PM Vanuatu, Moana Carcasses Kalosil bersama tokoh perjuangan Papua di Vanuatu (Dok. MSG)
Jayapura – Perdana Menteri (PM) Vanuatu yang baru, Moana Carcasses Kalosil menegaskan Vanuatu akan mendukung dan mendorong Papua Barat untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG).
Kepada Jubi, melalui rilis yang diterima hari ini (Rabu, 08/05), PM Vanuatu yang baru ini mengatakan peningkatan dukungan terhadap hak penentuan Papua Barat dari Vanuatu akan dirilisnya dalam waktu dekat, saat ia mengumumkan program 100 hari kerjanya.
“Bekerja sama dengan Edward Natapei sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, prioritas pemerintahan baru Vanuatu adalah meninjau kembali hubungan dengan Indonesia dan mendorong Agenda Kemerdekaan untuk Papua Barat di MSG.”
tulis Kalosil.
Sebagai Perdana Menteri, Kalosil dikabarkan sudah menjadi anggota Parlemen Internasional untuk Papua Barat. Pemerintahan Kalosil akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian dengan Indonesia di mana Vanuatu menerima bantuan dari Kepolisian dan Militer Indonesia. Perjanjian kerjasama ini dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan pemerintah Indonesia.
“Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua, seseorang harus melakukan sesuatu buat hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang akan kita lobi”,
tulis Kalosil.
Moana Carcasses Kalosil menggantikan PM Vanuatu sebelumnya, Sato Kilman, melalui proses pemilihan bulan Maret lalu. Sebelumnya, Kalosil menjabat sebagai Mentri Keuangan dan Sekretaris Parlemen di masa kepemimpinan Sato Kilman. (Jubi/Victor Mambor)
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) melalui juru bicaranya, Jonah Wenda mengatakan, pada 1 Mei 2013 lalu, Brigadir Richard Joweni telah mendeklarasikan kemerdekaan Papua.
“Akhirnya pada 1 Mei 2013 lalu, secara sepihak atas nama Rakyat Bangsa Papua Barat, Ketua West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Brig. Richard H. Joweni telah memaklumkan kepada dunia internasional dan kepada seluruh Rakyat Papua Barat serta kepada pihak pemerintah penjajah bahwa Papua Barat telah merdeka dan lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”
kata Jonah Wenda ke wartawan di Lobi Hotel Matos Square, Abepura, Kota Jayapura (6/5).
Menurut Wenda, pelaksanaan yang sama berlangsung di seluruh wilayah tanah Papua dan ini menunjukkan, perjuangan bangsa Papua bukanlah perjuangan segelintir orang.
“Dan mulai saat maklumat ini, maka pihak TPN-PB tidak akan menawarkan apapun kepada NKRI namun akan ada pemerintahan baru setelah masa 7 X 24 jam maklumat dibacakan,”
katanya.
Di sisi lain, Wenda meminta pemerintahan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menunjuk tim juru runding bangsa Indonesia untuk segera berunding dengan juru runding bangsa Papua Barat.
“Otonomi khusus, UP4B dan Otonomi Plus gagasan gubernur, bukanlah jawaban atas persoalan bangsa Papua Barat. Sebab akar masalah bukanlah soal makan dan minum atau pembangunan fisik, tapi akar masalahnya adalah masalah politik,”
ungkap Wenda lagi.
Dalam jumpa pers ini, Wenda juga memberikan copy CD kepada wartawan yang berisi Deklarasi 1 Mei 2013 oleh Brigjen Richard H. Joweni yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan dan Siaran Pers TPN-PB.(Jubi/Aprila Wayar)
Holandia News – Benny Wenda sehabis Tour Dunia dari Eropa, Amerika Latin, US, Pasifik, Australia dan di inggris dalam agenda kampanye Free West Papua, Benny Kembali Mendirikan Kantor OPM.
Tepat tanggal 26 April 2013, Wali kota Oxford Mohammed Abbasi, Mengunting Pita sebagai tanda peresmian Kantor Kampanye Free West Papua (FWPC) di London Inggris, Dalam acara itu banyak politisi dan pengacara internasional turut mengambil bagian seperti Andre Smith (IPWP), mantan wali kota Oxpord, serta Jennifer Robinson sebgai kuasa hukum Internasional Lawyer for West Papua (ILWP).
Kempanye Benny Wenda yang hidup pengasingan inggris sebagai aktor utama dalam diplomasi internasional atas kampanye kemerdekaan papua.
Reaksi Rakyat Papua
Victor Yeimo dan Buctar Tabuni
Dengan berdirinya kantor Free West Papua di London, Rakyat papua menyambut dengan genbira dan mendukung penuh aktivitas Benny wenda sebagai kordinator diplomat internasional, kata Victor di sela-sela peringatan 1 mei sebagai hari aneksasi papua dalam NKRI oleh UNTEA kepada Indonesia. 1/05/13 jayapura,papua.
Lanjutnya, “Pendirian kantor FWPC di london ini, bagian dari perjuangan rakyat papua untuk penentuan nasib sendiri. “Dengan berdirinya kantor FWPC ke depan kita bekerja lebih berlelusa dan di harapkan negara-negara solidaritas akan segera menyusul katanya dengan sambutan yang meriah dalam acara tersebut.”
Aksi Tuntut Rakyat papua
“Ketua PNWP, Buctar tabuni juga mengatakan, “Kami berharap di dalam negeri juga akan mendirikan kantor Parlement papua, agar rakyat papua bisa menyalurkan aspirasi melaui kentor resmi katanya.
Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni. Mengatakan, pemerintah Indonesia jangan terlalu emosi dan bereaksi berlebihan menanggapi hal tersebut. Pemerintah Inggris menghargai penentuan nasib sendiri dan ini mekanisme yang yang harus dihormati.
“Kecuali ada kantor OPM, dan Papua langsung merdeka, itu yang luar biasa. Memang betul pemerintah tidak bisa mendukung kedaulatan, namun negara-negara yang menghargai demokrasi mendukung hak berdemokrasi. Misalnya kita bilang orang Papua self determination itu negara apapun harus menghormati. Memang pemerintah Inggris belum mendukung secara resmi, tapi secara demokrasi sesuai mekanisme mereka menghargai penentuan nasib sendiri,” kata Buchtar Tabuni, Senin (6/5).
Dikatakan, kantor OPM di Inggris bukan rahasia lagi. Pembinanya Walikota Oxford. Itu bagian dari kantor kampanye meski pemerintah Indonesi bereaksi dan menolak, namun di Inggris tak masalah karena itu hak demokrasi.“Hanya pemerintah Indoenesia yang belum hargai demokrasi orang sehingga merespon dengan emosional. Kalau negara yang menghargai demokrasi itu hal biasa. Mereka mengerti selama tidak merugikan negara itu sendiri
Dalam spandukpun menuliskan “Rakyat Papua Dukung Penuh Kantor Free West Papua di London” jelasnya.
Di tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Benny Wenda sebagai buronan internasional (Daftar Merah Interpol), Namun Interpol internasional menghapus Benny wenda dengan alasan tidak menemukan kejahatan benny dalam hal tertentu dan unsur politis lebih dominan terhadap wenda.
Indonesia Protes
Presiden indonesia SBY, melalui staf khusus mengatakan SBY prihatin dan menyesalkan peresmian kantor Free west papua di oxford SBY menyakini posisi pemerintah inggris tetap mendukung integritas papua dalam NKRI katanya di kutip media kompas.
Pemerintah Indonesia akan memanggil Duta Besar Inggris di Jakarta, Mark Canning, Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI,” ujar Marty. Di kutip berbagai media di Indonesia.
Marty lebih lanjut juga meminta pemerintah Inggris membuktikan komitmen mereka atas kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia, termasuk di Papua, dengan menjauhkan diri dan kebijakan mereka dari kebijakan dewan Kota Oxford.
Komisi I dari Fraksi Partai Hanura, Nuning Kertopati ” “Inggris Harus Tutup Kantor Free West Papua” Dewan Perwakilan Rakyat menuntut penutupan kantor Free West Papua di Oxford, Inggris. Pemerintah perlu mendesak hal itu karena pendirian Free West Papua bisa mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI.
Angggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya, menilai pembukaan kantor Free West Papua adalah aksi strategis dari OPM. Meski cita-cita untuk memerdekakan Papua masih jauh, tapi Tantowi melihat pembukaan kantor tersebut sudah menciptakan resonansi yang hebat. “Buktinya kita semua membahas soal itu.
Canning melanjutkan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. “Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris.
“Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia.”
Katanya, “Namun, kami juga sependapat dengan pernyataan perwakilan Komisi HAM PBB Navi Pilay pada Jumat (3/5/2013) lalu yang mengatakan bahwa masih ada beberapa keprihatinan dugaan pelanggaran HAM di Papua yang harus ditangani.
Namun, saya juga menyadari bahwa ada usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan ini, seperti halnya untuk mengatasi masalah ekonomi dan pembangunan sosial dan kami sepenuhnya mendukung usaha-usaha tersebut.
Benny Wenda Aktor Pendirian Kantor OPM
Benny Wenda Bertemu PM Inggris D. Cameron
Benny Wenda, Adalah putra asli papua, saat ini tinggal di inggris sebagai pengasingan, Awalnya dia lari dari penjara indonesia atas tunduhan mengorganisir masa rakyat papua dalam insiden abepura berdarah. saat itu dia sebagai aktivis dan pimpinan mahasiswa dalam melakukan aksi protes dan menuntut indonesia untuk kemerdekaan papua.
Tanggapan atas IPWP dan ILWP, Pemerintah RI juga melakukan protes terhadap pemerintah inggris dan jawabannya sama pula yakni. “Pemerintah Inggris Mendukung Kedaulatan NKRI atas Papua”
Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, di dampingi Benny Wenda, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxord, Elise Benjamin saat membuka kantor Perwakilan Papua Merdeka di Oxford (Foto: freewestpapua.org)
Jayapura – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Bucthar Tabuni menegaskan, dibukanya kantor resmi Papua Merdeka di Oxford, Inggris, pada 28 April 2013 oleh Walikota Oxford, Mohammad Niaz Abbasi, telah membuka mata dunia internasional terkait perjuangan rakyat Papua.
“Indonesia klaim Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai separtis, teroris, gerakan pengacau keamanan, dan stigma-stigma negative lainnya, tapi kenapa mendapat dukungan resmi dari Walikota Inggris,”
kata Tabuni, ketika dimintai tanggapan oleh suarapapua.com,Selasa (7/5/2013).
Menurut Tabuni, stigma separatis yang selama ini dialamatkan kepada orang Papua oleh pemerintah Indonesia dengan sendirinya sudah runtuh ketka mendapat dukungan dari internasional, secara khusus dari Walikota Oxford, yang merupakan walikota di sebuah ibukota Negara terbesar di dunia.
“OPM itu organisasi yang berjuang untuk merebutkan kedaulatan dan hak Politik bangsa Papua, jadi Indonesia stop memberikan stigma-stigma negative. OPM berjuang untuk kemerdekaan Papua,”
katanya lagi.
Dikatakan, Kantor Papua Merdeka juga akan dibuka di beberapa tempat di luar negeri, namun ia sendiri belum bisa memastikan tempat berikutnya, sebab masih dalam kordinasi.
“Nanti saja, ini masih menjadi rahasia kami, PNWP sedang bekerja sama dengan Free West Papua Campaign sedang terus bekerja,”
ujar Tabuni.
Sebelumnya, seperti diberitakan media ini, (baca: Walikota Oxford Buka Kantor Papua Merdeka di Inggris), Walikota Oxford, Moh Niaz Abbasi, didampingi kordinator Free West Papua Campaign (FWPC), Benny Wenda, anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford, Elise Benjamin, secara resmi membuka kantor perwakilan Papua Merdeka di Inggris, Minggu (28/4/2013) lalu.
Andrew Smith, dalam kesempatan tersebut menyambut baik dibukanya kantor resmi perwakilan Papua Merdeka di Oxford, dan ia berjanji akan terus membantu Papua melalui Parlemen Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu.
“Tuan Walikota Oxford juga memberikan dukungan dan pesan sebelum memotong pita tanda dibukanya kantor ini tadi,”
Mantan Menteri Luar Negeri Fiji Kaliopate Tavola (gettyimages.com)
Jayapura – Negara-negara anggota MSG termasuk Fiji akan membuat keputusan resmi tentang bagaimana menghadapi situasi di Papua Barat saat mereka bertemu pada pertemuan puncak para pemimpin MSG pada bulan Juni.
Hal ini disampaikan oleh Eminent Persons Group (EPG) Melanesian Sparehead Group (MSG) yang dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Fiji Kaliopate Tavola, melalui rilis pers yang diterima Jubi, Senin (06/05) pagi.
Tavola mengatakan EPG MSG telah mendengarkan pandangan terhadap masalah di Papua dan mencatat bahwa ada banyak dukungan untuk kasus Papua Barat.
“Kami juga mencatat bahwa kasus Papua Barat bermasalah. Ada sejumlah isu yang melekat padanya, misalnya ada aplikasi yang saya tahu telah diajukan kepada pimpinan MSG,”
kata Tavola.
Lanjut Tavola, prosesnya telah berjalan dan para pemimpin MSG akan membuat keputusan tentang itu ketika mereka bertemu pada bulan Juni nanti.
Travola menjelaskan bahwa masalah Papua sangat kompleks dan EPG telah catatan beberapa perkembangan baru. Diantaranya pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang tak terhitung oleh aparat keamanan yang telah menjadi perbincangan regional maupun internasional.
“Kami sebagai sebuah kelompok mencatat apa yang terjadi di lapangan. Aplikasi telah diajukan dan para pemimpin akan membuat keputusan pada bulan Juni untuk menentukan langkah selanjutnya bagaimana kami mengelola kasus Papua.”
Sejumlah Massa Aksi di Yogyakarta Saat Membentangkan Bendera Bintang Kejora, Pada Peringatan Hari Aneksasi ( 1 Mei 2013 )
Surabaya – Berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis agar rakyat Papua bisa menikmati hasil kekayaannya sendiri. Selain itu, banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Bumi Cenderawasih yang tak kunjung selesai.
“Kami mendesak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk berikan kebebasan bagi orang Papua secara menyeluruh,”
kata juru bicara demo damai Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Agus Dogomo, ketika dikonfirmasi melalui telepon, Rabu (1/5) siang.
Selain itu, puluhan pemuda dan pelajar yang teragabung dalam demo damai AMP, menuntut, segera tarik militer organik maupun non-organik dari tanah Papua.
“Sebab menjadi biang masalah di Papua adalah pihak TNI dan Polri. Jadi kami menuntut agar segera ditarik dari tanah Papua,”
kata Agus.
Lanjut Agus, berbagai persoalan yang terjadi di tanah Papua, salah satunya adalah adanya perusahan asing. Menurut Agus, adanya perusahaan asing akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua dan orang Papua akan termaginalkan di atas tanahnya sendiri.
“Hentikan eksploitasi dan tutup seluruh perubahan milik kaum imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dan perusahaan asing lainnya,”
pintahnya.
Perlu diketahui, demo damai AMP ini secara serentak dilaksanakan di berbagai kota studi di Indonesia, salah satunya di kota studi di Bandung. Press realease yang dikirim ketabloidjubi.com, demo damai di Bandung menuntut agar NKRI memberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri bagi orang Papua dan segera tarik militer (TNI-Polri) organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. (Jubi/Ones Madai)
Dukungan AMP Atas Berdirinya Kantor Free West Papua Campaign. ( Doc: AMP )
Yogyakarta – Puluhan Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) hari ini ( kemarin,28-04-2013 ) menggelar Diskusi dan Nonton Bareng di Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I ” Yogyakarta.
Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan dari Aliansi Mahasiswa Papua ( AMP ) atas didirikannya Kantor “Free West Papua Campaign” di Oxford, United Kingdom. Dego yang juga selaku koordinator kegiatan ini menyebutkan bahwa
” Kami sebagai Mahasiswa Papua, yang merupakan tulang punggung dari perjuangan bangsa Papua, sangat senang dan bangga atas didirikannya Kantor Free West Papua Campaign ini, dan kami berharap dengan adanya kantor Free West Papua Campaign ini, maka perjuangan bangsa Papua aka lebih jelas dan dapat menjadi perhatian dunia Internasional akan permasalahan yang ada di Papua”.
Ketika ditanyai bentuk dukungan yang diberikan oleh AMP atas berdirinya kantor Free West Papua Campaign ini, Dego mengatakan bahwa
” Sejak pagi tadi, kami telah melakukan pemasangan spanduk dan poster yang bertuliskan dukungan dari kami atas didirikannya Kantor Resmi Free West Papua Campaign di depan Asrama Mahasiswa Papua ” Kamasan I “, selain itu, kami juga telah mengirimkan surat resmi dari AMP yang pada intinya surat itu berisikan ucapan selamat, dukungan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjuang dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung, atas berdirinya kantor ini”.
“Selain itu, kami juga melakukan dikusi seputar kilas balik dari perjalanan Free West Papua Campaign dan juga diskusi seputas hari Anegsasi, yang jatuh pada tanggal 1 Mei, diskusi ini dibawakan oleh Rinto Kogoya (Ketua Pimpinan Pusat Aliansi Mahasiswa Papua). Diskusi ini bertujuan agar kami para generasi penerus perjuangan bangsa Papua, dapat mengerti dan memahami seputar perjalanan Free West Papua Campaign, dan juga untuk lebih mendalami tentang seputar sejarah Anegsasi yang terjadi pada 1 Mei 1963”,
lanjut Dego.
Setelah melakukan diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran film dan nonton bareng, film yang diputarkan adalah sebuah film yang dibuat dari sebuah kisah nyata tentang : SeediqBale, aktor utama (MonaRudao). Mona Rudao telah menjadi bagian dari budaya populer Taiwan, memasuki buku, manga, dankarakternya mengambil bagian dari protagonis dalam 2011 Taiwan (Baca: http://en.wikipedia.org/wiki/Mona_Rudao)
Ini sedikit tentang Mouna Rudao pada tahun (1882-1930) adalah anak seorang kepala suku pribumi Taiwan dari Seediq. Ia menggantikan ayahnya sebagaikepala desa Mahebo dan menjadi salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dari wilayah Wushe.
Dia menjadi terkenal karena telah melakukan pemberontakan Wushe di tempat yang sekarang Nantou pada tahun 1930 terhadap pemerintah kolonial Jepang.Para Taiwan memandangnya sebagai pahlawan untuk melaksanakanpemberontakan dan sekarang dia adalah salah satu tokoh di New koin DolarTaiwan.
Inti dari filem ini adalah semangat dari Mounado melawan penjajah jepang atas Perampasan Tanah Wilayah adat Taiwan, untuk menjaga dan menghormati Alam dan leluhur mereka. Kemudian Mouna berani membagun kerja sama dengan suku-suku lain untuk melawan musuh mereka yakni Penjajahan Jepang. film ini sengaja kami putarkan pada saat ini, agar dapat memberikan motivasi dan semangat atas memperjuangkan HAK – HAK Bangsa Papua demi terus mempertahankan Tanah Leluhur kita.
Selain itu, AMP berencana menggelar aksi penyikapan atas
” 50 Tahun Pendudukan Secara Ilegal Yang Dilakukan Indonesia di Atas Tanah Papua Sejak 1 Mei 1963 – 1 Mei 2013″,
Aksi penyikapan ini rencananya akan digelar di Yogyakarta. Dan untuk itu, AMP mengajak seluruh Elemen Rakyat Papua yang Berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, untuk dapat terlibat dan ikut serta mengambil bagian dalam aksi ini. (RK)
Jayapura – Aliansi Mahasiswa Papua menolak gagasan dialog, dari Pemerintah Provinsi Papua dan Jaringan Damai Papua sebab dialog bukan solusi bagi rakyat bangsa Papua.
“Ada alasan kenapa tolak dialog sebab Pemerintah Provinsi Papua bukan organisasi yang melawan Indonesia, tapi perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia sehingga tidak tepat Pemerintah Provinsi Papua terjun dalam isu dialog,”
ungkap Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua ke tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (19/4).
Alasan kedua Aliansi Mahasiswa Papua tolak dialog, yaitu Jaringan Damai Papua tidak dapat merangkul semua organisasi perlawanan di Papua termasuk organisasi sayap militer TPN-OPM.
“Hanya kelompok TPN-PB, AMP dan KNPB yang konsisten memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua sehingga akan tetap berjuang dan diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri,”
katanya.
Untuk itu, Aliansi Mahasiswa Papua mendesak Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus mengakui kesalahan sejarah atas bangsa Papua dan berani menyelenggarakan penentuan act of free choice (penentuan nasib sendiri) secara lebih demokratis.
“Selama rakyat Papua tidak diberi kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, kesejahteraan tidak terwujud dan adanya pelanggaran HAM atas rakyat Papua,”
ujar Rinto.
Aliansi Mahasiswa Papua menilai, Pemerintah Indonesia melakukan pendudukan di Papua sehingga semua aspek kehidupan rakyat Papua terhambat.
“Kalaupun kesejahteraan jadi persoalan di Papua sehingga orang Papua minta merdeka. Kami yakin Papua bisa lebih sejahtera, adil dan demokratis jika Papua sudah merdeka,”
Kalau Nggoliar Tabuni Mau Mengubur Senjata Demi Kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, Gen. TRWP Mathias Wenda Menyatakan: “Anak-Anak Saya Harus Paham Mengapa Bapak Berjuang Untuk Merdeka!”
General TRWP (Tentara Revolusi West Papua) Mathias Wenda lewat Secretariat-General Office, Leut. Gen. Amunggut Tabi menyatakan “memang Gen. Tabuni telah menelepon akan mengubur senjata, tetapi itu tidak berarti pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua sebagai harga yang dibayar untuk semua pengorbanan nyawa, tenaga, dana dan darah orang Papua selama hampir setengah abad.”
Berikut wawancara PMNews dengan Leut. Gen. Amunggut Tabi, Secretary-General of West Papua Revolutionary Army (WPRA atau TRWP – Tentara Revolusi West Papua) menanggapi pernyataan Gubernur Papua, terkait pernyataaan Nggoliar Tabuni lewat Telepon untuk mengubur senjata.
PMNews:Selamat pagi Jenderal. Kami hendak mengkomunikasikan perkembangan terkahir di Tanah Air, di mana Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan Leut. Col. TRWP Nggoliar Tabuni menyatakan akan mengubur semua amunisi dan senjata menyusul pemilihan dan pelantikan Lukas Enembe sebagai Gunernur Provinsi Papua.
Leut. Gen. TRWP Amunggut Tabi (TRWP): Selamat Pagi dan selamat buat rekan Lukas Enembe yang telah menjadi Gubernur Kolonial NKRI di Provinsi wilayah Jajahan NKRi bernama Provinsi Papua. Saya secara pribadi sebagai Amunggut Tabi tidak menyonggung tentang Lukas Enembe sebagai seorang pribadi, tetapi saya berbicara sebagai pejabat negara West Papua, mewakili aspirasi murni bangsa Papua bertentangangan dengan aspirasn NKRI yang diwakili oleh rekan dan sedarah-daring saya, Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua.
PMNews: Kami dari PMNews minta supaya memperjelas kedudukan dan posisi antara TRWP, TPN/OPM dan Gubernur Papua.
Kami paham dengan sadar bahwa media Papua seperti http://www.tabloidjubi.com dan http://www.bintangpapua.com menginginkan berita-berita seperti yang mereka siarkan. Itu tidak menjadi masalah dan kami sangat mendukung. Itu tidak berarti bahwa kami mengundurkan diri, karena kami berdiri terlepas dari pengaruh NKRI dan kami tidak tunduk kepada aturan dan kemauan NKRI.
Kami mohon http://www.papuapost.com menyiarkan berita-berita otentik dari Tentara Revolusi West Papua dan Kampanye Papua Merdeka (Free West Papua Campaign) DI LUAR BINGKAI NKRI, bertentangan dengan perjuangan orang-orang Papua-Indonesia seperti Lukas Enembe.
Kami dari TRWP menerima tanggapan dari Gen. Tabuni bahwa ia menyerah dan akan menguburkan senjatanya. Akan tetapi itu tidak berarti memerintahkan Panglima Tertinggi Komando Revolusi TRWP, Gen. TRWP Mathias Wenda untuk menyatakan setuju atua sejalan dengan apa yang dinyatakan Gen. tabuni.
Kami dari TRWP mendengar ada komunikasi harmonis antara TPN PB Gen. Nggoliar Tabuni dengan NKRI yang diwakili oleh Guernur Papua, Lukas Enembe, tetapi itu tidak berarti bahwa segala pengorbanan, penderitaan dalam berbagai bentuk selama ini, sejak tahun 1960-an dikorbankan dengan sengaja hanya gara-gara Lukas Enembe dan Kelemen Tibal, yang dua-duanya orang gunung Papua menjadi Gubernur dan Wakil Gunernur Papua. Kalau Nggoliar Wenda meminta orang Gunung Menjadi Gubernur, maka silahkan, itu hak Jenderal TPN PB, tetapi bagi Gen. TRWP Mathias Wnda, pengangkatan Lukas Enembe sebagai Gubernur ataupun Presiden NKRI itu tidak akan merubah apalagi menghentikan perjuangan Papua Merdeka untuk merdeka dan berdaulat di luar bingkai NKRI.
JAYAPURA – Agustinus Waipon, yang mengaku sebagai Menteri Sekretariat Negara Republik Papua Barat (NRPB) versi ‘Presiden’ Yance Hembring, mengkalaim persoalan Kemerdekaan Papua Barat saat ini menjadi topik pembicaraan utama dalam pertemuan Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia atau yang dikenal dengan nama kumpulan mereka sebagai Melanesian Spearhead Group (Kelompok Ujung Tombak Malanesia), yang Sekretariatnya berkedudukan di Port Vila Papua New Guinea.
Dijelaskan, pernyataan tersebut juga telah dilansir oleh media lokal Pacnews Port Villa atau Web Sitenya, IRUT.Melanesia Group. MSG Full Yang intinya, direncanakan Papua Barat dimasukkan sebagai anggota Federasi Negara-Negara Rumpun Malanesia, yang kemudian selanjutnya masalah Papua Barat akan dibahas lebih jauh mengenai persoalan memisahkan diri dari NKRI.
“Jadi masalah Papua Barat sekarang ini bukan lagi menjadi masalah lokal, melainkan sudah menjadi masalah dunia,”
ungkapnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Rabu, (17/4).
Kemudian, selanjutnya, masalah Papua Barat juga kini sedang dibahas di PBB, sebagaimana dalam dokumen tentang Matter concerning the status of Irian Jaya (Masalah mengenai status Irian Jaya), yang sudah lebih dulu masuk ke PBB pada 27 Mei 2002 silam) untuk dijadikan bahan sebagai On Submission of United Nations General Assembly for an Advisory Opinion (Pada penyerahan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa untuk pendapat penasihat), yang difasilitasi oleh Agent For the United Nations( Agen untuk Perserikatan Bangsa-bangsa), Peter Wagner .
Dari penjelasan dokumen itu, menyatakan, Orang Papua Barat memiliki cerita kecamatan dan dekolonisasi yang berbeda dari Indonesia. Papua Barat memiliki sejarah Kecamatan yang terpisah dari Indonesia dan kerajaan berbagai yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Tanah Papua (The West Papuan people have a different pre-colonial and decolonization story than Indonesia. West Papua has a separate pre-colonial history from Indonesia and the various empires of which it was a part).
Dan dalam sejarah kolonial, Indonesia dijajah oleh Belanda pada tahun 1602, tetapi Papua Barat tidak di jajah sampai tahun 1828. Satu adalah Occupnized oleh Jepang pada tahun 1942, dan diberi kemerdekaan oleh Jepang tahun 1944, meski di Belanda tidak mengakui kemerdekaan hingga 1949, yang pada gilirannya memerdekakan Papua Barat, setelah Indonesia membawa masalah Irian Barat ke PBB.
“Dalam dokumen itu juga menegaskan, Independence must be available as an option to exercise the right to self determination atau Kemerdekaan harus tersedia sebagai pilihan untuk melaksanakan hak untuk penentuan diri,”
jelasnya.
Juga, dalam dokumen tersebut menegaskan secara mendalam bahwa, Indonesia melanggar hukum internasional ketika ia gagal melakukan apa yang disebut “Act of Free Choice” sebagai pemilihan yang populer di bawah prinsip satu orang, satu suara (Khususnya saat pemaksaan Papua Barat Integrasi ke Indonesia).
Bukan itu saja, Rakyat Papua Barat berhak secara hukum internasional untuk berdiri sebagai negara independen yang berdaulat. Alasannya, sebagaimana dalam point hukum internasional, bahwa, pertama, hukum internasional menyediakan hak umum untuk kemerdekaan dan tekad diri. Kedua, integrasi Papua Barat ke Indonesia adalah ilegal karena itu pada ekspresi kehendak rakyat Papua Barat. Dengan demikian, Papua Barat masih bebas diri pemerintahan wilayah berhak atas semua hak dekolonisasi yang disediakan oleh hukum internasional, termasuk kemerdekaan. Akhirnya, terlepas dari legalitas dari 1969 ‘tindakan pilihan bebas, warga Papua Barat tetap orang-orang dengan penentuan diri. Pengadilan Internasional harus memerintah di bawah hukum internasional Papua Barat punya hak untuk membentuk sebuah negara merdeka.
Ditambahkan, berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Forum Negara-Negara Rumpun Malanesia dan ‘document Matter concerning the status of Irian Jaya’ maka dirinya menilai, Papua Barat bisa terjadi perubahan hidup hanya melalui Merdeka, sebab jika masih di bawah jajahan bangsa lain tidak akan terjadi perubahan hidup. Sebagaimana dulunya Indonesia dijajah selama 350 tahun dibawah jajahan pemerintah kerajaan Belanda tidak ada perubahan hidup setelah Indonesia merdeka barulah terjadi perubahan rakyat RI rasa bahagia dan rasa sejatera.
“Jadi selama rakyat Papua Barat masih dibawah jajahan NKRI, rakyat Papua Barat tetap dibawah kemiskinan dan tetap dibawah penderitaan, siapapun yang jabat di tanahy Papua baik Gubernur/bupati/walikota, tidak bisa bangun Negeri Papua Barat, hanya Papua Barat bisa bangun dirinya sendiri melalui kemerdekaan sebagai sebuah Negara,”
tandasnya.
“Gubernur terpilih tidak bisa rubah Papua, hanya janji-janji belaka saja, terbukti dana otsus selama ini hanya dihabiskan para pejabat Indonesia yang ada di Papua. Siapapun yang jadi gubernur tidak bisa bangun Papua Barat selama masih dibawah kekuasaan bangsa lain,”
Papua Merdeka News 