Benny Wenda saat press conference di kantor Partners with Melanesia (IST)
Jayapura – Pejuang Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda sejak kemarin (Rabu, 6/11) berada di Papua Nugini (PNG) untuk melakukan serangkaian kegiatan kampanye Kemerdekaan Papua.
Kegiatan Kampanye yang dinamakan
“Sorong to Samarai”
ini, kemarin bersama Partners with Melanesian, secara resmi dilaunching di Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
“Bersama launching kampanye ini, juga diresmikan kantor pusat Pembebasan Papua Barat di Port Moresby. Kegiatan lainnya dalam launching ini adalah Kuliah umum dan lokakarya tentang Papua Barat serta pertemuan dengan anggota parlemen Papua Nugini dan pejabat publik yang dimaksudkan untuk melobi anggota parlemen nasional PNG bergabung dalam Parlemen Internasional untuk Papua Barat.”
kata Fred Mambrasar, juru bicara kampanye, melalui mobile phone kepada Jubi (6/11).
Benny Wenda dalam konferensi pers usai launching di kantor Partners with Melanesian (5/11) mengatakan ia akan memobilisasi warga PNG dan Politisi PNG untuk mendukung kampanye yang sedang dijalankan ini. Ia mengangkat isu populasi rakyat Papua Barat yang mengalami penurunan.
“PNG dan Papua Barat lama memiliki satu tanah tanpa batas kolonial dan memiliki populasi sebesar. Namun, saat ini populasi rakyat Papua Barat secara drastis menurun sementara PNG meningkat.”
kata Benny Wenda.
Sedangkan Tony Fofoe, juru kampanye Papua Merdeka di PNG, meminta pemerintah PNG untuk memberikan dukungan penuh kepada Papua Barat untuk menjadi anggota penuh dari kelompok ujung tombak Melanesia (MSG).
“Pemerintah PNG
“Kantor West Papua di PNG ini akan membantu dalam menciptakan kesadaran dan mendidik Papua Nugini yang masih membantah beberapa hak yang paling dasar atas penderitaan masyarakat Melanesia di Papua Barat. Pemerintah PNG kami minta untuk memberikan dukungan pada Papua Barat menjadi anggota penuh MSG.”
Gerehu – Kampanye Papua Merdeka atau Free West Papua CampaigN akan diluncurkan di Papua Nugini, besok tanggal 6 November pukul 11.00 sampai 12.30 siang oleh Benny Wenda di gedung Partners with Melanesian Inc., opposite Pacific Engineering, Conference Room, Hohola Industrial Center, Port Moresby, PNG.
Pembukaan Free West Papua Campaign Chapter PNG ini bertujuan untuk memberi Informasi dan kesadaran kepada warga Papua Nugini tentang perjuangan bangsa Papua untuk bebas dari penjajahan Indonesia.
Selain agenda peluncuran itu, anggota Pengacara Internasional untuk West Papua (ILWP) yang juga pakar hukum Internasional, Jenifer Robinson akan berada di PNG mulai 27 hingga 29 November untuk bertemu dengan anggota Parlemen PNG, bertemu dengan para pengungsi West Papua dan pidato umum tentang hak penentuan nasib sendiri bagi West Papua.
Selain iven diatas, Ada agenda-agenda penting dalam bulan November, yakni:
Peluncuran inisiatif “Sorong to Samarai” untuk agenda pengibaran Bintang Fajar pada 1 Desember 2013 di PNG, dan mendorong West Papua didaftarkan ke MSG.
Kuliah Umum dan workshop
Pertemuan dengan anggota-anggota Parlemen Nasional PNG untuk bergabung dengan IPWP.
Info selanjutnya hubungi Fred Mambrasar (Phone: 73338259) atau Mr. Tony Fofoe (Phone: 7049 4380).
Long march AMP dari Asrama Papua menuju tik nol. Foto: MS
Yogyakarta — Puluhan pemuda, masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) turun jalan melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan terhadap 33 Daerah Otonomi Baru (DOB), 3 provinsi dan 30 lainnya kabupaten/kota di tanah Papua.
Aksi damai dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) diawali dari Asrama Mahasiswa Papua, jalan Kusuma Negara. Massa yang diperkirakan ratusan orang melakukan long march ke titik nol (di depan kantor pos) Yogyakarta Senin (4/11/2013) siang.
Mengenakan pakaian berwarna hitam sebagai duka dan merah sebagai bentuk darah yang terus berlumuran di papua akibat pemekaran yang membludak. Sepanjang perjalanan, massa aksi dari wilayah Jawa tengah yang meliputi Yogyakarta, Solo dan Semarang diiringi dengan beberapa yel-yel diantaranya, Papua Merdeka, Tolak Pemekaran dan tarik Militer dari Papua.
Massa aksi juga membentangkah 2 buah spanduk yang bertuliskan
“Negara Bertanggung Jawab atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Papua” serta spanduk lainnya bertuliskan “Referendum Now for West Papua”
selain kedua spanduk, dalam aksi ini massa aksi dari AMP juga membawa belasan poster berukuran A2.
“Pemekaran memisahkan orang Papua, Pemekaran juga memisahkan mama-mama Papua, Pemekaran memisahkan mahasiswa Papua, ini jelas. Mereka secara terang-terangan memisahkan kita. Orang Papua semakin habis, pendatang semakin hari semakin meningkat di Papua,”
kata Alfridus Dumupa dalam orasinya.
“Hari ini terjadi pembantaian, terjadi pergeseran budaya, kami tidak pernah diam, untuk bicara yang benar atas hak-hak kami. Pemekaran hanya semata-mata untuk mendatangkan transmigrasi dan TNI/Polri guna mendiskriminasi orang Papua, Negara harus buka mata,”
ungkap Hery orator lainnya.
Sementara itu juru bicara aksi Mapen David kepada majalahselangkah.com mengatakan Pemekaran di Papua hanya kepentingan semata. Orang Papua tidak meminta pemekaran, namun, Negara memaksakan pemekaran itu di Papua.
“Maraknya pemekaran di Papua, secara tidak langsung kami ini menuju pada titik kepunahan. Itu hanya kepentingan NKRI sendiri terhadap tanah Papua, karena tidak ada evaluasi dalam pelaksanaan daerah otonomi baru di Papua, sehingga kami melihat ini merupakan sarat kepentingan dari pusat terhadap Papua,”
ungkapnya di sela-sela aksi.
“Kami melihat dengan jumlah penduduk di Papua itu sendiri saat ini sangat minim dibandingkn penduduk pendatang dari luar Papua, sekarang dimekarkan 33 pemekaran baru lagi, apakah itu layak?”
tanyanya.
Mapel juga menambahkan, dalam UU sudah mengatakan layak dimekarkan apabila dalam satu wilayah jumlah penduduknya minimal 60.000 jiwa. Namum di Papua tidak mencapai.
“Ini sama halnya dengan melanggar undang-undang yang dibuatnya sendiri dan dalam hal ini kami melihat bahwa ada kepentingan yang dimainkan dalam pengesahan pemekaran itu. Hadirnya kabupaten akan menambah jumlah pasukan di Papua dan akan terjadi Daerah operasi Militer (DOM) serta masyarakat asli akan terus terpinggirkan.”
Menurutnya, Pemekaran tidak membawa kesejahteraan bagi Papua tetapi itu akan menjadi pintu konflik bagi rakyat Papua menuju pemusnahan etnis melanesia.
“Sekarang saja penduduk asli menjadi minoritas di Papua, apalagi membuka daerah otonomi baru akan menambah penduduk dari luar Papua dan penduduk asli tetap akan menjadi minoritas di atas tanahnya sendiri bahkan semakin termarginalkan,”
kata David mengkritik.
Bukan hanya itu, massa aksi juga mendesak pemerintah rezim SBY-Boediono menarik militer dari Papua dan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk Papua. (MS/Mateus Ch. Auwe)
Seorang perempuan Papua sedang orasi dari Bundaran UGM, di depan aksi massa. Foto: Bastian.
Yogyakarta — Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) kota Yogyakarta, menggelar aksi damai dan mimbar bebas hari ini, Senin (15/07/2013), di Bundaran Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Aksi damai ini dilakukan guna memprotes PEPERA 1969 yang dinilai cacat hukum dan penuh rekayasa.
Pantauan majalahselangkah.com, massa awalnya berkumpul di depan Bundaran Universitas Gadjah Mada. Jam 10.00 WIB, demo dimulai dengan doa. Satu per satu dari mereka membawakan politik, menyanyikan yel-yel, dan menampilkan drama teater yang intinya memprotes kelaksanaan PEPERA 1969 silam.
Surya, koordinator pelaksanaan aksi damai ini, kepada www.majalahselangkah.com mengatakan, aksi AMP ini tidak hanya di Yogyakarta.
“Aksi demonstrasi ini dilakukan oleh AMP serentak dibeberapa kota di daerah Jawa guna memprotes pelaksanaan PEPERA pada tanggal 14 Juli 02 Agustus 1969, karena proses pelaksanaan PEPERA di Papua itu cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan Internasional dan perjanjian New York Agreement 15 Agustus 1962,”
kata Surya.
“Kami akan tetap dan terus berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat West Papua yang telah dipaksa oleh Indonesia untuk bergabung bersama Indonesia dan kami tidak akan pernah berhenti berjuang selama Indonesia masih terus menjajah bangsa Papua,”
lanjutnya.
Ada 3 tuntutan yang diusung pada demonstrasi dari AMP. Pertama, AMP menuntut untuk diberikankebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.
Kedua, AMP menyerukan penutupan dan penghentian aktivitas eksploitasi semua perusahaan MultyNational Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo juga MIFEE, dan lain-lain dari seluruh tanah Papua.
Ketiga, AMP dengan tegas menolak, dan menyerukan agar Indonesia nenarik Militer Indonesia (TNI-Polri) organik dan non organik dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.(Abraham Goo/Yakobus Dogomo/MS)
Massa Aksi Membentangkan Spanduk Tuntutan dan Poster Bendera Bintang Kejora Saat Aksi Di Yogyakarta (Doc:Umagi)
YOGYAKARTA– Ratusan Masa, tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (Amp) Komite Kota Yogyakarta, Menggelar Akasi Mimbar bebas membawah Poster Bintang kejora, poster Tuntutan aksi, Empat Spanduk Besar. Protes keras terhadap PEPERA 1969 tidak demokratis dan Cacat Hukum dilakukan Indonesia pada Tahun 1969. Pusat Aksi depan Bundaran Universitas Gajahmada Yogyakarta (UGM-Y), pada senin (15/07/2013), aksi mimbar bebas dikawal Ketat oleh Kepolisian dan Intel Kapolres Sleman, dan Kapolsek setempat.
Perwakilan Gerakan Perempuan Papua Barat (GPPB), mengatakan kami di perkosa dan kami ditindas serta di tembak oleh militer (Tni-Polri) Indonesia, jadi kami mau bebas ingin merdeka sendiri, Tegas dalam Orasi Politiknya.
“Dalam aksi ini, Suria Y, selaku Kordinator aksi membacakan Peryataan sikap dengan Tegas Pepera 1969 tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Sendiri Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua” Ungkapnya.
Kemudian, tuntutan aksi 1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua. 2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan MNC milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.3. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Lalu, depan Jalan Bundaran UGM sempat macet selama 3 jam, karena masa aksi mengambil jalan untuk melakukan Prakmen Contoh proses Jalannya Pepera 1969 di Papua. ada yang menjadi Masyarakat Papua, ada juga menjadi Militer Indonesia serta Utusan PBB.
“Dalam menjelaskan tentang mulainya Pepera Sejak 14 Juli – 2 Agustus 1969 dan sebelumnya. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
Selanjutnya hasil Pepera itu dinilai idak demokratis, maka masa aksi bakar bersama-sama, lanjut dengan Waita, Bese, lagu-lagu Papua. lanjut dengan Orasi Politik. aksi kali ini banyak terlihat polisi dikeliligi masa aksi dan di setiap mata jalan diarea kampus UGM di penuhi polis dan Bus, Mobil Motor Polisi, Sebanyak 300-orang, tetapi aksi berjalan aman dan lancar. (M/Andy)
“PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”
Logo Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]Perebutan wilayah Papua antara Belanda dan Indonesia pada dekade 1960an membawa kedua negara ini dalam perundingan yang kemudian dikenal dengan “New York Agreement/Perjanjian New York”. Perjanjian ini terdiri dari 29 Pasal yang mengatur 3 macam hal. Diantaranya Pasal 14-21 mengatur tentang “Penentuan Nasib Sendiri (Self Determination) yang didasarkan pada praktek Internasional yaitu satu orang satu suara (One Man One Vote)”. Dan pasal 12 dan 13 yang mengatur transfer Administrasi dari PBB kepada Indonesia, yang kemudian dilakukan pada 1 Mei 1963 dan oleh Indonesia dikatakan ‘Hari Integrasi’ atau kembalinya Papua Barat kedalam pangkuan NKRI.
Kemudian pada 30 September 1962 dikeluarkan “Roma Agreement/Perjanjian Roma” yang intinya Indonesia mendorong pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan Act of Free Choice (Tindakan Pilih Bebas) di Papua pada tahun 1969. Namun dalam prakteknya, Indonesia memobilisasi Militer secara besar-besaran ke Papua untuk meredam gerakan Pro-Merdeka rakyat Papua. Operasi Khusus (OPSUS) yang diketua Ali Murtopo dilakuakan untuk memenangkan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) diikuti operasi militer lainnya yaitu Operasi Sadar, Operasi Bhratayudha, Operasi Wibawa dan Operasi Pamungkas. Akibat dari operasi-operasi ini terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa besar, yakni penangkapan, penahanan, pembunuhan, manipulasi hak politik rakyat Papua, pelecehan seksual dan pelecehan kebudayaan dalam kurun waktu 6 tahun.
Lebih ironis lagi, tanggal 7 April 1967 Kontrak Karya Pertama Freeport McMoran, perusahaan tambang milik Negara Imperialis Amerika dengan pemerintahan rezim fasis Soeharto dilakukan. Yang mana klaim atas wilayah Papua sudah dilakukan oleh Indonesia jauh 2 tahun sebelum PEPERA dilakukan. Sehingga sudah dapat dipastikan, bagaimanapun caranya dan apapun alasannya Papua harus masuk dalam kekuasaan Indonesia.
Tepat 14 Juli – 2 Agustus 1969, PEPERA dilakukan. Dari 809.337 orang Papua yang memiliki hak, hanya diwakili 1025 orang yang sebelumnya sudah dikarantina dan cuma 175 orang yang memberikan pendapat. Musyawarah untuk Mufakat melegitimasi Indonesia untuk melaksanakan PEPERA yang tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat.
Praktek yang kemudian diterapkan Indonesia hingga saat ini untuk meredam aspirasi prokemerdekaan Papua. Militer menjadi tameng yang reaksioner dan kesenjangan sosial/kesejahteraan menjadi alasan untuk menutupi aspirasi kemerdekaan rakyat Papua dari pandangan luas rakyat Indonesia dan masyarakat Internasional.
Didasari kenyataan sejarah akan hak politik rakyat Papua yang dibungkam dan keinginan yang mulia rakyat Papua untuk bebas dan merdeka diatas Tanah Airnya, maka dalam peringatan 44 tahun PEPERA yang tidak demokratis, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] menuntut rezim fasis SBY-Boediono dan PBB untuk segera ;
1. Berikan Kebebasan dan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua.
2. Menuntup dan menghentikan aktifitas eksploitasi semua perusahaan Multy National Coorporation (MNC) milik negara-negara Imperialis ; Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lain-lain dari seluruh Tanah Papua.
3. Menarik Militer Indonesia (TNI-Polri) Organik dan Non Organik dari seluruh Tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua.
Demikian pernyataan sikap ini dibuat, kami akan terus menyuarakan perlawanan atas segala bentuk penjajahan, penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan Tanah Air Papua hingga rakyat Papua memperoleh kemenangan sejati.
Massa Aksi AMP Saat Melakukan Demo di Yogyakarta (Doc:AMP)
Yogyakarta – Dalam rangka peringatan 44 tahun proses pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) yang tepat jatuh pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 2013 mendatang, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] berencana menggelar aksi Protes berupa Demonstrasi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, diantaranya : Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Bogor, dan Jakarta.
Informasi akan diadakannya aksi ini disampakan oleh Surya, selaku koordinator pelaksanaan aksi di Yogyakarta kepada www.papuapost.com ketika ditanyai via televon. Surya menegaskan bahwa “ Aksi demonstrasi ini akan dilakukan oleh AMP serentak dibeberapa kota di daerah Jawa guna memprotes pelaksanaan PEPERA pada tanggal 14 Juli – 02 Agustus 1969, karena dinilai Proses pelaksanaan PEPERA di Papua itu cacat hukum dan tidaka sesuai dengan Ketentuan Internasional dan Perjanjian New York ( New York Agreement ) pada 15 Agustus 1962”.
“Kami akan tetap dan terus akan berjuang untuk menyuarakan aspirasi rakyat West Papua yang telah dipaksa oleh Indonesia untuk bergabung bersama Indonesia dan kami tidak akan pernah berhenti berjuang selama Indonesia masih terus menerus menjajah bangsa Papua. Dalam aksi yang akan kami gelar serentak pada tanggal 15 Juli ini, kami akan membawakan Thema aksi “PEPERA 1969 Tidak Demokratis!!! Hak Menentukan Nasib Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua Barat”.
“Dan untuk itu, kami seruhkan kepada seluruh elemen Rakyat West Papua yang berdomisili di daerah Jawa, khususnya wilayah Yogyakarta, untuk dapat terlibat dalam aksi demonstrasi yang akan dilakukan pada hari, Senin 15 Juli 2013. khusus di Yogyakarta, aksi akan di pusatkan di Bundaran UGM Yogyakarta, untuk seruan selengkapnya dapat dilihat di www.ampjogja.blogspot.com.” Tegas Surya”. [rk]
PORT MORESBY — Danny Kogoya, salah seorang komandan sayap militer Organisasi Papua Merdeka yang kini bersembunyi di Papua Niugini, mengajak para tokoh OPM berkumpul untuk melanjutkan perjuangan melepaskan diri dari Indonesia.
Kogoya yang menyusup ke Papua Niugini tahun lalu sekarang berada di tempat persembunyian yang dikenal sebagai Kamp Victoria.
Kamp itu berlokasi dekat dengan perbatasan Papua Niugini dan Papua Barat.
Dia mengajak agar semua tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) berkumpul di sana untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan dari Indonesia.
“Saya ingin Jacob Prai di Swedia, John Ondawame di Australia. Semua orang pemimpin di luar negeri untuk kembali ke kamp ini, Kamp Victoria, untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan,”
katanya.
Kogoya, yang diamputasi saat ditahan tahun lalu, bersumpah akan terus melakukan perlawanan meski berada di dalam hutan.
Dia menyusup ke Papua Niugini setelah diancam akan ditangkap kembali kendati sudah dibebaskan.
“Kaki ini dipotong karena OPM, pribadi saya minta merdeka. Papua harus keluar (merdeka) dari Indonesia,”
kata Kogoya.
Kogoya mengklaim telah memerintahkan 7.000 pasukan untuk bersiaga dengan sekitar 200 pejuang aktif, tetapi jumlah itu tidak dapat diverifikasi.
Sementara jurnalis Radio Australia, Liam Cochrane, dalam laporannya menyebutkan, pasukan Kogoya yang berada di Kamp Victoria hanya memiliki senjata rakitan tanpa berisi peluru.
Perjanjian ekstradisi
Sementara itu, bulan lalu Papua Niugini dan Indonesia telah menandatangani perjanjian ekstradisi.
Perjanjian itu dapat digunakan untuk menargetkan mengekstradisi aktivis OPM Papua Barat yang kini berada di Papua Niugini.
Sementara Perdana Menteri Papua Niugini Peter O’Neill mengatakan, perjanjian ekstradisi akan digunakan untuk penjahat dan bukan aktivis politik, tetapi untuk mereka yang bisa dianggap mengganggu itu masih harus diuji.
“Kami berpendapat, kebijakan dan masalah Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. Kami telah secara konsisten mempertahankan itu,”
Biak – Buchtar Tabuni Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) berada di Kota pulau Biak untuk bersama KNPB Biak melakukan sosialisasi atau menyampaikan hasil keputusan MSG tentang West Papua dari kampung ke kampung.
Minggu ini ( tanggal 10-14 July 2013) Buchtar Tabuni dan KNPB Biak akan berada di pulau Numfor untuk melakukan pertemuan dengan rakyat pulau Numfor secara terbuka.
Buchtar Tabuni saat di Airport Biak untuk berangkat ke Numfor mengatakan agenda yang saya dan KNPB Biak akan sampaikan kepada rakyat pulau Numfor adalah seputar keputusan MSG tentang West Papua dan mengajak rakyat untuk menyambut kedatangan misi MSG ke West Papua dengan budaya Papua yang mana merupakan kebudayaan Melanesia. Dan juga akan menyampaikan kepada rakyat untuk menyambut rencana pembukaan Kantor Papua Merdeka di Belanda pada Agustus mendatang serta kunjungan-kunjungan tuan Benny Wenda ketua diplomasi international West Papua ke sejumlah negara baru-baru ini.
Yulianus Mandowen Koordinator KNPB pulau Numfor via hand phone pagi ini mengatakan rakyat pulau Numfor sangat respon untuk kedatangan Buchtar Tabuni ke Numfor. Kami sudah distribusikan undangan kepada rakyat dari kampung ke kampung untuk hadir pada acara ini. Saat ini kami sedang mobilisasi rakyat ke Airport Numfor untuk menyambut kedatangan Buchtar Tabuni dengan tari-tarian, (Ser)
Fragmentasi Lilit Penentuan Nasif Sendiri Papua Barat. Foto: Ist
New Zealand — Tawaran oleh Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan atau West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), untuk bergabung dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) pada Juni 2013 lalu melahirkan perdebatan antara para tokoh Papua. Fragmentasi ini menghambat tujuan umum di antara orang Papua, yaitu penentuan nasib sendiri.
Seperti dikutip Radio New Zealand International di Wellington, edisi 5 Juni 2013, mereka memperdebatkan tentang siapa yang sah sebagai wakil penduduk asli di Papua.
“Keragaman budaya dan suku, ditambah kesulitan kebebasan berekspresi di provinsi timur Indonesia, kepemimpinan Papua Barat tetap terfragmentasi.”
Sebuah keputusan tentang apakah akan menerima WPNCL sebagai anggota grup ujung tombak Melanesia (MSG) telah ditangguhkan oleh para pemimpin MSG untuk sementara waktu. Mereka ingin mendatangi Indonesia dan Papua Barat lebih dahulu sebelum mengambil keputusan final soal keanggotaan.
Namun, dalam kondisi ini, anggota dari organisasi yang dikenal sebagai Pemerintah Republik Federal Papua Barat (RFPB) telah mempertanyakan legitimasi koalisi, WPNCL.
Dikatakan, presiden dan perdana menteri RFPB saat ini berada di penjara. Mereka ditangkap saat menggelar Kongres Rakyat Papua III di Jayapura. Juru bicara Luar Negeri organisasi, RFPB yang berbasis di Melbourne, Australia mengatakan, RFPB lebih mewakili mayoritas orang di di Papua dari pada WPNCL.
“Saya sangat bangga bahwa mereka (WPNCL: red) juga membawa suara orang Papua Barat ke dalam Spearhead Group Melanesia atau arena internasional, selain mengikuti prosedur, kita harus berdiri dengan satu kepala, satu suara, satu agenda. Tetapi juga kita harus memiliki satu tubuh politik. Itu saja,”
kata Jacob Rumbiak pada media itu.
Jacob Rumbiak menjelaskan, ketika banyak organisasi, orang bingung. “Jakarta juga mengatakan, kami ingin bertemu dengan siapa? Anda memiliki banyak pemimpin, Anda memiliki banyak organisasi.
Pernyataan Jacob Rumbiak bertentangan dengan surat dari Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) Forkorus Yaboisembut kepada Mr. Peter Forau Nomor: 011/P-02/NFRPB/VI/2013 ke Director General MSG. Surat itu berisi enam point.
Seperti dikutip majalahselangkah.com, edisi Minggu, 16 Juni 2013, pada point 2, Forkorus Yaboisembut mengatakan,
Pada KTT MSG di Noumea bebarapa waktu lalu, Indonesia sebagai pengamat MSG telah mengirim beberapa orang Papua sebagai delegasinya. Ikut juga, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia, Michael Menufandu.
Michael Menufandu mengatakan, para pemimpin WPNCL hampir semua berada di pengasingan.
“Saya tidak tahu tentang mereka karena mereka bukan dari Papua. Mereka telah tinggal di luar Papua hingga 50 tahun. Mereka tidak tahu tentang apa yang sebenarnya di Papua. Itulah perbedaannya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di Papua,”
tutur Michael Menufandu.
Namun, kata dia, WPNCL telah bekerja keras dalam dua tahun terakhir untuk mendapatkan dukungan dari Negara-negara Melanesia dan Papua barat diterima sebagai anggoat resmi MSG mewakili ratusan suku di Papua Barat.
Sementara, Wakil Ketua WPNCL, John Ondawame mengatakan, WPNCL adalah organisasi perwakilan yang sah.
“Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan mewakili 29 organisasi: gerakan perlawanan, gerakan sosial dan organisasi tradisional,”
tuturnya kepada Radio New Zealand International.
Jadi, kata John Ondawame, WPNCL sepenuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat luas di dalam hutan, di luar negeri, dan dari seluruh lapisan masyarakat di Papua Barat.
“Namun unsur-unsur tertentu dalam kelompok-kelompok di Papua Barat dan beberapa negara lain, mereka tidak memiliki petunjuk tentang berapa banyak dukungan yang kita miliki di masyarakat Papua Barat.”
Radio Selandia Baru Internasional menutup hasil wawancara dengan para pemimpin Papua itu dengan mengatakan, WPNCL telah menaikan status masalah Papua Barat dari hanya masalah dalam negeri Indonesia ke tingkat Internasional tetapi perpecahan para pemimpin Papua Barat akan mempersulit mencapai tujuan, kemerdekaan.
“Meskipun ada kritik, tawaran oleh koalisi (WPNCL: red) telah berhasil mengangkat kampanye penentuan nasib sendiri Papua Barat ke tingkat yang baru, di mana tidak lagi hanya sebuah masalah dalam negeri Indonesia, tetapi masalah internasional,”
tulisnya.
Dikatakan, penentuan nasib sendiri menjadi tujuan umum di antara orang Papua Barat. Namun, tantangan yang mereka hadapi saat ini adalah tidak adanya kerja sama di antara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. (GE/IstMS)
Monday, July 15, 2013, 
![Logo Aliansi Mahasiswa Papua [AMP]](https://papuapost.news.blog/wp-content/uploads/2021/04/14954-562768_272752572811085_532674140_n.jpg?w=384&h=299)
Papua Merdeka News 