Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS dan MSG di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)
Kanaky – Mendapatkan Keanggotaan Penuh di MSG telah tujuan utama dalam aplikasi WPNCL. Untuk mencari dukungan di antara semua negara MSG, delegasi Papua Barat mengunjungi Noumea, Kanaky (Kaledonia Baru) minggu ini sebagai bagian dari tur politik resmi di wilayah Melanesia.
Delegasi terdiri dari Dr Otto Ondawame-Wakil Ketua WPNCL, Mr Barak T. Sope Maautamate, mantan Perdana Menteri Vanuatu dan penasehat WPNCL dan Hon. NATO Taiwia Ejate Anggota Parlemen.
Delegasi ini disambut hangat oleh Eksekutif FLNKS (National Kanak Socialist Liberation Front). Mereka menyampaikan aplikasi resmi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) untuk menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group kepada Eksekutif FLNKAS dan Mr Victor Tutugoro.
Delegasi WPNCL bertemu dengan Eksekutif FLNKS dan Salah satu ketua Melanesia Spearhead Group (MSG), Mr Victor Tutugoro pada Kamis 11 April 2013 di Noumea, Kaledonia Baru.
“MSG hanya untuk rakyat Melanesia dan Gerakan Pembebasan di dalamnya, kepemimpinan FLNKS akan sangat senang untuk menyambut WPNCL sebagai anggota baru dalam keluarga Melanesia kami. Kami membuka hati kami dan mengulurkan tangan untuk menerima Anda (Papua Barat) untuk kembali ke keluarga Melanesia.”
kata Executive FLNKS.
FLNKS sejak tahun 2011 memang menentang statuts Pemerintah Indonesia sebagai pengamat di MSG karena berbagai peristiwa pembunuhan orang Papua di masa lalu dan yang masih terus terjadi di Papua Barat.
Selanjutnya, seperti diberitakan media lokal negara-negara di kepulauan Pasifik, Delegasi Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan akan melakukan perjalanan ke Honiara pada 23 April 2013 untuk bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon dan Pejabat Pemerintah lainnya untuk melobby pemerintah Kepulauan Solomon, terkait aplikasi keanggotaan MSG yang diajukan WPNCL.(Jubi/Victor Mambor)
Jayapura -Terkait pernyataan Kapolda Papua Tito Carnavian yang akan menjadikan OPM pimpinan Goliath Tabuni Dalam Daftar Pencarian Orang, karena diduga terkait kasus penghadangan dan penembakan 8 prajurit TNI dan 4 warga Sipil di Sinak Puncak Papua, mendapat tanggapan dari Goliath Tabuni. Ia berang dan mengancam memerintahkan anggotonya menembak Kapolda. Situasi itu mendapat perhatian DPR Papua dan meminta kedua belah pihak saling menahan diri dan tidak saling mengancam.
“DPRP minta Jenderal Tito dan ‘Jenderal’ Goliath tidak saling baku ancam, sebaiknya menahan diri. Sebab, kondisi itu bisa memperkeruh situasi yang bisa menimbulkan konflik,,”ujar Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magai, Senin 8 April.
Lanjutnya, bila kedua belah pihak saling berkeras, masyarakat akan menjadi korban. Untuk itu, sebaiknya dicari solusi menghindari potensi konflik. “Kalau Polisi bersikeras dengan sikapnya, OPM juga demikian, maka situasi akan kacau, dan ujung-ujungnya masyarakat yang akan jadi korban,”terangnya.
Sebaiknya, sambung Ruben Magai, Kapolda jangan langsung menetapkan Goliath Tabuni sebagai DPO, tanpa memiliki bukti hukum yang konkrit dia terlibat dalam tindak kriminal. “Mestinya Polisi mengungkap fakta dulu, bukan langsung tetapkan DPO tanpa punya bukti kuat,”singkatnya.
Ruben menambahkan, hal aneh juga jika Polda langsung menetapkan Goliat Tabuni sebagai DPO, tanpa bukti hukum yang kuat namun hanya dengan asumsi. “Goliath kan memperjuangkan ideologinya yakni Papua Merdeka, jadi ini kasus politik bukan tindak kriminal,”imbuhnya.
Karena ini kasus Politik seharusnya yang dikedepankan cara dialog daripada angkat senjata yang buntutnya hanya melahirkan kekerasan . “Kalau berkaitan dengan Politik ya selesaikan dengan dialog seperti yang selalu didorong Jaringan Papua Damai,’’tandasnya.
Ia juga meminta Polisi jang terlalu mudah menuding seseorang bertanggung jawab pada sebuah peristiwa kekerasan tanpa mengusut secara tuntas. “Ungkap dulu secara terbuka, kalau memang ada bukti, baru tetapkan sebagai pelaku kriminal bukan main tuduh,’’tandasnya.
Sikap main tuduh, akhirnya hanya akan membuat orang Papua selalu mencurigai Negara selalu merekayasa setiap peristiwa yang terjadi. “Kalau terus main tuding, orang Papua jadi sadar, situasi politik sengaja diciptakan Negara. Dan tentu mereka tidak akan tinggal diam, karena siapapun kalau haknya dirampas pasti melawan,’’kata dia.
Anggota DPR RI Diaz Wijanggen menadaskan hal senada, semestinya pemerintah pusat dalam menyelesaiakn persoalan Papua harus mengedepankan dialog, bukan asal tuding dan mengancam. ‘’Duduk bersama dialog bahas apa masalahnya dan cari solusinya, bukan malah main tuduh dan ancam,’’pungkasnya.
Diaz sangat menyayangkan Kapolda Papua yang berencana menetapkan Jenderal Goliath Tabuni dalam Daftar Pencarian Orang tanpa memiliki bukti yang akurat. ‘’Sangat sayangkan Kapolda langsung tetapkan DPO, jelas nanti aka nada perburuan. Apa kalau nanti Goliath dibunuh persoalan akan selesai,’’tanya dia..(jir/don/l03)
Vanuatu – Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Moana Carcasses Kalosil mengatakan dirinya akan membekap dan mendorong West Papua untuk didaftarkan sebagai anggota tetap dalam Melanesian Spearhead Groups (MSG). Kepada Radio New Zealand international hari ini (5/4), Moana juga mengatakan bahwa peningkatan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua akan diumumkan secara nasional dalam pernyataan rencana 100 hari kerja di kantor.
“Sudah waktunya untuk mengakui perjuangan West Papua, seseorang harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Kita tidak bisa hanya menutup mata dan menolak, mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di sana, karena ada banyak masalah hak asasi manusia terjadi di sana. Kami ingin Papua Barat menjadi anggota penuh dari Melanesia Spearhead Group – ini adalah sesuatu yang kita akan melobi”,
kata Koloran kepada radio RNZI.
Moana Carcasses Kalosil yang juga merupakan anggota dari International Parliamentarians for West Papua (IPWP) mengatakan Pemerintahannya akan mengakhiri atau memutuskan perjanjian yang dibuat antara pemerintah sebelumnya dengan Indonesia di mana Vanuatu menerima bantuan dari Kepolisian dan Militer Indonesia. Bukan saja itu, Moris juga mengatakan bahwa akan membentuk unit khusus pada Departemen Luar Negeri yang berfokus pada masalah West Papua.(wd)
Moana Kalosil bersama Benny Wenda dan Ketua ILWP Melinda Jankie saat Peluncuran IPWP di London
Moana Kalosil, Andy Ayamiseba, Otto Ondowame & Paula Makabory
Ketua Umum Front PEPERA-PB, Selpius Bobii. Foto: tabloidjubi.com
Jayapura — Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Front-PEPERA-PB) melalui surat terbuka yang dikirimkan kepada media ini, Selasa, (2/3/13) menyeruhkan kepada semua kelompok perjuangan Papua Merdeka untuk mendukung upaya John Otto Onawame,cs untuk memasukan Papua Barat menjadi anggota Melanesian Spearhead Groups (MSG).
“Pelan-pelan orang Papua sedang habis. Maka, untuk mengahirinya, orang Papua harus saling menghargai dalam perjuangan. Kita harus menghindari saling tuding menuding atau klaim mengklaim atau membangun mosi tidak percaya antara sesama aktivis atau antar komponen bangsa Papua yang dapat melemahkan dan merugikan perjuangan luhur bangsa Papua,”
tulisnya dalam surat itu.
Lebih lanjut dalam surat itu, Tahanan Politik (Tapol) Papua itu menulis, salah satu upaya yang sedang didorong oleh tuan John Otto Onawame, cs untuk menjadi anggota MSG dalam tahun ini adalah suatu kemajuan dalam perjuangan bangsa Papua yang perlu diberi apresiasi dan didukung oleh rakyat semesta bangsa Papua dan komponen-komponen bangsa Papua di mana saja berada.
Secara khusus, ia sebagai ketua Front PEPERA PB mengatakan mendukung penuh upaya tuan John Otto Onawame, cs yang sedang memperjuangkan untuk Papua Barat diterima menjadi anggota MSG.
Pada kesempatan ini Front PEPERA PB menyerukan kepada pimpinan Negara-Negara di kawasan Malanesia untuk menerima Papua Barat menjadi anggota resmi MSG dalam tahun ini,tulia Bobii.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada solidaritas masyarakat Internasional selama ini.
“Atas segala pengorbanan Anda semua dalam mendukung perjuangan bangsa Papua baik secara moril maupun materil kami ucapkan terima kasih,”
tulisnya.
Ia juga berharap masyarakat Internasional ikut memberikan dukungan kepada tuan John Otto Onawame, cs yang sedang mendorong Papua Barat diterima menjadi anggota MSG dalam tahun ini, yang mana pertemuan MSG akan digelar pada bulan Juni atau Juli 2013 mendatang. (GE/MS)
Jayapura – Isu perjuangan Papua Barat menjadi berita hangat di kawasan melanesia, terutama dalam bulan Maret ini. Sebagian besar berkaitan denganMelanesian Spearhead Groups (MSG) dan kunjungan koordinator Diplomat Internasional bagi bangsa West Papua, tuan Benny Wenda dalam agenda perjalanan “Freedom Tour”.
Bertepatan dengan kunjungan Benny Wenda di Vanuatu, isu tentang perjuangan West Papua telah mempengaruhi pemerintahan Vanuatu dimana Perdana Menteri Sato Kilman mengundurkan diri akibat mosi ketidakpercayaan yang dibuat Parlemen Vanuatu atas kebijakannya mendukung Indonesia. Sebanyak 34 Anggota Parlemen dari 52 Parlemen memilihPpemimpin Partai Hijau, Moana Kalosil sebagai Perdana Menteri Vanuatu. Moana adalah anggota Internasional Parlementarians for West Papua(IPWP).
Sebelumnya, Pemimpin Oposisi Vanuatu, Edward Natapei (Sekarang Menteri Luar Negeri dalam Pemerintahan yang baru) mengatakan negara-negara Melanesia tidak boleh membiarkan Indonesia ikut campur tangan dalam urusan mereka. Natapei melalui Radio Australia mengatakan bahwa Indonesia seharusnya tidak diakui dan dimasukan sebagai peninjau atau anggota dalam MSG, yang seharusnya adalah West Papua, karena MSG dibentuk untuk membantu perjuangan kemerdekaan wilayah-wilayah di Melanesia.
Benny Wenda & Chief Atavimarata
Di Vanuatu, Gubernur Pemerintahan Shefa misalnya, melalui Presidennya Chief Atavimarata telah melakukan persetujuan dukungan penuh mereka untuk kemerdekaan West Papua. Dalam persetujuan bersama Benny Wenda, Atavimarata mengatakan mereka akan dukung bukan saja dengan kata-kata tetapi komitmen sampai West Papua merdeka.
Pertengahan Maret kemarin juga, Pemimpin Dewan Gereja-Gereja di Vanuatu telah melakukan reli agar pemerintah Vanuatu konsen terhadap masalah West Papua. Vanuatu’s Anglican Bishop, James Ligo mengatakan Dewan Gereja-Gereja di Pasifik telah membuat resolusi kepada Dewan Gereja-Gereja Sedunia untuk mendesak PBB agar mengirim tim pemantau PBB ke West Papua.
Sementara itu, wakil diplomat Papua Barat yang berbasis di Vanuatu melalui West Papua National Coalition (WPNCL) pada 27 Maret lalu telah bertemu dengan Perdana Menteri Fiji, Commodore Voreqe Bainimarama, di Suva. Delegasi yang dipimpin oleh Dr. Jhon Ondowame, Wakil Ketua WPNCL termasuk Sekjen WPNCL Rex Rumakiek dan mantan Pendana Menteri Vanuatu Barak Sope yang juga penasehat WPNCL. Mereka mempresentasikan permintaan agar West Papua didaftarkan menjadi anggota tetap dalam MSG. Bainimarama yang juga sebagai ketua MSG menyatakan bahwa permintaan itu akan didiskusikan bersama negara-negara anggota MSG untuk diputuskan, lalu keputusan tersebut akan dikonfirmasikan.
WPNCL bertemu dengan Banimarama
Semua orang orang, termasuk rakyat West Papua berdoa dan berharap agar West Papua dapat didaftarkan menjadi anggota MSG dalam pertemuan bulan Juli di New Kaledonia (Kanaky).
Benny Wenda telah kembali ke London setelah melakukan perjalanan terbuka di Amerika Serikat, New Zeland, Australia, PNG, Salomon Island dan Vanuatu. Ia telah bertemu dengan politisi-polisi negara, termasuk Parlemen-Parlemen dari negara-negara. Perjalanannya disiarkan oleh media-media terkemuka di Pasifik. Isu perjuangan bangsa Papua Barat terus menjadi sorotan, bukan saja oleh jaringan pendukung seperti NGO dan Gereja tapi juga Pemerintah negara-negara.
Dalam perjalanannya, Benny Wenda menyatakan kepada seluruh pendukung maupun rakyat West Papua bahwa ini saatnya rakyat West Papua menyatukan agenda perlawanan dalam satu tuntutan yaitu hak penentuan nasib sendiri (the right to self determination) untuk kemerdekaan bangsa Papua. (wd)
Dr.Otto Ondawame, Mr Rex Rumakiek, Mr Barak T. Sope bersama Perdana Menteri Fiji, Vereqe Banimarama (Dok WPNCL)
Suva – Pejabat Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat bertemu dengan Perdana Menteri Fiji, Vereqe Banimarama pada tanggal 27 Maret 2013. Sebelumnya, pada tanggal 25 Maret delegasi ini bertemu dengan Menteri Luar Negeri & Kerjasama Internasional, Ratu Inoke Kubuabola dan stafnya. Staf resmi dari Sekretariat Melanesian Spreadhead Group (MSG) juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Delegasi ini terdiri dari Wakil Ketua, Dr.Otto Ondawame, Sekretaris Jenderal, Mr Rex Rumakiek dan Mr Barak T. Sope, penasehat WPNCL. Delegasi ini berada di Fiji UNTUK melobi status keanggotaan penuh di MSG yang saat ini diketuai oleh Perdana Menteri Fiji. Selain Fiji, delegasi ini akan mengunjungi anggota lain MSG. WPNCL telah mengajukan permohonan untuk keanggotaan penuh di MSG pada tanggal 28 Januari 2013.
Dalam menyambut delegasi, Perdana Menteri Banimarama mengucapkan terima kasih kepada delegasi yang telah mengunjungi Fiji untuk secara resmi meminta dukungan Fiji terhadap Papua Barat.
Atas nama WPNCL, Wakil Ketua Dr Otto Ondawame mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan delegasi dan mendengar dari mereka secara langsung, alasan mereka untuk mengajukan aplikasi. Mereka juga menyampaikan apresiasi terhadap PM Fiji yang memimpin orang-orang Fiji selama masa-masa yang penuh tantangan dan juga kepemimpinan secara keseluruhannya di MSG selama dua tahun terakhir. Mereka mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Fiji, MSG memiliki masalah lanjutan yang berkaitan dengan proses dekolonisasi di Kaledonia Baru, perdagangan, ekonomi dan budaya yang lebih memperkuat pengelompokan dan menyatakan penghargaan mereka kepada Perdana Menteri yang mengakui aplikasi mereka untuk menjadi bagian dari MSG.
Dr Otto Ondawame juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Ratu Inoke Kubuabola atas pemahaman antara Kementerian yang dipimpin oleh Ratu Inoke dan WPNCL selama diskusi yang diselenggarakan di Kantor Kementrian Luar Negeri & Kerjasama Internasional. Delegasi tersebut diakui oleh Menteri Kubuabola bertemu dengan PM Fiji melalui aturan protokol Kementerian, termasuk untuk melakukan diskusi tentang Melanesia secara jujur dengan diplomat lain dari MSG.
WPNCL adalah organisasi payung gerakan kemerdekaan Papua Barat yang berbasis di Port Villa, Vanuatu. Tujuan dari WPNCL adalah untuk mengatur dan mengkoordinasikan program dan kegiatan untuk mengembalikan atau merebut kembali hak kedaulatan rakyat Papua. (Jubi/Victor Mambor)
Jayapura – Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (OPM), dibawah Komando Panglima Tinggi Gen Goliath Tabuni menolak tegas semua usulan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yakni pemekaran provinsi baru di tanah Papua.
Tak hanya penolakan, TPN-OPM juga mewarning aktor yang merancang DOB atau pemekaran. Hal ini terungkap dalam siaran pers yang dikirim dari Seby Sambom, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) ketabloidjubi.com, Kamis (28/3).
Dalam siaran pers yang diterima menyebut, TPN-OPM menolak DOB karena penilaian TPN-OPM, pembentukan DOB bukan merupakan prioritas utama bagi kejahteraan orang asli Papua (Indigenous Peoples of West Papua). Menurut OPM, fakta membuktikan, semua pemekaran kabupaten dan provinsi di atas tanah Bangsa Papua Barat belum pernah memihak kepada masyarakat adat pribumi Papua.
“Dari hasil pemekaran yang telah berjalan saja tidak pernah memberikan jaminan kesejahteraan bagiIndigenous Peoples of West Papua, melainkan memperkaya diri para pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) orang asli Papua, serta memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi kaum imigran dari luar Papua. Imigran mendominasi dan memonopoli, serta menguasai daerah pemekaran baru dengan nafsu yang rakus,”
katanya dalam siaran persnya.
Masih dalam reales tersebut, semua pemekaran kabupaten, kota dan provinsi di atas tanah bangsa Papua Barat oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah yang bertujuan untuk
“West Papua to GENOCIDE”.
Bagi OPM, tulisnya, program ini diatur dengan cara terstruktur dan sistematik oleh pemerintah Republik Indonesia di wilayah tertimur ini. “TPN-OPM memperingatkan aktor orang Papua asli yang watak oportunis, agar segera hentikan niat jahatmu untuk membuat Pemekaran DOB yang tidak menguntungkan orang asli Papua,” tutur Goliat Tabuni dalam siaran persnya.
Goliat menambahkan, kaum oportunis Papua yang ambisius ini tidak mengindahkan peringatan TPN-OPM, maka aktor-aktor yang membuat pemekaran DOB akan menjadi target blacklist TPN-OPM, yang kemudian akan berhadapan dengan hukum Negara Papua Barat setelah merdeka.
“Ingat, TPN-OPM mempunyai data yang valid atas tindakan dan pernyataan-pernyataan kaum oportunis orang asli Papua, yang selalu mengobyekan isu Papua merdeka, guna memuluskan hasrat demi memperkaya familyisme, dengan jalan nepotisme dan kolusi. Oleh karena itu, TPN-OPM sangat tegas kepada semua aktor orang asli Papua, yang mana mewacanakan pemekaran DOB. Mengapa? Karena program DOB adalah proyek aparat keamanan Indonesia di tanah Papua, dengan tujuan genocide yang dapat dijelaskan di atas,”
ungkap Goliat.
Diakhir siaran pers itu, TPN-OPM mendukung penolakan pemekaran Provinsi Tabi dari Majelis Rakyat Papua (MRP), yang dikabarkan surat kabar harian Bintang Papua, Sabtu, 23 Maret 2013 lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, MRP secara tegas menolak adanya pembentukan DOB tentang pembentukan Provinsi Tabi yang diusulkan lima kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Tabi, bahkan tim pemekaran sudah dibentuk baru-baru ini.
Menurut MRP, adanya aspirasi pemekaran provinsi, bukan satu – satunya obat untuk menyembuhkan penyakit bagi orang asli Papua atau bukan solusi untuk mensejahterakan orang asli Papua. Sehingga usulan pemekaran DOB, terutama bagi Provinsi Tabi yang saat ini sedang hangat diperbincangkan pasca Pilgub Papua.
“Dengan tegas saya menolak semua usulan pemakaran provinsi dan kabupaten di atas tanah Papua, lebih khususnya pemekaran Provinsi Tabi,”
ungkap Ketua MRP, Timotius Murib ketika menjawab pertanyaan Bintang Papua, usai menggelar Rapat Pleno, di Kantor MRP, belum lama ini. (Jubi/Musa)
JAYAPURA – Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN – OPM melalui Koordinator Pusat, Lambert Pekikir, menyampaikan bahwa pihaknya tidak berurusan dengan segala hal terkait Negara Indonesia, termasuk pelantikan Gubernur Papua yang rencananya digelar pada 9 April 2013 nanti.
“Kami ini pejuang Papua merdeka, kami tidak ada urusan dengan segala hal yang berkaitan dengan Negara Indonesia, apalagi masalah Pilkada dan pelantikan gubernur Papua, kami tidak urus itu, kalau ada isu kami akan mengacaukan pelantikan, itu omong kosong,”
ujar Lambert Pekikir saat dihubungi Bintang Papua, Selasa (26/3) kemarin.
Isu mengacaukan pelantikan Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal sempat terdengar, oleh karenanya OPM dengan tegas segera membantah dan melakukan klarifikasi terkait hal tersebut.
“Kami dengar acaranya di Lapangan Mandala, itu kan tempat terbuka, dan ada ribuan orang di situ, termasuk ribuan orang asli Papua, sangat tidak mungkin kami lakukan hal itu, seandainya ada yang melakukan itu, pasti bukan OPM, coba tanya ke pihak lain yang punya senjata, mereka juga punya potensi untuk mengacau, jangan kami terus yang dijadikan kambing hitam,”
geram Lambert.
“Isu-isu semacam itu kan sudah sangat sering dilakukan, TPN-OPM selalu menjadi kambing hitam untuk kepentingan orang lain, jangan karena isu itu lantas ada pihak-pihak yang diuntungkan, kami ini tidak ada urusan apa-apa, dan kami tidak peduli dengan isu murahan seperti itu,”
tandasnya lagi.
Lambert juga berharap agar masyarakat bisa lebih cerdas dalam menilai segala kejadian dan aksi yang terjadi di Papua,”Ada banyak kepentingan dengan kejadian-kejadian dan isu-isu yang beredar, masyarakat silahkan menilai dan mengkaji dengan seksama kebenarannya, kami akan menyampaikan pertanggung jawaban apabila hal itu kami lakukan, jadi saya pastikan isu itu tidak benar,” tegas Lambert Pekikir. (bom/don/l03)
The Papua delegation from Netherlands Nieuw Guinea departs for the Fourth South Pacific Conference, held at Rabaul, 1958.(Jubi/dam)
Jayapura – Dulu ketika Papua masih dibawah kekuasaan Belanda, hubungan antara tanah Papua atau Nederlands Nieuw Guinea dengan negara-negara di Pasifik Selatan selalu menjadi perhatian. Bahkan delegasi dari Nederlands Nieuw Guinea yang dipimpin Markus W Kaiseipo telah tiga kali mengikuti Kon frensi Negara-negara di Pasifik Selatan.
Berbeda setelah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan terputus, nyaris tak pernah berhubungan. Kalau pun ada hubungan diplomatik hanya sekadar basa-basi untuk menghalau pengaruh Papua Merdeka di kalangan negara-negara Pasifik terutamadi negara serumpun Melanesia Spearhead Group (MSG).
Usai Perang Dunia Kedua, prakarsa untuk membangun negara-negara kecil yang belum merdeka di Pasifik Selatan mengemuka. Terutama negara-negara yang menguasai kawasan itu seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belanda , Selandia Baru dan Australia.
Negara-negara ini mulai memakrakarsi pertemuan di Canbera yang berlanjut dengan Perjanjian Canberra atau Canberra Verdag, 1947. Pasal-pasal pembentukan Pasifik Selatan sesuai perjanjian Canberra pada 6 Februari, 1947 adalah, Mendirikan Komisi Pasifik Selatan( South Pasific Commision), Geografis, daerah –daerah meliputi kepulauan yang belum berpemerintahan sendiri di Pasifik Selatan, yang letaknya mulai dari garis Khatu;sitiwa,Nederlands Nieuw Guinea( Papua dan Papua Barat sekarang), kemudian dimasukan Guam, dan kepulauan lainnya yang menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ada di wilayah Pemerintahan Amerika Serikat. Komisi Pasifik Selatan ditetapkan anggotanya berjumlah 12 orang.
Tiap wilayah mengutus dua orang anggota, diantaranya menunjuk seorang sebagai pimpinan sekaligus sebagai penasehat. Tugas dan pekerjaan Komisi Pasifik Selatan, mengambil kebijaksanaan dengan membuat rencana serta mengusulkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial bagi penduduk kepulauan Pasifik Selatan. Salah satu usulan Komisi Pasifik Selatan di Nederlands Niuw Guinea adalah pembangunan Cokelat di Nimboran dengan bantuan Negara-negara Eropah Barat, 1957-1958.
Tata kerja ; Rapat atau Konfrenesi menetapkan hasil dengan persetujuan bersama. Reseach Council atau Badan Penelitian ; mengadakan penelitian dan memberikan masukan pada komisi dengan memberikan saran dan nasehat. Pembentukan Research Council: Anggota kerjanya diangkat oleh komisi, diantaranya tiga orang anggota kerja tetap dari komisi untuk masing-masing sebagai direktur bidang-bidang ekonomi, sosial, dan kesehatan Konfrensi Pasifik Selatan, wajib mengikut sertakan tokoh-tokoh intlektual masyarakat pribumi di kepulaian ini sebagai anggota utusan karena pada akhirnya merekalah yang dilibatkan dalam pekerjaan Komisi Pasifik Selatan. Selain itu sebagai nara sumber atau penasehat. Konfrensi Pasifik Selatan ; bersidang setiap tiga tahun sekali dan berpindah tempat di lokasi Pasifik Selatan.
Susunan Peserta Konfrensi Pasifik Selatan: Komisi Pasifik Selatan menyusun jumlah anggota utusan menurut tiap daerah. Memperhatikan juga pejbata pemerintah di daerahnya yang ditunjuk menjadi utusan menghadiri sidang.Tujuan dan tugas Konfrensi : Membahas segala sesuatu kepentingan untuk pembangunan masyarakat lalu menetapkan dan menyampaikan kepada Komisi. Sekretariat : Sekretariat Jenderal diangkat oleh Komisi untuk untuk masa jabatan lima tahun,anggota staf disusun oleh Sekretarias Jenderal, disamping tiga orang Direktur bidang yang telah ditetapkan pada pasal tujuh. Keuangan : Komisi Pasifik Selatan dengan pembinaannya dibebankan kepada negara pendiri dengan sumbangan berdasarkan presentase berikut : Australia , 30 % ; Perancis 12, 5 % ; Belanda 15 %; Selandia Baru 15 %; Inggris 15 %; Amerika Serikat 12,5 %. Hubungan kerja dengan oragnisasi internasional lain. Tidak menjadi bagian dari organisasi internasional, tetapi boleh mengadakan hubungan kerja sama.
Tempat berdomisi komisi : Komisi memilih Noumea Ibukota Kaledonia Baru jajahan Perancis sebagai tempat bermarkasnya Komisi Pasifik Selatan. Ketentuan dalam perjanjian ini tidak akan merubah atau bertentangan dengan peraturan yang sudah ada dan berlaku di daerah-daerah kekuasaan negara-negara pendiri. Perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat terlaksana atau berlaku apabila semua pihak menyetujui. Berhenti dari organisasi perjanjian ini, maka pihak atau anggota pendiri tiap tahun minta berhenti.Pihak pendiri yang bersangkutan tidak mempunyai wilayah jajahan lagi. Sementara penanganan ketentuan perjanjian ini dipercayakan kepada Pemerintah Australia dan Selandia Baru. Perjanjian ini mulai berlaku pada saat semua negara pendiri mensahkannya.
Pendirian Komisi Pasifik Selatan, 1947 ini berlangsung saat negara-negara di Pasifik Selatan belum merdeka masih dijajah negara-negara Belanda, Inggris dan Perancis serta Australia. Sejak itu wilayah di kawasan Pasifik Selatan terus melakukan pertemuan guna membicarakan masa depan Pasifik Selatan.
Sejak pertama kali delegasi Nederlands Nieuw Guinea terus mengikuti konferensi Komisi Pasifik Selatan. Konfrens-konfrensi di Komisi Pasifik Selatan antara lain :
Konfrensi Pertama, 1950 di Kota Suva, ibukota Fiji, wilayah jajahan Inggris. Negara Fiji ini memperoleh kemerdekaan pada 10 Oktober 1970. Mayoritas penduduk orang Melanesia, tetapi perkembangan selanjutnya dominiasi warga keturunan India mulai menguasai sektor ekonomi terutama perkebunan tebu di negara Kepulauan Fiji.
Konfrensi Kedua, 1953 di Kota Noumea, Kaledonia Baru, wilayah jajahan Perancis. Wilayah ini didominasi oleh warga Melanesia dan sampai sekarang masih jajahan Perancis. Warga Kanaki terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari negara Perancis.
Konferensi Ketiga, 1956 di Suva Ibukota Fiji.
Konferensi keempat, 1959 di Rabaul, Papua New Guinea. Negara ini mayoritas penduduknya orang Melanesia ini memperoleh kemerdekaan dari Australia, 16 September 1975.
Konferensi ke lima, 1962 di Pago-pago Ibukota Samoa Timur, wilayah jajahan Amerika Serikat.
Konferensi ke enam, 1965, direncanakan di Hollandia, Nederlands Niuw Guinea tetapi dibatalkan karena wilayah ini masuk ke delam wilayah NKRI. 1 Mei 1963. Sejak itu hubungan Provinsi Irian Barat dengan Komisi Pasifik Selatan terputus. Bahkan beberapa pemuda yang ikut belajar di Fakultas Kedokteran dan Telekomunikasi di Papua New Guniea (PNG) tak pernah kembali dan tetap di sana sebagai warga negara di PNG.
Sejak negara-negara ini merdeka dan mereka sepakat mendirikan Komsi Pasifik Selatan bagi negara-negara di Pasifik Selatan. Hingga saat ini Kaledonia Baru beserta warga Kanaki masih terus memperjuangkan kemerdekaan mereka dari Perancis. Sedangkan negara Vanuatu membuka perwakilan bagi pejuang Papua Merdeka di Ibukota Vanuatu Port Villa. Vanuatu termasuk salah satu negara Melanesia yang terus menyuarakan suara bagi Papua Barat di kawasan Pasifik Selatan dan Persikatan Bangsa-bangsa. Hanya negara Vanuatu saja yang berani dan mendukung kemerdekaan bagi Papua Barat.(Jubi/Dominggus A Mampioper)
JAYAPURA – Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni meminta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar sejumlah aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang sedang ditahan dibebaskan, termasuk yang ada dalam daftar pencarian orang (DPO) untuk dihentikan.
“Saya minta kepada pemerintah lewat aparat hukum Indonesia dalam hal ini Polri dan Kejaksaan setempat agar para aktivis KNPB dibebaskan. Dan, saya siap jadi jaminan terkait pembebasan mereka,”
kata Ketua PNWP, Buchtar Tabuni saat menggelar jumpa pers, di Café Prima Garden Abepura, kemarin siang Rabu (20/3).
Buchtar sapaan akrabnya menjelaskan, pernyataan ini juga pernah disampaikan pada 19 Januari lalu kepada seluruh media.
“Jadi, saat ini saya hanya ingin menegaskan saja bahwa PNWP menginginkan agar pemerintah bisa menanggapi terkait permintaan PNWP untuk membebaskan para aktivis KNPB,”
katanya.
Ditegaskan, PNWP sebagai lembaga representatif dalam bidang politik rakyat Bangsa Papua ikut bertanggung jawab dan menjamin keamanan di seluruh Tanah Papua dengan catatan pemerintah bisa membuka ruang demokrasi yang seluas – luasnya di atas Tanah Papua Barat ini. Kemudian untuk seluruh anggota KNPB yang masuk DPO oleh Pemerintah Indonesia agar bisa dihapuskannya.
“Pemerintah harus buka ruang demokrasi seluas – luasnya untuk kami berekspresi. Selain itu, pemerintah juga harus membebaskan sejumlah aktivis KNPB termasuk yang akan menjadi target DPO oleh aparat kepolisian agar tidak dilakukan lagi penangkapan terhadap anggota KNPB lainnya,”
katanya.
Lanjut Buchtar yang merupakan eks Ketua KNPB, pemerintah tidak pernah sekalipun memaksakan organisasi masyarakat pribumi Papua untuk mendaftar di instansi terkait. Dan, ingat PNWP siap menjamin keamanan masyarakat non Papua dan asli Papua yang ada diatas Tanah Papua ini.
Dia menegaskan, hingga saat ini ada sejumlah aktivis KNPB yang tengah ditahan dan sedang menjalani persidangan diantaranya di Timika sebanyak 6 orang, di Wamena sebanyak 9 orang, di Biak sebanyak 2 orang dan di Jayapura sebanyak 6 orang.
“Nah, jika para aktivis KNPB tersebut tidak terbukti bersalah dimuka pengadilan, maka itu kami mohon agar mereka dibebaskan,”
tegasnya.
Namun hal itu tidak dilakukan, Buhtar kembali menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah – langkah berikutnya yang bertujuan memperjuangkan hak – hak orang asli Papua (OAP) yang merasa ditindas dan diintimidasi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Bila mereka tidak terbukti bersalah dan dipaksa untuk menjalani suatu hukuman yang tidak pernah diperbuat oleh aktivis KNPB tersebut, maka PNWP akan berupaya secara terus – menerus untuk memperjuangkan hak – hak kami sebagai orang asli Papua (OAP) yang memiliki hak – hak dasar yang sama dimuka bumi ini,”
Benny Wenda & Chief Atavimarata
WPNCL bertemu dengan Banimarama
Papua Merdeka News 