“Tidak Perlu Kontak Senjata dan Anarkis”

Merauke—Ketua Parlemen Rakyat Daerah (PRD) Wilayah Merauke, Pangkrasia Yeem mengatakan, untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat dan bangsa Papua tidak perlu dengan kontak senjata dan aksi anarkhis lainnya. Namun upaya perjuangan bisa dilakukan secara bijak dan elegan, yakni melalui proses hukum di mahkamah internasional oleh International Lawyers for West Papua (ILWP).

“Kita tidak perlu lakukan hal anarkhis yang nantinya banyak korban yang berjatuhan dan mereka adalah rakyat Papua sendiri. Tetapi kita cukup mengupayakannya melalui jalur hukum yang dilakukan oleh lembaga yang sudah ditunjuk yakni ILWP,”

kata Mama Pangky kepada Bintang Papua usai kegiatan ibadah yang digelar PRD bersama KNPB Wilayah Merauke di sekretariat PRD Wilayah Merauke, jalan Bupul satu, Kelurahan Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, Selasa (23/10).

Mama Pangky menjelaskan bahwa rakyat dan bangsa Papua sangat komit dengan konsekwensi yang akan mereka terima ihwal hasil upaya hukum yang dilakukan ILWP kelak di mahkamah internasional atas status Papua yang selama ini dipertanyakan oleh rakyatnya. “Bagi kami jika proses hukum itu menyatakan bahwa kita masuk dalam bagian NKRI ya kita akan tunduk dengan keputusan. Tetapi sebaliknya jika kami memang harus lepas dari NKRI, maka pemerintah harus legawa melepaskan kami untuk menjadi rakyat di Negara Papua Barat,” terangnya jangan ada kekerasan di tanah Papua hanya karena untuk mengupayakan sebuah kemerdekaan yang berdaulat.

Berkaitan dengan kegiatan yang diikuti sekitar 150 orang yang tergabung dari jajaran PRD, KNPB Wilayah Merauke serta masyarakat yang mengatasnamakan dirinya rakyat dang bangsa Papua kemarin, dijelaskan Mama Pangky bahwa kegiatan tersebut guna mendukung pertemuan di Kerajaan Inggris yang digelar pada hari dan tanggal yang sama, hanya saja waktu pelaksanaannya sekitar pukul 04.00 sore waktu bagian Inggris.
“Kami tidak ingin disebut lembaga pengacau atau teroris. Kami hanya lembaga parlemen yang merupakan lembaga politik untuk mendukung proses hukum status Papua,” tegasnya.

Sementara itu dari pantauan Bintang Papua kemarin, kegiatan yang mendapat pengawasan dari aparat keamanan itu berlangsung tertib dan penuh hikmad. Sebagai puncak dari kegiatan tersebut, dimana dilakukan penyerahan surat pernyataan dukungan proses hukum dari pihak KNPB Wilayah Merauke yang diberikan langsung Ketua KNPB Wilayah Merauke Gento Emerikus Dop, dan perwakilan suku-suku dari wilayah Selatan Papua yang diwakilkan GT Gebze kepada Ketua PRD Wilayah Merauke Pangkrasia Yeem, dimana surat penyataan tersebut selanjutnya akan diserahkan ke parlemen pendukung kemerdekaan Papua Barat di Inggris. (lea/don/LO1)

Rabu, 24 Oktober 2012 08:24, BP.com

October 24, 2012 1

Parlemen Seluruh Dunia Kumpul di Inggris Bahas Papua

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH – Anggota-anggota parlemen dari seluruh dunia dan masyarakat sipil setempat yang tergabung dalam Internasional Parlemen West Papua (IPWP) berkumpul di Westminister Abbey, Inggris untuk membahas status Papua Barat dalam Indonesia, Selasa, (23/10).

Dikabarkan, mereka berbicara soal “Act of Free Choice” tahun 1969, Perjanjian New York tahun 1962, dan hak penentukan nasip sendiri bagi Papua Barat.

Selengkapnya di :http://majalahselangkah.com/

October 23, 2012 0

Demo Dukung Pertemuan IPWP di Inggris Diawasi

Selasa, 23 Oktober 2012 06:16, BP.com

JAYAPURA—Permohonan ijin Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menggelar demo sebagai bentuk dukungan terhadap pertemuan International Parlement of West Papua (IPWP) di London, Inggris, di Taman Imbi, Selasa (23/10), hari ini ternyata tidak mendapatkan restu dari pihak kepolisian. Pasalnya, polisi dalam hal ini Polda Papua tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Namun demikian untuk mengantisipasi kelompok yang tetap memaksakan demo, pihak polda sudah siap mengantisipasinya. “Tapi kami tetap melakukan pengawasan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum,” tegas Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi Bintang Papua, Senin (22/10).

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pembubaran paksa sekaligus menindak-tegas sesuai hukum yang berlaku, bila para pendemo ternyata bertindak anarkis atau menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan UU serta menyebar provokasi seperti minta referendum atau membentuk negara Papua Barat, membawa sajam, mabuk miras, membawa lambang-lambang seperti bendera Bintang Kejora yang dilarang, membuat kemacetan lalu lintas serta mengganggu ketertiban umum. Walaupun menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai UU Pasal 13 UU No 9 Tahun 1998, kemerdekaan memberikan pendapat di muka umum.

Terpisah, Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, SIK menandaskan, pihaknya melibatkan 600 personil didukung Brimobda Polda Papua, untuk melakukan pengamanan aksi unjukrasa tersebut.

“Kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitasnya tanpa terpengaruh aksi demo tersebut,” imbuhnya.
Meski demikian, dia juga menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengamanan di sejumlah lokasi rawan, antara lain Angkasa, Dok V Yapis, Entrop (Dekat Kantor Walikota), Kotaraja, Abepura, Tanah Hitam, Padang Bulan, Perumnas, I, II dan III serta Expo Waena. (mdc/don/l03)

October 23, 2012 0

Peringatan KRP III : Kibarkan Bintang Kejora Polisi Siap Bubarka

Jayapura – Adanya rencana sekelompok masyarakat untuk memperingati setahun Kongres Rakyat Papua (KRP) III di lapangan Theys, Sentani Kabupaten Jayapura, Jumat 19 Oktober hari ini, Polda Papua secara tegas menyatakan tidak memberikan izin.

Bahkan Polisi mewarning tidak segan-segan membubarkan dan menindak dan menindak tegas pihak-pihak yang ingin mengibarkan bendera Bintang Kejor atau lambang perjuangan bangsa Papua Barat saat perayaan peringatan KRP III berlangsung.

“Polisi tetap mengedepankan langkah-langkah persuasif. Tapi, bila ada pihak yang memaksakan kehendak, terutama mengibarkan Bintang Kejora akan ditindak tegas dan diproses sesuai hukum yang berlaku,”ujar Juru Bicara Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya Kamis 18 Oktober.

I Gede mengungkapkan, pihak Panitia Perayaan Peringatan KRP II telah menyampaikan permohonan izin menggelar peringatan setahun KRP III. Namun, Polda tidak mengeluarkan izin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). “Polisi kuatir adanya upaya-upaya makar atau mendirikan negara diatas negara diprakarsai Presiden NFRPB Forkorus Yoboysembut, sehingga tidak memberikan izin,”tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Perayaan KRP III yang juga Ketua Tim 7 NFRPB Pdt. Kelly Yabansabra, S.Theo menyatakan, peringatan hanya menggelar ibadah syukuran, dan juga sekaligus mengibarkan Bendera Bintang Kejora, Bintang Empatbelas berdampingan dengan Bendera Merah Putih sekaligus mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hari Ini KRP III Dirayakan Dalam Ibadah Syukur

Meski mendapat penolakan dari Markas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan tidak mendapatkan ijin dari Polda Papua, namun Panitia berjanji akan tetapt melakukan perayaan setahun KRP 3 dalam bentuk ibadah syukur.

Sedangkan Pernyataan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, Jhona Wenda, bahwa Markas Pusat TPN Papua Barat telah mengeluarkan instruksi/seruan dan pernyataan sikap terkait dengan hasil Kongres Rakyat Papua (KRP) III maupun kegiatan-kegiatannya yang sudah/dan akan dilaksanakan kedepannya, yang intinya menolak hasil KRP III dan peringatakan KRP III, ternyata mendapat tanggapan serius dari Sekretaris Panitia Peringatan Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat KRP III, Elly Serwa.

Menurutnya dengan pernyataan Jhona Wenda dimaksud, pihaknya mempertanyakan posisi Jhona Wenda didalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat. Apalagi statmennya itu patut dipertanyakan dan diselidiki.

Dirinya menilai pernyataan yang dikeluarkan Jhona Wenda itu merupakan pernyataan sepihak yang mungkin saja sudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Soal kepentingan tertentu siapa Elly tidak menyebutkannya.

“Jangan sampai pernyataan Jhona Wenda sudah dikolaborasi oleh kepentingan-kepentingan tertentu sehingga berbicara seperti itu. Apakah Jhona Wenda sudah capek berjuang?,” ungkapnya saat menghubungi Bintang Papua via ponselnya, Kamis, (18/10).

Dirinya tidak berkomentar banyak, hanya saja menyatakan, semua proses perjuangan menuju kemerdekaan bangsa Papua Barat yang dalam hal ini secara defacto dan dejure diakui keberadaannya, itu harus dihargai oleh rakyat Papua, entah itu diperjuangkan oleh siapapun.

Terkait dengan peringatakan KRP III dimaksud, kata Elly, tetap dilaksanakan pada hari ini (Jumat, 19/10) pada pukul 09.00 Wit di lapangan almahrum Theys Hiyo Eluay. Untuk itu semua komponen diharapkan turut hadir untuk merayakannya.

Peringatan KRP III tersebut hanya dilakukan dalam ibadah syukur, soal kehadiran Presiden SBY, pihaknya belum bisa memastikannya, namun secara undangan tertulis sudah disampaikan ke Kantor Kepresidenan. “Kami tidak jadi dikibarkan Bendera Merah Putih, Bendera Bintang Fajar dan Bendera PBB. Hanya ibadah syukur biasa saja,” paparnya.

Mengenai permintaan ijin ibadah, pihaknya tidak menyampaikannya ke Polda Papua, hanya disampaikan surat pemberitahuan saja. Disamping itu pula hal ini sudah dikoordinasikan terus menerus dengan pihak Polda Papua. “Ini hanya ibadah biasa, jadi intinya siapapun tidak punya hak untuk membatasi seseorang untuk berdoa kepada Tuhan,” tukasnya.(mdc/jir/nls/don/l03)

Jumat, 19 Oktober 2012 01:40, BINTANGPAPUA.com

October 19, 2012 0

1 Tahun KRP III Akan Diperingati

Ketua Panitia Perayaan KRP III, Pdt. Ketty Yabansabra, S.Teol (kiri) bersama anggota saat memberikan keterangan pers, Sabtu (13/10).

Senin, 15 Oktober 2012 02:11, BintangPapua.com

JAYAPURA – Kelompok yang menamakan diri Negara Federasi Republik Papua Barat (NFRPB) mengatakan, bakal memperingati 1 tahun Konferensi Rakyat Papua (III) yang saat itu mendeklarasikan pemulihan kemerdekaan ‘Bangsa Papua’ di Lapangan Misi Padang Bulan Abepura, tepatnya 19 Oktober 2011 lalu.

Ketua Panitia Perayaan Konferensi Rakyat Papua (KRP) III, yang juga selaku Ketua Tim 7 NFRBP, Pdt. Ketty Yabansabra, S.Teol, mengatakan, perayaan tersebut dilaksanakan tanggal 19 Oktober dalam bentuk ibadah syukur dan dialog, yang akan menghadirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jika undangan NFRPB dipenuhi Presiden SBY.

Dijelaskan, perayaan dalam bentuk ibadah dimaksud dan dialog dipastikan dilaksanakan dengan damai, bersahabat, dan sopan santun, sebab tema yang diangkat dalam perayaan tersebut adalah Papua dipulihkan dari perdamaian dunia.

Mengenai hal itu, melalui Tim yang dibentuk dan disahkan oleh ‘Presiden NFRPB’, Forkorus Yoboisembut,telah menyampaikan surat-surat kenegaraan, salah satunya perihal ibadah syukur dan dialog kepada Presiden RI yang tembusannya kepada menteri terkait, Kapolri, Panglima TNI, Pangdam Papua, Kapolda Papua Gubernur Papua dan pihak lainnya. Dimana ada balasan surat dari pihak-pihak tersebut bahwa telah menerima surat dan dokumen dari NFRPB. “Itu sikap hormat dari pemerintah pusat kepada kami NFRPB, jadi kami simpulkan bahwa pasti mendapatkan ijin ibadah syukur peringatan KRP III. Jelas kami akan menyampaikan surat permintaan ijin ke Polda Papua untuk ibadah syukur ini,” ungkapnya dalam keterangan Persnya di Kantor Sekretariat Dewan Adat Papua (DAP), Sabtu, (13/10). “ Yang terlibat dalam ibadah syukur itu seluruh komponen masyarakat di tanah Papua termasuk kami undang semua warga NKRI yang ada di tanah Papua yang sangat kami akui tingkat kesopanannya untuk turut hadir merayakannya,” ujarnya lagi.
Tentang deklarasi yang diisampaikan pada sesi terakhir KRP III, rakyat Papua menyatakannya sebagai final solution (solusi final) dari semua upaya-upaya pembangunan dari pemerintah NKRI dari sejak digelarkannya pembangunan dengan tema kesatuan NKRI dengan Papua yang bertolak dari adat dan kebudayaan yang sama mulai dari Kerajaan Sriwijaya sampai pada kesultanan Tidore, yang sudah saatnya harus berdiri sendiri menjadi Negara yang berdaulat secara hukum.

Lanjutnya, mengenai rencana dialog dengan Presiden SBY, pihaknya telah menyerahkannya ke Presiden SBY dan para petinggi di Jakarta yang diantar langsung pada tanggal 13-16 September 2012 lalu. Namun demikian, pihaknya meragukan dibukanya ruang dialog Jakarta-Papua, karena pada 10 tahun lalu ruang dialog juga diminta tapi gagal dilaksanakan.

Meski demikian, secara defacto telah mempunyai status politik dan hukum menjadi NFRPB yang ditandai dengan pembacaan deklarasi kemerdekaan bangsa Papua pada KRP III Papua lalu yang dicatat sebagai deklarasi pemulihan kemerdekaan dan kedalautan bangsa Papua yang sudah diperjuangkan sejak tahun 1961 hingga tahun 2011 lalu.

“Status hukum NFRPB terus kami dorong dan upayakan adanya pengakuan dari Negara-negara anggota PBB teristimewa Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI),” tandasnya.

Sedangkan Kepala Keamanan NFRPB, Elias Ayakading, mengharapkan supaya tragedi yang terjadi pada KRP III lalu jangan terulang lagi pada peringatan 19 Oktober 2012 mendatang, sebab thema yang kita usung sudah jelas, yakni, pemulihan kemerdekaan bangsa NFRPB.

Untuk itu, dirinya menghimbau kepada aparat keamanan di atas tanah Papua, supaya bersama-sama kita wujudkan damai di tanah Papua. Dan kepada seluruh masyarakat Papua baik orang Papua sendiri maupun non Papua bahwa pihaknya menjamin keamanan perayaan ibadah syukur hari ulang tahun KRP III ini dalam kedamaian aman dan damai.

Dirinya juga minta kepada pihak-pihak terkait agar tidak mengembangkan isu-isu yang tidak bertanggungjawab. sebab pelaksanaan ibadah syukur dengan keadaan aman dan damai, dan tidak akan terjadi gangguan keamanan.(nls/don/l03)

October 15, 2012 0

Penangkapan Koruptor Pengalihan Isu Papua Merdeka?

Rabu, 26 September 2012 21:56, BintangPapua

MANOKWARI – Komponen pro kemerdekaan Papua, West Papua National Authority (WPNA) menilai gencarnya proses hukum terhadap pejabat-pejabat di Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi belakangan ini, adalah bagian dari strategi pengalihan perhatian publik dari isu Papua Merdeka kepada isu penangkapan koruptor.
“ Yang emergency di Papua adalah pemerintah harus segera menunjuk juru runding untuk maju dalam dialog bermartabat untuk temukan kesepakatan tentang pembangunan berkelanjutan di Papua. Jadi ini hanya pengalihan isu dari isu Papua merdeka dan pelanggaran HAM di Papua, “ tandas juru bicara WPNA Jack Wanggai, kemarin di Manokwari.

WPNA sendiri pesimis para pejabat yang kini menjadi terdakwa korupsi pada akhirnya bisa mendapat hukuman yang setimpal. Sebab, menurut Jack, umumnya institusi penegak hukum di Indonesia sudah masuk dalam pusaran mafia hukum dan mafia peradilan. WPNA juga mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Sebab dalam perspektif WPNA, pemerintah pusat telah secara sengaja mengendapkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam kurun waktu tertentu sebelumnya disalurkan ke provinsi Papua dan Papua Barat.

Tindakan menahan dana Otsus dalam jangka waktu tertentu yang berakibat dana Otsus baru dikucurkan jauh setelah penetapan APBD dimaknai WPNA sebagai bentuk korupsi terselubung yang dilakukan pihak-pihak tertentu di pemerintah pusat. “ Apa yang menjadi alasan pemerintah pusat menahan dana Otsus, kenapa tidak sekaligus dicairkan dengan APBD tetapi ditahan sampai Oktober atau November baru diturunkan, ini berarti ada indikasi pemerintah pusat juga mengkorupsi uang rakyat Papua, “ sebut Jack.

Dari berbagai indikasi tersebut, WPNA yakin ada skenario yang tengah dimainkan pihak inteligen di Papua untuk mengalihkan perhatian masyarakat Papua dengan memunculkan isu korupsi.

“Kalau mau menangkap koruptor di Papua, pemerintah pusat juga harus menangkap orang-orang di Jakarta yang mengkorupsi dana Otsus, ini jelas pengalihan perhatian publik semata karena yang terpenting di Papua adalah segera bebaskan Tapol/Napol dan mari berunding dalam sebuah dialog bermartabat, “ timpal Jack. (sera/don/l03)

September 26, 2012 0

Perjuangan Hak Dasar Orang Papua Jangan Samakan Teroris

Minggu, 23 September 2012 21:04

Thaha: Terkait Pelantikan Kapolda Papua Tito Karnavian

JAYAPURA— Sekjen Presidium Dewan Papua (DPD) Thaha Alhamdid berharap rakyat Papua yang berjuang menuntut hak-hak dasarnya seperti hak-hak kedaulatan politiknya, hak-hak budayanya, hak-hak ekonominya itu bukan teroris. Sehingga dalam menghadapinya jangan disamakan dengan penanganan teroris.

Hal ini diungkapkan menyusul pelantikan Kapolda Papua yang baru Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menggantikan Inspektur Jenderal Polisi Bigman L Tobing oleh Kapolri Jenderal Polisi Drs Timur Pradopo di Gedung Rupatama, Mabes Polri Jakarta, Jumat (21/9) pagi.

Sekjen Presidium Dewan Papua (DPD) Thaha Alhamdid ketika diwawancarai di Jayapura, Minggu (23/9) petang menilai pergantian ini sudah tepat.

Namun demikian, katanya, penugasan mantan Komandan Densus 88 Anti Teror ke Papua, apakah ini dalam rangka memastikan di Papua ini teroris silakan dicari tahu. Tapi yang jelas bahwa rakyat Papua yang berjuang menuntut hak-hak dasarnya seperti hak-hak kedaulatan politiknya, hak-hak budayanya, hak-hak ekonominya itu bukan teroris.

“Saya yakin Tito tak mungkin menyamakan perjuangan hak dasar sebagai teroris. Itu nggak mungkin. Tapi kalau ada teroris dia punya ilmu dia kejar,” ujarnya.

DIkatakan, penugasan Tito ke Papua tentunya mempunyai alasan. Pertama, dia mempunyai karier panjang. Walaupun mungkin ada ketakutan di kalangan rakyat Papua dia ini mantan Komandan Densus 88 Anti Teror. Tapi jangan lupa mantan Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto juga mantan Komandan Densus 99 Anti Teror. Tapi yang menarik dari Tito, ujarnya, dia satu angkatan dengan Wakapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw.D ari sisi komunikasi mencair.

Kedua, karier Tito masih panjang. Dia termasuk perwira yang sangat cemerlang di Mabes Polri tentu dia tak akan mengorbankan kariernya. Tito juga seorang cendikiawan dan kandidat doktor di salah-satu Univeritas terkenal di Singapura.

“Jadi saya kira ada background education dalam mana akan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan ketika ia menjabat Kapolda Papua,”tukas dia.

Pasalnya, selama ini Kapolda menjelang pensiun dikirim ke Papua. Itu celaka. Pengalaman menunjukan terjadi split perhatian atau perhatiannya terbelah karena dia tak perlu mengamankan kariernya lagi. Tapi Tito beda.
“Dan ini sudah dari dulu kita usulkan. Saya ingat sudah tiga kita ketika tokoh-tokoh masyarakat, pendeta, pastor bertemu dengan Komisi I DPR RI minta agar Kapolda ke Papua jangan menjelang pensiun nanti kerjanya mencari terus. Kapan dia mau jaga keamanan dan ketertiban untuk rakyat,” tuturnya. (mdc/don/l03)

September 23, 2012 0

Socratez : Internasional Dukung Dialog Jakarta-Papua

Rabu, 19 September 2012 23:30, BintangPapua

Jayapura – Masalah dialog Jakarta-Papua, menurut salah satu tokoh Papua yang dikenal cukup vokal, Pdt Socratez S Yoman, telah diketahui dan didukung oleh dunia internasional.

Sekedar diketahui dialog tersebut, sempat diupayakan melalui penjaringan persepsi orang Papua dari sejumlah kabupaten di Papua oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan belakangan mendapat respon dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan mengirimkan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan dengan menemui sejumlah komponen rakyat Papua, baik di pemerintahan, MRp dan tokoh agama termasuk LSM.
Menurut Socratez, dukungan internasional atas pelaksanaan dialog tersebut didapat dari sejumlah kedutaan saat ia berkunjung di Jakarta.

“Amerika Serikat sudah dukung dialog, Inggris sudah dukung, Jerman sudah dukung, Swis sudah dukung, Australi sudah dukung, semua negara sudah dukung dialog. kenapa Jakarta tidak mau buka,” ungkapnya kepada Bintang Papua saat berkunjung ke kediamannya di Itha Wakhu Purom, Padang Bulan, Selasa (18/9).

Dan hal itu merupakan harapan Gereja dan rakyat Papua. “Posisi kami Gereja sudah jelas, rakyat Papua seluruhnya sudah jelas, persoalan Papua, otonomi khusus sudah gagal. Harapan kami kedepan adalah dialog tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral,” jelasnya.

Tanpa syarat tersebut, menurutnya harus benar-benar netral. “Artinya bukan dalam bingkai NKRI, Pancasilan dan UUD 45, juga Otsus, juga bukan dalam bingkai Papua Merdeka. Tapi keluar dari kerangka itu. keluar dari konstruksi itu,” terangnya.

Menurutnya harus dibedah apa yang menjadi persoalan sebenarnya di Papua. “Jadi anda punya NKRI harga mati dikunci dulu di kamar, you punya Papua Merdeka harga mati dikunci dulu di kamar, baru kita datang tanpa syarat untuk melihat persoalan Papua ini apa. kita bedah dia baru kita lihat bahwa persoalannya begini, lalu kita memberikan suntikan yang tepat untuk mengobati penyakitnya. jadi harus dialog,” tegasnya. Ia pun menyatakan apresiasinya atas upaya JDP dan LIPI yang telah mengambil pergumulan rakyat Papua, dengan menyusun buku masalah dialog.

Disinggung tentang respon Presiden degan mengirim anggota Wantimpres, Albert Hasibuan ke Papua, Socratez mengatakan bahwa ia hanya menunggu saja reaksi selanjutnya. Karena menurutnya di Indonesia sekarang banyak Presiden.
Hal itu dicontohkan disaat ia bersama sejumlah tokoh agama yang sempat melakukan pertemuan dengan presiden SBY Bulan Deseber 2011, dan Presiden menyatakan kekerasan harus berhenti.

“Tetapi yang terjadi kami masih di Jakarta pembunuhan terjadi dan terus belangsung. ada berapa presiden di Republik ini?,” ungkapnya.

Menurutnya, bila benar Presiden SBY mau berdialog, ia sangat mendukung. “Tapi kalau kemauan Presiden SBY untuk dialog dengan hati, ini patut kami apresiasi, patut kami dukung,” ungkapnya lagi.

Jadi, menurutnya, sekarang harus ada dialog yang sah, dialog yang legal antara rakyat Papua dengan pemerintah Republik Indonesia.

“Pemerintah bilang di Papua tidak ada tokoh sentral, itu kan sebenarnya bagi kami sudah ada. Seperti yang terungkap dalam konferensi yang digelar Jaringan Damai Papua sudah tunjuk lima orang, seperti Otto Wame, Benny Wenda di inggris, Rex Rumaikik, Otto Mote di Amerika, Leoni Tanggama,” paparnya.

Persoalan dialog, menurutnya juga tidak bisa hanya melibatkan rakyat Papua di dalam negeri, tapi harus semua rakyat Papua yang ada di luar negeri.

Dialog tersebut, dikatakan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di Papua, yang menurut Socratez, seluruh rangkaian kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tanah Papua pada umumnya dan Jayapura pada khususnya, baik itu korbannya orang-orang asli Papua maupun non asli Papua, dilakukan oleh orang-orang yang punya keterampilan khusus, dan orang-orang yang punya agenda dan misi khusus di Papua ini.

“Saya sebagai orang asli Papua, sebagai orang yang sekolah dan mengerti sedikit dinamika seperti itu, dan pemimpin umat, tidak percaya sama sekali, tidak percaya, dan sampai kapanpun saya tidak percaya, bahwa kekerasan itu dilakukan oleh OPM. Itu dilakukan oleh OTK, orang bilang orang tak dikenal, tapi saya bilang orang terlatih khusus,” ungkapnya.
Hal itu, menurutnya hanya untuk menjustifikasi, untuk pembenaran terhadap orang-orang yang punya agenda khusus di Tanah Papua ini.
“Siapa orangnya, saya pikir tidak rahasia lagi. Untuk orang Papua sudah selama 50 tahun ini sudah tidak rahasia siapa yang buat kerusuhan. Siapa yang pelihara OPM. Ada OPM binaan banyak di sini,” lanjutnya.

Ia juga menyatakan sama sekali tidak percaya, bahwa kekerasan yang terjadi di Kota Jayapura beberapa waktu lalu dilakukan oleh Mako Tabuni, dan juga oleh Dany Kogoya.

“Kalaupun mereka lakukan, siapa dibelakang mereka. Sangat kecil dilakukan mereka. Siapa memediasi dan memfasilitasi mereka,” lanjutnya lagi.

Ia menyatakan bahwa aparat kemanana untuk tidak melakukan kebohongan di Papua. “Kebohongan itu akan berpotensi menghancurkan Republik ini. Menghancurkan negara yang selalu dipuji-puji, NKRI ini bisa runtuh kalau kebohongan itu menjadi pilar. Yang sebenarnya bisa menjadi pilar itu adalah kejujuran, keadilan, kebenaran, kedamaian dan kesamaan derajat. Itu harus menjadi pilar bangsa. harus hidup di tengah tengah rakyat,” tegasnya.

Sehingga ia minta aparat kepolisian harus bisa mengungkap siapa sebenarnya pelakunya. Namun menurutnya aparat kepolisian juga dalam posisi tertekan.

“Seperti dulu saya mengambil contoh, kasus Freeport dulu, tahun 2001 atau 2002, penembakan guru orang Amerika, itu katanya dilakukan oleh OPM, tapi setelah diselidiki ternyata diketahui dilakukan oleh TNI. Mengapa Pak Made Mangku Pastika dipindahkan cepat, juga pak Raziman Tarigan, karena dia katakan bahwa itu dilakukan bukan oleh OPM,” ungkapnya.

Lanjutnya “Jadi aparat kepolisian juga dibawah ketakutan. Itu contoh kasus yang tidak bisa kita pungkiri,” tegasnya.
Ia menekankan, bahwa seperti kekerasan di Nafri 1 Agustus, pembunuhan di Skayland, hal itu dilakukan secara kilat, dan tidak mungkin seorang Dany Kogoya yang melakukan. “Kalaupun ada yang mereka lakukan, dia dengan siapa? ,” ungkapnya lagi.

Dikatakan bahwa kejadian tersebut sempat dibahasnya dengan orang-orang di kedutaan sejumlah negara di Jakarta.
“Saya ketemu kedutaan Jerman, Amerika, Ingris dan beberapa kedutaan. Yang di kedutaan Eropa mengatakan ‘lucu kan, masak taro bendera baru pergi, taro panah baru pergi, ini lucu. bagi kami lucu. Aneh’. Mereka katakan itu,” lanjutnya.
Dan dunia internasional, menurutnya sudah tahu bahwa perjuangan menggugat integrasi, perjuangan menggugat Pepera Tahun 1969 itu bukan perjuangan kekerasan. Perjuangan dialog, perjuangan damai. Dan ini mau diopinikan perjuangan radikalisasi dan kekerasan,” jelasnya yang menyatakan upaya menciptakan opini tersebut telah terlambat. (aj/don/l03)

September 19, 2012 0

Warinussy-Papua Merdeka dalam Agenda PBB Sesi-67 September 2012

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan, pada September 2012 mendatang PBB sebagai institusi resmi akan mengangkat kembali soal fakta Pelanggaran HAM di Tanah Papua untuk dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-67.

“Dengan demikian menjadi jelas bagi kita bahwa Persoalan Papua yang sudah terdaftar dan menjadi agenda di organisasi PBB adalah Masalah HAM, bukan status politik,” ujarnya.

Ditegaskan lagi bahwa selama ini belum pernah ada satu negarapun di dunia yang telah memberikan dukungan politik bagi kemerdekaan Tanah Papua, karena masalah Papua belum pernah dibawa untuk dibahas pada Komite Dekolonisasi yang berada di bawah Majelis Umum PBB di New York-Amerika Serikat, sebagaimana pernah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Bang Ki Moon pada 7 September 2011 di Auckland-Selandia Baru.

Artinya, tegas Warinussy, soal kemerdekaan dan status politik Papua memang belum pernah didaftarkan di PBB. Lagi pula pendaftaran masalah status politik dan Perjuangan kemerdekaan sebuah wilayah yang tak berpemerintahan sendiri seperti Tanah Papua haruslah dilakukan oleh salah satu negara merdeka di dunia yang adalah anggota resmi PBB.

Source: http://www.flickr.com/photos/73051170@N08/7995158615/in/photostream

September 17, 2012 3

Jenazah Anggota Polisi Dievakuasi ke Serui

JAYAPURA –Jenazah Bripda Jefry Runtuboy (23) yang diduga tewas ditembak kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) ketika melaksanakan pengamanan pengaspalan di Kampung Milineri, Distrik Wenam, Kabupaten Tolikara, Senin (10/9) sekitar pukul 11.30 WIT, beberapa jam kemudian dievakuasi sekaligus dikebumikan di kampung halamannya di Serui.

Hal ini dikemukan Wakapolda Polda Papua Brigjen Pol Drs. Paulus Waterpauw ketika dikonfirmasi usai memimpin rapat Internal dengan pejabat teras Polda Papua di ruang Cenderawasih, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (12/9). Terkait penyelidikan dugaan kasus penembakan ini, dia mengatakan, Polres Tolikara akan diback- up Reskrim Polda Papua.

Menurut keterangan saksi yang diperiksa Polres Tolikara diduga pelaku penembakan berjumlah 5 orang dengan mengenakan celana pendek. Namun demikian, pihaknya tak bisa menyebutkan pelaku penembakan itu dari salah satu kelompok tertentu. Pasalnya, Polisi bekerja sesuai keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi penembakan tersebut.

“Andai saja pelaku penembakan mengaku bertanggung jawab atas aksi yang dilakukannya maka kami bisa segera mengungkap para pelaku penembakan,” ujar dia. Namun demikian, kata dia, Polres Tolikara dibantu Polda Papua kini sedang melakukan penyisiran sampai ke hutan guna memburu pelaku penembakan tersebut.

Terkait penembakan itu, kata dia, Polda Papua belum memiliki rencana menambah jumlah personil ke Tolikara, tapi pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap anggota polisi yang akan melakukan pengamanan pada setiap objek-objek vital di seluruh Papua dan Papua Barat.

Ditanya motivasi perampasan senjata laras panjang jenis SS1-milik korban yang dirampas, ungkap dia, para pelaku ingin memiliki senjata dan berusaha merampas senjata milik anggota Polres Tolikara dan kemudian melarikan diri ke arah hutan belantara. (mdc/don/l03)

September 12, 2012 0