JAYAPURA –Adanya informasi terkait rencana International Lawyer For West Papua (ILWP), yang berencana menggelar Konferensi Tingkat Tingi (KTT) ke-I di London, ditanggapi beragam. Ada pihak yang menilai konferensi ini tidak punya dampak positif bagi penyelesaian masalah Papua, namun sebaliknya ada pihak yang menaruh banyak harapan bahwa konferensi ini bernilai positif bagi penyelesaian konflik-konflik di Papua. Seperti hari Rabu (27/7) kemarin, tiga organisasi mengeluarkan statemennya mengenai rencana yang diinformasikan akan dilaksanakan di London, Inggris, 2 Agustus 2011.
Pertama adalah Dewan Presidium Pusat Liga Perjuangan Nasional Rakyat Papua Barat (DPP LPNR-PB), yang menyatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh para pengacara dari berbagai Negara tersebut hanya romantisme sejarah. “Kami menganggap apa yang akan dilakukan oleh para pengacara di Inggris pada tanggal 2 Agustus 2011 merupakan hal biasa yang tidak ada dampak positif bagi pembebasan secara total rakyat Papua,” ungkap Ketua Umum DPP LPNR-PB, Arkilaus Baho saat menggelar jumpa pers di Prima Garden Abepura, Rabu (27/7).
Dikatakan, ia lebih cenderung pada digelarnya perundingan antara Pemerintah RI dengan TPN/OPM, sebagaimana pernah terjadi perundingan antara Pemerintah RI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) beberapa waktu lalu. “Saya di sini adalah utusan dari Dr Farid Husein sebagai otak terlaksananya perundingan antara Pemerintah RI dengan GAM,” ungkapnya.
Dengan tegas ia memastikan bahwa kelompok TPN maupun Pemerintah RI telah bersedia untuk mengadakan pembicaraan dalam waktu yang tidak terlalu lama. “Perundingan itu bisa digelar tahun 2011 ini juga,” tandasnya.
Sementara itu, komentar berbeda muncul dari Usama Usman Jogobi yang menggelar jumpa pers di Asrama Nayak, Abepura. Dengan didampingi sejumlah rekannya, Usama yang mengaku sebagai Koordinator SDHRP (Solidaritas Demokrasi dan HAM Rakyat Papua), bahwa pihaknya sangat mendukung pelaksanaan Konferensi ILWP tersebut. “Kami sangat mendukung. Itu agenda bangsa,” tandasnya.
Ia juga berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di Papua untuk turut mendukung KTT tersebut. “Apa yag menjadi keputusan dalam Konferensi ILWP nanti diharapkan dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di Papua,” harapnya.
Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Mako Tabuni, dalam jumpa pers terpisah di Prima Garden Abepura, juga mengungkapkan dukungannya. Dan untuk menyambutnya, ia merencanakan mengadakan aksi demo damai ke Kantor DPR Papua pada 2 Agustus tersebut. “Surat tanda terima pemberitahuan dari kepolisian sudah saya terima, jadi demo nanti saya pastikan aman,” ungkapnya.(aj/don/l03)
Rabu, 27 Juli 2011 19:15 http://www.bintangpapua.com/headline/13040-konferensi-ilwp-hanya-romantisme-sejarah
Menanggapi perkembangan politik di Tanah Air dengan rancangan dan dana Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Papua dengan menyelenggarakan Dialogue Jakarta-West Papua yang dimotori kaum Papindo Pater Neles Tebay bersama agen BIN di LIPI, Muridan S., maka dengan ini, Tentara Revolusi West Papua melalui Sekretaris Jenderal Leutenant General Amunggut Tabi setelah dikonfirmasi PMNwes Online menyatakan “Urusan Dialogue adalah urusan politik, TRWP tidak mengurus dialogue. Kami terbatas pada visi/misi organisasi, yaitu menentang penjajang dengan mengangkat senjata. Karena itu, kalau Pater Neles dan rekan sekerjanya Muridan mau berdialogue, maka silahkan lanjutkan, asal tidak memaksa, dan tidak meneror pihak yang tidak setuju dengan prakarsa BIN tersebut,” demikian kutipan wawancara PMNews dengan Sec-Gen TRWP.
Berikut petian wawancara selengkapnya,
Papua Merdeka News (Suara Papua Merdeka News – PMNews): Selamat Bung, selamat berjuang! Kami ada perlu tanya sedikit mengenai perkembangan politik di tanah air. Baru-baru ini ada Konferensi yang bertujuan mendorong Dialogue Jakarta Papua, dan akhir dialogue itu dinyatakan bahwa komponen rakyat Papua yang belum dilibatkan ialah pihak TPN/OPM dan orang Papua di luar negeri (maksudnya di luar Tanah Papua), jadi dalam waktu singkat akan ada konsultasi dengan pihak Anda dan setelah itu adakan dilakukan dialogue dengan Jakarta.
Apa tanggapan TRWP?
Secretary-General Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami selalu mengikuti perkembangan di tanah air. Kami juga telah mengirim pasukan kami ke pertemuan dimaksud untuk memantui sejauh mana Indonesia bermain dan sejauh mana aspirasi bangsa Papua bermain. Dan kami punya informasi akurat dan langsung dari lapangan.
Perlu diingat beberapa hal, sebelum saya lanjutnya dengan pertanyaan Anda.
Pertama, bahwa TPN/OPM itu dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka sudah tidak berlaku. Tidak ada panglima TPN/OPM. Yang ada saat ini ialah TRWP dan OPM. Yang ada sekarang Panglima Revolusi TRWP, Gen. Mathias Wenda. Tidak ada organisasi TPN garis miring OPM, karena secara organisasi dan manajemen organisasi dua organisasi yang berbeda tidak bisa digaris-miring dan disebut sekaligus, karena keduanya organisasi yang terpisah dan disebut tanpa garis miring. Kalau Anda masih menyebutnya menggunakan garis miring (/), maka sama saja Anda menganggap TPN itu sama dengan OPM, atau OPM itu sama dengan TPN, atau OPM itu organisasi bersenjata, organisasi yang bergerilya. Ini sudah tidak berlaku. OPM tidak bergerilya, OPM berpolitik.
OPM saat ini berbasis di Port VIla, Vanuatu, di mana Andy Ayamiseba dan Dr. OPM Ottow Ondawame menjadi Koordinator. OPM saat ini dijalankan oleh para fungsionaris, dan dalam waktu depan akan dibentuk pengurus secara Organisasi dengan manajemen yang terstruktur dan modern agar OPM tidak dilihat sebagai angkatan bersenjata. Sebuah organisasi ialah organisasi, bukan angkatan. Sebuah angkatan bergerilya, tidak berorganisasi. Organisasi memiliki struktur organisasi sedangkan angkatan memiliki struktur komando lengkap dengan segala kulturnya. Ini saya sebut mengawali semua supaya para aktivis dan pegiat HAM serta politisi di Tanah Papua memahami perkembangan yang sedang terjadi, agar kita tidak terpagar dalam wacana dan pemikiran penjajah. TPN/OPM itu nama dan sebutan buatan NKRI. Nama dan sebutan buatan orang Papua ialah OPM dan TPN, di mana TPN kini telah berubah nama menjadi TRWP. TRWP tidak digarismiring dengan OPM, tetapi TRWP dan OPM, dua entitas yang terpisah dan berbeda.
Jadi, yang perlu diminta tanggapan ialah orang-orang OPM, bukan kami. Tergantung apakah OPM mau berdialogue dengan Indonesia? Tergantung apakah OPM mau bernasib sama dengan GAM? Itu pilihan dan jalan politik OPM, bukan TRWP. Lapangan kerja TRWP bukan di meja perundingan atau dialogue.
PMNews: Kami berterimakasih untuk penjelasan yang mencerahkan ini. Selanjutnya sesuai dengan jalan pikiran Pater Neles Tebay dan Muridan S. Widjojo, terlihat jelas bahwa angkatan bersenjata juga mau dilibatkan untuk berdialogue, karena di situ disebutkan TPN/OPM, berarti baik organisasi politik maupun angkatan bersenjata keduanya mau dilibatkan.
TRWP: Itu namanya Pater Neles tidak paham tentang dunia. Dunia militer dan dunia politik sangat berbeda. Medan operasi politik dan gerilya sangat berbeda. Alat yang digunakan juga sangat berbeda. Visi misi juga berbeda. Bagaimana Seorang Pater Neles dan agen BIN Muridan S. Widjojo itu mau membodohi rakyat Papua? Rakyat Papua yang dulu dan sekarang sudah berbeda, sudah berganti generasi, sudah berpolitik di era pascamodern, sudah tahu siapa yang berpolitik dan siapa yang bergerilya.
Jangan disamaratakan, jangan juga bermental kolonialis. Pater Neles sebagai putra Papua dan Gembala Umat semestinya mengenal domba-dombanya secara jelas dan mengarahkan semua pihak sesuai jalur dan kapasitasnya. Jangan orang bergerilya dipaksa berpolitik. Lihat akibat dan nasib yang dialami Panglima kami Alm. General TRWP Kelly Kwalik. Itu nasib konyol, itu akibat dari mengajak orang bermain di lapangan yang salah. Sekali lagi, jangan korbankan nasib bangsa ini demi memperjuangkan idealisme berdasarkan studi-studi resolusi konflik yang tidak komprehensif dan tidak berpihak kepada pihak korban sebuah sejarah.
PMNews: Terimakasih. Tanggapan Bung ini mengandung banyak sekali hal yang perlu kami pertanyakan kembali. Tetapi kami batasi diri pada niat awal kami. Apakah tanggapan seperti ini berarti TRWP dan secara khusus Gen. TRWP Mathias Wenda tidak akan terlibat dan dengan demikian tidak akan menerima tawaran Pater Neles dan rekannya agen BIN tadi? TRWP: Anda sudah tahu lalu kenapa harus bertanya?
PMNews: Kami perlu penegasan langsung, singkat dan tegas.
TRWP: Singkat dan jelas: TRWP tidak berpolitik, tidak berdialogue dengan penjajah. General TRWP Mathias Wenda tidak terlibat dalam bujukan dan rayuan agen BIN itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan OPM terlibat di dalamnya, karena OPM sekarang berdiri sebagai organisasi yang terpisah dan terlepas dari TRWP.
PMNews: Tetapi Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 500 orang Papua dan mereka menginginkan dialogue.
TRWP: Rakyat Papua inginkan dialgoue, silahakan berdialogue. Tetapi ada garis yang jelas, angkatan bersenjata yang menentang penjajah dengan bergerilya jangan dipaksa berdialogue. Nanti kita rakyat Papua akan dianggap tidak tahu berpolitik dan tidak layak berorganisasi di era globalisasi ini. Kita harus tampil layak dan presentable di pentas politik global sebagai sebuah perjuangan yang modern. Perjuangan yang modern dan presentable itu pertama sekali ditunjukkan oleh pembedaan dan perbedaan yang jelas dan tegas disertai kebijakan dan langkah-langkah yang jelas dan tegas antara organisasi dan angkatan, antara yang bergerilya dengan yang berpolitik.
Orang Papua sekarang harus tahu, bahwa perjuangan meneruskan aspirasi senegap bangsa dan Tanah Papua sekarang ini sudah modern, sudah terpola dan terorganisir. OPM masih ada, terus berpolitik. Angkatan bersenjatanya masih ada, dan masih aktiv.
PMNews: Maksud kami menyebut jumlah orang tadi ialah untuk menunjukkan bahwa banyak orang Papua mau berdialogue. Karena itu kalau General Mathias Wenda menolak berdialogue, maka General Wenda bisa dianggap tidak sejalan dengan aspirasi bangsa Papua?
TRWP: Jangan membolak-balikkan fakta. Orang Papua itu mau merdeka. Bukan mau berdialogue. Kalau ada orang Papua yang menganggap atau percaya bahwa berdialogue itu merupakan jalan yang tepat untuk mencapai kemerdekaannya, maka silahkan berdialogue. Asal tujuannya tetap sama. Asal jangan kita ulangi Pepera itu menjadi Pepera II, yang nasibnya sama, yaitu mayoritas suara dipaksa untuk bergabung dengan NKRI.
Yang kami tegaskan di sini ialah bahwa tugas angkatan bersenjata yang bergerilya ialah mengangkat senjata dan menentang penjajah, bukan berdialogue. Kami mau membatasi diri kepada tugas dan tanggungjawab kami. Kami tidak mau mencampur-aduk urusan, seperti ajaran dan ajakan kolonial NKRI.
Kami hanya punya garis koordinasi dengan OPM sebagai organisasi politik perjuangan bangsa Papua, tetapi tidak dengan Konferensi atau Pater Neles Tebay atau agen BIN itu. Dalam posisi apapun, mereka tidak ada urusan dengan kami.
Sekali lagi, dinamika yang berkembang di tanah air silahkan diteruskan, tetapi tidak dengan demikian memaksa pihak lain terlibat tanpa ada kedudukan dan posisi yang jelas dalam struktur organisasi perjuangan bangsa ini. Dengan demikian kita tidak dinilai bermain di lapangan tanpa organisasi dan manajerial yang jelas. Tidak ada klub sepak bola yang bermain tanpa managerial dan organisasi yang jelas. Politik bangsa Papua itu selalu liar, tiba-tiba muncul ini dan tiba-tiba muncul itu, kemudian kita membiarkan bola liar itu bergulir sendiriian tanpa kita tahu siapa yang bertugas untuk apa di lapangan itu.
PMNews: Rupanya TRWP menuding Konferensi ini liar?
TRWP: Tidak liar. Konferensinya tidak liar. Yang liar bolanya. Politik bangsa Papua selalu melempar bola liar, ini yang penulis Papua selalu sebut sebagsai “politik buru-pungut”. Kita berburu, kita pungut, bukan kita politik tanam lalu pungut. Jadi, kita tidak tanam, kita tidak pelihara, tetapi kita tinggal ke hutan, ke danau, ke laut dan pungut, tanpa pernah kita tanam sagu, tanpa pernah kita piara ikan, tanpa pernah kita besarkan babi di hutan. Itu politik buru-pungut yang sudah lama kita sudah baca dari tulisan di PMNews sendiri. Karena itu, kalau ikan itu tidak terjaring, kalau babi hutan itu tidak tertangkap, maka mereka lari secara liar. Itu yang saya sebut bola liar.
Itu terjadi karena apa yang kita buru atau cita-cita kita tidak kita kendalikan di dalam organisasi dan manajemen pemecahan masalah bangsa dan Tanah Papua di dalam koridor hukum dan organisasi perjuangan secara jelas dan bermartabat. Kita main secara liar, melempar bola liar, lalu membiarkan bola itu mati secara liar.
Saya kasih contoh: Kongres Rakyat Papua II tahun 2000 mengeluarkan banyak resolusi dengan mengundang keterlibatan banyak pihak. Tetapi apa yang terjadi? Kita biarkan bolah itu secara liar, yang bola itu dijemput oleh kolonial NKRI dan malah mereka yang memainkan bola itu.
PMNews: Penjelasan ini sangat jauh dan mendalam. Tetapi kami perlu tahu titik mana menunjukkan bahwa Konferensi Perdamaian barusan ini melemparkan bola liar tadi?
TRWP: Sudah jelas! Di situ disebutkan nama-nama orang yang terlibat di dalam Dialgoue dimaksud. Ada orang Papua, ada orang asing. Sekarang pertanyaannya, “Siapa yang ditugaskan melobi orang-orang yang disebutkan itu untuk terlibat?” Yang ditugaskan melobi orang-orang ini harus disebutkan secara jelas dan tegas di dalam Hasil Keputusan Konferensi dimaksud, bukan secara liar di luar konferensi. Jadi, setelah Konferensi itu berakhir, bukan lagi Neles Tebay dan agen BIN itu yang bermain, tetapi orang yang dimandatkan dari Konferensi itu yang mengambil-alih bola itu, dan memainkannya.
Sekarang saya tanya,
“Siapa yang disuruh menindak-lanjuti hasil Konferensi itu?”
“Apakah konferensi itu menganggap bahwa karena Pater Neles Tebay dan agen BIN itu yang mengorganisir konferensi itu maka mereka yang menindak-lanjuti?” Kalau begitu apa artinya konferensi itu?
Kenapa konferensi ini sekali lagi melempar bola liar?
PMNews: Terimakasih. Kami kira ini cukup untuk saat ini. Sementara ini kami akhiri di sini. Ada banyak pertanyaan yang muncul dari jawaban-jawaban di atas, tetapi kami akan tanyakan di lain kesempatan. TRWP: Terimakasih. Mohon koreksi kata-kata dan kalimat yang salah, supaya jelas dibaca. MERDEKA HARGA MATI & HARGA DIRI BANGSA WEST PAPUA!
BIAK [PAPOS]- Dewan Adat Papua akan memperketat pengawasan penggunaan dana otonomi khusus Papua tahun anggaran 2011 khusus di bidang pendidikan dan kesehatan.
Koordinator tim advokasi Dewan Adat Papua, Warner Baransano SH di Biak, Senin mengakui, pengawasan dana otsus dilakukan dengan mengecek langsung di lapangan terhadap pemanfaatan dana kepada kelompok sasaran.
Dana otsus bidang pendidikan yang dialokasikan untuk program pendidikan belum tepat sasaran, salah satu contoh program bantuan peralatan sekolah berupa tas, sepatu, pakaian seragam siswa tumpang tindih dengan program PNPM mandiri, ujarnya.
Temuan lain dalam penggunaan dana otsus Papua, lanjut Warner, meski pemerintah telah mengalokasikan dana otsus Papua untuk pendidikan tetapi masih ditemukan ortu mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan sejumlah sekolah tertentu.
Sesuai data tahun 2010,lanjut Warner, Kabupaten Biak Numfor mendapat pembagian dana otsus Papua sebesar Rp59 Miliar namun dalam impelementasi di lapangan pada sektor pendidikan masih belum transparan.
Dana Otsus Papua bidang pendidikan harus menyentuh kebutuhan warga asli Papua, karena itu dalam implementasi di lapangan anggaran ini tepat sasaran serta sesuai ketentuan UU No 21 tahun 2001 tentang pemberian otonomi khusus Papua,?kata Warner Baransano.
Pada bidang kesehatan,lanjut Warner,program berobat gratis melalui program Jaminan Kesehatan Papua harus tepat sasaran sehingga warga asli Papua tidak dipersulit dalam pelayanan pengobatan di rumah sakit maupun Puskesmas.
Ia mengatakan, untuk membantu pengawasan penggunaan dana otsus Papua pihak dewan adat Biak telah membuka posko pengaduan terhadap penyelewengan anggaran otsus Papua.
“Saya imbau masyarakat Papua jika menemukan dugaan penyimpangan anggaran otsus Papua dapat melaporkan kepada posko dewan adat Biak beralamat di gedung dewan adat Biak jalan Majapahit,” ujar Warner.
Pihak dewan adat, lanjut Warner, akan menindaklanjuti berbagai temuan penyalagunaan dana otsus Papua kepada aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi,Kejaksaan serta Kepolisian untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
HARUS TRANSPARAN
Sementara itu ditempat terpisah Tokoh masyarakat Mimika, Dominikus Mitoro meminta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana Otonomi Khusus [Otsus] di Papua harus bekerja transparan dan jujur agar dana dalam jumlah triliunan rupiah itu bisa dirasakan manfaatnya rakyat daerah tersebut.
Mitoro mengatakan hingga 10 tahun pemberlakuan kebijakan Otsus di Provinsi Papua, kondisi masyarakat asli masih memprihatinkan karena terbelenggu kemiskinan, ketidakberdayaan dan lainnya.
“Sebetulnya kalau dana Otsus ini benar-benar dipakai membangun Papua, tentu masyarakat Papua sudah sejahtera. Tapi kenyataannya sebagian besar masyarakat masih belum sejahtera. Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan dana Otsus selama 10 tahun sejak tahun 2001,” kata Mitoro.
Sehubungan dengan itu, ia menyatakan mendukung wacana melakukan audit pengelolaan dana Otsus selama 10 tahun di Provinsi Papua. Jika ditemukan penyelewengan dana Otsus, Mitoro meminta aparat penegak hukum memproses oknum-oknum pejabat yang terlibat.
“Pengelola dana Otsus yang selama ini menghambur-hamburkan uang rakyat untuk memperkaya diri dan keluarganya harus ditangkap dan diproses. Jangan pelihara orang-orang seperti itu,” ujar Ketua Dewan Adat Suku Kamoro di Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro [LEMASKO] itu.
Menurut dia, kebijakan Otsus yang diberikan Pemerintah Pusat sesungguhnya sangat positif jika diimplementasikan secara baik karena bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua.
Melalui alokasi anggaran bertriliun-triliun rupiah setiap tahun dari pusat, katanya, seharusnya kondisi masyarakat Papua jauh lebih baik dari semua aspek seperti pendidikan, kesehatan, dan kemampuan ekonomi.
Demikian juga dengan fasilitas umum di kampung-kampung pedalaman hingga pesisir pantai di Papua seperti jalan raya, penerangan, air bersih dan lainnya kondisinya seharusnya lebih baik dari 10 tahun lalu.
Harapan serupa juga dikemukakan mantan Ketua DPRD Mimika periode 2004-2009, Yosep Yopi Kilangin. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana Otsus yang nilainya sangat besar ke Papua.”Pemerintah Pusat telah memberi uang dalam jumlah yang banyak, bahkan kalau mau jujur banyak sekali ke Papua dalam bentuk dana Otsus. Tapi penggunaan dana belum diatur secara baik yang menjamin pemanfaatannya diperuntukkan bagi orang Papua asli,” ujar Yopi.
Ia mengatakan, diperlukan adanya produk hukum yang mengatur bahwa peruntukan dana Otsus diarahkan untuk pembangunan orang Papua asli. “Saya kira Pemerintah Pusat seharusnya mendorong adanya aturan-aturan yang betul-betul khusus untuk menjamin penggunaan dana Otsus itu tepat sasaran,” pinta Yopi.[bel/ant]
Written by Bel/Ant/Papos
Tuesday, 05 July 2011 00:00
JAYAPURA—Sesuai rencana, konferensi Papua Tanah Damai secara resmi akan dilaksanakan hari ini Selasa (5/7) di Auditorium UNcen Abepura. Terkait dengan itu, Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda SH mengatakan, Konferensi Perdamaian di Tanah Papua yang digagas Jaringan Damai Papua (JDP) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini adalah suatu kegiatan merangkum semua pikiran- pikiran masa depan Papua dan bukan kegiatan menuntut Referendum atau “Merdeka”.
Karena itu, diseruhkan kepada semua elemen masyarakat baik pemerintah, institusi TNI/Polri, LSM, adat, gereja, perempuan dan lain lain untuk memberikan dukungan.
Menurut politisi senior Partai Demokrat Provinsi Papua ini, untuk mencapai suatu persamaan persepsi, maka perlu dilakukan mediasi untuk membahas bersama segala macam persoalan persoalan urgen yang dihadapi rakyat Papua. Walaupun dana maupun nilai uang cukup besar yang dialokasikan untuk pembangunan. Tapi mengapa justru Papua tak pernah ada perubahan perubahan.
“Keluh atau isi hati rakyat Papua itu apa. Ini yang harus dibicarakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (4/7). Dikatakan, pihaknya mengharapkan kegiatan ini tak hanya sekedar sampai disitu tapi harus ada suatu tindaklanjuti sampai kepada pemerintah pusat. “Jadi tak hanya kita buka dialog lalu selesai, tapi saya yakin Pater Nelles dan kawan kawan sudah punyai visi yang jauh kedepan. Setelah ini harus buat apa agar Otonomi Khusus dan semua pikiran rakyat benar benar disalurkan lewat mekanisme,” tukasnya.
Sedangkan Kordinator Program ICS (Institute for Civil Strengthening) Papua, Yusak Reba,SH,MH
mengatakan, “Kalau saya melihat upaya rekan dari JDP, sebagai upaya mencari jalan tengah berkaitan dengan konflik Papua yang selama ini kita masih mencari model persoalan dan cara pemecahannya,” ungkapnya saat ditemui di Kantornya, Senin (4/7).
Dikatakan, persoalan mendasar adalah berkaitan Papua dalam bingkai NKRI yang masih dipersoalkan.
“Kira-kira cara apa atau media apa, yang kita pakai menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar. Masalah pembangunan itu soal kedua, yang terutama status politik Papua dalam bingkai NKRI itu yang masih dipersoalkan,” jelasnya.
Menurutnya, konferensi tersebut sebagai sebuah kesempatan bagaimana orang Papua secara bersama-sama bicara untuk memperoleh cara-cara untuk menyelesaiakan persoalannya. “Apakah itu referendum, apakah dialog atau yang lain, ini kan masih ada perbedaan diantara kelompok orang Papua,” jelasnya.
Bisa saja, menurutnya konferensi tersebut menuju ke arah referendum orang asli Papua. “Yakni untuk menguji pilihan yang teridentifikasi dalam konferensi. Karena ini belum tentu mewakili seluruh orang Papua,” jelasnya lagi.
Yusak juga mengungkapkan bahwa, wacana untuk adanya dialog yang melibatkan perwakilan dari masyarakat pendatang di Papua juga menjadi hal yang cukup penting untuk dilaksanakan.
“Karena saya kira di negeri ini bukan saja orang Papua yang hidup dan tinggal. Orang Papua ini juga jangan dikira hanya orang Papua murni, tanpa perkawinan campur. Oleh karena itu memang perlu ada dialog-dialog yang dibangun melibatkan orang non Papua,” terangnya.
Komentar sebaliknya datang dari orang yang menyatakan sebagai Juru Bicara TPN OPM melalui telepon kepada Wartawan saat dihubungi melalui HP Yusak Pakage.
Orang yang mengaku berpangkat Letjend dan bernama Willy Nambe yang berada di Markas Besar TPN/OPM di Victoria, salah satu wilayah Perbatasan RI-PNG, tersebut menyatakan, Konferensi tersebut tidak akan menghasilkan solusi bagi orang Papua.
“Kami sampaikan bahwa kegiatan besok, kami TPN/OPM tidak tahu, karena memang kami tidak diundang. Kami tidak mendukung, karena tidak ada koordinasi dengan kami,” ungkapnya.
Selain itu, karena yang diiginkannya hanya membentuk Papua sebagai sebuah negara.
“Kami TPN/OPM pesan tidak mendukung, di Papua Barat ini tidak ada dialog nasional, dialog internasional, atau dialog apapun itu tidak ada. Kami hanya menginginkan pengakuan sebagai suatu negara,” tegasnya.
Bahkan ia mencurigai konferensi tersebut diselenggarakan orang-orang yang menjadi alar pemerintah Indonesia. “Kami hanya mau referendum di Papua Barat. Disitu bisa kita saksikan bahwa siapa-siapa orang Papua yang mendukung NKRI dan siapa-siapa orang Papua yang mendukung referendum,” tegasnya.
Sementara itu, Peter Dr Neles Tebay,Pr mengungkapkan, dalam Konferensi yang dibuka hari ini (Selasa 5/7), akan tampil sebagai pembicara utama Menkopolhukan Djoko Suyanto.
Selain itu, Gubenur yang akan memaparkan perspektifnya tentang Papua Zona Damai, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kapolda Papua, Tokoh-Tokoh Agama, Ketua Majelis Muslim Papua H Arobi Auitarau, Forkorus Yoboisembut juga sudah siap.
Menyoal pihak TPN/OPM yang menyatakan tidak diundang, diakui konferensi ini hanya untuk orang Papua yang ada di dua provinsi, yaitu provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. “Untuk orang Papua yang di Luar Negeri dan di Hutan yang dikatakan TPN/OPM tidak. Tapi apapun pendapat mereka kita hargai, dan memang mereka punya hak mengemukakan pendapat,” jelasnya.
Ditambahkan, pengamanan lokasi konferensi dipercayakan kepada Petapa (Penjaga Tanah Papua). “Jumlahnya sekitar 100 orang dari Petapa yang akan melakukan pengamanan baik di sini (Auditorium Uncen) maupun di tempat penginapan para peserta,” jelasnya.(mdc/aj/don/lo3)
JAYAPURA-Membawa misi Indonesia di dunia internasional, yakni sebagai Dubes RI untuk Kolombia, belum cukup baginya, sebelum mengabdikan ilmunya dengan kembali membangun tanah kelahirannya sendiri, tanah Papua, yang masih terus tertinggal di banding daerah lainnya di Indonesia, meski sudah digelontor dengan triliunan dana Otsus. Kira-kira itulah salah satu niat tulus yang mendorong Dubes RI untuk Kolombia, Michael Menufandu memutuskan untuk maju bertarung dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 mendatang.
Hal itu tercermin dalam pemaparan visi dan misi yang disampaikannya di depan tim Pansus Gerinda dan PBR, Rabu (25/5) kemarin. Penyampaian visi misi ini sesuai dengan permintaan Partai politik yang dipinangnya, Gerindra dan PBR. Sebagai bentuk keseriusannya untuk mengabdikan diri di Papua, maka iapun relah tidak mengenal cape dan lelah hanya untuk datang menyampaikan visi dan misinya di depan penalis Partai Gerindra dan PBR, kemarin. “ Untuk datang ke Papua saya harus menempu penerbangan selama 36 jam dari Kolombia,”katanya di depan wartawan. Michael Menufandu yang mendapat giliran kedua memaparkan visi misi, mengusung visi ‘Terwujudnya Papua yang Sehat, Cerdas, Mandiri, dan Harmoni’.
Dalam pemaparannya sekitar dua jam, dikatakan bahwa diperlukan kewibawaan Pemerintah untuk membawa kemajuan Papua dengan lebih cepat.
Tentang motivasinya untuk ikut dalam proses seleksi oleh Partai Gerindra dan PBR, dikatakan bahwa hal itu semata mengikuti prosedur yang ada. “Ini prosedur partai, yang mana saya ditelepon oleh Bu Yani untuk datang memaparkan visi dan misi saya. Jadi saya datang untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Partai,” ungkap pria yang sekarang menjabat sebagai Dubes Kolombia.
Tentang Otsus, melihat situasi yang ada memang Otsus belum berjalan dengan baik. Otsus ada harus memberikan rasa aman, nyaman dan teratur dalam berbagai aspek.
Tentang rasa aman, dimana selama ini orang Papua masih terus dihantui rasa takut di daeranya sendiri karena masing sering mendapat stigma politik, yakni orang Papua itu OPM, separatis dan pengacau keamanan lah. Kemudian ada juga stigma sosial, menyebut orang Papua terbelakang, tertinggal, bodoh dan lainnya. “Nah, kedepan stigma semacam ini jangan lagi ada, stop stigma orang Papua OPM, orang Papua ada bagian dari warga Negara kesatuan republic Indonesia,”katanya.
Ya sebagai mana langkah dalam menghadapi Pemilukada Provinsi Papua, Partai Gerindra dan Partai Bintang Reformasi yang telah menyatakan bergabung (berkonfederasi) dalam upayanya mengusung pemimpin baik di daerah maupun pusat, Rabu (25/5) menerima pemaparan visi dan misi (mengaudisi) dua kandidat Gubernur Papua Periode 2011-2016, yang ingin menggunakan kedua partai tersebut sebagai perahu menuju Papua Satu.
Ketua Pansus Pilgub 2011 Partai Gerindra-PBR Provinsi Papua Pdt Jack Wanane,MTh mengatakan bahwa, pihaknya ingin memahami lebih jauh tentang Balon yang akan diusung menuju Papua 1.
“Hari ini ada dua orang Bakal Calon Gubernur yang memaparkan visi dan misinya, masing-masing Menase R Kambu dan Michael Manufandu,” ungkapnya saat ditemui Wartawan usai mendengar pemaparan dari mantan Walikota Jayapura dua periode MR Kambu di Aula Sekretariat Partai Gerindra Provinsi Papua di Padang Bulan.
Dikatakan, para Balon yang telah didengar visi dan misinya, selanjutnya akan dibawa ke Pusat. “Nanti pusat yang berwenang menentukan siapa figur yang akan kita usung menjadi Calon Gubernur Papua,” ungkapnya.
MR Kambu yang mengusung thema ‘Bersama Membangun Papua’ mengatakan, bahwa ia sangat berharap untuk mendapat dukungan dari Partai Gerinda dan PBR. “Doa dan harapan saya PBR akan menerima dan mendukung saya,” ungkapnya kepada Wartawan usai memaparkan visi dan misinya.
Tentang upaya Pansus, dikatakan bahwa Tim tersebut lebih mengutamakan visi, misi dan orientasi dari para Bakal Calon dalam membangun Papua ke depan. “Untuk itu kita beri apresiasi kepada tim ini,” ujarnya.
Tentang visi dan misinya, Kambu mengatakan, bahwa visinya adalah membawa Papua bangkit untuk membangun dan melayani. “Tentunya dengan melibatkan 4 komponen besar, yaitu adat, agama, pemerintah dan stake holder lainnya,” ujarnya. (aj/don)
Written by Eka/Papos
SENTANI [PAPOS]-Sejarah mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei tahun 1963 Irian Barat yang saat ini diganti nama menjadi Papua resmi berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesi [NKRI] atau menjadi bagian NKRI, sehingga sejarah itu, terus dikenang dan diperingati setiap tahun oleh masyarakat Papua.
Meskipun sejarah itu, dikenang setiap tahun, namun sebagaian masyarakat Papua tidak mengakui sejarah tersebut, bagi mereka sejarah tersebut di rekayasa. Seperti disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yaboisembut S.Pd kepada wartawan di Sentani beberapa hari lalu.
Menurut Forkorus Yaboisembut, sejarah tersebut harus diklarifikasi, sebab dinilai cacat hukum. “Bagi kami anak bangsa Papua, masuknya Papua ke NKRI bukan berintegrasi tetapi dianeksasi atau kata lain penggabungan politik secara paksa, oleh Bangsa Indonesia melalui operasi Trikora dengan penuh intimidasi. Oleh sebab itu, jika bangsa Indonesia memperingati 1 Mei sebagai hari berintegrasinya Papua ke NKRI, maka masyarakat Papua memperingatinya sebagai hari Aneksasi Papua ke NKRI,“ujar Forkorus Yaboisembut.
Dikatakan, bagi orang Papua yang tau betul sejarah tanggal 1 Mei itu, bukan hari berintegrasi Papua ke NKRI tapi Aneksasi bangsa Papua ke NKRI oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1963.
Forkorus mengatakan bagi bangsa Papua tanggal 1 Mei dirayakan sebagai hari aneksasi bangsa Papua ke Indonesia, sehingga mungkin tidak dirayakan seremonial tetapi bangsa Papua mengheningkan cipta sejenak sambil berdoa kepada Tuhan terhadap nasib dan perjuangan Bangsa Papua selanjutnya untuk menuntut hak-hak politiknya kedepan agar kembali sebagai sebuah bangsa yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri.
Untuk itu, DAP tetap memberingati hari tersebut dengan persi DAP, sehingga dihimbau kepada semua Bangsa Papua untuk merenung sebentar dan berdoa kepada Tuhan memohon campur tangannya guna eksistensi perjuangan bangsa Papua.
Ketika disinggung tentang perjuangan DAP dalam memperjuangan hak-hak Poitik bangsa Papua. Forkorus mengatakan bahwa perjuangan tetap berjalan dan saat ini sedang dilakukan gerakan-gerakan diluar Negeri oleh National Parlemen West Papau [NPWP] dan Internationa Parlemen West Papua [IPWP], direncanakan bakal ada sebuah agenda penting yang akan dilakukan oleh kedua organsiasi perjuangan itu di luar Negeri guna kemajuan Papua.[eka]
Saturday, 30 April 2011 00:00
JAYAPURA—Sejumlah Pimpinan Gereja di Tanah Papua mendesak pemerintah pusat segera menggelar dialog dengan Orang Asli Papua yang dimediasi pihak ketiga yang netral dan tanpa syarat. Hal ini guna menindaklanjuti aspirasi penolakan Otonomi Khusus (Otsus). Demikian Siaran Pers yang disampaikan Pimpinan Gereja Gereja di Tanah Papua yang ditandatangani Pdt. Dr Benny Giay, Pdt. Socratez Sofyan Yoman MA serta Wakil Ketua BP-AM Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Drs Elly D Doirebo MSi di Kantor Sekretariat Gereja KINGMI di Tanah Papua, Jalan Sam Ratulangi, Jayapura, Rabu (9/3). “Melalui keterangan pers ini, kami Pemimpin Gereja-
Gereja Papua, memberitahukan kepada umat dan masyarakat umum di Tanah Papua mengenai tindaklanjut aspirasi penolakan Otsus dan pemilihan MRP yang telah kami suarakan kepada pemerintah pusat di Jakarta selama dua minggu berturut-turut (tanggal 13-18 Pebruari dan 28 Pebruari -3 Maret 2011). Berikut adalah fakta-fakta penting yang perlu kami sampaikan untuk diketahui,”katanya. Fakta-fakta itu antara lain, Pertama, kegagalan Otsus Papua ternyata bukan hanya merupakan penilaian sepihak dari rakyat Papua, melainkan diakui juga oleh pemerintah pusat dalam hal ini pihak eksekutif dan legislatif, begitu juga para diplomat asing dan masyarakat sipil Indonesia yang kami temui, yang selama ini memberikan perhatian terhadap pembangunan dan kemajuan rakyat Papua.
Khususnya orang asli Papua apa yang kami temui, berbagai instansi pemerintah ditingkat pusat pada dasarnya melemparkan tanggungjawab kepada pimpinan pemerintah di Tanah Papua sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan Otsus Papua.
Sikap ini kami nilai tak sepenuhnya benar karena kegagalan Otsus juga memperlihatkan tiadanya kemauan politik dan kesungguhan dari pemerintah pusat sendiri dalam membangun orang asli Papua. Hal ini telah kami tegaskan di dalam Deklarasi Theologi Gereja-Gereja Papua tanggal 26 Januari 2011, bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal membangun dan mensejahterakan orang asli Papua.
Kedua, mengingat bahwa semua pihak telah mengakui kegagalan Otsus, maka kami tetap mendesak pemerintah, baik di pusat maupun di Tanah Papua agar segera mengumumkan secara resmi penghentian pelantikan MRP Jilid II karena sudah tak aspiratif lagi dan tak memiliki landasan hukum yang kuat.
Usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah pusat dan aparat pemerintah daerah ini untuk menghadirkan MRP Jilid II kami pandang sebagai bentuk arogansi dan upaya pemaksaan kehendak yang hanya makin memperparah konflik antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia.
Ketiga, kami tetap berpijak suara umat Tuhan yang terus mendesak pemerintah Indonesia untuk menggelar dialog dengan rakyat Papua yang difasilitasi pihak ketiga yang netral, tanpa syarat.
Kami yakin bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah memiliki pengalaman yang sukses dalam dialog dengan rakyat Aceh, maka dialog serupa dapat pula dilakukan dengan rakyat Papua.
Dialog merupakan cara yang paling bermartabat, damai dan demokratis yang diterima luas oleh masyarakat dunia dewasa ini sebagai modal penyelesaian konflik yang sudah dilakukan di berbagai wilayah lain.
Keempat, kami menolak pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) ataupun istilah, “Komunikasi Konstruktif” yang bertujuan menutupi kegagalan Otsus dan mengaburkan tuntutan dialog rakyat Papua.
Semua kebijakan yang dibuat negara bagi Papua, seharusnya terlebih dahulu berkonsultasi dengan rakyat Papua dan lahir sebagai kesepakatan antara pemerintah dan rakyat Papua.
Kelima, Kami menolak segala bentuk tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan negara ini dengan tujuan untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di Tanah Papua, seperti penikaman yang dialami oleh wartawan Banjir Ambarita.
Karena itu, kami mendesak pihak kepolisian untuk segera mengungkap pelaku penikaman tersebut dan memproses sesuai hukum yang berlaku demi memberikan rasa aman dan keadilan bagi korban, juga seluruh masyarakat di Tanah Papua. (mdc/don/03)
JAYAPURA—Diaz Gwijangge, anggota Dewan Perwakilan Rakyat- RI yang juga anggota Kaukus Parlemen mengatakan, kaukus parlemen Papua yang dibentuk oleh pihaknya akan membawa sejumlah masalah yang terjadi di Papua, selama ini untuk dibahas di Amerika Serikat. “Kami akan bawa sejumlah persoalan yang terjadi di Papua ke Amerika untuk dibicarakan disana,” ujarnya kepada Wartawan, melalui via selularnya, Jumat (26/11) kemarin.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang akan dibahas antara lain, kondisi Papua secara umum dan lebih khusus Konflik yang tak habis-habisnya terjadi di Tanah Papua. khususnya yang berada di daerah pedalaman Papua, yakni di Puncak Jaya dan beberapa daerah lainnya.
Selain itu, penolakan Otonomi khusus juga akan dibicarakan. Penerapan Otsus di Papua kurang lebih sembilan tahun ini dinilai masyarakat pribumi belum berhasil karena dianggap perlu untuk dibicarakan lebih lanjut lagi. “Memang kenyataannya masyarakat tidak merasakan hasil Otsus. Bahkan banyak diantara mereka menilai hasilnya nihil.”lanjutnya.
Bagi dia, penilaian tersebut pantas. Karena sampai saat ini sejumlah oknum tertentu masih ada yang menyalahgunakan dana tersebut, yang akhirnya secara tidak langsung telah menimbulkan konflik dimana-mana.
Lanjut Gwijange, sebenarnya pemerintah pusat sepenuh hati memberlakukan Otsus, namun pejabat daerah yang tidak menjalankannya dengan sepenuh hati. “Sebenarnya pemerintah pusat itu sungguh-sungguh menerapkan otsus untuk Papua. Tapi pemerintah daerah lah yang setengah hati menerapkannya.”
Ditambahkannya bila Kaukus juga akan membicarakan masalah dialog Jakarta – Papua yang salama didorong oleh masyarakat pribumi. “Masalah dialog Jakarta-Papua ini akan di bicarakan bersama di DPR RI dan MPR, Pembicaraan itu lebih mengarah pada bagaimana dialog tersebut didorong.”
Gwijangge menegaskan, bila berbagaimasalah tersebut harus dibicarakan secara terbuka dan harus pula direspon secara baik oleh pemerintah pusat. “Ini harus dibicarakan secara terbuka supaya tidak rasa curiga dari warga dan pihak lain, karena Terbukti sampai saat ini dialog tersebut belum di lakukan sudah bnyak warga sipil yang jadi korban, Padahal mereka tak berdosa serta tidak terbukti melanggar hukum,” kata dia.
Namun, menurutnya, berbagai persoalan tersebut sebelumnya perlu direncanakan secara matang terlebih dahulu, Demikian juga rencana perjalanan ke Amerika yang juga membutuhkan proses dan perencanaan yang baik. “Rencana ke Amerika untuk bahas masalah Papua butuh perencanaan yang baik. Penentuan keberangkan ke Negara adi kuasa itu belum ditetapkan,” ujarnya.
Sekedar diketahui, Kaukus Parlemen Papua yang dibentuk sejak beberapa waktu lalu memiliki 11 anggota. Kesebelas anggota ini berasal dari Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Pewakilan Daerah di Jakarta. (as/don- ngutip : bintang papua )
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima sebuah amplop yang berisi sebelas Point rekomenasi hasil Musyawarah besar bersama Majelis Rakyat Papua pada 9 dan 10 juni 20010 lalu, pada hari Senin 22 November 2010.
Amplop berisikan diantaranya Tuntutan Refrendum ini diberikan kepada SBY setalah salah seorang mahasiswa Papua berusaha mencegat dan berhasil melewati pengawalan yang super ketat untuk SBY.
Salah satu mahasiswa Papua ini berhasil memberikan amplop kepada Presiden SBY yang hendak meninggalkan Auditorium Universitas Cendrawasih setelah membuka acara Temu Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Nusantara III.
Kepada media ini mahasiswa Papua yang telah menyerahkan amplop permintaan refrendum kepada SBY mengatakan dirinya telah menyerahkan amplop yang berisi aspirasi rakyat Papua.
“ Saat saya berikan kepada Presiden saya bilang ini hasil musyawarah masyarakat asli papua bahwa pelaksanaan otonomi Khusus telah Gagal sehingga solusinya adalah Refrendum” tegas mahasiswa.
Dan masih menurutnya bahwa Presiden SBY telah menerima amplop itu dan selanjutnya di serahkan kepada Ibu Yudhoyono.
“ Presiden mengatakan oh ya, oh ya, terima kasih” tegasnya lagi.
Amplop aspirasi yang di terima SBY tersebut berisikan 11 rekomendasi Rakyat Papua diantaranya; berbunyi Undang-undang otonomi Khusus No. 21/2001 dikembalikan kepada Pemerintah NKRI; Segera dilakukan dialog antara Bangsa Papua dengan Pemerintah NKRI yang dimediasi pihak Internasional yang netral; Segera lakukan referendum bagi penentuan nasib Rakyat Papua; Pemerintah NKRI mengakui dan kembalikan kedaulatan Rakyat-Bangsa Papua sesuai proklamasi 1 Desember 1961; Mendesak dunia Internasional untuk berlakukan embargo dalam pelaksanaan OTSUS; OTSUS tidak perlu direvisi seperti yang dimaksudkan Undang undang No. 35 Tahun 2008 tentang perubahan undang undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua; Seluruh proses Pemilukada Kabupaten/kota se-Papua dihentikan; Para gubernur, DPRP dan DPRD Papua Barat, para Bupati, Wali Kota, dan DPRD kabupaten/kota se-Tanah Papua, segera hentikan penyaluran dana bagi penyelenggaraan Pilkada; Pemerintah NKRI di pusat dan daerah, segera hentikan program transmigrasi dan perketat pengawasan terhadap arus migrasi ke Tanah Papua; Segera membebaskan seluruh Tapol/Napol Papua tanpa syarat; Segera Lakukan Demiliterisasi di Tanah Papua; dan Segera tutup P.T Freeport.
“ Saya hanya meneruskan kepada Presiden apa yang pernah di putuskan oleh seluruh rakyat Papua beberapa waktu lalu di Jayapura” tegasnya lagi.
Sebelas Rekomendasi ini juga telah diserahkan oleh Majelis Rakyat Papua dan dikawal ribuan massa kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP ) pada Jumat, 18 Juni 2010.
Selanjutnya, pada tanggal 8 Juli ribuan massa kembali mendatangi kantor DPRP untuk menuntut janji DPRP yang hendak menggelar sidang Paripurna tentang 11 aspirasi Rakyat Papua ini namun karena DPRP tidak mampu menepati janjinya, maka ribuan massa ini bertahan dan bermalam di Kantor DPRP. Sehari kemudian ratusan Aparat keamanan dari TNI dan Polri akhirnya membubarkan ribuan Massa ini pada tanggal 9 Juli lalu.
Ribuan massa aksi yang di koordinir oleh Pdt Benny Giay melalui Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (Fordem) untuk melakukan long mach saat itu secara spontan dan melalui kordiantor mereka dengan semangat meneriakan yel-yel serta orasi-orasi Politik dengan seruan ”Referendum Yes Otonomi No/gagal. Pantauan Papua Media Center di lapangan ketika itu masaa aksi sangat terakomodir dan terpimpin tanpa ada pengawalan ketat dari kepolisian seperti aksi-aksi sebelumnya, yang kemudian Masa demonstran berhasil sampai di kantor DPRP dan di terima oleh ketua I DPRP Yunus Wonda.
Benny Giay adalah Toko Agama yang menjadi target dalam dokumen Rahasia Kopassus yang bojor beberapa waktu lalu.
TEMPO Interaktif, JAYAPURA – Enam warga Papua yang ditangkap saat peringatan HUT Bangsa Melanesia, Selasa (14/12) di Manowari, Papua Barat, akan dikenai pasal makar jika terbukti bersalah. Kepolisian hingga sore masih memeriksa para tersangka di Kantor Polres Manokwari.
Orang Papua Mengibarkan Bendera Mereka Sendiri, Mengapa Indonesia Terpukul?
“Ya mereka pasti akan dikenai pasal makar jika bersalah, tapi untuk sementara mereka masih diperiksa, kita tunggu saja hasilnya nanti,” kata Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Wachyono, Selasa 14 Desember 2010.
Sumber Tempo di Manokwari menyebutkan, para tersangka yang digelandang polisi sebanyak delapan orang. Sebagian besar adalah mahasiswa dari Manokwari, Papua Barat. “Mereka saat itu ada ibadah memperingati HUT Melanesia, tiba-tiba saja langsung dikibarkan Bendera Bintang Empat Belas, nah itu berati telah melanggar aturan,” ujarnya.
Penangkapan terjadi sekitar pukul 12.00 WIT di Lapangan Penerangan samping Kantor Infokom, Sanggeng, Manokwari. Warga Papua yang saat itu merayakan HUT Bangsa Melanesia sebanyak kurang lebih tiga puluh orang. “Kepolisian belum menetapkan mereka sebagai tersangka, masih diperiksa, tunggu saja nanti saya informasikan.”
Sementara itu, seorang aktivis Papua yang ditangkap adalah Simon Banundi. Simon ditahan diduga terlibat dalam pengibaran Bendera Bintang Empat Belas. “Kami menyesal, dia itu tidak tahu apa-apa, saya yang menyuruh dia meliput, dan saya yakin dia bukan tersangka seperti yang diduga,” kata Yan Warinussy, Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.
Papua Merdeka News 