Kapolda: Separatis Berpolitik Berbahaya

Kemarin, Prasetyo Dilantik Jadi Wakapolda Papua

JAYAPURA-Kapolda Papua, Irjen Pol Drs Max Donald Aer mengakui sampai saat ini, masih ada aktivitas masyarakat yang ingin memisahkan dari NKRI. Dikatakan, meski kegiatan secara fisik atau militer tidak terlihat, namun secara politis masih ada, dengan indikasi munculnya isu-isu penolakan terhadap PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah.
Continue reading “Kapolda: Separatis Berpolitik Berbahaya” →

May 12, 2008

TNI Waspadai Penyelundupan Senjata ke Papua

Jakarta (ANTARA News) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mewaspadai setiap kemungkinan penyelundupan senjata dari dan ke Papua, menyusul penemuan tiga pistol dan 31 butir amunisi yang diduga akan diselundupkan ke Papua, di KM Sinabung, oleh pihak Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KP3) Tanjungpriok, Selasa (25/7).

“Meski tidak ada pengamanan khusus, kita akan mewaspadai setiap kemungkinan yang mengarah pada kegiatan penyelundupan senjata ke Papua,” kata Kepala Pusat Penerangan Markas Besar (Mabes), TNI Laksamana Muda Sunarto Sjoekronoputra, ketika dihubungi ANTARA News di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, saat ini kasus tersebut tengah ditangani pihak kepolisian. “Namun, kita tetap ikut memantau dan memawaspadai,” kata Sunarto menegaskan.

Pada Selasa (25/7), petugas menemukan bungkusan yang berisi tiga pistol dan 31 amunisi, serta dokumen yang berkaitan dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Selain pistol dan amunisi, petugas juga menemukan kartu identitas atas nama Prajurit Dua Samuel Malo ber-Nomor Registrasi Personel (NRP) 31950250221213.

Samuel Malo, menurut kartu identitas yang ditemukan, adalah anggota Komando Daerah Militer (Kodam) VIII/Trikora dengan jabatan TA BAG Sokidemlat tertanggal Kartu Tanda Anggota (KTA) 1 Desember 1998.

Namun, berdasar keterangan resmi Markas Besar TNI Angkatan Darat (AD, Prada Samuel Malo telah dipecat secara tidak hormat dari kesatuannya lantaran kasus indisipliner.

Aparat TNI dan Polri hingga kini terus melakukan penelusuran terhadap dugaan penyelundupan senjata ke Papua, termasuk ke rumah kos Samuel di Jalan Jambu Nomor 2, RT004/RW010, Kelurahan Utan Kayu Utara, Jakarta Timur.

Sejak penemuan senjata di KM Sinabung, aparat juga menyita berbagai dokumen OPM serta bendera bintang kejora di tempat kos Samuel dan telah menahan beberapa orang yang diduga terkait dengan penemuan senjata, amunisi, bendera dan dokumen OPM. (*)

PubDate: 27/07/06 17:05

July 26, 2006 0

Status TNI Samuel Malo Diselidiki

Jakarta – Markas Besar TNI AD masih menyelidiki keberadaan status keanggotaan Samuel Malo, tersangka pemasok senjata bagi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang disebut-sebut sebagai anggota TNI AD Kodam VIII (sekarang XI) Trikora.

“Nama Samuel Malo tidak ditemukan dan belum ada tindak kejahatan yang dilakukan,” demikian dikatakan Kepala Dinas Penerangan Mabes TNI AD Kolonel Seno Purbobintoro ketika dikonfirmasi SH, Rabu (26/7).
Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, salah satunya dengan cara melakukan pengecekan ke Kodam Trikora maupun Asintel setempat. Hanya saja hingga saat ini menurutnya ia belum mendapat laporan dari Kodam Trikora.

Sementara itu, pihak kepolisian yang saat ini menahan Samuel Malo enggan memberikan keterangan perihal hasil pemeriksaan. “Nanti saja, masih diselidiki,” ujar Kapolres KP3 Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Luky Hermawan.

Hal senada dilontarkan Kepala Satuan Keamanan Negara Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Rahmad Wibowo. Dia mengaku, Kamneg Polda Metro Jaya tidak menangani kasus tersebut. Padahal, menurut Wakil Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Bahrul Alam, kasus tersebut ditangani Polda Metro. “Tanya Polda Metro Jaya saja, kasusnya ditangani mereka,” kata Anton.

Polres KP3, Senin (24/7), membekuk Samuel Malo beserta sejumlah senjata api, peluru dan buku-buku mengenai Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.. Dia ditangkap ketika hendak menumpang KM Sinabung menuju Papua. Juga ditemukan sebuah Kartu Tanda Anggota (KTA) TNI dengan Pangkat Prajurit Dua Samuel Malo, Kodam VIII Trikora.

Polisi juga menemukan barang bukti lain yang menguatkan Samuel Malo adalah bagian dari gerakan OPM setelah menggeledah kamar kosnya di Jalan Jambu No 2 Utan Kayu, Matraman, Jakarta Timur. Dari sana, polisi menemukan dua pucuk senjata api jenis Col Wolver Weapon Pabric ULM/DO Kaliber 22 mm made in Germany, 1 pucuk jenis Browing Hisi Power Automatic kaliber 4,5 mm made in Belgium, 28 butir peluru kaliber 22 mm, 3 butir peluru kaliber 4,5 dan sebuah sarung senjata api bahu.

Selain menemukan senjata dan peluru, petugas juga menemukan sejumlah majalah yang berisi petunjuk atau cara mengoperasikan berbagai jenis senjata yakni majalah Guns, Majalah Mechine Guns, koran Intelijen.

Polisi bahkan menemukan sejumlah barang yang berhubungan dengan gerakan OPM antara lain masing-masing sebuah bendera bintang kejora, sebuah buku berjudul Menuju Papua Baru, buku tentang Kongres Papua tahun 2000, buku Gerakan Militer Islam, buku berjudul Membungkam Teroris Internasional, buku Pemberontakan OPM, buku Peringatan 41 tahun Tragedi Kejahatan Manusia di Tanah Papua dan Kemerdekaan Papua Barat, Keping CD dengan sampul FBI serta sebuah majalah berjudul Menuju Papua Baru.
(emmy kuswandari/rafael sebayang)

July 26, 2006 0

OPM Muncul Kembali?

Penyerangan yang mengakibatkan korban empat orang tewas di Kampung Wembi, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, memperpanjang daftar kekerasan di provinsi itu. Serangan ini dilakukan oleh puluhan orang yang diduga tergabung dalam kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap Pos Batalyon 509 Wembi, ketika berlangsung kegiatan bhakti sosial kesehatan oleh mahasiswa Politeknik Kesehatan Jayapura.

Peristiwa Senin (10/4) ini, menewaskan dua anggota TNI dan dua orang penyerang. Namun, identitas kedua orang penyerang yang tewas itu belum diketahui secara pasti. Sekarang TNI mengerahkan pasukan untuk mengejar kelompok penyerang yang diperkirakan bersembunyi di sekitar perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

Berbagai komentar muncul menanggapi kasus penyerangan ini, termasuk di antaranya yang menyebutkan bahwa serangan itu hanya untuk menunjukkan bahwa OPM masih ada, tetapi tidak mempunyai pengaruh untuk membangun kekuatan separatis. Namun demikian, cara-cara kekerasan yang dilakukan tidak akan membawa Papua keluar dari masalah, bahkan sebaliknya masalah di sana akan semakin rumit.

Kegiatan OPM sendiri, sudah cukup lama tidak terdengar. Bahkan di kalangan warga maupun tokoh di Papua muncul penilaian bahwa gerakan bersenjata seperti yang dilakukan OPM di Keerom ini, tidak akan menyelesaikan masalah. Pilihan bagi Papua agar dapat keluar dari masalah adalah melalui dialog dan diplomasi. Hal ini terlihat ketika UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua disahkan, dan status ini memperoleh sambutan yang antusias di Papua. Bahkan beberapa kelompok yang menyebut diri sebagai bagian dari OPM kemudian menyerahkan diri. Antusias masyarakat Papua dalam pemilihan gubernur sebulan lalu, juga merupakan cermin adanya kehendak yang luas dari masyarakat untuk penyelesaian masalah Papua dengan cara-cara damai.

Tak pelak, penyerangan di Keerom ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk kemungkinan OPM ingin menunjukkan bahwa mereka masih eksis, walaupun mereka tidak cukup mendapatkan dukungan dan simpati. Namun, masyarakat Papua sendiri cenderung tidak melihat bahwa gerakan bersenjata sebagai solusi, apalagi aksi mereka menggunakan senjata seperti di Keerom itu, juga melukai rakyat Papua sendiri.

Oleh karena itu, pemerintah pusat di Jakarta dan pemerintah daerah Papua semestinya melihat kasus penyerangan ini tidak lebih sebagai sisa separatis yang hanya memanfaatkan situasi untuk menunjukkan eksistensi mereka. Masalah utama justru terletak pada adanya kesempatan bagi kelompok ini tampil. Berbagai kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua, yang merupakan rangkaian dari kekecewaan atas tidak dilaksanakannya otonomi khusus, memberi peluang kepada OPM untuk muncul kembali.

Kekuatan kelompok ini memang tidak mudah diperkirakan, tetapi di kalangan masyarakat Papua mereka menduga sangat kecil, bahkan senjata api yang mereka miliki mungkin sudah kuno dan karatan. Namun demikian, kemunculannya tidak bisa diabaikan. Berbagai masalah yang dibiarkan berlarut-larut, hubungan Jakarta- Jayapura yang terus penuh kecurigaan dan apriori, serta keterbelakangan dan kemiskinan yang melilit penduduk di Papua, adalah faktor yang akan menjadikan Papua lahan subur untuk tumbuhnya separatisme.

Otonomi khusus (otsus) untuk Papua masih dipandang sebagai solusi, dan masih cukup besar harapan rakyat Papua untuk bersama suku lain di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jika solusi otsus ini makin nyata dalam memperbaiki kehidupan rakyat Papua dan relasi mereka dalam keindonesiaan, maka separatisme akan menjadi kata yang asing bagi mereka, dan OPM hanya ada dalam catatan masa lalu.

Last modified: 12/4/06

April 12, 2006 0

PERJUANGAN PAPUA DASARNYA LAIN DARI SEMUA PERJUANGAN DIBELAHAN BUMI

Fakta2 dari perjuangan bangsa Papua antara lain:
(1) Perjuangan identitas ASPIRASI bangsa Papua diBabo Bentuni 1930an.
(2) Perjuangan bersenjata KORERI di Biak Teluk Gelvijnk/Cenderawasih 1940an.
(3) Permulaan nama post Hollandia 1910. Dan waktu Sekutu Gen.MacA rthur1944 Belanda mulai buka tata administrasinya namanya NICA (NederlandsIndies Adsministration). Sebelum perang Pasifik tanah Papua tidak termasuk dalam wilayah East Indies /VOC/ pemerintahan Batawi.

Tanah Papua 1944 sudah punya tata pemerintahan sebelum proklamasi Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Dokumen asli Proklamasi adalah Sabang Sumatra sampai dengan Maluku Ambon. Tidak termasuk tanah Papua Merauke.

(4) Perjuangan status politik De Facto dengan pendirian Parliament pertama NG-RAAD yang beranggotakan 13 anggota terpilih melalui cara2 pemilihan demokrasi Satu Orang Satu Suara (One Man One Vote) dan 9 anggota di pilih oleh Gubernur Nederlands New Guinea. Bill pertama NG Council adalah mengenai lambang lambang nasional dan nama daerah Bangsa Papua (Nama West Papua, Bendera Bintang Pagi (Kejora), Lagu nasional `Hai Tanahku Papua` Lambang negara Mambruk dllnya). Status De Facto pemerintahan sendiri dan rencana Republik West Papua 1970. (Di tetapkan dalam Kongres Papua-I Oktober 15,1961 Hollandia).

Nyanyian Kebangsaan Hai Tanahku Papua dan nama tanah Papua dan Parliament Belanda mengakui lambang2 ini 18 November 1961. Ini semua putusan penetapan datang dari bangsa Papua sendiri melalui wakil2nya Niu Guinea Council-RAAD pertama.

Ini adalah pertama kali sewaktu Hindia Belanda/Nederlands Indies dan kemudian 1962 dibelokkan dengan New York Agreement pada 15 Agustus 1962 tanpa pemimpin2 Papua turut dalam putusan dan tandatangan New York Agreement tersebut, antara Belanda dan Indonesia disaksikan oleh Sekjen PBB Mr U Thant. Maka semuanya yang dibuat tanpa pemimpin2 Papua adalah TIDAK SAH MENURUT HUKUM INTENATIONAL Semuanya hasil Cabul, Sundal dari sebuah politik BANTAL. (Bribery, Prostitions of Pillow Diplomacy).

(5) Perjuangan bersenjata oleh Pasukan2 anak2 bangsa Papua JULI 1965 di Manokwari Hari inilah nama organisai bangsa Papua dinjatakan keluar OPM (Orang Papua Merdeka) didirikan oleh 15 organisasi berjuang dibawah tanah membantu perjuangan ASPIRASI bangsa Papua OPM( Orang Papua Meerdeka 1930an) melawan kecaplokan/kedudukan NKRI Soekarno paksaan.

(6) Perjuangan dasar proklamasi Juli 1, 1971 dan pemerintah Republik perjuangan di Markas Victoria Perbatasan PNG Wutung dan WP Hollandia oleh anggota2 OPM dengan anggota2 pasukannja TPN.Pemerintah RPB oleh Rumkorem dan J.Pray.

(7)Perjuangan Pangakuan kedaulatan Februari 1999 Tim 100 Thomas Beanal.

(8)Perjuangan Pelurusan sejarah yang dibengkok bengkokan Februari 2000. MUBES Theys Hiyo Eluay dan thomas Beanal.

(9)Perjuangan pelepasan tanah Papua dari NKRI Kongres Papua-II Mei/Juni 2000. Theys Hiyo Eluay dan Thomas Beanal.

(10)Perjuangan bantuan dari dunia internasional oleh NGO2 dan organisasi2 Human Rights dan organisasi2 Perjuangan bangsa Papua dibawah induk organisasi OPM tahun 1999.

(11)Perjuangan Soal Papua untuk ditinjau kembali hasil PEPERA ala NKRI Soekarno paksaan oleh Sidang PBB September 2004.(West Papua Action, Members from Parliaments and Senates,AWPA, US Senators,US NSA Dokumens, Archbishop Desmond TUTU, Saport perorangan dari Indonesia dan dunia internasional, WPRO and Vanuatu Government and people,Papuan Nasional Komiti Konsup Pentana dan OPM serta organisasi2 pejuang Papua merdeka). Maka dengan KEJAKINAN DASAR/FAITH bahwa soal Papua akan diterima dan ditinjau kembali dalam sidang PBB September 2004. PRAISE THE LORD, Tuhan Bangsa Papua.

(12) Rencana OPM pembentukan pemerintah Transisi sistim negara Federasi (Negara2 bagian ala Australia,US dan lain2nja). Jika Tuhan Allah Bangsa Papua kehendaki maka semuanja akan terjadi menurut rencana KNP-Konsup Pentana OPM dan akan dibantu oleh rencana miting OPMRC bulan April 15 s/d 23, 2005 tanggal kalau bisa. rencana ini akan dibicarakan untuk persetujuaan dan ditetapkan semuanja datang dari berhasilnja dapat bantuan duit. Mohon doakan bantuan Tuhan Allah bangsa Papua.

SEBAGAI PENUTUPAN DARI SEMUA2 DIATAS.
——————————————————-
Perjuangan Papua merdeka itu statusnja sangat berlainan dengan lain2 perjuangan dibelahan bumi ini terlebih lain dari status daerah2 jajahan lainnya khususnja didaerah Pasifik Selatan ini. Parjuangan Sdr/Sdri dari daerah2 jajahan didunia dan Pasifik Selatan ini ada baik dan bisa dapat diperjuangkan hak2nja melalui cara2 dari dasar diplomasi biasa tanpa susah.

Tetapi datang ke soal Papua itu perlu satu kerja keras dalam bidang lobbying diplomasi yang dasarnja Khusus. kesulitan yang kita Pejuang2 Papua hadapiadalah:

(1) Status politik waktu Belanda lain dari status politik sekarang NKRI.

(2)Status politik sewaktu Belanda adalah daerah jajahan yang pada waktu itu menjadi anggota pendiri Forum Pasifik Selatan demi kemajuan bangsa2 rumpun Pasifik Selatan so untuk dapat pertolongan tentu tidak susah.

(3) Tetapi setelah diperkosakan hak2nja dan dipaksakan masuk dalam lingkungan Asian NKRI maka sangat berat untuk dapat bantuan diorganisasi2 dunia terlebih Forum Pasifik Selatan ini. Sebab NKRI mempertahankan status politiknja atas tanah Papua sebagai bekas daerah Jajahan Hindia Belanda/East Indies dari Batawi. lalu New York Agreement dengan hasil Peperanja yang tra sjah itu. Dan pemerintah Belanda sedang tidur njanjak/ mulutnja disumbat oleh Jamu2 Madura NKR Soekarno paksaan.

(4)Inilah soal2 yang menghambat jalannja diplomasi pejuang2 Papua. Maka kita harus bangunkan diri pejuang2 Papua dengan dasar2 diplomasi dan intelegensi seorang diplomat klas internasional. Perlu aktivitas lobbying dan interlegens dibangunkan didalam tubuh pejuang2 Papua sekarang. Mohon tanda tangan Petiti online sponsor Committee National Papua-Konsup-Pentana yang sedang beredar sekarang.

(5) Pernah Pembesar US kawan Oom Moos Werror bilang sama kami kasih tahu pemimpin2mu di Belanda supaya dapat mengerti sistim kerjanya pemerintah US. Jangan sekali kali mau coba ke Gedung Putih tentu kamu tidak akan dilayani. Kamu harus bertemu dengan badan2 organisasi2 yang bentuk pemerintahan US. Inilah cara yang kamu harus pakai dalam usaha membawakan soalmu untuk dapat perhatian pemerintah USA.

(6) Perjuangan pejuang2 Papua sekarang adalah bantu hasil perjuangan didunia internasional yang sudah cukup baik untuk soal Papua harus ditinjau kembali hasil Pepera 1969 ala NKRI Soekarno itu. Dari sekarang sampai sidang PBB supaya semua usaha apakah tulisan atau lain2 hanja untuk soal Papua harus kembali ke PBB untuk diperiksa kesalahan2 lalu mendapat satu Referendum ala internasional. Atau NKRI Belanda harus akui hak kedaulatan bangsa Papua yang ditetapkan dan diakui Hari Nasionalnja Desember 1, 1961 itu saja dan selesai.

(7) Teraskhir mohon WPRO Port Villa Vanuatu usaha dapat 5 sampai 10 negara2 Forum Pasifik Selatan bantu Vanuatu bawakan soal Papua ke Sidang PBB bantu petisi2 dan Resolusi2 yang sudah ada dimeja Mr Kofi Annan. Mohon adakan pendekatan dengan negara2 Amerika Selatan dan Afrika serta Uni Eropa dan lain2 agar bantu soal Papua ditinjau kembali. Mohon cari uang minta siapa pemerintah atau organisasi sponsor delegasi Papua untuk lobbying di daerah PBB sebelum sidang mulai dan tidak keberatan bisa jumpa delegasi NKRI minta pengakuan pemerintah NKRI apakah diadakan sebelum sidang PBB atau dalam waktu Sidang PBB di New York City. Anggota delegasi yang bisa ikut dalam negara2 saport supaya kerja keras waktu di New York temui semua delegasikalau bisa Sekjen PBB dan lain2nja. Soal Papua bukan soal rahasia lagi ini adalah soal mati hidupnja satu rasa manusia Melanesia Papua harus diperjuangankan atas dasar terbuka dan dasar kejakinan untuk menang.

PERNAHKAH? GUNUNG YANG DIKEJAR LARI? TENTU ITU MUSTAHIR TIDAK AKAN TERJADI. Papuans and Papualand on the way out as more than 40 year is enough and enough with NKRI Soekarno paksaan.

Penulis Oom Moos Werror OPMRC Madang PNG

Last Updated ( Tuesday, 24 August 2004 )
Written by Administrator, Tuesday, 24 August 2004
http://web.archive.org/web/20040826101220/http://papuapost.com/Mambo/index.php?option=content&task=view&id=3

August 24, 2004 0