Ada di ingatan kita, pada 2017 petisi 1.8 juta tanda tangan masuk Komisi Dekolonisasi UN, ada orang Papua perintahkan cabut itu dan dituntut minta maaf dalam waktu 24 jam.
Tuntutan itu disampaikan oleh Oktovianus Mote.Tahun 2019 resolusi PIF keluarkan desak komisioner HAM-UN ke West Papua, ACP adopsi itu, diikuti Belanda, Inggris, Polandia, Spanyol, dan terakhir Uni-Eropa.
Total 108 negara resmi anggota UN desak Komisi HAM PBB ke West Papua. Atas desakan itu, Indonesia dan orang Papua yang dipakai Indonesia seperti: Markus Haluk, Menase Tabuni, Daniel Radongkir, Benny Giyai, Dorman Wandikbo dan Timotius Murip sendiri ke Jenewa tanda tangan MoU jedah Kemanusiaan untuk batalkan kunjungan PBB ke Papua. Negara-negara anggota MSG: Vanuatu, Fiji, Kanaky, dan lainya tegas dukung West Papua masuk full member MSG.
Orang-orang Papua sendiri juga ke sana bawa agenda KTT dan perpecahan ULMWP, atau dualisme ULMWP. Orang – orang seperti Markus Haluk & Daniel Radongkir ini kemarin berhasil membatalkan kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua. Sekarang mereka juga yang pergi mengelilingi negara – negara MSG untuk menunda atau membatalkan KTT-MSG yang rencananya mau menerima West Papua sebagai full member MSG itu.
Ketika, dukungan internasional menjadi nyata, buat perpecahan dalam tubuh lembaga perjuangan (ULMWP) dengan agenda-agenda tandingan ciptakan dualisme. Kalo lihat cara-cara ini, kita tidak mengerti perjuangan model ini, apakah berjuang untuk Papua merdeka atau berjuang untuk memperbaiki nilai-nilai HAM dan demokrasi di dalam konteks NKRI harga mati. Perjuangan ini dihancurkan oleh orang Papua sendiri dan lebih khususnya anggota ULMWP yang dipakai oleh NKRI atas nama perjuangan itu sendiri. Kesimpulan saya, semua ini terjadi antara agenda dialog Jakarta-Papua vs agenda resolusi ke PBB.
Dialog Jakarta-Papua jelas ikuti konsep resolusi Aceh, sedang Resolusi ke PBB ikuti konsep resolusi Timor Leste. Silahkan Rakyat Papua menilai dan memilih sendiri. Mana yang diuntungkan.
Catatan ini berdasarkan dokumen-dokumen resmi, bisa dibuktikan bila ada yang bantah.
13 April 2023, saya posting di facebook ini bahwa Paradox Papua ini memiliki misi tertentu. Dengan saya tulis empat konsep sebagai tujuan Paradox Papua ini, yakni: Konsolidasi, pengumpulan data, pemetaan, dan penggalangan.
Apa arti konsep-konsep itu?
Konsolidasi adalah mengumpulkan kekuatan politik (amunisi) baik materi maupun orang bagi Indonesia melalui informasi yang disampaikan para pemimpin Papua di media ini. Pengumpulan data adalah Indonesia mengumpulkan data dan informasi penting tentang perjuangan Papua yang dibutuhkan negara melalui para pembicara yang menyampaikan informasi di media ini.
Pemetaan, adalah Indonesia memetakan kekuatan dan kelemahan orang Papua dan agenda perjuangan mereka. Berdasarkan pemetaan itu mereka menyusun strategi dan agenda politik untuk menghancurkan perjuangan Papua Merdeka. Penggalangan adalah berdasarkan pemetaan itu Indonesia akan mendekati orang Papua khususnya para pejuang Papua Merdeka untuk berbalik dan mendukung Indonesia. Tentu penggalangan ini disertai dengan tawaran tertentu, semisal finansial, posisi dan proyek. Empat hal ini selalu digunakan dalam penaklukan suatau bangsa, atau suatu komunitas.
Penelitian etnografi misalnya, suatu pemerintah atau perusahaan merencanakan suatu proyek seperti rampas tanah untuk proyek pembangunan, pertanian, proyek sumur gas dan minyak atau proyek pertambangan selalu diawali dengan penelitian yang melibatkan ahli antropologi dan ahli bidang terkait lain. Studi ini sering disebut Studi Amdal, studi pemetaan, atau studi kelayakan. Para peneliti ke masyarakat, kumpulkan data dan informasi. Data itu dianalisa dan interpretasi, kemudian memetakan sikap-sikap masyarakat, kekayaan alam, dan potensi yang dimiliki dalam kategori-kategori tertentu. Berdasarkan studi dan pemetaan itu, disusun strategi untuk implementasi program. Strateginya, bagaimana dekati kelompok yang pro dan kontra, bagaimana diadu dombo bila berkeras menolak proyek, bagaimana disokong, dan penggunaan kekuatan militer untuk intimidasi dan paksa masyarakat pemilik tanah, dll.
Berdasarkan metode itu, maka empat hal di atas selalu menjadi dasar agenda besar negara terhadap perjuangan Papua. Itu sudah terjawab tadi malam dengan tiga pernyataan oleh pendeta pemilik Paradox Papua ini.
Pertama, kamu orang Papua belum bersatu.
Kedua, kamu orang Papua belum siap merdeka.
Ketiga, semua organ melebur dan bentuk dewan presidium.
Di satu sisi poin satu dan dua ini penting bagi orang Papua evaluasi diri, tetapi di sisi lain, dua hal inilah selalu digunakan Indonesia di berbagai forum internasional. Apa tujuan ini, bagi saya ini suatu strategi politik untuk menghadapi KTT MSG dua bulan ke depan. Sedang untuk point terakhir ini, sebuah strategi untuk melumpuhkan dukungan internasional terhadap perjuangan Papua termasuk dukungan 84 negara + dukungan Parlemen Uni-Eropa, maka (total 108 negara) yang mendesak misi pencari fakta PBB ke West Papua. Dengan dibentuknya, organisasi baru, maka otomatis dukungan internasional terhadap ULMWP akan ditarik, karena ULMWP dibubarkan melalui peleburan menjadi Presidium tadi.
Di tarik dukungan karena dianggap orang Papua tidak serius, main-main dan tidak siap. Maka orang Papua kembali ke titik nol. Artinya, keanggotaan ULMWP sebagai observer di MSG dan dukungan 108 negara tadi otomatis ditarik dukungan. Karena negara-negara pendukung yang sedang mempertaruhkan harga diri bangsa dan negara mereka tidak dihargai. Orang Papua tidak siap untuk merdeka.
Maka orang Papua harus bangun organisasi baru dengan kepemimpinan Presidium, maka otomatis ULMWP dibubarkan. Maka Organisasi baru dengan kepemimpinan Presidium itu akan mengajukan aplikasi baru ke MSG, akan cari negara sponsor baru, dan cari dukungan baru di organisasi regional dan internasional, termasuk MSG, PIF dan ACP. Semua akan kembali ke titik nol. Maka secara leluasa Indonesia taklukan Papua dengan 6 Provinsi, mobilisasi migran dan militer di seluruh Papua melalui DOB. Itulah agenda tersembunyi dibalik Media Paradox Papua ini.
Oleh karena itu, Pejabat ULMWP Pro NKRI yang Menggerakkan Untuk Mempertahankan ULMWP Sebagai Wadah Koordinatif adalah Pesan TITIPAN NKRI yang Pasti akan Mematikan Papua Merdeka
By: Kristian Griapon, April 1, 2023.
Strategi Politik Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yang telah terbangun melalui ULMWP telah berada pada level teratas perlawanan politk bangsa Papua Barat di dunia internasional menuju pengakuan masyarakat internasional, tentang “hak politik bangsa Papua Barat”. Itu adalah bentuk nyata kemajuan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang didukung berbagai elemen pejuang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.
Kalau ada yang masih mempersoalkan eksistensi ULMWP sebagai wadah koordinator, isu itu adalah sebuah langkah mundur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat.
Isu wadah koordinatif harus dicermati dengan cara bijaksana, artinya tidak terpaku pada aturan baku, yang harus mengacu pada formalitas, atau mengikuti tata cara ULMWP sebagai wadah apa? sesuai dengan aturan dasarnya. Namun harus menempatkan ULMWP sebagai wadah politik perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia internasional. Sehingga ULMWP tidak terpaku pada aturan baku, akan tetapi dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat mengikuti situasi dan perkembangan global di dunia internasional dalam lobi politiknya.
Dari sudut pandang dukungan masyarakat internasional terhadap ULMWP dan keterbukaan informasi perjuangan bangsa Papua Barat di dalam negeri dan di luar negeri, serta isu sensitif genosida dan ekosida di wilayah Papua Barat, adalah satu paket dari fakta perjuangan nyata bangsa Papua Barat yang telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dan sudah tidak bisa di tutupi dengan berbagai isu yang dikemas dan dikembangkan oleh Indonesia di dalam negerinya maupun di dunia internasional.
Siapapun yang memimpin ULMWP harus dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional dan terhubung dengan perlawanan di dalam negeri, walaupun tanpa koordinasi langsung harus mampu mengakomodir situasi yang berkembang di dalam negeri, menyuarakan di dunia internasional, wasalam.(Kgr)
Penuliis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat
Pada waktu Delegasi MSG desak Indonesia untuk berkunjung ke Papua, Presiden Jokowi terima tim 14 di istana Negara dan Pater Dr. Neles Tebay dan Menkopolhukam Wiranto ditunjuk untuk mengatur dialog tersebut. Tujuannya adalah untuk menghalangi kunjungan Delegasi MSG ke Papua, dan akhirnya dialog itu tidak jalan hingga akhir hidup Dr. Neles Tebay.
Hari ini pemerintah Indonesia telah mendapat tekanan oleh 79 negara ACP, Uni-Eropa, dan Komisi HAM PBB. Intervensi Special Prosedur PBB dan Komisi HAM PBB dan desakan 79 negara ACP dan Uni-Eropa tersebut menjadi tekanan luar biasa bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain untuk menghadapi tekanan tersebut, oleh karena itu Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia bersedia untuk dialog dengan Papua. Para pejuang dan rakyat Papua harus hati-hati dengan strategi ini, karena ini cara untuk menghindari atau memotong jalan bangsa Papua.
Sebuah perundingan bisa terjadi setelah kunjungan Delegasi Pencari Fakta PBB, dan berdasarkan hasil investigasi PBB itu barulah dapat dirundingkan antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sementara ULMWP yang difasilitasi oleh PBB. Apakah dalam sidang umum PBB atau sesuai dengan mekanisme PBB. Hanya dengan mekanisme PBB dapat dicabut Resolusi 2504 tahun 1969 itu, karena Resolusi inilah Indonesia ada di Papua.
Dialog di luar dari mekanisme PBB adalah cara Indonesia untuk memotong dukungan internasional atas Papua dan tidak lebih dari itu. Apa lagi KOMNAS HAM Indonesia mau lobi dan fasilitasi dialog itu. Komnas HAM itu hanya sebuah lembaga kecil dan menjadi bagian dari pemerintah Indonesia. Masalah Papua tidak berada di Komnas HAM Indonesia, tetapi ada di PBB. Negara-negara anggota PBB lah yang memasukan Papua di Indonesia, karena itu PBB juga akan cabut Resolusi 2504 dan kembalikan hak kedaulatan bangsa Papua.
Untuk itu, sekali lagi hati-hati dengan strategi Indonesia yang mengangkat kembali isu Dialog Jakarta-Papua ini.
Waktu Izaac Hindom jadi Gubernur Irian Jaya, suatu ketika beliau dapat telepon dari Gubernur Jawa Tengah. Ismail mengeluh karena ada beberapa mahasiswa asal Irian Jaya yang berkelahi.
Bapa Hindom, sesudah mendengar dengan seksama keluhan koleganya, menjawab, “Mohon maaf Bapa Gubernur, belakangan ini saya sibuk sekali, sehingga tidak sempat mengurus anak-anak saya itu.”
Gubernur Ismail dengan takzim bertanya, “Sibuk apakah Pak Gub?”
Hindom menjawab, “Saya sibuk mengurus anak-anak Bapak, belasan ribu jumlahnya. Mereka datang sebagai transmigran. Harus disiapkan tanah, penginapan sementara, makanan, air bersih, sekolah, tenaga perawat ….”
Gubernur Jawa Tengah terdiam.
Bapa Hindom menyambung, “Jadi, tolonglah Bapa Gubernur mengurus anak-anak saya seperti saya dengan penuh kasih mengurus anak-anak Bapa yang pindah ke banyak tempat di Irian ini.”
Diserukan kepada seluruh pejuang bangsa Papua, di manapun Anda berada bahwa Tanah Papua, dari Sorong sampai Samarai, terutama sekali dari Port Numbay sampai ke Maroke, di kawasan perbatasan di wilayah PNG maupun di West Papua, telah beterbangan banyak pesawat tanpa awak “Drone”, yang diluncurkan oleh Tentara Nasional Penjajah Indonesia (TNI)
Menurut Laporan dari Melanesia Intelligent Service berkantor pusat di Port Moresby, drone yang dipasang dan diterbangkan ke seluruh pulau New Guinea dilakukan dengan jarak bervariasi, dan di tempat yang bervariasi juga. Ada yang jarak dekat, ada yang di atas rata-rata pohon, bahkan ada juga yang di bawah pohon-pohon, dan ada juga dari langit jauh di atas.
Demikian pemberitahuan umum ini supaya menjadi makluk dan supaya semua kegiatan dilaksanakan secara matang.
Pesan khsus kami
jernihkan hati dan pikiran, dan bekerja dengan tuntutan Roh. Jauhkan emosi dan mental kerupuk. Ikuti petunjuk Tuhan! Tinggalkan ambisi dan kemauan nafsu manusiawi. Karena Tuhan sudah lama di pihak kita, hanya kita bangsa Papua yang tidak memihak kepada Tuhan.
Ada pepatah mengatakan “It is better late than never”, atau lebih baik lambat daripada tidak. Demikian dikatakan Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menanggapi sekian kali sudah Presiden kolonial NKRI, Joko Widodo datang ke Tanah Papua, katanya, sebagai bukti keseriusannya membangun Tanah Papua.
Menanggapi itu, Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP) menyampaikan beberapa catatan. Pertama, “terimakasih karena bisa sadar juga saat ini, walaupun itu sudah terlambat”. Menurut Tabi, persoalan hubungan West Papua dengan NKRI sudah lama mengalami kehancuran, dan hubungan itu secara psikologis-nurani, orang Papua sudah tidak menerima NKRI dan orang Indonesia ada di tanah leluhur bangsa Papua, ras Melanesia.
Sudah berulang-ulang orang Papua, mulai dari orang-orang seperti Freddy Number, yang beberapa kali menjadi menteri dalam negara kolonial NKRI, Lukas Enembe, yang menjadi Gubernur Provinsi Papua saat ini, Abraham Atururi yang menjadi Gubernur NKRI Papua Barat hari ini, dan banyak pejabat kolonial asal Papua lain. Mereka dengan jelas dan degas mengatakan bahwa NKRI gagal meng-Indonesia-kan Papua.
Artinya orang Papua sampai hari ini, biar diberi jabatan menteri sampai tiga, seratus kali-pun, orang Papua akan tetap merasa non-Indonesia, dan tanah Papua masih akan dianggap sebagai tanah jajahan NKRI.
Hal kedua, menurut Tabi, apa yang dilakukan Joko Widodo bagus juga, karena NKRI memang harus membayar hutang nyawa orang Papua yang dia bunuh, hutang harga kekayaan yang dia sudah bawa keluar. Memang sangat sedikit yang dia bayar, tetapi paling tidak ada rasa bersalah di pihak Presiden NKRI sehingga berulang-ulang datang ke Tanah Papua untuk menutup rasa malu. Ini tanda-tanda manusia punya hatinurani. Tabi berharap Jokowi tidak kemudian menaruh harapan apa-apa kepada hati orang Papua supaya berbalik mendukung NKRI. Kata Tabi:
Saya harap Jokowi tetap sadar, jauh di lubuk hati terdalamnya, bahwa bangsa Papua, diberi apapun, diberi berapapun, dikunjungi tiap hari-pun, dibangun istana Presiden-pun, sampai kiamat, tetap akan minta merdeka. Akan hidup bertetangga dengan baik, sama dengan Timor Leste, kalau West Papua merdeka dan berdaulat di luar NKRI. Jokowi tahu, bahwa apa yang telah dilakukan NKRI selama ini salah besar. Oleh karena itu apa yang dia lakukan hanya untuk menutup malu, bukan untuk membuat orang Papua berubah pikiran untuk mendukung NKRI atau membatalkan perjuangan Papua Merdeka.
Ditanyakan tentang sisi lain dari pandangannya, bahwa justru semakin banyak jalan dibangun, maka semakin banyak proses militerisasi, dan semakin lama kekuatan perjuangan Papua Merdeka akan pudar, Tabi kembali menyatakan:
Itu cerita dari mana sebuah perjuangan untuk menentukan nasib sendiri pernah dihentikan karena kunjungan presiden kolonial, sejarah dari mana pembangunan dilakukan oleh sang penjajah akhirnya elit dan rakyat yang terjajah pernah membatalkan perjuangan kemerdekaan mereka? Jangan tularkan mimpi lewat mulut orang Papua.
Markus Haluk, Tim Kerja ULMWP dalam negeri. (Tabloidjubi.com)
JAKARTA, SUARAPAPUA.com — Dalam sesi ke-27 Tinjauan Periodik Universal (Universal Periodic Review/UPR) Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, 3 Mei 2017, delegasi Indonesia menyampaikan laporan perkembangan situasi HAM Papua dan tanah air umumnya.
Markus Haluk, salah satu tokoh Papua menilai laporan review HAM Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi, dan delegasi RI dalam sidang UPR di Jenewa, hal biasa yang tidak cukup berpengaruh dalam tataran diplomasi luar negeri.
“Bagi bangsa Papua sudah biasa dengan penyangkalan seperti itu. Sebab dimana-mana pelaku kejahatan pada suatu bangsa tertentu tidak pernah akan mengakui perbuatannya,” ujar Haluk.
Pemajuan di bidang HAM dan demokrasi yang dimaksudkan delegasi Indonesia, menurut dia, tidak sesuai fakta.
“Demokrasi dan HAM hanya berlaku dari Sabang sampai Amboina dan tidak untuk bangsa Papua. Sebab fakta bahwa hingga saat ini khusus di rezim Jokowi-JK di West Papua masih terjadi kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Juga pembungkaman ruang demokrasi, pembatasan media asing, diplomat, akademisi internasional mengunjungi Papua,” tuturnya.
Selain itu, sebut Haluk, dalam kepemimpinan Jokowi-JK, lebih dari 6.000 orang Papua ditangkap dan ditahan dan ada diproses hukum. Ratusan warga sipil ditembak dan banyak yang meninggal dunia. Sedangkan, pembangunan yang dijalankan tidak pro-rakyat Papua karena justru terjadi proses marginalisasi.
“Jadi, apa yang disampaikan oleh delegasi RI dalam UPR di Jenewa merupakan pembohongan publik,” tegasnya.
Delegasi RI dipimpin Retno L.P. Marsudi, bersama Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dan beberapa anggota lainnya dari sejumlah kementerian dan lembaga negara Indonesia hadir di Jenewa. Hal menarik kali ini karena kemungkinan setelah belajar dari pengalaman sebelumnya, ketika diplomat muda Nara Masista Rakhmatia tampil di Sidang Umum PBB pada September 2016 di New York, seperti mempermalukan Indonesia di hadapan para diplomat selevel pimpinan negara maupun menteri dari negara-negara Pasifik.
Sesi laporan review HAM Indonesia cukup panjang, delegasi Indonesia memaparkan kondisi riil, juga menjawab sejumlah respon dari negara-negara lain.
Bagi Papua, kata Haluk, laporan UPR Indonesia berbeda dari fakta. Ini dianggapnya sebagai bagian dari diplomasi yang kurang elegan. “Rakyat bangsa Papua menolak dan mengutuk segala kejahatan dan pembohongan pemerintah RI dalam UPR dan menuntut pemerintah segera memberikan hak penentuan nasib sendiri bagi kedaulatan politik bangsa dan negara Papua,” tegas Haluk.
Dari Jenewa, Wensislaus Fatubun, Human Right Defender, mengabarkan bahwa telah mengamati langsung bahkan mendengar presentasi dan jawaban Pemerintah Indonesia terhadap persoalan HAM di West Papua (Nederland Nieuw Guinea) pada sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB, Rabu (3/5/2017).
“Kami mendengar langsung sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB bahwa Pemerintah menyampaikan soal Otonomi Khusus dan pendekatan kesejahteraan ekonomi dan pembangunan infrastruktur sebagai upaya yang selama ini dilakukan, adanya akses jurnalis di West Papua serta upaya penyelesaian kasus Wamena, Wasior dan Paniai,” kata Wensi.
Dari jawaban tersebut, menurutnya, Pemerintah tampaknya masih melihat West Papua dalam pendekatan pembangunan ekonomi saja dan tidak secara substansial menyelesaikan masalah West Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua.
Lanjut Wensi, Pemerintah Indonesia juga tidak transparan dalam menjelaskan tentang mengapa masih ada jurnalis yang ditahan, disiksa dan dideportasi keluar dari West Papua pasca Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Papua terbuka untuk wartawan asing.
Selain itu, dari pemaparan delegasi Indonesia tidak menjelaskan tentang apa yang menyebabkan lamanya penyelesaian kasus Wasior, Wamena dan Paniai. “Argumentasinya terhadap tiga kasus tersebut hanyalah pencitraan atau diplomatic image saja di forum Internasional UPR sesi ini,” lanjutnya.
Bahkan tidak menjelaskan tentang masih ada enam orang asli Papua yang menjadi tahanan politik, pembatasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat dari aktivis Papua yang memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri bagi orang asli Papua.
“Kami berpendapat bahwa penjelasan Pemerintah Indonesia tentang West Papua dalam sesi UPR ini terlihat masih sama dengan argumentasi Pemerintah Indonesia UPR yang lalu. Argumentasi Indonesia terhadap persoalan West Papua masih diskriminatif dan rasis terhadap orang asli Papua, dan sangat tidak menjelaskan tentang bagaimana keterlibatan orang asli Papua dalam upaya-upaya perlindungan dan penegakkan HAM di West Papua,” ungkapnya.
“Kami menilai bahwa terhadap West Papua, Pemerintah Indonesia masih menerapkan pendekatan sebagai negara kolonial. Sehingga, kami tidak memiliki harapan pada komitment Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua,” bebernya dalam press statement menanggapi Sidang UPR Indonesia di Dewan HAM PBB.
Sembari menyambut baik 105 negara anggota PBB, khususnya 9 negara anggota PBB, yang memberikan pertanyaan, rekomendasi dan catatan terhadap persoalan HAM di West Papua, di bagian akhir, Wensi dan Filep Karma menulis, berdasarkan pada prinsip HAM sebagai tanggungjawab bersama, maka kami menyampaikan kepada komunitas internasional untuk terlibat aktif bersama-sama dengan orang asli Papua dan mendesak Pemerintah Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat dan HAM orang asli Papua.
Ilustrasi OAP – Jubi/Arjuna Pademme, oleh TabloijdJubi.com
Jayapura, Jubi – Legislator Papua, Laurenzus Kadepa meminta digelarnya referendum di Papua, untuk membuktikan hasil survei Indikator Politik yang menyebut 60 persen orang asli Papua (OAP) menolak berpisah dari NKRI.
Ia mengatakan, kalau hasil survei itu benar, tentu pihak Jakarta tak perlu khawatir menggelar referendum.
“Ya, sebaiknya begitu. Gelar referendum untuk membuktikan mayoritas orang asli Papua ingin tetap bersama NKRI. Jika tidak berani menggelar referendum, berarti hasil survei itu dipertanyakan,” kata anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM itu ketika menghubungi Jubi, Minggu (7/5/2017).
Ia menduga, berbagai upaya kini dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membentuk opini publik, bahwa Papua baik-baik saja. Termasuk saat delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Luar Negeri, Retno Masudi dalam pemaparan laporan HAM rutin Indonesia dalam Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB (UNHRC), 3 Mei di Jenewa.
“Delegasi Indonesia menyebut kebebasan berekspresi di Papua tak ada masalah. Inikan sudah bohong,” ujarnya.
Katanya, justru hal-hal seperti inilah yang akan menjadi sorotan dunia internasional. Negara lain tentu juga punya data terkait Papua. Hal-hal seperti ini, termasuk hasil survei itu, lanjut dia, justru menambah masalah. Memunculkan gejolak baru.
“Kalau mau selesaikan masalah Papua, jujur saja. Itu akan lebih baik. Kemudian bersama-sama mencari solusinya. Tidak harus berbohong kepada publik, apalagi di forum-forum internasional,” katanya.
Sebelumnya, dalam pemberitaan satuharapan.com yang melansir pemberitaan The Jakarta Post menyebut, hasil jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indikator Politik menemukan 60 OAP menolak berpisah dari Indonesia. Hanya 18 persen yang mendukung gagasan merdeka dan 22 persen tidak memiliki pendapat.
“Sebagian besar mereka setia pada negara (Indonesia),” kata Direktur Riset Indikator Politik, Hendro Prasetyo, Jumat (5/5/2017).
Menurut Hendro Prasetyo, survei tersebut dilakukan 23 Maret-3 April 2017 di berbagai wilayah di seluruh Papua. Jumlah responden sebanyak 700 orang. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode multistage random.
Survei ini juga mengklaim menemukan 77 persen responden puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo di Papua. (*)
Papua Merdeka News 