Konsultasi Publik Langkah Awal Konferensi Damai Papua

JUBI — Konferensi Perdamaian Tanah Papua (KPTP) akan diawali dengan adanya konsultasi publik kepada masyarakat asli Papua dan masyarakat Indonesia yang ada di Papua serta melibatkan kesepuluh (10) aktor yang ada, seperti TNI, Polisi, TPN/OPM, investor atau pengusaha, pemerintah pusat serta pers atau media.

Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay

“Sebelum adanya konferensi perdamaian Tanah Papua, maka langkah awal dilakukan konsultasi publik, dan semua aktor akan dilibatkan untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik dalam penyelesaian masalah-masalah di Papua,” ujar Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), Pastor Neles Tebay, kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (27/8).

Pastor Neles yang juga tampil sebagai pembicara dalam diskusi panel yang diselenggarakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura pada Sabtu (27/8) mala kemarin, mengakui bahwa rencana pelaksanaan KPTP bagi warga Papua lebih condong membahas dan mencari indikator – indikator dari lima bidang yakni politik, ekonomi, sosial budaya – lingkungan, keamanan serta Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Posisi JDP dalam konfrensi perdamian itu hanya sebagai fasilitator, yang mengedepankan perjuangan bagaimana menciptakan Papua sebagai Tanah yang damai bagi semua orang, terutama Orang Asli Papua (OAP). Selain konsultasi publik rencananya KPTP akan digelar setelah hasil KPTP pada awal bulan Juli 2011 lalu dibagikan hasilnya kepada peserta.

“Perjuangan JDP adalah bagaimana mewujudkan Papua sebagai Tanah Damai, sehingga penting bagi masing-masing aktor memberikan sumbangan yang khas untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan indikator dan identifikasi persoalan yang ada dengan penyelesaiannya,” tandasnya. (J/O5)

Monday, 29 August 2011 08:30 administrator Hits: 15

August 29, 2011 0

Pemimpin Papua Hanya Mampu Menyukseskan Kebijakan Jakarta

Tanah Papua Dipotong-Potong Segelintir Elut Papua-Indonesia, Penghianat, Lalu Rakyat dan Bangsa ini Mau Dikemanakan???

Jubi — Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, Vikaris Judicial (Wakil Uskup Jayapura yang membidangi hukum gereja) mengatakan belum ada pemimpin pemerintah di tanah Papua yang mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah Jakarta sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua. Sekarang ini, orang asli Papua memiliki pemerintah yang hanya mampu menyukseskan seluruh kebijakan Jakarta di Papua. Semua kebijakan yang tidak terkontrol dan merugikan rakyat Papua.

[stickyright]Yang mengurus Pemekaran itu bukan pemimpin Papua, mereka boneka NKRI di Tanah Papua. Pemimpin Papua saat ini ada di DAP, TRWP, OPM, AMWP, DeMMAK.
Pemimpin Papua tidak pernah dipilih lewat Pilkada/Pemilukada, itu yang dipilih ialah wakil NKRI untuk Tanah Papua, jadi memang pantas, malahan harus mereka urus kepentingan Jakarta.[/stickyright]Hal ini dikatakan oleh Pastor Yulianus Bidau Mote Pr kepada tabloidjubi.com (25/08) untuk menegaskan ketidakmampuan pemerintah Papua selama ini. Salah satunya adalah pemekaran wilayah yang merajalela di Papua.

“Kita lihat isu pemekaran provinsi Papua Tegah mulai mencuat ke permukaan dengan alasan kebijakan pemerintah provinsi Papua yang tidak berpihak kepada masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Rasa kecewa itu mendorong elite politik disana berjuang untuk pemekaran Papua Tengah. Perjuangan ini kelihatnya untuk menjawab kebutuhan rakyat namunitu hanyalah usaha terselubung pemerintah Jakarta dan elit politik di Papua.” kata Pastor Yulianus Bidau Mote Pr.

Menurut Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, pemekaran itu tidak akan membawa perubahan atau menjawab kebutuhan rakyat. Perubahan itu akan terwujud atau tidak tergantung pemimpinnya nanti.

“Tidak ada pemimpin yang mampu menterjemahkan kepentingan orang Papua sesuai dengan kata-kata dan tindakan yang tepat.” tegas Mote. Lanjutnya, para pemimpin sekarang hanya mampu menerapkan kebijakan Jakarta demi kepentingannya di Papua. Sikap ini akan membahayakan orang papua ke depan.

Pastor Hakim Ketua pengadilan gereja Katolik keuskupan Jayapura ini menambahkan rakyat Papua agak sulit memiliki pemimpin yang mampu menjawab kebutuhannya. Kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu bila pemimpin itu merasa terpanggil untuk melayani orang Papua.

Menurut Mote, pemimpin Papua, misalnya Pater Neles yang berusaha menterjemahkan kebutuhan rakyat Papua dengan kata-kata yang tepat. “Kata-kata Pater Neles untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya kata yang tepat. Kita bicara dialog bukan untuk otonomi dan merdeka. Kita bicara untuk menciptakan kehidupan yang dikehendaki orang Papua,” ujar pastor yang menyelesaikan master hukum gereja di Roma dua tahun lalu ini. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:31 ADMINISTRATOR HITS: 189

August 25, 2011 0

Situasi Papua Diusulkan Dibahas di Rapat Muspida

JAYAPURA – Acara buka puasa bersama yang dilaksanakan berbeda dari acara pada umumnya, Jumat (19/8) digelar oleh AlDP (Aliansi Demokrasi untuk Papua). Bertempat di sekretariatnya di Padang Bulan, acara buka puasa bersama dilaksanakan dengan melakukan diskusi lepas, yang mengundang sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Sekjen PDP (Presidium Dewan Papua) Taha Alhamid, juga Wakil Ketua Komisi A DPRP Wenan Watori. Dalam diskusi yang memunculkan berbagai macam persepsi tentang situasi yang belakangan cukup meresahkan masyarakat di sejumlah daerah di Papua, terutama di Kota Jayapura, mengerucut pada usulan digelarnya pertemuan di DPRP dengan mengundang semua unsur Musyawaran Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Papua. “Tentunya untuk membahas situasi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, dengan mengundang Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda, Gubernur, MRP termasuk LSM,” ungkap Wenan Watori saat ditemui Bintang papua disela-sela istirahat usai diskusi.

Yang mana, kepada LSM yang terlibat dalam diskusi, antara lain Kontras, BUK, AMPTPI, dan sejumlah LSM lainnya diminta merumuskan juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 2 Agustus.

Terkait situasi yang berkembang, menurut Wenan Watori mengatakan bahwa situasinya sudah semakin serius yang harus dimintakan jawaban dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri. “Saya pikir kita haru segera mengambil langkah, karena kalau dibiarkan akan merugikan berbagai pihak. Seperti missal, kemarin menjelang tanggal 2, semua toko tutup, anak-anak tidak sekolah. Itu kerugian ekonomi yang ditimbulkan luar biasa,” jelasnya.

Sehingga pembicaraan dalam bentuk diskusi di Sekretariat AlDP tersebut didukungnya. “Saya pikir usul saya kongkrit, teman-teman kumpul data yang disanding berita lewat media kemudian kita kumpul untuk bicara. Sehinga bisa kita lihat trend-nya kearah mana ini,” ujarnya yang menambahakan juga harus didukung data-data primer dari masyarakat.

Berbagai pemikiran dalam diskusi, seperti situasi yang belakangan terjadi adalah diciptakan dengan berbagai motif, baik itu ekonomi maupun politik, maupun aktor yang bermain, juga target yang akan dicapai terkait penciptaan situasi tersebut. “Pemikiran saya target akhirnya adalah pengiriman 30 ribu pasukan ke papua pada 2014 nanti,” ungkap Ketua Umum AMPTPI, Markus Haluk dalam diskusi yang dihadiri sejumlah LSM yang aktif bergerak dalam pembelaan HAM, termasuk Komnas HAM Perwakilan Papua.(aj/don/L03

Sabtu, 20 Agustus 2011 00:01
BintangPapua.com

August 20, 2011 0

Forum Akademisi untuk Papua Damai Dideklarasikan

Jakarta (ANTARA News) – Forum Akademisi untuk Papua Damai dideklarasikan di Jakarta, Kamis, berinisiatif untuk membangun jalan dialog yang juga penting untuk dipertimbangkan adanya kompleksitas persoalan yang menjadi akar konflik Papua.

“Segala rekomendasi ini akan menjadi rekomendasi politik untuk menjadi kebijakan pemerintah, merentang antara yang semuanya inklusif sampai tingkat perundingan,” kata Otto Syamsudin, akademisi dari Universitas Syiah Kuala kepada ANTARANews.

Menurut dia, forum akedemisi ini merupakan cara bagaimana akademisi bertanggung jawab ikut berperan mengeksekusi tanggung jawab moralnya.

Di Aceh, Ambon, Poso akademisi tidak ikut berperan mengeksekusi tanggung jawab moralnya dan melahirkan dan hanya melakukan kajian konfliknya tapi melahirkan kebijakan itu yang belum, untuk itulah forum ini ada.

Sementara itu Mestika Zed, akademisi dari Universitas Negeri Padang mengatakan, perannya forum pada level akademik, pemikiran pada level akademik yang akan kita isi, dimana ada sebuah keterlibatan anak bangsa secara moral dan akademik dan harus ada jawaban baru untuk sebuah solusi kedepan.

Dan jika dicermati lebih dalam dan jauh, akar persoalan konflik Papua sesungguhnya begitu kompleks mencakup berbagai sektor kehidupan yang ada di Papua. Mulai menyangkut persoalan sejarah, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, kesejahteraan dan lain-lain.

“Karena itu adalah keliru dan tidak tepat bilamana konflik Papua hanya dibaca secara sederhana semata persoalan separatisme,” katanya.

Upaya penyelesaian konflik yang komprehensif itu dapat diawali dan dicapai melalui dialog damai, karena cara pendekatan militeristik hanya menambah dan memperumit masalah.

Jalan dialog damai bukanlah suatu tujuan, melainkan sebagai proses awal untuk bisa menyepakati berbagai akar masalah dan bagaimana cara menyelesaikannya.

Sebagai wadah akademisi yang dibentuk untuk tujuan mendorong terwujudnya perdamaian Papua yang didasarkan pada penghormatan HAM dan peningkatan kesejahteraan sosial maka Forum Akademisi Papua damai menyatakan 1. Keprihatinan forum terhadap berlarutnya konflik Papua; 2. Mendesak para pihak untuk tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan di Papua; 3. Forum berkeyakinan bahwa konflik di Papua dapat diselesaikan melalui dialog damai.(*)
(yud)

Editor: Ruslan Burhani

August 11, 2011 0

Libatkan Petapa dan Mahasiswa

JAYAPURA [PAPOS] – Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr mengatakan untuk mengamankan pelaksanaan Konfrensi Perdamaian Papua[KPP] di Aula Uncen yang berlangsung selama 3 hari yakni 5-7 Juli, pihaknya melibatkan Penjaga Tanah Papua [PETAPA] sebanyak 100 orang dan 300 ratusan Mahasiswa.

Demikian disampaikan Penangungjawab KPP, Pastor DR.Neles Tebay, Pr kepada wartawan usai melakukan pengecekan persiapan terakhir di Auditorium Uncen, kemarin. ‘’Persiapan sudah final, tidak ada lagi masalah. Kita sudah siap untuk menggelar Konfrensi Perdamaian Papua [KPP], besok [ baca hari ini, red],’’ kata Neles.

Demikian juga kata dia, Menkopolhukam, Djoko Suyanto akan tiba besok pagi. Pagi ini red]. Kehadiran Menkopolhukam ini sekaligus juga akan membuka Konferensi Perdamaian Papua [KPP].

Bahkan para peserta dari kabupaten dan Kota se-tanah Papua sudah hadir di Jayapura. Mereka ditempatkan di beberapa tempat penginapan. “Ya, peserta semua sudah berada di Jayapura. Dengan demikia kegiatan sudah bisa dimulai, termasuk Menkopolhukam dipastikan hadir, demikian juga pak Gubernur, Barnabas Suebu, SH. Kita sudah bertemu, bahkan beliau bersedia membawa materi. Selain itu Kapolda Papua dan Pangdam Cendrawasih juga menyatakan kesediannya untuk hadir dan mereka bersedia membawa materi,” ujara Tebay.

‘’Kita optimis kegiatan akan berlangsung aman dan damai se3suai dengan harapan kita semua,’’ tambahnya.[cr-63].

Written by Cr-63/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00

July 5, 2011 0

Pemekaran Papua Tengah Mencuat

BIAK [PAPOS] – Sebanyak 200 tokoh masyarakat asal 15 kabupaten di Papua Tengah akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran kementerian terkait untuk realisasi pendirian provinsi Papua Tengah Juni mendatang.

Tokoh adat Biak Yan Korwa di Biak,Minggu, mengatakan, keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua perwakilan 15 kabupaten menyampaikan aspirasi percepatan realisasi provinsi Papua Tengah sebagai mana amanah UU No 45 tahun 1998 tentang pemekaran provinsi Papua.

“Sebelum bertolak ke Jakarta 200 masyarakat bersama tim 502 akan mendeklarasikan pendirian Provinsi Papua di DPRD Biak, saya harapkan rencana kegiatan ini bisa berjalan sesuai jadwal,”ungkap Yan Korwa.

Ia mengakui, melalui percepatan kehadiran provinsi Papua Tengah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperpendek birokrasi pelayanan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat di 15 kabupaten.

Keinginan akan berdirinya provinsi Papua Tengah, menurut Korwa, merupakan suatu realita serta sebagai kebutuhan nyata di masyarakat guna mempercepat laju pembangunan di wilayah Papua Tengah. “Aspirasi pendirian provinsi Papua Tengah segera disikapi pemerintah pusat sehingga tidak menimbulkan kecewaan masyarakat di arus bawah,”imbuh tokoh adat Yan Korwa.

Sementara itu, Koordinator Satgas Papua Marinus Ronsumbre mendesak jajaran kementerian terkait di Jakarta serta DPR RI segera memproses aspirasi tuntutan pendirian daerah otonomo baru provinsi Papua Tengah. “Untuk meredam tuntutan pemisahan diri rakyat Papua sebaiknya pemerintah pusat menyetujui pendirian provinsi Papua Tengah, hal ini sebagai wujud kepedulian pemerintah pusat mengangkat harkat masyarakat di 15 kabupaten wilayah Papua Tengah,”ungkap Marinus.

Ia mengakui, rencana keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah ke Jakarta hanya membawa satu misi yakni menuntut pendirian provinsi pemekaran Papua Tengah dengan ibukota Biak serta mendukung figur anak asli Papua Laksma TNI (Purn) Dick Henk Wabiser sebagai caretaker Gubernur.

Jajaran Satgas Papua Biak, lanjut Marinus, siap mengawal serta mendukung penuh pendirian provinsi Papua Tengah sebagai suatu keinginan bersama masyarakat untuk mengejar ketertinggalan,kemiskinan serta keterbelakangan pembangunan di 15 kabupaten.

Sebelumnya, Sekretaris tim 502 Biak Chaidir Massing mengakui, keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah akan diawali dengan deklarasi di DPRD serta dilanjutkan berangkat ke Jakarta menyampaikan aspirasi pendirian Papua Tengah.

“Saya harapkan rencana keberangkatan 200 tokoh masyarakat Papua Tengah ke Jakarta mendapat dukungan berbagai pihak sehingga selama kegiatan di Jakarta bisa berjalan sukses dan lancar,” harap mantan anggota DPRD Supiori periode 2004-2009. [bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 31 May 2011 00:00

May 31, 2011 0

JDP Dorong Dialog Jakarta—Papua – Neles Tebay: Wakil TPN/OPM Belum Ada

JAYAPURA- Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) Pastor Neles Tebay, Pr mengungkapkan, 32 orang yang masuk dalam keanggotaan Jaringan Damai Papua masih terus mendorong terwujudnya suatu dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua, untuk menyelesaikan masalah Papua, dan bekerja secara sukarela bagi penyelesaian masalah Papua. Diakui meski upaya dialog akan menyita waktu yang banyak, namun pihaknya optimis Desember 2011 upaya Dialog dapat dicapai. Menurut Neles Tebay, untuk menuju suatu dialog yang bermartabat, bukan sekedar berdialog melainkan ada wadah dimana semua pihak berkumpul membahas dan mengindentifikasi masalah mendasar yang memicu konflik di Papua dengan demikian ada solusi terbaik yang mau dicapai, bukan sekedar mendikte agenda Dialog. Demikian Solusi akan diketahui bila kedua pihak yaitu Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua yang terwakili dalam jaringan Damai yang dibentuk ini mau berkumpul,. JDP sendiri tidak mau umbar janji apapun kepada semua pihak, tetapi mereka yang masuk dalam JDP tetap berusaha untuk menciptakan suatu peluang dan Ruang Dialog dimana semua pihak menerima.
Jaringan Damai Papua kata Neles Tebay tetap Optimis dengan apa yang digagasnya, bahwa “Dialog” akan berhasil, sebab berbagai upaya konsultasi yang dilakukan Tim Kerja JDP sudah disosialisasikan kesemua Kabupaten seperti Wamena, Timika, Biak, Manokwari, Merauke, Sorong, Bintuni, Yahukimo dan Pegunungan Bintang.

Konsultasi Publik disejumlah Kabupaten di Papua penting, ungkap Neles, sebab dengan Dialoglah yang akan menghentikan kekerasan dan mencegah kekerasan berlanjut di Papua. Salah satu caranya adalah komunikasi dan konsultasi dilakukan bagi orang Papua yang ada di Papua, di luar Negeri, PNG maupun orang Papua yang ada di Hutan- TPN/OPM. Bagaimanapun juga mau tidak mau pihak TPN. OPM harus dilibatkan dalam Dialog. Untuk mewujudkan itu, Tim JDP terus bergumul agar tiga kelompok orang Papua dapat terlibat dalam proses Dialog Jakarta – Papua ini, terang Pastor Neles.

Neles mengakui belum mendapatkan wakil TPN/OPM untuk dilibatkan dalam konsultasi Publik, untuk orang Papua di Papua, tetap dipilih jalur Konsultasi Publik yang dimulai sejak Januari 2010, menyusul 12 Kabupaten lainnya.

Neles mengatakan, proses Konsultasi Publik yang juga dilakukan di PNG disambut positif, bahkan 45 orang yang datang dari beberapa Kota di PNG secara resmi memberikan dukungan dn antusiasnya, Tim JDP Optimis Dialog akan terjadi, sebab dengan Konsultasi Publik yang tengah dilakukan ada perubahan- perubahan besar yang mengarah Dialoh akan terjadi.

Antusias yang sama terhadap upaya Dialog Jakarta Papua telah diberikan secara resmi oleh Ketua Komisi I DPR RI yang dengan terang menytakan setuju dilakukan Dialog bagi penyelesaian masalah Papua., bahkan gema Dialog Papua sudah tersebar dan tak dianggap tabu untuk dibicarakan.

Meski Tim JDP mendengar ada upaya Komunikasi Kontruktif yang digagas Presiden bagi penyelesaian masalah Papua. “Namun komunikasi Kontruktif macam apa yang diinginkan Presiden, JDP belum mengetahuinya, apakah komunikasi konstruktif sama dengan Dialog Jakarta Papua, hanya Presiden yang tahu,” kata Neles.

Konsultasi Publik tidak hanya untuk orang Papua asli saja, melainkan orang pendatang yang disebut dengan kelompok strategis yang sudah lama tinggal di Papua bahkan lahir dan besar di Papua juga dimintai pendapatnya terkait Dialog Jakarta Papua, dan kelompok ini menerima dengan berbagai ragam pendapat dan jadi pergumulan JDP untuk mencari bentuk yang pas, yang jelas ada perkembangan baik driseluruh Proses Konsultasi Publik menuju Dialog. ( Ven/don)

Jumat, 25 Maret 2011 16:17

papua, independence, merdeka, dialogue

via ScribeFire

March 29, 2011 0

OPM Jangan Dilupakan

Thaha: Terkait Pembentukan JDP untuk Percepat Dialog Jakarta—Papua

Sekretaris Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha AlhamidJAYAPURA—Sekjend Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid, menanggapi positif agenda utama Jaringan Damai Papua (JDP) untuk menyelesaikan masalah Papua melalui Dialog Jakarta—Papua, maka perlu melibatkan semua tokoh dan pejuang Papua merdeka, baik yang ada di Tanah Papua maupun di luar negeri. “Jangan sampai tak melibatkan tokoh- tokoh dan pejuang TPN/OPM yang kini masih berjuang di hutan- hutan di Tanah Papua dan di luar negeri,” demikian Thaha Alhamid ketika dikonfirmasi di Jayapura, Minggu (27/3) terkait curahan hati yang disampaikan Koordinator JDP Pastor Neles Tebay bahwa wakil TPN/OPM belum dilibatkan di JDP sebagaimana dilansir Bintang Papua pada Sabtu (26/3). Menurutnya, belum dilibatkannya wakil TPN/OPM kedalam JDP merupakan salah satu soal berat sekaligus tantangan bagi pihak JDP karena wakil TPN/OPM masih terus berjuang di belantara hutan Papua. Pasalnya, kepemimpinan TPN/OPM ada juga di luar negeri tapi ada juga ada yang di hutan. “Ini adalah proses komunikasi. Saya mengerti bahwa itu berat tapi tak berarti bahwa mereka tak bakal terwakili di JDP,” katanya sekaligus menambahkan dirinya yakin JDP sanggup menata proses proses yang baik menuju pelibatan suara dari TPN/OPM karena di Kongres Rakyat Papua 2001 suara dari TPN/OPM juga bisa tersalurkan.”

Dia mengatakan, TPN/OPM memiliki kelompok kelompok yang cukup banyak tapi bukan merupakan suatu alasan suara TPN/OPM tak didengar atau tak tertampung sembari mengingatkan resolusi PBB juga menjelaskan bahwa ketertinggalan suatu komunitas yang disebabkan letak geografis maupun sosial budaya bukan alasan TPN/OPM kehilangan hak politik. “Bahwa TPN/OPM belum terwakili ya tapi dari proses komunikasi saya percaya terutama tatkala ada even terjadi Papua Internal Dialog TPN/OPM akan terwakili,” ungkapnya.

Dia mengutarakan, semua pihak mesti memahami bahwa dialog atau perjuangan damai merupakan platform dan kesepakatan rakyat Papua sejak Kongres Rakyat Papua II yang menetapkan bahwa perjuangan Papua harus dilakukan secara damai (peacefull) kemudian perjuangan damai itu senantiasa mengedepankan dialog. Pasalnya, pihaknya sadar bahwa ujung dari perang itu dialog sehingga semua tokoh tokoh pejuang Papua tak semata mata mesti menguras tenaga serta melakukan tindakan yang keliru.

“Yang kita kedepankan itu bukan perang tapi dialog atau perjuangan damai,” tuturnya.
Karena itu, tambahnya, pihaknya menyambut positif ada jaringan, ada komunikasi, ada civil society serta ada inisiatif baik dari LIPI, tapi juga dari JDP untuk mengembangkan pendekatan pendekatan dalam perspektif dialog itu. Pasalnya, pihak memahami perjuangan tersebut tak gampang. Pertama, mesti ada semacam konstruksi dialog internal Papua. Artinya, semua orang Papua yang ada di hutan, yang ada di luar negeri serta yang ada dimanapun berhak ikut dilibatkan dan didengar suaranya tentang dialog. Kedua, semua orang Papua yang ada di Tanah Air ini tak perlu dilihat dari latar belakangnya tapi semua orang Papua harus duduk bersama dan menyampaikan pandangannya tentang apa yang ingin didialogkan. Tapi dialog sebagai sebuah media perjuangan harus diterima. Ketiga, JDP telah melakukan langka komunikatif dengan pelbagai lapisan baik didalan maupun di luar negeri untuk mempersiapkan proses dialog itu sendiri sekaligus melakukan pendekatan bersama pemerintah pusat di Jakarta.

Dia mengatakan, apabila ingin menuju terjadinya suatu proses dialog maka dibutuhkan penjembatanan penjembatanan hubungan didalam perspektif politik walaupun acapkali menuai pro kontra serta penolakan dari masyarakat, tapi hal ini perlu dibahas, diicarakan serta dikuatkan terus menerus. “Saya yakin JDP bukan perpanjangan tangan dan bukan subordinat dari pemerintah pusat, tapi mereka adalah tokoh tokoh civil sociaty yang mencoba mencari jalan tengah. Dialog diseluruh muka bumi ini menjadi sesuatu yang hendaknya dihargai semua pihak,” imbuhnya. (mdc/don)

Minggu, 27 Maret 2011 16:42

papua, independence, merdeka

via ScribeFire

March 29, 2011 0

Klaim TPN/OPM ‘yang Sah’, Gelar Jumpa Pers

Kamis, 08 Juli 2010 06:5, BintangPapua.com

Jayapura- Menyandang status OPM bukan lagi status yang menakutkan bagi seseorang. Belakangan ini justru sejumlah kelompok mulai bermunculan Â mengklaim diri sebagai TPN/OPM yang sah. Â Ironisnya lagi, Â yang mengaku TPN/OPM tidak hanya berada di hutan-hutan belantara, namun Â juga sudah ada di kota.

Ya, perjuangan sparatisme yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan diri TPN/OPM, kini berada di Kota. Hal itu diungkapkan Aleks Mebri yang mengaku sebagai Panglima Tertinggi TPN/OPM dalam kesempatan jumpan pers di Prima Garden, Rabu kemarin. “Sekarang ini TPN/OPM ada di Kota, kalau di hutan itu pengacau,” ungkapnya.

Dikatkan bahwa perjuangannya di kota atas kemerdekaan Papua tidak akan menjadikan negara dengan sistem parlemen, melainkan menggunakan sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

“Perdana mentrinya adalah Mama Persila Yakadewa yang baru kembali dari Roma dan wakilnya Luther Wrait,” ungkapnya kepada wartawan.

Sedangkan Aleks Mebri sendiri ada panglima tertinggi. “Saya panglima tertingginya, dia (Jefri Warisu) ketua. Nantinya ada 36 Mentri dan 10 gubernur. Susunan kabinet ini sudah sampai ke PBB,” ungkapnya lagi.

Berbagai persiapan seperti mata uangnya dan lain-lainnyapun sudah ditetapkan. “Mata ungnya kita tetapkan Kisang, Bahasa Nasional Hai Tanahku Papua, Hari Nasional 1 Juli, Bendera Sang Pari,” lanjutnya.

Disinggung tentang kabinet yang dibentuk oleh kelompok TPN/OPM yang menunjuk Anton Tabuni sebagai presidennya, Alex Mebri menyatakan bahwa kabinet tersebut tidak berlaku. “Yang berlaku punya kami yang sudah sampai ke PBB,” ungkapnya. (cr-10)

July 8, 2010 0

Hampir Semua Warung Internet Se-Jayapura Dikuasai Anggota Intel Kodam dan Polda Papua

Laporan: Wimalom SPMNews-
Pasca bentrokan di depan kampus Uncen Abepura antara para pendemo dan aparat keamanan pada tanggal 16 Maret 2006 yang lalu. BIN serta semua institusi Intelejen Republik Indonesia lainnya sedang bekerja keras untuk menangkap dan para Mahasiswa Papua khususnya mereka yang berasal dari Pegunungan. Hal ini terlihat jelas pada siang dan malam hari di kota Numbay (Jayapura) akhir-akhir ini, setiap orang Papua Pegunungan selalu diwaspadai gerak gerik dan langkah mereka dan bahkan tidak luput dari aksi sweeping oleh aparat intelejen TNI dan Polri.

Untuk diketahui bersama bahwa hampir semua Warung Internet (WarNet) di Numbay, Abepura dan Sentani dikuasai oleh anggota Intelejen dari Kodam dan Polda Papua, Nampaknya aksi mematai-matai aktivitas di Warung Internet ini sudah berlangsung lama bahkan mungkin hampir di seluruh WarNet di daerah lain di Papua. Di Numbay aksi ini sebelumnya dilakukan tidak begitu mencolok, Kini terlihat jelas hampir setiap Warnet sudah dikuasi para anggota Intelejen dengan meningkatkan personil pada setiap WarNet untuk melakukan tugas spionase mereka. Contoh kasus, Yusuf Weya 21th Mahasiswa Universitas Cenderawasih Fakultas Antropology pada hari Kamis, 20/4 lalu ia ditangkap dan dihajar babak belur di depan salah satu WarNet di Sentani oleh beberapa anggota intelejen dari Kodam dan Polda Papua.

Waktu itu Yusuf bermaksud menemani dan mengantar Kakaknya ke Warnet untuk mengecek E-mail, Setibanya di Warnet mereka mulai mengecek email, Karena ada beberapa point penting yang perlu dicatat maka Yusuf disuruh kakaknya mencarikan ballpoint sementara Kakaknya didalam Warnet Yusuf keluar untuk membelikan ballpoint di tokoh seberang, saat kembali inilah dia dihadang di depan WarNet oleh beberapa orang tak dikenal, Yusuf dicurigai sebagai Crew SPMNews dan ditangkap dan dihajar-habis-habisan lalu digotong ke Polda Papua. Kini Yusuf masih ditahan di Polda Papua untuk dimintai keterangan.

Provokator Intelejen Diusir Pulang dari Distrik Eragayam (Mbaliem) Jayawijaya

Pada bulan ini April 2006 pada beberapa minggu yang lalu tepatnya pada minggu pertama dan kedua ada dua orang anggota Intelejen dari Kodam Trikora mendatangi Kabupaten Jayawijaya, Kedua orang anggota Intelejen ini adalah orang asli Papua, mereka mengaku diri sebagai aktivis Papua Merdeka di Jayapura, setelah beberapa hari di Kota Kabupaten, kedua orang aktivis gadungan ini mendatangi salah satu Distrik di Jayawijaya, Distrik Eragayam yang mereka pilih dan datangi untuk memprovokasi massa yang ada di daerah tersebut.

Daerah ini dipilih kedua anggota Intel setelah mengetahui bahwa di Eragayam adalah basis massa anggota DeMMaK (Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka) yang akhir-akhir ini begitu gigih menyuarakan aspirasi Papua Merdeka baik didalam negeri maupun diluar negeri seperti Eropa dengan hadirnya Benny Wenda di Inggris Raya, cukup membuat panas kuping para elit politik dan Keamanan di Jakarta maupun di tanah Papua Barat.

Setibanya dua anggota Intel ini di Distrik Eragayam, mereka mencoba mendekati para tokoh masyarakat disana dan meminta untuk diadakan pertemuan antara mereka dan seluruh tokoh-tokoh yang ada di daerah itu, baik tokoh masyarakat, tokoh agama tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Sesuai dengan kesepakatan keesok harinya pertemuanpun dilaksanakan, kedua anggota Intel ini menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka kepada beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut, menurut salah satu aktivis gadungan ini, mereka datang untuk melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora; Berikut kalimat provokasi yang sempat disampaikan kepada para tokoh agama :….Kita harus pertahankan issue yang sudah panas ini, kalo tidak kita akan kembali berjuang lagi dari awal, Sekarang ini sudah, kesemptan yang sangat baik buat kita orang Papua Barat untuk Merdeka jadi mari katong sama-sama adakan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora……dst.

Karena para tokoh tidak percaya sepenuhnya dengan kedatangan orang asing ini sehingga mereka meminta untuk rencana ini ditunda pada minggu yang akan datang. Akhirnya kedua anggota Intel ini kembali ke Wamena, Setelah seminggu di Wamena mereka kembali mendatangi Distrik Eragayam dan mempertanyakan kembali kesiapan aksi atas pembahasan yang dibahas pada minggu lalu.

Para tokoh masyarakatpun tidak tinggal diam, mereka mencari kebenaran pengakuan kedua anggota Intelejen yang mengaku sebagai aktivis Papua ke seluruh jaringan baik di Jayapura, Jawa dan Luar Negeri dan setelah mengetahui kedua orang tersebut bukan aktivis Papua maka rencana para provokasi yang disusun rapi ini ditolak mentah-mentah oleh beberapa tokoh masyarakat tersebut dan mengusir mereka pulang kembali ke Wamena.

Karena aksi Provokasi yang sudah disusun rapi telah diketahui masyarakat umum dan dibatalkan maka kini ada beberapa Mahasiswa dan Pemuda yang bekerja pada DeMMak telah di catat nama-nama mereka oleh pihak intelejen Kodam dan Kodim Jayawijaya dan sedang diincar. Demikian dilaporkan crew SPMNews dari Mbaliem (Wamena) dan Port Numbay (Jayapura) Papua Barat. (ktk)
__________________________________________
Sumber: http://www.papuapost.com

_____________________________
“BETRAYED but NOT DEFEATED”
Website: http://www.koteka.info

April 22, 2006 0