4000 Satgas Papua Akan Amankan Kongres

Jayapura- Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berencana akan dilaksanakan tanggal 16-19 bulan ini akan diamankan oleh Satgas Papua sebanyak 4000 orang. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kongres Rakyat Papua (KRP) III Selpius Boby melalui panduan Kongres yang diserakan kepada Bintang Papua. Sedangkan tujuannya adalah mengemukakan penilaian jujur terhadap realitas dalam berbagai bidang kehidupan Rakyat di tanah Papua secara menyeluruh, dan lebih khusus perlindungan dan pemberdayaan dan keberpihakan pengutamaan hak-hak dasar orang asli Papua yang diatur di dalam UU Otsus dan menemukan sejauh mana kesungguhan Negara melalui Indonesia dalam membangun Papua dalam kemartabatan manusia.

Selain itu mencari mekanisme dan langkah-langkah yang tepat bagi penyelesaian masalah Papua yang lebih adil, demokratis, aman, damai, sejahterah dan bermartabat yang lebih maju dan bermartabat ini persiapanya dari sisi materi maupun keamanan suda siap.

Menurutnya, kegiatan Kongres Rakyat Papua (KRP) merupakan pesta demokrasi rakyat Papua yang terbesar, sehingga untuk mencapai dari hasil pesta demokrasi yang diharapkan yaitu dapat terbangun melalui pemahaman bersama realitas dalam berbagai bidang kehidupan rakyat di tanah Papua dan memahami secara seksama kemauan Negara Indonesia dalam menegakkan hak-hak dasar orang asli Papua, termasuk politik dan menemukan mekanisme serta langka-langka yang tepat bagi penyelesaian masalah papua yang lebih aman, damai, sejahterah dan bermartabat dalam kerangka masyarakat gelobal yang lebih maju dan lebih baik.

“Maka untuk mencapai hal tersebut ini kami juga sudah menghimbau kepada masyarakat dan organ-organ untuk menjaga suasana yang konduktif, kemudian saat kongres berlangsung yang ada adalah konsolidasi internal pada organ-organ dan konsolidasi basis, kemudian untuk keamanan saat kegiatan berlangsungpun panitia sudah sediakan satgas Papua sebanyak 4000 pengaman. (CR 31/don/l03)

October 5, 2011 0

KNPB Tuding Pihak Ketiga Bermain

JAYAPURA – Terkait statement yang menyebutkan Komite Nasional Papua Barat, ada kompromi politik antara KNPB dengan Petinggi Polkam, menurut Ketua I KNPB, Mako Tabuni, ada pihak ketiga yang bermain. “Ini hanya wacana yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena melihat, atau karena disoroti, karena kalah politik. Kalah saing, akhirnya dorang menuduh KNPB dengan hal-hal yang tidak benar. Kami akan tunjukkan itu dengan kerja-kerja di lapangan,” ungkapnya kepada Bintang Papua di Prima Garden Abepura, Rabu (5/10).

Ditegaskan, tidak ada satu organisasi ataupun lembaga di Negara ini yang bisa membubarkan KNPB. “KNPB hanya akan terpengaruh kalau rakyat Papua bangkit dan minta KNPB bubar. Tidak ada satu organisasipun yang bisa bubarkan KNPB,” tegasnya.

Terkait kontrak politik, ditegaskan bahwa tidak ada organisasi di Jakarta yang punya kontrak politik dengan KNPB. “KNPB hanya punya konrak politik dengan rakyat Papua, untuk membawa aspirasi guna menentukan sah tidaknya Papua di dalam NKRI,” lanjutnya.

Ketika Bintang papua berusaha meyakinkan tentang posisinya di Tanggal 21 September yang dikabarkan berada di Jakarta bersama Deny Wenda mengadakan kontrak politik dengan petinggi Polkam, ditegaskan bahwa ia saat itu tidak ke Jakarta.

“Tidak di Jakarta. Walaupun saya harus ke Jakarta, ketemu dengan siapa, itu kawan-kawan tidak perlu tau,” jelasnya.

Menurutnya hanya rakyat yang berhak mengetahui posisinya.” Karena saya hanya berjuang membawa aspirasi murni rakyat,” tegasnya.

Release yang menyudutkan KNPB, menurutnya sudah terjadi beberapa kali. “Apakah minta untuk membekukan KNPB, untuk membubarkan KNPB, itu bukan hal baru. Karena beberapa waktu lalu teman-teman ini ada gelar jumpa pers, dan mereka mendesak presiden untuk segera membubarkan KNPB karena dikatakan illegal, organisasi sparatis, itu pernah ada,” jelasnya.

Ditegaskan bahwa KNPB menilai pernyataan itu pernyataan murah. “Terlalu murah sekali. Kalau memang mereka betul mau membangun rakyat sesuai dengan daya atau cara mreka, kenapa tidak tunjukkan di lapangan.Hanya menyatakan sikap-sikap yang terlalu murah di media massa. Itu tidak akan pernah mempengaruhi perjuangan KNPB. Itu hal biasa,” jelasnya lagi..

Hal itu, menurutnya dianggap sebagai kerikil-kerikil kecil yang menghambat proses untuk mendorong aspirasi rakyat untuk menentukan nasib sendiri.

“Kenapa harus tuding-menuding. Itu hal biasa. Perbedaan pendapat itu hal biasa. Yang penting kami mau kalau mereka betul anak papua yang punya hati dan punya kesungguhan membangun rakyat papua, tolong tunjukkan dengn dorang punya gaya dan cara mereka, tunjukkan, bahwa ini kami punya gambaran tentang membangun Papua seperti ini,” jelasnya.

Sebaliknya, menurutnya pihak yang membuat release yang menyudutkan KNPB harus mengakui bahwa dengan keberadaan organisasi separatislah Pemerintah Pusat memeberi perhatian lebih ke Papua. “Semua proses kebijakan Jakarta ini jalan, karena ada perjuangan aspirasi merdeka. Tanpa itu tidak pernah ada. Jadi apapun itu tidak perlu mereka menuding organisasi-organisasi yang ada,” harapnya.

Mako menyatakan bahwa atas nama KNPB dengan tegas bahwa hal semacam itu tidak akan pernah mempengaruhi pihaknya untuk membawa aspirasi rakyat Papua untuk menetukan nasib sendiri di atas tanah airnya. “Kami tidak pernah egois untuk meminta pengakuan. Kami memperjuangkan melalui PBB untuk menentukan apakah benar Papua ini sebagai bagian NKRI atau tidak. Indonesia sebagai Negara anggota PBB yang mengakui demokrasi pancasila harus mengakui itu,” tegasnya lagi.(aj/don/l03)

October 5, 2011 0

Kongres Nasional Papua Barat Gelar Pertemuan 16 – 19 Oktober

KBR68H, Manokwari – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak digelarnya Kongres Papua III jika tidak melibatkan rakyat. Rencananya pertemuan tersebut akan digelar 16 – 19 Oktober mendatang. Aktivis KNPB Ones Suhun mengatakan wakil rakyat Papua Barat penting dilibatkan saat berdialog dengan wakil Pemerintah Pusat.

“Kami KNPB tidak menolak Kongres Papua III, tapi kami KNPB mengatakan Kongres Papua III bukan saatnya. Fungsi, peran, program, tujuan, target dari masing-masing elemen pergerakan di papua walau pun tujuan itu Papua Merdeka, tapi pergerakan kita, langkah kita itu kan beda-beda apakah kawan-kawan mendorong atau tidak silahkan, tapi satu hal peran kenapa kalian meminta doa restu kepada Presiden republik Indonesia,ada apa ini ??? Kenapa menghadirkan Presiden di dalam kongres itu yg kami mensesalkan terhadap kawan-kawan seakan macam buru-buru mendorong. Kalau PDP-(Presidium Dewan Papua) mau dorong silahkan mempertanggungjawabkan hasil kongres 2000 tuh kepada rakyat yg punya mandat yang diberi.”

Sekertaris KNPB Ones Suhun menambahkan perlu persiapan matang sebelum acara tersebut digelar. Dia mengusulkan agar Kongres Papua III digelar awal tahun depan. Sebelumnya, para aktivis kemerdekaan Papua Barat besok rencananya bakal mengumumkan hasil pertemuan di London, Inggris pada awal Agustus lalu. Hasil pertemuan itu akan diumumkan kepada masyarakat secara terbuka di Lapangan Borarsi, Manokwari.

September 30, 2011 6

TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai Menolak KRP III, 2011

PERNYATAAN SIKAP PANGLIMA TPN /OPM DEVISI II MAKODAM PEMKA IV
PANIAI TERKAIT KONGRES III BANGSA PAPUA BARAT

[PMNews – Dokumen Asli, Lihat di sini]

Kami Tentara Pembebasan Nasional (TPN)/Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Devisi II Makodam Pemka IV Paniai, Papua Barat merasa perlu menyatakan (baca: menunjukan) sikap terkait wacana Kongres III Bangsa Papua Barat yang sebentar lagi akan digelar –sedianya berlangsung sejak tanggal 16 hingga 19 Oktober 2011.

Informasi yang kami dapat bahwa Kongres III Bangsa Papua Barat dikordinir oleh beberapa orang Papua Barat yang mengaku sebagai “tokoh-tokoh” yang tergabung dalam kepemimpinan nasional Papua atau kepemimpinan kolektif. Mereka seperti Forkorus Yoboisembut (ketua Dewan Adat Papua), Edison Waromi (Presiden West Papua National Authority), Albert Kailele (West Papua National Coalition for Liberation), Herman Awom (Moderator Presedium Dewan Papua), Eliezer Awom (Mantan Tapol) dan beberapa tokoh pemuda seperti Selpius Bobii (Ketua Umum Front PEPERA), Zakarias Horota (Mantan Ketua Umum Front Nasional Mahasiswa Papua), dan masih banyak tokoh pemuda lainnya.

Kami juga mendengar berbagai penolakan diselenggarakannya Kongres III Bangsa Papua Barat, baik dari rekan-rekan TPN/OPM di wilayah Keerom dan sekitarnya, dari wilayah Byak juga, dan termasuk dari wilayah perbatasan pimpinan tuan Mathias Wenda. Dan kami yakin, akan ada sikap berikutnya dari unsur panglima TPN dan OPM bersama anak buah mereka di wilayah lainnya. Selain itu, penolakan Kongres III Bangsa Papua Barat juga datang dari organisasi pemuda yang selama ini giat mengkampanyekan kemerdekaan Papua Barat melalu referendum, yakni; Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Kita semua tahu persis apa yang selama ini telah, dan sedang dilakukan oleh KNPB bersama massa rakyat Papua Barat. Jika KNPB menolak terselenggaranya Kongres III Bangsa Papua Barat, berarti massa rakyat Papua Barat juga turut menolaknya.

Sebenarnya yang perlu diketahui oleh pihak penyelenggara Kongres III Bangsa Papua Barat adalah kenapa TPN/OPM di berbagai wilayah menolak dengan tegas kegiatan akbar tersebut?

Kenapa KNPB sebagai organ pemuda dan massa rakyat Papua Barat ikut menolak? Kenapa massa rakyat Papua Barat juga ikut menolak? Kalau begitu, apa yang salah dengan diselenggarakannya kongres III Bangsa Papua Barat?
Dan harus diketahui juga, perjuangan TPN/OPM untuk membebaskan Papua dari cengkeraman Negara Republik Indonestia sudah lama diperjuangkan. Tujuan utama adalah; menuntut kemerdekaan penuh bagi bangsa Papua Barat. Sejak tahun 1963 cara kekerasan (baca: berperang melawan ABRI) telah ditempuh TPN/OPM hingga sampai saat ini. Kami TPN/OPM selalu menyatakan bahwa PAPUA MERDEKA ADALAH HARGA MATI, ini sebuah tuntutan yang tak bisa di tawar-tawar lagi.

Kami TPN/OPM ingat persis, di tahun 1998 di bawah pimpinan Theys Elluy dari Presedium Dewan Papua (PDP) bersama team 100 pernah bertemu dengan Presiden B.J Habibie di Istana Negara, Jakarta. Tuntutan utama mereka sesuai dengan cita-cita TPN/OPM; menuntut keluar dari Negara Indonesia, dan membentuk Negara Papua Barat yang resmi dan diakui dunia internasional.

Namun, saat itu tuntutan atau aspirasi Rakyat Papua Barat ditolak oleh presiden RI. Katanya, pulang dan renungkan. Kemudian lanjutannya, berlangsung Kongres I Bangsa Papua Barat.

Terus berlanjut juga ke Kongres II Bangsa Papua Barat. Memang benar, baik Kongres I maupun II saat itu mendapatkan dukungan penuh dari rakyat Papua Barat, termasuk kami TPN/OPM yang sudah lama berdomisil di hutan-hutan belantara. Pertanyaannya, kenapa Kongres I dan II mendapat dukungan penuh? Karena ada seorang figur yang jelas; mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat Papua Barat; dan arah dari pada seorang figur tersebut sudah sangat jelas.

Tapi sayang, Theys Hiyo Elluay telah lebih dulu dibunuh oleh Kopassus Indonesia. Bisa dikatakan semenjak kepergian Theys, perjuangan rakyat Papua Barat kacau balau. PDP bisa dikatakan bubar. Beberapa tokoh yang mendapat mandat dari pada rakyat Papua Barat memilih “mundur” dan mengabdi pada Negara penjajah, sebut saja seperti Tom Beanal, Willy Mandowen, dan beberapa orang lagi. Dan sejak itu, kami TPN/OPM mengambil langkahlangkah keras atau cara berperang untuk mengusir TNI/Polri dari tanah Papua Barat. Dan sampai saat ini perjuangan kami masih terus eksis, terutama di wilayah markas besar hati jantung Paniai, Eduda.

Kita kembali pada pro dan kontra Kongres III Rakyat Papua Barat. Bahwa Kongres III Bangsa Papua Barat tidak perlu diselenggarakan jika “pertemuaan akbar” ini bukan lahir dari tuntutan rakyat Papua Barat. Tidak perlu mengadakan Kongres III Bangsa Papua Barat jika ajang ini dipakai oleh elit-elit Papua yang mencari legitimasi atau pengakuan dari massa rakyat Papua Barat, termasuk dari pemerintah Indonesia. Kami harus mengatakan, bahwa TPN/OPM sudah bosan dengan janji-janji omong kosong yang selama ini di kampanyekan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai tokoh Papua. Belum saatnya di gelar Kongres III Bangsa Papua Barat;

Dengan ini kami TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai menyatakan sikap;
1. Menolak tegas berlangsungnya Kongres III Bangsa Papua Barat yang
diselenggarakan oleh elit-elit Papua yang sudah tidak mendapatkan legitimasi dari rakyat Papua Barat saat ini.
2. Penyelenggaraan Kongres III Bangsa Papua Barat harus lahir dari tuntutan dan kebutuhan rakyat Papua atau masyarakat akar rumput, atau dari TPN/OPM yang selama inii murni memiliki idealisme Papua Merdeka.
3. Meminta pertanggung jawaban Presedium Dewan Papua (PDP) bersama tokoh-tokoh yang telah mendapatkan kepercayaan dari rakyat Papua Barat saat Kongres I dan II, jika tidak, maka orang-orang ini harus diadili oleh sidang rakyat Papua Barat.

4. Mendukung penuh berbagai kegiataan dan agenda referendum dengan tujuan mencapai kemerdekaan bangsa Papua Barat secara penuh, karena cita-cita luhur kita adalah melihat Papua merdeka atau bebas dari cengkeraman Negara Indonesia.

5. Komponen-komponen, fraksi-fraksi serta organisasi-organisasi yang ada di luar negeri maupun dalam negeri segera rapatkan barisan, bulatkan tekad, serta satukan persepsi untuk sebuah tujuan mulia. Jangan mengurusi kepentingan pribadi sendiri, tetapi mari kita bersama-sama memikirkan nasib rakyat Papua Barat yang telah lama dijajah oleh NKRI.

Demikian pernyataan sikap resmi Panglima TPN/OPM Devisi II Makodam Pemka IV Paniai, Papua Barat. Mohon menjadi perhatian bersama, terutama rakyat Papua Barat yang sedang berjuang untuk bebaskan Papua Barat dari cengkeraman penjajah Negara Indonesia.

DI KELUARKAN DI : MABES, EDUDA, PANIAI
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011
TPN OPM DEVISI II MAKODAM
PEMKA IV PANIAI WEST PAPUA

Salmon Maga Yogi

Brig. Gen.

September 19, 2011 4

Kongress Rakyat Papua III, 2011: Untuk Siapa? Oleh Siapa?

Orang Papua telah lama dikenal dunia sebagai manusia “panas-panas tahi ayam”, sebentar marah, sebentar lagi baik, sebentar ingat, tak lama juga lupa, begitu cepat bereaksi, secepat itupula kembali ke situasi seolah-olah tidak ada apa-apa sama sekali.

Itulah pandangan umum orang lain terhadap bangsa yang bernama “Papua” entah yang ada di sebelah Timur ataupun Barat Pulau New Guiena. “Mereka tampak menyeramkan, tetapi sebenarnya berhati lembut dan sangat memenuhi syarat dijajah dan ditindas,” begitu kata mereka.

Kelakuan itu terwujud dalam berbagai tindak-laku, tutur-kata dan gelagat yang ditampilkan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu aspek kehidupan itu ialah Kampanye Papua Merdeka. Kalau lebih khusus kita fokuskan perhatian kepada politik, maka tampak sekali kelakuan yang telah lama dicap itu mengemuka, “Sebentar tuntut merdeka, sebentar lagi ikut kampanye Pemilukada, sebentar lagi minta posisi di OPM, tak lama kemudian meminta posisi di pemerintah kolonial.” Bukankah itu kelakuan para pejabat, aktivis, mahasiswa Papua selama ini?

Lebih khusus lagi kita perhatikan isu-isu politik dan gelagat politik Papua Merdeka. Tahun 1961 orang Papua selenggarakan Kongres Rakyat Paupa I, 1961. Tahun 2000 bangsa yang sama, di tempat yang sama diselenggarakan KRP II, 2000. Kini telah muncul lagi wacana penyelenggaraan KRP III, 2011.

Orang yang pandai berpolitik, atau paling tidak belajar tentang atau memperhatikan politik serta secara khusus mengamati politik Papua Merdeka tidak akan bingung dan tidak akan kebakaran jenggot kalau orang Papua mau bikin Kongress setiap hari, atau sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau sekali setahun, dan seterusnya. Mereka tidak terlalu pusing. Reaksi mereka justru “Tertawa disertai kasihan!” Mereka bilang,

“Biarin aja, kokh sebentar lagi lupa. Sebentar lagi lupa apa yang dia minta. Sebentar lagi dia lupa diri, kokh. Biarin aja! Lha, nanti besok dia datang minta duit kemari untuk kepentingan politik, biarin dia jungkir-balik. Wong sebentar dia bikin kongres Papua Merdeka, orang yang sama pada hari yang sama akan bikin kogres NKRI harga mati kokh!”

Mau tahu buktinya? Jawabannya kita harus bertanya, “Apa hasil KRP I, 1961? Apa tindak lanjut dariapda hasil itu? Apa yang telah dilakukan para pejabat di dalam Niuew Guinea Raad?” Pertanyaan yang sama untuk KRP II, 2000, “Apa hasil KRP II, 2000? Apa tindak lanjut daripada hasilnya? Apa yang telah dilakukan PDP sebagai pemegang mandat?” Lalu untuk rencana KRP III, 2011 ini juga kita ajukan pertanyaan yang sama, tetapi dengan kalimat pertanyaan tentang yang akan datang, “Apa hasil KRP III, 2011 yang diharapkan? Apa tindak lanjutnya nanti sesudah kongres? Siapa yang akan menindaklanjutinya? Siapa yang akan memegang mandat dan apa yang akan dilakukannya?

Di atas semuanya, perlu kita tanya, “Orang Papua maunya apa sih? Bikin kongres yang bikin kongres, tetapi hasilnya diapakan? Lalu mau bikin kongress lagi, lalu apa hasil dari yang sudah-sudah? Atau sebenarnya orang Papua memang suka berkongres?

Ada tiga versi jawaban, pertama dari orang Papua sendiri, kedua dari orang asing (barat), ketiga dari orang Indonesia. Pertama, orang Papua memang kelakuannya cepat minta merdeka, cepat lupa juga, jadi dia sebenarnya tidak mau tahu-menahu dengan apa bakalan hasilnya dan tindak lanjut daripada kongres itu nanti. Yang dia mau selenggarakan saja Kongres itu, entah itu malaikat atau iblis yang menjadi penyelenggara dia tidak perduli sama sekali. Yang dia pentingkan ialah kongres terjadi. Sampai di situ. Titik.

Kedua merupakan tanggapan dunia luar. Memang sejak lama, sebagaimana biasanya bagi sebuah politik, apalagi politik perjuangan dan politik pembebasan sebuah bangsa dari penjajahan, semua pihak memang sejak dulu menghendaki bangsa Papua mengorganisir diri secara baik, profesional dan modern, sehingga perjuangan ini menjadi layak untuk bermain dalam pentas politik global di era ini. Itu sebabnya sudah lama mereka selalu bertanya, “OPM itu organisasi politik atau militer? Kalau OPM itu bersenjata, siapa yang berpolitik? Kalau OPM itu sebuah organisasi, sebagaimana namanya, lalu sayap militernya apa?” Saat mereka lihat nama TPN dan OPM digabung menjadi TPN/OPM, malah lebih membuat dunia menjadi bingung. Mereka bilang, “Orang Papua ini sebenarnya layak bernegara apa tidak? Organiasi perjuangannya saja disatukan dengan tanda garis miring (/) begitu, nanti setelah jadi negara apa bisa atur negaranya apa tidak? Jangan-jangan pemerintah, militer, politik dan sipil semua diaduk jadi satu, sama dengan organisasi perjuangan mereka yang gado-gado alias banci itu? Apa betul Papua mau merdeka? Apa betul Papua layak merdeka? Apa betul Papua pantas merdeka?

Bukan itu saja, mereka juga memperhatikan gelagat Papua Merdeka yang dijalankan oleh berbagai tokoh, organisasi (faksi) dengan banyak sekali Presiden, banyak Menteri Luar Negeri, banyak Panglima, apalagi banyak Panglima Tertinggi, banyak juga nama organisasi. Tetapi sedihnya, semua organisai itu tidak tertata baik. Lebih sedih lagi, kebanyakan para pemimpin tidak memiliki legitimasi sejarah, pengalaman dan dukungan dari rakyat. Mereka hanya para aktivis, pelarian, pencari suaka, dan lebih parah lagi, banyak punya kasus hukum dan moral di perantauan sana.

Lalu kita lihat ketiga, tanggapan dari orang Indonesia. Orang Indonesia sebanarnya, sebetulnya dan sesungguhnya tidak pusing amat, tidak ambil pusing, masa bodoh dengan apapun yang terjadi di Tanah Papua dan apapun yang diminta, apapun yang dilakukan orang Papua. Alasan utamanya memang Indonesia itu sedang dalam proses pembentukan. Ke-Indonesia-an suku-bangsa di dalam NKRI sendiri masih dalam proses, belum terbentuk, belum lahir. Yang lahir negara Indonesia, tetapi “orang Indonesia” belum ada sampai sekarang. Orang Papua ada, bangsa Papua ada, negara Papua yang diperjuangkan. Sebaliknya, orang Indonesia tidak ada, negara Indonesia ada, bangsa Papua sedang dalam proses pembentukan. Itu sebabnya berapa kalipun kongres diselenggarakan orang Papua, itu tidak penting bagi NKRI.

Alasan kedua, perlu ditegaskan bahwa dalam pandangan Indonesia, Papua sebagai manusia itu tidak ada manfaatnya, tidak dihitung dan tidak dibutuhkan sama sekali, dan pada akhirnya harus punah dari muka bumi. Yang dibutuhkan ialah Papua sebagai tanah. Itulah sebabnya Ali Murtopo pernah bilang kepada Nicolaas Jouwe,

“Kami tidak perlu kamu orang-orang Papua, kami perlu tanah ini. Kalau kamu orang Papua mau bikin negara, bilang kepada Amerika buat carikan tanah di bulan untuk kalian bikin negara, atau minta kepada Tuhan untuk ciptakan Tanah buat kalian merdeka dan tinggal di sana.”

Mumpung Tete Jouwe sudah ada di Kayo Pulo, jadi sebaiknya kita pergi bertanya langsung kepadanya.

Alasan terakhir dari Indonesia ialah, memang Indonesia itu sendiri punya masalah yang sangat, sangat, jauh dan begitu rumit, dalam, luas, lebar, panjang, dan seterusnya. Kalau kita letakkan semua masalah yang ada di wilayah NKRI dan membandingkannya, maka sebenarnya masalah Papua dilihatnya hal sepele. Hal yang lebih parah, lebih berbahaya, lebih merugikan secara finansial dan politik ada di luar Tanah Papua. Dan dari semua itu, saat ini Indonesia sedang jatuh-bangun membenahinya. Belum sempat membenahi, Indonesia terlilit hutang luar negeri. Belum itu Indonesia dilanda masalah TKI, masalah transmigrasi, masalah Flu burung, masalah kebakaran, masalah pesawat jatuh, masalah kapal tenggelam, masalah korupsi, dan seterusnya, dan sebagainya. Di tengah-tengah itu, orang Papua non-jauh, orang telanjang yang politiknya juga panas-panas tahi ayam, yang sebentar minta merdeka lalu besok minta uang itu perlu diberi waktu untuk berpikir, dan berdialogue? Apalagi mempertimbangkan kemerdekaannya? Saaaaaaaabar dulu!

Di antara ketiga jawaban diserta alasan jawaban mereka serta latarbelakang pemikiran tadi, kita perlu tanyakan kepada penyelenggara KRP III, 2011:

1. Apa tujuan KRP III, 2011, minta hak-hak dasar? Hak-hak dasar apa? Tambah uang, tambah otsus, tambah pejabat, tambah tentara, tamba apa?
2. Siapa yang suruh bikin kongres ini? WPNA? PDP? Nieuw Guinea Raad? OPM? WPNCL? WESTPANYET? KNPB? Demmak? TPN.PB? TPN/OPM? TRWP?
3. Siapa yang berikan dana penyelenggaraan KRP: Indonesia, lewat Fransalbert Joku? Indonesia lewat Jaringan Damai Papua alias Neles Tebay?, orang asing?
4. Siapa yang akan menghadiri Kongres ini?
5. Apa tindak lanjutnya?

Kalau kita hanya bertujuan menuntut hak-hak dasar orang Papua, kalau kita hanya bertujuan mencari muka dan melegitimasi organisasi liar yang tidak punya catatan sejarah dan pengalaman dalam perjuangan Papua Merdeka, kalau kita hanya disuruh aktivis dan orang asing yang tidak bertempat-tinggal dan berjuang di atas Tanah New Guinea, maka jelas dan pasti, nasib KRP III, 2011 dan nasib KRP-KRP sebelumnya tidak akan berbeda. Semua kembali kepada penilaian orang lain terhadap bangsa ini, “Sebentar minta merdeka, sebentar minta posisi, kokh tidak lama lagi akan lupa, tidak lama lagi akan lupa diri.” Begitu, bukan? Pak Franslabert Joku?

September 9, 2011 5

Pelaku Skenario Dimaksud KNPB, Aparat TNI/Polri

JAYAPURA—Klaim yang disampaikan Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni bahwa munculnya serangkaian aksi kekerasan dan penembakan di Papua dan Jayapura khususnya hingga merengut nyawa manusia baik warga sipil maupun aparat TNI/Polri bahkan menjurus ke isu SARA diklaim sebagai suatu skenario pihak pihak tertentu mendapat tanggapan dari Anggota Komisi A DPRP dr Johanes Sumarto ketika dihubungi diruang kerjanya, Kamis (8/9). Dia menegaskan, peristiwa kekerasan dan penembakan disejumlah wilayah di Provinsi Papua dan Kota Jayapura adalah suatu tindak pidana kriminal oleh warga yang mungkin kurang sadar atau dilakukan warga yang kesejahteraannya belum cukup.

Karena itu, tambahnya, pihaknya menyarankan kepada KNPB apabila belum ada bukti bukti yang pasti menyangkut klaim tersebut jangan menebak-nebak yang pada akhirnya menimbulkan masalah.

Meskipun tak menyebut dengan jelas pihak yang diklaim melakukan skenario serangkaian aksi kekerasan dan penembakan, tapi pihaknya mengatakan bahwa yang dimaksud skenario itu dilakukan aparat TNI/Polri. Hanya saja KNPB tak berani terus terang pihak pihak yang melakukan skenario itu.

“Apabila belum ada bukti yang mengarah pada pelaku jangan ngomong dan menduga-duga serta menebak-nebak pelakunya,” tandasnya.

“Kami juga tak pernah menebak bahwa pihak yang membuat kekerasan itu disuruh siapa kah atau apakah kami tak menebak tapi menunggu saja hasil pemeriksaan aparat polisi. Dengan begitu maka kita akan saling menjaga,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya sebetulnya bangga dengan KNPB karena memiliki latar belakang pendidikan yang bagus, aktif organisasi, peka terhadap aspirasi masyarakat. Tapi hendaknya jangan menimbulkan saling curiga, mengira-ngira yang tak betul.

Apalagi mengatakan serangkaian aksi kekerasan dan penembakan yang dilakukan agar dana operasi pengamanan segera dicairkan. Pasalnya, dana cair itu dana itu setiap aparat itu sudah ada dananya. Ada kejadian ataupun tidak tetap dana itu ada untuk kegiatan.

“Kalau tak ada kejadian ya untuk menjaga keamanan. Kalau ada kejadian ya untuk mencari siapa pelakunya bukan mencari cari alasan ataupun kegiatan,” tukasnya. (mdc/don/l03)

BintangPapua.com, Kamis, 08 September 2011 23:43

September 8, 2011 0

OPM Tolak Rencana Kongres Papua III

JAYAPURA–Ketua Dewan Tertinggi Revolusi Organisasi Papua Merdeka, Lambertus Pekikir, mengatakan, Organisasi Papua Merdeka menolak rencana pelaksanaan kongres Papua III di Jayapura, yang akan digelar dari tanggal 16 hingga 19 Oktober 2011 mendatang. Kabarnya Kongres tersebut bakal didukung Presidium Dewan Papua, Yepena (Youth Papua National Authority), West Papua National for Leader Nation, dan Bintang 14 Melanesia Barat. “Kami dari markas besar OPM menolak tegas segala bentuk kongres maupun dialog yang bertujuan untuk membicarakan krisis Papua,” katanya Kamis (1/9).

Ia menegaskan, persoalan Papua harus dituntaskan melalui mekanisme internasional. Kongres tersebut tidak akan berarti apa-apa dan hanya akan menyisahkan kekecewaaan mendalam. “Masalah Papua sudah diserahkan pada mekanisme, tidak ada alasan untuk membuat kongres lanjutan dari kongres dua dulu,” tegasnya. Ia mengajak rakyat Papua agar tidak terpancing pada isu menyesatkan yang bertujuan sempit. “Kami menolak tegas, kalau kongres itu jadi, OPM tetap tidak akan mendukung,” ujar Pekikir.

Tema kongres tersebut adalah ‘Mari Kita Menegakkan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua di Masa Kini dan Masa Depan’. Kongres Papua III sebagai lanjutan dari Kongres Papua II tahun 2000 yang juga membahas aspirasi murni dan hak-hak dasar orang asli Papua.

Rencananya kongres tersebut akan mengundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai keynote speaker. Sedangkan agenda kongres antara lain membicarakan soal kesejahteraan, hak masyarakat Papua, dan penataan Papua ke depan. “Sudah berulang kali masalah Papua dibicarakan dalam pertemuan-pertemuan, tapi tidak ada hasilnya, kami dari markas besar juga tidak melihat ada itikad baik dalam kongres tersebut, jangan hanya ini merupakan skenario yang sama yang kemudian membuat rakyat makin sengsara,” ucapnya.

Menurutnya, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) International Lawyer for West Papua (ILWP) di London, Inggris, awal Agustus kemarin telah secara sah memutuskan masalah Papua bukan sesuatu yang sepele.

KTT dengan tema West Papua: the Road to Freedom itu digelar oleh dua lembaga solidaritas Papua – Free West Papua Campaign dan International Lawyers for West Papua – di Oxford, 2 Agustus. Sekurangnya 15 warga Papua di luar negeri mengikuti konferensi yang membahas proses integrasi tahun 1969 yang bermasalah secara hukum dan politik. “Semua sudah diputuskan disana, putusannya antara lain menyiapkan jalan bagi kemerdekaan, jadi tidak ada lagi kongres atau dialog,” katanya

” Dikatakan, pilihan utama untuk menyelesaikan problem Papua yakni dengan menggelar Referendum, bukan dengan kongres. (jer/don/l03)

Kamis, 01 September 2011 16:34
BintangPapua.com

September 1, 2011 5

KONGRES YANG BIACARA MAKAN-MINUM LEBIH BAIK TIDAK USAH

Dari: nungga penggu
Kepada: “satu-kata-lawan@yahoogroups.com”
Dikirim: Sabtu, 27 Agustus 2011 8:05
Judul: Re: [satu-kata–lawan] SURAT TUGAS PANITIA KONGRES BANGSA PAPUA III

Menurut saya kongress bukan KEHENDAK RAKYAT PB TETAPI KEINGINAN OKNUM 50-50 TETAPI YANG RAKYAT KEHENDAKI ADALAH PEMBEBASAN DAN APAKAH KONGRES INI AKAN MENJAMIN KEBEBASAN BANGSA DAN TANAH LELUHUR?????? I DON’T THINK SO……….

SAYA HANYA MAU PREDIKSI DISINI KALAUPUN KP III DILAKSANAKAN MAKA HASILNYA SBB:

1. BENDERA BANGSA (MORNING START) AKAN MENJADI BENDERA CULTURE DAN BUKAN BENDERA NEGARA MAKA KITA HARUS PIKIR LAGI SATU BENDERA BARU YANG AKAN MENJADI BENDERA BANGSA SEBAGAI SIMBOL PERLAWANAN

2. MENGUATKAN UU OTONOMI KHUSUS DAN UPB4P

3. AKAN MEMPERKUAT JARINGAN KELOMPOK 20-50 UNTUK (20 ARTINYA SEBENTAR PAKAI NAMA PERJUANGAN KETEMU NKRI DAN 50 KERJA UTK NKRI) MEMPERTAHANKAN AGENDA NKRI.

SEMUA PEMBACA INI HANYA PREDIKSI TETAPI PANITIA PASTI PUNYA AGENDA TERSELUBUNG SAYA TERKA KALAU AGENDA TERSELUBUNG ITU TERLAKSANA MAKA WAKTU ITU ADALAH WAKTU UNTUK MENYATAKAN PERANG DENGAN NKRI KALAU SAMPAI PERANG DENGAN NKRI APAKAH PANITIA DAN MEREKA YG KLIM PEMIMPIN NASIONAL SUDAH SIAP???? BERAPA DUKUNGAN LOGISTICT BUAT MEREKA YANG ADA DIBANDAR???? KALAU HANYA MENGANDALKAN PENJAGA DUSUN (PETAPA) DENGAN PAKAIAN SERAGAM BIRU!!!! BEERHATI-HATI.

KAMI DARI DM-TPN-PB UNTUK SEMENTARA TIDAK MENDUKUNG KP III SAMPAI ADA KOMUNIKASI YG KONSTRUKTIF.

JONAH WENDA
JUBIR TPN-PB

September 1, 2011 5

Rakyat Papua Tidak Memperjuangkan Pemekaran Wilayah

Jubi — Komentar ketua panitia pemekaran provinsi Papua Tengah, Andreas Agalibek beberapa waktu lalu, yang mengatakan rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan pemekaran provinsi Papua, sehingga pemerintah harus menjawab pengorbanan rakyat dengan memberikan provinsi Papua tengah itu dibantah oleh aktivis dan intelektual muda pengunungan tengah Papua, Dominikus Surabut.

[stickyleft]Akibatnya rakyat Papua Menjadi Korban, NKRI tertipu, atau kena tipu atau memang membiarkan tertipu asal pendudukannya di Tanah Papua paling tidak diperpanjang.
Perilaku tidak jujur kepada diri sendiri merupakan perbuatan manusia sampah, manusia bermental budak, manusia tidak berjatidiri, manusia yang tidak dipakai rakyat Papua, manusia sampah, yang dipungut NKRI dan dipakainya.[/stickyleft]Kepada tabloidjubi.com, melalui pesan singkat (25/08), Dominikus mengatakan pelangaran HAM yang terjadi terhadap orang Papua bukan karena memperjuangkan pemekaran. Dommy mengatakan rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan agenda hak-hak rakyat Papua sebagai manusia. Rakyat Papua menjadi korban karena memperjuangkan kehidupan yang aman dan damai melalui dialog atau refrendum. Dommy meragukan bila pergorbanan itu akibat memperjuangkan pemekaran provinsi.

“Kekerasan akhir-akhir ini justru menolak pemekaran, minta dialog atau referendum. Dua agenda itu yang menjadi perjuangan rakyat Papua. Rakyat Papua tidak pernah memperjaungkan pemekaran. Perjuangan pemekaran itu hanyalah perjuangan kelompok elite politik yang gila dengan kedudukan dan kekayaan pribadi dan kelompoknya. Rakyat Papua tidak berkepentingan sama sekali dengan pemekaran.” tegas Dominikus.

Menurut Domi, pemekaran itu terjadi karena ada persaingan kepentingan antara elite politik tertentu dengan kaum pemodal domestik dan asing. Elite politik yang kalah bersaing lah yang memperjuangkan pemekaran agar bisa menjadi penguasa lagi. Perjuangan elite politik itu tidaklah sendiri. Di belakang pemekaran itu, menurut Dommy ada sejumlah pemodal yang berkepentingan di Papua. Pemodal yang berkepentingan itu mendorong pemekaran agar kemudian bisa masuk mengekplorasi alam Papua.

Aktivis muda yang berasal dari wilayah pengunungan ini menegaskan bahwa pemekaran tidak berasal dari niat murni Jakarta untuk membangun Papua. Pemekaran hanyalah bagian dari usaha menyukseskan kepentingan politik Jakarta di atas tanah Papua.
“Pemekaran tidak ada niat hukum tetapi semata-mata kepentingan politik Jakarta. Pemerintah memperlihatkan kepetingan melalui pemekaran-pemerkaran yang ada bertentangan dengan UU otonomi khusus.” kata Domi.

Domi menjelaskan, UU Otonomi khusus hanya mengamanatkan satu provinsi, kalaupun ada harus melalui persetujuan MRP. Namun semua ini tidak pernah jalan. Pemerintah malah mengandalkan keputusannya daripada amanat UU otonomi khusus. Menurut Dommy, sikap itulah yang menjadi masalah di Papua maupun Papua Barat. Masalah yang ada belum selesai, pemerintah mulai lagi mau mekarkan Papua tengah. Sikap ini yang akan membuat konflik Papua akan berkepanjangan. Lebih baik pemerintah berhenti lalu memikirkan solusi yang baik, ujar Dommy. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:40 ADMINISTRATOR

August 25, 2011 1

Pemimpin Papua Hanya Mampu Menyukseskan Kebijakan Jakarta

Tanah Papua Dipotong-Potong Segelintir Elut Papua-Indonesia, Penghianat, Lalu Rakyat dan Bangsa ini Mau Dikemanakan???

Jubi — Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, Vikaris Judicial (Wakil Uskup Jayapura yang membidangi hukum gereja) mengatakan belum ada pemimpin pemerintah di tanah Papua yang mampu menterjemahkan kebijakan pemerintah Jakarta sesuai dengan kebutuhan orang asli Papua. Sekarang ini, orang asli Papua memiliki pemerintah yang hanya mampu menyukseskan seluruh kebijakan Jakarta di Papua. Semua kebijakan yang tidak terkontrol dan merugikan rakyat Papua.

[stickyright]Yang mengurus Pemekaran itu bukan pemimpin Papua, mereka boneka NKRI di Tanah Papua. Pemimpin Papua saat ini ada di DAP, TRWP, OPM, AMWP, DeMMAK.
Pemimpin Papua tidak pernah dipilih lewat Pilkada/Pemilukada, itu yang dipilih ialah wakil NKRI untuk Tanah Papua, jadi memang pantas, malahan harus mereka urus kepentingan Jakarta.[/stickyright]Hal ini dikatakan oleh Pastor Yulianus Bidau Mote Pr kepada tabloidjubi.com (25/08) untuk menegaskan ketidakmampuan pemerintah Papua selama ini. Salah satunya adalah pemekaran wilayah yang merajalela di Papua.

“Kita lihat isu pemekaran provinsi Papua Tegah mulai mencuat ke permukaan dengan alasan kebijakan pemerintah provinsi Papua yang tidak berpihak kepada masyarakat di wilayah pegunungan tengah Papua. Rasa kecewa itu mendorong elite politik disana berjuang untuk pemekaran Papua Tengah. Perjuangan ini kelihatnya untuk menjawab kebutuhan rakyat namunitu hanyalah usaha terselubung pemerintah Jakarta dan elit politik di Papua.” kata Pastor Yulianus Bidau Mote Pr.

Menurut Pastor Yulianus Bidau Mote Pr, pemekaran itu tidak akan membawa perubahan atau menjawab kebutuhan rakyat. Perubahan itu akan terwujud atau tidak tergantung pemimpinnya nanti.

“Tidak ada pemimpin yang mampu menterjemahkan kepentingan orang Papua sesuai dengan kata-kata dan tindakan yang tepat.” tegas Mote. Lanjutnya, para pemimpin sekarang hanya mampu menerapkan kebijakan Jakarta demi kepentingannya di Papua. Sikap ini akan membahayakan orang papua ke depan.

Pastor Hakim Ketua pengadilan gereja Katolik keuskupan Jayapura ini menambahkan rakyat Papua agak sulit memiliki pemimpin yang mampu menjawab kebutuhannya. Kita akan mendapatkan pemimpin yang mampu bila pemimpin itu merasa terpanggil untuk melayani orang Papua.

Menurut Mote, pemimpin Papua, misalnya Pater Neles yang berusaha menterjemahkan kebutuhan rakyat Papua dengan kata-kata yang tepat. “Kata-kata Pater Neles untuk menyelesaikan masalah itu sebenarnya kata yang tepat. Kita bicara dialog bukan untuk otonomi dan merdeka. Kita bicara untuk menciptakan kehidupan yang dikehendaki orang Papua,” ujar pastor yang menyelesaikan master hukum gereja di Roma dua tahun lalu ini. (J/17)

THURSDAY, 25 AUGUST 2011 20:31 ADMINISTRATOR HITS: 189

August 25, 2011 0