Jayapura, Jubi – Komunitas masyarakat sipil Pasifik memberikan apresiasi dan pujian pada aksi FRI West Papua 1 Desember lalu. Kalangan gereja Pasifik pun menunjukan penghargaan mereka untuk FRI West Papua.
“Selama persekutuan PIANGO (Asosiasi LSM Pasifik) dan PCC (Konferensi Gereja Pasifik) di Suva kemarin (1/11/2016), kami membahas aksi FRI West Papua pada 1 Desember lalu. Kami sampaikan penghargaan kami pada mereka,” kata ekumenis animator PCC, Sirino Rakabi kepada Jubi, Sabtu (3/11/2016).
Kata Rakabi, pada 1 Desember PCC dan PIANGO melakukan persekutuan doa untuk mendoakan perempuan Papua Barat dan anak-anak, pemuda dan pemimpin gereja karena mereka terus mendorong penentuan nasib sendiri. Mereka berkumpul di kantor PIANGO sekaligus mengikuti aksi kampanye global pengibaran bendera Bintang Kejora.
“Saya pikir penting untuk kita berdiri di celah penindasan pemerintah Indonesia pada rakyat bangsa Papua sehingga cahaya dan damai sejahtera Allah bergerak kepada mereka dari rasa takut untuk kebebasan dan cinta. Itu juga fokus persekutuan kami,” lanjut Rakabi.
Sebagai anggota gerakan solidaritas untuk Papua Barat, PCC lanjut Rakabi, PCC juga merenungkan segala tantangan yang telah diatasi selama mendedikasikan waktu dan hidup mereka pada isu Papua Barat dan Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Sushil Patel dari Sekretariat PIANGO mengatakan para pemimpin Pasifik siap mendorong perhatian dunia pada masalah Papua Barat.
“Kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena menguatkan kami untuk mendukung para pemimpin kita yang berdiri di garis depan pengambilan keputusan platform internasional dan regional mendorong perhatian dunia dan tindakan pada Papua Barat,” kata Patel.
Persekutuan doa selama dua jam ini berakhir setelah upacara pengibaran bendera Papua Barat, Bintang Kejora. (*)
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Juru Bicara Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua), Surya Anta Ginting, telah dibebaskan oleh polisi setelah sempat ditangkap dan ditahan pasca aksi mereka pada 1 Desember.
Kebebasannya tersebut ia konfirmasi ketika satuharapan.com menanyakan hal itu kepadanya hari ini (2/12)
“Sudah bebas kemarin sore,” kata dia, lewat pesan singkat.
Berbeda dengan dugaan banyak orang bahwa ia dan kawan-kawannya ditangkap polisi karena dugaan makar dan ingin mengibarkan bendera Bintang Kejora, Surya Anta mengatakan mereka ditangkap polisi oleh alasan lain.
Menurut Surya Anta, mereka ditahan karena melanggar Peraturan Gubernur yang melarang aksi ke Bundaran Hotel Indonesia.
Sebelumnya, Veronica Koman, Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, mengatakan, pada saat terjadi dorong-dorongan antara aparat dengan pelaku unjuk rasa, Surya terjatuh lalu ditarik oleh polisi untuk menjauhi kerumunan massa aksi unjuk rasa. Setelah lepas dari massa aksi, dia kemudian ditarik ke barisan polisi dan dipukuli menggunakan pentungan dua kali ke bagian kepala dan tubuh.
“Saya berusaha menunduk dan melindungi kepala saya dengan tangan. Polisi lalu memukul muka saya di mana-mana hingga luka-luka. Muka bagian hidung ditendang, perut dan badan saya juga ditendang,” kata Veronica Koman menceritakan kronologis yang disampaikan Surya Anta dalam pesan singkat, hari Kamis (1/12).
Veronica mengatakan, luka-luka yang dialami Surya antara lain benjol di kepala atas, benjol di kepala belakang, pelipis kanan memar, pelipis kiri memar, hidung luka robek.
Kemudian bagian rahang kanan dan kiri memar, lalu luka baret di punggung, leher, dan bagian badan depan juga diderita Surya akibat peristiwa itu.
Selain Surya Anta, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Jefry Wenda, bersama beberapa aktivis lainnya, ditangkap polisi. Mereka di antaranya: Anka Thomas, Jefri Wanda, Frans Nawipa, Iriantibus Murib, Frans Douw, Pyan Pagawak, Minus Gibian, dan puluhan lainnya.
Kelompok FRI-West Papua menganjurkan “kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah West Papua untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri”.
BBC.com – Sekelompok warga negara Indonesia yang tergabung dalam Front Rakyat Indonesia untuk Papua Barat (FRI-West Papua) menyatakan dukungan agar Papua Barat bisa menentukan nasib sendiri melalui mekanisme referendum.
Dukungan itu rencananya akan disampaikan lewat aksi bersama di Jakarta dan beberapa kota lain pada Kamis 1 Desember nanti dengan berjalan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia ke Istana Negara dan rencananya akan dihadiri 200 orang.
“Keanggotaan kami orang-orang Indonesia, walaupun kami tetap akan bekerjasama dengan orang-orang Papua, dengan organisasi Papua, dari segi mobilisasi massa maupun di dalam informasi, komunikasi,” kata juru bicara FRI-West Papua, Surya Anta, dalam pernyataan pers di kantor LBH Jakarta, Selasa (29/11).
Menurutnya organisasi yang beranggotakan warga negara Indonesia yang bukan asal Papua itu memang sengaja ‘menjadi proyek percontohan’ bagi warga Indonesia dalam menanggapi isu kemerdekaan Papua Barat.
“Masih banyak (warga Indonesia yang menganggap isu kemerdekaan Papua Barat) tabu, banyak yang setuju tapi takut, kami bagian dari yang setuju tapi tidak takut.”
“Proyek percontohan kami adalah untuk membangkitkan kepercayaan diri dan melawan ketakutan supaya orang-orang lain yang bersolidaritas dan masih merasa takut atau berhati-hati untuk supaya bisa berani,” kata Surya.
Image copyrightBBC IndonesiaImage caption Presiden Joko Widodo sedikitnya sudah lima kali mengunjungi Papua.
Beberapa pejabat pemerintah Indonesia yang dihubungi BBC Indonesia menolak memberi komentar, antara juru bicara presiden Johan Budi dan Deputi V Bidang Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan, dan HAM Kantor Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani.
Sedangkan staf khusus presiden soal Papua, Lenis Kogoya, mengaku belum mengetahui tuntutan yang sebenarnya, “Saya tidak tahu masalahnya.”
Solidaritas untuk Papua
Surya memberi contoh bahwa dalam pengepungan asrama mahasiswa Papua di Yogyakarta oleh polisi, Juli 2016 lalu, warga setempat bersolidaritas dengan memberi makanan dan air minum bagi mahasiswa yang tak bisa keluar dari barikade.
Namun dia menilai aksi solidaritas tersebut masih berupa sebagai inisiatif yang ‘berserak’ sementara yang diperlukan adalah konsolidasi.
“Yang kami lakukan dengan membentuk FRI-West Papua adalah aksi konsolidasi politik bahwa kami ingin menunjukkan tidak cukup bersolidaritas dengan cara yang minimal dan berserak,” kata Surya.
Kelompok ini juga menganjurkan kepada rakyat Indonesia yang bermukim di tanah Papua Barat untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri”.
Dalam dua tahun lebih masa jabatannya, Presiden Joko Widodo sedikitnya sudah lima kali mengunjungi Papua dan mengumumkan berbagai proyek infrastruktur besar di sana, termasuk pembangunan ruas jalan Nduga-Wamena di Kabupaten Nduga yang merupakan bagian dari target menghubungkan semua kabupaten di Provinsi Papua dengan jalur darat pada 2018.
Pada Oktober lalu, presiden juga mengeluarkan kebijakan satu harga BBM.
Namun, menurut Surya, pendekatan-pendekatan seperti ini ‘tidak bisa menjawab’ tuntutan atas pelaksanaan referendum di Papua Barat.
Dalam aksi mereka 1 Desember nanti, menurut Surya, selain mengangkat masalah referendum di Papua Barat, mereka juga mendukung keanggotaan Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group (MSG).
MSG adalah sebuah blok regional yang meliputi Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. ULMWP mengajukan diri menjadi anggota penuh, dengan harapan gerakan mereka akan mendapat pengakuan lebih tinggi.
Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa: Papua, Batak, Betawi, Jawa, Sunda, Bugis…
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Wset Papua (MPP-TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi, Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini pertama-tama mengucapkan Salam Jumpa! dan selamat bergabung dalam mebarakan Api Revolusi di seluruh rimba New Guinea dan di antara sekalian bangsa di wilayah Nusantara.
Sdr. Surya Anta dan teman-teman dari seluruh Indonesia, kami dari MPP TRWP menyatakan sambutan meriah dan menyatakan ini sebagai Hadiah HUT Kebangkitan Bangsa Papua I, dan sekaligus sebagai Bingkusan Natal bagi umat Kristian di Tanah Papua dan di seluruh Indonesia, dan bagi orang Melanesia, karena ini adalah sejarah, sebuah mujizat dan sebuah peristiwa, di mana kini, Bintang Fajar Terbit di Bagian Barat.
Peristiwa terbitnya Sang Bintang Fajar dari Barat akan menjadi pengetahuan unik, dan terkesan, akan dikenang sepanjang sejarah manusia, sepanjang manusia hidup di dunia ini. Tentu saja bangsa Indonesia selalu mengenang Sukarno sebagai proklamator. Bangsa Papua mengenal tokoh-tokohnya seperti Theys Eluay, Kelly Kwalik, Abdurrahman Wahid, Mako Tabuni, Elias Yikwa, Hans Bomay, Lukas Tabuni, SJ Roemkorem, Jacob Prai.
Bangsa Papua telah mencatat, dunia telah mencatat, Sdr Surya Anta adalah Surya yang terbit dari Barat, yang tidak dapat dipahami oleh akal sehat politik NKRI.
Apapun yang terjadi, kita patut bangga, kita patut bersyukur kepada nenek-moyang kita masing-masing, kepada para pendahulu kita, kepada para pahlawan, dan kepada Tuhan Pencipta Alam Semesta dan segala makhluk, karena hanya dengan bantuan ilham dan pengertian itulah kita dapat mendudukkan diri sebagai sesama manusia dan membela sesama kalau ada perbuatan manusia yang tidak manusiawi dan melampaui batas-batas rasa kemanusiaan kita.
Apa selama ini terjadi di Tanah Papua ialah sebuah musibah kemanusiaan yang memalukan dan merendahkan tingkat pemahaman dan nalar kita sebagai manusia.
Hanya manusia yang benar-benar manusia, benar-benar terlepas dari apapun yang melekat kepada identitas tubuhnya-lah, yang akan merdeka untuk menyatakan benar kapada yang benar dan salah kepada yang salah, membela kebenaran sampai titik darah penghabisan. Bagi manusia yang terjajah oleh dogma, ideologi dan identitas duniawi yang sementara, ia akan tetap berada dalam kekangan dunia ciptaan yang membawa mimpi buruk bagi dirinya, keluarganya dan bangsanya.
Kita harus akhiri bersama penjajahan ini, dan setiap bangsa di dalam NKRI harus merdeka dan berdaulat, bersama-sama sebagai sesama umat manusia, bertetangga sebagai bangsa, mengikuti langkah Timor Leste.
Jakarta, Jubi– Sekitar dua ratusan orang ditahan pihak kepolisian Jakarta saat aksi 1 Desember yang dilakukan bersama FRI (Front Rakyat Indonesia) West Papua dengan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se Jawa dan Bali.
“Sekitar dua ratusan orang. Mereka dibawa ke Polda Jakarta. Tapi sudah mau dilepaskan,” kata Veronika Koman, pengacara Papua Itu Kita yang mendampingi pelaku aksi, Kamis (1/12/2016).
Diantara mereka yang ditahan, terdapat juga Surya Anta, juru bicara FRI West Papua dan Jefry Wenda, Ketua Umum AMP.
Surya Anta dalam mobil tahanan polisi – IST
“Pada saat dorong-dorongan, saya jatuh. lalu saya ditarik oleh polisi menjauhi kerumunan massa aksi. Setelah lepas dari massa aksi, saya ditarik ke barisan polisi. Disitu saya dipukul menggunakan pentungan 2 kali ke bagian kepala dan tubuh. setelah itu saya diseret ke mobil tahanan. saat akan dimasukkan ke mobil tahanan, saya ditendang di bagian punggung,” ungkap Surya tentang bagaiman ia ditahan.
Polisi menghadapi para pelaku aksi dengan semburan air water canon saat berorasi di sekitar Bundaran HI setelah berjalan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.
Massa aksi saat dihadang oleh polisi – IST
Selain di Jakarta, aksi di Yogyakarta yang dilakukan dalam rangkaian peringatan 1 Desember ini juga berakhir dengan penangkapan
“Sekitar 14 orang peserta aksi dan ada tiga orang dari PBH dan LBH Yogyakarta dalam aksi di Yogyakarta yang ditahan polisi,” kata Karon, aktivis Papua Itu Kita.
Massa aksi yang ditahan di Polda Jakarta – IST
1 Desember diperingati oleh rakyat Papua sebagai hari kemerdekaan bangsa Papua sebab tanggal tersebut pada tahun 1961 ditetapkan pengibaran Bendera Bintang Fajar atau Kejora. Waktu itu Nieuw Guinea Raad atau Dewan Perwakilan Rakyat New Guinea menetapkan pengibaran bendera antara 1 November dan 1 Desember tetapi akhirnya diputuskan 1 Desember 1961. (*)
Kamis, 01/12/2016 13:08, Reporter: Raja Eben Lumbanrau, CNN Indonesia
Seluruh peserta demo dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua ditangkap dan diproses di Polda Metro Jaya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia — Seluruh peserta demo yang berasal dari Aliansi Mahasiswa Papua dan Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua ditangkap oleh polisi.
Tim kuasa hukum Aliansi Mahasiswa Papua dan Free West Papua, Veronika Koman mengatakan, pedemo sekarang berada di Polda Metro Jaya.
“Semua massa peserta demo, sekitar 150 orang ditangkap. Diangkut ke Metro,” kata aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta itu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).
Veronika menambahkan saat ini pedemo sedang menjalani pemeriksaan, berupa pendataan, mungkin dibuat berita acara pemeriksaan (BAP).
Penangkapan itu, menurut Veronika, merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi.
“Kami sedang mendampingi, kami akan berusaha semaksimal mungkin dilepas semua,” katanya.
Sejak pagi tadi, massa FRI berkumpul di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan melanjutkan aksi longmarch ke Bunderan HI. Ketika massa tiba di lampu merah Imam Bonjol yang berjarak sekitar 50 meter dari Bunderan HI terjadi gesekan.
FRI merupakan organisasi yang terdiri dari sejumlah kelompok masyarakat Partai Pembebasan Rakyat, Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia, PEMBEBASAN, Serikat Kebudayaan Masyarakat Indonesia, Lingkar Studi Sosialis, dan Perkumpulan Solidaritas Net.
Rencananya, selain mendukung referendum Papua, massa FRI mendukung keanggotaan United Liberation Movement fof West Papua (ULMWP) di Melanesia Spearhead Group, Pacific Island Forum dan memperjuangkan keanggotaan ULMWP di Perserikatan Bangsa-bangsa.
FRI juga mendesak militer ditarik dari Papua agar referendum berjalan damai, adil dan tanpa tekanan. Hal ini juga supaya masyarakat Papua mendapatkan kebebasan informasi, ekspresi dan berorganisasi.
Tanggal 1 Desember selama ini dikenal sebagai Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan dianggap istimewa bagi sebagian kelompok di Papua karena dinilai sebagai hari kemerdekaan. Setiap tahunnya pada tanggal ini petugas keamanan selalu memperketat pengawasan di Papua lantaran kerap ada pengibaran bendera bintang
Pemimpin ULMWP, Octovianus Mote (tengah) dan Benny Wenda (kanan) berbincang dengan PM Vanuatu, Charlot Salwai (kiri) dalam MSG Special Summit di Honiara, Juli 2016 – Jubi/Victor Mambor
Jayapura, Jubi – Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI West Papua) menggelar aksi bersama di beberapa kota di Indonesia. Di Jakarta aksi dilakukan bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) se-Jawa-Bali yang rutin turun aksi setiap tanggal 1 Desember.
“Menkopolkam sudah mengatakan akan membubarkan aksi besok (Kamis). Kepolisian juga menolak pemberitahuan demonstrasi yang dikirim FRI West Papua dan AMP yang telah lebih dulu diberikan,” demikian konfirmasi Veronika Koman, pengacara publik, kepada Jubi Rabu malam (30/11/2016).
Veronika bersama tim advokasi mendampingi aksi tersebut di Jakarta dan memantau aksi-aksi dan kegiatan terbuka lainnya di beberapa kota, termasuk Papua. Selain Jakarta, aksi akan berlangsung hari ini, Kamis (1/12/2016) di Palu, Poso, Makassar, Yogyakarta, Ternate.
Sementara di Papua, menurut konfirmasi sebelumnya dari pihak ULMWP dan KNPB aktivitas peringatan 1 Desember akan berbentuk ibadah syukur di tempat terbuka maupun di sekretariat.
“Karena pernyataan Menkopolkam tersebut, dan pengalaman sebelumnya, maka kami mengajak berbagai pihak khususnya media untuk memantau perkembangan kegiatan di 1 Desember, agar mengurangi bahkan cegah kemungkinan represi,” ujar Vero.
Aksi di Jakarta akan dimulai pukul 08.00 hingga 12.00 siang waktu setempat dan akan berpusat di Istana Negara. Mereka mengusung isu penentuan nasib sendiri West Papua seperti yang sebelumnya sudah dinyatakan oleh FRI West Papua dalam deklarasinya di LBH Jakarta (30/11).
Pada peringatan 1 Desember 2015 lalu di Jakarta, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) tidak berhasil menembus istana negara. Sebanyak 306 orang ditangkap Kepolisian Metro Jaya di Bunderan Hotel Indonesia, setelah sebelumnya melakukan beberapa penyisiran di titik-titik keberangkatan para mahasiswa. Dua mahasiswa Papua sempat dijadikan tersangka pemukulan oleh polisi, namun bebas tiga hari kemudian.
Apresiasi ULMWP
Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal ULMWP didalam naskah pidatonya untuk peringatan 1 Desember yang diterima Jubi Rabu (30/11), menyatakan dukungan terhadap inisiatif pendirian FRI West Papua tersebut.
“Rakyat Indonesia terutama di kalangan terdidik sudah mulai akui aneka kejahatan yang dilakukan pemerintah dan militer Indonesia terhadap rakyat Papua Barat. Lebih dari pada itu dalam minggu ini kita baru menyaksikan dideklarasikannya FRI West Papua. Gerakan rakyat Indonesia ini memberikan dukungannya terhadap hak Bangsa Papua Barat untuk merdeka sebagai bangsa berdaulat,” ujar Mote.
Hal ini, lanjut Mote, adalah hasil dari kerja keras seluruh anggota ULMWP yang tak terbatas di kawasan Pasifik tetapi juga terjadi di Indonesia.
Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB yang juga tim kerja ULMWP, mengatakan pembentukan FRI West Papua adalah sejarah baru dalam perjuangan pembebasan nasional West Papua.
“Untuk pertama kalinya rakyat Indonesia melalui berbagai organisasi gerakan dan individu mendirikan Front yang akan berjuang bagi rakyat West Papua untuk menentukan nasibnya sendiri,” ujarnya.
Dia meyakini masih banyak rakyat Indonesia lainnya yang sebetulnya mendukung inisiatif tersebut. “Kami yakin masih banyak rakyat Indonesia yang sedang mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanpa kehilangan—atau bermaksud menyangkal—keIndonesiaannya,” kata dia.
Hal senada juga diungkapkan Tim Kerja ULMWP di Lapago, Dominikus Surabut dan Sekretaris Dewan Adat Hubula di Wamena, Engelberth Sorabut. “Kami ucapkan terima kasih atas deklarasi Front Rakyat Indonesia untuk West Papua di Jakarta,” ujar Dominikus.(*)
Papua Merdeka News 