Fordem Minta DPRP dan MRP Konsisten Tolak Otsus

Ketua Fordem Salmon Yumame,SE, MM saat menyampaikan keterangan pers

JAYAPURA [PAPOS] – Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (FORDEM) menilai Otonomi Khusus Papua telah gagal total, sebab pemerintah pusat hanya melihat Otsus Papua sebatas uang, sedangkan kewenangan rakyat untuk menentukan kebijakan sesuai UU Otsus tidak diimplementasikan.

Hal itu disampaikan Ketua Fordem Salmon Yumame,SE, MM kepada wartawan Kamis (4/11) di Abepura.

Salmon Yumame menyampaikan, perlu diketahui bahwa Otsus Papua lahir karena rakyat Papua tuntut Merdeka, sehingga pemerintah pusat memberikan Otsus agar rakyat Papua bisa mengatur dirinya sendiri sesuai amanat UU Otsus Papua. Kenyataan yang terjadi selama 9 tahun perjalanan Otsus Papua jaug dari harapan masyarakat, ruang gerak orang Papua dibatasi oleh pemerintah pusat ketika menjalankan kebijakan Otsus Papua.

“ Pemerintah pusat mencurigai orang Papua, orang Papua mencurigai pemerintah pusat,” kata Salmon Yumame.

Lebih jauh Salmon mengatakan, Rakyat Papua melalui Mubes MRP beberapa waktu lalu telah menyatakan bahwa Otsus gagal, serta rakyat telah menyatakan sikap untuk mengembalikan Otsus kepada pemerintah pusat. Rakyat Papua telah konsisten dengan keputusan yang diambil untuk menolak Otsus.

“ Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP harus konsisten bersama rakyat Papua menolak pemberlakukan Otsus di Papua,” kata Yumame.

Menurutnya, Rakyat Papua memahami kondisi kegagalan Otsus saat ini, harga diri orang Papua tidak bisa dipermainkan oleh pemerintah pusat sehingga rakyat konsisten menyatakan sikap tolak Otsus.

“Uang Otsus bukan indikator untuk mengukur Otsus karena tanpa uang Otsus rakyat Papua pun hidup dengan kesederhanaan dan kearifan lokal yang ada. Rakyat Papua butuh kewenangan dan kebijakan untuk mengatur dirinya sendiri sebagaimana yang tertera dalam amanat UU Otsus,” jelas Salmon Yumame.

Namun pemerintah terkesan tidak sejalan dengan rakyat sebab rakyat nyatakan sikap untuk menolak Otsus namun pemerintah daerah malahan mencari cela mendorong agenda-agenda untuk revisi Otsus. Otsus di revisi atau tidak, namun jika kewengan daerah di batasi sama saja bohong, sebab kewengan daerah itu yang diperlukan untuk membangun Papua.

Untuk itulah Fordem menyatakan sikap meminta agar DPR Papua dan DPR Papua Barat menghormati suara rakyat bahwa Otsus Gagal sehingga rakyat Papua menolaknya. “DPR Papua dan DPR Papua Barat jangan mempermainkan hak hidup rakyat Papua yang semaik terancam di tengah-tengah kekacauan Otsus Papua, untuk itu DPR Papua dan DPR Papua Barat segerah menindak lanjuti aspirasi rakyat Papua yang tertera pada hasil mubes MRP tanggal 8-9 Juni 2010,” tambahnya seraya mengatakan DPR Papua dan DPR Papua Barat mengambil langka-langkanyata dan segerah untuk mendiskusikan dengan pemerintah daerah di tanah Papua dan komponen rakyat papua guna mencari solusi politik yang baru dengan Jakarta. [eka]

Written by Eka/Papos
Friday, 05 November 2010 00:00

November 4, 2010 0

KNPB Desak DPRP Fasilitasi Bertemu Presiden Barak Obama

Jayapura—Setelah beberapa waktu lalu melakukan aksi demo saat Presiden AS hendak berkunjung ke Indonesia yang kemudian dibatalkan, hari ini (Kamis 4/11) Komite Nasional papua Barat (KNPB) kembali akan menggelar demo damai ke Kantor DPRP.

Juru bicara KNPB Maco Tabuni yang juga sebagai ckordinator lapangan dalam setiap aksi demo oleh KNPB saat dihubungi Bintang Papua mengungkapkan, secara teknis demo yang akan dilaksanakan hari ini sama seperti demo-demo sebelumnya. “Tujuan demo besok (hari ini) adalah meminta DPRP untuk memfasilitasi komponen dari Papua untuk bertemu langsung Presiden AS, Barak Obama,” ungkapnya.

Disinggung jumlah massa, Maco mengatakan, massa yang akan ikut demo adalah sama dengan demo-demo sebelumnya. “Pemberitahuan ke Polisi juga tadi saya sudah tandatangani. Besok saya akan kembali untuk pastikan,’’ jelasnya.

Disinggung tentang apakah dalam demo tersebut ada kerja sama dengan Solidaritas Nasional Bangsa Papua Untuk Obama (SONABPO) , Maco mengatakan bahwa pihaknya belum pernah bertemu dengan solidaritas tersebut dan belum yakin apakah organisasi tersebut se visi dengan KNPB.

“Karena KNPB punya agenda kan jelas, yaitu menuntut referendum sebagai solusi untuk menyelesaikan segala persoalan di Papua. Kami belum pastikan apa mereka punya agenda bersama dengan kami atau tidak, itu yang kami belum pastikan, sehingga kami butuh pertemuan lagi,’’ terangnya.

Dikatakan, KNPB punya pandangan bahwa Amerika Serikat adalah aktor atau dalang aneksasi Papua yang harus bertanggungjawab. “Kalau solidaritas ini, kami melihat masih ada harapan-harapan yang ingin di dapat dari AS. Maka kami KNPB tidak sepakat dengan model begitu karena kami berjuang bukan karena kebaikan atau minta apa, kami berjuang karena sejarah kelabu yang pernah dibungkam oleh Amerika Srikat sendiri,” lanjutnya.

Sehingga, Maco juga mengatakan bahwa KNPB belum bisa memastikan apakah akan ikut ambil bagian terkait aksi mogok 4 hari seperti yang dikeluarkan SONABPO dalam himbauannya yang diberitakan Harian Bintang Papua Selasa (2/11). “KNPB belum pastikan. KNPB butuh pertemuan dengan duduk bersama untuk pastikan apa benar sesuai dengan aspirasi rakyat atau bukan,’’ jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa terkait upayanya menuntut referendum tersebut, KNPB tidak kompromi dengan Negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat. “Rakyat Papua hanya ingin menentukan nasib sendiri sehingga tidak ada kompromi dengan Negara-negara lain, termasuk Amerika Serikatpun kami tidak setuju,’’ tegasnya. Sehingga, apa yang diungkapkan oleh sejumlah pihak, terutama Ketua MRP pdt. Agua A Alua,S.Th untuk meningkatkan UU Otsus menjadi UU Negara Federal juga ditolaknya mentah-mentah. “Satu hal lagi, terkait dengan pernyataan dengan Agus Alua. Alua katakan akan naikkan UU Otsus menjadi UU Negara Federal. Kami KNPB, TPN OPM, dan seluruh rakyat Bangsa Papua Barat sangat tidak mendukung. Menolak dengan tegas pernyataan Agus Alua dan Elit-elit berduit yang ada di Papua itu,’’ tegasnya lagi.(aj)

November 4, 2010 0

Kepemimpinan Kolektif Papua Dideklarasikan

JAYAPURA [PAPOS] – Menjawab tuntutan aspirasi rakyat Papua akan kebebasan menentukan nasip sendiri, maka para tokoh petinggi pejuang Papua membentuk sebuah wadah perhimpunan pergerakan rakyat Papua yakni Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua Barat (KKNBP).

Wahda atau organisasi perhimpunan perjuangan rakyat Papua tersebut, dideklarasikan Kamis (4/11) kemarin di Aulau Rumah Bina Waena Jayapura. Deklarasi dan penandatanganan kesepahaman Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua Barat dilakukan oleh 6 tokoh tertinggi pejuang pembebasan rakyat Papua yakni Edison Waromi, SH, Pdt. Herman Awom, S.Th, Forkorus Yaboisembut, S.Pd, Eliazar Awom, Drs. Alberth Kaliela dan Drs. Septinus Paiki mewakili rakyat Papua.

Moderator PDP Pdt. Herman Awom, S.Th kepada wartawan dalam deklarasi tersebut mengatakan, bahwa proses persatuan komponen perlawanan rakyat Bangsa Papua telah mencapai level yang lebih progresif dengan terbentuknya aliansi-aliansi politik dari berbagai pilar organisasi politik pendukung.

Katanya, hingga tahun 2010, kian menkerucut menjadi aliansi utama yakni Koalisi Nasional Papua Barat untuk pembebasan dan Konsensus Nasional Papua. Pdt. Herman Awom, S.Th mengungkapkan, melalui lokakarya bersama yang dilakukan oleh rakyat Papua pada tanggal 25-26 Oktober lalu di Aula STFT Abepura, yang menghadiri seluruh perwakilan rakyat Papua dari 7 suku besar di Papua telah mencapai kesepakatan bersama untuk membentuk wadah Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua Barat untuk memperjuangkan yang menjadi tujuan rakyat Papua.

Pdt. Herman Awom, S.Th menuturkan, pembentukan organisasi tersebut mempunyai visi yakni terwujudnya rakyat Papua yang bersatu, merdeka, berdaulat, demokrasi, adil, damai, sejahtera dan mandiri pada bidang politik, hukum, ekonomi social dan budaya dengan menjujung tinggi nilai-nilai penegakan HAM, agama, adat-istiadat bangsa Papua Barat.

Menurutnya, organisasi perhimpunan yang dibentuk mempunyai 5 misi kedepan yakni mendorong dan memperkokoh persatuan nasional rakuat Papua di Papua Barat, memperjuangkan kemendekaan dan kedaulatan rakya bangsa Papua di Papua barat secara demokrasi, adil, damai, bertanggungjawab dan bermartabat, memperkuat kedamaian rakyat bangsa Papua Barat dalam bidang politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya, menghormati dan menjungjung tinggi nilai-nilai Ham, agama, adat-istiadat rakyat bangsa Papua Barat, membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung perjuangan rakyat bangsa Papua Barat. Pdt. Herman Awom, S.Th mengungkapkan, selain visi dan misi organisasi perhimpunan tersebut mempunyai nilai-nilai dasar yakni saling menerima, menghargai, menghormati dan mempercayai, rela hati,berdamai dengan tuhan.

Pdt. Herman Awom, S.Th berkata agenda dan tahapan-tahapan kerja yang akan dilakukan kedepan yakni pelurusan sejarah Papua,doalog, demoktasi pengakuan kedaulatan dangsa Papua Barat proses referendum serta pembentukan setertariat bangsa Papua barat.

Sementara itu, Forkorus Yaboisembut, S.Pd kepada wartawan mengatakan, seluruh komponen rakyat Papua telah bersatu untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan mereka. Organisasi yang dibentuk ini, akan menjadi wadah perjuangan rakyat Bangsa Papua mencapai tujuan secara politik yakni menentukan nasip sendiri. Forkorus Yaboisembut, S.Pd mengajak seluruh elemen pergerakan memperjuangkan pembebasan Papua untuk sejalan dengan organisasi yang menjadi wahda perjuang bangsa Papua untuk mencapai tujuan. Forkorus Yaboisembut, S.Pd menambahkan, rakyat Papua siap menghadapi ancama yang akan datang menghalangi Organisasi tersebut memperjuangkan tujuan rakyat Papua. [eka]

Written by Eka/Papos
Friday, 05 November 2010 00:00

November 4, 2010 0

Seruan Mogok Nasional, Sikapi Rencana Kedatangan Obama

JAYAPURA—Menyikapi rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia antara tanggal 9-10 November 2010 mendatang, maka komponen komponen bangsa Papua yang tergabung dalam Solidaritas Nasional Bangsa Papua Untuk Obama (SONABPO) menyerukan mogok kerja selama empat hari dan bergabung dalam aksi perkabungan nasional Bangsa Papua Barat yang akan dilakukan serentak diseluruh Indonesia maupun manca negara mulai dari tanggal 8-11 November 2010.

Demikian siaran pers yang disampaikan Solidaritas Nasional Bangsa Papua Untuk Obama (SONABPO) disela sela acara Seminar dan Peluncuran Buku International Parliamentarian for West Papua (IPWP) dan Peradilan Makar di STT GKI I.S Kijne, Padang Bulan, Jayapura, Senin (1/11) kemarin.

Dikatakan, jika orang Papua dan simpatisan merasa bahwa Bangsa Papua Barat berada dalam penindasan, maka diharapkan semua orang Papua dan simpatisan mengambil waktu 4 hari untuk berhenti dari rutinitas perkantoran, perkuliahan, dan lain lain (mogok kerja selama empat hari dan bergabung dalam aksi perkabungan nasional Bangsa Papua Barat yang akan dilakukan serentak diseluruh Indonesia maupun manca negara.

Pertama, kepada orang Papua dan simpatisan yang ada di Tanah Air Papua serta yang diluar Tanah Papua serta di manca negara mari kita mengadakan aksi perkabungan nasional Bangsa Papua Barat selama empat hari mulai dari tanggal 8-11 November 2010.

Kedua, bentuk aksinya berupa: pawai perkabungan, mimbar bebas, siaran pers, seminar, diskusi, long march, demonstrasi besar besaran di kantor kantor legislatif, eksekutif, lembaga negara dan kedutaan kedutaan besar setempat. Khusus untuk Jayapura aksi perkabungan nasional akan dipusatkan di kantor DPRP.

Ketiga, antara tanggal 8 -11 November 2010 orang Papua dan simpatisan yang ada dimana saja berada selalu memakai pakaian hitam, atau mengikat pita hitam di kepala, atau di tangan, atau di kaki sebagai simbol Perkabungan Nasional Bangsa Papua Barat.

Keempat, wadah taktis Solidaritas Nasional Bangsa Papua Untuk Obama segera juga dibentuk di daerah daerah, kota kota studi di seluruh Indonesia maupun di manca negara untuk menyikapi kedatangan kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Indonesia antara tanggal 9-10 November 2010.

Ziarah hidup Bangsa Papua Barat sangat menyedihkan. Kedaulatan bangsa Papua dicaplok dibawah bayang bayang Amerika Serikat. Hak hak dasar Bangsa Pribumi Papua diinjak injak. Penghancuran budaya dilakukan dengan sistimatis dan terencana. Tanahnya dikuasai, kekayaan alamnya dikuras. Hutan sebagai tempat mata pencaharian penduduk setempat digusur, ketidakadilan makin menjamur disegala dimensi kehidupan rakyat Pribumi Papua. Demi mengambil emas Papua.

Dikala aspirasi politik Papua Merdeka mengkristal, Otsus Si Naga Besar Jakarta dikirim ke Papua untuk meredam aspirasi politik Papua. Otsus Naga Tua itu telah dan sedang menghancurkan sendi sendi hidup orang Papua. Karena itu oramg Papua telah mengembalikan Otsus kepasa pemiliknya Jakarta dan kroni kroninya.

Srigala beraksi menyerbu anak negeri. Kabut kegelapanpun menembusi disegala dimensi hidup anak negeri Papua.Tak ada yang lebih berarti dalam hidup ini hanyalah duka nestapa yang menggiring perjalanan hidup anak negeri Papua selama mengembara dibawah kengkangan NKRI. Serangan politik baik terang terangan maupun terselubung dilancarkan untuk membungkam aspirasi politik Papua merdeka, rudal rudal diluncurkan menghancurkan posko posko pertahanan dan perjuangan anak negeri disertai dengan menteror, menangkap, menahan, memenjara, membantai, mengintimidasi, mengintai setiap anak negeri Papua, lebih khusus dialami oleh barisan terdepan dalam revolusi total.

Tahun tahun telah berlalu. Ziarah hidup Bangsa Papua Barat bagai Bangsa Israel yang mengembara di Padang Gurun selama 40 tahun. Terhitung sejak penganeksasian Bangsa Papua kedalam NKRI tertanggal 19 November 1969 (Pembahasan terakhir hasil PEPERA dalam Sidang Umum PBB yang ke-24) sampai dengan tanggal 19 November 2010 Bangsa Papua sudah 40 tahun. Selama ini kita mengembara dibawah kekuasaan tangan besi. Darah air mata tercucur penuhi persada Papua. (mdc/cr-15)

November 1, 2010 0

Presiden Diminta Bertanggung Jawab

Aktifis HAM Papua Sebby Sabom cs saat menggelar jumpa pers, kemarin.Jayapura

Dokumentasi penyiksaan oleh TNI yang terungkap lewat media baik elektronik maupun cetak serta sejumlah pelanggaran HAM yang menurut Aktifis HAM Papua Sebby Sabom dan sejumlah rekannya, harus dipertanggungjawabkan di depan public, khususnya masyarakat Papua.

“Jangan disembunyikan, karena akan menjadikan masyarakat, terutama yang terkait langsung dengan proses pelanggaran HAM yang terjadi terus bertanya-tanya,’’ ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Sekretariat DPC PMKRI Abepura Jumat (29/10).

Sebby Sabom yang didampingi Ketua Solidaritas Peduli Demokrasi dan HAM Rakyat Papua (SDHRP) Usama Usman Yogoby, Ketua PMKRI Jayapura Simon Petrus Baru dan Ketua DPC Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Thobias Bagubau mengatakan bahwa keterbukaan harus dilakukan dalam pengungkapan setiap pelanggaran HAM, khususnya di Papua.

“Keterbukaan yang kami inginkan adalah pemerintah harus mengakui adanya pelanggaran HAM oleh aparatnya, yaitu TNI dan Polri di Papua,” tegasnya.

Pertanggungjawaban pemerintah, menurutnya juga dalam bentuk penarikan pasukan non organic yang ada di Tinginambut serta daerah-daerah lainnya yang selama ini sering terjadi tindak kekerasan terhadap masyarakat. “Karena masyarakat sudah trauma dengan TNI dan Polri. Jangankan mengadu, melihat saja sudah ketakutan,” lanjutnya.

Selain pengakuan tersebut, juga keterbukaan dalam proses hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM yang telah terjadi sejak Papua bergabung ke NKRI. “Yang melakukan pelanggaran di lapangan harus diadili secara terbuka di depan masyarakat,’’ lanjutnya.

Pelangaran HAM yang terus saja terjadi, seperti di Tingginambut (Puncak Jaya) dan Degebo (Paniai) yang terus dipantaunya, jika terus terjadi justru menjadi amunisi pihak pemerhati HAM Papua tersebut untuk menggiring pada Komisi HAM PBB. (aj/don)

October 30, 2010 0

Aku manusia hina ini memohon kepadamu, jangan kau pisahkan persaudaraan kita ini, di tanah air tercinta kita ini indonesia

Comment: wahai sodaraku,,
aku tau,,
banyak kesalahan bangsa indonesia terhadap masyarakat papua.

dan aku sodara mu 1 orang manusia dari tanah sunda yang menyakiti kalian, karena belum bisa melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh tanah air tercinta kita indonesia.

kalian wajib membenciku, karena aku sangat membenci diriku, atas semua kesalahanku terhadapmu wahai sodara sodara ku.
1.) tuntut dengan sangat keras dan bila perlu paksa pemimpin dan tokoh2 indonesia agar adil seadil adilnya untuk ksejahteraan kita semua

2.) munculkan lah 1 tokoh asli putra daerah papua yang bijaksana untuk menjadi pemimpin tertinggi di indonesia,

aku sangat setuju. tapi wahai sodaraku,,

aku manusia hina ini memohon kepadamu, jangan kau pisahkan persaudaraan kita ini, di tanah air tercinta kita ini indonesia.

kami putra putri indonesia.
berbangsa satu bangsa indonesia.
berbahasa satu bahasa indonesia.
bertanah air satu, tanah air indonesia.
ini semua sangat tulus, keluar dari lubuk hati ku yang sangat dalam.

aku gila,

seluruh sendi sendi jiwa raga ku menangis seperti guntur,

merdeka.

BALASAN Chief Editor SPMNews:

Saudara Wirata Aria yang kami hormati sebagai sesama manusia, sependeritaan dan sepengalaman di dalam pangkuan Ibutiri Pertiwi,

Pertama-tama, kami menyampaikan dengan tulus dan ikhlas bahwa komentar Anda sangat menyentuh dan membuat air mata jatuh sendiri. Itu benar, kejadian sesungguhnya. Tetapi titik berangkat ‘perasaan’ kami tentu tidak sama, malahan bertolak-belakang. Memang sebuah pertemuan tidaklah berarti apa-apa, hanya menjadi berarti pada saat perpisahan. Kami perlu pastikan, bahwa perjuangan dan kemerdekaan West Papua bukan dan tidak akan memisahkan hubungan dan persaudaraan itu. Masyarakat, manusia dengan segala hubungan timbal-balinya tidak dipisahkan, yang dipisahkan hanyalah ibukota Jakarta menjadi ibukota Port Numbay, dan seterusnya. Pulau New Guinea dan pulau2 nusantara tidak berubah, yang berubah hanyalah status hukumnya.

Dengan tulus ikhlas, kami hendak menyampaikan beberapa hal menyangkut KEBENARAN, yang menjadi semboyan pemberitaan di PMNews:

1. Bahwa perjuangan Papua Merdeka sesungguhnya tidak didasari atas kebencian terhadap orang non-Papua siapapun, tidak berdasarkan agma juga, karena kami semua manusia biasa, punya kelemahan dan kelebihan, punya kesalahan dan kebaikan;
2. Bahwa kami semua umat beragama, dan bermoral, berhatinurani sebaga manusia, di mana agama mengajarkan kita tidak menipu, tidak membunuh, tidak berzinah, dan tidak … lainnya. Dalam hubungan Bumi Ibutiri Pertiwi dengan anaktiri Bumi Cenderawasih, hampir semua ajaran moral keagamaan ini dilanggar, dan terlebih lagi dilanggar dengan sadar dan sengaja lalu dibiarkan dan dibenarkan sekian lamanya.
3. Pelanggaran2 itu ada yang ringan, ada yang berat, artinya ada yang bisa dimaklumi sebagai kekuarangan atau kekhilafan yang bisa diperbaiki dan ada KEBENARAN MUTLAK yang bukan terjadi karena kekhilafan. Nah, salah satu dari KEBENARAN MUTLAK itu ialah “Manipulasi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat’. Semua orang Indonesia tahu bahwa Pepera itu penuh dengan cacat moral, cacat hukum Allah dan hukum alam serta hukum HAM dan demokrasi, tetapi pada waktu yang sama dikleim sebagai sesuatu yang benar dan sah. Dan ditambah lagi, manusia Papua yang memprotes PENIPUAN itu selalu dicap OPM, gerombolan, GPK, GPL, pengacau, separatis, teroris, dan seterusnya dan sebagainya.
4. Memang pada tingkatan sebagai sesama manusia, sependeritaan dan sepengalaman dalam sejarah politik, kami tidak memisahkan diri untuk selamanya membelakangi Indonesia. Terbukti Timor Leste-pun tidak melakukan begitu. Sejelek apapun, tetangga adalah tetangga. Itu tidak berarti selalu bersedia dianaktirikan, dan lebih-lebih tidak berarti membiarkan penipuan itu berlanjut dan menganggapnya sebagai sebuah kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah yang biasa dapat dibiarkan untuk diperbaiki, tetapi kesalahan sejarah yang hakiki dan mendasar, menyangkut hargadiri sebagai manusia maka harus diperbaiki. Ini hanya kebetulan kesalahan sejarah yang fatal itu terjadi dalam hubungan NKRI-West Papua. Kalau ada kesalahan2 lain yang terjadi di manapun juga di seluruh dunia, maka memang harus diperbaiki, diluruskan, direstorasi. Itu tuntutan sejarah dan peradaban pascamodern, bukan tuntutan orang Papua sendiri.Itu amanat ajaram agama kita, sebelum Tuhan mengadili kita semua sebagai individu, kelompok ataupun sebagai bangsa atau negara.
5. Lalu menanggapi isi komentar ini, maka tanggapan kami ialah bahwa

5.1 Bangsa Papua sudah berulangkali memunculkan pemimpinnya ke permukaan politik NKRI, yang terakhir ialah Theys Eluay, tetapi apa yang dilakukan Ibutiri Pertiwi terhadap anaktirinya itu?
5.2 Sumpah Pemuda tentang kami bertanah-air satu, Indonesia dan selanjutnya itu secara moral dan historis tidak termasuk orang Papua di dalamnya, dan karena itu secara moral dan sejarah tidak mengikat bagi orang Papua. Perwakilan pemuda waktu itu terdiri dari Jong Sumatera sampai Jong Ambon, tidak termasuk Jong Papua, maka semboyan itu secara hakiki (nafasnya) tidak ada beban moral bagi kami untuk mengagungkan atau mempertahankannya.
5.3 Sebaiknya ketulisan hati itu disampaikan untuk mendukung perjuangan untuk KEBENARAN MUTLAK ini, karena kami tahu persis, bahwa KALAU kebenaran ini ditegakkan di Bumi Cenderawasih, maka Bumi dan Ibutiri Pertiwi bakalan menjadi cantik, molek, dan akan mengandung serta melahirkan anak-anak kandungnya yang jauh lebih membanggakan daripada memelihara anaktiri yang dalam realitanya ditpu, diteror, diburu, dibantai di belakang, tetapi di ruang tamu, saat menerima tamu menunjukkan muka senyum seolah-olah tidak ada masalah dalam hubungan itu.
5.4 Kami jamin bahwa kemerdekaan West Papua akan LEBIH memakmurkan negara dan bangsa Indonesia,akan membuka pintu2 berkat dari sang Ilahi, akan mengangkat tulah dan kutuk yang kini melanda NKRI, karena yang dilanggar NKRI dalam Pepera itu bukan hanya hukum manusia, tetapi hukum Tuhan juga.
4.5 Untuk itu, kami mohon Saudara Wirata untuk merenungkan kembali, jauh di lubuk hati yang dalam itu, “Apakah benar Bumi Cenderawasih itu dianaktirikan? Dapatkah Anaktiri dirubah statusnya menjadi anak kandung? Bagaimana caranya? Bukankah dengan memberikan kemerdekaan kepada West Papua, maka dengan demikian Ibu Pertiwi akan mejadi Ibu Kandung West Papua? Bukankah dengan demikian hubungan persaudaraan dan saling membantu serta saling berbagi antara ibu kandung-anak kandung itu akan lebih memuaskan, lebih bermartabat daripada dalam status hubungan saat ini sebagai ibutiri-anaktiri?
5.6 Kami jamin pasti, kemerdekaan West Papua akan lebih mengharmoniskan hubungan pulang dan pergi antara Indonesia dan West Papua, masyarakat keduabelah pihak akan hidup lebih bahagia dan lebih sejahtera. Maka kami perlu memahami peradaan Saudara Wirata mengapa kemerdekaan West Papua merupakan sesuatu yang menyedihkan. “Bukanlah pembukaan UUD 45 dengan tegas dan pertama-tama menyatakan secara gamblang bahwa Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan?”
5.7 Tetapi kalau ada anggapan bahwa West Papua tidak dijajah oleh Indonesia, maka mereka perlu memahami betul ke-Indonesia-an bangsa-bangsa dan pulau-pulau yang kini ada di dalam NKRI.

Akhinya, kami sungguh menghargai ketulusan dalam komentar Anda atas berita kami. Kalau bukan sebentar, entah kapan nanti, komunikasi ini akan menjadi saksi tertulis, bahwa pernah ada komunikasi seperti ini dalam generasi ini, dan tanggapan kami ialah bahwa memang ada kesalahan fatal dalam Pepera 1969 itu, dan bahwa kami sebagai umat beradab dan beragama, sebagai sesama dalam pengalaman sejarah perlu saling membantu, sebagai bukti kasih-sayang dan persaudaraan itu. Dengan membiarkan West Papua di dalam NKRI, sama saja dengan membiarkan Ibutiri Pertiwi menyiksa dan menindas anaktiri West Papua. Mempertahankan West Papua di dalam NKRI sama dengan mendukung penipuan nyata-nyata dan terbuka, yang melanggar semua hukum yang pernah ada dalam sejarah dan peradaban manusia itu.

Tertinggal satu pertanyaan terakhir, “Apa artinya menyayangkan dan menangisi perubahan status West Papua dari anaktiri menjadi anak kandung NKRI?” Semoga ada balasannya.

Wassalam!

Chief Editor
————————–

October 6, 2010 5

KNPB Akan Tetap Gagas Isu Referendum

JAYAPURA—Juru bicara Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni dalam jumpa pers, Kamis ( 30/9) mengungkapkan, adanya dinamika Politik yang berkembang saat ini, sehubungan dengan wacana referendum yang tengah menguat di Papua, merupakan isu Demokrasi yang harus diterima Negara Indonesia dan rakyat Indonesia bersama seluruh rakyat Papua.

Menanggapi wacana Referendum yang berkembang, KNPB sebagai Media Nasional Rakyat Papua di dalam negeri akan tetap menggangas isu referendum sebagai solusi terakhir atau jalan akhir bagi penyelesaian status bangsa Politik Papua Barat sebab dengan Referendum semua masalah di Papua dapat diselesaikan, dan itu merupakan Solusi terbaik untuk rakyat Papua. Sebab tanpa Referendum lanjut Mako Tabuni, mustahil masalah Papua dapat diselesaikan.

Dikatakan, bila Negara Indonesia yang dikatakan Negara Demokrasi dan mempunyai dasar Negara pancasila, tentu dapat mengerti isu Referendum yang diminta rakyat Papua. Menurut keterangan Mako, banyaknya pelanggaran HAM yang terus terjadi di masa lampau dan pelanggaran HAM yang sama terus saja terjadi hingga 48 tahun dimana kekuasaan militer, baik langsung maupun tidak langsung terus menyisahkan penderitaan bagi rakyat Papua.

Karena masalah Referendum merupakan masalah yang hangat, KNPB akan terus memperjuangkannya atas nama rakyat Papua. Menurutnya, isu Referendum yang berkaitan dengan Hearing yang dilakukan beberapa tokoh Politik Papua diantaranya ketua DAP, Forkorus Yoboisembut, Herman Awom dan seorang lagi tokoh Papua yang hadir dalam hearing di Kongres Amerika, sebenarnya belum ada suatu pernyataan resmi dari Kongres Amerika yang menyatakan tidak adanya dukungan dari Amerika terhadap wacana referendum.

Sebagai Media Perjuangan Rakyat di dalam negeri, kata Mako, KNPB belum menerima laporan resmi dari para tokoh Politik Papua yang ada di luar negeri seperti Nicolas Meset dan Albert Yoku yang langsung hadir dalam kongres Amerika, sebab sampai sekarang KNPB sedang menunggu hasil Positif dari hearing yang dilakukan para Tokoh Politik Papua, jadi lanjut Mako, belum ada pengumuman resmi tentang hasil konres Amerika yang diikuti tokoh Politik Papua.

Bila ada suatu komunikasi yang terjadi via telepon kepada orang orang yang dianggap tidak bertanggung jawab dan mengangkatnya dalam beberapa media di Jayapura tentang isu Referendum yang tidak disetujui, maka isu yang diangkat media tersebut adalah tidak benar dan provokasi, sebab belum ada pengumuman resmi dari hasil kongres Amerika yang menyatakan bahwa Amerika tidak menyetujui Referendum bagi Papua.

Kalaupun dalam kongres Amerika yang berlangsung itu tidak mengakomodir isu referendum bagi Papua, kata Mako, maka KNPB dan seluruh rakyat Papua akan terus berjuang hingga rakyat Papua menentukan pilihan Politiknya, sebab itu Hak rakyat yang tertinggi yang harus diberikan tempat dan tidak bisa ditentukan oleh elit elit Politik Indonesia, tetapi oleh rakyat Papua sendiri dan untuk itu KNPB akan mengawal rakyat Papua untuk menentukan pilihan Politiknya sebab pilihan Politik yang didegungkan lewat Referendum adalah isu Demokrasi.

Karena KNPB belum mendapatkan Informasi resmi tentang hasil Kongres Amerika, maka sebagai juru bicara media dalam negeri, KNPB belum dapat berkomentar soal hasil kongres itu, KNPB akan mengumumkan hasil kongres secara resmi dengan melakukan hearing Publik kepada semua rakyat Papua. (Ven)

October 1, 2010 4

DAP Unjuk Kekuatan!

Sentani—Diam-diam ternyata Dewan Adat Papua (DAP), telah menghimpun kekuatan sendiri dengan menggelar pasukan, guna menyikapi suhu politik di Papua yang belakangan ini cenderung meningkat.

Untuk mengecek kesiapan mereka, maka sekitar 500 lebih Pasukan Perdamaian Papua (P3) Kamis (3/9), kemarin pagi mengikuti acara gelar pasukan yang dilakukan Ketua DAP (Dewan Adat Papua) Forkurus Yaboisembut di kediamannya, tepatnya bersebelahan Kantor DAP Sabron Sari, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, kemarin. Rupanya gelar pasukan ini tidak hanya dilakukan di Jayapura, namun juga di beberapa daerah, seperti Manokwari, Biak dan Sorong.
Forkurus Yaboisembut mengatakan gelar pasukan ini lakukan mengingat situasi politik di Papua sedang memanas, sehingga memerlukan pasukan yang berfungsi mengamankan otoritas Adat, baik manusia, hutan, tanah dan hasil alam lainnya dengan tetap menghargai pemimpin adat.

Dikatakan, awalnya dirinya memerintahkan pada setiap Korda (Koordinator Daerah) agar memusatkan pasukan di Jayapura, namun karena keterbatasan waktu dan beberapa pertimbangan lainnya, maka gelar pasukan dilakukan di masing-masing daerah. “Biasanya gelar pasukan saya lakukan di Kemtuk Gresi, tapi kali ini dilakukan di Kantor DAP langsung, namun hari ini di Biak dan sorong juga menggelar pasukan, sedangkan untuk Manokwari menfokuskan kegiatan ibadah,” ujar Forkurus kepada wartawan seusai menggelar P3 di kediamannya siang kemarin (03/09).

“Kita tahu bersama bila saat ini, situasi Papua sedang panas oleh gejolak politik, karena itu, untuk menjaga Papua tetap aman, sehingga tidak terjadi seperti di TIM-TIM seandainya Papua Merdeka. Di sinilah fungsi P3 dalam menjaga keamanan di Papua. Karena untuk dihargai, maka kita juga harus menghargai sesama. Kita ingin tunjukkan bahwa kita juga bisa,” tegasnya.

Selanjutnya ia mengumpamakan ketika isu referendum disepakati oleh PBB, maka pasukan P3 sudah siap mengamankan siapapun, sehingga memperkecil lingkup balas dendam dari siapapun yang merasa dirugikan atas kesepakatan yang disetujui oleh PBB.

Dan sebagai tindak lanjut dari P3, pihak DAP akan menidak lanjutinya dengan keliling Papua guna membentuk pasukan P3 lainnya di seluruh wilayah Papua. ”P3 ini memang sudah dibentuk, tinggal kami menambahkan fungsinya dan bekal yang lebih memadai lagi, sehingga kedepannya pasukan dapat mendamaikan situasi, baik itu pihak lawan maupun kawan,” jelasnya.

Pasukan yang mengikuti P3 terkumpul dari beberapa tempat, seperti Depabre, Genyem, Kemtuk Gresik, Sentani, Abe hingga Polimak Jayapura, berjumlah kurang lebih 500 anggota. (cr-15)

September 4, 2010 2

Persoalan Papua Harus Melalui Hukum Internasional

Ditulis oleh Iwan/Papos

WAMENA [PAPOS] – Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah Pegunungan Tengah, Semen Dabi menegaskan agar banyaknya persoalan di Papua harus diselesaikan secara bermartabat melalui jalur hukum internasional, karena menurutnya hukum di Indonesia tidak dapat menyelesaikan persoalan yang menimpa rakyat Papua saat ini

Hal tersebut dijelaskannya ketika menggelar ibadah bersama yang dipimpin oleh Pdt.Philipus Sama dan dihadiri oleh sekitar seribuan masyarakat di lapangan Sinapuk Wamena, Rabu (1/9) ibadah itu menurutnya sebagai ucapan syukur dan mendukung atas adanya perwakilan rakyat asli Papua (IPWP) yang akan menyampaikan aspirasinya di sidang tahunan PBB pada tanggal 3 September nanti.

Dabi kembali menjelaskan bahwa aksi solidaritas semacam ini akan berentetan dilaksanakan dengan agenda yang sama tapi tentunya melalui intruksi bersama dari kawan-kawan yang ada di luar negeri, “Kiranya agar masyarakat Papua dapat menyatukan hati dan pikiran, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, “ujarnya

Sementara koordinator lapangan KNPB, Warco Wetipo menuturkan bahwa ibadah syukuran ini juga sebagai bentuk solidaritas sebagai sesama masyarakat Papua yang juga kegiatan semacam ini menurutnya juga dlaksanakan bukan hanya di Wamena dan beberapa wilayah di Indonesia saja tapi bersifat internasional karena bahkan diadakan pula di beberapa negara seperti Ingggris, Belanda dan Australia.

Sebelumnya KNPB menurut rencana akan menggelar demo, tapi karena tidak adanya ijin dari pihak Polres Jayawijaya, sehingga hanya mengadakan ibadah akbar di lapangan Sinapuk, walaupun akhirnya kegiatan ini kadang pula diselingi oleh orasi dari beberapa pengurus KNPB itu sendiri serta digelarnya spanduk-spanduk yang dibawa oleh masyarakat diantaranya bertuliskan ‘referendum adalah solusi bagi raklyat Papua”, Pepera 1969 adalah cacat hukum”. [iwan].

September 2, 2010 0

Stop! Stigmatisasi OPM, Makar dan Separatis

Sokrates Y Yoman, minta semua pihak stop setikmasisasi OPM makar dan separatis terhadap orang Papua.Jayapura—Ketua Umum PGBP, Pdt. Dumma S.S. Yoman meminta semua pihak agar menghentikan stigmatisasi OPM, makar dan separatis terhadap orang Papua. ‘’Cukup sampai di sini mereka dihina, dilecehkan. Mereka institusi Allah, Umat Allah. Yang dikasih stigma OPM, separtis, makar, diculik, dibunuh, itu siapa yang lakukan. Siapa yang lakukan,’’ ungkapnya tegas saat ditemui wartawan usai deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8).

Karena itu, ia meminta semua pihak harus sadar akan hal tersebut jika menginginkan untuk tetap menjaga keutuhan NKRI. ‘’Kita harus sadar, kalau mau jaga NKRI ini baik-baik kita harus sadar,’’ tandasnya lagi.

Hal itu diungkapkan ketika disinggung tentang isi klarifikasi yang telah diberikannya ke Polda Papua, yang pada intinya menurut pendeta yang cukup memiliki kharismatik tersendiri tersebut, berisi pertanyaan tentang enam tahun konflik di Puncak Jaya yang menimbulkan keprihatinan umat belum kunjung usai. ‘’Saya bilang ada bukti-bukti. Pendeta Eliza Tabuni itu siapa yang bunuh. Itu yang saya bilang. Kemudian penggunaan uang Rp. 2,5 milyar tahun 2004 itu siapa yang pakai,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa dua hal tersebut tidak bisa disembunyikan. ‘’Karena kami orang daerah. Dan pejabat di sana orang daerah. Jangan lupa, you tidak bisa sembunyi-sembunyi,’’ tandasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa tentang klarifikasi yang diinginkan pihak Polda Papua, Sokrates mengatakan bahwa ia tidak bisa diperlakukan sebagai tamu. ‘’Tapi panggilan secara institusi itu saya hargai jadi saya sudah beri klarifikasi. Soal saya pergi ke sana itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau mau, mereka yang datang ketemu saya,’’ ungkapnya.

Ditegaskan bahwa hal itu karena ia adalah orang yang memiliki tanah Papua. ‘’ Saya mau katakan, saya orang negeri ini, punya tanah ini. Saya tuan yang punya negeri ini, tanah ini. Jadi kalau teman-teman yang bertugas di sini butuh informasi datang ke saya. Kami tidak mau diperlakukan seperti tamu disini,’’ tandasnya lagi.

Dikatakan bahwa jika ada yang hedak memperoleh informasi yang diinginkan tentang Papua, ia terbuka. Namun dengan syarat yang membutuhkan informasi yang datang. ‘’Jadi antar pemimpin mari datang ke rumah. Mau Tanya apa. Datang saja. Pak Kapolda panggil-panggl saya, saya bukan anak kecil. Saya punya umat, kalau seenaknya saja, mereka (umat) akan marah,’’ jelasnya.

Sedangkan tentang komentarnya lewat media, Sokrates mengatakan bahwa sebagai seorang gembala umat punya hak menyampaikan keprihatinan umat kepada publik melalui media. ‘’Orang babtis akan marah kalau manusia itu dipermainkan. Karena manusia itu gambar Allah,’’ lanjutnya.

Organisasi Babtis Hanya Dibawah Aturan Tuhan
Sementara itu, Organisasi Babtis yang menurut Ketua PGBP (Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua) Pdt. Sokrates S Yoman telah eksis sejak 400 tahun lalu berawal di Inggris, bersifat independen, mandiri, otonom dan tidak ada yang bisa mengaturnya. ‘’Termasuk Negara tidak boleh mengatur organisasi Babtis,’’ ungkapnya saat memberikan sambutan dalam acara deklarasi Forum Gerakan Pemuda Babtis Papua (FGPBP) di Gereja PGBP Jemaat Yame Heram, Expo Waena Sabtu (28/8) kemarin.
Dalam acara yang menghadirkan delapan orang pemberi sambutan dari berbagai organisasi, termasuk di dalamnya Selpius Bobii (Front Pepera PB), Maco Tabuni (KNPB), dan lainlainnya tersebut Socratez mengungkapkan bahwa organisasi Babtis identik dengan kebebasan mengemukakan pendapat. ‘’Sehingga jangan heran kalau misalnya ada pihak-pihak yang telinganya merah , karena kita berangkat dari firman Allah. Allah tidak menciptakan orang Papua dengan stigma separatis, maker dan OPM. Karena itu kita harus lawan stigma itu,’’ ungkapnya.

Selpius Bobii dalam kesepatan tersebut mengharapkan agar organisasi kepeudaan Babtis tersebut untuk sama-sama berjuang melawan stigma yang diberikan oleh pihak manapun terhadap orang Papua seperti sparatis, OPM, maker dan lain-lainnya. ‘’Saya harap juga jangan jadi kepanjangan tangan pemerintah untuk

mengamankan kebijakan penguasa yang sebenarnya sudah ditolak oleh masyarakat. Jadi komiten memperjuangkan hak-hak dan martabat orang Papua menjadi penekanan di sini,’’ ungkapnya dengan tegas. (aj)

August 29, 2010 2