Tag: gelagat Papua “M”

Wone yi a’nduk mbanak me, Password erilek mbanggo, a’nduk pekorak ake

Wone ye agak nde agak wage logonet, ninoba tobak togon unggwi wororak negen erambe age me, ninone paga liru mbanirak konggorak yi, nit Papua Merdeka News nen kit ap kinegin worak eyonggame monggotak inom, enege liru wakwe monggotak inom, tawe apit ome wonogwe inom, apit aret, nit kunume wonogwe inom, ninawone ambet nggaru kawok nduk, wone man ninone paga endage “Popok wone yogwe nogogwarak!” yogwe nogo yogondak ya agak nda agak arit nogwe, Indonesia mu’neren ekwe logonet, o eyom inom, o nggeme inom abu arupok, mandenom popok wone mbanubok age ti kenok, nit mbakwe logonet, Lani ninone paga aret mbanumunggurak me, ye ap nde ap yororak kenok, nit ninone paga mbanak ti aret ndi-ndi tumburogo nonggwe logowak mbakorak.

Lani ninone ti ebe “Bahasa Melanesia terbesar penurut aslinya” togop aret yogwe me, Lani wone yi lek age kero, ake inom konggwe logonet, Internet yi paga mbanggo.

Ye wone nde wone kit ambe yurak mbakotak kenok, kote wone, kurumbi wone kenok, email erogo pinanino: koteka@papuapost.com, ata papuapost@yahoo.com ata info@freewestpapua.org ata newsdesk@infopapua.org

Wone ambik aret wonage me, pelarit-palarit awo kagak paganirak mea o. Ata logonet yuwok nduk, kit mendek email pino. Email yahoo atau gmail paga mbo puwok, ata email nit mendek domain paga mendek kero. Wakagal yogop: info@papuapost.com, ata info@knpbnews.com, ata info@bintangpapua.com togop mendek kero mban layani eriyak mbako, nde gmail atau yahoo mendek kenok, email ebe pu’lit mendek kagak erukwak me.

Wa, wa, wa! Kingor akem ! Ninogur Akem! Wa

 

WPNews Group Servies Online
Collective Editorial Board of the Diary of Online Papua Mouthpiece

0

KOMNAS HAM: KNPB Bukan Kelompok Milisia

Jayapura, 19/12 (Jubi) – Komisioner Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) Natalius Pigay dengan tegas mengatakan Komite Nasional Papua Barat “(KNPB) bukan kelompok milisia”.

“Mereka itu kelompok rakyat sipil. Ekpresi apapun tidak boleh ditindak kecuali mengibarkan bendera Bintang Fajar,”

tuturnya kepada awak media usai seminar Tersanderanya Ruang Demokrasi di Papua di Aula Sphie P3W Padangbulan Abepura, Kota Jayapura, Papua (19/12.

Penanganan terhadap KNPB harus penegakan hukum. “Tangkap dan buktikan. Kalau salah, buktikan di pegadilan,” tegasnya. Natalius menduga polisi di Papua tidak mau menjalankan penegakan hukum.

“Polisi ingin cepat selesai. Polisi menerapkan crime control mode. Ini cara menangani kelompok kriminal dan teroris.”

kata Pigay.

Kalau model penanganan kelompok krimanal ini yang diterapkan kepada KNPB, menimbulkan dua ekses negatif. Pertama, kebebasan sipil ditekan. Kedua, berpotensi pelanggaran HAM.

Markus Haluk, Sekretaris Jendral Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia (AMPTPI) mengatakan memang ada kecenderungan kriminalisasi perjuangan sipil Rakyat Papua. “Ruang demokrasi dibungkam habis-habisan,” tuturnya.

Pembungkaman itu sangat nampak terjadi di mana-mana. Orang mau menyampaikan aspirasi secara damai saja dilarang. Digiring kepada aksi kriminal.

“Yang kita hadapi di Jayapura, ini barometernya Papua,”

tegasnya.

Karena itu, kepada semua pihak, Haluk mendesak untuk duduk berasama. “Masalah Papua tidak akan selesai dengan Otonomi Khusus dan Plus. Masalah akan selesai melalui pihak yang bertikai,”tuturnya. (Jubi/Mawel)

KOMNAS HAM RI: KNPB BUKAN KELOMPOK MILISIA, TabloidJubi.com, Author : Benny Mawel on December 19, 2013 at 19:51:07 WP

Related articles
Enhanced by Zemanta
1

Aksi Mahasiswa Papua di Surakarta Dihadang Oleh Aksi Bayaran Indonesia

Massa Aksi AMP Dihadang Oleh Massa Bayaran Saat Aksi di Solo (rk)

Surakarta (19/12/2013) – Ratusan massa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menggelar aksi demonstrasi sepanjang  jalan Slamet Riadi hingga dan diakhiri sekitar 100 meter dari patung Slamet Riadi, kota Surakarta. Aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kali ini dilakukan sebagai bentuk penyikapan dan mengutuk dikumandangkannya Tiga Komando Rakyat ( TRIKORA ) yang dikumandangkanoleh Ir. Soekarno 52 tahun silam tepatnya pada tanggal 19 Desember 1961 di Alun – Alun Utara Kota Yogyakarta, yang dimana dengan dikumandangkannya TRIKORA inilah yang menjadi awal Penjajahan dan Pencaplokan yang dilakukan oleh Indonesia atas Bangsa Papua.

Aksi yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini, awalnya berjalan aman dan lancar – lancar saja, namun ketika long mars massa aksi Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] mendekati titik akhir aksi ( Patung Slamet Riadi ) massa aksi dikagetkan dengan adanya aksi tanding (aksi bayaran ) yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatas namakan GEMPAR yang dikordinir oleh Barisan Merah Putih [BMP], yang dimana massa aksinya diselubungi oleh beberapa Intel dari Kepolisian dan TNI.

Melihat situasi ini, AMP mengirimkan beberapa negosiator untuk melakukan negosiasi dengan koordinator aksi GEMPAR untuk melakukan negosiasi, namun upaya negosiasi yang dilakukan oleh AMP dengan Koordinator GEMPAR tidak menuai kesepakatan, pada saat negosiasi,  koordinator GEMPAR menyatakan bahwa “ Bubarkan massa kalian dan jangan melakukan aksi disini, seegerah lepas semua atribut Bintang Kejora yang massa aksi kalian kenakan, kami tetap akan melarang kalian untuk melakukan aksi – aksi untuk memisahkan diri dari NKRI“ tegasnya, karena tidak adanya kesepakatan yang dicapai dari hasil negosiasi yang dilakukan, akhirnya negosiator yang diutus oleh AMP menyatakan bahwa “ Kami akan tetap melakukan aksi dan akan tetap menyampaikan akspirasi kami disini “ tegasnya.

Dengan tidak adanya kesepakatan yang dicapai dari upaya negosiasi yang dilakukan, massa aksi AMP akhirnya memutuskan untuk tetap melakukan orasi – orasi Politik dan pembacaan Pernyataan Sikap sekitar kurang lebih 100 meter dari titik aksi yang telah direncanakan sebelumnya, sebab adanya pemalangan dan upaya – upaya provokasi yang dilakukan oleh kelompok massa bayaran yang sudah melakukan pemalangan sebelum massa AMP tiba.

Massa GEMPAR ini sempat berupaya maju kearah massa AMP untuk berupaya melakukan provokasi dan bentrokan, namun upaya mereka dihalangi aparat Kepolisian Surakarta yang telah bersiaga dilokasi aksi. Melihat situasi ini dan untuk menghindari terjadinya bentrokan, Aliansi Mahasiswa Papua memutuskan untuk mempercepat pembacaan pernyataan sikap dan menyudahi aksinya.

Dalam pembacaan pernyataan sikap, Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] dengan tegas mengutuk Tiga Komando Rakyat ( TRIKORA ) dan menyatakan sikap :

  1. 1.      Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua Sebagai Solusi Demokratis.
  2. 2.      Tarik Militer (TNI-Polri) Organik dan Non-Organik dari Seluruh Tanah Papua Sebagai Syarat Damai.
  3. 3.      Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lainnya Yang Merupakan Dalang Kejahatan Kemanusiaan di Atas Tanah Papua.

Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] ketika dimintai keterangan mengenai aksi ini menerangkan bahwa

“ Aksi ini dilakukan murni untuk menyikapi dan mengutuk TRIKORA yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno 52 tahun silam dan menyatakan Hak Menentukan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua, kami mendesak rezin SBY – Boediono selaku Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk segerah memberikan kebebasan kepada Rakyat Papua untuk menentukan nasib sendi, sebab segalah macam produk politik yang dirancang oleh Indonesia seperti : Otonomi Khusus, UP4B, Otsus Plus untuk diberlakukan di Papua itu sangatlah tidak bermanfaat dan tidak berguna bagi Rakyat Papua, dan selain itu, yang dituntut oleh Rakyat Papua adalah Kemerdekaan, bukanlah masalah makan dan minum, untuk it, kami Mahasiswa Papua sebagai tulang punggung Bangsa Papua, akan tetap menyuarakan aspirasi Rakyat Papua hingga KEMERDEKAAN itu kami peroleh”

tegasnya.

Ditambahkannya bahwa

“ Kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan kebenaran hanya karena adanya upaya – upaya teror, provokasi dan Intimidasi yang dilakukan oleh Indonesia seperti yang mereka lakukan saat ini, kita lihat mereka ( Indonesia-red ) sedang kebingungandan ketakutan dengan kebenaran yang kami seruhkan, sehingga mereka melegalkan segalah cara, termaksud membayar massa untuk melakukan aksi – aksi tandingan terhadap aksi yang kami lakukan, seperti yang mereka lakukan saat ini “,

tambahnya. [rk]

0

Gempar Gagal Demo ke Komnas HAM dan DPRP

Gempar Papua saat melakukan aksi demo di depan pintu gerbang Kampus Uncen Atas Selasa (10/12) kemarin.JAYAPURA – Sejumlah organisasi seperti Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) Papua, Solidaritas Korban Pelanggaran (SKP) HAM Papua dan Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua, gagal melakukan aksi demo ke Kantor Komnas HAM dan DPRP, Selasa (10/12).

Mereka menuding gagalnya demo ini karena sengaja dihalang-halangi polisi. Terkait dengan itu, Gempar mengaku menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang menggagalkan aksi demo damai mereka untuk memperingati Hari HAM Se-Dunia di Komnas HAM Papua dan DPR Papua, sehingga mereka hanya melakukan aksinya di Gapura Uncen Perumnas III.

Demikian ditegaskan Koordinator BUK Peneas Lokbere, Koordinator Garda Papua Bovit Bofra, Koordinator Aksi Gempar Alfa Rohrohmana, Wakil Koordinator Aksi Gempar Donatus Pombai, Korlap Uncen Henrik Horota, aktivis Gempar Philipus Robaha dan Korlap Umel Mandiri Harun Y. Rumbarar ketika menggelar jumpa pers di Sekretariat KontraS Papua, Padang Bulan, Selasa (10/12) kemarin sore sekira pukul 16.00 WIT, setelah gagal melakukan aksi demo.

Koordinator Aksi Gempar Papua Alfa Rohrohmana mengatakan, pihaknya menyesal tindakan aparat kepolisian ketika menghalang-halangi mereka untuk melakukan aksi demo memperingati Hari HAM Se-Dunia dengan titik tujuan ke Komnas HAM Papua dan DPR Papua.

“Jadi, kami tegaskan bahwa sangat menyesal tindakan aparat kepolisian yang sengaja menghalang-halangi aksi kami tersebut,”

tegasnya.

Alfa demikian sapaan akrabnya menyatakan, bahwa ruang demokrasi di Papua telah ditutup rapat-rapat oleh aparat kepolisian dan menduga aparat sangat ketakutan terhadap aksi demo yang dilakukan Gempar. Sebab, kejahatan negara akan disampaikan ke publik pada aksi demo tersebut.

Alfa mengungkapkan, pihaknya dalam hal ini Gempar Papua hendak melakukan aksi demo guna mengenang Hari HAM Se-Dunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Desember tersebut. Namun sangat disayangkan tindakan aparat kepolisian yang menghalang-halangi aksi demo telah menggagalkannya.

Sementara itu di tempat yang sama, Philipus Robaha mengatakan, apakah aparat kepolisian sengaja diciptakan untuk menghalang-halangi aksi demo. “Apakah mereka (Polisi) itu penegak hukum atau penghalang pendemo?,” katanya.

Sementara itu di tempat yang sama, Koordinator SKP HAM Papua yang juga Koordinator BUK Peneas Lokbere juga menyampaikan rasa kekesalannya terhadap tindakan aparat kepolisian.

Oleh Karena itu, Peneas demikian sapaan akrabnya mendesak Kapolri Jenderal Pol. Sutarman untuk memberikan peringatan keras (mewarning) kepada Kapolda Papua yang dinilai telah menutup ruang gerak demokrasi di atas Tanah Papua. Sehingga Papua saat ini dianggap oleh rakyat Papua sebagai situasi darurat militer.

Hal senada diungkapkan Koordinator Gerakan Rakyat Demokratik (Garda) Papua Bovit Bofra.

“Kami nilai sejak jamannya Kapolda Tito ruang demokrasi ditutup rapat. Padahal tahun-tahun sebelumnya ruang demokrasi di Papua masih dibuka luas sebelum Tito menjabat sebagai Kapolda Papua,”

tukasnya.

Sementara itu Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, S.IK., melalui Wakapolresta Jayapura AKP Kiki Kurnia yang dihubungi Bintang Papua via telepon seluler membantah tudingan dari massa pendemo tersebut.

Kata Wakapolres Kiki demikian sapaan akrabnya, bahwa pihaknya telah berupaya untuk memfasilitasi massa pendemo ke Komnas HAM dan DPR Papua dengan menggunakan mobil truck melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Namun, mereka (massa demo) ngotot untuk melakukan demo dengan cara berjalan kaki (longmarch) melalui jalan raya utama, sehingga mereka memalang Kampus Uncen Atas untuk melakukan orasi.

“Tadi sore (kemarin) kita sudah fasilitasi kendaraan untuk diantar ke Komnas HAM dan DPR Papua melalui jalan alternatif guna menghindari kemacetan. Tetapi dari massa pendemo (Gempar) tidak bersedia,”

tukas Wakpolres Kiki dalam chat Black Berry Messenger (BBM) kepada wartawan Koran ini. (Mir/don/l03)

Rabu, 11 Desember 2013 03:06, BinPa

0

TPN PB Sebut “Raja Cyclop” Rekayasa

JAYAPURA—Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Jonah Wenda mengeluarkan tudingan bila istilah “Raja Cylop” di Kampung Yongsu, Distrik Ravenirara, Kabupaten Jayapura, tidak pernah ada dan dimunculkan atas rekayasa dari pihak TNI-Polri.

Hal ini dinyatakannya melalui surat resmi TPN PB yang dikirimkan ke Redaksi Bintang Papua yang ditanda tangani oleh Jonah Wenda.

“Di Yonsu Spari tidak ada kelompok dengan nama RajaCylop, namun ini nama yang digunakan oleh pihak TNI-Polri yang selama ini mau mengacaukan perjuangan bangsa Papua Barat yang telah mengedepankan penyelesaian dengan jalan damai.”

tulis Jonah.

Dikatakan, senjata rakitan yang diamankan pihak Polda Papua dari hasil operasi di Yonsu pun dikatakan Jonah bukan milik TPN OPM.

Dijelaskannya sejak 11 November 2011 telah ada kesepakatan antara pihak TPN-PB dengan utusan Presiden RI (dr. Farid) yang bersepakat masalah politik Papua Barat harus diselesaikan dengan cara-cara damai.

Namun kesepakatan tersebut ditegaskan Jonah tidak ada lanjutannya, justru TNI-Polri selama dua tahun belakangan kerap menggunakan pendekatan kekerasan yang mengakibatkan kematian masyarakat sipil, baik itu orang asli Papua maupun masyarakat pendatang.

Dan operasi yang dilakukan di Kampung Yongsu dinilai Jonah merupakan permainan pihak TNI-Polri yang justru ingin mengacaukan upaya damai.

“Kegiatan penyerangan di Kampung Yongsu adalah permainan pihak TNI-Polri untuk mengacaukan kegiatan damai yang akan dilakukan oleh bangsa Papua Barat untuk memperingati hari atribut bangsa Papua Barat yang jatuh pada tanggal 1 Desember.”

Tulisnya lagi.

Pada bagian akhir, Jomah yang mengatasnamakan Ketua Dewan Militer TPN-PB dan bangsa Papua Barat mendesak pemerintah NKRI untuk menarik semua pasukannya dari wilayah Papua Barat dan segera membuka ruang untuk berunding.

Pages: 1 2

0

KNPB Minta Polda Segera Cabut DPO

Sekjend KNPB Ones Suhuniap didampingi salah satu anggota KNPB Assa Asso ketika menggelar jumpa persJAYAPURA – Ditetapkannya dua pentolan aktivis Papua Merdeka, yakni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni dan Juru Bicara (Jubir) Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wim Rocky Medlama, mendapatkan tanggapan dari dua aktivis KNPB .

Tanggapan itu datang dari Sekjend KNPB Ones Suhuniap didampingi salah satu anggota KNPB Assa Asso ketika menggelar jumpa pers, di Halte Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Selasa (3/12) kemarin sore.

Sekjend KNPB Ones Suhuniap meminta kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Papua segera menarik Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Ketua PNWP Buchtar Tabuni dan Jubir KNPB Wim Rocky Medlama.

“Kami menilai hal ini tak wajar, dikarenakan fakta di lapangan sangatlah berbeda dan juga kami menilai pihak Polda Papua mengeluarkan DPO kepada dua rekan aktivis kami dianggap sebagai suatu skenario belaka untuk membunuh kedua teman kami tersebut,”

kata Ones demikian sapaan akrabnya.

Selain itu, Ones mengatakan seharusnya Polda Papua melihat persoalan yang terjadi di lapangan, jangan Polda Papua hanya mengeluarkan DPO saja tapi harus bertanggung jawab terhadap salah satu anggota KNPB atas nama Matius Tengket yang tewas dibunuh oleh aparat.

“Kami meminta kepada pihak Polda Papua segera menyelidiki satu per satu anggota Polresta Jayapura Kota yang saat itu sedang melaksanakan tugas di lapangan, karena aktor penyebabnya kejadian adalah Wakapolres Jayapura Kota beserta anggotanya,”

pintanya.

Ia mengklaim bahwa selama ini anggota Polresta Jayapura Kota yang selalu arogan di lapangan, sehingga hal itu membuat terjadinya korban jiwa dan harta benda.

“Maka itu kami meminta kepada Komnas HAM untuk membuat surat permohonan ke dunia internasional sebagai suatu wujud prihatin atas pelanggaran HAM yang terjadi selama ini di Papua, sehingga dunia internasional dapat turun untuk menghentikan kasus tersebut. Supaya biar jelas siapa penyebabnya dan jangan cuma mau menyudutkan kami (KNPB) saja,”

‘pintanya lagi.

Ia mengatakan, bahwa pihak Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota beserta anggotanya untuk melihat persoalan tersebut secara mendetail dan mereka harus bersama – sama untuk bertanggung jawab kepada setiap korban dari rakyat sipil seperti yang dialami Matius Tengket.

“Kami mendesak kepada pihak Polda Papua segera menghapus (menarik) DPO terhadap dua rekan kami. Sebetulnya Buchtar Tabuni maupun Wim R. Medlama tidak bersalah dan aksi demo yang kami lakukan itu sudah sesuai dengan Undang – Undang (UU) yang berlaku di negara Indonesia ini,”

desaknya.

“Kalau aparat tidak bubarkan kami secara paksa, pasti tidak akan terjadi korban jiwa dan apabila Polda Papua tidak mencabut DPO tersebut, maka kami akan meminta kepada dunia internasional untuk menyelesaikan masalah di Papua dan juga untuk melakukan penyelidikan,”

tegasnya.

Selain itu, Ones juga meminta kepada jurnalis (wartawan) asing untuk segera ke Papua guna meliput konflik yang berkepanjangan di Papua.

“Dan, secara tidak langsung kami menilai kondisi di Papua hingga saat ini adalah darurat militer, dikarenakan aktivis KNPB maupun tokoh – tokoh politik Papua Merdeka merasa sudah tidak aman padahal kami lakukan perjuangan dengan cara damai,”

tukasnya. (Mir/don/l03)

Rabu, 04 Desember 2013 14:41, Binpa

0

Tukang Ojek Ditikam Penumpangnya

WAMENA-Warga sekitar ujung landasan Bandar Udara (Bandara) Wamena dikagetkan dengan penemuan sesosok tubuh laki-laki, sekitar pukul 07.10 wit, Kamis (28/11/2013).

Laki-laki yang ditemukan tersebut ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, dimana dua jari tangan kiri putus dan bagian kepala terdapat luka tusukan benda tajam. Dari informasi yang dihimpun di Tempat Kejadian Perkara (TKP), pria tersebut bernama Mustakim (30 tahun) yang bekerja sebagai tukang ojek.
Wakapolres Jayawijaya, Kompol Asfuri S.IK saat dikonfirmasi membenarkan adanya penemuan tersebut.

Mengenai kronologisnya Wakapolres menjelaskan, korban mengantar penumpang yang tidak diketahui identitasnya, menuju ke Muara Kali Uwe (ujung bandara), setibanya dilokasi, pelaku menganiaya korban dengan menggunakan benda tajam, mengakibatkan korban mengalami lukas serius di sejumlah tubuhnya.

“Korban masih hidup dan dirawat di RSUD Wamena, korban mengalami lukas tusuk di bagian kepala dan dua jari tangan kiri putus,

”jelasnya.

Mengenai pelaku, Wakapolres menuturkan, pihaknya masih melakukan pencarian dan meminta keterangan saksi-saksi.

“Sementara kita meminta keterangan dari keluarga korban, dimana korban belum bisa dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan intensif,”

ujarnya. (lmn/hpp)

Jumat, 29 November 2013 – 08:40:38 WIB, Diposting oleh : Administrator, HarianPagiPapua.com

0

Kutuk Resolusi PBB No. 2504, Aksi AMP di Solo Sempat Ricuh

Solo – Puluhan Massa Mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] kembali menggelar aksi long marc di sepanjang  Jl. Salamet Riyadi hingga bundaran Gladak pada hari ini, Selasa 19/11/2013, dalam aksi kali ini, puluhan massa AMP meneriakan yel – yel Papua…..Merdeka, Papua….Merdeka, Papua…..Merdeka, selain itu, sejumlah massa aksi juga mengecat wajah mereka dengan motif Bendera Bintang Kejora dan juga sambil membawa Poster – poster tuntutan dan foto – foto korban kekerasan Militer Indonesia di Papua. massa aksi AMP juga memampang sebuah Spanduk tuntutan dengan baground Bintang Kejora yang bertuliskan Thema aksi ” Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat ” serta empat tuntutan AMP, yaitu : 1).Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua, 2).Tutup Seluruh Perusahaan Asing Milik Negara – Negara Imperialis ; Freeport, BP, dll, 3).Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik dan Non-Organik Dari Seluruh Tanah Papua.

Pada awal start, aksi ini berjalan lancar dan aman – aman saja, namun ketikan massa aksi mendekati titik akhir aksi, massa aksi dicegat oleh kesatuan kepolisian Surakarta yang memalang jalan dan hendak merebut spanduk tuntutan yang dibawa oleh massa aksi dengan alasan spanduk tersebut bermotif Bendera Bintang Kejora dan itu melanggar Hukum Indonesia menurut kepolisian yang memalang jalan tersebut, namun upaya kepolisian tersebut mendapatkan perlawanan dari massa aksi yang tidak bersedia menyerahkan spanduk tuntutan telah dibawa. Akhirnya bersitegang antara aparat Kepolisian Surakarta dan massa aksi pun tidak terhindarkan, aksi tarik menarik spandukpun terjadi antara massa aksi dan kepolisian, kepolisian menyatakan bahwa mereka akan membiarkan AMP meneruskan aksinya jika spanduk yang dibawa oleh massa AMP ini diserahkan kepada pihak Kepolisian, namun massa AMP tetap melakukan perlawanan dan terus mempertahankan spanduk yang dibawa oleh massa aksi, yang mengakibatkan kericuhan dan saling dorong antara Polisi dan massa AMP berlanjut hingga satu jam lebih.

Melihat situasi yang tidak menguntungkan untuk massa AMP, dimana aparat kepolisian yang hadir jumlahnya lebih banyak dan terlihat beberapa anggota kepolisian yang telah mengokang senjata yang mereka bawa, akhirnya massa aksi AMP bersepakat untuk membentuk bundaran tepat di tempat pemalangan yang dilakukan kepolisian dan melakukan orasi – orasi politik di dalam lingkaran massa yang dibuat oleh massa aksi. dalam orasi – orasinya, massa AMP tetap meneriakan yel – yel Papua Merdeka….Papua Merdeka…., sambil mengkritisi kinerja kepolisian Surakarta yang jelas – jelas telah melanggar UUD 1945 pasal 28 tentang kebebasan berkumpul, berserikat dan berpendapat di muka umum, serta membungkam ruang demokrasi bagi Mahasiswa Papua yang hendak menyampaikan aspirasinya.

Massa AMP melakukan orasi – orasi politiknya tepat didepan balikade yang dilakukan kepolisian hampir 2 jam lebih, lalu melakukan pembacaan sikap didalam lingkaran massa aksi, sambil tetap membentangkan spanduk yang sebelumnya dilarang untuk dibentangkan oleh kepolisian. Setelah melakukan pembacaan sikap, massa AMP memanjatkan doa bersama dan kemudian membubarkan barisan dan menuju titik penjemputan untuk kembali ke tempat tinggal.

Dari informasi yang disampaikan langsung dari lokasi menyebutkan bahwa, aksi ini merupakan aksi gabungan dari Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Solo, dan Aliansi Mahasiswa Papua [ AMP ] Komite Kota Yogyakarta, beserta para mahasiswa Papua lainnya yang datang dari wilayah Semarang dan Sala Tiga. Selain itu, aksi ini sendiri dilakukan oleh AMP sebagai bentuk penyikapan atas Resolusi PBB no 2504 tentang hasil Pepera 1969.[rk]

0

Benny Wenda: Saya Ingin Bebas Seperti Anda

Benny Wenda, Pejuang Kemerdekaan Papua Barat dan Jennifer Robinson, ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat . Foto: Ist.

Port Moresby — Pejuang kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda sudah berada di Papua Nugini sejak hari Rabu (6/11/2013) lalu.

Ia melakukan berbagai kegiatan di sana seperti Kuliah Umum dan workshop serta pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk melobi bergabung dengan IPWP, termasuk secara resmi meluncurkan Free West Papua Campaign di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.

“Saya ingin bebas seperti Anda, dengan orang-orang saya,”

kata Benny Wenda kepada wartawan ketika menggelar jumpa pers bersama wartawan di Port Mort Moresby seperti dilansir actnowpng.org, Senin (11/11/2013).

Kata Wenda, Pada tahun 1969, Indonesia mengambil alih Papua Barat dan ditetapkan suatu rantai peristiwa yang melibatkan perlawanan dan pertumpahan darah karena Melanesia pribumi (masyarakat Papua,red) menolak aneksasi Indonesia. Amnesty International memperkirakan sekitar 400. 000 orang Papua Barat telah tewas dibunuh.

Dalam jumpa pers bersama wartawan di Papua Nugini ini, Benny Wenda juga menceritakan bagaimana perjuangan teman seperjuangannya, Filep Karma dengan perjuangan tanpa kekerasan hingga Filep Karma ditangkap karena mengibarkan bendera Bintang Kejora.

“Pada bulan Desember 2004, Filep Karma ditangkap karena mengibarkan Bendera Papua Barat, “Bintang Kejora”. Saya juga menghadapi nasib yang sama tetapi berhasil melarikan diri dari penjara pada tahun 2002. Sementara, Karma kini menjalani hukuman 15 tahun karena mengibarkan Bintang Kejora,”

kenangnya.

Pejuang kemerdekaan Papua Barat itu berada di PNG dalam kampanye Sorong to Samarai dengan tujuan untuk memobilisasi akar rumput dan dukungan politik bagi rakyat Papua Barat untuk menentuan nasib sendiri.

Wenda akan berada di PNG selama bulan November dan akan bergabung dengan Jennifer Robinson, seorang ahli Hukum Internasional dan advokat Papua Barat. (AE/ActNow/Ist/MS)

Senin, 11 November 2013 23:46,MS

0

Jack Wanggay: Jika Diplomasi Gagal, Opsi Militer Pilihan Terakhir

Manokwari – Tahun depan Gerakan Papua Merdeka akan maju satu langkah dari strategi gerakan revolusi yang dipakai selama ini. Akan ada babak baru yang akan ditempuh bangsa Papua, sebagai model penyelesaian persoalan.

Demikian ungkap Juru Bicara Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), Jack Wanggay kepada koran ini kemarin. hal ini katanya akan melibatkan pihak  internasional.

“Ketika 4 sayap perjuangan politik, diplomasi, intelijen, dan militer mengalami jalan buntu, maka politik,  diplomasi dan intelijen akan mundur dan menyerahkan sepenuhnya panggung politik ini kepada pihak militer, biar nanti militer yang akan membuka kran-kran demokrasi yang selama ini tersumbat,”

paparnya.

Ditanya apakah hal ini akan melibatkan militer internasional, katanya hal itu masih akan dibicarakan di kalangan para pimpinan.

“Saya hanya menyampaikan pesan, tahun depan pasti akan maju satu langkah,”

tuturnya.

Jika konflik berdarah itu terjadi, lanjut Jack, maka bukan hanya orang Papua yang akan mati, bahkan akan banyak orang Indonesia yang tidak berdosa akan ikut menjadi korban.

Untuk itu, hal ini menjadi peringatan.

“Tahapan maju satu langkah, hal itu akan disampaikan. Untuk itu para stakeholders baik yang berada di Papua, Indonesia, maupun dunia internasional perlu melihat secara bijaksana persoalan Papua, agar hal-hal buruk yang tak inginkan tidak terjadi,”

tandasnya. (A/K4/R2)

Monday, 11-11-2013,Suluh Papua

0

Up ↑

Wantok COFFEE

Organic Arabica - Papua Single Origins

Baliem Arabica Coffee

MAMA Minimart

MAMA Stap, na Yumi Stap!

WANTOK News

PT Kimarek Aruwam Agorik

Just another WordPress.com site

Go NUSANTARA Asia

BANANA Leaf Cafes

Fly Wamena

Top Of The World

Wantok Coffee News

Melanesia Foods and Beverages News

Perempuan Papua

Melahirkan, Merawat dan Menyambut

UUDS ULMWP

for a Free and Independent West Papua

UUDS ULMWP 2020

Memagari untuk Membebaskan Tanah dan Bangsa Papua!

Melanesia Spirit & Nature News

Promoting the Melanesian Way Conservation

Kotokay

The Roof of the Melanesian Elders

Relationship Advice

Melaneia News

Eight Plus One Ministry

To Spread the Gospel, from Melanesia to Indonesia!

PAPUAmart.com

Koteka

This is My Origin and My Destiny