini berarti kelemahan ada di Wamena.Harus cari tahu jangan- jangan pemda Jayawijaya ambil-ambil ini. Mereka pemain.Sudah dipersoalkan banyak sekali, tapi masih main.

Bagaimana mengatasi harga kebutuhan yang mahal di pegunungan tengah?
Ah itu sudah biasa lah. Selama industri tidak dibangun di Papua harga mahal. Kegiatan ekonomi seperti apa untuk mengatasi mahalnya harga kebutuhan masyarakat? Harus ada industri di Papua. Kita bicara pembangunan smelter, itu berdampak pada pembangunan industri lain. Sehingga tidak ada lagi kemahalan.Selama tidak ada industri, barang-barang mahal sekali.Tidak ada yang murah di pegunungan.

Tidak ada intervensi untuk menurunkan harga?
Kita bicara bangun industri. Karena semua naik pesawat, maka intervensi kita buka akses jalan. Mudah-mudahan tahun 2018 akses jalan semua kita buka. Tinggal peningkatan pengaspalan. Akses jalan dibuka, akan membuka kegiatan perekonomian sekitar pegunungan tengah.

Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai situasi Papua?
Kita mau orang Papua harus merasa diri sebagai orang Indonesia, harus dimulai dari kita orang Papua sendiri. Diikuti dengan tindakan pemerintah tentang bagaimana pemerintah menyediakan waktu, kesempatan kepada orang Papua. Jangan cara-cara Jakarta dibawa ke sini. Cara-cara Jakarta itu apa? Contohnya, memakskan kehendak tanpa mendengar dari orang Papua. Tidak boleh ada kebijakan dari Jakarta tanpa melibatkan semua institusi yang dibentuk oleh negara di sini.Kepada saudara- saudara kita yang berseberangan, harus kita yakinkan mereka dengan cara yang soft, yang bisa dipercaya orang Papua, dengan pendekatan mufakat.

Kalau dibelah hati orang-orang Papua sekarang, kira-kira berapa persentase mereka dukung NKRI?
Kalau dibelah sekarang hatinya, mereka akan bilang: saya mau merdeka (tertawa). itu pasti akan bicara seperti itu.

Tentu tidak mudah bentuk negara…
Makanya kita harap pemerintah JakarTa memberikan afirmasi dengan perhatian penuh pada masyarakat Papua. Dari aspek regulasi, jangan buat undang-undang untuk mencelakakan orang Papua Pada tahun 2020, Papua jadi tuan rumah PON (Pekan Olahraga Nasional).Kita dorong orang lebih berpikir olahraga daripada politik terus. Kita harus dorong dengan menggairahkan orang muda untuk bertarung di PON. Sehingga daerah ini tidak bicara isu politik terus, kita disandera. masyarakat Papua juga harus mandiri, tidak tergantung pada pemerintah pusat. Jadi ada kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan.

August 12, 2016 0

Socratez: RI Tolak PM Solomon Justru Percepat Papua Merdeka

JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Tokoh Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, menilai penolakan Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat justru dapat mempercepat Papua Merdeka.

“Kalau Ketua Melanesian Spearhead Group (MSG) ditolak, untuk apa Indonesia menjadi anggota MSG? Dengan alasan-alasan seperti ini Indonesia semakin memberikan legitimasi dan kekuatan lobby-lobby ULMWP di dunia Internasional. Akibatnya, Indonesia sendiri mempercepat Papua Merdeka,” kata Socratez dalam pesan singkat yang dikirim ke satuharapan.com, hari Jumat (26/2).

Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua (PGGBP) itu juga menilai, bahwa “memang sangat berat dan rumit bagi pemerintah Indonesia menghadapi masalah Papua.”

Dia mencontohkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan awal kemenangan bagi Pemerintah Indonesia. “Tapi sayang, pasal demi pasal dan ayat demi ayat yang dalam UU Otsus itu tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh bahkan kenyataannya Otsus telah gagal total.”

Untuk memperbaiki itu, kata Socratez, pemerintah provinsi Papua sudah mengajukan Otsus Plus tapi itu juga ditolak pemerintah.

“Permintaan untuk smelter dibangun di Papua juga tidak digubris Jakarta. Lebih parah lagi penembakan 4 siswa di Paniai 8 Desember 2014, yang dilakukan aparat keamanan tidak ditangkap dan diadili pelakunya.”

Lebih lanjut, Socratez yang berada di Jayapura, menilai lebih fatal lagi bagi pemerintah Indonesia yang menolak Tim Pencari Fakta dari Pasific Island Forum (PIF) ke Papua dan menolak menerima kunjungan ketua MSG PM Salomon Islands untuk pertemuan dengan Indonesia sebagai anggota MSG.

“Pemerintah Indonesia jangan persalahkan rakyat Papua tapi introspeksi diri baik-baik demi kebaikan Indonesia,” katanya.

Jokowi Tolak Bertemu PM Solomon

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menolak permintaan pertemuan dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare, untuk membahas masalah Papua Barat.

Hal itu diungkapkan Sogavare di Noumea, New Caledonia, pada hari Jumat (19/2), dalam pertemuan dengan para pejabat dari Front de Liberation Nationale Kanak et Sosialis (FLNKS). Ini merupakan perjalanan 13 hari Sogavare sebagai Ketua MSG di ibu kota MSG. Sedangkan FLNKS merupakan anggota MSG.

“Perjalanan saya saat ini ke ibu kota MSG seharusnya telah berakhir di Jakarta,” kata Sogavare kepada rekan-rekan FLNKS seperti dikutip solomonstarnews, hari Senin (22/2).

“Ini adalah untuk membahas kemungkinan mengatur pertemuan antara Indonesia dan anggota United Liberation Movement of West Papua (ULMWP), yang menginginkan kemerdekaan bagi Papua Barat.”

Tapi Sogavare mengatakan: “presiden Indonesia telah mengindikasikan dirinya tidak tertarik untuk membahas masalah Papua Barat.”

Keputusan dari presiden Indonesia menimbulkan banyak pertanyaan, mengapa Indonesia menjadi anggota MSG jika tidak mau bekerja sama dalam menangani isu-isu yang menjadi perhatian MSG.

“Namun demikian, pemerintah Kepulauan Solomon di bawah kepemimpinan saya dan MSG di bawah pimpinan saya akan terus mengejar isu Papua Barat,” kata Sogavare.

Editor : Eben E. Siadari

February 27, 2016 1

Layaknya Permainan Catur, Amerika Gunakan Papua Untuk Happy Ending

HarianPapua.com – PT Freeport Indonesia merupakan salah satu penyumbang persenan terbesar bagi dunia perekonomian Amerika Serikat yaitu sebesar 30 persen sehingga gonjang-ganjing kontrak karya baru salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia tersebut turut membawa Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, untuk terjun langsung ke Papua beberapa waktu lalu.

Menurut Marinus Yaung, salah satu Akademisi dari Kampus Universitas Cenderawasih (Uncen), Papua saat ini menjadi salah satu prioritas terpenting bagi pihak Amerika karena mereka menginginkan kontrak karya yang baru agar PT Freeport bisa terus beroperasi di Papua.

“Sehingga berbagai saran dan masukan terkait Freeport sangat diperlukan oleh negara tersebut (Amerika). Termasuk daya tawar agar orang Papua menjadi presiden direktur Freeport, termasuk sahamnya”

kata Marinus Yaung dikutip via Antara, Senin (15/2/2016).

Yaung juga menilai bahwa Amerika terus bermain dengan kekuasaannya agar dapat mengamankan kontrak karya yang baru karena mereka (Amerika) paham betul bagaimana suara dari pemilik hak ulayat terkait keberlangsungan PT Freeport di Indonesia.

“Kita tahu bahwa orang Papua punya daya tawar, ini yang coba dimainkan oleh Duta Besar Amerika Serikat Roberth Blake, yang langsung datang ke Papua, meski Jakarta tahu bahwa diplomasi yang dimainkan itu telah melanggar etika, itu karena Freeport,”

katanya.

Anwar Nasution

February 15, 2016 1

Di Mana Akal Sehat? Freeport Dapat 121 Triliun, Negara Hanya Rp.40 Triliun

Admin Jubi Dec 20, 2015

PPI Jepang rekomendasikan Pemerintah kuasai minimal 51 persen saham Preeport – reuters.com

Jayapura, Jubi – Tahukah anda bahwa tambang emas terbesar di dunia itu adalah di Grasberg Papua – Indonesia dengan produksi 40.9 ton per tahun? Jika 1 gram emas = 300 ribu. 1 kilogram = 300 juta. 1 ton = 300 M. 40.9 ton = 12.3 Triliun per tahun. Itulah produksi sampingan PT. Freeport Indonesia (FI).

Kenapa disebut produksi sampingan PT. Freeport Indonesia, karena produksi utama Freeport adalah tembaga yang besarnya 18 juta ton. Perak 3400 ton. Kandungan emas terbukti di tambang Grasberg Papua saja (belum termasuk area tambang freeport di area lain di Papua) = 1600 Ton. Dengan harga 300 ribu/ gram (harga pasar sudah di atas 400 ribu/gram) didapatkan total = 480 triliun. 50% saja kembali ke Papua, sudah kaya raya. Jika 480 triliun itu dibagi ke 2.8 juta penduduk Papua, rata-rata per orang punya kekayaaan = Rp. 171 juta, termasuk bayi yang baru lahir.

Itu baru dari emas di 1 (baca : satu) gunung emas di Papua dari belasan gunung emas yang dimiliki. Dan hanya baru dari emas saja. Belum lainnya. Dari hasil tembaga di Grasberg saja (tidak termasuk lainnya) Freeport Indonesia menghasilkan USD. 178 milyar atau Rp. 1.600 triliun. Jika 1.600 triliun tersebut dibagi rata ke 2.8 juta penduduk Papua, masing-masing per orang akan menerima = Rp. 5.715 juta. Hampir Rp. 6 milyar per orang. Ditambah produksi perak yang terdapat di area tambang Grasberg saja, total pendapatan Freeport adalah USD 298 Milyar atau Rp. 2.682 triliun.

December 20, 2015 1

Saatnya Divestasi Saham Freepot Diberikan Bagi Tanah Papua

Anggota DPR RI Dari Partai Demokrat Dapil Papua, Willem Wandik S.Sos.JAYAPURA – Divestasi Saham memiliki makna yang cukup mendalam bagi keberlangsung hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk mengelola sumber daya alam di tanahnya sendiri, yang mana divestasi saham adalah menjadikan rakyat dan bangsa Papua sebagai pemilik sah umber daya pertambangan yang dikelola oleh Pt. Freeport Indonesia.

Namun jika elit-elit Jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua yang mempunyai cirri khas tersendiri yakni berambut keriting dan berkulit hitam ini
Anggota DPR RI dari Demokrat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua, Willem Wandik mengatakan, Divestasi saham (pengambilalihan sebagian saham) yang dimiliki PT. Freeport Indonesia yang telah dijadwalkan oleh Pemerintah Pusat pada, 14 Oktober 2015 mendatang dengan rencana pelepasan saham tahap pertama sebesar 10,64%) terlihat syarat dengan kepentingan elit-elit Jakarta.

“Pengambilalihan sebagian saham yang dimiliki PT. Freeport Indonesia merupakan momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggungjawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD),” kata Willem Wandik kepada Bintang Papua, pada Minggu (29/9/2015).

Menurutnya, dalam negosiasi yang berproses disepanjang Tahun 2015 ini, terlihat pembicaraan dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Pusat dalam menentukan langkah-langkah negosiasi kontrak, termasuk menentukan siapa pihak-pihak yang boleh ikut serta dalam skema besar renegosiasi yang dibahas secara eksklusif oleh para elit-elit Jakarta.
“Monopoli kepentingan negosiasi divestasi saham, benar-benar telah menunjukkan proses pengambilan kebijakan yang bertalian dengan kepentingan investasi besar pengelolaan sumber daya pertambangan di Tanah Papua, dikendalikan secara rapi oleh penguasa Jakarta,” katanya.

Dikatakannya, divestasi saham yang sedang diperjuangkan pada saat ini memiliki arti penting sebagai langkah awal merubah perjalanan sejarah pengelolaan pertambangan PT. Freeport Indonesia yang sebelumnya hanya menempatkan rakyat Papua yang berkulit hitam dan berambut keriting diwilayah penambangan kaya emas, hanya sebatas “kelas pekerja kasar” yang diberi upah murah, tanpa hak kepemilikan langsung terhadap kekayaan “resources” yang melimpah di tanahnya sendiri.

Oleh karena itu, momentum pengambilalihan saham (divestasi saham) harus menjadi konsen serius seluruh generasi di Tanah Papua yang saat ini bertanggung jawab memegang otoritas kekuasaan, baik itu di birokrasi Pemerintahan Daerah (Gubenur, Bupati/ Walikota) maupun representasi rakyat di Tanah Papua (DPR RI, MRP, DPRP, dan DPRD).

“Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk bekerja serius untuk mengembalikan hak rakyat Papua, sebagai pemilik sah pengelolaan sumber daya pertambangan, melalui perjuangan untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia,” tegas dia.

Menurutnya, dari generasi ke generasi, kaum intelektual dan pemerhati persoalan di Tanah Papua, yang telah berlangsung beberapa decade selama ini telah menyaksikan monopoli kepentingan Jakarta atas pengelolaan sumber daya pertambangan yang dikuasai oleh PT. Freeport Indonesia.

Dimana hak kepemilikan saham bukanlah hak yang hanya boleh dimonopoli oleh elit-elit Jakarta atau Pemerintah yang bernama Pusat (Jakarta). “Tanah Papua juga merupakan bagian dari republik ini karena kesuksesan pembangunan nasional turut serta dipengaruhi oleh keberhasilan daerah membangun kawasannya masing-masing,” ucapnya.

Lanjut dia, di tanah Papua terdapat Gubernur, Bupati, Walikota sebagai wakil Pemerintah Pusat yang wajib diperkuat dengan pemberian otonomi dalam pengelolaan sumber daya strategis bagi daerahnya masing-masing.

Namun kehadiran mareka bukan malah dimonopoli pengelolaan sumber daya strategis yang dimiliki daerah oleh Pusat, sehingga menjadikan daerah seperti Tanah Papua mengalami ketergantungan fiskal (keuangan) terhadap Pemerintah Pusat secara terus menerus.

Politisi Partai Demokrat itu, menegaskan bahwa dalam pengelolaan fiskal (keuangan) daerah telah diamanatkan oleh Undang- Undang Desentralisasi, skema pemberian otonomi kepada daerah otonom yang dibagi kedalam dua kepentingan utama yaitu pertama pemberian kewenangan kepada daerah otonom untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah untuk memperkuat pembangunan di daerah, dan kedua penguatan kapasitas fiskal (keuangan) daerah agar tidak tergantung secara terus menerus terhadap sumber pendanaan yang berasal dari APBN Pusat.

Untuk itu, Willem Wandik berharap agar penguatan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan asli bisa dapat membangun kemandirian daerah untuk mengelola secara mandiri terhadap sumber pendapatannya sendiri dan dapat mendanai secara mandiri agenda pembangunan di daerahnya masing-masing. “Ketidakberdayaan pelaksanaan otonomi daerah di Tanah Papua lebih disebabkan monopoli penguasaan aset-aset strategis yang dikendalikan sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

Lebih jauh disampaikan Willem Wandik bahwa desentralisasi tidak akan berjalan baik, apabila sumber pendapatan daerah di Tanah Papua turut dibajak oleh mekanisme yang masih mempertahankan sentralisasi pengelolaan sumber daya alam.
Namun menjadi pertanyaan siapa yang disebut sebagai Pemerintah di negeri ini? Pemerintah di Jakarta atau Pemerintah di Tanah Papua dan siapa sasaran tujuan pengelolaan sumber daya pertambangan yang menguras habis resources yang terdapat di daerah?. “Apakah rakyat yang ada di pusat atau rakyat yang ada di negeri-negeri terpencil di Tanah Papua,” tanyanya.

Ia menandaskan, Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD, adalah simbol negara kesatuan Republik yang berada di Tanah Papua. “Mereka adalah penyelenggara negara di daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Sambung Willem, jika Gubernur Papua, Para Bupati, Walikota, MRP, DPRP, DPRD seabgai representasi negara yang diakui oleh sistem ketatanegaraan nasional, mengapa negosiasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia, hanya melibatkan segelintir elit-elit Jakarta sebagai penentu kebijakan pengambil-alihan saham milik PT. Freeport Indonesia.
Padahal, kata dia, melalui Pemerintah Daerah di Tanah Papua (simbol negara kesatuan Republik di daerah) telah berulang kali meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

Kata dia, Pemerintah Daerah di Tanah Papua selalu dijadikan sebagai simbol negara kesatuan Republik di daerah, sehingga kali sudah saatnya meminta kepada Pemerintah Pusat terkait kepentingan rakyat di Tanah Papua untuk memiliki sebagian saham di PT. Freeport Indonesia.

“Rakyat di Tanah Papua tidak lagi ingin secara terus menerus dijadikan sebagai buruh pekerja di wilayah penambangan PT. Freeport Indonesia. Kini sudah saatnya diberikan kepada rakyat Papua selaku kepemilikan lahan, kawasan hutan, gunung, lembah,” tukas Willem.

Willem kembali menegaskan, bahwa jika elit-elit jakarta berusaha menghalang-halangi keinginan luhur rakyat dan bangsa Papua untuk menjadi pemilik sebagian saham PT. Freeport Indonesia, maka sejatinya kita sedang berperang melawan para elit-elit Jakarta yang berusaha merampas hak-hak rakyat dan bangsa Papua untuk memperoleh kembali anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada rakyat Papua. “Hak Tanah Papua untuk memiliki saham PT. Freeport Indonesia adalah hak yang juga diakui oleh konstitusi sehingga tidak ada yang salah dengan konstitusi negara ini,” tutupnya. (Loy/don/l03/par

Sumber: Senin, 28 September 2015 06:31, BintangPapua.com

September 30, 2015 0

DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

Surabaya–Takpercaya sebelum melihat langsung faktanya. Itulah yang mendorong sejumlah anggota DPR Papua sehingga mendatangi langsung PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (8/5). Kedatangan rombongan DPR Papua yang dikomandoi Ketua Komisi D Boy Markus Dawir ini untuk melihat dari dekat sekaligus mendapatkan informasi lebih utuh tentang keberadaan PT Smelter yang rencananya juga akan dibangun di Timika,Papua.

Dalam kunjungan tersebut, selain bertatap muka dengan jajaran Manajemen PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, diantaranya, Technical General Manajer, Tetsuro Sakai, Technical Maneger, Bouman T. Situmorang, dan Mr. Katsuyoshi Isaji, tapi juga melihat proses percetakan tembaga, yang siap dijual ke pasaran.

Dari data pertemuan tersebut, diketahui pemegang saham terbesar PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, adalah Mitsubishi dari Jepang yaitu sebesar 75 persen, sedangkan kedua PT. Freeport Indonesia sebesar 25 persen, namun dalam suplai bahan baku untuk pemurnian tembaga PT. Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar tembaga sebesar 85 persen.

Dalam produksi pertahunnya, PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, menghasilkan tembaga yang siap dipasarkan sebanyak 300.000 pertahun, namun diluar dari tembaga tersebut ada sisa hasil produksi yang dijual lagi seperti asam sulfat untuk pembuatan pupuk. Kemudian sisa konsentrat hasil produksi tembaga berupa lumpur Anoda (produk samping dari sisa pemurnian tembaga) mengandung emas dan perak sebanyak 57 persen yang dijual ke Korea dan Jepang untuk diolah lebih lanjut lagi.

Terkait dengan itu, pihak PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, terkesan tertutup dalam memberikan data mengenai berapa rupiah yang dihasilkan dari pemurnian tembaga dan sisa produksi konsentrat lainnya. Namun, ditafsirkan setiap tahunnya Papua kehilangan million (trilyunan) dolar hasil dari kekayaan alam Papua. Untuk itu, jika ingin menyelamatkan kebocoran ini, maka satu-satunya PT Smelter harus dibangun di Papua.

Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir, menegaskan, Komisi IV bersama 6 fraksi di DPRP tetap komitmen untuk sinergis dengan program Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sehingga jika ada pihak-pihak yang berkomentar mengenai penolakan dan pesimis membangun Smalter di Papua,dipersilakan saja.

Sebelumnya Ketua Fraksi Hanura Yan Mandenas kepada wartawan mengatakan, untuk saat ini belum waktunya PT Smelter dibangun di Papua. Jika itu dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi masyarakat. Yang terpenting saat ini katanya, membangunan Sumber Daya manusia dan lingkungan dan itu butuh proses waktu yang panjang. Ia melihat pemerintah saat ini hanya cenderung mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan pembangunan manusianya, padahal yang terpenting adalah membangunan manusia lebuh dulu, sehingga ketika investasi besar masuk di Papua, masyarakat sudah siap.

Menurut Boy Dawir, Gubernur Papua, Lukas Enembe berkeinginan membangun Smelter di Papua, tentunya didukung penuh, sebagai wujudnya berkunjung ke PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, yang selama ini disampaikan di publik bahwa PT.Freeport ada mendorong hasil tambangnya ke Gresik untuk diolah dan sebagainnya dibawah ke Jepang dan China. Sedangkan pabrik pengolahan di China DPRP bersama Gubernur Papua dan tokoh adat di Mimika. Smelter di China ini ditangani oleh Perusahan bernama Felix Group.

Dari hasil pertemuan dan manjemen PT. Smelting Gresik maupun tinjauan langsung ke pabrik, harus jujur diakui bahwa masih banyak terjadi kebocoran dalam proses dan kebocoran dalam hasil pendapatan dari PT. Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Pusat maupun Provinsi Papua atas hasil produksi hasil tambang yang diambil dari perut Bumi Papua. Misalnya berapa kubikasi/tonnisasi hasil yang dikeruk dari Mimika, seperti mas berapa persen, tembaga persen, peraknya berapa persen, dan konsentrat lainnya yang tidak dijelaskan secara terperinci, dari hasil pengolahan ini.

“Kami menghormati kebijakan pemerintah pusat, namun lebih baik Smelter ini harus ada di Tanah Papua, supaya memudahkan kita mengotrolnya untuk mengurangi kebocoran dan laporan siluman yang ada. Kalau dibangun di Papua, otomatis kontrol dari Pemerintah Provinsi Papua akan lebih ketat terhadap pengolahan tambang yang ada di Timika,” tandasnya.

Soal pabrik pendukung Smelter, Pemerintah Provinsi Papua dengan keterbatasan dana sehingga tidak membangun, karena pertama yang dibangun harus kapasitas listrik yang cukup, dan untuk mengantisipasi semua itu, Komisi IV DPP sudah membentuk kelompok-kelompok kerja (Panja), yakni, Panja Listrik, Panja Pertambangan, Panja Emisi Karbon dan lainnya. Maka untuk masalah listrik Panja ini bekerja untuk menyiapkan listrik guna mendukung pabrik-pabrik pendukung Smalter yang akan dibangun.

PT Freeport sendiri, semasa Gubernur Barnabas Suebu, Freeport berkomitmen berkontribusi untuk pembangunan listrik di Timika dengan anggaran Rp1 Triliun. Tapi sejauh ini DPRP belum mengecek dari anggaran Rp1 T tersebut, sudah dipakai berapa selama Barnabas Suebu menjabat, karena sejak Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua, Freeport belum memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian sekembali dari Gresik, DPRP memanggil Freeport untuk membicarakan dana Rp1 T untuk pembangunan listrik dimaksud.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh Bintuni, dimana nantinya digunakan untuk juga sebagai pembangkit listrik, dalam rangka pembangunan pabrik-pabrik maupun Smelter. Juga untuk mendukung PON 2020 di 5 Klaster, yaitu Jayapura, Biak, Wamena, Timika dan Merauke.

“Pemerintah Provinsi Papua juga dapat tawaran dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong anggaran sekitar Rp10 T, tetapi masih menggunakan batu bara, Kami sampaikan ke gubernur bahwa Kami tolak, karena kalau kita gunakan batu baru, maka kita akan bergantung pada Pulau Jawa dan Sumatera dalam ekspor bahan baku ini. Sebab bila bahan baku ini tidak ada atau harganya naik, dan tidak sesuai dengan rencana awal, maka kita akan alami stagnisasi listrik di Papua, tetapi kalau Papua sudah mempunyai gas untuk pembangkit listrik, tentunya sampai kapapun listrik tetap tersedia di Papua dalam menunjang PON 2020 maupun menunjang pabrik-pabrik yang akan dibangun di Papua,” tegasnya.

Khusus untuk Smelter dan pabrik pendukung dan lain-lain, karena sisa produksi Smelter lainnya digunakan untuk pembuatan pupuk, semen, asam pospat, dan lainnya, itu sudah teratasi dalam sebuah kebijakan saat perjalanan ke China. Dimana pabrik pengolahan tembaga dan sebagainya, PT.Felix Group China menyanggupi untuk membangun Smalter di Papua dengan biaya sendiri, tanpa meminta dukungan dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Papua.

Disini, baik gubernur, DPRP maupun para bupati kawasan pertambangan, semua sudah tanda tangani nota kesepakatan untuk Felix Group masuk berinvestasi di Papua. Felix Group ini adalah perusahaan salah satu dari murni swasta (bukan plat merah), namun di dukung penuh oleh China Gold. China Gold ini merupakan salah satu badan keuangan di China yang padat modal, karena bukan saja membiayai kegiatan-kegiatan besar di China tapi juga di negara-negara lain, bahkan IMF (Bank Dunia) juga meminjam uang dari China Gold ini.

“Gubernur Lukas Enembe sudah bertemu dengan pimpinan China Gold dan pimpinan Felix Group ini. Jadi Felix Group ini berinvestasi murni, sehingga bila ada tanggapan dari para politisi di Papua bahwa Felix Group saat masuk minta uang lagi dari APBN/APBD, saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada, karena berinvestasi murni dengan uang mereka sendiri. Tugas Pemerintah Provinsi Papua/Kabupaten/kota hanyalah melakukan pembebasan lahan seluas 50 Ha-100 Ha dimana pabrik-pabrik itu dibangun,”

jelasnya.

Pihaknya optimis atas semua yang sudah dikerjakan, yakni pabrik listrik tersedia, dan kalau Smalter sudah dibangun di Papua beserta ikutan pabrik lainnya, maka pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan meningkat, karena kebocoran itu berkurang dan tidak lagi diekspor bahan baku ke China dan Jepang, tetapi semua diolah di Papua, sehingga bisa diketahui pasti tambang apa saja yang keluar dari konsentrat yang dihasilkan, misalnya emas berapa persen, perak berapa persen, nikel berapa dan tembaga berapa persen dan sebagainya. Berapa ton per hari konsentrat yang dihasilkan dan dari sekian ton itu berapa pendapatan yang diperoleh.

“Kalau ada pihak seperti Yan Mandenas pesimis bahwa Smalter tidak bisa dibangun di Papua, saya katakana bahwa membangun pabrik itu butuh waktu bukan satu atau dua hari. Atau tidak ada Aladin yang bisa sulap langsung jadi. Felix Group membangun Smalter di China butuh waktu 4 tahun, tetapi kalau di Papua butuh waktu 6-8 tahun,”

bebernya.

Nah, ketika tekan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerinta Provinsi Papua dan Felix Group, ketika itulah sementara membangun Smalter di Papua, Pemerintah China membantu Papua dalam program magang bagi anak-anak Papua sebanyak 1000/tahun untuk dipekerjakan pada pabrik-pabrik yang akan di bangun di Papua. Magang ini disertai dengan pemberian beasiswa bagi pemuda Papua yang magang ini. Ini yang harus kita syukuri, karena disini Gubernur Lukas Enembe terus mendorong untuk pembangunan kawasan industri itu di Mimika.

Disinggung soal kenapa Freeport tidak mau membangun Smalter, kata Boy Dawir bahwa ini memang agak sulit, meski Pemerintah Provinsi Papua sudah menekan secara politik kepada Pemerintah AS dan Freeport, namun Pemerintah AS menyatakan dalam hal bisnis Pemerintah Provinsi Papua tidak mencampuri urusan bisnis Freeport. Sedangkan Freeport sendiri sifatnya bisnis, jadi tidak mungkin akan mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk membangun Smalter, tetapi sudah menyanggupi untuk membangun listrik dengan anggaran Rp1 T.

“Untuk pabrik listrik di Mimika akan dibangun dengan kapasitas besar untuk pemenuhan listrik di Papua dan pabrik-pabrik yang dibangun, sementara untuk mendukung PON 2020 tentunya akan dibangun fasilitas listrik pada 5 klaster itu,”

terangnya.

Terkait dengan penolakan komponen masyarakat Mimika, jelas Boy Dawir bahwa di Mimika terdapat 3 blok masyarakat. Ada blok masyarakat yang waktu itu ikut ke China sekitar 16 kepala suku. Setelah mereka melihat Smalter di China, akhirnya mendukung pembangunan Smalter di Mimika, karena Smalter yang di China mulai dari proses tambang itu diambil sampai konsentratnya di ambil itu, tidak ada limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan pabrikan itu, karena semuanya habis terpakai. Beda dengan yang ada di Gresik ini, yang uap pabrik yang masih keluar asapnya. Di China itu Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) nya sangat ketat.

“Smalting Gresik ini kan punya orang Jepang, jadi jelas konsentrat berupa Anoda yang mengandung emas dan perak itu di dimurnikan di China. Jadi di Smalting Gresik ini kan tidak ada transparansinya, berapa nilai rupiah yang dihasilkan, terutama dari kandungan emas itu dan lainnya. Maka ini jelas bisnis yang dikategorikan Black Market. Kami tetap mendukung Gubernur Lukas Enembe pembangunan Smalter di Papua,”

jelasnya.

“Adanya tanggapan dari teman-teman di DPR RI, tetapi apakah teman-teman di DPR RI ini tahu mengenai kebocoran-kebocoran yang terjadi ataukah tidak, dan kalau komentar mendukung Smalter Gresik, maka kami bertanya kira-kira teman-teman di DPR RI dapat bagian berapa dari keuntungan Smalter Gresik, tetapi kalau saya bicara, itu untuk kepentingan bagaimana negara, Provinsi Papua, pemilik hak ulayat dan rakyat Papua mendapatkan keuntungan pendapatan. Saya dipilih rakyat, maka saya wajib bicara untuk kepentingan rakyat,”

sambungnya.

Khusus untuk Fraksi Hanura, dirinya sangat yakin anggotanya tidak sependapat dengan Yan Mandenas, karena didalam Fraksi Hanura terdapat 3 partai (Nasdem, Hanura dan PKP). Sedangkan dalam kubu Partai Hanura pun terdapat 5 kadernya yang juga jelas memiliki pendapat pribadi yang apakah sama dengan Yan Mandenas (karena mereka belum memberikan pendapat), sementara didalamnya Mus Pigay adalah kader Hanura yang merupakan anak dari Timika jadi disinilah pihaknya menilai statmen Yan Mandenas adalah statmen pribadi yang mengatasnamakan Fraksi Hanura.

Baginya, Gubenur Papua berikan perhatian besar, karena sangat mencintai rakyat Papua, sehingga memberikan perhatian serius bagi rakyat Papua dan tidak mau menciderai rakyat dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, pihaknya dan Gubernur Lukas Enembe kerjakan hari ini tidak lain untuk meletakan dasar-dasar yang baik bagi rakyat Papua, dan bagi siapa yang akan memimpin rakyat Papua kedepannya. Yakni, regulasi dibuat, supaya kedepan ada kepastian Papua kedepannya seperti apa, setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berapa, dan siapapun gubernur, uangnya dari sumber PAD yang jelas, serta semua pelaku ekonomi di Papua tahu hak dan kewajibannya.

“Saat ini kami mau buat aturan keseluruhan, dan siapa yang gubernur memimpin, entah itu suatu ketika Yan Mandenas, Marinus Yaung atau siapapun yang menjadi gubernur tinggal lanjutkan dengan aturan yang sudah tersedia itu, kekurangan yang muncul kemudian itu tinggal diperbaiki. Misalnya, masa gubernur Barnabas Suebu ada kekurangan diperbaiki pada masa kepemimpinan Lukas Enembe ini. Ini namanya kesinambungan. Jangan gubernur ganti gubernur bikin hal baru, nanti yang jadi korban adalah rakyat Papua, karena kita tidak buat,”

tukasnya.

Sekali lagi dirinya tegaskan bahwa optimis Smalter bisa di bangun, karena ini demi kebaikan negara dan rakyat Papua. Dimana Negara mendapatkan pendapatan yang maksimal, dan negara tidak ditipu oleh Freeport dan anak perusahaannya, begitupula kita di Papua.

Mengenai ada kelompok yang tidak mendukung Smalter dibangun di Timika. Maka dirinya mengimbau kepada rakyat yang menolak tersebut, bahwa harus dilihat akar masalahnya apa. Jika menolak membangun Smalter di Timika, tentunya masih ada kabupaten yang lain, atau suku mana yang menolak di Timika, atau juga pabrik ini dibangun dimana, apakah dibangun di hak ulayat pada suku yang menolak atau suku yang menerima. Tetapi intinya apa yang sudah Gubernur Lukas Enembe dan para bupati kawasan pertambangan yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun pegunungan tengah/Papua. Khusus untuk pembangunan Smalter tetap dilaksanakan, karena demi kepentingan rakyat Papua yang besar.

Namun, jika pada akhirnya di Mimika masih masyarakat adat keseluruhan menolak, maka akan dibangun di kabupaten lain, dan ini jelas akan berdampak pada kabupaten itu untuk tambahan sumber pendapatan baru bagi PAD nya. Contohnya jika Smalter di bangun di Timika atau Paniai, maka anak-anak pada wilayah itu diprioritaskan dalam peneriman pegawai pabrik itu, karena bukan hanya satu pabrik saja, tetapi banyak pabrik yang dibangun, seperti pengolahan emas, tembaga, perak, nikel dan lain-lainnya. Jika Timika menolak, tentunya dipindahkan ke Paniai, maka Paniai-lah mendapatkan keuntungan plusnya, karena selain tenaga kerja diprioritaskan, PAD meningkat, tetapi juga perputaran uang lebih besar dan lancar di Paniai, sebab pertumbuhan ekonomi lebih baik, juga pertumbuhan bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya akan mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan pabrik bersangkutan.(don/don/l03/par)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:24, DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

May 11, 2015 0

Jika Tak Bangun Smelter, Silakan Freeport Angkat Kaki

JAYAPURA – Persoalan pembangunan Smelter (pabrik pemurnian logam) yang disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP., M.H., turut menjadi perhatian serius para pemuda Papua, yang tergabung dalam OKP-OKP dan pemuda KNPI Provinsi Papua.

Wakil Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral DPD KNPI Provinsi Papua, Lukman Rusdiansyah, mengatakan, pemuda Papua sangat mendukung penuh apa yang diperjuangkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, yang dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe, karena siap dibangun Smelter, maka PT. Freeport Indonesia (FI) harus membangun Smelter di Papua, jangan lagi mengantung.

“Berdirinya PT. FI adalah di Papua, maka wajib membangun Smelter di Papua, bukan di tempat lain, sehingga disini PT. FI harus punya budaya malu, karena mengambil hasil pertambangan di Papua,” ungkapnya kepada wartawan di Sekretariat DPD KNPI Provinsi Papua, Jumat, (30/1).

Menurutnya, membangunan Smelter di luar Papua itu memakan waktu yang lama (tarik ulur antara pusat dan daerah serta PT. FI) dan turut memakan biaya yang besar, karena antara areal pertambangan dan Smelter berbeda tempat kegiatannya.

Berdasarkan UU Mineral dan Batubara (Minerba) No 4 Tahun 2009, yang mana menyatakan bahwa perusahaan tambang harus segera membangun Smelter. Hal itu harus dilakukan oleh PT. FI jika PT. FI tidak membangun Smelter sebaiknya angkat kaki dari Tanah Papua, dan mempersilakan perusahaan tambang lain menambang di areal PT. FI.

“Pemerintah Provinsi Papua harus tegas, apa yang menjadi permintaan PT. FI yang tidak menguntungkan masyarakat Papua, jangan dituruti, apalagi informasi bahwa PT. FI meminta kepada Pemerintah Pusat bahwa tidak membangun Smelter dan biarlah menambang saja, nanti membangun Smelter setelah memperjang kontrak pada Tahun 2021. Itu yang tidak boleh, karena merugikan rakyat Papua,” bebernya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Teknologi dan Informasi DPD KNPI Papua, Irjid Matdoan, menandaskan, berkaitan dengan UU Minerba bahwa Smelter harus di bangun di Indonesia dimana tempat terjadi pertambangan. Ini sangat disayangkan, karena kontrak karya PT. FI sisa waktu 7 tahun lagi sementara pembangunan Smelter tidak ada.

Untuk itu, DPD KNPI Provinsi Papua turut mengambil langkah-langkah upaya penyelamatan pertambangan di Papua guna pertambangan ini bermanfaat bagi masyarakat, karena ini demi rakyat Papua yang hak-haknya selama ini terabaikan.

“Selama ini, kami melihat PT. FI tidak ada niat untuk membangun Smelter di Papua, sedangkan sudah selama 40 tahun ratusan triliun mengambil keuntungan pertambangan di areal Gresberg,” bebernya.

Baginya, kalau PT. FI tidak mampu dan tidak ada niat membangun Smelter di Papua, lebih baik kontrak karya PT.FI diputuskan dan membuat kontrak baru dengan perusahaan lain yang mau membangun Smelter di Papua, seperti perusahaan dari Kuba dan Qatar yang berniat berinvestasi di Papua, yang mau membagi hasil dengan Papua, dan ini bermanfaat sekali bagi pembangunan di Tanah Papua.

“Pertambangan di PT. FI kan bukan hanya emas saja, tapi juga, tembaga, uranium, gas dan lain sebagainya. Ini jelas merugikan rakyat Papua,” tukasnya lagi.

Sementara itu, Sekretaris DPD KNPI Papua, Sudin Rettob, menegaskan, dinamika yang selama ini PT. FI buat, diantaranya, penempatan kantor pusat di Jakarta hingga proses pembangunan Smelter yang tidak jelas. Ini menandaskan bahwa PT. FI tidak serius dalam membangun sumber daya manusia dan pembangunan di Tanah Papua.

Karena jika Smelter di bangun di luar Papua, maka secara otomatis menyerap tenaga kerja dari luar, sedangkan pengangguran cukup luar biasa terjadi di Tanah Papua ini, PT. FI terkesan menutup mata terhadap hal itu.

“PT. FI jelas tidak membangun Papua dengan hati. Contoh kecil saja, Kota Mimika saja wajah kotanya seperti sebuah kampung yang pembangunannya amburadul, sedangkan batas pertambangan khususnya di Kuala Kencana ibarat wajah kotanya seperti suatu negara yang berkembangnya cukup pesat/maju luar biasa,” tegasnya.

Untuk itu, dirinya sangat setuju dengan pernyataan rekan-rekannya, dimana Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua harus membuka ruang sebesar-besarnya bagi perusahaan lain yang punya komitmen untuk membangun Papua, apalagi komitmen untuk membagi hasil keuntungan pertambangan.
“Kami pemuda Papua selalu mendukung kebijakan Gubernur Papua, dan kami pasti selalu membuat gerekan-gerakan memprotes tindakan PT. FI yang mau membangun Smelter di Papua,” pungkasnya.

Pemerintah Siapkan Infrastruktur Untuk Smelter di Papua
Sementara itu Pemerintah tengah menghitung kesiapan infrastruktur pendukung di wilayah Papua untuk pembangunan smelter atau pengolah bahan mineral di Papua.
”Memang diharapkan dibangun di Papua, saat ini sadang dihitung bagaimana kesiapan infrastruktur untuk mendukung ide itu,” kata Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam.

Terkait dengan masalah pembangunan di Papua, kata dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memberikan tiga arahan besar, antara lain tentang bagi hasil, pembangunan industri hulu dan hilir di daerah itu, termasuk pembangunan smelter.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan bahwa masyarakat Papua akan menutup dan mengusir PT Freeport dari provinsi itu jika tidak membangun smelter atau pengolah bahan mineral di daerah itu juga.

”Seluruh masyarakat Papua menolak pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, sementara bahan mentahnya dari Papua,” kata Lukas Enembe di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam.

Ia menyatakan bahwa Papua tidak akan mengalami kemajuan jika hanya dikeruk sumber daya alamnya tanpa ada pengolahan di lokasi yang sama.
”Kapan Papua akan maju, kami dan para bupati sepakat agar smelter dibangun di Papua. Kalau tidak, sekalian saja Freeport keluar dari Papua,” katanya.

Sementara itu, mengenai pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Wakapolri Badrodin Haiti dan Kabareskrim Polri Budi Wasesa, Andi Wijayanto mengaku memang ada pertemuan tersebut pada Kamis malam ini.

“Pertemuan itu memang ada tadi, tetapi saya tidak tahu membahas apa. Saya tidak ikut jadi, tidak bisa memberi keterangan apa-apa,” kata Andi Wijayanto. (nls ant/don/l03)

Source: Sabtu, 31 Januari 2015 05:43, BinPa

January 31, 2015 0

Penyisiran di Utikini, Timika, Gabungan TNI/POLRI Tembak Yondiman Waker

Author : Benny Mawel, January 8, 2015 at 01:54:57 WP, Editor : Victor Mambor

Abepura, Jubi – Aktivis HAM mengatakan aparat gabungan TNI dan POLRI melakukan penyisiran terhadap warga Kali Kabur, wilayah perbukitan, kampung Utikini sampai Towkima, distrik Tembagapura, kabupaten Timika, Papua, yang selama ini mencari makan dari pembuangan tailing Freeport.

Penyisiran yang digelar untuk memburu pelaku, Selasa (6/1), pasca penyerangan mobil patroli QRF PT Freeport Indonesia, yang menewaskan 2 anggota Brimob anggota Satgas Amole dan seorang anggota sekuriti Freeport, Kamis (1/1/2015) lalu, pasukan gabungan TNI dan Polri membakar sejumlah rumah warga dan menembak seorang warga.

“Saat penyisiran, pukul 05:00, dari Tim gabungan TNI dan POLRI, ditembak, saudara Yondiman Waker, umur 39 tahun di bagian perut 2 CM dari tali pusat. Rumah warga dibakar habis,” kata Benny Pakage, aktivis HAM gereja Kigmi Papua, kepada Jubi dari Timika, Rabu (7/1) .

Menurut Pakage, penulis buku Umeki Anekletus Tuan Jendral Kelly Kwalik ini, kini korban tidak menjalani perawatan medis. Katanya, korban masih masih hidup dan berada dalam hutan, tempat warga menyelamatkan diri ketika aparat melakukan penyisiran.

Warga tidak bisa mengatarnya ke Rumah Sakit karena akses dari lokasi ke rumah sakit hanya satu jalan. “Tidak bisa bawa ke rumah sakit karena akses jalan hanya satu jalur dan anggota sudah diblok,” kata Pakage.

Aparat gabungan melakukan penyisiran dalam rangka mencari pelaku penembakan, yang Kapolda Papua duga kelompok Ayub Waker. Kata, Pakage, kalau Kapolda Papua tahu itu kelompok Ayub Waker tidak pernah melakukan penangkapan sebelum peristiwa. “Kalau tahu itu, kenapa tidak tangkap dari dulu,” katanya.

Sebelumnya, selasa (6/1), kepala Kepolisian Daerah Papua Inspektur Jenderal Polisi Yotje Mende, seusai meninjau ke Kampung Utikini, Tembagapura, mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pengejaran hingga pelaku tertangkap.

“Mereka boleh kucing-kucingan, silakan, tetapi kami akan kejar sampai ketemu. Saya ultimatum untuk menyerahkan diri. Kalau tidak, ke mana pun mereka pergi, bahkan ke neraka sekalipun, akan kami kejar,” tekan Mende kepada wartawan di Timika, Selasa malam, pekan ini. (Mawel Benny)

January 9, 2015 1