MEMBONGKAR AIB PIMPINAN ULMWP DAN PEJUANG PRO NKRI

Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam.

Tuntutan itu disampaikan oleh Oktovianus Mote.Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa.

Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua. Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua yang dipakai Indonesia seperti: Markus Haluk, Menase Tabuni, Daniel Radongkir, Benny Giyai, Dorman Wandikbo dan Timotius Murip sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua. Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG.

Orang-orang Papua sendiri juga ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Orang – orang seperti Markus Haluk & Daniel Radongkir ini kemarin berhasil membatalkan kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. Sekarang mereka juga yang pergi mengelilingi negara – negara MSG untuk menunda atau membatalkan KTT-MSG yang rencananya mau menerima West Papua sebagai full member MSG itu.

Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan (ULMWP) dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme. Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk Papua merdeka atau berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai HAM dan demokrasi di dalam konteks NKRI harga mati. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri dan lebih khususnya anggota ULMWP yang dipakai oleh NKRI atas nama perjuangan itu sendiri. Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke PBB.

Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke PBB ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.

Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.

May 12, 2023 2

Perjuangan Kemerdekaan West Papua Tinggal Satu Langkah: Pengakuan Masyarakat Internasional

Oleh karena itu, Pejabat ULMWP Pro NKRI yang Menggerakkan Untuk Mempertahankan ULMWP Sebagai Wadah Koordinatif adalah Pesan TITIPAN NKRI yang Pasti akan Mematikan Papua Merdeka

By: Kristian Griapon, April 1, 2023.

Strategi Politik Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yang telah terbangun melalui ULMWP telah berada pada level teratas perlawanan politk bangsa Papua Barat di dunia internasional menuju pengakuan masyarakat internasional, tentang “hak politik bangsa Papua Barat”. Itu adalah bentuk nyata kemajuan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang didukung berbagai elemen pejuang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kalau ada yang masih mempersoalkan eksistensi ULMWP sebagai wadah koordinator, isu itu adalah sebuah langkah mundur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Isu wadah koordinatif harus dicermati dengan cara bijaksana, artinya tidak terpaku pada aturan baku, yang harus mengacu pada formalitas, atau mengikuti tata cara ULMWP sebagai wadah apa? sesuai dengan aturan dasarnya. Namun harus menempatkan ULMWP sebagai wadah politik perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia internasional. Sehingga ULMWP tidak terpaku pada aturan baku, akan tetapi dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat mengikuti situasi dan perkembangan global di dunia internasional dalam lobi politiknya.

Dari sudut pandang dukungan masyarakat internasional terhadap ULMWP dan keterbukaan informasi perjuangan bangsa Papua Barat di dalam negeri dan di luar negeri, serta isu sensitif genosida dan ekosida di wilayah Papua Barat, adalah satu paket dari fakta perjuangan nyata bangsa Papua Barat yang telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dan sudah tidak bisa di tutupi dengan berbagai isu yang dikemas dan dikembangkan oleh Indonesia di dalam negerinya maupun di dunia internasional.

Siapapun yang memimpin ULMWP harus dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional dan terhubung dengan perlawanan di dalam negeri, walaupun tanpa koordinasi langsung harus mampu mengakomodir situasi yang berkembang di dalam negeri, menyuarakan di dunia internasional, wasalam.(Kgr)

Penuliis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat

April 3, 2023 0

𝘏𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵 𝘵𝘶𝘢𝘯 𝘔𝘦𝘯𝘬𝘰…, 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘻 𝘣𝘰𝘥𝘰𝘩 𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘰𝘥𝘰𝘩-𝘣𝘰𝘥𝘰𝘩 𝘢𝘮𝘢𝘵…..

𝘼𝙍𝙂𝙐𝙈𝙀𝙉𝙏𝘼𝙎𝙄:

𝘋𝘐 𝘈𝘓𝘈𝘔 𝘕𝘌𝘎𝘈𝘙𝘈 𝘋𝘌𝘒𝘖𝘔𝘙𝘈𝘚𝘐 𝘐𝘕𝘐 , 𝘚𝘈𝘠𝘈, 𝘉𝘙𝘐𝘚 𝘐𝘕𝘎𝘐𝘕 𝘔𝘌𝘕𝘈𝘕𝘛𝘈𝘕𝘎 𝘚𝘌𝘛𝘐𝘈𝘗 𝙋𝙍𝙄𝘽𝘼𝘿𝙄 𝘋𝘈𝘕 𝙊𝙆𝙉𝙐𝙈 “𝙊𝘼𝙋” 𝘠𝘈𝘕𝘎 𝙋𝙍𝙊 𝙉𝙆𝙍𝙄 𝘋𝘈𝘕 𝘈𝘛𝘈𝘜 𝘋𝘈𝘙𝘐 𝘈𝘓𝘐𝘙𝘈𝘕 𝘗𝘈𝘗𝘜𝘈 𝘔𝘌𝘙𝘋𝘌𝘒𝘈 𝘓𝘈𝘐𝘕 𝘠𝘈𝘕𝘎 𝘏𝘌𝘕𝘋𝘈𝘒 𝘔𝘌𝘕𝘌𝘕𝘛𝘈𝘕𝘎 𝘋𝘈𝘕 𝘔𝘌𝘓𝘌𝘔𝘈𝘏𝘒𝘈𝘕 𝘗𝘌𝘙𝘑𝘜𝘈𝘕𝘎𝘈𝘕 𝙐𝙇𝙈𝙒𝙋 𝘔𝘌𝘕𝘜𝘑𝘜 𝙋𝘼𝙋𝙐𝘼 𝙈𝙀𝙍𝘿𝙀𝙆𝘼.
===================================
#4𝘮𝘢𝘵𝘢𝘥𝘪𝘭𝘶𝘢𝘳𝘢𝘵𝘢𝘶𝘥𝘪𝘩𝘢𝘥𝘢𝘱𝘢𝘯𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬, (𝘪𝘯𝘣𝘰𝘹)
===================================

𝙎𝙐𝙈𝙋𝘼𝙃 𝙈𝘼𝙏𝙄:

𝘋𝘦𝘮𝘪 𝘛𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘭𝘦𝘭𝘶𝘩𝘶𝘳𝘬𝘶 𝘥𝘢𝘯 𝘳𝘢𝘬𝘺𝘢𝘵𝘬𝘶 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘥𝘪𝘳𝘢𝘮𝘱𝘰𝘬 , 𝘥𝘪𝘵𝘪𝘯𝘥𝘢𝘴 (𝘖𝘬𝘶𝘱𝘢𝘴𝘪), 𝘴𝘦𝘱𝘪𝘩𝘢𝘬 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘮𝘪 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘤𝘶𝘤𝘶𝘬𝘶, 𝘮𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘴𝘢𝘫𝘢 𝘴𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘦𝘯𝘢𝘬 𝘢𝘱𝘢𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘵𝘪𝘥𝘶𝘳, 𝘩𝘢𝘯𝘺𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘪𝘬𝘪𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘱𝘢𝘯 𝘯𝘢𝘴𝘪𝘣 𝘢𝘯𝘢𝘬-𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘥𝘢𝘯 𝘤𝘶𝘤𝘶-𝘤𝘶𝘤𝘶𝘬𝘶 𝘢𝘱𝘢𝘬𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘳𝘦𝘬𝘢 𝘣𝘪𝘴𝘢 𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱 𝘥𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘫𝘢𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘯𝘪 𝘯𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘺𝘢.
(𝘖𝘯𝘥𝘰 𝘉𝘳𝘪𝘴)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

𝙋𝙀𝙍𝙈𝘼𝙎𝘼𝙇𝘼𝙃𝘼𝙉:

…………………….., 𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘕𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘔𝘦𝘳𝘥𝘦𝘬𝘢 , 𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘵𝘢𝘯𝘥𝘢𝘪 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘢𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘸𝘪𝘭𝘢𝘺𝘢𝘩 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘔𝘦𝘳𝘥𝘦𝘬𝘢 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘖𝘈𝘗, 𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘭𝘪𝘩𝘢𝘵 𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘧𝘢𝘬𝘴𝘪 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘴𝘪 𝘮𝘢𝘯𝘢𝘱𝘶𝘯 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘉𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘢 𝘣𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘨 14 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘫𝘶𝘨𝘢 𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘕𝘙𝘍𝘗𝘉 𝘥𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘢𝘶 𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘭𝘢𝘯𝘨𝘪 𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘣𝘶𝘮𝘪, 𝘥𝘭𝘴.

𝘈𝘥𝘢 𝙠𝙤𝙢𝙞𝙩𝙢𝙚𝙣 𝙗𝙚𝙨𝙖𝙧 𝘥𝘪𝘢𝘵𝘢𝘴 𝘵𝘢𝘯𝘢𝘩 𝘪𝘯𝘪 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘴𝘦𝘵𝘪𝘢𝘱 𝘖𝘈𝘗 𝘣𝘢𝘩𝘸𝘢 𝙋𝘼𝙋𝙐𝘼 𝙈𝙀𝙍𝘿𝙀𝙆𝘼 𝘪𝘵𝘶 𝘢𝘥𝘢𝘭𝘢𝘩 𝙃𝘼𝙍𝙂𝘼 𝙈𝘼𝙏𝙄.

𝘕𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢: 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙠 𝙊𝙛 𝙒𝙚𝙨𝙩 𝙋𝙖𝙥𝙪𝙖, 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘮𝘢 𝙏𝙪𝙖𝙣 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙃𝙤𝙣 𝘽𝙚𝙣𝙣𝙮 𝙒𝙚𝙣𝙙𝙖, 𝘵𝘦𝘭𝘢𝘩 𝘮𝘦𝘮𝘣𝘢𝘸𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘪𝘳𝘪𝘯𝘨 𝘉𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘴𝘦𝘩𝘪𝘯𝘨𝘨𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘦𝘵𝘢𝘳𝘬𝘢𝘯 𝘥𝘶𝘯𝘪𝘢 𝘩𝘢𝘳𝘪 𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘱𝘦𝘳𝘫𝘶𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘗𝘈𝘗𝘜𝘈 𝘔𝘌𝘙𝘋𝘌𝘒𝘈 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘫𝘶 𝘒𝘜𝘙𝘚𝘐 𝘋𝘦𝘸𝘢𝘯 𝘗𝘦𝘳𝘴𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘉𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢 𝘉𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢 (𝘗𝘉𝘉) 𝘥𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶𝘪 𝘗𝘪𝘢𝘨𝘢𝘮 𝘖𝘟𝘍𝘖𝘙𝘋 𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘭𝘪𝘳 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘐𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘩𝘢𝘵𝘢𝘳 𝘉𝘢𝘯𝘨𝘴𝘢 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘫𝘶 𝘱𝘪𝘯𝘵𝘶 𝘬𝘦𝘮𝘦𝘳𝘥𝘦𝘬𝘢𝘢𝘯 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘭𝘶𝘢𝘳 𝘣𝘪𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘪 𝘗𝘓𝘈𝘕𝘌𝘛 𝘪𝘯𝘪.

𝘋𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘬𝘦𝘢𝘯𝘨𝘨𝘰𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘗𝘉𝘉 𝘴𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘳 50% 𝘥𝘢𝘳𝘪 193 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢 𝘬𝘦𝘢𝘯𝘨𝘨𝘰𝘵𝘢𝘢𝘯 𝘗𝘉𝘉, 𝘴𝘶𝘯𝘨𝘨𝘶𝘩 𝙋𝙀𝙍𝙎𝘼𝙏𝘼𝙎𝙄 𝘵𝘦𝘳𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳 𝘣𝘢𝘨𝘪 𝘴𝘦𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘉𝘦𝘯𝘯𝘺 𝘞𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘬𝘢𝘶𝘮 𝘮𝘪𝘭𝘦𝘯𝘪𝘢𝘭 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘮𝘢𝘮𝘱𝘶 𝘮𝘦𝘯𝘦𝘳𝘰𝘣𝘰𝘴 𝘱𝘪𝘯𝘵𝘶 𝘔𝘚𝘎, 𝘗𝘐𝘍, 𝘈𝘊𝘗 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘙𝘦𝘴𝘰𝘭𝘶𝘴𝘪𝘯𝘺𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘫𝘶 𝘬𝘶𝘳𝘴𝘪 𝘗𝘉𝘉.

𝙏𝙄𝙉𝙂𝙂𝘼𝙇𝙆𝘼𝙉 𝙀𝙂𝙊𝙄𝙎𝙈𝙀 𝘿𝘼𝙉 𝙄𝙉𝙏𝙀𝙍𝙀𝙎𝙏 𝙋𝙍𝙄𝘽𝘼𝘿𝙄, 𝘮𝘢𝘳𝘪 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘥𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘜𝘓𝘔𝘞𝘗 𝘮𝘦𝘯𝘶𝘫𝘶 𝘗𝘢𝘱𝘶𝘢 𝘔𝘦𝘳𝘥𝘦𝘬𝘢 , 𝘴𝘰𝘢𝘭 𝘱𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘫𝘢𝘣𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘪𝘵𝘶 𝘯𝘰𝘮𝘰𝘳 2., 𝘫𝘢𝘯𝘨𝘢𝘯𝘭𝘢𝘩 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘪𝘳𝘪 𝘩𝘢𝘵𝘪 𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝙩𝙖𝙜𝙖𝙡 𝙥𝙖𝙣𝙜𝙠𝙖𝙩 𝙙𝙖𝙣 𝙟𝙖𝙗𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙞𝙩𝙪 𝙨𝙖𝙢𝙥𝙖𝙞 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙢𝙖𝙩𝙞, 𝙠𝙞𝙩𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙡𝙞𝙝𝙖𝙩 𝙋𝘼𝙋𝙐𝘼 𝙈𝙀𝙍𝘿𝙀𝙆𝘼.

𝘗𝘌𝘙𝘑𝘜𝘈𝘕𝘎𝘈𝘕 𝘗𝘈𝘗𝘜𝘈 𝘔𝘌𝘙𝘋𝘌𝘒𝘈 𝘴𝘶𝘥𝘢𝘩 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘫𝘢𝘮𝘢𝘯𝘯𝘺𝘢 𝘭𝘢𝘨𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘨𝘶𝘯𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘓𝘜𝘛𝘜𝘛, 𝘵𝘦𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘨𝘶𝘯𝘢𝘬𝘢𝘯 𝘒𝘌𝘗𝘈𝘓𝘈 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘣 𝘪𝘵𝘶 𝘮𝘢𝘳𝘪 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘪𝘬𝘢𝘯 𝘳𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘬𝘦𝘱𝘢𝘥𝘢 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘮𝘶𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘣𝘦𝘬𝘦𝘳𝘫𝘢 𝘥𝘢𝘯 𝘣𝘦𝘳𝘫𝘶𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘣 𝘛𝘈𝘕𝘈𝘏 𝘗𝘈𝘗𝘜𝘈 𝘣𝘶𝘬𝘢𝘯 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘬 𝘬𝘪𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘬𝘢𝘳𝘢𝘯𝘨 𝘛𝘌𝘛𝘈𝘗𝘐 𝘮𝘪𝘭𝘪𝘬 𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘤𝘶𝘤𝘶 𝘬𝘪𝘵𝘢.

𝘏𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵 𝘵𝘶𝘢𝘯 𝘔𝘦𝘯𝘬𝘰…, 𝘮𝘦𝘮𝘢𝘯𝘨 𝘻 𝘣𝘰𝘥𝘰𝘩 𝘵𝘢𝘱𝘪 𝘵𝘪𝘥𝘢𝘬 𝘣𝘰𝘥𝘰𝘩-𝘣𝘰𝘥𝘰𝘩 𝘢𝘮𝘢𝘵…..

February 26, 2022 0

Sidang paripurna, Komisi I DPRP minta pemerintah dialog dengan ULMWP

Suasana Sidang Paripurna ke IV DPR Papua Terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2016, Selasa (9/5/2017) - Jubi/Arjuna — Suasana Sidang Paripurna ke IV DPR Papua Terhadap LKPJ Gubernur Papua Tahun 2016, Selasa (9/5/2017) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua, komisi yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM dan hubungan luar negeri menyatakan pemerintah perlu berdialog dengan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), wadah yang selama ini gencar menyuarakan berbagai masalah Papua di kancah internasional.

Hal itu disampaikan anggota Komisi I DPR Papua, Kusmato ketika membacakan laporan komisinya dalam sidang paripurna ke IV DPR Papua terhadap LKPJ Gubernur Papua tahun 2016, Selasa (9/5/2017) di ruang sidang DPRP.

“Persoalan HAM di Papua, bukan rahasia lagi. Sudah menjadi pembahasan di dunia internasional bahkan sampai ke PBB. Pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua, harus duduk bersama mencari solusi,” kata Kusmanto.

Komisi I mendukung komitmen atau pernyataan gubernur, meminta pemerintah berdialog dengan ULMWP.

Komisi I menilai, masih terjadinya pelanggaran HAM di Tanah Papua dan belum juga ada penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan, mengakibatkan korban jiwa dan harta benda.

“Komisi I DPR Papua mendukung sepenuhnya Pemprov Papua atau Gubernur Papua untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua,” kata Kusmanto.

Sementara Emus Gwijangge, anggota Komisi I DPR Papua kepada Jubi usai laporan komisinya mengatakan, pihaknya merasa perlu mengangkat hal tersebut, sebagai salah satu upaya mendorong pihak terkait menyatukan persepsi menyelesaikan berbagai masalah di Papua.

“Kami ingin mengingatkan pemerintah pusat, khususnya jangan pernah alergi dengan ULMWP. Suka tidak suka, wadah ini memang ada. Melakukan diplomasi di dunia internasional. Bagaimana agar pemerintah bisa duduk bersama bersama dengan ULMWP,” kata Emus. (*)

Reporter :Arjuna Pademme

harjuna@tabloidjubi.com

Editor : Angela Flassy

May 11, 2017 1

Ini Hal PERTAMA yang NKRI Mau Orang Papua Pikirkan dan Siarkan

Ada tiga hal yang NKRI berdoa, berharap, upayakan dan bersyukur agar dipikirkan dan disiarkan, dibesar-besarkan oleh orang Papua dalam rangka memperkuat posisi pendudukan dan penguasaannya atas tanah dan bangsa Papua. PMNews berdoa, dengan memahami hal-hal ini, orang Papua bisa mengatur strategi pemberitaan dan penulisan artikel secara bijaksana sehingga apa yang kita lakukan tidak memberi makan kepada doa dan harapan NKRI dan Malayo-Endos.

Yang pertama, dan terutama, Melayo-Endos lewat perangkat NKRI memasang jaring dan jerat di sana-sini, lewat lembaga-lembaga seperti DPRP, DPR RI, Pemerintah Provinsi, Komnas HAM, DPD, Partai Politik, dan LSM dan menanamkan bibit “harapan” bahwa ada sesuatu yang baik, yang benar, yang membantu orang Papua, yang menyelamatkan orang Papua datang dari Jakarta.

Banyak orang Papua, yang tadinya menamakan diri “pejuang Papua Merdeka”, pemuda Papua merdeka, tokoh Papua Merdeka, saat ini sudah tidak bicara Papua Merdeka lagi. Mereka menjabat di dalam struktur pemerintah NKRI. Mereka katakan kepada PMNews dan tokoh Papua Merdeka, “Kami masuk ke dalam sistem dulu, dari dalam baru kita goyang”. Kalimat ini sama persis dengan mengatakan, “Saya tidak sanggup melawan, jadi saya menyerah saja”.

Baca berita-berita Gubernur di Tanah Papua, baca berita-berita Ketua dan anggota DPR yang ada di Tanah Papua, baca para pejuang apa yang dikatakan LSM dan pejuang HAM di Tanah Papua, baca berita atau tuntutan dari bangsa Papua terhadap NKRI, yang disiarkan berbagai berita. Perhatikanlah, dan akuulah, sampai hari ini, masih kuat di dalam benak dan hati orang Papua, mengharapkan ada “kebaikan datang dari Jakarta”.

Itulah sebabnya orang Papua selalu menuntut NKRI untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM, itu juga sebabnya para pejabat kolonial NKRI di Tanah Papua selalu meminta pemerintah pusat memperhatikan proyek-proyek, memberikan dana Otsus secara penuh, menyetujui berbagai Perdasus/ Perdasi akan operasional di Tanah Papua, dan sebagainya. Intinya, masih saja ada orang Papua “ditanamkan harapan” di dalam benak dan hati mereka, sehingga mereka “masih memiliki harapan” dan “masih berharap” bahwa NKRI akan mengambil langkah-langkah untuk “membantu” atau “berbuat baik” terhadap bangsa Papua dan Tanah Papua.

Gen. TRWP Mathias Wenda dalam suatu upacara bendera pada tahun 2006 mengatakan,

Orang Papua seharusnya bertanya dan menjawab, “Apakah patut orang Papua menaruh harapan kepada NKRI dan Malayo-Endos untuk berbuat baik?” Untuk menjawab pertanyaan itu, orang Papua harus pertama-tama menjawab pertanyaan, “Apa tujuan kedatangan dan keberadaan NKRI di Tanah Papua: membawa bantuan kemanusiaan, ataukah datang sebagai perampok dan pencuri yang menjajah?”

Selanjutnya kita perlu mencatat bahwa salah satu bukti kuat bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah dan diperbudak tau bangsa yang tidak memenuhi syarat untuk merdeka ialah bangsa menggantungkan harapan dan nasib baik kepada bangsa lain, dan mengharapkan bangsa lian memperbaiki nasibnya.

Banyak bukti, bukan?
Kalau ada pelanggaran HAM, orang Papua minta Komnas HAM dan Dewan HAM PBB, Presiden NKRI yang turun tangan, bukan?
Kalau PEPERA 1969 salah, orang Papua menuntut NKRI dan PBB yang selesaikan kesalahan Pepera, bukan?
Kalau orang Papua mau ada pembangunan gedung sekolah atau jalan raya di Tanah Papua, selalu mengeluh kepada Presiden NKRI untuk membangunnya, bukan?
Kalau orang Papua mau menjadi kaya, selalu mengharapkan NKRI untuk memberikan modal dan membantu orang Papua menjadi kaya, bukan?
Kalau ada orang Papua yang terkena bencana dan musibah kelabaran misalnya, orang Papua berteriak kepada Jakarta untuk mengatasi dan membantu, bukan?

Singkatnya, semua bangsa di dunia sudah tahu sekarang, bahwa bangsa Papua itu bangsa yang cengeng, bangsa yang selalu berharap nasibnya diperbaiki oleh orang lain, bangsa yang menggantungkan harapan hidupnya kepada bangsa lain, bangsa yang tidak pernah mengakui kesalahannya sendiri di masa lalu, tetapi selalu menunjuk jari kepada pihak lain sebagai yang bersalah, dan selalu menunjukkan diri sebagai bangsa korban, bangsa lemah.

Bangsa Papua ialah bangsa pengemis. Orang Papua sering memarahi orang Jawa yang mengemis di jalan-jalan. Padahal dia lupa, bahwa secara kolektif, bangsa Papua jelas-jelas adalah “bangsa pengemis”.

April 7, 2017 1

Legislator: Stop Jual Rakyat Dengan Stigma OPM untuk Jabatan

Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Deerd Tabuni mengingatkan para pihak yang ada di wilayah pegunungan tengah Papua, khususnya Puncak Jaya tak melakukan berbagai manuver untuk kepentingan jabatan, termasuk mengklaim berhasil membuat para anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah itu turun gunung.

Ia mengatakan, jangan menjual rakyat demi kepentingan jabatan dan materi. Aparat kemanan juga perlu jeli melihat kondisi itu. Jangan langsung percaya jika ada pejabat yang mengklaim berhasil membujuk anggota OPM turun gunung. Harus dilihat apakah mereka itu benar-benar anggota OPM atau bukan.

“Kepada pimpinan aparat keamanan jeli melihat mana sebenarnya OPM yang harus turun gunung, mana yang bukan. Jangan menyamaratakan semua. Misalnya saja beberapa waktu lalu diberbagai media ramai diberitakan sembilan anggota OPM turun gunung dan menyerahkan senjat mereka. Mereka kemudian dibawa ke Jayapura dan Jakarta. Namun ternyata, tak ada senjata yang mereka serahkan,” kata Deerd Tabuni, Minggu (21/8/2016)

Menurutnya, rangkaian dari itu, 6 Agustus lalu, dua orang yakni Tidiman Enumbi, gembala jemaat salah satu jemaat di Tinggi Neri dan Terinus Enumbi salah satu dari sembilan orang yang dinyatakan turun gunung lalu dipaksa menyerahkan senjata.

Kata Deerd yang menyatakan masih ponakan dari pimpinan OPM, Goliat Tabuni, Tidiman dan Terinus diancam jika tak menyerahkan senjata akan ditangkap. Padahal semua senjata ada di markas Goliat Tabuni.

“Data akurat yang kami dapat ada 127 pucuk senjata berbagai jenis di markas Goliat. Akibat dipaksa menyerahkan senjata, dua pihak keluarga nyaris bentrok. Menghindari bentrok, Goliat Tabuni menyerahkan pistol yang dirampas Terinus Enumbi dari aparat kemanan beberapa waktu lalu untuk dikembalikan,” ucapnya.

Ia menduga ini ada permainan yang dimainkan pejabat di daerah untuk kepentingan jabatan. Politisi Golkar meminta Bupati Puncak Jaya, Henock Ibo tak berlebihan. Jangan menjual rakyat di wilayah pegunungan.

“Saya harap bupati Henock Ibo tak menjual rakyat untuk kepentingannya. Isu lalu, Rambo Wenda dan Purom Wenda menyatakan mendorong dia jadi bupati. Tapi setelah jadi bupati, justru dia Rambo dan Purom. Itu kesaksian Rambo dan Purom. Jangan merebut jabatan dengan cara-cara tak benar. Ini saya lihat sudah jual masyarakat untuk jabatan,” katanya.

Dikatakan, pihaknya tak membatasi siapapun anggota OPM yang ingin turun gunung. Itu hal baik jika mereka ingin kembali ke masyarakat. Namun jangan menyamaratakan semua masyarakat.

“Jangan hanya orang gunung yang dicap OPM. Jangan mencari makan dan jabatan dengan cara-cara tak benar. Ini proyek. Ini untuk kepentingan pribadi dan jabatan. Sebagai anak dari wilayah pegunungan tengah Papua, saya harus menyikapi ini,” imbuhnya.

Legislator Papua lainnya, Laurenzus Kadepa menyatakan, hampir setiap tahun selalu ada informasi yang menyebut puluhan, belasan hingga ratusan anggota OPM turun gunung. Kembali ke pangkuan NKRI. Namun toh hingga kini OPM tetap eksis.

“Tak ada habis-habisnya. Saya tidak tahu siapa tipu siapa. Siapa yang dapat untung. Ini masih cara-cara lama,” kata Kadepa kala itu. (*)

August 22, 2016 0

Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan “NKRI Harga Mati?” Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka?

Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris saja baru kemarin merdeka dari Uni Eropa. Merdeka bukan barang haram, bukan barang baru! Kalau haram, mengapa Indonesia merdeka dari Belanda? Kalau sudah bukan zamannya, mengapa Inggris sudah merdeka dari Uni Eropa, mengapa Skotlandia bicara referendum? Mengapa Irlandia Utara bicara referendum kemerdekaan? Siapa yang sudah tidak relevan: NKRI dengan segala dalilnya, ataukah ide Papua Merdeka?

Pada tahun 2000, pernah beredar di kalangan Aliansi Mahasiswa Papua (waktu itu organisasi Pemuda lain tidak ada di Tanah Papua), hanya ada TPN/OPM dan AMP. Isu yang disebarkan oleh intelijen NKRI itu mengatakan bahwa akhir tahun 2000 ialah batas terakhir PBB berikan izin kepada seluruh bangsa di dunia untuk merdeka dari penjajahan. Kalau lewat dari tahun 2000, maka tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang akan didengarkan kalau berbicara kemerdekaan.

Akibatnya apa?

Theys Eluay dkk kebakaran jenggot! AMP kelabakan! TPN/OPM turun ke kota Port Numbay per tanggal 1 Desember 2000.

Ternyata apa? Enembalas tahun kemudian, tahun 2016, Inggris merdeka dari Uni Eropa. Ternyata pada tanggal 21 Mei 2006, Serbia dan Montenegro berpisah, karena Montenegro menyatakan diri merdeka.

Jadi, “Kapan tidak relevannya?” Siapa bilang “tidak relevan lagi?”

Bukankah ini sebuah retorika kampungan? Bukankah ini logika kanak-kanak? Apalagi, kalau ada orang Papua percaya degnan logika kanak-kanak dan kampungan ini, maka mereka lebih buruk daripada kampungan dan kanak-kanak.

July 12, 2016 1

Tokoh Papua Ingatkan Pemerintah Soal Pertemuan Solomon

Rabu, 29 Juni 2016, 15:58 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan Papua Optimis, Jimmy Demianus Ijie menyatakan pemerintah seharusnya tidak meremehkan pertemuan mengenai masalah Papua di Kepulauan Solomon pada 14-16 Juli 2016. “Jangan meremehkan gerakan semacam itu. Ini ancaman serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (29/6).

Pemerintah semestinya mengambil sejumlah langkah nyata dan strategis guna menjadi solusi komprehensif untuk menyelesaikan masalah Papua, terutama terkait manuver kelompok yang mengatasnamakan masyarakat Papua di forum internasional. “Persoalan Papua saat ini bukan lagi hanya mencakup ranah domestik, tapi sudah lama menjadi isu internasional,” katanya.

Bahkan, kata Jimmy, berbagai upaya internasionalisasi seringkali membuat posisi Indonesia serba salah dalam menyikapi persoalan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir kelompok-kelompok itu mengubah strategi dan tak menggunakan kekerasan, tapi melalui diplomasi.

“Sebagai bagian dari kepedulian kami kepada bangsa ini, kami minta pemerintah lebih serius urusi Papua,” kata Ketua DPRD Papua Barat 2004-2009 dan Wakil Ketua DPRD Papua Barat 2009-2014 ini.

Karena itu, Jimmy meminta pemerintah mengantisipasi pertemuan di Solomon pada 14-16 Juli mendatang. “Jangan terlalu ‘over confidence,” katanya.

Dia mengatakan, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan di Papua dengan membentuk tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. “Soal Papua belajarlah dari Soekarno saat pembebasan Irian Barat. Di saat seru-serunya diplomasi pembebasan, Soekarno sudah berani mengumumkan pembentukan provinsi,” katanya.

Dia mempertanyakan mengapa sekarang pemerintah dan DPR tak berani menyatakan pembentukan Provini Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. “Memang pemekaran ada konsekuensinya soal anggaran, tapi semestinya tak berlaku untuk Papua yang luasnya tiga setengah kali Pulau Jawa,” katanya.

Dia mengatakan, pembentukan tiga provini baru di Papua sudah melalui proses panjang dan akan sangat penting untuk memacu perkembangan wilayah serta mempersempit gerakan yang dapat menggoyahkan NKRI. “Apa susahnya bentuk lima provinsi? Untuk Papua jangan hanya merasa terbebani anggaran. Uang bisa dicari. Tapi kehilangan kedaulatan tidak akan bisa kembali,” katanya.

Dia mengingatkan jajaran pemerintah agar jangan main-main dengan isu Papua dengan menganggap remeh persoalan Papua. “Jangan tonjolkan ego sektoral. Kita harus serius,” katanya.
Sumber : Antara

June 29, 2016 0

BTM Pakai Isu ‘NKRI Harga Mati’ Untuk Menutupi Kasus Korupsi, Royalti Miras dan Selingkuh

Walikota Jayapura Benhur Tommy Mano akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat karena dia secara teratur tampil di berbagai media massa lokal dan nasional sebagai figur yang mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengusung slogan ‘NKRI Harga Mati’.

Sosok yang juga dikenal dengan nama BTM ini beberapa waktu terakhir tampil membela NKRI dengan membentuk Barisan Rakyat Pembela NKRI atau BARA NKRI, sebuah milisi yang terdiri dari beberapa paguyuban kaum pendatang di Jayapura.

BARA NKRI dibentuk dengan tujuan menumpas Komite Nasional Papua Barat atau KNPB dan menciptakan konflik horizontal antara masyarakat Papua versus Pendatang sehingga kemajuan diplomasi perjuangan Papua Merdeka bisa dihancurkan.

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah aksi-aksi BTM ini murni sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang menjalankan kewajiban Bela Negara?

Ternyata apa yang dilakukan BTM hanyalah strategi pengalihan opini publik agar kasus korupsinya, peredaran Miras yang menguntungkan kantongnya dengan royalti dalam jumlah besar dan perselingkuhan yang sedang dia nikmati tidak diusik orang.

Publik dibuat bingung sehingga ramai-ramai lupa akan korupsi milyararan rupiah yang sudah dilaporkan ke pihak Kepolisian dan Kejaksaan tapi sampai saat ini BTM masih belum diperiksa.
Publik juga dibuat lupa akan dampak merusak dari Miras di Kota Jayapura yang sangat merugikan masyarakat di satu sisi tetapi di sisi lain mendatangkan berkat yang sangat melimpah bagi BTM.
Yang lebih memprihatinkan, opini ‘NKRI Harga Mati’ juga ditujukan untuk semakin menutupi kasus perselingkuhan BTM dengan enam Wanita Idaman Lain (WIL) yang berujung pada rusaknya moral masyarakat kota Jayapura.

Membela NKRI secara mati-matian bukan hal baru bagi pejabat Papua. Hal ini telah menjadi semacam tradisi pejabat korup dan bobrok di Papua sejak jaman Belanda.

Seorang pejuang NKRI asal Papua yang namanya disebut-sebut dalam daftar Pahlawan Indonesia asal Papua dan fotonya menjadi ikon bagi BARA NKRI di Jayapura tidak lain adalah mantan pegawai Bea Cukai di Nederlands Nieuw Guinea atau Papua di zaman Belanda yang kabur ke Jakarta karena korupsi.

Dari Jakarta dia kemudian didoktrin untuk melawan Belanda di Papua dan saat ini dibanggakan sebagai salah satu Pahlawan Indonesia asal Papua.

Kasus ini hanyalah contoh kecil bagaimana tabiat pejabat Papua yang korup, anti-rakyat, tidak bermoral, selalu tampil membela negara dan nasionalisme hanya untuk menyelamatkan diri dari jerat hukum dan pengadilan rakyat di saat pesta demokrasi.

Saat ini, sandiwara palsu yang dimainkan oleh BTM untuk membodohi masyarakat Jayapura yang merupakan komunitas terpelajar karena Jayapura merupakan ‘gudang kampus’ mulai dibongkar.

Logika dan Hati Nurani yang dikobarkan melalui sarana teknologi diharapkan bisa membongkar kepalsuan yang disuarakan oleh media massa mainstream yang merupakan kumpulan wartawan pekerja opini dan pejuang hegemoni yang tugasnya mempertahankan status quo dengan secara teratur menjilat pantat pejabat.

BTM yang kebakaran jenggot saat ini menuduh JayapuraBlog sebagai kaki tangan kandidat tertentu dan opini miring terhadap BTM adalah bagian dari kepentingan Pilkada Jayapura 2017.
Kesimpulan prematur ini sebenarnya menunjukkan BTM berpikiran pendek dan takut kehilangan kekuasaan yang dia anggap sebagai milik pribadi yang tidak boleh diambil oleh orang lain selama 10 tahun.

BTM lupa bahwa masyarakat Jayapura sudah muak dengan kepemimpinannya yang terlihat lebih menguntungkan pendatang ketimbang pribumi di satu sisi, sementara di sisi lain tidak ada media massa mainstream yang berdiri independen dan memberitakan fakta dibalik kepalsuan BTM dan pejabat lainnya di Jayapura.

JayapuraBlog.Wordpress.com hadir sebagai jawaban atas kebuntuan ini dan akan terus menyuarakan kebenaran dengan membongkar semua kasus, tidak hanya kasus BTM, tetapi juga kasus pejabat publik lainnya.@JayapuraBlog.
Sumber : Klik Disini

June 16, 2016 0

Sekda Papua: Ada Relevansi RUU Penilai dengan RUU Otsus Plus

ABARPAPUA.CO, Kota Jayapura – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Hery Dosinaen mengatakan, pemerintah Provinsi Papua menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai dinilai relevan dengan didorongnya RUU Otonomi Khusus (Otsus) Plus.

“Relevansi ini tergambar pada penyelenggaraan pemerintahan yang fokus pada kekhususan,” kata Hery kepada sejumlah wartawan, usai bertemu tim Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di ruang Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua di Kota Jayapura, Papua, Selasa, 14 Juni 2016.

RUU Penilai ini berlaku secara nasional, yang mana di dalamnya terdapat pasal-pasal tertentu yang menyebut soal kekhususan di daerah seperti otonomi khusus. “RUU Penilai ini sudah tercakup juga dalam RUU Otsus Plus sehingga terus mendorong hal ini agar segera masuk Prolegnas,” jelas Hery.

Menurut Hery, jika RUU Otsus Plus ini masuk dalam Prolegnas akan menghindari tumpang tindih dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Hal ini juga dapat dijadikan referensi hukum untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang tak tumpang tindih,” katanya.

Dalam penyusunan RUU Penilai ini juga, kata Hery, Komite IV DPD RI berupaya mengumpulkan saran dan masukan dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. “Sehingga dapat menambah referensi dalam menyusun UU ini,” katanya.

Sebelumnya, Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkunjung ke Papua menemui pemerintah Provinsi Papua untuk berdialog dan mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Penilai. Tim ini dipimpin H. A. Budiono selaku Wakil Ketua Komite IV DPD RI dan diterima Ketua DPR Papua, Yunus Wonda dan Sekda Papua Hery Dosinaen. ***(Lazore)

June 15, 2016 0