FKP Freeport Minta Klarifikasi Moffet New – Era Agreement

Timika, Jubi – Forum Komunitas Peduli PT Freeport Indonesia (FKP-PTFI) meminta klarifikasi pimpinan Freeport, James Moffet tentang New – Era Agreement, demi menghindari terjadinya benturan dengan pekerja yang selama ini bekerja.

“Keputusan kami bahwa, pak Silas akan bicara lagi dengan pak Moffet, pertemukan kami dari forum ini untuk menindak-lanjuti surat (New-Era Agreement) yang dari grupnya SPSI. Itu kita lakukan sehingga ke depan kita tidak mau ada benturan-benturan fisik akibat masalah yang kemarin,” kata Ketua FKP PTFI, Arie Mandessy, di kediamannya, di Kampung Timika Jaya SP2, Selasa (25/11).

Menurut Arie, pihaknya menginginkan stetament atau perjanjian yang dikeluarkan James R Moffet dan ketiga ketua PUK SPSI betul-betul bijak dan bertanggungjawab. Hal ini dimaksud agar keputusan yang keluar tidak merugikan salah satu pihak dan mengandung dampak seperti intimidasi maupun sejenisnya antar pekerja yang bekerja dan tidak bekerja.
“Kami mau statement itu betul-betul bijak dan bertanggungjawab, karena kami kuatir dampaknya besok lusa ini pasti akan ada. Sehingga kami tidak mau sampai mungkin terjadi intimidasi atau hal-hal yang diluar aturan hukum. Kami tidak mau dampaknya sampai ke Timika sini,” terang Arie.

Sementara itu, perjanjian New-Era atau New-Era Agreement pada 20 November kemarin, yang disepakati oleh tiga ketua PUK SPSI bersama CEO Freeport MC Moran, James R Moffet telah ditolak oleh masyarakat dan karyawan yang mengatasnamakan tujuh suku beserta sejumlah karyawan non masyarakat tujuh suku lainnya. Kelompok ini menolak dan tidak menganggap sah serta menantang Moffet melihat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Hubungan Industrial (PHI) yang menjadi aturan dalam kerjasama industrial antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia.

Kegiatan orasi secara damai yang dilakukan karyawan masyarakat tujuh suku beserta karyawan lainnya didepan main office Tembagapura mile 68, diikuti sekitar 250 massa baik masyarakat Papua maupun non Papua. Setelah berkumpul di halaman main office, tim dari masyarakat tujuh suku yang terdiri dari Yonpis Tabuni, Demi Magai, Albert Janampa, Ham Korwa, Fredrik Magai dan Martina Natkime.

“Penolakan Surat Kesepakatan tersebut karena menurut kami tidak sesuai dengan aturan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam PKB-PHI PTFI 2013-2015 dan Interoffice Memo Manajemen PTFI yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2014.” kata Yonpis Tabuni, kordinator karyawan masyarakat tujuh suku. (Eveerrth Joumilena)

Penulis : Eveert Joumilena on November 27, 2014 at 12:16:53 WP, TJ

November 27, 2014 0

Amerika Serikat Harus Jadi Solusi, Bagi Masa Depan Papua

Jayapura, Jubi-Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur(STFT) Dr Neles Tebay mengatakan semua masyarakat di Papua sudah mengetahui dalam sejarah integrasi Papua kalau Amerika Serikat termasuk salah satu bagian dari persoalan Papua.

“Okelah itu semua bagian dari masa lalu, tetapi saat ini dan bagi masa depan Papua pemerintah Amerika Serikat juga harus mencari atau pun menjadi solusi bagi penyelesaian masalah Papua,”

kata Pastor Neles kepada Jubi di ruang kerjanya di Kampus STFT, Padangbulan, Kota Jayapura, Kamis(9/10).

Dia mengatakan pemerintah Amerika Serikat tidak bisa meninggalkan masalah Papua dan hanya mengikuti semua aturan ataupun permintaan Jakarta karena Amerika Serikat juga termasuk bagian dari persoalan Papua sebelumnya.

“Kalau saat ini peran AS sebagai solusi masalah, mereka juga harus bisa menerjemahkan bagaimana peran mereka untuk menyelesaikan masalah Papua,”katanya.

Menurut dia termasuk masalah PT Freeport saat ini sebab selama ini hampir sebagian besar kepentingan masyarakat Papua tak pernah ditanggapi.” Termasuk demo tujuh suku di lokasi tambang Freeport semua bisa terjadi karena perusahaan ini hanya mementingkan permintaan Jakarta saja,”katanya.

Sebelumnya dalam artikel Lisa Pease yang pernah dikutip Kompas berjudul, “Freeport McMoran Soekarno, dan Rakyat Irian” (Kompas, 24/9/2001). Tulisan ini menguraikan secara historis mengenai kaitan antara Freeport dengan kondisi politik di Indonesia dan Amerika Serikat yang mestinya menyadarkan semua pihak di Indonesia bahwa betapa dashsyatnya kekuasaan raksasa bisnis Internasional itu.

Menurut artikel Lisa, saat tambang Freeport hendak dimulai di Irian Barat hubungan Belanda dan Indonesia memasuki masa genting bahkan mendekati Perang. Presiden Soekarno mulai mendaratkan pasukannya di Irian Barat. Celakanya lagi, Presiden Amerika Serikat John F Kennedy malah lebih memihak Indonesia dan mengutus Ellsworth Bunker sebagai negosiator.

Untuk menekan Belanda, Amerika Serikat mengancam akan menghentikan semua bantuan Marshall Plan, dengan alasan khawatir digunakan membiayai perang. Belanda yang membutuhkan dana bagi pembangunan kembali negerinya dari reruntuhan Perang Dunia Kedua, terpaksa mengalah untuk mundur dari Irian Barat. (Dominggus A Mampioper)

tabloidjubi.com, Penulis : Dominggus Mampioper on October 9, 2014 at 23:17:49 WP

October 9, 2014 1

Ratusan Karyawan Freeport Palang Jalan ke Tembagapura

AYAPURA[PAPOS]- SekKaryawan PT, Freeport melakukan aksi blokade jalan di Ridge Camp Mil 72, Tembagapura Distrik Tembagapura, Rabu (1/10/2014).itar 800 karyawan PT.Freeport Indonesia menggelar demonstrasi dan memalang jalan tambang di Ridge Camp, Mil 72, areal PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Mimika, Rabu (1/10/2014) dini hari sekitar pukul 02.15 WIT.

Aksi ratusan karyawan itu sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah kecelakaan di areal perusahaan penambangan terbesar di Indonesia itu.

Aksi demo dengan memalang ruas jalan menuju R/C mile 74 Grasberg itu menyebabkan para karyawan tidak bisa menuju tempat kerja di kawasan tambang.

Mereka berdemo karena managemen PT.Freeport meminta para karyawan untuk kembali bekerja seperti biasa terutama yang berlokasi di kawasan Grasberg, pascakecelakaan kerja yang menyebabkan empat karyawan tewas pada Sabtu (27/9).

Para karyawan yang berdemo menuntut tanggung jawab management atas sejumlah kecelakaan kerja yang terjadi di areal PT Freeport yang telah menewaskan sekitar 44 orang karyawan.

Hingga saat ini aksi karyawan ini terus berlanjut. Bahkan mereka nekad mendirikan mendirikan tenda di tengah jalan utama menuju tambang. Akibatnya, seluruh aktivitas tambang Freeport baik di tambang terbuka Grasberg, tambang bawah tanah (underground) hingga pabrik pengolahan di Mil 74 untuk sementara waktu tidak beroperasi.

“Kami sudah mendirikan tendah di tengah jalan yang berlokasi dikawasan Right Camp di Mile 72, sehingga akses jalan ke pabrik dan Grasberg terputus,” kata Ray Ayorbaba selaku koordinator aksi, ketika dihubungi dari Jayapura, Rabu (1/10/2014).

Ia mengatakan, para pendemo yang seluruhnya pekerja tambang PT Freeport Indonesia sudah berkomitmen agar tidak melakukan aksi pengrusakan dan menjaga semua asset milik perusahaan.

Sementara itu, juru bicara PT Freeport Indonesia Daisy dalam pesan singkat (SMS) yang diterima Antara, menyatakan penyesalannya terhadap aksi yang dilakukan para pekerja di Tembagapura itu.

“Saat ini managemen PT Freeport sedang melakukan dialog dengan para pekerja untuk mencari tahu inti permasalahan dan penyelesaiannya,” kata Daisy.

Ia menambahkan, semestinya hari ini merupakan merupakan hari pertama bagi karyawan yang bekerja di tambang terbuka Grasberg kembali beraktifitas.

Aparat kepolisian sendiri tengah melakukan negosiasi dengan para karyawan untuk membuka blokade itu.

Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini mengatakan jajarannya terus berkoordinasi dengan koordinator aksi pekerja PT Freeport agar blokade jalan segera dibuka kembali.

Ia mengatakan blokade ruas jalan poros tambang yang dilakukan ratusan pekerja PT Freeport pada Rabu pagi sekitar pukul 02.15 WIT masih terkait kasus kecelakaan kerja di tambang terbuka Grasberg, Sabtu (27/9) yang menewaskan empat orang pekerja.

Meski demikian, katanya, aksi blokade jalan poros tambang Freeport itu dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengingat lokasi itu merupakan area objek vital nasional (obvitnas).

“Silakan karyawan menyampaikan aspirasi mereka, tetapi terlebih dahulu harus diberitahukan kepada kami paling lambat H-3 sebelum melakukan aksi. Itu prosedur yang diatur dalam undang-undang. Yang terjadi, mereka yang melakukan aksi pemalangan jalan sama sekali tidak memberitahukan kepada kepolisian. Atas dasar itulah kami terus melakukan pendekatan dengan para karyawan yang melakukan pemalangan jalan,”

ujar Rontini.

Ia berharap para pekerja Freeport tidak melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan dalam melakukan aksinya.[ant]

Sumber: Kamis, 02 Oktober 2014 01:08, PAPUApos.com

October 2, 2014 0

Empat Karyawan PT.Freepot Tewas

JAYAPURA [PAPAlat berat berupaya mengangkat Truk Tambang Caterpillar 785 yang melindas mobil Toyota LWB yang mengangkut 9 penumpang OS] – Empat karyawan PT. Freeport Indonesia dikabarkan tewas dalam kecelakaan di areal tambang Grasberg Tembagapura Kabupaten Mimika, Sabtu (27/9/2014). Kecelakaan itu terjadi setelah truk tambang caterpillar 785 melindas mobil toyota LWB yang ditumpangi sembilan karyawan.

Empat karyawan yang tewas itu masing-masing Luther Patanggi, Simon Seba, Richardo Tomasela, dan Nursio. Dalam kecelakaan itu juga menyebabkan lima karyawan lainnya mengalami luka-luka. Bahkan dua karyawan diantaranya kini kritis akibat luka serius.

Dua korban meninggal atas nama Luther Patanggi dan Simon Seba hingga kini masih disemayamkan di rumah duka yang beralamat di Jalan Kelapa Dua dan Jalan Baru, Kelurahan Kwamki Timika. Sedang dua korban meninggal lainnya atas nama Richardo Tomasela dan Nursio telah diterbangkan ke kampung halaman masing-masing untuk dikebumikan pada Minggu (28/9/2014) siang.

Informasi yang dihimpun media ini Sabtu (27/9/2014) siang menyebutkan, kecelakaan terjadi pukul 07.20 WIT ketika truk tambang caterpillar 785 dengan nomor lambung 220 melindas mobil Toyota LWB dengan nomor lambung LV 2740.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Sulistyo Pudjo Hartono mengatakan kejadian ini berlangsung di persilangan jalan tambang, ketika Haul Truk yang mengangkut muatan material tambang hendak menuju Crusher Jayapura bertemu dengan mobil Toyota LWB yang mengangkut 9 orang kru departemen utility.

Menurut Kabid Humas, pihak kepolisian juga masih melakukan penyelidikan dalam insiden tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) melibatkan Satuan Lalu Lintas Polres Mimika dibantu tim Reserse Polres Mimika.

Akibat kejadian itu, PT Freeport Indonesia untuk sementara menghentikan aktivitas di tambang terbuka Grasberg.

Juru bicara PT Freeport Indonesia, Daisy Primayanti mengatakan penghentian aktivitas di tambang terbuka Grasberg ini dilakukan sebagai upaya konsolidasi dan proses investigasi terkait insiden haul truk Caterpillar 785 yang melindas Toyota LWB LV 2740.

Daisy menuturkan pihaknya sudah melaporkan insiden kecelakaan kerja tersebut kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Keselamatan kerja merupakan prioritas utama PT Freeport Indonesia. Oleh karena itu untuk sementara kami menghentikan aktivitas guna konsolidasi dan proses investigasi,” papar Daisy dalam pernyataan resmi PT Freeport Indonesia.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika, Virgo Solossa seperti dilansir kompas.com mengatakan sudah mendapat laporan terkait insiden kecelakaan tambang di Grasberg.

Virgo menjelaskan DPC SPSI yang membawahi sejumlah serikat pekerja di areal kerja PT Freeport Indonesia akan mendampingi serikat pekerja dan pihak keluarga untuk memastikan perusahaan membayarkan hak-hak pekerja.

“Kami baru mendengar konfirmasi insiden tersebut. Apakah ada kelalaian pekerja dalam insiden tersebut, itu tergantung dari hasil investigasi. Namun, karena ini sudah terjadi, kami ingin memastikan perusahaan bisa memberikan yang terbaik bagi pekerja yang menjadi korban,” ungkap Virgo yang dihubungi melalui telepon selulernya. [cr-80]

Korban meninggal

1. Luther Patanggi

2. Simon Seba

3. Richardo Tomasela

4. Nursio.

Korban luka-luka

1. Komarudin Poleng (kritis)

2. Andreas Rahenwin (kritis)

3. Thomas Pieter Siloy

4. Billy Angresu

5. Irianto

Sumber: Senin, 29 September 2014 00:57, PAPUApos.com

September 29, 2014 0

Jokowi: Tidak Ada Perpanjangan Kontrak Freeport

JAKARTA [PAPOS]- Presiden terpilih, Joko Widodo, memastikan tidak ada nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) soal perpanjangan operasional PT Freeport Indonesia hingga 2021.

Disampaikan Jokowi, sapaan Joko Widodo, kontrak freeport sendiri akan berakhir pada tahun 2021, kemudian apabila akan ada renegosiasi perpanjangan kontrak, harus dua tahun sebelum kontrak itu berakhir.

“Kan habisnya tahun 2021. Kenapa diperpanjang sekarang?” kata Jokowi, Jumat, (25/8/ 2014).

Jokowi menuturkan, apabila akan ada pembicaraan tentang renegosiasi kontrak Freeport, itu harus dilakukan pada tahun 2019.

Kata dia, sebelum waktu tersebut dirinya memastikan tidak akan ada perpanjangan kontrak untuk penambangan emas di Papua tersebut. Renegosiai perpanjang kontrak Freeport sendiri terakhir dilakukan pada era Presiden Soeharto.

“Tidak ada perpanjangan Freeport. Saya katakan habisnya kan tahun 2021. Itu diperpanjang 2 tahun sebelumnya. Jadi 2019 diperpanjangnya. Ini masih 5 tahun yang akan datang kok sudah ngurus itu,” kata dia.

Jokowi menyebutkan, terkait dengan adanya informasi perpanjangan kontrak Freeport itu, dia belum berkomunikasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo menyebut nota kesepahaman atau MoU amandemen kontrak karya PT Freeport Indonesia bakal ditandatangani hari ini. Penandatanganan akan dilakukan oleh Dirjen Minerba Kementerian ESDM Sukhyar dengan pihak PT Freeport.

Susilo mengatakan penandatanganan amandemen dilakukan setelah adanya kesepakatan renegosiasi kontrak karya antara pemerintah Republik Indonesia dengan Freeport.

Dalam MoU itu tertuang enam poin renegosiasi yang telah disepakati. Pertama adalah pembangunan unit pengolahan dan pemurnian (smelter), luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), kenaikan royalti untuk penerimaan negara, divestasi, serta penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.

Capaian renegosiasi kontrak itu juga dikabarkan sudah disampaikan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Dalam sidang kabinet yang berlangsung kemarin telah disampaikan perkembangan terbaru yakni sekitar 20 KK dan PKB2B telah menyepakati renegosiasi kontrak pertambangan.

“Termasuk Freeport yang kami sampaikan telah menyetujui renegosiasi. MoU ini jembatan sebelum tandatangan amandemen kontrak,” kata Susilo.[viva]

Sumber: Sabtu, 23 Agustus 2014 01:50, PAPOS

August 23, 2014 0

Gubernur Minta Freeport Segera Lunasi Tunggakan Pajak Air Permukaan

Jayapura, 7/7 (Jubi) – Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta agar PT. Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan ke pemerintah provinsi Papua, dalam tahun ini sebesar Rp. 2,7 triliun. Pasalnya pajak tersebut belum dibayar sejak 2009 lalu.

“Saya telah mengetahui hal tersebut dan telah mengirimkan surat ke perusahaan tambang tersebut pada bulan yang lalu, hanya saja belum ada tanggapan dari Freeport. Yang jelas kami minta mereka segera membayar,”

kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Papua, Senin (7/7).

Menanggapi tidak adanya jawaban dari Freeport soal surat yang dilayangkan, Lukas Enembe justru mempertanyakan apakah Freeport mengetahui tentang hal tersebut atau tidak. Karena sebelumnya ada pasal-pasal pada perjanjian kontrak karya. “Hanya saja belum pernah Freeport membayar kewajiban mereka,” tambahnya.

Selain masalah tunggakan pajak air permukaan, ujar Lukas, dirinya juga sudah membicarakan pembangunan pabrik pengolahan mineral (Smelter) di Papua.

“Jangan kejar waktu yang diberikan pemerintah, tapi kita minta siapapun yang jadi Presiden nanti, smelter harus dibangun di Papua, itu baru kita bisa turunkan angka kemiskinan, karena harga-harga bisa diturunkan karena ada kegiatan produksi. Jika smelter, listrik, dan pupuk bisa dibangun di Papua, otomatis harga jual bisa turun,”

ujarnya.

Lukas tegaskan, jika PT. Freeport tidak ingin membangun smelter di Papua, mending perusahaan ini tidak usah beroperasi di atas Tanah Papua.

“Gresik bisa bangun pabrik pengolahan limbah kenapa kita tidak, pabrik semen, pupuk, listrik juga harus dibangun, Gresik bisa kenapa Papua tidak, ini memang harus mereka bangun secara komperhensif seluruhnya, bukan hanya smelter saja,” tukasnya.

Sedangkan mengenai pembebaasan lahan, kata Lukas, pihak Freeport bisa menyelesaikan hal itu, kan ini perusahaan besar, kenapa harus takut hal itu. Apalagi tahun depan kita sudah luncurkan tahun investasi.

“Itu bisa diselesaikan, masyarakat kita kan kalau dibayar ya sudah selesai, kecuali kita tidak bayar ya itu yang akan jadi masalah. Apalagi tahun depan kita sudah luncurkan tahun infestasi. Jadi saya harap jangan bawa kekayaan alam kita keluar, tidak boleh. Orang kita masih banyak yang miskin, jangan dibawa keluar semua, tetapi gunakan sebesar-besarnya untuk Papua,”

kata Gubernur Lukas Enembe dengan tegas. (Jubi/Alex)

July 8, 2014 1

Diam-DIam Pemerintah dan Freeport Tandatagani Kontrak

Jayapura, 7/4 (Jubi) – 51 persen saham yang diminta pemerintah pada Freeport menjadi isapan jempol. Freeport hanya memberikan 30 persen saja.

Pemerintah Indonesia dikabarkan secara diam-diam melakukan renegosiasi kontrak kerja dengan Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia. Situs berita kontan.co.id melansir pemerintah akan kembali memperpanjang kontrak Freeport dan Vale. Yakni dua kali 10 tahun atau 20 tahun, sesuai dengan permintaan dua perusahaan itu. Ini artinya, kontrak karya Freeport tidak akan habis di tahun 2021 tapi hingga tahun 2041. Begitu pula dengan Vale, kontraknya tidak akan habis pada tahun 2025 tapi akan diperpanjang hingga 2045,

Sabtu, 5/4 lalu, R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui pemerintah akan mengabulkan permohonan perpanjangan kontrak Freeport dan Vale.

“Para pengusaha ini minta kepastian perpanjangan karena telah membenamkan dana investasi besar. Ini poin titik temu kami,” ujar Sukhyar seperti dilansir kontan.co.id.

Padahal beberapa hari sebelumnya, media massa memberitakan renegosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport belum selesai. Bahkan, isu Freeport ini diharapkan menjadi komoditi para tokoh yang berani maju jadi calon presiden (capres). Jokowi pun, mendapatkan pertanyaan ini di lapangan PTC, Entrop Jayapura ketika berkampanye, menolak untuk memberikan jawaban.

“Saya kira itu nanti setelah pileg. Nanti setelah pileg,” ujar Jokowi kepada wartawan di Lapangan Karang PTC Entrop, Jayapura, Sabtu sore (5/4).

Sehari sebelumnya, Jumat (5/4) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan pada media massa, belum ada kesepakatan antara pemerintah dan Freeport mengenai divestasi tersebut. “Kalau cuma mau segitu (20%) ya renegosiasi berhenti dan kontraknya cuma sampai 2021,” kata Sukhyar di Jakarta, Jumat (4/4), menyinggung divestasi 20 persen saham yang ditawarkan Freeport Indonesia kepada pemerintah dari 51 persen yang diinginkan pemerintah Indonesia.

Hanya berselang sehari kemudian, ternyata diketahui bukan hanya kontrak yang diperpanjang, beberapa poin juga telah disepakati. Divestasi adaah salah satu poin yang disepakati oleh para pihak. Pemerintah menjilat ludahnya sendiri. 51 persen saham yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, menjadi isapan jempol belaka. Alasan yang diberikan oleh pemerintah, Freeport memiliki tambang bawah tanah (underground), sehingga kewajiban divestasinya hanya 30 persen saja. Sementara PT. Vale Indonesia wajib melepas 40% sahamnya lantaran bisnisnya sudah terintegrasi dari hulu dan hilir.

Mengenai tambang bawah tanah ini, Vice President Corporate Communications PTFI, Daisy Primayanti kepada Jubi menjelaskan pada tahun 2013 Freeport tidak membayar dividen PTFI kepada semua pemegang saham (termasuk kepada perusahaan induk PTFI dan Pemerintah RI). Hal ini menurut Daisy dikarenakan beberapa faktor, antara lain volume penjualan tembaga dan emas yang lebih rendah karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global, dan penggunaan arus kas untuk investasi sekitar 1 Miliar US Dollar, guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah yang pada tahun 2017 dan selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.

“Proyek tambang bawah tanah ini akan memakan biaya investasi signifikan sekitar 15 Miliar US Dollar selama sisa umur tambang. Selain itu arus kas juga digunakan untuk menjaga keberlanjutan tingkat poduksi saat ini,” papar Daisy.

Sedangkan soal kontrak kerja, Daisy mengaku belum mengetahui apakah prosesnya sudah mendekati final atau belum.

“Saya belum dengar bahwa proses tersebut sudah mendekati final.” tulis Daisy lewat pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (7/4).

Pelepasan saham PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia ini, menurut Sukhyar akan dilakukan lewat replacement cost, yakni harga saham dihitung berdasarkan investasi perusahaan. Tidak melalui bursa saham. Pemerintah pusat jadi pihak pertama yang harus mendapat penawaran. Ia juga optimis, renegosiasi kontrak akan rampung sebelum pergantian pemerintahan. (Jubi/Victor Mambor)

April 7, 2014 0

Produksi Freeport Turun 50 Persen

JAYAPURA [PAPOS] – Pasca diberlakukannya Undang-undang Minerba, berdampak pada produksi PT. Freeport Indonesia mengalami penurunan sangat signitifikan yakni 50 persen.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Bangun Manurung mengaku, selain berdampak pada menurunnya produksi Freeport, juga berpengaruh langsung pada kontraktor yang menghentikan pegawainya.

“Turunnya produksi Freeport berpengaruh pada pajak tambang khsusunya pada penerimaan fiskal daerah, terutama Kabupaten Mimika. Karena 90 persen ekonomi Kabupaten Mimika bersumber dari Freeport, selain itu pajak yang masuk ke provinsi Papua tahun ini,” kata Bangun Manurung.

Dikatakannya, apabila produksi PT. Freeport sudah normal. Maka keadaan akan segera kembali seperti semula, itu jika sudah ada pabrik smalter yang bisa menampung seluruh produksi PT. Freeport

Ditanya mengenai pembangunan Smalter, Pemprov Papua menginginkan pembangunan Smalter tetap di Papua. Karena dari sisi perekonomian sangat menguntungkan dan bisa menyedot tenaga kerja.

“Namun yang menjadi persoalan adalah infrastruktur kita sangat tidak siap, terutama ketersediaan pasokan listrik,” tandasnya.

Diakuinya, sampai saat ini Freeport masih mempertimbangkan beberapa hal terutama menyangkut perkonomian. Serta adanya rencana kerjasama dengan PT. Antam.

“Kita berharap ada solusi terbaik buat Papua tanpa mengurangi kebijakan yang mau dibuat untuk mengurangi dampak pemberlakuan UU Minerba, ya kita harap tidak terlalu membuat goncangan terlalu besar di Papua, tapi kita sebagai bagian dari pemerintah menginginkan semua bisa berjalan lancar sesuai rencana pusat,”

terangnya.[tho]

April 4, 2014 0

TNI-Polri Waspadai Serangan Balasan

TIMIKA – Aparat gabungan TNI dan Polri terus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di kawasan Tanggul Timur, Kali Kopi, pasca tewasnya dua anggota kelompok itu saat kontak tembak dengan aparat pada Kamis (9/1).

Kapolres Mimika AKBP Jermias Rontini bersama Komandan Kodim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung kepada wartawan di Timika, Jumat (10/1/2014), mengatakan hingga kini aparat gabungan TNI dan Polri masih terus bersiaga di lokasi kejadian.

“Anggota masih ada di lokasi untuk mengontrol area sekitar itu sekaligus mengantisipasi kemungkinan adanya serangan balasan oleh mereka,” kata Rontini.

Aparat juga mempertebal pengamanan di area perlintasan kendaraan dari wilayah dataran rendah menuju Tembagapura yang selama ini rawan terjadi aksi teror penembakan oleh KKB.

Dalam kontak tembak antara tim patroli gabungan TNI dan Polri dengan KKB di sekitar mil 39 Tanggul Timur, Kali Kopi, Kamis (9/1), dua anggota KKB ditemukan tewas.

Satu jenazah sudah dievakuasi ke RSUD Mimika pada Jumat petang untuk dilakukan otopsi oleh tim dokter. Sementara satu jenazah lainnya masih tergeletak di seberang sungai, tak jauh dari jenazah korban pertama ditemukan.

Upaya evakusi jenazah korban kedua mengalami kesulitan lantaran medan yang berat. Identitas kedua korban hingga kini belum diketahui secara pasti. Pihak kepolisian masih menunggu kedatangan keluarga korban.

“Sesuai prosedur, kami menunggu keluarganya kalau memang ada. Sejauh ini belum ada yang mengaku,” kata Rontini.

Menurut Rontini, barang bukti yang ditemukan di lokasi kontak tembak berupa sepucuk senjata api laras panjang jenis AR 15 merupakan senjata api standar yang biasanya digunakan oleh aparat.

Namun pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah senjata api tersebut hasil rampasan dari aparat TNI atau Polri.

“Kami belum bisa telusuri karena identifikasi nomor senjata api membutuhkan proses,” jelasnya.

Aparat juga menyita enam lembar surat perintah operasi dari dalam tas yang ditemukan di lokasi kontak tembak. Enam lembar surat tersebut berlogo Tentara Pembebasan Papua Barat Markas Komando Daerah Papua III Pegunungan Tengah di Timika berisi perintah operasi kepada anggota KKB untuk menyuplai bahan kebutuhan pokok dan lainnya.

“Dari dokumen yang ditemukan, terlihat jelas pergerakan mereka dalam menyusun kekuatan, menyuplai bantuan bahan makanan untuk kepentingan operasi mereka,” kata Dandim 1710 Mimika Letkol Inf Rafles Manurung.

Polres Mimika akan menindaklanjuti temuan surat perintah operasi tersebut untuk mengidentifikasi nama-nama anggota KKB sebagaimana yang tertera dalam enam lembaran surat tersebut.

“Ini bukti kami untuk identifikasi lebih lanjut guna melengkapi penyidikan kasus ini. Yang jelas mereka ini berkelompok dan jumlahnya cukup banyak. Nama-nama dalam surat itu cukup banyak,”

kata Kapolres Mimika Jermias Rontini.

Yang Tertembak Kelompok “Jhon Beanal”

Anggota OMP yang tewas tertembak saat kontak senjata antara tim gabungan TNI/Polri, di kawasan tanggul Timur yang masuk dalam wilayah operasional PT. Freeport, Selasa malam berasal dari kelompok “Jhon Beanal” alias Jhon Botak.

Wakapolda Brigjen Pol. Paulus Waterpau mengaku, anak buah Jhon Beanal itu tertembak saat kontak senjata terjadi dan saat ini , jenazah sedang diupayakan untuk dievakuasi karena saat peristiwa itu terjadi sudah larut malam dan turun hujan.

“Kami masih menunggu laporan terakhir tentang evakuasi jenazah, anggota GPK, sehingga belum dapat diketahui nama korban,” aku Brigjen Pol Waterpauw.

Dikatakan, selain menembak mati anggota GPK, tim gabungan juga mendapat satu pucuk senjata jenis M 16 dari tangan korban.

Senjata tersebut, saat ini sudah diamankan, jelas Waka Polda Papua seraya menambahkan, kawasan tanggul timur atau yang lebih dikenal dengan nama kali kopi itu selama ini diketahui menjadi tempat persembunyian kelompok tersebut.

Anggota kelompok Jhon Beanal atau Jhon Botak berkekuatan sekitar 10 hingga 20 orang dengan jumlah senjata sekitar empat pucuk.

Kontak senjata terjadi, saat tim gabungan melakukan patroli kemudian ditembaki sehingga terjadi baku tembak selama sekitar 10 menit, kata Waka Polda Papua Brigjen Pol Waterpauw.

Menurutnya, dari laporan yang diterima walaupun terjadi baku tembak namun tidak mengganggu kegiatan operasional PT. Freeport, maupun warga sipil yang bermukim disekitar kali kopi.

Lokasi kontak senjata cukup jauh dari jalan sehingga tidak menganggu lalu lintas maupun kegiatan masyrakat. (ant/don/l03)

Sabtu, 11 Januari 2014 06:51, Binpa

January 11, 2014 0

Rampas Senjata Untuk Bergaining Position

JAYAPURA — Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukan berjuang untuk kepentingan rakyat, tapi berjuang untuk kepentingan diri sendiri.

Demikian diutarakan Wakapolda Papua Brigjen (Pol) Drs. Paulus Waterpauw menjawab wartawan terkait aksi OPM diprediksi meningkat di tahun 2014, ketika Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Dikatakan, dinamika perkembangan Papua ini kedepan akan makin cepat dengan kebijakan pemerintah untuk pembangunan-pembangunan, membuka isolasi ketertinggalan dan keterbelakangan dan lain-lain di Tanah Papua. Tapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan ruang-ruang ini untuk kepentingan mereka.

Karena itu, tandas Wakapolda, pihaknya mengatakan OPM bermain, bekerja melakukan tindakan bukan atas nama suatu kepentingan besar. Tapi untuk kepentingan mereka.

Menurut Wakapolda, pihaknya sangat tak setuju bila mereka mengklaim bahwa perjuangan mereka untuk suatu tujuan yakni Papua merdeka, referendum dan lain-lain.

“Dia mengambil dan merampas senjata sebagai alat bergaining position untuk dia menguasai dirinya dan masyarakat. Dan ini tak cocok diatas nama sebuah organisasi atau kepentingan,”

ujar Wakapolda.

Ditanya masalah pemetaan daerah potensi konflik apakah Puncak Jaya juga termasuk prioritas pengamanan, tukas Wakapolda, ada 6 wilayah yang menjadi prioritas pengamanan Polda Papua dan Jajaran, termasuk Puncak Jaya untuk mengantisipasi OPM yang melakukan kekerasan bersenjata selama ini.

“Sebenarnya ada semacam siklus terkait dengan rangkaian kegiatan politik yang ada di Papua khususnya setiap menjelang Pemilu pasti ada rangkaian tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan OPM,”

jelas Wakapolda.

Sebagaimana diwartakan, aksi-aksi OPM tampaknya masih akan menjadi salah-satu tantangan Kamtibmas di wilayah hukum Polda Papua selama tahun 2014 ini. Sama halnya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora simbol perjuangan OPM juga bakal meningkat terjadi di sejumlah daerah di Papua. Hal tersebut sebagaimana terungkap pada Press Release Kapolda Papua dalam Rangka Penyampaian Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas 2013 di Aula Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (31/12).

Polda Papua memprediksi situasi Kamtibmas 2014 meningkat antara lain Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 masih mungkin akan terjadi aksi unjukrasa meningkatnya aksi OPM, penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika serta pengibaran bendera Bintang Kejora di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Kasus Penyerangan yang dilakukan TPN/OPM sebanyak 15 kali merupakan kasus yang paling menonjol sepanjang tahun 2013, menyusul kasus penembakan di areal PT Freeport Indonesia di Timika sebanyak 11 kali, serta kasus pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan bangsa Papua Barat sebanyak 5 kali.

Sementara itu, ujar Kapolda, kasus senjata api dan bahan peledak seperti kasus penyalahgunaan senpi tahun 2013 sebanyak 50 dan tahun 2013 sebanyak 31 kali. Temuan senjata api tahun 2012 sebanyak 17 kali dan tahun 2013 sebanyak 36 kali. Penyalahgunaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 7 kali dan tahun 2013 sebanyak 2 kali. Temuan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 6 kali dan tahun 2013 sebanyak 15 kali.

Penyitaan senjata api tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2013 nihil. Penyitaan bahan peledak tahun 2012 sebanyak 2 kali dan tahun 2 kali tahun 2013 nihil. (Mdc/don/l03)

Sabtu, 04 Januari 2014 06:34, BinPa