Perjuangan TPN-PB Tidak Menyakiti Hati Rakyat Papua

JAYAPURA [PAPOS]- Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Jonah Wenda mengatakan kedatangannya ke Polda Papua untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat melalui utusannya Dr. Farid Wadji Husain, SP, tertanggal 23 September 2011 lalu yang telah melakukan pertemuan di Markas Pusat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN-PB] yang dihadiri Staf Komando Markas Pusat TPN-PB mewakili
Panglima TPN-PB, Brigjen. Richard H. Joweni.

Dari hasil pertemuan itu, dicapai kesepakatan bersama antara lain, mendorong status persoalan Papua dengan secara damai atau diberikan ruang untuk berbicara sehingga ada pembicaraan antara kelompok resisten dengan Pemerintah Pusat.

“Semua ini demi mencegah jatuhnya korban baik dari pihak keamanan maupun dari masyarakat sipil ,”

katanya Jonah Wenda kepada wartawan saat ditemui di Mapolda Papua, Selasa (4/12)kemarin.

Sesuai dengan surat misi Kepresidenan dengan No. R-50/Pres/09/2011 tertanggal 21 September 2011 di Swissbel Hotel Jayapura telah mengutus Dr. Farid Wadjdi Husain,SP untuk melakukan pertemuan dengan Panglima TPN-PB dengan tembusan kepada Perwakilan Papua Barat di Vanuatu, Austalia, London, Amerika Serikat, Komnas HAM Jakarta, dan Palang Merah Internasional yang kesepakatanya mendorong supaya pemerintah Pusat membuka ruang pembicaraan mengenai persoalan status Papua Barat yang akan diserahkan kepada Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua.

Menurutnya, perjuangan dari TPN-PB tidak pernah menggunakan cara-cara kekerasan, namun dengan cara damai, sehingga bila anggapan bahwa penyerangan di Polsek Pirime dilakukan oleh kelompok TPN-OPM itu yang perlu dipertanyakan, dari kelompok TPN-OPM mana kelompok penyerangan Polsek Pirime itu.”Perjuangan TPN-OPM dengan garis Komando di bawah kepimpinan Brigjen Richard H. Joweni tidak pernah menyakiti masyarakat sipil namun dengan menggunakan cara-cara damai dan selama Pemerintah Pusat tidak membuka ruang dialog maka di Papua dan Papua Barat akan terus terjadi gejolak yang ujung-ujung masyarakat sipil menjadi korban,”tegasnya.

Selain itu kebijakan Pemerintah Pusat yang akan memekarkan Provinsi maupun daerah itu juga perlu untuk sementara tidak usah dilakukan dulu sebelum persoalan Politik di Papua Barat diselesaikan dengan pihak-pihak yang terlibat setelah hasil disepakati baru Pembangunan bisa dilakukan secara bertahap.

“Hal itulah yang saat ini sedang gencar-gencar terjadi di Papua tanpa memperdulikan ruang pembicaraan antara kelompok Resisten dengan Pemerintah Pusat,”

imbuhnya.

Jadi yang terpenting sekarang ini menurutnya, Pemerintah Pusat perlu membuka ruang dialog supaya tidak ada lagi saling tuduh menuduh bila sewaktu-waktu timbul kejadian.”Perjuangan TPN-OPM yang yang sebenarnya adalah menegak keadilan, kebenaran dan membuka ruang selebar-lebar untuk demokrasi bangsa Papua Barat,” tukas Jonah Wenda.[tom]

Selasa, 04 Desember 2012 23:06, oleh Tom/Papos

December 5, 2012 0

Sebby Minta Ketua Komnas HAM Mundur

JAYAPURA – Koordinator Aktivis Hak Azasi Manusia (HAM) Pro Independence, Sebby Sambom, kepada Bintang Papua mendesak Ketua Komnas HAM Pusat, Otto Nur Abdullah untuk mundur dari jabatannya. Desakan tersebut akibat pernyataan Otto dianggap melegitimasi operasi militer di Papua.

“Menanggapi komentar Ketua KOMNAS HAM RI pada media massa dari tanggal 28 November sampai 3 Desember 2012, baik pada media Nasional atau pun media lokal di Papua tentang Penyerangan dan Pengejaran serta penyisiran di Kabupaten Lany Jaya, maka kami dari Activis HAM Pro Independence Papua mendesak Ketua Komnas HAM untuk mundur dari jabatannya,” tegas Sebby Sambom.

Menurut Sebby,

”Komentar atau pernyataan komnas HAM ini seperti melegitimasi aparat keamanan untuk melakukan operasi-operasi militer secara langsung atau pun tidak langsung di wilayah adat masyarkat pribumi Papua di Pitriver dan wilayah pegunungan Tengah Papua pada umumnya,”

tambahnya.
Dengan dasar ini, maka Sebby Sambom dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa pernyataan Ketua Komnas HAM tersebut membahayakan dan akan merugikan warga masyarakat asli Papua,”Untuk itulah kami menuntut,” katanya. Tuntutan mereka antara lain, mendesak Ketua Komnas HAM segera klarifikasi atas penyataannya bahwa kejadian di Lanny Jaya bukan pelanggaran HAM, kemudian mendesak Ketua Komnas HAM dengan bijaksana mengundurkan diri dari Jabatannya, karena komentarnya dianggap tidak mempertimbangkan unsur Hukum Humaniter Internasional, namu,n jika Ketua Komnas HAM tidak mengundurkan diri, maka segera mengelurkan pernyataan resmi agar TNI/POLRI segera menghentikan aksi militer dan ditarik dari semua wilayah pegunungan Tengan Papua.

“Perang saja memiliki aturan, sayangnya Ketua Komnas HAM tidak memahami itu, dia tidak sadar kalau pernyataannya menjadi ‘senjata’ untuk aparat keamanan, kami sangat menyayangkan hal itu,”

pungkas Sebby. (bom/bom/l03)

Rabu, 05 Desember 2012 08:59, Binpa

December 5, 2012 0

Raja Tanah Papua Siap ke Sidang PBB

JAYAPURA – Lahirnya Raja Tanah Papua pada Rabu, 11/10 lalu, dengan raja bernama Alex Mebri Meden Yansu Meiran, yang ditandai pengukuhan dan proklamasi, terus ditindaklanjuti.

Setelah dibentuknya Badan Kabinet (Menteri), penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) , undang-undang (UU) sebagai landasan konstitusi Negara, maka langkah selanjutnya diagedankan pada Minggu depan, Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran beserta 25 Menterinya menghadiri sidang umum PBB.

Demikian ditegaskan Raja Alex Mebri Meden Yansu Meiran kepada Harian Bintang Papua via ponselnya, Senin, (3/12). Meski demikian, sebelum pihaknya menghadiri sidang PBB, terlebih dahulu akan menghadiri panggilan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan kepengurusan kenegaraan yang akan dibahas bersama dengan Presiden SBY bersama sejumlah Menteri Kabinet Bersatu. “Kami juga akan bertemu dengan Raja Hamengku Buwono di Jakarta untuk membahas mengenai kerajaan di Papua,” terangnya.

Lanjutnya, hal yang akan dibahas dalam sidang PBB nantinya, selain terkait ADART, Kabinet, yang sekaligus dikukuhkan secara dunia internasional mengenai undang-undang penguatan kerajaan di Tanah Papua. Disamping itu pula akan membahas secara khusus mengenai persoalan kesejahteraan rakyat Papua. Ditambahkannya, sekembalinya pihaknya dari sidang umum PBB, agenda berikutnya adalah melakukan pengukuhan raja-raja bumi Nusantara di Tanah Papua. Hal ini guna segera roda pemerintahan kerajaan Raja di Tanah Papua segera dilaksanakan demi mensejahterakan rakyat Papua.

Dirinya menyayangkan sikap dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang mana tidak mengindahkan perintah dari Mengkpolhukam untuk segera membunyikan Gong di seluruh Tanah Papua bahwa Raja Tanah Papua sudah ada, dan itu harus diperkuat dengan Perdasus.

Dijelaskannya, hadirnya Raja Bumi Tanah Papua tidak lain adalah amanat dari Tuhan untuk penggenapan Firman Tuhan, bahwa Papua dan segala bangsa telah merdeka secara jasmani dan rohani, dan Papua sebagai ‘Tanah Perjanjian’ yang kelak memberikan makan bagi segala bangsa serta Papua berdiri atas nama Indonesia dan dunia.

Hal tersebut, kata Raja Alex Mebri, itu akan umumkan ke Papua dan seluruh dunia bahwa masalah Papua sudah selesai, Papua sudah merdeka secara jasmani dan rohani, jadi siapa yang memperjuangkan kemerdekaan di atas tuntutan merdeka sebagaimana sekarang ini, maka mereka akan dikutuk.
Ditegaskannya, saat ini bangsa Papua tidak dijajah dan ditindas oleh bangsa manapun, tapi dijajah dan ditindas oleh Iblis, untuk itu seharusnya semua harus sadar untuk bertobat dan berbalik ke jalan yang benar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Supaya Tuhan dapat menurunkan emas di setiap daerah, supaya setiap suku bangsa bisa menikmati berkah dan rahmat dari Tuhan.

Menurutnya, Papua merupakan pusat dunia sebab Tuhan memberikan tanah Papua yang kaya dan tanah Papua yang bisa menyaksikan matahari terbit dan terbenam secara sempurna, sementara di Negara lain tidak menyaksikan matahari terbit dan terbenam sebagaimana yang terjadi di Papua.

Terkait dengan itu, dirinya mengajak semua warga suku bangsa termasuk TPN OPM untuk bergabung membangun Papua , jangan tinggal di hutan karena itu tindakan tersesat yang merugikan diri sendiri. Semua anak bangsa mari membangun Papua dengan berlandaskan hukum Allah.

Khusus untuk Bendera Bintang Kejora (BK) atau Bintang Fajar, harus disadari bahwa itu merupakan 7 kunci maut yang diberikan Iblis Lusifer yang kenyataannya membawa akibat bagi banyak rakyat yang meninggal, sementara Bendera Raja adalah bendera yang menggambarkan 5 corak 1 bintang yang menggambarkan manusia berdiri di 4 penjuru dan bintang di tengah yang artinya Hati Allah yang memberikan kedamaian, berkat dan anugerah serta keselamatan bagi semua orang.

“Saya sudah jalan ke berbagai Negara dan mereka siap untuk membantu anggaran untuk membangun Papua melalui raja-raja yang ada di Papua. Hongkong sudah positif membantu $ 777 T, dana itu nanti dikelola raja-raja. Ingatlah, bahwa kita sudah merdeka, ini adalah penggenapan Firman Tuhan. Jangan coba-coba secara daging dan jangan melawan Tuhan,” tukasnya. (nls/don/l03)

Selasa, 04 Desember 2012 09:21, Binpa

December 4, 2012 0

Palestina Dibahas di Sidang PBB, Papua Barat Belum

JAYAPURA – Adanya statemen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB adalah tidak terbukti. Pasalnya sidang umum Dewan PBB yang dilakukan Kamis (29/11) hanya membicarakan masalah nasib Palestina. dimana status Republik Palestina sudah resmi menjadi anggota PBB. Hal itu diungkapkan Pengamat Hukum dan Politik Internasional, Marinus Yawung kepada Bintang Papua, Jumat (30/11), kemarin.
Dikatakan, sebagaimana pernyataan sebelumnya bahwa pada 29 November 2012 ini apakah Republik Palestina terdaftar sebagai anggota PBB ataukah tidak, ternyata sudah dibuktikan pada sidang PBB Kamis, (29/11).

Hanya saja statusnya masih sebagai anggota PBB Pemantau (Observe), sehingga disini Republik Palestina belum mempunyai hak penuh di PBB, yang dalam hal ini hak bersuara (menyampaikan pendapat secara terbuka), dan juga belum mempunyai hak memilih dan dipilih.

Meski demikian, menjadi keanggotaan PBB adalah suatu kemenangan politik besar bagi Republik Palestina, sehingga tingga selangkah lagi yakni 1 tahapan saja Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB secara penuh. “Jadi jelaskan kan sekarang status Republik Palestina sudah menjadi anggota PBB. Pelestina sekarang berhak mengikuti seluruh sidang-sidang dan kegiatan PBB,” ujarnya kepada Bintang Papua, via ponselnya, Jumat, (30/11). Keberhasilan Palestina tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Indonesia untuk orang-orang Arab Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan Negara sendiri. Ini suatu keberhasilan besar dalam politik luar negeri Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, dengan adanya sidang PBB dimaksud, itu jelas menepis semua statmen selama ini yang menyatakan status dan nasib Papua Barat telah dibicarakan di PBB dan menjadi anggota PBB. Itu sebuah hal yang imposible (tidaklah mungkin).

Sementara untuk Papua Barat, mungkinkah akan dibicarakan di Forum PBB?, dan kapan dibicarakan? itu hanyalah rahasia Tuhan dan siapapun tidak akan mengetahuinya, sebab segala sesuatu yang terjadi hanyalah kehendak Tuhan semata.
Namun, dalam surat Negarawan (Bishop Anglikan) Afrika Selatan, Desmond Tutu, pernah menyurati ke PBB yang isinya meminta kembali PBB untuk meninjau kembali masalah Pepera Papua Barat tahun 1969 , dan memang dibenarkan oleh Sekjen PBB tapi belum dibicarakan secara resmi di PBB

Lanjutnya, sebagaimana pernyataannya sebelumnya, bahwa apabila masyarakat Papua Barat (PB) mengharapkan Papua Barat terdaftar sebagai anggota PBB dan kemerdekaan bangsa Papua Barat melalui forum PBB, itu sangatlah mustahil, karena masalah Papua sudah selesai dibicarakan, dimana sudah tercatat secara resmi dalam dokumen PBB pada tahun 1969 dimana PBB mengeluarkan resolusi 2504 tertanggal 19 November 1969 yang mensahkan hasil Pepera Irian Barat yang menyatakan Papua Barat adalah bagian yang sah dari Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI).

“Sekalipun sampai dengan hari ini penuh dengan kontroversi karena tidak memenuhi standar hukum internasional bahwa dalam penentuan itu satu orang satu suara, karena itu sudah tercatat dalam PBB, maka sampai detik ini Papua adalah bagian yang sah di NKRI,” tandasnya.

Dengan demikian, jika orang Papua ingin memperjuangkan kembali kemerdekaan Papua melalui forum PBB, itu sangat keliru karena sejak berdirinya PBB tahun 1945 sampai sekarang ini, PBB tidak pernah memberikan kemerdekaan kepada suatu Negara, karena didalam piagam PBB, hanya diatur fungsi utama PBB, yaitu, fungsi mediator, fasilitator, komunikator, yunikator (pemersatu) dengan tujuan untuk menciptakan keamanan dan perdamaian dunia.

Juga karena untuk merdeka dan menjadi sebuah Negara tersendiri, itu ada persyaratan yang diatur dalam hukum internasional melalui Konvensi Monte Video tahun 1933 yang menetapkan syarat berdirinya sebuah Negara, pertama, adanya wilayah, kedua, adanya rakyat di wilayah tersebut, ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan keempat, adanya dukungan diplomatik dari Negara lain, minimal satu Negara yang mana turut hadir dan menandatangani dalam deklarasi pendirian Negara.

“Mendapatkan dukungan diplomatik dari satu Negara lain saja itu sudah merdeka. Sementara Papua memang mendapatkan dukungan diplomatik dari Negara Vanwatu, tapi dukungan tersebut belum dimasukan ke PBB untuk disidangkan. Deklarasi kemerdekaan ini, itu harus disaksikan oleh negara dunia internasional, sementara Papua Barat banyak dilakukan deklarasi kemerdekaan, namun tidak ada pengakuan dukungan internasional dan tidak ada perwakilan Negara interniasonal saat terjadi deklarasi,” jelasnya.

“Apabila PBB mengakomodir isu/aspirasi NRPB, apalagi menjadi NRPB terdaftar sebagai anggota PBB, maka secara hukum internasional dan politik luar negeri seharusnya PBB mencabut dulu resolusi PBB Nomor 5142 tertanggal 26 Desember 1969 tentang hasil Pepera di Tanah Papua, tapi sampai saat ini resolusi PBB dimaksud belum dicabut,” sambungnya.(nls/don/l03)

Sabtu, 01 Desember 2012 09:53, Binpa

December 3, 2012 0

Pejuang Kemerdekaan West Papua Berhasil Menewaskan 3 Anggota Polisi Di Lanny Jaya

Lanny Jaya – Pagi ini, Kelompok pejuang Kemerdekaan West Papua ( TPN/OPM ) daerah Lanny Jaya melakukan kontak senjata dengan aparat kepolisian Indonesia yang sedang berjaga di Polsek Pirime, Kab. Lanny Jaya.

Dalam kontak senjata yang terjadi pagi ini, Kelompok Pejuang Kemerdekaan West Papua berhasil dilumpuhkan 3 orang anggota Kepolisian Indnesia yang sedang berjaga di Tempat kejadian dan berhasil merebut 3 buah senjata senjata api, diantaranya 2 sejata laras panjang dan 1 buah revolver.

Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan bahwa, sala satu anggota kepolisian yang berhasil dilumpuhkan adalah Kapolsek Pirime sendiri, dan dari informasi lanjutan menyebutkan bahwa, hingga saat ini situasi di lokasi kejadian masih mencekam dan penambahan Militer terus dilakukan.

November 27, 2012 2

OPM Minta Aparat Tak Ganggu KTT TPN/OPM

Jayapura – Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) akan menggelar pesta Demokrasi Papua Barat, yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), 26-30 November di Tingginambut Puncak Jaya Papua. Untuk itu, OPM meminta aparat keamanan Indonesia menghentikan segala aksi kekerasan atau baku tembak selama acara berlangsung.

Panglima OPM Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya menegaskan, selama Konferensi Tingkat Tinggi TPN OPM, pihaknya meminta aparat keamanan Indonesia tidak menggangu jalannya acara.

“Aparat tidak boleh datang kesini (Tingginambut), tidak boleh ganggu acara sampai selesai,”

ujar Goliat Tabuni melalui telepon selulernya, Senin 19 November.

Lanjut Goliat Tabuni, Konfrensi Tingkat Tinggi TPN-OPM yang akan diselenggerakan, juga sekaligus akan mengukuhkan dirinya sebagai Panglima Tertinggi OPM.

“Selain bicara tentang perjuangan OPM, juga akan kukuhkan saya sebagai Panglima Tertinggi OPM,”

ucapnya.

Menurut Goliat, agar acara KTT terselenggara dengan aman dan lancar, pihaknya sudah menyurati Kapolres Puncak Jaya dan Wakapolda Papua, guna meminta izin .

“Saya sudah kirim surat resmi ke Kapolda Puncak Jaya dan Kapolda Provinsi, sebagai tanda pemberitahuan, yang intinya KTT TPN/OPM tidak diganggu,”

paparnya. Kata Goliat Tabuni, dalam KTT TPN-OPM yang akan berlangsung selama 4 hari itu, pihaknya akan mengundang semua OPM maupun simpatisan yang ada di Tanah Papua.

“Undangan sudah kami kirim ke seluruh OPM dari Sorong sampai Merauke,”

ujarnya.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan sudah menerima surat pemberitahuan rencana pelaksanaan acara KTT TPN-OPM di Tingginambut.

“Saya terima surat pemberitahuannya tadi melalui kurirnya Goliat Tabuni,”

kata Kapolres.

Dalam surat pemberitahuan itu, kata Kapolres, yang bertindak sebagai Ketua Pelaksanaan KTT TPN-OPM adalah Dinus Rambo Wakerkwa, Wakil Ketus Mekaka Murib Telenggen, sekjen Anton Tabuni dan wakil Sekjen Gerimus Germanus Kogoya.
Intinya, kata Kapolres, mereka meminta agar jangan diganggu selama acara KTT berlangsung.

“Mereka minta aparat tidak menggangu jalannya acara hingga selesai,”

tukasnya.

Surat pemberitahuan pelaksanaan KTT juga ditembuskan kepada Presiden Papua Barat dan Pemerintahan Papua Barat.

Ditanya langkah Kepolisian menyikapi acara tersebut, Kapolres enggan mengomentarinya lebih jauh.

“Yang penting tidak mengganggu aktivitas masyarakat,”

singkatnya.)jir/don/l03)

Sabtu, 24 November 2012 08:57, www.bintangpapua.com

November 24, 2012 0

BP KNPPB Pro Yance Hembring Dilantik

JAYAPURA – Sekelompok Pemuda yang disebut sebagai Badan Pengurus Komite Nasional Pemuda Papua Barat (KNPPB) dilantik oleh Theopilus Wondowali yang mengaku sebagai Koordinator Dalam Negeri Negara Papua Barat, Rabu (14/11) pukul 12.30 WIT di Kampung Singgriwai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura .

Usai pelantikan, dilanjutkan pembacaan ikrar, dan pemancangan Bendera KNPPB, Bendera Merah Putih dan Bendera Bintang Kejora (BK). Acara pelantikan diiringi Lagu Hai Tanah-ku Papua.

Sedangkan 5 Sumpah Janji Ikrar Pemuda yang dibacakan yakni, pertama, kami KNPP berjanji akan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua berjanji akan setia dengan negara Republik Papua Barat, ketiga berjanji akan memegang teguh Undang-undang 1 juli 1971, keempat berjanji akan melindungi serta mengayomi seluruh rakyat, kami KNPP berjanji akan melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh bangsa dan Negara.

Theopilus dalam sambutanya mengatakan, pelantikan ini, karena pemuda merupakan tulang punggung Negara yang memberikan semangat juang bagaikan obor yang menyala-nyala, memiliki jiwa Patriotisme, merangkul pemuda/pemudi yang ada di NRPB. “Ini merupakan sejarah bagi kita NRPB, kita bukan bangsa yang miskin, akan tetapi pelantikan kita sudah tunjukkan kepada Negara bahwa kita adalah orang yang berjuang dengan susah payah, yang hidup hanya dari keladi dan tanpa membiayai perjuangan itu,”ungkapnya dalam upacara pelantikan KNPPB di Kampung Singgri wai, Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Rabu, (14/11).

Untuk itu, Theo menekankan kepada badan pengurus yang baru saja dilantik itu untuk harus berani mempertahankan negaranya tanpa pamrih.

Disamping itupula, dia berpesan untuk tidak terpengaruh dengan tindakan-tindakan anarkhis yang menyia-nyiakan perjuangan Republik Papua Barat. “Jika terpengruh, maka ada tindakan kriminalitas dan akhirnya perjuangan tidak bisa tercapai. Mari kita jaga tanah Papua ini karena kita masih berada di dalam negara Indonesia, sehingga kita sudah saatnya memberikan pengakuan secara penuh untuk harus keluar dari NKRI.

Lanjut Theo, dirinya mengajak kepada seluruh rakyat Papua utnuk bersama-sama mendukung perjuangan ini. Pemuda dimana saja, mari serukan secara bersama-sama sesuai apa yang disampaikan pimpinan, Yance Hembring selaku Ketua OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang kini dijadikan sebagai Presiden Negara Republik Papua Barat

Dimana, sejak 24 September 2012 lalu, Yance Hembring sudah berjuang untuk mendapatkan rekomendasi dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono guna membicarakan masalah Republik Papua Barat di PBB . “Kita dukung perjuangan ini sampai pada titik akhir ,” tandasnya.
Sementara itu, kepada wartawan, Agustinus Waipon yang mengaku sebagai Kepala Kantor Sekretariat negara Republik Papua Barat, mengungkapkan dibentuknya Komite Nasinal Pemua Papua ini, karena mereka telah memiliki Negara berdasarkan undang-undang Institusi 1 Juli tahun 1971.
“Dengan dasar hukum inilah, kami bisa bentuk KNPPB ini, mereka adalah harapan bangsa, mereka adalah tulangg punggung Negara Repbulik Papua Barat untuk menunjang segala aktifitas Papua merdeka yang selama telah berjuang,” katanya.

Agustinus menyampaikan banyak terima kasih kepada Pemerintah Indonesia karena telah memberikan kesempatan kepada Republik Papua Barat untuk memisahkan diri. “Memang, dulunya kita organisasi Papua Merdeka yang disebut, OPM, namun pada tanggal 26 November 2009 lalu, OPM telah dilebur menjadi Administrasi Negara Repoblik Papua Barat,” ujarnya lagi.

Disinggung dalam pelantikan ini, ada Bendera Bintang Kejora dan Bendera Merah Putih, jawab Agustinus, alasan dikibarkan bendera merah putih karena sementara penguasa tunggal masih republic Indonesia dan belum ada penyerahan secara resmi.

“Jadi, ini ada tahapan dimana, Yance Hembring sedang berjuang di PBB. Ada, tahapan-tahapan yang harus kami lakukan untuk harus pisah dari NKRI ini, seperti Belanda dengan Indonesia melaksanakan penyelesaian di Denhak. Jadi, penyelesaian itu langsung di PBB, begitupula Negara Rerpublik Papua Barat Indonesia menyerahkan Negara ini di Jayapura pada tahun 2013 mendatang,” tegasnya.

Dikibarkannya Bendera Merah Putih dalam pelantikan dimaksud, karena Bangsa Indonesia yang sudah membina NRPB, disamping itu juga belum resminya penyerahan NRPB dari Repoblik Indonesia. Penyerahan nanti, akan disaksikan oleh seluruh dunia Internasional, sebab masalah Negara kami telah diselesaikan secara hukum,” paparnya.

Soal penyelesaian hukum hingga berdirinya Repbulik Papua Barat, lanjut dia, bahwa tahapan telah digugat Indonesia melalui Pengadilan Negeri kelas 1A Jayapura yang digugat oleh Yance Hembring, seperti Soekarno mengugat Indonesia-Belanda, demikian pula Papua Barat menggugat Indonesia. (nls/don/l03)

Jumat, 16 November 2012 08:32, Binpa

November 16, 2012 0

Nekad Gugat Indonesia, Sem Yarru Datangi LBH

JAYAPURA – Semuel Yarru alias Sem Yarru, kemarin, (Selasa, 13/11) mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, untuk mempertanyakan nasib kelanjutan gugatannya terhadap Pemerintah Indonesia yang dimasukkan di LHB Papua. Sem Yaru nekat menuntut balik Pemerintah Indonesi dengan alasan pencemaran nama baik.

Dijelaskan, pada 1 Juli 1989 ia memimpin aksi demo damai di Taman Imbi Jayapura, kemudian Ia ditangkap karena ada peserta demo yang mengibarkan Bendera Bintang Kejora, akhirnya ia bersama tokoh Politik Papua lainnya seperti Theys Eluay ditahan dan disidangkan, tapi oleh hakim dinyatakan tidak bersalah, sehingga Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2002, namun putusan MA baru diturunkan pada Tahun 2005 yang menyatakan dirinya bebas karena tidak terbukti melakukan pelanggaran.

Dengan diputus bebas oleh MA, dirinya menuntut balik Pemerintah RI untuk merehabilitasi nama baiknya itu, dengan dibantu pihak LBH sebagai penasehat hukumnya. Namun pada 19 November 2009 dirinya kembali ditangkap karena dituding melakukan tindakan makar. Dengan penahan yang dilakukan tahun 2009 tersebut, membuat gugatannya terhadap Pemerintah RI terhenti. “Karena saya sudah bebas pada 18 Oktober 2012 lalu, maka saya datang untuk megecek kelanjutan kasus saya ini, karena jelas saya tidak bersalah, malah difitnah, sehingga saya perlu merehabilitasi nama baik saya. Waktu itu gugatan saya ditangani oleh Ketua LBH lama, yakni, Guntur Ohoiwutun,” jelasnya kepada wartawan di Kantor LBH Papua Kampkey Abepura, Selasa, (13/11).

Ditambahkannya, dirinya sangat heran karena dituduh makar, padahal ia menyampaikan aspirasinya sesuai dengan amanat undang-undang (UU), yang mana UU memberikan kebebasan kepada siapapun untuk menyampaikan aspirasi, bukan malah aspirasi dibungkam.

“Sewaktu saya dipenjara ada tawaran politik bahwa agar disuruh buat surat pernyataan menyerah dan kembali ke NKRI, supaya saya bisa bebas bersyarat, tapi itu saya tolak, kalau saya buat surat pernyataan itu sama saja saya menipu diri saya sendiri dan membohongi rakyat,” tandasnya lagi.

Ditempat yang sama, Kabag Operasional LBH Papua, Simon Patiradjawane, terkait dengan gugatan Sem Yarru, pada 2008 yang pernah ajukan draff gugatan ke LBH, saat itu pihaknya memeriksa berkas-berkasnya ternyata masih ada berkas yang harus dilengkapi, tapi sebelum berkas dilengkapi Sem YArru kembali diproses hukum.

Ditandaskannya, yang namanya berkas gugatan yang diajukan, tidak tentunya langsung diterima LBH, namun didalami terlebih dahulu, kemudian diputuskan apakah gugatan itu diterima untuk ditindaklanjuti LBH ataukah bukan.
Soal apakah gugatan Sem Yarru dilanjutkan ataukah tidak itu tergantung bukti-bukti dari Sem Yaru,apabila bukti-bukti itu cukup untuk diajukan, diajukan gugatan, tapi jika tidak, maka pihaknya akan berikan saran.

“Jadi waktu itu masih dilakukan verifikasi berkas, apakah ada bukti-bukti yang jadi dasar untuk diajukan gugatan itu,” tukasnya.(nls/don/l03)

Rabu, 14 November 2012 08:25, Binpa

November 14, 2012 0

TPN/OPM Tidak Pernah Halangi Pilgub

Mako Muno Ogobai, Sekjen Makodam Wilayah I Wegeuto

Mako Muno OgobaiJAYAPURA—Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) tak pernah menolak atau menghalangi tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua periode 2012-2017 yang tengah dilaksanakan di KPU Papua.

Demikian diutarakan Mako Muno Ogobai yang mengaku sebagai Sekjen Makodam Wilayah I Wegeuto saat bertandang ke redaksi Bintang Papua, Kamis (1/11) .

Pernyataan ini sekaligus menepis tudingan pihak-pihak tertentu yang menyatakan TPN/OPM terus-menerus menebar ancaman dan kekacauan untuk menghalangi-halangi pelaksanaan Pilgub.

Dikatakan, KPU Papua, Panwas Papua, Ketua DPRP, Gubernur Papua, Ketua Pansus Pilgub harus segera mengurus SK Gubernur Papua dari salah-satu pemimpin dari ke-7 pasangan Calon Gubernur dan Cawagub Papua.

Dia menuturkan, tahapan pelaksanaan Pilgub mesti dilakukan sesuai agenda yang telah ditetapkan. Tapi apabila terus-menerus mengalami penundaan, dia mengatakan, pihaknya mendesak agar pelaksanaan Pilgub sebaiknya dikembalikan ke pemerintah pusat.

“Agenda politik apapun yang dilaksanakan tak boleh tertunda hingga tahun 2013 atau pihak-pihak tertentu ribut sana-sini. Bila tahapan Pilgub tak dilakukan sebaiknya dikebalika ke pemerintah pusat,”lanjutnya.(mdc/don/lo1)

Jumat, 02 November 2012 07:41, BP.com

November 2, 2012 0

Papua Butuh Pemimpin yang Takut & Taat Tuhan

Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch.

Jayapura—Pernyataan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua (PGGP), Pdt.Lipius Biniluk,S.Th yang menyatakan Rakyat Papua belum sejahtera karena para pemimpin di tanah Papua mulai dari MRP, DPRP dan Pemerintah Provinsi Papua. bahkan pemerintah kabupaten/kota berjalan sendiri-sendiri dengan egonya, rupanya direspon positif Presiden Federasi Mahasiswa Militan Papua (FMMP), Thomas Ch.

Syufi, mengatakan, FMMP mengajak seluruh komponen masyarakat Papua agar dalam Pemilukada Gubernur ini memilih pemimpinnya harus rasional tanpa adanya pertimbangan-pertimbangan primordialisme suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), tetapi memilih pemimpin yang benar-benar takut dan taat pada perintah Tuhan.

Hal ini agar benar-benar nanti pemimpin yang terpilih untuk memimpin rakyat Papua adalah pemimpin yang akomodatif, aspiratif dan pluralis bagi semua perbedaan yang ada di Papua ini. Diharapkan juga masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu meruhan yang tak betanggungjawab, masyarakat juga harus berhati-hati dengan praktik-praktik intimidasi, teror, dan serangan fajar.

Saran FMMP juga masyarakat jangan memilih pemimpin yang bagaikan memilih kucing dalam karung, tetapi masyarakat harus menilai secara arif dan bijak sesuai dengan track record dan sepak terjang seseorang itu sebelum maju sebagai kandidat Gubernur hingga masyarakat menjatuhkan pilihannya tidak sia-sia, kalau masyarakat salah memilih seorang figur pemimpin berarti sama halnya dengan membuang “mutiara ke kandang sapi” tetapi memilih orang yang dikenal oleh masyarakat sendiri yang akan menghasilkan seorang pemimpin negarawan (ideal) yang benar-benar populis dan visioner untuk mampu membangun seluruh masyarakat di Tanah Papua ini secara baik menuju masyarakat adil, damai dan sejahtera. Masyarakat harus memilih pemimpin yang di kenal oleh masyarakat sendiri serta rendah hati, mempunyai kasih dan selalu mudah di jumpai masyarakat.

“Pesan kami untuk masyarakat Papua yang menggunakan hak pilihnya dalam proses PEMILUKADA ke depan harus lebih rasional dalam memilih pemimpinnya jangan di dasarkan pada pertimbangan dan motivasi tertentu yang kelak hanya membawa derita panjang bagi masyarakat itu sendiri,” ujarnya dalam keterangan persnya kepada wartawan di Prima Garden Abepura, Kamis, (1/11).

Selain itu, masyarakat Papua jangan percara pada kata-kata tetapi percaya pada perbuatan dan hal yang terpenting juga perlu di ingat oleh seluruh rakyat di tanah Papua bahwa “mesin partai itu penting, tetapi yang lebih penting adalah figure seseorang. Serta Jangan memilih pemimpin gubernur dan wakil gubernur yang merasa diri pandai, tetapi pilihlah pemimpin yang pandai merasa dan menghargai amanat rakyat. Dari mana saya datang, dan untuk siapa saya datang? atau saya mewakili siapa dan memperjuangakan kepentingan siapa? dan jangan salah memilih pemimpin yang hanya bekerja untuk menampung harta kekayaan pribadi dan keluarganya dan melupakan rakyat yang memilih dia untuk duduk di kursi kepala daerah (Gubernur) tersebut.

Diharapkan pula bagi kontestan yang siap untuk berlaga dalam perhelatan politik di panggung demokrasi untuk memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur Povinsi Papua harus lebih dewasa dalam berdemokrasi dan mengedepankan sportifitas. Siapa saja dia yang kelak terpilih berdasarkan suara mayoritas rakyat diharapkan pada kandidat-kandit yang kalah yang harus berjiwa besar dan legowo. Serta diharapkan tidak ada unsur-unsur ketidakpuasan dari para kontestan yang kalah kompetisi dan terjadi saling gugat menggugat yang hanya menghambat proses konsolidasi demokrasi dan pembangunan yang lebih substansial bagi rakyat kita.

Sebab sudah sekian lama rakyat kita telah menuggun seorang fugur pemimpin gubernur dan wakil guebernur yang definitif, akibat dari tarik molornya Pemilukada serta tarik ulur kepentingan para elit-elit politik di legislatif dan eksekutif. “Hari ini Papua butuh pemimpin yang jadi juru selamat, bukan “pemimpi” yang jadi juru retorika, juru deklamator, dan juru ilusi yang banyak berkoar-koar dengn janji palsu bagi rakyat kita, tapi rakyat butuh kerja nyata. Kami juga minta pemerintah, jangan melakukan pergantian karateker gubernur lagi, karena rakyat butuh pemipin yang defenitif bukan pemimpin karateker. Rakyat Papua butuh pelayanan pembangunan, bukan butuh siapa yang memimpin,” tandasnya.

Diharapkan Pemilukada Provinsi Papua segara dilaksanakan pada awal tahun 2013 untuk menjawab situasi rakyat hari ini yang sudah lama haus akan pembangunan. Perlu adanya sinergistas antar semua takeholder (KPU, Bawaslu, DPR, Pemerintah, Parpo, dan konstituen) untuk dapat mendukung semua tahapan Pemilukada untuk terproses secara akeleratif dan cepat. (nls/don/lo1)

Jumat, 02 November 2012 07:43, BP.com

November 2, 2012 0