Suatu waktu saya bercakap dengan Dr. John Ottow Ondawame, waktu itu di tahun 2004, ketika kantor WPROO (West Papuan Peoples’ Representative Office) masih sunyi, masih banyak orang Papua tidak tahu atau kalau tahu tidak menganggap penting kehadiran dua tokoh OPM, Mr. Andy Ayamiseba dan Dr. Ondawame. Waktu itu tidak ada orang Papua yang mau berbicara dengan mereka, jangankan mendengarkan apa yang mereka katakan dan perlukan.
Sejak pertemuan itu, sayapun berturut-turut mengikuti jejak langkah kedua politisi yang telah lama bergulat dalam politik Papua Merdeka. Terlepas dari berbagai hal yang melilit di sana, kami temukan kedua orang ini memang memiliki komitmen. Saya sengaja memancing dari sisi cerita biasa, mengulas tentang kepastian nurani saya bahwa Fransalbert Joku dan yang lainnya pasti akan pulang. Waktu itu dokumen rahasia BIN berbasis di Port Moresby telah terbongkar, di mana Fransalbert Joku telah bekerja untuk BIN selama puluhan tahun, jauh sebelum Kongres Rakyat Papua III, 2000. Dokumen itu menunjukkan dengan jelas tugas dan tanggungjawab pace Joku, lengkap dengan laporan-laporan yang ia pernah sampaikan. Di dalamnya terdapat nama kedua tokoh Papua Merdeka ini.
Dengan senyum dan santai saja, Dr. Ondawame menjawab, [news]”Ade, dalam perjuangan ini ada tiga prinsip utama yang perlu kita pegang, yaitu rumus TIGA -C: Concern, Commitment, dan Consistent.[/news]
Apa artinya “Concern”?
“Concern” yang dimaksudkan di sini bukan berarti “aku konsen lho” (di-melayu-kan menjadi ‘konsen’, seperti yang kita tahu dipakai oleh orang Indonesia yang mencoba-coba berbahasa Inggris). Yang di-melayu-kan ini sebuah kalimat deng an artikata pembodohan atau karena kebodohan. Konsen, atau “concern”, artinya “memperdulikan” atau lebih tepat “prihatin”. Menaruh rasa prihatin dan perduli.
Masalah penderitaan dan perjuangan rakyat Papua haruslah menjadi sebuah “concern” dari seseorang. Lawan dari “concern” ialah asal-asalan, oleh karena terpaksa, memang dalam keadaan memaksa, karena tidak ada pekerjaan lain, oleh karena disuruh, karena kebetulan. Jadi, tidak didasarkan kepada ‘panggilan’ tetapi sebab hanya karena …
Perjuangan untuk sebuah bangsa dan Tanah Air tidak bisa dilakukan dalam rangka mencari muka, dalam rangka mengalahkan sesama, dalam rangka menonjolkan ego. Perbuatan sedemikian hanya menambah-rumit masalah yang ada. Tidak mengurangi untuk menyelesaikan.
Pejuang yang punya “concern”, dia akan selalu fokus kepada persoalan yang diketahuinya, dan ia fokus dalam mencari jalan menyelesaikan agar yang memprihatinkan itu menjadi menggembirakan di kemudian hari.
Kepribatinan inilah yang melahirkan “commitment.” Tanpa “concern” jarang sekali ada “commitment.”
Lalu arti “Commitment”?
Anda berkomitmen berarti Anda mempertaruhkan semuanya dan segalanya. Anda sendiri berkeputusan untuk mengambil amanat penderitaan rakyat dan bangsa Papua ke dalam jalan kehidupan Anda. Tidak perduli dengan apapun yang dapat dilakukan NKRI terhadap Anda. Tidak perduli juga dengan apapun yang dikatakan orang Papua sendiri. Apapun kondisinya di Tanah Air, apapun kondisinya di Indonesia, apapun kondisinya di dunia ini, Anda punya suatu keputusan, suatu kebulatan hati dan tekad, suatu prinsip: “Lahir Sekali, Hidup Sekali, Mati Sekali!” seperti dikisahkan dalam Facebook ini.
Sebuah “concern” mendatangkan “decision”, yaitu keputusan. Dan keputusan itu menyangkut apa yang dapat dan hendak Anda lalukan.
Banyak orang Papua memang memiliki “concern” terhadap kondisi tanah, bangsa, suku dan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa memang kita harus berbuat sesuatu untuk merubah kondisi saat ini. Semua setuju bahwa pendudukan dan penjajahan NKRI ini sangat kejam dan mematikan, baik mematikan secara mental, nalar, pandangan hidup, etnis, ras, agama, suku-bangsa, … Dari berbagai aspek telah diketahui sangat merugikan selama berada bersama NKRI. Akan tetapi belum tentu semua orang ber’komitmen’ untuk mengambil tindakan, atau langkah untuk mengubah kondisi yang memprihatinkan itu.
Dalam Editorial sebelumnya telah disinggung 10 Jenis orang Papua. Dari antara mereka itu, orang Papua yang tidak perjuang karena concern dengan commitment akan Anad kenal dengan mudah saja.
Lalu yang terakhir ialah “Consistent”
Apa artinya “Consistent”?
Consistent memang kata yang banyak dipakai dalam bahasa Melayu, yaitu “tetap teguh”, “tidak berubah-ubah”, “tidak bergeser”.
Pejuang yang “konsisten” biasanya akan kelihatan. Limapuluh Tahun lalu Anda bertemu dia, Sepuluh Tahun lalu, Lima Tahun lalu, Setahun lalu, Sebulan lalu, Seminggu lalu, sejam lalu, ia tetap sama, sama sebagai seorang Papua, sama sebagai seorang pejuang, sama sebagai seorang yang berkomitmen untuk kemerdekaan West Papua berdasarkan “concern” yang sejak lama ia miliki.
Konsisten juga tidak hanya dalam hal pendirian pribadi, tetapi juga dalam hal menganut ideologi politiknya dan dalam hal mengikuti organisasi yang memperjuangkan misi dan visinya.
Bangsa Papua selalu disuguhi dengan isu faksi, pecah-belah, saling mengkleim, saling menyalahkan dan bahkan saling membunuh. Kebiasaan saling kleim terus saja berlanjut. Makanya tidak heran tanah dan bangsa Papua punya banyak sekali Presiden, banyak organisasi, banyak nama negara, banyak Perdana Menteri, banyak Panglima Tertinggi, dan seterusnya dan sebagainya.
Mengapa ini semua terjadi?
Kalau bukan karena orang Papua tidak tahu berjuang secara “consisten”, alasan apa lagi?
Mungkin karena kita terbiasa dalam mengarungi sungai dan laut, selama beberapa jam kita biarkan perahu ikut arus, sekali-sekali kita dayung ke arah tujuan kita, sebentar lagi kita lepas mendayung, memberi waktu kepada arus atau ombak untuk mencermati, lalu kita mendayung lagi. Mungkin itu sebabnya orang Papua menjadi mirip dengan bangsa “bunglon,” di mana saja dia berada, dia menjadi sama dengan keadaan tempat dia berada.
Kita sudah banyak menyaksikan tanah dan bangsa ini punya nama Negara dan Bendera Negara bermacam-macam. Kita juga disuguhkan dengan berbagai trik dan gelagat saling merebut. Inilah yang disebut penulis Papua sebagai “politik buru-pungut” (hunter-gathering-politics], kita hanya pungut apa yang ada di alam semesta. Kita pungut apa yang disediakan orang barat, yang disediakan NKRI, yang disediakan alam-semesta, yang disediakan malaikat, yang disediakan setan, semuanya kita buru dan pungut.
Semuanya terjadi karena perjuangan ini tidak dijalankan dengan “comitment” yang terfokus dan terkonsentrasi. Orang Papua yang berkonsentrasi dia tahu apa yang dilakukannya, apa yang harus dilakukannya, apa yang telah dilakukan, dan apa yang belum dilakukan, apa yang dapat dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Apapun wacana NKRI, apapun ancaman TNI/Polri, apapun dukungan yang diberikan dunia internasional, apapun itu, dia tetap terfokus kepada “bidikannya”, karena dia tidak mau tergantu konsentrasinya gara-gara gangguan yang datang dari berbagai pihak dengan segudang kepentingannya.
***
Para pejuang yang terlibat dalam perjuangan Papua Merdeka tanpa “3-C” ini akan nampak jelas dalam perilakunya, antara lain misalnya:
Dengan mudah ia dipengaruhi orang
Banyak sekali kegiatan sampigannya, selain kegiatan perjuangan Papua Merdeka;
Bahan pembicaraan di mulutnya seperti makan pinang, “ada kapur, ada sirih, ada pinang” dan juga “ada biji pinang, ada kulit pinang”. Yang keluar dari mulutnya, karena isi mulutnya bercampuran tadi, warna merah, bukan warna kapur lagi, bukan warna sirih lagi, bukan warna pinang lagi.Demikianlah orang-orang yang berjuang atas nama Papua Merdeka, tetapi sebenarnya mereka melakukan itu hanya karena …. Tidak ada “concern” atas penderitaan, amanat dan kondisi bangsa dan Tanah Papua.
Apakah Anda bagian dari orang Papua, pejuang Papua Merdeka dengan pangkat “III-C” atau “I-C” atau “II-C” atau “O-C”? Kalau Fransalberti Joku yang saya singgung waktu bercakap dengan Dr. Ondawame berpangkat “I-C”.
Edison Waromi, Perdana Menteri Republik Demokratik Papua Barat Versi KRP III, 2011
JAYAPURA – Kongres Rakyat Papua III yang dimulai Senin (17/1) di lapangan Zakeus, Padang Bulan sampai Rabu (19/10) kemarin berakhir tragis. Sejumlah Tokoh gerakan Papua Barat yang dinilai punya andil dalam Kongres tersebut diciduk aparat gabungan TNI-Polri, yang melakukan pembubaran massa di sekitar lokasi Kongres , Rabu (19/10), kemarin. Suara tembakan yang dilepaskan aparat gabungan TNI dan Polri kerap kali terdengar di sekitar lokasi kongres. Tembakan tersebut untuk memperingati dan membubarkan masyarkat yang berkumpul di sepanjang jalan menuju Waena, karena dinilai menghambat kerja aparat keamanan dalam menjalankan tugas pengamanan setelah dibubarkannya kongres III Papua. Akibatnya Abepura dan sekitarnya sempat mencekam. Dalam pembubaran massa itu, dua tokoh gerakan Papua Barat yang didaulat sebagai “Presiden” dan “Perdana Menteri” yaitu Forkorus Yaboisembut dan Edison Waromi, diamankan aparat gabungan TNI/Polri, Rabu.
Keduanya ditangkap setelah satu jam sebelum Kongres Papua III mendeklarasikan kemerdekaan bangsa Papua Barat di Lapangan Zakeus, Padang Bulan. Tak hanya itu data terakhir dari kepolisian menyebutkan, ada 300 orang peserta kongres ikut diamankan, dan digiring ke Mapolresta Jayapura.
Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan kepada wartawan di TKP mengatakan, KRP III, mengatakan massa terpaksa dibubarkan aparat karena dianggap melanggar kesepakatan yang disepakati bersama antara penanggung jawab Kongres dengan Aparat. “Kami sudah toleransi diawal pelaksanaan kongres, dimana bendera Bintang Kejora dikibarkan, namun kami tetap sabar bahwa acara pengibaran itu dilakukan dalam sebuah tarian hingga masih dapat ditolerir,”katanya.
Kapolres menyatakan, aparat terpaksa membubarkan massa Kongres karena hasil kongres yang telah mendeklarasikan negara Federasi Papua Barat sudah masuk dalam bentuk kegiatan Makar dan hal ini tidak dibenarkan Hukum. Apalagi hasil kongres menyatakan berdirinya Negara Federasi yang terpisah dari NKRI, apalagi telah terpilih Presiden dan Perdana Menteri Forkorus dan Edison Waromi.
“Jelas ini merupakan tindakan makar mendirikan negara dalam Negara yang sah, maka kami segera mengambil langkah membubarkan KRP III serta mengamankan Forkorus dan Edison,” ungkap Kapolresta Imam Setiawan kepada Wartawan Rabu( 19/10) Sore kemarin usai pembersihan areal Kongres oleh aparat gabungan TNI dan Polisi.
Kapolresta juga menyatakan, agar masyarakat tidak terprovokasi dengan keadaan,. Sementara itu aparat Kepolisian melakukan bolakade di ruas jalan Padang Bulan, tepatnya didepan SMP Paulus hingga jalan Sosiri Padang Bulan, hal ini mengakibatkan warga dan sebagian masyarakat umum tidak dapat melintas dijalan tersebut
Di tempat terpisah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Kombes Pol Wachyono mengatakan, kongres Papua III telah melanggar perijinan sehingga dibubarkan. “Kongres dibubarkan karena melanggar perijinan. Dimana yang pertama membentangkan bendera bintang kejora pada saat pembukaan, dan yang kedua adalah membacakan deklarasi Papua Barat. Padahal itu tidak ada dalam perijinan, sehingga harus dibubarkan,” kata Wachyono saat dihubungi wartawan Antara melalui telepon seluler dari Jayapura, Rabu malam.
Dia menilai, inti dari kongres Papua III tidak sesuai dengan ijin yang dilayangkan ke pihak kepolisian. Dimana pelanggaran itu sudah terjadi sejak pembukaan hingga berakhirnya kongres, sehingga harus dibubarkan.
“Inti dari kongres itu apa?, Pelanggarannya disitu karena tidak sesuai dengan apa yang diajukan,” ujarnya.
Menurut dia, akibat dari pelanggaran itu, pihak aparat gabungan TNI dan Polri terpaksa menangkap beberapa peserta kongres, diantaranya Presiden Papua Barat Forkorus Yaboisembut dan Perdana Menteri Edison Waromi.
“Tugas kepolisian kan mengamankan jalannya kongres tersebut, ternyata dari pihak mereka tidak ingin diamankan malah melanggar aturan, terpaksa beberapa orang kita amankan untuk ditahan dan dimintai keterangan,” ujarnya.
Saat menyinggung soal pasal yang akan dikenakan, kata Wachyono, saat ini belum bisa ditetapkan karena masih harus diperiksa. Jika nantinya ada unsur makar atau lainnya baru akan dikenakan.
“Intinya masih dalam pemeriksaan awal dan diamankan untuk dimintai keterangan. Dari jumlah yang ditangkap tidak semuanya dinyatakan tersangka, pasti ada yang dilepas,” katanya.
Sementara terkait informasi bahwa adanya korban tewas dalam pembubaran tersebut, Wachyono mengaku, sampai saat ini pihaknya belum mendapat laporan tersebut.
“Itukan baru isu, kabar pastinya belum ada. Yang pasti saya masih menunggu data pasti dari aparat yang bertugas dilapangan,” katanya.
Diketahui, dibubarkannya kongres Papua III oleh aparat gabungan TNI dan Polri berlangsung pada pukul 15.00 WIT setelah dibacakannya deklarasi kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Hingga berita ini diturunkan, kondisi Abepura dan sekitarnya berangsur normal, namun aparat kepolisian tetap melakukan penjagaan di beberapa titik rawan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara itu hasil pantuan wartawan Bintang Papua, penutupan Kongres Rakyat Papua- KRP III berakhir dengan pendeklarasian Berdirinya Negara Federasi Papua Barat oleh Forkorus Yoboisembut. Terbentuknya Negara Federasi Papua Barat yang dinyatakan resmi sesuai hasil Kongres Rakyat Papua Tahun 2011 secara resmi menyatakan Papua Barat sebagai Negara dengan Kepala Negera Forkorus sendiri dan Edison Waromi sebagai Perdana Menteri.
Dalam pernyataan resmi hasil Kongres yang dibacakan Forkorus dihadapan peserta KRP III, menunjukkan Papua sebagai suatu Negara Amerika serta negara negra lainnya didunia harus mengakui kedaulatan Negara Papua Barat serta memasukkan Negara Federasi Papua Barat sebagai anggota Perserikatan Bangsa bangsa( PBB). Forkorus bersama unsur pimpinana Negara Papua Barat menyatakan dideklarasikannya Negara Papua Barat, maka perangkat perangkat sebuah Negara sudah sudah ditetapkan, dimana nama negara adalah Negara Federasi Papua Barat , lambang Negara Burung Mambruk memiliki Bendera Kebangsaan yaitu Bintang Fajar, dengan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua serta mata uang Golden dengan bahasa nasional Vigin, melayu Indonesia lokal Papua serta bahasa Inggris.
Forkorus juga menjelaskan tentang batas batas negara Papua Barat, dengan asas falsafah negara Dengan demikian hari ini, Rabu 19 Oktober kami menyatakan merdeka dan berdaulata penuh sebagai Negara. Dengan dideklarasikannya Negara federasi Papua Barat maka Indonesia segera mengakhiri kedudukannya di Papua Barat demikian isi pernyataan Forkorus . Dinyatakan bahwa Negara Belanda, Indonesia dan Amerika serikat segera mengambil alih kekuasaan di Papua Barat dalam tempo sesingkat singkatnya.
Setelah pembacaan pernyataan berdirinya Negara Federasi Papua Barat, unsur pimpinan Negara yang dipilih dalam Kongres Rakyat Papua III segera membahas asas asas negara Papua Barat serta Undang undang Negara. Setelah Forkorus yang diangkat sebagai Kepala Negara selesai membacakan deklarasinya dihadapan massa Kongres, semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan sambutan hangat dengan mengelililngi lapangan Zakheus Tunas Harapan.
Adapun Selpius Bobi sebagai Ketua KRP III menyatakan, “ Kami bangsa Papua Barat melalui forum tertinggi telah mendeklarsikan kembali deklarasi lembali proklamasi yang pernah dinyatakan oleh komite Nasional Papua tanggal 19 Oktober tahun 1961 dan hari ini genap 50 tahun, dimana 50 tahun bangsa Papua hidup megembara dari episode ke episode dari jaman untea belanda hingga hari ini kami mau mengembalikan kedaulatan sejati yang pernah ada itu, komitemen kami bulat, ungkap Selpius Bobi. Hari ini kami rakyat Bangsa Papua mau menyatakan dan mengembalikan kedamaian sejati yang pernah ada.
Selpius menerangkan bahwa Kongres Rakyat Papua yang digelar ini merupakan kemauan rakyat Papua, ketika ralyat Papua mendengar akan ada kongres Papua III mereka semua datang dan membiayai sendiri Kongres Papua ini bahkan membiayai panitia, dan kongres yang berlangsung hari ini adalah murni dari rakyat Papua, dengan demikian hari ini kami telah berdaulat untuk itu ada beberapa upaya untuk mewujudkan Negara Federasi Papua Barat melalui mekanisme Hukum Internasional, hingga PBB mengakui Kedaulatan kami.(Ven/cr-31/bom/don/l03)
JAKARTA – Papua kembali bergejolak menyusul adanya Kongres Papua Barat (KRP) III. Namun tidak semua masyarakat Papua setuju dengan niat mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat.
Ramses Ohee, Umar Askad Sabuku,Hems Bonahay adalah sedikit dari tokoh adat yang secara tegas menolak keinginan tersebut.
“Sejak awal kami sebagai pejuang pembela kemerdekaan Indonesia, putra-putri perintis dan pembela kemerdekaan dan generasi muda Papua menolak gerakan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan prinsip-prinsip NKRI,” kata Ramses Ohee di Jakarta, Kamis (20/10/2011).
Dia juga mengatakan tegas menolak keputusan KRP III yang mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat. Pendirian Negara Papua Barat, tambahnya, adalah khayalan dari sekelompok orang di Dewan Adat Papua.
“KRP III hanya permainan sekelompok elit di Dewan Adat Papua yang tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat adat Papua dan Papua Barat, adat telah disalahgunakan untuk kepentingan politik,” ungkap pria yang juga pejuang Papua Indonesia.
Ramses mengajak semua komponen masyarakat Papua untuk menjalankan kesantunan dalam berpolitik sesuai dengan nilai-nilai adat Papua yang diwariskan para leluhur. Dia juga berharap, masyarakat Papua menghargai perbedaan pandangan dan menghilangkan rasa curiga.
“Menyelesaikan persoalan Papua haruslah dengan cara dan pola komunikasi yang sesuai dengan aturan hukum yang ada,” cetusnya. (tri) (crl)
Pengibaran Bintang Kejora Saat KRP III, 2011JAYAPURA – Kurang lebih lima ratusan warga Papua dari berbagai daerah Senin (17/10) kemarin memadati lapangan sepak bola Zakheus, tepatnya di belakang SMP Paulus, Padang Bulan, Abepura, Jayapura untuk mengikuti Kongres Rakyat Papua (KRP) III.
Meski proses pembukaan berjalan lancar, namun sempat diwarnai pengibaran bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh para penari Sampari saat akan dilakukan pemukulan tifa sebelum prosesi ibadah pembukaan dimulai.
Dari pantauan Cenderawasih Pos di lapangan, sepanjang jalan menuju tempat pelaksanaan KRP III ini dijaga ketat oleh pasukan penjaga tanah Papua (Petapa). Setiap peserta yang akan memasuki lapangan diperiksa secara ketat.
Para Petapa itu menyuruh peserta mengeluarkan barang bawaannya dari dalam tas, tak terkecuali tas para wartawan juga diperiksa secara ketat. Sementara di lapangan tempat berlangsungnya kegiatan, ratusan peserta diarahkan memenuhi kursi yang sudah disiapkan.
Acara ini diawali dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh Yermias Dimara. Di tengah prosesi ibadah itu, para pimpinan dari 7 wilayah adat di Papua di antaranya Tabi, Lapago, Mepago, Hananim, Saireri, Doberai, dan Bomberai, serta Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut diundang maju ke tengah lapangan.
Mereka diarahkan supaya mendoakan tanah Papua serta pemerintah Indonesia yang dinilai banyak membuat kesalahan di wilayah paling timur ini.
“Marilah kita mendoakan para leluhur kita yang berbuat salah. Kita doakan juga pemerintah Indonesia yang sudah banyak berbuat salah di Papua. Biarlah Tuhan mengampuni perbuatan mereka,” ujar Forkorus sembari mengajak peserta kongres berdoa.
Dalam penutupan ibadah tersebut juga ditandai dengan peniupan 3 sangkakala yang dibawakan 3 orang mama yang dituakan. Hal ini sebagai pertanda bahwa pintu langit dan surga akan membuka tabir surya dan mendengar tiap jeritan dan permohonan rakyat Papua.
Usai ibadah, dilanjutkan dengan pemukulan tifa oleh masing-masing tujuh wilayah adat Papua. Sebelum pemukulan tifa, para penari Sampari dari Biak terlebih dahulu menari-nari untuk mengantarkan tifa yang akan dipukul oleh ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut dan para pimpinan wilayah adat lainnya. Pada saat mengantarkan tifa itulah, salah seorang dari rombongan penari itu mengibar-ngibarkan bendera Bintang Kejora yang diikat di sebuah kayu yang panjangnya kurang lebih 2 meter. Tak lama setelah itu, bendera Bintang Kejora itu pun kembali dikemas oleh para penari itu.
Setelah pembukaan yang ditandai dengan pemukulan tifa, Ketua Panitia KRP III, Selpius Bobii langsung membacakan pidato pembukaan Kongres Rakyat Papua III. Ia mengatakan bahwa KRP III ini merupakan sejarah dan pengalaman hidup masa lalu, menentukan masa kini. “Aktivitas hidup masa kini akan menentukan masa depan. Itulah hidup. Aktivitas hidup adalah sejarah. Sejarah adalah aktivitas. Orang yang beraktivitas sedang mengukur sejarah pribadi, golongan atau bangsa,” tuturnya.
“KRP ini juga ditempatkan sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam hukum HAM negara dan pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk yaitu menghormati, melindungi dan memenuhi dan KRP III ini merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia dan itu dijamin oleh hukum internasional dan konstitusi negara Indonresia,”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DAP Forkorus usai membuka KRP III mengungkapkan bahwa bangsa Papua tidak berjuang untuk merusak atau menghancurkan NKRI, tetapi berjuang menegakkan hak-hak dasar rakyat Papua, di antaranya hak politik, termasuk hak merdeka sebagai suatu bangsa. Dalam KRP III ini rakyat berkeinginan bahwa pemerintah dan negara-negara lain harus mengerti hal tersebut. “Jika rakyat Papua menjunjung tinggi HAM dan hukum internasional, maka KRP III ini jangan dianggap illegal. Kongres ini dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” paparnya.
Dikatakannya, KRP III ini mengagendakan pembicara –pembicara dari gubernur, DPRP, LSM, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh adat , namun tidak ada sesi tanya jawab. “Meraka hanya sampaikan saja, kemudian ada pandangan umum dari 7 wilayah dan juga dari fraksi-fraksi terutama dari PDP, Bepenal, TPN/OPM. Mereka akan memberikan pandangan mereka,” tuturnya.
Setelah acara pembukaan yang berlangsung hingga hampir sore itu, KRP III tersebut akan dilanjutkan hari ini, Selasa (18/10), dengan agenda pemberian materi dari pembicara-pembicara yang telah dijadwalkan.
Sementara itu, terkait aksi mogok yang dilakukan karyawan PT Freeport Indonesia (FI) hingga mengakibatkan beberapa karyawan tewas dan berlanjut dengan aksi rusuh dan sebagian massa meminta untuk dilakukan penutupan perusahaan raksasa tersebut di Timika, menurut Forkorus, hal ini sama sekali tidak dibahas di dalam KRP III yang berlangsung hingga 19 Oktober mendatang.
Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yoboisembut mengungkapkan dalam agenda KRP III kali ini berbicara tentang kemerdekaan rakyat Papua dan untuk PTFI tidak dibicarakan, karena ketika berbicara PTFI maka mau dibawa ke mana proses hukumnya, yang mana dirinya masih trauma dengan kasus pembununuhan yang terjadi di depan matanya pada tanggal 9 Agustus 2008 di Hari Ulang Tahun Internasional Day Masyarakat Pribumi sedunia, yang mana masalah tersebut hingga saat ini belum tuntas.
“Apa yang terjadi di PTFI tentang pembunuhan tidak akan pernah tuntas sehingga untuk menyuarakan penutupan PTFI hanyalah sia-sia, untuk itu mendingan rakyat Papua menunggu Papua merdeka dulu baru kemudian kita bersama-sama urus PTFI, karena hukum tidak akan pernah memihak kepada rakyat Papua dan ini memang tidak adil,” tegasnya
Forkorus juga menjelaskan hanya membuang-buang waktu dan tenaga jika tiap hari hanya menyuarakan penutupan PTFI. Hal ini dikarenakan ketika DAP ingin menyelesaikan PTFI dengan jalan adat, DAP pernah terbang ke Jakarta dan hendak bertemu dengan Mufet dan Menteri Pertahanan dan Keamanan, namun sama sekali tidak dipertemukan dengan alasan tidak terjadwalkan. Kemudian DAP mencoba kembali dengan jalan berbicara dengan Kepala BP Migas dan Menteri Pertambangan untuk berbicara tentang hak-hak adat rakyat Papua, namun yang diterima hanyalah marah-marah oleh stafnya.
Terkait TNI/Polri yang bertugas di Timika, Forkorus meminta sebaiknya mereka ditarik saja, karena ini merupakan proyek mereka. “Jika mereka ditarik dan biarkan DAP yang mengaturnya, maka situasi di sana akan damai,” tegas Forkorus.
Sementara itu, dari pantauan Cenderawasih Pos di luar pelaksaan KRP III tampak sejumlah aparat keamanan berjaga-jaga bahkan arus kendaraan dari arah Waena menuju Abepura dan sebaliknya tampak mengalami kemacetan, namun bisa dikendalikan oleh anggota Satuan Lalu Lintas Polsek Abepura Kota.
Selain itu, sebelum dibukanya KRP III tampak sejumlah peserta dari berbagai daerah yang hendak menuju lokasi KRP III dengan berjalan kaki dari arah lingkaran Abepura menuju lokasi sambil bernyanyi dan membawa spanduk. Akibatnya arus kendaraan sekitar pukul 08.30 WIT sempat mengalami kemacetan.
Sedangkan dari pantauan di luar gerbang lokasi KRP III, tampak ratusan lebih peserta ditambah masyarakat yang ingin menyaksikan pembukaan KRP III dan itu bisa terlihat ketika rombongan peserta dan massa yang ingin masuk melalui pintu gerbang lokasi sangat padat.
Aparat keamanan gabungan sebanyak 2.200 personel sebagaimana yang telah disiagakan tampak telah ditempatkan di sejumlah titik-titik yang dianggap rawan, dan di lokasi KRP III hanya dijaga oleh Penjaga Tanah Papua alias Petapa. (ado/nal/fud)
JAYAPURA—Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III Selpius Bobii telah mengumumkan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menugaskan Menkopolhukam untuk mewakilinya hadir membuka KRP III sekaligus memberikan bantuan dana.
Namun demikian, Menteri Koodinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang dikonfirmasi via sms terkait pernyataan tersebut membantahnya. “Yang jelas pada tanggal tanggal itu Menteri ada di Jakarta semua,” katanya melalui SMS singkatnya. Salah seorang anggota Penjaga Tanah Papua (PETAPA) atau Satgas Papua menyampaikan informasi bahwa KRP III akan diadakan di Lapangan Misi Padang Bulan. Hal ini dikarenakan Boy Eluay menolak pemakaian lapangan makam ayahandanya, Theys Eluay untuk KRP III.
Sementara itu, Ketua Panitia KRP III Selpius Bobii yang dikonfirmasi via ponsel semalam terkait bantahan Menkopolhukam bahwa Presiden SBY tak pernah menugaskan Menteri Koperasi membuka KRP III tak menanggapinya.
Konggres Dinilai Memperuncing Hubungan Papua-Jakarta
Sedangkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Vitalis Yumthe, menilai, pelaksanaan Konggres Rakyat Papua III yang berlangsung di Jayapura, akan memperuncing hubungan antara masyarakat adat Papua dengan pemerintah pusat di Jakarta. Dengan demikian, memperuncing kondisi keamanan dan stabilitas Negara, termasuk mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat asli Papua terhadap pemerintahan saat ini.
“Nah jika itu dilaksanakan maka upaya pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua akan sedikit terhambat karena kebijakan-kebijakan yang diambil dalam Konggres tersebut,” ujarnya kepada sejumlah wartawan saat di konfirmasi kemarin di Sekretariat MRPB, Hotel Mansinam Beach Manokwari.
Yumthe menegaskan, oleh karena itu, aspirasi-aspirasi yang muncul dalam pelaksanaan konggres sebaiknya di arahkan dalam ranah NKRI.
“Kalau berbicara soal hak warga Negara berkumpul dan menyampaikan pendapat, itu syah-syah saja. Tetapi yang pentingnya diarahkan untuk proses percepatan pembangunan di Papua dalam wadah NKRI. Kalau pelaksanaan konggres mengeluarkan kebijakan untuk referendum, tentunya keluar dari agenda besar pembangunan di wilayah Papua. Kalau agenda konggres tersebut sebelum adanya MRP dan MRPB, wajar dan boleh-boleh saja, tetapi saat ini sudah ada lembaga ini, yang sudah diakui keberadaannya oleh pemerintah pusat, kenapa kita harus bicara di luar arena lagi?,” ujarnya.
Dia juga menyebutkan, sebanarnya para pemimpin masyarakat adat di Papua, harus menyadari bahwa tidak boleh lagi ada gerakan seperti saat ini. “Kalau ini terjadi, maka sebagai anak adat dan anak asli Papua yang diperjuangkan oleh lembaga-lembaga adat yang ada di wilayah ini untuk duduk di lembaga ini, bahwa kita telah keluar dan melakukan perlawanan terhadap Negara,” tegasnya.
Untuk itu, dia ingin mempertanyakan, benarkah perjuangan masyarakat adat Papua dalam Konggres III yang berlangsung di Jayapura saat ini, dapat memberikan kontribusi yang poisitif atau tidak bagi percepatan pembangunan di Papua ke depan? “Pemerintah Pusat kan telah memberikan Otsus bagi Papua, ada MRP yang menjadi wadahnya lembaga adat, agama dan perempuan di Papua. Jika memang ada persoalan seperti itu, marilah kita biacarakan dalam wadah MRP. Jangan kita bicara di luar jalan,” ujarnya.
Dikatakan, jika memang masyarakat adat menilai Otsus ini telah gagal, sebenarnya kegagalan Otsus ini juga dibawah kepemimpinan orang-orang Papua sendiri. “Untuk itu, mari kita akhiri ini semua, sambil terus berupaya untuk menuntut hak-hak kita dalam bingkai NKRI melalui proses pembangunan di semua sektor,” kata Yumthe lagi.
Dikatakan, kegagalan demi kegagalan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan saat ini di Papua, baginya, sebagai sebuah proses untuk maju. “Marilah kita bersama-sama berbicara dalam wadah MRP, sehingga segala persoalan yang menjadi pergumulan kita selama ini, dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kalau seperti ini, kepada siapa lagi, masyarakat asli Papua ini harus menopang harapan mereka, kalau bukan kepada kita yang telah dipercayakan baik oleh Negara maupun lembaga adat di wilayah ini?,” sebut Yumthe lagi.(mdc/gil/don/L03)
JAYAPURA- Meski tidak diijinkan menggunakan Auditorium Uncen dan GOR Cenderawasih, Panitia Kongres Rakyat Papua III tetap berkomitmen Kongres dilaksanakan sekalipun itu harus , di lapangan. Selpius Bobii, Selaku Ketua KRP III mengatakan, kongres ini akan dibuka hari ini, Senin (17/10) pukul 09.00 WIT di Lapangan Sakeus, depan Asrama Tunas harapan, Padang Bulan. Mengenai pemindahan tempat, adalah karena dua tempat yang diharapkan sebelumnya, yakni GOR Cenderawasih dan Auditorium Uncen tidak mendapat ijin dari pengelolanya. Dalam pembukaan, akan diawali ibadah yang akan dilanjutkan seminar dengan menghadirkan Pemerintah Pusat sebagai Keynot Speaker (pembicara utama), yakni diwakili Ditjen Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri. “Tepat jam 9 akan dibuka, apakah besok jam 9 itu dari pusat datang atau tidak, tetap dibuka jam itu,” tegasnya.
Dalam acara pembukaan tersebut, akan dipandu oleh pdt Sim Norotouw, dengan pengkhotbah pdt Yesaya Dimara.
Disinggung tentang format Kongres, menurutnya tidak jauh beda dengan kongres pada umumnya, yaitu diisi dengan seminar, diskusi, dan pleno.
Terkait pembicara yang akan hadir, menurut Selpius sudah ada dari Foker LSM, Septer Manufandu, dari tokoh Gereja, pdt Benny Giyai, pdt Socrates S Yoman, dan pdt Yemima Krey.
Sedangkan dari pemerintah daerah Provinsi Papua maupun Papua Barat, menurutnya hanya diundang untuk hadir saja.”Yang penting ada pemerintah pusat sudah cukup,” tegasnya.
Disinggung tentang hasil kongres yang diharapkan pihak Panitia, Selpius mengatakan bahwa hasil kongres adalah sesuai thema, yakni menegakkan hak-hak dasar orang Papua di masa kini dan masa depan.
“Peserta ini kan dari kampung yang membiayai sendiri. Mereka akan salurkan pendapat, pikiran atas apa yang dia rasakah. Kita hanya menampung dan memfasilitasi saja,” jelasnya.
Dikatakan, bahwa masyarakat tersebut datang, bicara dan memutuskan sendiri atas masalah yang di hadapi di masing-masing daerah asalnya. “Apa yang diputuskan, ke depan mereka sendiri juga yang akan memperjuangkan untuk mewujudkannya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat mengungkapkan rasa trimakasihnya kepada Pemerintah Pusat yang telah merestui pelaksanaan KRP III. “Kepada masyarakat, saya juga mengucapkan terimakasih atas partisipasinya sehingga kegiatan ini dapat berlagsung dengan situasi yang kondusif,” ungkapnya
KRP Bicara Kesejahteraan?
Sementara itu, jika sebelumnya Kongres Rakyat Papua (KRP) III mendapatkan berbagai reaksi penolakan, kini giliran dua pihak, yaitu dari Ketua DPD Barisan Komando Garuda Indonesia (BKGI), Richard Kabarek dan koordinator Parlemen Jalanan, Yusak pakage yang sedikit menyatakan harapannya.
Meskipun tidak langsung mendukung pelaksanaan KRP III tersebut, keduanya memberikan masukan kepada panitia pelaksanaan KRP III.
Richard yang keturunan Biak – Jawa, menyatakan Kongres III, hendaknya membicarakan keadaan masyarakat Papua. “Untuk mendapatkan kesejahteraan yang pantas mereka terima,” harapnya kepada wartawan.
Menurutnya, pejabat-pejabat tinggi baik itu dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, supaya serius menyikapi situasi-situasi tersebut. “Supaya apa? Tidak ada lagi suatu pergerakan yang membuat masyarakat panik dan bimbang. Apakah betul situasinya seperti ini?,” lanjutnya.
Sebagai generasi muda Ia mengakui adanya kesenjangan pada masyarakat Papua. “Kami bagian dari NKRI, tapi tolong, kami butuh pendidikan, kami butuh kesejahteraan,” akunya.
Ia berharap kepada para pejabat di Provinsi maupun di kabupaten/kota untuk tidak selalu menyalahkan situasi. “Coba koreksi diri sendiri, saya tegaskan ini kepada pejabat-pejabat tinggi. Karena mereka yang membuat kebijakan itu dan merekalah yang membawa aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Sehingga ia berharap kepada Pemerintah Pusat, untuk bersama-sama menjalin kerjasama dengan Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Kabupaten. “Agar mereka membuat satu konsep program pembangunan, agar masyarakat di pedalaman pada umumnya bisa merasakan kemajuan dan mereka juga bisa meraakn kesejahteraan itu,” harapnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan agar pelaksanaan KRP III, tidak membuat keputusan yang kelak akan merugikan diri sendiri, juga masyarakat banyak. “Mari kita sikapi ini bersama, hakekat suatu kemerdekaan adalah bagaimana rakyat merasakan kesejahteraan. Mudah-mudahakan Kongres ke-3 bisa melihat lebih intensif itu,” lanjutnya.
Sedangkan tanggapan dan harapan dari Yusak Pakage yang mengaku sempat ikut kongres yang ke dua beberapa waktu lalu. “Dalam kongres tahun ini agak beda dengan kongres lalu,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers Sabtu (15/10) di Kamkey, Distrik Abepura.
Di kongres ke dua, menurutnya mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Pusat, yakni dikasih dana, tempat juga difasilitasi, serta keamanannya dijamin betul.
“Jadi jalan demokrasi yang betul. Kemudian semua unsure masyarakat bersatu di situ, terus semua agenda jalan lancar sesuai dengan yang direncanakan,” ceritanya.
Pada Kongres III ini, menurutnya kembali pada orang-orang yang pegang mandat kongres itu sendiri. “Jadi sampai saat ini banyak persoalan terjadi, itu mereka semua tanggungjawab. Karena pada mereka rakyat kasih mandat,” tegasnya.
Ia sangat berharap agar pihak yang diberi mandat dapat dipercaya, dengan memberi laporan dengan jujur. Kemudian kami juga harap supaya pada kongres III ini para pemegang mandate harus laporkan kegiatan mereka apa,” jelasnya.
Ia sangat berharap agar tidak menjadikan rakyat sebagai korban. “Sudah isu public bahwa kongres III ini sudah jadi pro kontra, terutama dari TPN PB/OPM, Lambert Pekikir sebagai Ketua Dewan Revolusi Papua Barat sudah menolak. Dengan atas nama TPN/OPM dia menghimbau kepada seluruh masyarakat Papua tidak boleh terpengaruh pada organisasi, kongres, atau bentuk dialog atau apapun. Sehingga jangan sampai nanti rakyat Papua yang jadi korban pro kontra itu,” harapnya.(aj/ven/don/l03)
Jika pada bagian pertama, saya mencoba menguraikan perjalanan hingga poin penting dari pernyataan sikap Panglima TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir yang tegas menolak Kongres Rakyat Papua III, maka pada bagian akhir tulisan ini, saya akan menuangkan sedikit dari apa yang kami perbincangkan bersama sang tokoh Papua Merdeka itu di waktu rehat kami selama berada di markas Lambert Pekikir. Berikut laporannya.
Oleh : Bento Madubun
Setelah menyelesaikan upacara di siang hari itu, kami pun sepakat untuk kembali rehat sejenak sambil ngobrol santai dan sambil menikmati suasana yang asing dan sedikit menegangkan. B arisan prajurit diperintahkan untuk membubarkan diri, mereka yang tugas piket diminta kembali menjalankan tugasnya. “Kembali bergabung dengan petugas piket yang lain,” perintah sang panglima pada anak buahnya. Saya mengambil posisi duduk tepat di depan Lambert, dan saya mencoba untuk membuka pembicaraan santai dengan Pimpinan perang TPN/OPM Wilayah Perbatasan ini. “Ijin om, sudah berapa lama melakukan hal ini (menjadi pejuang Papua merdeka melalui gerilya),” tanya saya. Lambert Pekikir tidak langsung menjawab, sambil menatap mata saya, dia meletakkan sebatang rokok diantara kedua bibirnya, santai diambilnya sebuah korek dan menyalakan rokok,”Dua puluhan tahun, dulu pertama kali itu tidak masuk hutan, setelah itu baru saya masuk, dan sampai sekarang sudah dua puluh tahun saya hidup di hutan,” urainya sambil menarik dalam-dalam asap rokok.
“Sebagian masyarakat menganggap bahwa Papua sebenarnya sudah merdeka dengan otonomi khusus,” tanya saya lagi. Lambert langsung sigap menjawab pertanyaan itu,”Oh tidak, Merdeka buat kami adalah lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terserah orang lain berpikir seperti apa, tetapi kami menginginkan merdeka,” ujarnya bersemangat. Saya melanjutkan pertanyaan yang lain,”Merdeka untuk apa ?”, Lambert merubah posisi duduknya, ia terlihat sedang memikirkan sesuatu,”Merdeka itu harga mati, hanya merdeka yang bisa jawab keinginan kami, merdeka akan menjawab tetes air mata yang menangis di atas Tanah sendiri, menangis karena lapar, menangis karena menderita, menangis karena tertindas, menangis karena diabaikan, dan menangis karena banyak kematian di atas Tanah Papua Barat ini,” ujarnya lirih, matanya sendu, Lambert terlihat sedikit sedih mengungkapkan kalimat tadi, saya tidak berani berbicara pada saat itu, saya khawatir apa yang saya bicakan akan semakin membuat keadaan menjadi buruk, situasi jadi hening, saya jadi semakin tegang dan mulai bingung harus berbuat apa, beberapa pengawalnya terus mengawasi sang panglima dan merapat kearah kami, sementara Lambert Pekikir belum juga berucap, ia sedikit tertunduk.
“Huuufth..”, situasi ini sangat buruk, saya seperti menyesal harus ungkapkan pertanyaan itu, beberapa menit lamanya kami tidak melakukan apa-apa, saya dan yang lainnya hanya menunggu apa yang akan disampaikan oleh Lambert, dan saya terus berharap agar Lambert tidak terus larut dalam suasana seperti ini. “Masih ada pertanyaan lagi ?”, Lambert mengangkat kepalanya dan melihat ke arah saya, Oooh sungguh sebuah timing yang luar biasa, Lambert seperti seorang ahli psikolog yang mampu memainkan emosi kami semua yang berada disitu pada saat itu,”Kalau Pak Lambert keberatan ada pertanyaan lagi, tidak apa apa, atau kita bicarakan barang lain saja,” saya coba mengalihkan topik yang menegangkan itu,”Aah santai saja, tidak usah panggol Pak, panggil om saja hehehee,” ujarnya sambil tertawa, kami semua menyambut tawa Lambert dengan ikut tertawa,”Oke kalau begitu, terima kasih Om,” saya kembali melanjutkan pertanyaan,”Siapa pelaku kejadian di Nafri dan Tanah Hitam om”. Lambert santai dan senyum sumringah,”Saya sudah pernah sampaikan ini di media, begini, akan jauh lebih indah kalau pertanyaannya adalah kenapa itu terjadi, jadi jangan tanya siapa yang lakukan itu, itu akan jauh lebih indah hehee,” jawabnya diplomatis.
Pembicaraan kami kemudian terhenti, karena salah seorang prajurit Lambert Pekikir yang bertugas sebagai pengintai datang dan memberikan laporan bahwa, ada pergerakan mencurigakan sekitar dua kilometer dari tempat kami duduk,”Siapkan tim penghadang, pasukan siaga, teman-teman wartawan jadi prioritas pengamanan, kita pindah ke lokasi lain,” perintah Lambert, saat itu juga kami bergeser ke lokasi yang lain, berjarak sekitar 80 meter dari lokasi sebelumnya.”Santai saja, disini aman mo,” ujar Lambert mencoba meredam rasa takut kami.”Ayo lanjutkan lagi, kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak ada ya, kita akan siapkan proses untuk antar teman-teman ‘keluar’ dari sini,” tambahnya,”Masih ada om, satu lagi,” pinta saya,”Apakah om dan teman-teman merasa ada orang atau pihak lain yang sedang memanfaatkan perjuangan panjang yang sudah om lakukan selama puluhan tahun ini,” tanya saya. Lambert kemudian sedikit terdiam dan terlihat ia tersenyum sinis,”Saya tidak bisa secara ‘terang’ menjawab ini, tetapi asas manfaat itu memang diciptakan untuk dimanfaatkan, saya hanya berharap agar perjuangan ini jangan lagi dinodai, ini perjuangan untuk menentukan nasib sebuah bangsa, ingat bahwa, perjuangan ini bukan main-main,” harap Lambert, dari apa yang disampaikan, tersirat bahwa, apa yang diperjuangkannya bersama pejuang-pejuang sebelum dirinya adalah untuk sebuah tujuan yang jelas, yaitu, Merdeka,”Itu jelas, jadi tidak perlu ada lagi kongres-kongres, tidak perlu ada lagi negosiasi dan segala tawaran lain, itu hanya akan bikin panggung baru dari perjuangan panjang ini,” tegasnya.
Selama perjalanan kami pulang, saya terus tergiang dengan apa yang disampaikan oleh Lambert Pekikir tentang panggung baru dalam perjuangan mereka, saya jadi teringat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi West Papua, General TRWP Mathias Wenda, saat diwawancarai PM News, kira-kira seperti inilah kutipannya,”Generasi sekarang dan ke depan jangan sama dengan generasi saya. Generasi saya pantas. Bapak Nicolaas Jouwe dulu main politik lebih bagus, tidak sama dengan dia pu cucu-cucu sekarang. Sebuah acara yang diselenggarakan untuk nasib sebuah bangsa dan Tanah yang besar ini tidak bisa seorang anak tiba-tiba muncul di panggung politik lalu bicara, ‘Saya mau bikin kongress!’ Eh, eh, eh, ini bukan barang main-main. Ini nasib sebuah bangsa dan sebuah Tanah yang besar. Itu baru dari segi politik, saya tidak masuk ke aspek hukum, dari hukum revolusi. Kalau hukum revolusi, maka memang siapa saja boleh berbicara, tetapi semuanya harus diatur menurut alunan suara yang sedang berkembang, bukan mengeluarkan nada-nada sumbang di tengah-tengah paduan suara yang sedang bernyanyi. Artinya, jangan bikin panggung terlepas satu dengan lain, jangan juga bernyanyi di atas panggung orang lain, seolah-olah itu panggungmu, padahal tidak. Jangan juga membiarkan orang sembarangan datang naik panggungmu dan bernyanyi semaunya.
Apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Lambert Pekikir dan Gen. TRWP Mathias Wenda dari pernyataan mereka tersebut, apakah maksud mereka bahwa kongres rakyat Papua III adalah panggung lain dari perjuangan Papua Merdeka, bisa iya, bisa juga tidak, entahlah…! (Selesai)
Sementara itu seakan tak peduli dengan adanya pihak yang menolak Kongres, menjelang Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang dijadwalkan dibuka pada 16—19 Oktober 2011 di Auditorium Uncen, Panitia KRP III menggelar pawai damai Kamis (13/10) siang yang dilakukan puluhan anggota Penjaga Tanah Papua (PETAKA) atau Satgas Kelompok Pro Merdeka siang dengan menumpang 7 unit truk terbuka mengelilingi Sentani, Abepura dan Kota Jayapura (PP). Pawai itu dimulai dari lapangan Makam Theys di Sentani. Ketua Panitia KRP III Selpius Bobii yang dihubungi Bintang Papua semalam membenarkan pihaknya menggelar pawai damai keliling Sentani—Abepura—Kota Jayapura (PP) sekaligus gelar pasukan agar KRP III berlangsung aman dan damai serta menyampaikan kepada publik KRP sudah siap digelar.
Ketua Fron PEPERA ini juga mengklaim sejak Kamis (13/10) sudah sekitar 10.000 peserta KRP III yang dari sejumlah wilayah di Tanah Papua sudah tiba di Kota Jayapura. Bahkan delegasi dari Kabupaten Jayawijaya telah bertolak dari Wamena dengan berjalan kaki (long march) menuju Kota Jayapura.
Terpisah, Kapolresta Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Setiawan SIK yang dihubungi via ponsel terkait izin penyelenggaraan KRP III menegaskan, izin penyelenggaraan KRP III diberikan pihak Kapolda Papua. Hal ini lantaran KRP III diiikuti peserta dari wilayah wilayah di Tanah Papua. (mdc/Ven/don/l03 )
Pemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir, bersama sebagian kekuatan militernya, saat dikunjungi Bintang Papua, di Markas Besarnya, Kamis (13/10) kemarinPemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir, bersama sebagian kekuatan militernya, saat dikunjungi Bintang Papua, di Markas Besarnya, Kamis (13/10) kemarin.
JAYAPURA – Meski rencana pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III tinggal menghitung hari, namun rencana itu masih terus menuai pro kontra. Kali ini Pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) wilayah perbatasan, Lambert Pekikir dari Markas besarnya, menyatakan dengan tegas, menolak Kongres Rakyat Papua III yang rencananya akan dilaksanakan pada 16 Okteober 2011 nanti, Menurut Pekikir, Kongres tersebut bukanlah solusi bagi keinginan TPN/OPM yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara gamblang, Lambert Pekikir, juga berpendapat bahwa, apa yang sudah dilakukan pada kongres-kongres sebelumnya ternyata tidak memberikan hasil apa-apa,”Kongres pertama, tidak ada hasil, kongres kedua, juga tidak ada hasil, malah muncul otonomi khusus, sekarang mau bikin kongres ketiga lagi, untuk apa ? tidak ada gunanya,” tegas Lambert Pekikir kepada Bintang Papua, di Markas besarnya, Kamis (13/10) kemarin.
Lambert Pekikir yang saat didatangi Bintang Papua, sedang memimpin upacara dengan sekitar 50 bala tentara bersenjata, juga menyampaikan beberapa hal sebagai tuntutan dari TPN/OPM yang selama ini melakukan perjuangan tanpa lelah, bertumpah darah, hingga korban nyawa,”Inilah perjuangan Papua Barat, saya dan teman-teman memulai perjuangan dengan jalan seperti, dan akan tetap seperti ini, kami tidak akui kongres itu, karena itu adalah sebuah kekeliruan, rakyat yang ingin merdeka tetapi mengikuti kongres itu adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan,” teriaknya.
Secara khusus, Lambert Pekikir menegaskan bahwa,”Merdeka adalah jawaban atas kematian, darah, tangis air mata yang berderai selama ini, kami sudah lama menderita, kami sudah lama susah, jangan lagi bodohi kami dengan trik-trik murahan, perjuangan ini adalah untuk mencapai kemerdekaan, dan kongres tidak bisa menjawab itu,” tegasnya lagi.
Selain penolakan tegas atas Kongres Papua III yang akan digelar, Lambert Pekikir juga, secara lantang menyampaikan bahwa,” Organisasi Papua Merdeka bersama kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nasional, Menolak segala bentuk tawaran Pemerintah Negara kesatuan Republik Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik politik yang terjadi di tanah Papua Barat !,” ujar pria brewok yang juga menjabat Koordinator umum TPN/OPM se Papua itu.
Selain Pimpinan TPN/OPM, penolakan kongres juga datang dari Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera).
Menurut Pepera dalam statemennya yang dibacakan Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI), Stev Waromi, penolakan terhadap penyelenggaraan Kongres tersebut adalah karena masalah kebangsaan di Papua sudah tuntas.
“Papua adalah wilayah yang sah dari NKRI, tidak perlu mengorbankan rakyat banyak,” ungkapnya dalam sebuah jumpa pers di Prima Garden, Kamis (13/10).
Selain itu, Kongres Papua III adalah sebuah kebohongan public. “Elite politik, WPNA/ILWP stop melakukan pembohongan public. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini internasional tetap mendukung wilayah Papua sebagai bagian yang sah dari NKRI. Jadi tidak poerlu membongi rakyat, seolah-olah ada dukungan internasional,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Gerakan Merah Putih (GMP), Simion Ohee menyatakan bahwa Penentuan Pendapat Rakyat Tahun 1969 yang dikenal dengan Pepera, sudah diakui dunia internasional. “Itu adalah salah satu fakta sejarah yang sudah diakui oleh negara-negara di dunia, dan tidak bisa diganggu gugat,” ungkapnya.
Sehingga, menurutnya yang paling penting untuk dipikirkan bersama adalah bagaimana dapat membangun Papua dari berbagai aspek pembangunan, baik pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan pembangunan lainnya. “Alangkah baiknya bicara soal Sumber Daya Manusia (SDM) kita orang Papua supaya lebih maju. Papua sudah sah dalam NKRI kok,” ungkapnya lagi.
Dikatakan juga terkait dengan puluhan triliun rupiah yang digelontorkan untuk Papua, Ia mempertanyakan arah dana tersebut. Karena ia menduga bahwa dana tersebut adalah banyak yang dikorupsi. Dan untuk menutupi korupsinya, dengan membayar orang-orang untuk mengalihkan dari issu korupsi ke issu referendum ataupun issu merdeka.
Karena itu, Ia menghimbau semua pihak untuk tetap menjaga rasa persatuan san kesatuan untuk membangun Papua. “Jangan terpengaruah issu merdeka. Karena kita sudah merdeka untuk membangun, merdeka kesehatan, merdeka di bidang ekonomi, itu yang perlu dipikirkan saat ini,” harapnya.(bom/aj/don/l03)
Maraknya pemberitaan soal rencana akan digelarnya Kongres Rakyat Papua III , rupanya juga ‘tercium’ sampai ke hutan belantara sana, tepatnya ke Markas TPN/OPM wilayah perbatasan. Terkait dengan itu, Pemimpin TPN/OPM Wilayah Perbatasan, Lambert Pekikir mengundang kami datang ke sana. Dengan dasar itu saya bersama dua rekan wartawan lainnya, berupaya menemui Lamber Pekikir guna mengetahui sikapnya terhadap kongres tersebut (mengenai sikapnya sudah dimuat dalam tulisan sebelumnya). Bagaimana lika-liku perjalanan menemuai mereka. Berikut laporannya
Oleh : Bento Madubun
Lambert Pekikir, saat diwawancarai Bintang Papua, Kamis (13/10) lalu.HARI itu Kamis, tanggal 13 Oktober 2011, pukul 03.00 WIT, saya bersama dua rekan wartawan dari TVone, dan Suara Pembaruan, berada dalam sebuah kendaraan yang sedang melaju ke suatu tempat yang sudah dijanjikan sebagai lokasi pertemuan antara kami bertiga dan penunjuk jalan yang akan mengantar kami ke tempat yang ingin kami tuju, yaitu, Markas Besar TPN/OPM Wilayah Perbatasan, yang dikomandani oleh, Lambert Pekikir
Ya, Lambert Pekikir, nama pria ini tidak lagi asing di kuping masyarakat Jayapura bahkan Papua, terutama para aparat keamanan disini, pria ini ditengarai bersama kekuatan militernya, Tentara Pembebasaan Nasional Papua Barat, melakukan serangkaian aksi di wilayah Jayapura dan sekitar perbatasan RI-PNG, Keerom, bahkan sampai ke wilayah Serui, walaupun Lambert Pekikir selalu membantah tuduhan tersebut. Sesuatu lantas terbersit dalam benak saya,”Seperti apa sosok pria ini,” rasa penasaran bergelayut kuat di alam pikiran saya.
“Dia baik dan ramah kok hehe,” timpal salah satu rekan wartawan,”Nantilah lihat sendiri saja,” tambahnya. Rekan saya ini, sebelumnya sudah pernah bertemu dengan Lambert,”Tapi itu sudah lama, beberapa tahun lalu, saya tidak tahu sekarang Lambert sudah seperti apa,” imbuhnya lagi.
Kami terus menyusuri perjalanan subuh itu, hari semakin terang, dan kami sudah mulai memasuki daerah yang belum pernah saya jelajahi, dua jam sudah perjalanan kami tempuh dengan kendaraan, akhirnya kami berhenti dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, babak baru perjalanan kami dimulai dengan menapaki rumput ilalang, bukit, dan pohon-pohon.
Empat orang pria yang tidak kami kenal berjalan di depan kami, mereka menuntun kami menyusuri belantara rimba yang rimbun, tiba-tiba di belakang kami muncul dua orang lain yang bersenjata lengkap dan mengawasi perjalanan tersebut,”Minta tolong untuk tidak bicara keras-keras,” ujar salah satu diantara empat orang yang berada di depan kami, perjalanan terus kami lanjutkan, lebih satu jam sudah kami menerobos kawasan ‘asing’ tersebut,”Sekitar satu kilo lagi,” gumam seorang penuntun jalan.
Berada ditengah hutan rimbun dengan enam orang yang tidak kami kenali dan dua diantaranya bersenjata lengkap, sedikit membuat saya kecut, namun, rasa takut itu segera hilang setelah muncul keinginan yang kuat untuk mendengarkan langsung apa yang ingin disampaikan oleh Lambert Pekikir selaku Koordinator TPN/OPM. Keinginan kami untuk menemui Lambert Pekikir tersebut adalah untuk memenuhi undangan Lambert Pekikir yang ingin menyampaikan sesuatu terkait akan dilangsungkannya Kongres Papua III pada tanggal 16 Oktober 2011 nanti.
Berselang beberapa waktu, kami sudah berada dihadapan seorang pria brewok, dengan menenteng sebuah senjata dipunggungnya. “Selamat datang teman-teman wartawan, semoga perjalanannya menyenangkan,” ujar pria tersebut, yang ternyata adalah, Lambert Pekikir. Kami pun bersalaman, terasa genggaman tangan yang sangat erat, badannya kekar berotot, sorot matanya tajam, dari mulutnya tergambar sebuah senyuman yang ramah,”Mari silahkan,” ujarnya sambil mempersilahkan kami untuk menyusuri sebuah jalan setapak di hadapannya, kami pun berjalan menyusuri jalan bersama Panglima Perang TPN/OPM wilayah Victoria, Lambert Pekikir.
“Bagaimana perjalanan tadi, cape juga ka,” tanyanya sambil tertawa lirih, seakan mengetahui kelelahan yang kami derita dalam perjalanan tadi, kami pun hanya bisa menjawab pertanyaan Lambert itu dengan tertawa,”Punya selera humor juga sang pejuang ini,” kata hati saya.
“Kami baru selesai apel, jadi teman-teman istirahat dulu sebentar baru setelah itu kami sampaikan pernyataan sikap,” minta Lambert sambil mengajak kami duduk,”Yah kita isap-isap rokok dulu e, capek skali jadi,” saya coba akrabkan diri dengan suasana pagi yang cerah di belantara rimba dengan seorang Panglima pejuang Papua Merdeka yang terkenal itu. ”Kita sering bicara di telepon, saya dari Bintang Papua, akhirnya hari ini saya bisa ketemu dengan om Lambert,” kata saya, Lambert membalas dengan senyum lebar dan anggukkan kepala,” ya ya”.
Berselang beberapa waktu, Sang Panglima Perang tiba-tiba mengeluarkan suara yang sepertinya menjadi kode-kode tertentu, dan seketika, dari balik pepohonan, batu dan rumpul ilalang, bermunculan puluhan pria-pria bersenjata, sontak, kami terkejut, karena sama sekali tidak mengetahui bahwa diantara tempat duduk kami itu ternyata ada puluhan prajurit bersenjata, sungguh sebuah penyamaran yang sangat sukses membuat kami kaget setengah mati, dua rekan saya pun menggeleng-gelengkan kepala pertanda kaget dan mengakui penyamaran yang dilakukan,”Mereka ini yang piket,” ujar Lambert.
Berkisar 50 orang prajurit itu berbaris menghadap Lambert Pekikir yang berdiri tegap dengan dua pengawal yang setia menjaga sang Panglima, diujung kanan barisan prajurit, seorang pria berdiri tegap, dialah sang komandan upacara, disamping kanan Lambert, berbaris sejajar tiga orang prajurit, dua prajurit di kiri dan kanan memegang senjata, sementara yang di tengah memegang bendera Bintang Kejora berukuran 2 X 3 meter, Bendera tersebut diikatkan pada sebuah bambu yang panjangnya sekitar 4 meter, seorang pria lainnya berdiri disamping kiri barisan prajurit, pria ini adalah pemandu upacara, dan kami bertiga berada di samping area upacara.
“Upacara dalam rangka pernyataan sikap Organisasi Papua Merdeka dengan kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, dibawah pimpinan Panglima Revolusi Papua Merdeka, segera dimulai, pembacaan doa !” teriak pemandu upacara, Lambert Pekikir selaku Pemimpin upacara, lantang membacakan doa bagi keberlangsungan kegiatan yang akan ikuti. Setelah itu, rangkaian upacara terus berlangsung, saya pun bergumam didalam hati,”Sungguh sebuah seremoni upacara yang rapih ditengah-tengah belantara hutan rimba”.
“Sebagai pejuang Papua Merdeka yang telah berjuang selama pulihan tahun, Kami Organisasi Papua Merdeka, dengan kekuatan militernya, Tentara Pembebasan Nansional Papua Barat, menyatakan bahwa, Satu, Dengan tegas menolak segala bentuk tawaran dari Pemerintah Negara Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik politik di tanah Papua Barat. Kedua, Dengan tegas menolak dan tidak mengakui Kongres Papua III yang akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2011,” Ujar Lambert Pekikir dalam membacakan pernyataan sikap TPN/OPM.
Beberapa hal kemudian disampaikan oleh Lambert Pekikir, diantaranya terkait aksi-aksi penembakan dan penyerangan di daerah Nafri dan Abe Pantai, bagaimana penuturan Lambert terkait hal tersebut ?, Ikuti selengkapnya pada edisi berikutnya. (bersambung/ don/l03)
Papua Merdeka News 