Mkhuseli Jack, Pemimpin Anti-Apartheid Dedikasikan Penghargaan Bagi Rakyat Papua

Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli 'Khusta' Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org — Benny Wenda di Amerika Serikat ketika bertemu dengan Mkhuseli ‘Khusta’ Jack, mantan pemimpin Gerakan Anti Apartheid di Afrika Selatan. Fto: freewestpapua.org

US, MAJALAH SELANGKAH — Salah satu pemenang The Lawson Award tahun ini, Mkhuseli Khusta Jack, ahli strategi yang memimpin boikot konsumen di Afrika Selatan selama hari-hari tergelap apartheid, mendedikasikan penghargaannya untuk rakyat Papua. Para penerimapenghargaan adalah pemimpin gerakan untuk perlindungan lingkungan, Pembela masyarakat adat, hak politik, dan akhir penindasan rasial.

The Lawson Awards diberikan setiap tahun oleh Pusat Internasional Konflik tanpa kekerasan di The Fletcher Schooluntuk Hukum dan Diplomasi di Tufts University di Fletcher Summer Institute. Hal ini diberikan kepada praktisi, akademisi dan wartawan yang bekerja berfungsi sebagai model untuk bagaimana perubahan tanpa kekerasan dapat dikembangkan, dipahami dan dijelaskan.

“Saya mendedikasikan penghargaan ini, yang diajukan dalam hati saya, bagi rakyat Papua Barat,”

“Orang-orang di sekeliling dunia harus mengubah lensa mereka untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Papua Barat. Mereka harus mendengar jeritan rakyat Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri,” kata Mkhuseli Jack dalam pidato penerimaannya, seperti dilansir freewestpapua.org.

Jack juga menambahkan di hari ini dan usia tidak ada ruang untuk segala bentuk penjajahan atau perambahan pada orang. Diskriminasi ini bahkan lebih buruk ketika itu didasarkan pada rasisme,”

Ia juga berpesan kepada Benny Wenda, pemimpin Papua merdeka yang hadir dalam acara penyerahan pengargaan agar terus berjuang hak rakyat Papua Barat.

“Anda harus terus memperjuangkan hak Anda. Anda akan bebas, itu hanya masalah waktu, tutur Jack berpesan.

Rev James Lawson memberikan saran kepada Papua Barat bahwa Kunci untuk setiap perjuangan perlawanan sipil yang sukses adalah disiplin sengit, perencanaan dan strategi yang ketat.

“kekuatan hidup Anda yang membuat Anda kuat adalah kekuatan Allah, kekuatan kebenaran. Jadilah kuat. Jadilah berani. Mengorganisir perjuangan. Anda berada di sisi sejarah dan kebenaran,” kata Lewson, Aktivis Amerika yang pernah menghabiskan tiga tahun sebagai misionaris Metodis di Indiaitu.

Usai menerima penghargaan Rev Lewson menghabiskan waktu berbicara dengan Benny Wenda tentang perjuangan rakyat Papua untuk kebebasan.

Wenda mengaku pertemuan Rev Lawson dan Mkuseli Jack adalah mimpi yang menjadi kenyataan.

“Perjuangan hak-hak sipil di Amerika Serikat dan perjuangan anti-apartheid di Afrika Selatan adalah mercu suar harapan bagi saya dan orang-orang saya,” ujar Wenda. “Saya tahu bahwa suatu hari kita akan bebas,”

Selain Mkuseli Jack tiga pemenang lain yang menerima penghargaan dari James Lawson Award untuk Prestasi dalam Praktek Konflik tanpa kekerasan adalah: Evgenia Chirikova, wanita muda Rusia yang ikut mendirikan membela Khimki Hutan, yang telah berjuang kampanye yang panjang dan sejauh ini sukses dalam sepuluh tahun terakhir untuk mencegah penghancuran hutan purba pertumbuhan dekat Moskow.

Oscar Olivera, salah satu pemimpin utama kampanye di Cochabamba, Bolivia pada tahun 1990 yang mencegah privatisasi sumber daya air dan membantu memicu partisipasi rakyat yang luas dalam transisi demokrasi Bolivia di tahun-tahun berikutnya.

Jenni Williams, co-pendiri Wanita Zimbabwe Bangkit, yang menerjang 52 penangkapan dan jailings karena protes yang berkelanjutan untuk hak-hak politik yang tulus untuk semua orang dari negaranya.

Untuk diketahui Mkhuseli Jack adalah pemimpin United Democratic Front (Front Persatuan Demokrasi), sebuah koalisi lebih dari 500 kelompok perlawanan berbasis sipil selaras dengan Kongres Nasional Afrika, Mkuseli Jack menunjukkan bagaimana biaya apartheid bisa ditransfer dari masyarakat kulit hitam kepada masyarakat bisnis komersial yang mendukung dan sebagian tergantung pada pendapatan pemerintah. Strategi ini menarik daya beli masyarakat bahwa disamping pemogokan oleh para pekerja kulit hitam dan sanksi eksternal oleh pemerintah asing, menciptakan konteks untuk negosiasi antara Mandela dan Presiden FW de Klerk yang akhirnya membawa apartheid runtuh. (MS)

Sabtu, 22 Juni 2013 23:17,MS

June 22, 2013 0

Keputusan Pemimpin MSG, Tantangan Bagi Indonesia

Michael Manufandu, saat mengikuti sesi pleno MSG Summit (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Meski aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) belum diputuskan, namun pemerintah Indonesia beranggapan minimnya informasi dan kurangnya pendekatan pemerintah pusat ke Pasifik, telah mengakibatkan aplikasi WPNCL bisa dipertimbangkan dalam forum MSG Summit.

Hal ini disampaikan salah satu delegasi Indonesia, Michael Manufandu dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru, 20-21 Juni 2013.
“Pemerintah jelas menolak dan tidak bisa menerima keadaan ini. Mungkin karena kurangnya informasi dan pendekatan dari pemerintah pusat terhadap pasifik ini, sehingga image mereka terhadap berbagai macam perkembangan di Papua itu kurang bagus buat mereka. Akibatnya mereka melihat Papua sebagai sesuatu yang masih memiliki masalah.” kata Manufandu.

Namun Manufandu mengatakan Pemerintah Indonesia sangat siap menyambut para menteri luar negeri dari negara-negara MSG, yang menurutnya bisa dilakukan antara bulan Juli atau Agustus 2013.
“Pemerintah sangat siap. Kita sudah siap untuk menerima kedatangan para menteri luar negeri MSG ini. Kita akan tunjukkan kepada mereka yang mereka belum tahu dengan baik. Tentang perkembangan-perkembangan yang ada di Papua selama lima belas tahun terakhir, pelaksanaan otonomi khusus dan pelimpahan wewenang kepada pejabat-pejabat lokal.” ujar Manfandu yang pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Kolombia ini.

Peristiwa ini, lanjut Manufandu, mempunyai nilai sendiri buat semua pihak, karena baru pertama kali masalah Papua diterima dalam forum regional resmi.

“Itu satu tantangan bagi kita di Indonesia, satu tantangan bagi saudara-saudara di Papua kalau sudah mendengar ini dan juga tantangan bagi saudara-saudara kita di luar. Jadi ada tiga pihak yang harus menghadapi persoalan pengakuan dan penerimaan, nanti kalau diterima. Bagaimana harus menjawab itu?” tambah Manfandu.

Mengenai ketakutan beberapa pihak, termasuk dari negara-negara MSG yang beranggapan nantinya dalam kunjungan para menteri luar negeri, pemerintah Indonesia hanya menunjukkan yang baik-baik saja, Manufandu menolak hal tersebut. Pemerintah Indonesia, menurut Manufandu, sangat siap dan terbuka untuk memberikan informasi tentang Papua. Ia juga yakin, sebagai negara yang pernah dijajah, negara-negara MSG pasti punya indera keenam untuk mengetahui kalau ada manipulasi dalam kunjungan mereka nanti.
“Oh tidak. mereka juga punya indera keenam untuk bisa melihat apakah yang mereka lihat itu sebuah kamuflase atau yang baik-baik saja. karena mereka sudah pengalaman. mereka pernah dijajah juga kan. Tidak mungkin, mereka pasti akan tahu kalau ada kamuflase atau manipulasi.” kata Manufandu.(Jubi/Adm)

June 21, 2013 ,20:50,TJ

June 21, 2013 0

Inilah Keputusan Para Pemimpin Negara MSG Tentang Status Papua Barat

Dr. John Otto Ondawame Wakil Ketua WPNCL saat menyampaikan pernyataan WPNCL dalam sesi pleno MSG Summit di Noumea (Jubi)

Noumea – Aplikasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), secara resmi diterima oleh MSG. Namun status yang diminta oleh WPNCL dalam aplikasinya akan ditentukan dalam enam bulan kedepan.

Para pemimpin negara-negara MSG yang terdiri dari Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Papua New Guinea dan FLNKS telah memutuskan hasil MSG Leaders Summit yang merupakan hasil final dari pertemuan ke-19 para pemimpin negara-negara Melanesia ini. Keputusan yang disebut Komunike bersama ini terdiri dari 44 point yang diantaranya merupakan perjanjian perdagangan, peningkatan kemampuan teknis, keuangan, perubahan iklim, pertukaran pengetahuan dan aplikasi WPNCL.

Komunike ini ditandatangani oleh kelima pemimpin negara-negara Melanesia, masing-masing Victor Tutugoro (FLNKS), Veroqe Bainimarama (Fiji), Leon Dion (Papua New Guinea), Gordon Darcy Lilo (Kepulauan Solomon) dan Moana Carcassas Kalosil (Vanuatu). Penandatangan ini dilakukan di Escapade Resort, Noumea, 21 Juni 2013.

Tentang aplikasi WPNCL sebagai representasi Papua Barat, komunike telah memutuskan sebagai berikut (point 20 dan 21 dari Komunike):

Para Pemimpin mencatat roadmap dalam kaitannya dengan aplikasi West Papua National Coalition of Liberation (WPNCL) untuk keanggotaan harus didasarkan pada schedule yang jelas dan terukur. Para Pemimpin mengakui bahwa pelanggaran HAM perlu disorot, dan untuk kemajuan aplikasi WPNCL penting untuk secara terus menerus terlibat dengan Indonesia. Para pemimpin sepakat untuk membangun sebuah proses dialog dan konsultasi dengan Indonesia. ParapPemimpin mencatat dan menyambut undangan dari Indonesia untuk mengundang Misi Menteri Luar Negeri (FMM) yang akan dipimpin oleh Fiji yang mana konfirmasi mengenai waktu misi masih ditunggu. Keputusan mengenai aplikasi WPNCL akan ditentukan oleh/setelah adanya laporan dari misi FMM.

Keputusan para pemimpin:

(i) MENYETUJUI bahwa MSG sepenuhnya mendukung hak-hak asasi rakyat Papua Barat terhadap penentuan nasib sendiri sebagaimana ditetapkan dalam mukadimah konstitusi MSG;
(ii) MENYETUJUI bahwa kekhawatiran MSG mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk lain yang berkaitan dengan kekejaman terhadap Masyarakat Papua Barat akan diajukan bersama dengan pemerintah Indonesia secara bilateral maupun sebagai kelompok
(iii) MENCATAT bahwa aplikasi dari WPNCL untuk menjadi anggota MSG telah diterima dan aplikasi akan ditinjau setelah pengajuan laporan FMM, dan
(iv) MENYETUJUI roadmap seperti yang direkomendasikan oleh FMM mencakup:
a) bahwa MSG mengirim misi menteri luar negeri di tingkat FMM yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Fiji ke Jakarta dan kemudian ke Papua Barat pada tahun 2013 dan menerima undangan dari pemerintah Indonesia.
b) misi menteri luar negeri ini akan menyajikaN laporannya kepada para pemimpin msg pada kesempatan pertama dalam enam bulan ke depan.
c. WPNCL akan diberitahu secara resmi tentang keputusan para pemimpin MSG mengenai aplikasinya, dan
d. misi akan menjadi bagian dalam proses menentukan aplikasi keanggotaan WPNCL. (Jubi/Adm)

June 21, 2013,16:55,TJ

June 21, 2013 0

Somare : Papua Barat Seharusnya Diundang Dalam Acara Budaya dan Olahraga

Noumea-Kaledonia Baru, 20/06 (Jubi) Jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog.

Michael Somare, salah satu pendiri Melanesia Spearhead Group mengatakan dalam memberikan keanggotaan MSG kepada Papua Barat, forum MSG harus inventif. Para pemimpin MSG harus lakukannya atas dasar Papua Barat adalah Komunitas dan Entitas Melanesia, bukan sebagai negara yang berdaulat.
“MSG harus inventif. Kita bisa temukan ini juga di Asia Pacific Economic Co-operation (APEC). Taiwan dan Hongkong diterima di APEC sebagai bagian dari China, yang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Asia Pasifik melalui negara yang berdaulat, yakni China.” kata Somare, Kamis (20/06) di sela-sela pertemuan para pemimpin negara MSG.

Somare, sebagaimana saat dirinya menjadi Perdana Menteri Papua new Guinea (PNG), tetap beranggapan bahwa Papua Barat adalah bagian internal Indonesia. Sehingga segala sesuatunya harus dibicarakan secara internal, antara rakyat Papua Barat dengan pemerintah Indonesia. Somare mengatakan, jika Papua Barat akhirnya menjadi ‘anggota’ dari MSG, ini akan menjadi tempat bagi Indonesia dan Papua Barat untuk berdialog. Dan di sisi lainnya, negara-negara MSG akan secara teratur mengetahui perkembangan di Papua Barat.

“Aktivis Papua perlu belajar untuk duduk dan berbicara tentang masalahnya dengan Indonesia. Pemimpin Papua dan aktivis harus membahas cara-cara untuk menemukan solusi untuk masalahnya. Masalah Papua adalah salah satu yang internal dan negara kita tidak punya hak untuk mencampuri isu-isu kedaulatan Indonesia. Masalah Papua tidak seharusnya dibawa kepada negara-negara Melanesia hanya lewat satu sisi saja, karena seperti juga PNG, negara-negara Melanesia memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan PNG berbagi perbatasan bersama.” tambah Somare.

Namun Perdana Menteri terlama di PNG ini mengatakan bahwa sekalipun Papua Barat, tidak atau belum diterima sebagai anggota MSG, Papua Barat seharusnya diundang oleh MSG untuk acara-acara kebudayaan, kegiatan olahraga dan pertukaran keterampilan teknis.

“Papua Barat adalah komunitas dan entitas Melanesia yang signifikan.” aku Somare.

Menanggapi pernyataan Somare ini, Presiden West Papua National Coalition Liberation (WPNCL), John Otto Ondowame menyebutkan masalahnya ada di Indonesia, bukan orang Papua. Karena sejak tahun 2011, orang Papua telah meminta untuk berdialog secara damai dengan Indonesia. Namun hingga hari ini, Indonesia belum menunjukkan minatnya untuk berdialog.

“Kami sudah mencoba pada tahun 2011 untuk berbicara dengan Indonesia, kami menulis surat untuk memulai dialog damai. Tapi sampai hari ini, Indonesia belum menunjukkan respon untuk dialog secara damai yang disebutkan oleh Somare sebagai dialog yang bermartabat itu. Jadi, masalahnya bukan di pihak kita, tetapi dengan pemerintah dan militer Indonesia,” kata Dr Ondawame.

Ia menambahkan bahwa sebuah dialog damai, semestinya difasilitasi oleh pihak ketiga, bukan antara dua pihak saja.

Mengenai undangan kunjungan MSG ke Indonesia, Ondowame mengatakan itu sudah menunjukkan bahwa masalah Papua, bukan masalah internal antara Papua dan Indonesia saja. Tapi sudah menjadi masalah regional. Agar masalah Papua jadi jelas buat negara-negara MSG sebelum, saat dan setelah kunjungan, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional seluas-luasnya terlebih dulu.

“Sebelum MSG melakukan kunjungan nanti, MSG bisa meminta Indonesia membuka akses internasional, seperti media dan organisasi kemanusiaan ke Papua seluas-luasnya. Ini akan menunjukkan kepada MSG dan negara-negara Melanesia, apa dan bagaimana yang sudah, sedang dan akan terjadi di Papua Barat.” ujar Ondowame.

Sedangkan perwakilan Delegasi Indonesia, Michael Manufandu, mengatakan orang Papua harus hidup di Papua untuk melawan dari dalam. Selama ini, pemerintah dan pemerintah provinsi yang terdiri dari penduduk asli Papua Barat telah mencoba untuk mengembangkan Tanah Papua. Informasi tentang Papua yang beredar selama ini, disebutkan oleh Manufandu sebagai kesalahan informasi yang terjadi karena perkembangan media sosial.

Keputusan tentang proposal Papua Barat menjadi anggota MSG, akan dibahas besok, Jumat (21/06).(Jubi/Adm)

June 20, 2013,19:25,TJ

June 20, 2013 0

Hut Proklamasi Papua Barat, Bendera Bintang Kejora dan Merah Putih Akan Dikibarkan Bersama

JAYAPURA — Mantan Tapol/Napol Yen Seru menandaskan pihaknya menghimbau kepada semua pihak, pimpinan OPM dan kelompok perjuangan rakyat Papua Barat diseluruh Tanah Papua, tetap merayakan peringatan HUT OPM pada 1 Juli mendatang dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora berdampingan dengan bendera Merah Putih .

Ajakan dan himbauan itu disampaikan mantan Tapol/Napol Sem Yeru melalui Bintang Papua di Jayapura, Selasa (18/6) kemarin.

Sem Yeru mengatakan, apabila hanya menaikan bendera Bintang Kejora tidak perlu dilakukan, karena akan ditangkap sebab dirinya masuk penjara hanya karena menaikan bendera Bintang Kejora tanpa berdampingan dengan merah putih.

“HUT OPM I Juli merupakan hari nasional bangsa Papua Barat yang harus diperingati sebagai ungkapan sikap rakyat Papua untuk merdeka dan membentuk negara berdaulat terlepas dari NKRI sebagaimana dideklarasikan pada 1 Juli 1998 di Taman Imbi sesuai ideologi HAM, cinta damai dan cinta kasih,”

kata Sem Yeru yang kala itu bertindak sebagai Koordinator deklarasi HUT OPM.

Karena itu, kata Sem Yeru, pihaknya minta kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi peringatan HUT OPM 1 Juli 2013 mendatang, tanpa mesti melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat. Pasalnya, peringatan HUT OPM yang diselingi orasi-orasi politik dilindungi UU tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Senada dengannya, Saul J Bomay yang mengaku sebagai Juru Bicara TPN/OPM menyatakan, pihaknya segera menyampaikan pemberitahuan kepada Polda Papua untuk memperingati HUT OPM 1 Juli 2013 yang rencananya akan berpusat di Taman Imbi dan Makam Theys di Sentani.

Dikatakan Saul J. Bomay, pihaknya tetap memperingati Hari Kemerdekaan bangsa Papua Barat. Nama Papua Merdeka ada karena deklarasi 1 Juli 1971, guna menjawab hasil Pepera yang cacat hukum dan cacat moral.

“Kami perjuangkan terus sampai titik darah penghabisan, untuk merebut kembali tanah kami dari NKRI,”

ujar Saul J. Bomay.
Sementara itu, Polda Papua dan jajarannya tetap mengantisipasi adanya pengibaran bendera Bintang Kejora, simbol perjuangan rakyat Papua Barat menjelang HUT Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Juli 2013 mendatang.

“Kita tetap siagakan saja beberapa titik diseluruh Papua, baik monitor maupun deteksi ada potensi terjadinya gangguan keamanan, terutama di lokasi-lokasi rawan, seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen, Manokwari, Biak, Sorong, Keerom, Kota Jayapura dan lain-lain,”

tegas Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD usai penutupan Turnamen Volly In Door dan Volly Pasir Piala Kapolda Tahun 2013 di GOR Cenderawasih, APO, Jayapura beberapa waktu lalu.

Namun meski ada niat dan keinginan sekelompok masyarakat untuk merayakan atau memperingati 1 Juli, tidak terbias pada siatuasi situasi Kamtibmas di Tanah Papua yang hingga saat ini aman dan terkendali serta tidak ada sesuatu yang signifikan.

Merujuk pada peringatan HUT OPM 1 Juli 2012 tahun lalu, bendera Bintang Kejora berkibar di 4 titik , mulai dari Keerom, yang diduga dilakukan kelompok OPM pimpinan Lambert Pekikir, di Kota Jayapura 2 titik. Sedangkan wilayah lain Papua seperti Timika, Puncak Jaya, Yapen tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora. (mdc/achi/l03)

Juni 19, 2013,NT

June 19, 2013 0

Negara-Negara Melanesia Tunda Keputusan Keanggotaan Papua

Menlu Vanuatu Edward Natapei mengatakan negaranya sangat mendukung upaya Papua Barat tapi kalah suara. Foto: AFP

Kanaky — Upaya gerakan Free West Papua untuk menjadi anggota badan regional Pasifik, Melanesian Spearhead Group (MSG), telah ditunda paling tidak enam bulan.

Melanesian Spearhead Group (MSG) terdiri dari para pemimpin Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu, serta gerakan politik bumiputra Kaledonia Baru, FLNKS.

“Gerakan Free West Papua memandang keanggotaan MSG sebagai suatu langkah maju untuk mendapat pengakuan internasional,”

tulisradioaustralia.net.au, edisi 18 Juni 2013.

Dilaporkan, para Menteri Luar Negeri yang berkumpul di Lifou, ibukota Kepulauan Loyalty, Kaledonia Baru, telah memutuskan untuk menunda keputusan sampai mereka mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura.

Menteri Luar Negeri Fiji, Ratu Inoke Kubuabola, mengatakan pada pertemuan itu, Indonesia menyampaikan undangan awal bulan ini.

Ia mengatakan, Fiji, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon mengambil sikap yang sama tentang Papua.

“Semua negara MSG mempunyai pandangan yang sama bahwa kita menginginkan suatu bentuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat,”

katanya.

Menteri Luar Negeri Vanuatu Edward Natapei mengatakan, negaranya sangat ingin membahas soal Papua Barat pada pertemuan itu, tapi kalah suara.

“Yang kita inginkan adalah suatu kerangka waktu supaya masalah ini ditangani tahun ini – paling tidak dimulai tahun ini.”

Edward Natapei mengatakan Perdana Menteri Vanuatu akan mengemukakan masalah ini dengan para pemimpin lain.

Para pemimpin MSG juga akan mempertimbangkan apakah akan menyetujui keputusan menteri-menteri luar negeri untuk mengirim sebuah delegasi ke Jakarta dan Jayapura. (GE/Ist/MS)

Selasa, 18 Juni 2013 21:09,MS

June 18, 2013 1

Di Dogiay Juga, Ribuan Rakyat Demo Minta Dukungan MSG

Dogiay – Seperti daerah-daerah lain di seluruh tanah Papua maupun di luar Papua, hari ini (18/6) ribuan rakyat Papua Barat di daerah Dogiay juga ikut meminta dukungan MSG bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Aksi yang dilakukan dibawa komando KNPB Dogiay ini dilakukan tepat di Pasar Moanemani.

Massa aksi awalnya berkumpul di tiga titik di Odedimi, Kamuu Selatan dan sepan kantor DPR Dogiay. Pada jam 09.00 massa bergerak dan menuju terminal Moanemani dengan tertip disertai nyanyian khas budaya Waita. Di terminal, ketua KNPB wilayah Dogiay, David Pigai bersama-sama dengan anggota-anggora Parlemen Rakyat Daerah menyampaikan sikap politik.

“Kami dukung MSG di Kanaky, kami harap West Papua didaftar menjadi keluarga Melanesia, dan menolong kami untuk merdeka dari penjajah Indonesia”, kata David Pigai. Orasi-orasi politik bergantian dilakukan, dan turut hadir juga Ketua Parlemen Meepago, Habel Nawipa dan anggota PRD Nabire dan Paniai.

Aksi massa berakhir pada pukul 3.00 sore. Menurut pantauan reporter media ini, Aksi perjuangan damai di daerah ini adalah kali pertama dilakukan, karena daerah ini sejak lama ada dalam daerah operasi TNI.

June 18, 2013,knpbnews

June 18, 2013 0

Di KTT MSG, Papua Barat Diwakili 6 Diplomat

Diplomat Papua di MSG, dari kiri ke kanan, John Otto Ondawame, Barak Sope, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan Andy Ayamiseba. Foto: penelusuran google.com

Kanaky — Papua Barat resmi diundang pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Melanesian Spearhead Group (MSG) ke-18, 18 Juni 2013. Enam diplomat Papua Barat dari West Papuan National Coalition for Liberation (WPNCL), akan hadir di Noumea, Kanaky.

Informasi yang dihimpun majalahselangkah.com, Minggu (16/06/13), enam diplomat itu, Dr. John Otto Ondawame, Barak Sope, Andy Ayamiseba, Paula Makabory, Rex Rumakiek, dan media ini belum konfirmasi orang yang keenam.

Ini juga dibenarkan Andy Ayamiseba di Port Vila, Vanuatu. Dalam sesi wawancara khusus dengan Radio Australia, ia mengatakan, “Delegasi kami akan dipimpin oleh Wakil Ketua kami, Dr. Otto Ondawame bersama lima orang delegasi lainnya.”

Enam diplomat Papua Barat ini akan hadir karena WPNCL telah mendapat undangan dari negara tuan rumah KTT MSG. Kata Andy, ini pertama kalinya Papua Barat diundang secara resmi negara tuan rumah penyelenggara MSG. Dalam MSG Summit sebelumnya, WPNCL masuk dalam delegasi Vanuatu.

“Perjuangan bagi Papua Barat menjadi anggota resmi MSG akan menjadi satu terobosan besar dalam perjuangan kemerdekaan dari Indonesia,”

ujarnya.

Kata Andy Ayamiseba, dukungan dari berbagai komponen di Papua Barat meyakinkan masyarakat internasional. Jika pengajuan ini berhasil, ia yakin, akan meningkatkan status kampanye kemerdekaan Papua Barat. Sebelumnya, sebuah aplikasi telah diajukan untuk mendapat keanggotaan penuh di MSG.

Dari dalam negeri, dukungan bagi para diplomat Papua Barat yang tergabung dalam WPNCL maupun kepada negara-negara Melanesia serta penyelenggara MSG Summit terus digemakan. Dukungan dalam bentuk aksi demonstrasi berkali-kali digelar, baik di Tanah Papua, di Jawa hingga beberapa negara luar.

Perjuangan rakyat Papua Barat melalui para diplomat untuk didaftarkan ke MSG memang mendapat respon positif. Tetapi, Indonesia pun tak mau “pulau emas” ini lepas begitu saja. Berbagai trik terus dilakukan.

MSG di Noumea ibarat angin segar bagi Kanaky dan Papua Barat, dua wilayah koloni yang memunyai potensi sumber daya alam itu.

Politisi senior pendukung Free West Papua, Barak Sope dan pimpinan MSG, Peter Forau, sebagaimana dilansir Vanuatu Daily Post, berpendapat, sejarah kelam masa lalu rakyat Papua Barat mengundang simpati negara-negara Melanesia.

Selain, sumber daya alam yang sangat potensial tak bisa dibiarkan dikuras habis negara kolonial, sementara rakyat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan.

“Harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional,”

ujar Peter Forau.

Dukungan kepada dua wilayah terjajah ini, kata Forau, penting untuk mencapai independen secara politik di masa depan. Sebagai bagian dari rumpun Melanesia, negara anggota MSG akan bicarakan usulan keanggotaannya.

MSG Summit akan dilaksanakan di Noumea, Kanaky, oleh FLNKS (Front de Libration Nationale Kanak et Socialiste), 18-21 Juni mendatang. Lima anggota MSG: Vanuatu, Papua New Guinea, Solomon Island, Fiji dan FLNKS Kanaky, akan bahas soal status Papua Barat.

Hasil keputusan MSG Summit selanjutnya akan disampaikan ke tingkat kawasan regional Pasifik dan Melanesia, PIF, hingga tingkat dunia di Komisi dan Sidang Umum PBB.

Sebelumnya, KTT MSG ke-16 di Goroka, PNG, 19 Agustus 2005. KTT MSG ke-17 di Port Vila, Vanuatu, 14-15 April 2008.

MSG, sebuah badan resmi di bawah PIF (Pacific Islands Forum), yakni lembaga resmi dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ia dibentuk berdasarkan “Agreed Principles of Cooperation Among Independent States of Melanesia” yang ditandatangani 14 Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu. (SYO/Ist/MS)

Minggu, 16 Juni 2013 17:17,MS

June 17, 2013 0

Presiden NFRPB Surati MSG Sampaikan 6 Hal

Jayapura — Staf Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Ferdinand Okoserai, pelaksana tugas Dewan Adat Papua (DAP), Willem Rumasep, dan Staf DAP, Yos Wally membacakan surat permohonan maaf dari Forkorus Yaboisembut, S.Pd kepada Mr. Peter Forau dengan nomor surat: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu dibacakan saat jumpa pers di kantor Dewan Adat Papua di Ekspo Waena, Jayapura, Minggu, (16/06/13).

Dalam surat tersebut, ada enam point yang disampaikan kepada Mr. Peter Forau. Keenam hal tersebut berkaitan dengan kenyataan yang terjadi, dan harapan rakyat Papua kepada MSG sebagai forum sesama negara-negara serumpun Melanesia.

Pertama, Forkorus mengatakan, dirinya memohon maaf dan merasa perlu mengklarifikasi surat yang dikirim sebelumnya oleh staf NFRPB, tanggal 26 Mei 2013.

Kedua, sebagai klarifikasi dari surat sebelumnya, karena permohonan aplikasi dari Papua Barat untuk menjadi anggota penuh di MSG sudah diajukan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu, maka surat dari NFRPB tanggal 26 Mei dinyatakan batal dan hanya dapat digunakan sebagai dukungan positif dari Papua Barat.

Ketiga, dirinya berharap agar kiranya Papua Barat diterima menjadi anggota penuh dalam MSG sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. John Otto Ondawame dan kawan-kawan di Vanuatu.

Keempat, Forkorus juga menyampaikan kepada pemimpin negara di dalam MSG bahwa pihak NFRPB telah mengirim tim pra-negosiasi sebanyak dua kali ke Jakarta. Tim pertama dari tanggal 14-15 Agustus 2012 dan kedua dari tanggal 13-16 Oktober 2012.

Delegasi itu untuk menawarkan negosiasi secara damai dan demokratis dalam rangka minta pengakuan deklarasi pemulihan kemerdekaan bangsa Papua Barat di negeri Papua Barat, 19 Oktober 2011 agar dapat mengatur proses peralihan kekuasaan administrasi pemerintah dari NKRI kepada NFRPB secara damai dan demokratis.

Bahkan menurut Forkorus, hal itu berlanjut hingga pada tahun 2013 ini. Dan untuk menutupi tekanan dari masyarakat internasional, terhadap isu politik Papua, pemerintah Indonesia memberikan Undang-undang Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintahan Papua.

Kelima, sebagai Presiden NFRPB, Forkorus dengan tegas menolak Otonomi Khusus Plus dan UU Pemerintah Papua bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.

Keenam, atas nama seluruh rakyat dan bangsa Papua Barat sekali lagi ia menegaskan pernyataan dan harapan seluruh rakyat Papua dari Sorong sampai Samarai, Merauke, yang berharap, agar bangsa Papua Barat dapat diterima sebagai anggota penuh MSG pada pertemuan nanti.

Forkorus berharap, MSG dapat memperhatikan solidaritas MSG sebagai sesama serumpun Melanesia. Ia berharap, semoga rakyat Papua diakui negara-negara Melanesia lainnya sebagai saudara serumpun, dengan diterimanya Papua Barat sebagai anggota MSG. (MS)

Minggu, 16 Juni 2013 22:03,MS

June 16, 2013 0

Marinus: Saya Yakin Pemerintah Port Moresby Tolak Pendirian Kantor OPM

JAYAPURA – Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, diplomasi internasional

untuk terus menerus menginternasionalisasikan isu Papua Merdeka di luar negeri dengan pendekatan politik melalui pembukaan Kantor Perwakilan OPM di luar negeri seperti di Kota Oxford-Inggris, tidak selalu mudah. Pasalnya, aturan hukum masing-masing Negara berbeda satu dengan yang lainnya.

Dengan mengikuti perkembangan berita beberapa hari belakangan ini tentang rencana pendirian Kantor OPM di Port Moresby–PNG, dikatakan baginya Pemerintah PNG akan menolak dengan resmi segala upaya diplomasi OPM untuk mendirikan kantor OPM tersebut. Tetapi bukan berarti pemerintah PNG tidak mendukung dan tidak memberikan ruang bagi gerakan-gerakan perjuangan Papua Merdeka di PNG.

Satu pernyataan ini yang penting ‘tanpa harus mendirikan Kantor Perwakilan OPM di PNG pun, secara politik dan berdasarkan espirite de corp atau semangat Corsa dari seluruh 53 negara (Termasuk di dalamnya Negara PNG) yang tergabung dalam Negara-Negara Pesemakmuran Inggris atau Negara-Negara Commonwealth telah mengakui pendirian Kantor OPM di Kota Oxford Inggris. Dengan kata lain sudah ada pengakuan politik dan diplomasi dari 53 Negara-Negara Pesemakmuran tersebut terhadap perjuangan Papua Merdeka.

“Jadi 53 negara persemakmuran tersebut (termasuk PNG) sudah mengakui secara diplomasi dan politik perjuangan Papua Merdeka. Ini semangat Corsa dari Negara-negara persemakuran,” jelasnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Senin, (10/6).

Lanjutnya, satu peristiwa politik yang terjadi dalam satu Negara persemakmuran tersebut adalah bahwa itu masalah bersama seluruh Negara-negara anggota persemakmuran.

Dengan demikian, jelas disini bahwa sikap penolakan pemerintah PNG hanyalah bagian dari permainan politik dan diplomasi internasional dalam hubungan bilateral Indonesia-PNG untuk tidak mengganggu kepentingan nasional masing-masing Negara.

Untuk itulah, dirinya berharap supaya Pemerintah Indonesia mengintensifkan diplomasi dan lobi-lobi internasional yang lebih progresif lagi ke Negara-negara persemakmuran Inggris karena kemenangan politik dan diplomasi sedang berpihak ke kelompok OPM di luar negeri.

Tetapi pekerjaan rumah di Papua harus segera diselesaikan karena sumber masalahnya ada di Papua. Kalau tidak ada lagi orang Papua dibunuh, ditangkap, disiksa, dipenjarakan tanpa prosedur hukum yang jelas, diperlakukan tidak manusiawi, dan lebih dari pada itu, kalau pemerintah pusat akhirnya harus setuju bahwa dialog damai dan bermartabat antara Jakarta-Papua segera dilaksanakan, maka dampak politiknya akan segera dirasakan pemerintah dalam menghentikan gerakan perjuangan Papua Merdeka di luar negeri.

“Semua kembali pada political will pemerintah pusat kalau tidak mau melihat Papua merdeka dan emnjadi Negara berdaulat menyusul Timor LEste yang sudah lebih dulu merdeka,” pungkasnya.

Ditambahkannya, perlu juga pemerintah Indonesia sadari bahwa pemerintah PNG tidak terlalu tertarik dengan diplomasi OPM untuk membuka kantor perwakilannya di Port Moresby, karena Pemerintah PNG lebih mendukung Papua masuk menjadi anggota Blok kerja ekonomi dan perdagangan Melanesia Spearhead Groups(MSG) karena secara ekonomi akan sangat menguntungkan masyarakat Papua. Papua akan lebih banyak memetik keuntungan ekonomi daripada keuntungan politik apabila Papua masuk menjadi anggota MSG nantinya.(nls/don/l03)

Sumber: Selasa, 11 Jun 2013 06:43, Binpa