H-2, Kongres Belum Ada Ijin Tempat

Jefry Warisyu dan dua orang masyarakat sedang member keteranagn pers. Mereka menyatakan menolak Kongres Rakyat Papua III.

JAYAPURA- Meski pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III tinggal 2 hari lagi, namun dimana tempat akan dilaksanakan belum juga jelas. Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III Selpius Bobi mengungkapkan, ada kesan ada pihak menghalang halangi Pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III yang dipusatkan di Auditorium Uncen pada 16 Oktober mendatang. “Sampai Jumat( 14/10) kami belum mendapatkan ijin untuk menggunakan gedung Auditorium Uncen, padahal pemberitahuan dan surat sudah kami layangkan kepada pihak Uncen dalam hal ini Rektor Uncen, agar Gedung Auditorium dapat digunakan dalam Kongres nanti. Kata Selpius kepada Bintang Papua, Jumat( 14/10).

Selain Auditorium, Panitia berencana gunakan GOR Cenderawasih Jayapura, namun sampai Jumat kemarin, Panitia belum juga mendapatkan ijin penggunaan GOR, demikian pula Auditorium Uncen. Menurut Selpius Bobi, Pantia Penyelenggara Kongres Rakyat Papua menilai telah ada permainan dan tekanan agar Auditorium Uncen maupun GOR tidak digunakan sebagai tempat Kongres. “ Namun kami tetap jalankan agenda Rakyat, meski tidak gunakan Auditorium atau GOR Kongres tetap jalan karena merupakan kemauan bersama seluruh rakyat Papua di Kampung kampung. Bila kedua tempat ini tak diijinkan, ada lapangan yang dapat digunakan, jadi tetap jalan, biar di lapangan,”, ungkapnya.

Selpius mengatakan, pihaknya sekarang masih menunggu STTP dari kepolisian. Terlepas dari ijin penggunaan gedung, sebenarnya ada agenda pokok yang dibicarakan dalam Kongres nanti yakni hak hak dasar rakyat Papua di Kampung kampung yang sampai kini masih diperkosa, diintimidasi , jadi rakyat Papua membicarakan sendiri apa yang mereka alami, apa yang akan dibuat setelah itu langkah langkah yang harus diambil dengan agenda kesepakatan terkait hak hak Dasarnya itu.

Dia menerangkan, bila banyak kalangan menilai kongres Papua III yang akan digelar tidak terlepas dari pembiayaan Pemerintah pusat atau Daerah, Selpius Bobi menanggapi seluruh proses terselenggaranya Kongres sepenuhnya dibiayai oleh rakyat Papua sendiri, dari transportasi, makanan, minuman semua dibiayai rakyat sendiri, semua punya tanggung jawab berkontribusi terhadap agenda Kongres, jadi semua komponen Rakya punya cara sendiri membiayai Kongres, himgga keterlibatannya dalam kongres nanti, ya, karena merupakan agenda rakyat yang penting.
Sementara itu Kongres aksi penolakan masih saja terjadi. Setelah sebelumnya Lambert Pekikir selaku Panglima TPN/OPM wilayah perbatasan RI-PNG dan Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera) menyatakan penolaksannya atas penyelenggaraan Kongres Papua III, menyusul Organisasi Massa Pancasila Sejati yang dipimpin Mantan Panglima TPN/OPM wilayah Genyem dan sekitarnya, Jefry Warisyu, juga menyatakan penolakan.

Hal itu disampaikan saat menggelar jumpa pers di Rumah Makan Maranli, Jumat (14/10). “Kongres Rakyat Papua hanya lelucon saja, permainan politik saja. Bukan yang sebenarnya. Dan orang-orang yang didatangkan dari tiap-tiap daerah seperti dari Sorong, Biak, Manokwari, Fak-Fak dan lain-lain, hanya diperalat, hanya dengan upah nasi bungkus dan uang rokok saja,” ungkap Jefry didampingi dua masyarakat asal Genyem, Phileps Waicang dan Paulus Yambeyabdi.

Dikatakan, Kongres tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk membujuk dan merayu Pemerintah Pusat. “Bahwa kongres rakyat Papua digelar dengan tujuan untuk mengamankan stabilitas politik atau ‘asal bapak senang’,” ungkapnya lagi.

Hal itu, menurutnya karena dalam kenyataannya masih ada separatis bersenjata di hutan Papua. Dan masih adanya separatis politik yang mengobok-obok roda pemerintahan,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, Kongres Papua III diadakan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan. “Sehingga kongres Rakyat Papua hanya sebuah alas an. Padahal semua itu hanya sebuah proyek untuk emncari keuntungan pribadi saja,” lanjutnya.

Menyikapi berbagai penolakan tersebut, Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua III, Selpius Bobii mengatakan bahwa hal itu dilihatnya sebagai pandangan lepas, hanya karena belum memahami apa yang sesungguhnya sedang dikerjakannya.

“Agenda kongres ini kan bukan agendanya TPN/OPM, bukan agendanya PDP, bukan agendanya WPNA, bukan agendanya KNPB, bukan agendanya komponen-komponen tertentu. Ini agendanya bangsa, kalau bicara bangsa adalah bicara 273 suku. Kalau hari ini 273 suku katakan bahwa mereka bicara mau adakan kongres, tidak ada satupun yang mau gagalkan kongres,” tegasnya, saat dihubungi Bintang papua melalui telepon genggamnya tadi malam.

Dikatakan juga, penolakan tersebut merupakan irama dan bagian dari demokrasi. “Itu sebuah kekayaan. Tetapi harus memahami peran masing, tidak boleh baku ganggu, tidak boleh siku sana-sini. Tetapi memahami peran masing-masing, mari kita berjuang sesuai peran kita masing-masing demi menegakkan hak-hak dasar orang asli papua, termasuk hak politiknya,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa yang penting dari 273 suku di Papua datang untuk agenda Kongres. “Dengan membiayai diri sendiri, bahkan termasuk membiayai panitia. Dan itu tidak ada pihak yang bisa gagalkan,” tegasnya.

Dikatakan juga, berbagai komentar yang makin menyudutkan panitia kongres, tidak akan menyurutkan niat panitia bersama masyarakat.

“Tidak akan melemahkan apa yang sesungguhnya masyarakat siapkan. Dan pengamanan sudah siap 4000 pengamanan, untuk pengamana kongres ini,” tegasnya.

Apabila ada pihak yang berupaya menggagalkan, ditegaskan bahwa pihaknya akan bongkar siapa dibalik upaya tersebut. “Untuk itu jaringan advokasi kami sudah siap dan sedang pantau ini. Dan kami akan mengungkap siapa yang akan bermain,” tegasnya lagi.

Terkait persiapannya, menurut Selpius Jumat (14/10) sudah 8000-9000 peserta dan penggembira yang dating. “Dan malam ini (Jumat malam) sekitar 5000 orang akan datang dengan kapal. Belum lagi dari Mamta (Mamberamo Tami),” ungkapnya.

Sedangkan masalah tempat penyelenggaraan kongres, hingga berita ini diturunkan belum dapat dipastikan. “Tempatnya antara Auditorium Uncen atau tempat lain di sekitar Abe dan Kotaraja. Pokoknya di satu tempat termasuk kemungkinan di tempat terbuka,” jelasnya.

Saat disinggung kemungkinan dilaksanakan di Lapangan Makam Theys di Sentani, dikatakan bahwa tempat tersebut adalah alternative terakhir. “Di Makam Theis, itu alternative yang paling terakhir,” jelasnya.

Untuk STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan) dari kepolisian, dikatakan bahwa hal itu tidak ada maslaah, karena Pemerintah Pusat telah memebri lampu hijau. “Itu kalau Jakarta sudah oke, surat resmi Menkopolhukan sudah saya terima, mereka kirim lewat Fax. Sehingga Pangdam dan Kapolda tidak bisa tahan agenda ini,” jelasnya.

Ormas Pancasila Sejati Tolak Kongres PAPUA III

Organisasi Masyarakat Pancasila Sejati menolak pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III yang digelar 16 hingga 19 Oktober 2011 mendatang. Penolakan terhadap Kongres Rakyat Papua III merujuk dari pengalamanan pelaksanaan Kongres I dan II yang dianggap kelompok Masyarakat Pancasila ini tidak membawa perubahan melainkan Kongres yang digelar merupakan permainan Politik oknum oknum tertentu.

Penolakan terhadap Kongres Rakyat Papua III diungkapkan Jefri Warisyu bersama dua anggota Ormas Pancasila Sejati dalam jumpa persnya di Abepura, Jumat( 14/10) siang kemarin. Jefri Warisyu mengaku mewakili masyarakat Genyem. Dia mengatakan, Kongres Rakyat Papua III bukan kegiatan sebenarnya yang diinginkan masyarakat, apalgi dalam Kongres mendatangkan masyarakat dari Daerah seperti Sorong, Biak, Manokwari, Fak fak dan daerah lainnya di Papua. Kedatangan masyarakat dari daerah ini hanya diperalat dan jadi kuda Politik dengan upah nasi bungkus dan uang rokok, serta spion Politik dalam percaturan Politik.

Jefri Warisyu mempertanyakan, ada apa hingga kegiatan Kongres digelar menjelang Pemilukada, setiap lima tahun, ini berarti kongres rakyat Papua dimanfaatkan oleh orang orang tertentu untuk membujuk dan merayu Pemerintah Pusat, bahwa Kongres rakyat Papua bertujuan mengamankan stabilitas Politik, tetapi kenyataannya masih ada separatis bersenjata di rimba raya dan masih adanya separatis Politik yang mengobok obok roda Pemerintahan.

Ormas Pancasila Sejati mengusulkan, agar Kongres Rakyat Papua III yang digelar, sebaiknya diwujudkan dengan baik hingga tidak terkesan asal asalan, hingga jadi pekerjaan orang yang tak mempunyai Pekerjaan, hingga jadi sebuah alasan padahal semua itu hanya sebuah proyek untuk mencari keuntungan Pribadi. Menurut Jefri Warisyu dan kedua rekannya, pelaksanaan Kongres Rakyat Papua III, dengan jelas ditolak, karena dinilai tidak menghasilkan sesuatu yang baik sesuai harapan rakyat Papua, hal ini bila dipandang dari sudut pandang Agama, belum dapat dikatakan baik, karena mustahil mendapatkan solusi yang baik, hanya pembodohan dan penipuan saja, ungkapnya.

KRP III Forum yang Penting Untuk Dilaksanakan

Kalau ada yang menolak, namu ada juga yang setjh Konres III dilaksanakan.
Anggota Presidium Dewan Papua yang juga Ketua Pilar Pelaku Sejarah Fred Suebu
mengatakan, Kongres Rakyat Papua (KRP) III merupakan sebuah forum yang sangat penting untuk dilaksanakan dimana forum ini menjadi salah satu ajang atau kesempatan untuk Papua membenahi diri. Dikatakan, menjelang KRP ini bisa terlihat banyak terjadi tarik ulur antara penyelenggaraannya.

“Sepertinya ada tarik menarik dimana ada yang setuju dan ada yang tidak setuju padahal moment ini merupakan moment yang penting,” ujarnya ketika menandangi Redaksi Bintang Papua Jumat sore (14/10).

Menurutnya, KRP III yang direncanakan diselenggarakan tanggal 16-19 Oktober 2011, persiapannya sudah dikerjakan secara maksimal oleh panitia penyelenggara sehingga diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Dimana jika dilihat sejak beberapa tahun yang silam, masalah Papua ini sudah diangkat hingga ke tingkat internasional.

“Solidaritas internasional sudah sangat tinggi terkait dengan penyelesaian masalah Papua sehingga Papua sendiri dan Negara Indonesia harus ambil bagian dalam hal ini,” imbuhnya.

Lanjutnya, dengan melihat tingginya solidaritas internasional, maka masyarakat Indonesia pun harus turut memberikan dukungan serta sumbangan. Hal ini harus dilakukan karena Indonesia merupakan salah satu anggota dekolonisasi PBB sehingga muncul solidaritas internasional.

“Selama ini, hingga KRP III tidak ada sosok yang berani muncul untuk menyelesaikan permasalahan Papua ini sehingga diharapkan dari Presiden hingga Menterinya dapat melihat masalah ini lebih serius lagi,” tukasnya.

Dituturkannya, selama 10 tahun ini tidak ada evaluasi dalam hal penyelesaian masalah Papua ini seharusnya setiap 5 tahun sekali, kongres ini harus dilaksanakan.

“Kongres ini penting untuk membenahi Papua jika memang ada anggota yang keluar atau meninggal dalam kepengurusan organisasi yang mengurusi persoalan khusus Papua di tingkat internasional,” tandasnya.

Selain itu, perlu juga adanya persiapan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang telah menyelenggarakan kongres ini sehingga ketika kongres ini dibahas ditingkat internasional maka ketika keputusannya muncul, Papua sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Ketika tanggal 1 Desember 1961 sudah dideklarasikan sebuah kemerdekaan maka hal tersebut baru dinyatakan secara de facto saja sehingga pernyataan secara de jure harus bisa dicapai ketika pelaksanaan KRP III nantinya,” pungkasnya. (aj/ven/dee/don/l03)

October 15, 2011 0

Kongres Rakyat Papua III Undang Menkopolhukam

SENTANI – Rencana Kongres Rakyat Papua III yang rencananya akan digelar mulai 16 Oktober besok terus dimantapkan. Hingga kemarin pihak penyelenggara masih terus berkoordinasi agar agenda yang melibatkan ribuan masyarakat adat dari daerah-daerah ini bisa berjalan dengan lancar.

Meski pemantapan terus dilakukan, namun untuk lokasi kongres sendiri panitia belum bisa menyebutkan secara pasti. “Kepastian tempat atau lokasi kongres masih diusahakan,” ujar Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboi Sembut yang dihubungi Cenderawasih Pos siang kemarin.

Dkatakan, awalnya ada niat untuk menyelenggarakan kegiatan akbar tersebut di Auditorium Uncen, namun pihak pengelola mengaku trauma dengan agenda KPP lalu yang sempat terjadi pelemparan-pelemparan. Panitia juga tengah meloby untuk menggunakan GOR Cenderawasih maupun Hotel Sentani Indah, namun jika tempat-tempat tersebut gagal, maka alternatif lainnya adalah lapangan Theys di pertigaan Bandara Sentani.

“Belum ada kepastian akan menggunakan yang mana. Sabtu besok (hari ini) baru bisa diketahui karena panitia sedang mengusahakan. Daruratnya ya pakai lapangan Theys,” kata Forkorus.
Ia menjelaskan bahwa agenda di tanggal 16 nanti hanyalah ibadah pembukaan dan materi inti baru akan disampaikan pada 17-18 Oktober, sedangkan tanggal 19 Oktober penutupan kongres.
Untuk materi dalam kongres itu, Forkorus mengatakan bahwa ada undangan yang disampaikan kepada Menkopolhukam, tapi entah siapa yang datang nantinya belum diketahui. Selain itu ada pemateri dari kelompok LSM, kaum perempuan maupun pemuda.

Tentang kelompok lain termasuk Presidium Dewan Papua (PDP) yang kabarnya tak sepenuhnya menyetujui kegiatan ini Forkorus tak menampik hal tersebut. Ia membenarkan bahwa ada beberapa orang di PDP yang tak setuju diadakan kongres, namun mantan guru dan pengawas sekolah ini mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan ia sendiri tak ingin mempersoalkan itu. Baginya siapa saja boleh menyampaikan pendapat asal tidak disertai dengan tindakan yang melanggar hak manusia itu sendiri.

“Itu biasa dalam pesta demokrasi. Kami tidak bisa melarang orang berbicara. Kebenaran itu relatif,” ujar Forkorus diplomatis.

Menurutnya jika PDP tidak setuju, tentunya itu merupakan pendapat yang perlu dijadikan masukan, namun yang jadi persoalan di sini adalah kongres merupakan keinginan rakyat banyak dan berada di tangan Bangsa Papua. Jadi tidak tepat jika mengkalim salah satu pihak, sementara ada banyak pihak lain yang menginginkan. “Tapi tak semua anggota PDP dan hanya beberapa orang saja. Kami juga sedang melakukan pendekatan untuk menyatukan pendapat,” tambahnya.
Tentang beberapa hari terakhir terlihat truk-truk yang mengangkut Penjaga Tanah Papua (Petapa) dengan jumlah lebih dari 100 orang yang nampak hilir mudik, Forkorus membenarkan bahwa ada 11 truk dan 3 bus yang sering melintas dari Sentani hingga Jayapura, namun tujuannya adalah mengantarkan para Petapa ini untuk pulang. “Petapa memang ada yang kami arahkan untuk membersihkan lapangan Theys dan pulangnya kami coba mengantarkan. Kan ada yang tinggal di Hamadi hingga Dok IX,” bebernya.

Saat ini, pihaknya masih terus menunggu mengalirnya massa dari daerah-daerah. “Ada beberapa daerah yang sudah tiba di Jayapura di antaranya Mamta, Jayapura, Sorong, Biak, Serui dan Wamena. Masih ada beberapa daerah yang segera tiba,” imbuhnya.

Sementara menyangkut soal izin yang dikeluarkan oleh polisi, Kabag Ops Polres Jayapura, Kompol Hapri mengakui bahwa informasi tentang akan digelarkan Kongres Papua telah diketahui namun hingga tadi malam pihaknya belum mendapat surat pemberitahuan dari pihak penyelenggara menyangkut rencana kegiatan tersebut. “Kami memang telah diberitahu soal rencana kongres ini tapi masih simpang siur apakah dilakukan di Sentani atau di Abe atau di Jayapura, tapi hingga sekarang saya belum menerima surat apapun dari pihak penyelenggara,” ujar Hapri tadi malam.

Sementara itu, gelombang penolakan atas rencana Kongres Rakyat Papua (KRP) III itu kembali bermunculan. Jika sebelumnya penolakan itu dilontarkan oleh Gerakan Pemuda Merah Putih (GMP) Provinsi Papua dan Presidium Pemuda Peduli Rakyat (Pepera) Papua, kali ini penolakan tersebut datang dari Organisasi Masyarakat Pancasila Sejati (OMPS) Papua .

Ketua OMPS Jeffry Warisu, dalam jumpa persnya di rumah makan Maranli Abepura, mengatakan KRP III kurang tepat, karena KRP bukan sebenarnya melainkan permainan politik yang mana masyarakat yang di datangkan dari daerah-daerah untuk ikut serta dalam kegiatan KRP III ini hanya diperalat dan menjadi kuda politik dengan upah nasi bungkus dan uang rokok saja, namun sebetulnya mereka dijadikan pion dalam percaturan politik .

“Kami melihat bahwa KRP III ini digelar pada saat menjelang pemilukada berarti ini jelas bahwa ada sesuatu hal dibalik ini semua, yang mana KRP III ini hanya digelar dengan tujuan politik yaitu masih ada separatis politik yang mengobok-obok roda pemerintahan,”ungkapnya Jumat (14/9)
Lebih lanjut Jeffry mengungkapkan KRP III ini sebaiknya diwujudkan dengan baik dan jangan hanya asal-asalan, yang mana KRP III ini dinilai asal-asalan sehingga ini hanya dijadikan alasan untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga kesimpulannya mayoritas masyarakat Papua menolak KRP III karena tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik sesuai dengan harapan rakyat Papua.

Sementara itu, Forum Generasi Muda Trikora Papua Republik Indonesia (FGMTP) RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI berpendapat bahwa agenda Kongres Rakyat Papua III hanya akan mencederai tatanan kehidupan sesama suku – suku di Papua, juga sesama suku dari nusantara lainnya di Tanah Papua yang selama ini berjuang bersama membangun tanah Papua sejak 1 Mei 1963 Papua masuk dalam NKRI.

Olehnya itu beberapa elemen massa ini menyatakan sikap menolak kongres itu. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh Ketua FGMTP RI Perwakilan Papua, Izaak S.Karubaba. “Pertama, FGMTP RI Papua, DPD FKP5 Irian Barat dan LMP Papua serta BMP RI adalah anak–anak Adat Tanah Papua yang tidak sepaham dan menolak dengan tegas pelaksanaan Kongres Papua III di Jayapura yang di jadwal pada Tanggal 16 – 19 Oktober 2011 yang mana jelas – jelas hanya dapat menghancurkan tatanan kesukuan Adat Asli Papua juga hanya mementingkan kelompok tertentu, dan merugikan rakyat Papua secara menyeluruh oleh karena itu kami menghimbau agar Kongres Papua III perlu dibubarkan secara tegas oleh aparat keamanan TNI / POLRI, apabila kegiatan tersebut dipaksakan terlaksana,” tuturnya.

Beberapa elemen tersebut menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan kekerabatan serta menjaga keharmonisan diantara sesama suku – suku Asli Papua biar tidak terkontaminasi atau terprovokasi dengan informasi yang sengaja di hembuskan dengan menjanjikan hal – hal yang kurang bertanggungjawab.

“Kami juga menghimbau dan mengajak kepada seluruh generasi muda adat Papua agar segera satukan barisan dan mengawal pembangunan nasional yang diawali saat ini di seluruh Tanah Papua dengan mempersipakan masyarakat secara menyeluruh menuju pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2011-2016,” paparnya.

Sementara Ketua LMP Papua, Nico Mauri, S.Th, menandaskan, siapapun dia yang membuat negara di dalam negara adalah sebuah pelanggaran konstitusi. Pasalnya Belanda telah mengembalikan Irian Barat kedalam pangkuan NKRI.

Ditegaskannya, pada prinsipnya NKRI sudah merupakan harga mati bahwa NKRI itu dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu selaku anak bangsa harus merapatkan barisan untuk mengamankan NKRI dari segala ancaman juga mengawal otsus agar benar-benar dilaksanakan sesuai dengan harapan semua orang.

Sementara itu, Sekretaris Umum, FGMTP RI Papua, Berth ST.Wairara, menyatakan, setiap orang dalam membicarakan Papua, hendaknya jangan hanya berdasarkan cerita-cerita tapi berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Dan secara sah, Papua adalah bagian dari NKRI. Ini terbukti sejak NKRI merdeka, nasib Papua telah dibicarakan sejak 19 Desember 1945.

Dalam perjalannya Papua bertekad bulat untuk menggabungkan diri dengan NKRI, yang telah turut diperjuangkan oleh orang-orang Papua sejak saman Hindia Belanda. Dimana dapat dilihat dari berbagai rentetan sejarah perjuangan yang ada, yang hingga akhir adanya Pepera itu.
Senada dengan itu, Sekjen BMP RI Perwakilan Papua, Yonas Nusi, mempertanyakan, apakah benar kongres DAP itu berbicara mengenai kultur Papua. Kalau berbicara mengenai kultur, kenapa sampai sekarang ini Perdasus mengenai kultur Papua hingga saat ini belum dibuat. Dan juga kenapa pihaknya tidak diundang untuk ikut dalam kongres dimaksud.

Dengan melihat dari materi kongres DAP itu, pihaknya menilai bahwa kongres itu bukan berbicara mengenai kultur Papua melainkan merupakan sebuah konsultasi politik yang dibuat dan dibangun. (ade/ado/nls)

October 15, 2011 0

Tolak Kongres Dinilai Wajar

Forkorus Yaboisembut,S.Pd saat memberi keterangan pers Rabu (12/10) terkait dengan rencana Kongres Rakyat Papua III

JAYAPURA – Meski mendapat penolakan dari Forum Komunikasi Putra-putri Penerus Pejuang Pembebasan Irian Barat, karena khawatir bisa menimbulkan disintegrasi bangsa, namun panitia Kongres II Rakyat Papua sepertinya tidak akan terpengaruh dengan penolakan tersebut. Mereka tetap yakin kongres ini akan dibuka Senin (17/10). Sebab menurut pihak panitia, kongres ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat, dimana kongres ini sebagai momen untuk melakukan dialog politik bagi orang Papua yang berada di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu sebagaimana diungkapkan Forkorus Yaboisembut selaku Ketua Dewan Adat Papua (DAP) mewakili kepemimpinan kolektif Papua, saat menggelar jumpa pers di Kantor DAP Waena, Rabu (12/10). Sehingga, pihaknya menilai sebagai satu hal yang wajar bila ada yang menyatakan menolak, atau tidak setuju digelarnya kongres tersebut.

“Itu hak mereka, yang di luar sistem itu hak mereka, yang penting kita tidak saling bersinggungan. Adanya dua pihak yang berlainan, ini tugas pemerintah untuk bisa mengakomodir semuanya,” jelasnya saat ditanya terkait penolakan maupun kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa Kongres III nanti akan mengarah ke disintegrasi bangsa.

Menurutnya yang tidak boleh adalah melarangnya. “Karena itu sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM),” tegasnya.

Dikatakan bahwa apa yang dikatakan pihak yang tidak setuju, mungkin benar. Dan apa yang menjadi pendapat pihak yang setuju atau mendukung, juga benar. Karena, menurutnya kebenaran tersebut adalah relatif.

“Yang absolut itu hanya dari Tuhan. Antara dua kebenaran ini mustinya ketemu pada titik yang bisa mengakomodir keduanya. Saya senang itu,” ujarnya.

Terkait undangan terhadap sejumlah tokoh di luar negeri, menurutnya belum ada kejelasan tentang kepastian kehadirannya. “Kendalanya itu diantaranya ada yang visa, uang dan faktor keamanan maupun factor lain itu bisa saja,” jelasnya.

Pro kontra terhadap penyelenggaraan Kongres, menurutnya belum merupakan hambatan yang berarti bagi panitia. “Hambatan yang ada hanya dari pihak Polisi, karena panitianya diminta identitas berupa KTP, untuk bisa terbit STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan ),” jelasnya.

Terkait tempat penyelenggaraan, menurutnya direncanakan akan dilangsungkan di Auditorium Uncen. Namun, menurut Ketua Panitia, Selpius Bobii hal itu juga masih dalam tahap loby kepada pihak pengelolanya.

Dalam himbauannya, Forkorus menyatakan bahwa tidak ada pemalangan dan pemungutan serta penagihan apapun di Kota Jayapura dan sekitarnya yang dilakukan siapapun dengan mengatasnamakan Kongres ke-III Papua.

“Bila terjadi dan terindikasi segera laporkan kepada pihak yang berwajib/keamanan setempat,” ungkapnya dalam salah satu poin himbauan yang dikeluarkannya.(aj/don/l03)

October 13, 2011 2

Demo Mendukung ILWP Terhenti di Depan MRP

Massa KNPB yang sesuai rencana sebelumnya akan mengglar demo di kantor DPRP dan kantor Gubernur, terpaksa hanya terhenti berdemo di Jalan Raya Abepura, tepatnya di depan Kantor MRP Kotaraja. Mereka takut melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman.

JAYAPURA – Demo yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mendukung pelaksanaan pertemuan International Lawyer for West Papua (ILWP) bersama sejumlah hakim, di London, Inggris, terpaksa, tidak dapat melanjutkan perjalanannya yang semua direncanakan ke DPRP dan Kantor Gubernur Papua. Pasalnya, massa yang berjalan kaki dari Expo, Waena, setelah berkumpul sesaat di Lingkaran Abepura, langsung melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Kota Jayapura. Setelah sampai di depan MRP, massa yang dikoordinir oleh Victor Kogoya berhenti. Karena sudah sore dan tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura, massa terhenti di Pertigaan jalan jeruk Nipis Kotaraja. Jalan Raya Abepura-pun dipakainya sebagai arena aksi demo hingga selesai sekitar pukul 16.00 WIT, yang ditutup dengan doa bersama. Massa pun dapat pulang dengan tertib. Sehingga Jalan Raya Abepura yang sejak perjalanan massa kearah Kotaraja mengalami kemacetan dan dialihkan ke Jalan Baru Pasar Youtefa bagi kendaraan yang hendak ke arah Entrop, berangsur normal sebelum malam tiba.

Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni saat ditemui sebelum pulang mengatakan, keterlambatan diterimanya Surat Tanda Terima (STTP) pemberitahuan aksi demo dari kepolisian, yang menyebabkan demonya tidak dapat melanjutkan perjalanan untuk ke Kantor Gubernur Papua.

“Tadi STTP baru kami terima sekitar jam 10, sehingga sampai di sini sudah pukul tiga (15.00 WIT). Kalau dengan jalan kaki tidak mungkin bisa sampai di Kota Jayapura,” ungkapnya kepada Bintang Papua.

Meski tidak dapat melaksanakan aksi demo damai sesuai rencana, menurutnya tidak mengurangi tujuan dari aksi yang digelarnya. Yakni semata untuk memberikan dukungan pertemuan ILWP di London yang diberitakan akan dilaksanakan hari ini (Rabu012/10).

Jalannya demo sendiri, dari pantauan Bintang Papua di lapangan tampak berlangsung tertib dan lancar. Hanya lalu lintas yang terganggu dengan harus dialihkan ke jalur lain. Sehingga kemacetanpun tak terhindarkan di sejumlah ruas jalan alternatif, seperti Jalan Baru Pasar lama, Jalan raya Sentani, dan sejumlah ruas jalan lain di Abepura.

Demikian juga para pengusaha, banyak yang memilih menutup usahanya di saat massa melewati depan tempat usahanya. Namun hal itu tidak berlangsung lama.

Dalam releasenya yang diterima Bintang Papua dari Mako Tabuni di sela-sela aksi demo, KNPB juga menyatakan dukungannya terhadap Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon saat berada di Selandia baru yang menyatakan bahwa masalah Papua akan dibicarakan dalam Komisi Dekolonisasi Majelis Umum PBB.

“Mendukung dan mendesak Dewan Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB untuk segera realisasikan persoalan Bangsa Papua Barat sesuai pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki Moon dalam Konferensi Persnya di Aucland, Selandia Baru,” ungkapnya.

Teriakan Papua merdeka dan tuntutan referendum pun mewarnai perjalanan massa dari sekitar Expo, waena hingga di pelaksanaan orasi-orasi di Jalan Raya Abepura, Depan MRP.

Sementara itu terkait batalnya massa pendemo ke DPRP dan kantor Gubernur mengakibatkan puluhan massa yang datang dari arah APO terpaksa menumpang kembali sejumlah kendaraan menuju Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk bergabung dengan massa lainnya.

Pantauan Bintang Papua di Taman Imbi, Jayapura sejak pukul 10.00 WIT sejumlah aparat keamanan dari Polresta Jayapura, Polda Papua serta Brimob tengah berjaga jaga. Bahkan beberapa tank Barakuda yang dipersenjatai bersiaga di sekitar Taman Imbi.

Keberangkatan massa pengunjukrasa dari Taman Imbi menuju Kantor MRP mendapat pengawalan dari aparat keamanan. (aj/mdc/don/l03)

October 11, 2011 0

Aksi dukungan kepada Konferensi ILWP di Biak

Biaknews 11 Oktober 2011, Berikut ini tanggapan Ketua KNPB Biak ( Kostan Karma) tentang Rencana Kongres III

Membentuk suatu wadah yang demokrasisasi dan representative merupakan hal yang wajar dan sangat mendesak dalam perjuangan Papua Barat. Namun hal yang perlu dicermati bersama-sama adalah bagaimana dan model apa yang harus dipakai untuk membentuk Wadah Nasional Papua Barat tersebut. Wacana pembentukannya bagaimana ? Sudah berpuluh-puluh tahun kita berjuang namun munculnya banyak politisi perjuangan Papua Barat yang mementingkan kepentingan kelompoknya dan tidak berjiwa negarawan, akhirnya sering kali kita gagal dalam memperjuangkan cita-cita kemerdekaan bangsa West Papua.

Membentuk suatu wadah yang demokrasisasi dan representatif. Prioritasnya mengarah kepada pemilihan berjejang dengan hak pilih yang baik. Hal ini penting guna bagaimana rakyat mendorong figur-figur perwakilan mereka.

Wadah politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjujung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab. Untuk itu Wadah politik bangsa West Papua perlu ditata sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan.

Kehadiran KNPB sebagai media perjuangan rakyat, gerakannya membuat banyak kalangan yang selama ini tertidur terkejut dari tidurnya dan tergesa-gesa lari dengan kecepatan tinggi. Konsep dan Model sudah dilahirkan oleh KNPB, dimana langkah awalnya harus membentuk wadah politik yang representatif di tingkat daerah yang telah kami mulai dari Byak dengan berhasil membentuk Parlement Rakyat Daerah Byak. Dengan harapan model wadah yang terbentuk di Byak itu dapat terbentuk di daerah-daerah lain di wilayah West Papua, setelah wadah representatif politik daerah –daerah itu terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah Kongres Pembentukan Parlement Nasional Rakyat West Papua sebagai Wadah politik representatif nasional West Papua. Proses menuju Wadah Nasional memerlukan waktu dan tahapan-tahapan, tidak bisa satu miggu kita sulap terbentuk suatu Wadah politik Nasional. Untuk itu Rakyat harus mempunyai kesadaran sendiri untuk membangun suatu rumah, membangun suatu rumah perlunya suatu perencanaan yang baik. Ibaratnya Kongres III nanti itu memaksa rakyat untuk menaikan atap rumah, dimana tidak ada fandasi, dan tidak ada kerangka rumah.

Wakil- wakil rakyat yang duduk di Parlement Rakyat Daerah Byak itu adalah orang West Papua yang berasal dari sub-sub daerah yang ada di Byak yang ditunjuk langsung dari masyarakat dari sub-sub daerah tersebut. Kami mengeluarkan undangan kepada masyarakat di sub-sub daerah tersebut berkumpul untuk memilih perwakilan mereka. Sehingga sub-sub daerah tersebutlah yang membentuk kelompok yang berperan seperti Fraksi. Fraksi-fraksi tersebut harus mempunyai tanggung jawab pada sub-sub daerah mereka yang kami sebut sebagai DAPIL ( daerah pemilihan). Parlement Rakyat Daerah Byak itu bukan parlemennya suku Byak tetapi Parlementnya Rakyat West Papua di daerah Byak. Jadi didalam parlement ini ada orang Byak, Wamena, Jayapura, Serui dan lain-lain.

Arah perpolitikan dan demokrasi masyarakat West Papua di daerah Byak sudah tercemin dalam Parlement Rakyat Daerah Byak, selanjutnya Parlement Rakyat Daerah membentuk Parlement Nasional West Papua dan memilih perwakilan mereka di Parlement Nasional.

Rencana Kongres III itu terkesan ada kepentingan Indonesia, jika kita lihat pada pandagan luar negeri Indonesia tentang Papua baru-baru ini adalah menyatakan rakyat Papua membutuhkan otonomi dan Pemerintah akan memperbaiki otonomi tersebut. Sehingga kami melihat Kongres itu mengamankan kebijakan international Indonesia.

Kalau Kongres itu jalan maka, apa yang akan PDP laporkan selama 10 tahun kerjanya. Buku Pelurusan sejarah yang ditulis oleh Sejarahwan Belanda itu tidak bisa diklaim sepihak oleh PDP, karena niat Belanda itu sudah nampak pada tanggal 19 Desember 1999, dimana Parlemen Belanda mengajukan suatu mosi kepada pemerintah untuk melihat kembali masalah Papua. Hal inipun tidak terlepas dari berbagai kegiatan Papua Merdeka dari 1 Juli 1998 sampai 1 Desember 1999.
Kalau Kongres itu adalah kongres masyarakat Adat Papua silahkan karena meman kondisi struktur adat Papua belum diembangkan secara baik oleh lembaga-lembaga adat suku-suku di Papua dan itu sangat penting untuk di tata dan dikembangkan.

October 11, 2011 0

Masyarakat West Papua di Daerah Byak mendukung Peluncuran Event ILWP UK ( London)

Biaknews 10 Oktober 2011, International Lawyers for West Papua ( ILWP) melakukan acara peluncuran ILWP untuk UK yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2011 di London. Sejumlah Pengacara-pengacara international di UK ( London) akan tergabung dalam ILWP tersebut.

Guna mendukung acara ILWP tersebut maka, KNPB sebagai media nasional perjuangan rakyat West Papua dan sebagai penanggung jawab nasional West Papua melakukan melakukan aksi dukungan terhadap peluncuran ILWP tersebut.

Maka, pada hari ini tanggal 10 Oktober 2011, KNPB wilayah Biak sebagai media rakyat di daerah Byak melakukan aksi dukungan peluncuran ILWP untuk UK yang ditempat di halaman Pendopo Adat Sorido KBS dari pukul 10.00- 16.00 waktu Papua.

Aksi dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk aksi panggung politik bagi masyarakat. Masyarakat sili berganti melakukan orasi politik tentang kasus West Papua yang menurut mereka harus diselesaikan melalui mekanisme hukum international, karena Kasus West Papua adalah kasus hukum international yang telah lama terlupakan.

Ketua KNPB Biak ( ketua KNPB Biak) akhirnya membacakan dukungan politik atas nama masyarakat West Papua di Daerah Byak guna mendukung acara peluncuran ILWP tersebut. Ada 4 point pernyataan yang dibacakan oleh KNPB Biak, dan Supiori yaitu :
1. Mendukung penuh 64 Pengacara-Pengacara dan para Hakim yang tergabung dalam International Lawyers for West Papua (ILWP) yang akan melakukan pertemuan dan konsolidasi meyeluruh guna membahas beberapa agenda penting terkait dengan pengujian terhadap materi gugatan di International Court of Justice ( ICJ)/ Mahkamah Internasional, pada hari Rabu, 12 Oktober 2011 yang bertempat di Kerajaan Inggris (UK).

2. Mendukung dan mendesak Dewan Komite Dekolonisasi Majelis Umum PBB untuk segera realisasikan persoalan bangsa Papua Barat sesuai pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Ban Ki-moon dalam konferensi persnya di Auckland-Selandia Baru.

3. Mendesak pemerintahan SBY-Boediono melalui apparatus negeranya di Papua Barat untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dan segera menarik seluruh pasukan militer baik organic maupun non-organik dari seluruh wilayah Papua Barat.

4. Segera laksanakan Referendum di Papua Barat sebagai solusi penyelesain masalah rakyat Papua Barat secara menyeluruh adil dan demokratis.

Pernyataan dukungan tersebut turut di tanda tangani oleh Ketua Parlement Rakyat Daerah Byak Mr. Harry Ronsumbre, Komando Militer West Papua Markas Perwomi ( Wakil Panglima Letjen Mikha Awom).

October 10, 2011 0

Hasil Kongres Harus Dihargai

JAYAPURA – Kongres Papua III (16-19 Oktober) yang persiapannya semakin matang, menurut Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Forkorus Yaboisembut,S.Pd nantinya adalah akan menghasilkan apa yang murni menjadi keinginan masyarakat di Tanah Papua (Papua dan Papua Barat).

Ditekankan, apapun hasil dari Kongres Papua III nanti harus diakui dan dilaksanakan oleh pemerintah RI yang juga harus diakui oleh Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Apa yang diakomodir di Kongres, itu yang harus diakomodir oleh negara.

Apa yang diputuskan di kongres, harus diikuti oleh seluruh negara anggota PBB,” tandasnya saat menggelar jumpa pers di kantor DAP, Waena.

Terkait hal itu, Ia menghimbau kepada Pemerntah Indonesia, di era demokrasi apapun hasilnya harus dihargai. “Kalau betul kita mejunjung tinggi demokrasi, apapun yang diputuskan dalam kongres meskipun itu mungkin menyakitkan, Pemerintah Indonsia harus menerima,” tandasnya lagi.

Disinggung apabila tidak diakui dan tidak dilaksankaan Pemerintah Indonesia, dan juga tidak diakui Negara-negara anggota PBB, menurutnya hal itu adalah hal biasa.
“Ada yang senang mapun tidak senang, itu biasa. Kita akan terus berupaya untuk meyakinkan mereka bahwa ini benar,” jelasnya.

Disinggung masalah lokasi konggres, dikatakan bahwa pihaknya sudah membicarakannya dengan pihak Uncen untuk menggunakan Auditorium. “Namun Uncen minta STTP dari kepolisian. Karena kapolda kemarin (Senin 10/10) baru tiba di Kota Jayapura, maka hari ini (10/10) .(aj/don/l03)

October 10, 2011 4

KRP III Bicarakan Hak Dasar Orang Asli Papua

JAYAPURA [PAPOS] – Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang akan berlangsung di Jayapura, Papua, pada 16 – 19 Oktober 2011, juga akan mengagendakan upaya pelestarian bahasa daerah di wilayah tersebut.

“Selain bicara tentang hal politik, kami akan membicarakan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk membahas pelestarian bahasa daerah asli Papua yang terancam punah,” kata Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut S.Pd di Jayapura, Papua, Jumat.

Selain masalah bagaimana pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua yang akan dibahas dalam KRP III 2011, pelestarian bahasa daerah Papua juga perlu mendapatkan porsi yang lebih baik,

Menurutnya, ada peserta asli Papua, peninjau dan penggembira yang akan hadir dalam kongres tersebut.”Pada kesempatan itu adalah hal yang baik dan tepat untuk membahas itu,” kata Yaboisembut yang juga merupakan penanggung jawab pelaksanaan KRP III.

Sementara itu, Ketua Panitia KRP III dan Ketua Tim Kerja Rekonsiliasi Nasional Rakyat Papua Barat (TKRNRPB) Selpius Bobii juga mengatakan, tujuan KRP III yakni ingin mengemukakan penilaian yang adil dan jujur terhadap realitas dalam berbagai bidang kehidupan rakyat di Tanah Papua secara menyeluruh.”Lebih khusus perlindungan, pemberdayaan dan pengutamaan hak-hak dasar orang asli Papua (keberpihakan) yang diatur dalam undang-undang Otsus,” katanya.

Selain itu, juga bertujuan menemukan sejauh mana pemerintah dan negara berkomitmen membangun Papua yang bermartabat.

“Intinya mencari mekanisme dan langkah-langkah yang tepat bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih demokratis, aman, sejahtera, dan bermartabat dalam kerangka masyarakat global yang lebih maju dan lebih baik,” katanya.

Sebelumnya, pada Kamis (6/10) bertempat di Kantor Dewan Adat Papua di Expo-Waena telah TKNRPB dan kepemimpinan nasional Papua telah melaksanakan jumpa pers terkait pelaksanaan dan perancanaan KRP III, salah satunya membahas tentang jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut dan ditetapkan sesuai jadwal. Yang diperkirakan ribuan masyarakat asli Papua dari 39 kabupaten/kota akan hadir. Dari informasi yang didapatkan, KRP III direncanakan akan dihadiri oleh sejumlah pejabat petinggi negara lainnya. [bel/ant]

Written by Bel/Ant/Papos
Saturday, 08 October 2011 00:00

October 9, 2011 1

ILWP Gelar Pertemuan, KNPB Demo Lagi

JAYAPURA – Nampaknya setiap momen yang diselenggaran International Lawyers for West Papua (ILWP) mendapat sambutan hangat dari kelompok yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Bahkan pertemuan yang rencana dilaksanakan Rabu (12/10) di Inggris, oleh KNPB dengan dikoordinir Ketua KNPB Konsulat Indonesia, Victor Kogoya kembali melakukan aksi dukungan dengan berencana menggelar aksi demo damai.

Demo damai tersebut, sebagaimana dikatakanannya saat menggelar jumpa pers di Prima Garden, Kamis (16/10), akan dilaksanakan dengan tempat tujuan Kantor Gubernur Papua, di Dok II, Jayapura. “Kami pilih tempat itu bukan kami mau membawa aspirasi atau minta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Papua maupun kepada DPRP, juga tidak kepada MRP,” jelasnya dalam jumpa pers yang dihadiri dua pucuk pimpinan KNPB, Buchtar Tabuni dan Mako Tabuni tersebut.

Ditegaskan, aksi demo nanti adalah aksi nasional untuk mendukung pertemuan ILWP yang akan membahas proses dan pengujian terhadap penguatan materi gugatan secara kongkrit dan objektif sebagai bahan persiapan gugatan International Court of Justice ( ICJ)/ Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda.

“Selain itu guna menindaklanjuti pernyataan Sekjen Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) Ban Ki-moon setelah menghadiri Pacific Island Forum atau forum Negara-Negara Pasifik di Auckland-Selandia Baru, yang dalam konferensi perssnya, Ban Ki-moon menegasakan bahwa masalah Papua Barat tersebut akan dibicarakan dalam komite dekolonisasi Majelis Umum PBB,” ungkapnya.

Dalam kesempaatn tersebut juga dikatakan bahwa pihaknya mendesak Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua Barat dalam bentuk apapun.

“Dan segera menarik seluruh pasukan militer baik organik maupun non-organik dari seluruh wilayah Papua Barat. Karena penyelesaian masalah Papua tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara militer,” desaknya.(aj/don/l03)

October 6, 2011 3

Koffi Anan Juga Diundang

Ketua DAP Forkorus Yaboisembut dan Ketua KRP III, 2011, Selvius Bobby

JAYAPURA – Kongres Rakyat Papua III yang tinggal satu minggu lagi digelar, menurut Ketua Panitia Pelaksana, Selpius Bobii dan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Forkorus Yaboisembut, juga mengundang sejumlah tokoh internasional, termasuk Wartawan dari Luar Negeri (LN). “Undangan sudah kita sampaikan ke Koffi Anan, Ketua Sub Komisi Asia Pasifik Konggres AS, Eni Valeo Mavaega, Drough Lefer, juga sejumlah Wartawan Internasional,” jelasnya saat menggelar jumpa pers di kantor DAP, di Waena, Kamis (6/10). Namun, hingga digelarnya konferensi pers sore kemarin, menurutnya belum ada satupun yang posotif bisa datang. “Kalau Eni Valeo Mafaega sudah pastikan tidak datang, dia kasih saran untuk menyurat ke Ban Ki Moon, dan itu sudah kita lakukan,” jelasnya.

Sedangkan undangan dari luar negeri yang lain, saat ini masih menunggu kepastian terkait visa kunjungannya diberi atau tidak oleh Kedutaan Besar Negara Republik Indonesia di Negara asal masing-masing.

Sementara itu, makin dekatnya ivent yang merupakan forum tertinggi rakyat Papua dalam mengambil keputusan terkait agenda rakyat Papua tersebut, menurut Selpius Bobii sebagian peserta telah datang. Yakni dari komponen atau organisasi- organisasi, kelompok pemuda, perempuan, TPN/OPM, adat dan organisasi – organisasi lain. “Itu yg memiliki hak suara,” jelasnya.

Sedangkan mengenai tempat diselenggarakannya ivent yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu orang, baik itu perserta, peninjau maupun penggembira, belum mendapat kepastian mengenai tempat.

“Kalau di tiga tempat itu tidak bisa, terpaksa kita gunakan Lapangan Theys,” jelasnya.

Disinggung antisipasi panitia terhadap kemungkinan akan adanya pengibaran bendera bintang kejora dalam ivent tersebut, menurut Forkorus pihaknya hanya bisa member himbauan.

“Kita sudah meminta, supaya hal itu (pengibaran Bendera Bintang Kejora) jangan dulu. Nanti kalau sudah ada pengakuan, sekalian lah. Mudah-mudahan mereka bisa mendengar,” jelasnya.(aj/don/l03)

October 6, 2011 4