Hadapi 1 Desember di Keerom Digelar Rapat Lintas Sektoral

KEEROM–Kapolres Keerom AKBP. Pasero,S.H.,M.H., mengungkapkan untuk pengamanan 1 Desember yaitu peringatan Hut Kemerdekaan Papua, maka Polres Keerom dan TNI serta jajaran Pemda Kabupaten Keerom telah melaksanakan rapat lintas sektoral yang dipimpin langsung Bupati Keerom Yusuf Wally, S.E.,M.M., di Aula Polres Keerom.

Rapat ini guna menghimpun atau mengkoordinasikan rencana pengamanan 1 Desember tersebut.

“Jadi pada hari ini kita baru saja melakukan rapat koordinasi lintas sektoral guna mengamankan Kabupaten Keerom terkait dengan menjelang 1 Desember ini, dimana dalam lintas sektoral tersebut dipimpin Bupati Keerom yang melibatkan semua unsur keamanan yang ada di Kabupaten Keerom,”

ungkapnya kepada Bintang Papua di Kantor Bupati Keerom, Selasa (26/11).

Menurutnya, pihaknya akan melakukan rapat terakhir pada tanggal 30 November mendatang, guna memantapkan pengamanan untuk Kabupaten Keerom, dimana untuk kegiatan yang nantinya akan dilakukan seperti penggalangan aparat keamanan dari TNI/Polri, dan satpol PP, serta ada juga razia –razia serta patroli gabungan setiap malam yang akan dilakukan.

“Masih ada satu kali rapat terakhir untuk memantapkan persiapan pengamanan terkait dengan 1 Desember yang nantinya kami akan lakukan penggalangan kekuatan gabungan dari TNI/Polri dan ada beberapa yang nantinya akan disiagakan didaerah –daerah yang dianggap rawan,”

jelasnya.

Selain itu juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan cepat percaya dengan isu–isu yang berkembang dilapangan sebab menjelang 1 Desember ini banyak isu berkembang dan belum pasti ada kebenaran dalam isu tersebut, sehingga jika memang masih dalam isu sebaiknya masyarakat tidak terprovokasi.” Kami harap masyarakat bisa menjalankan aktifitas rutinnya seperti biasanya, jangan mendengar isu yang tidak bertanggung jawab, dan kita perlu ada kerukunan dalam bermasyarakat, dan polisi sebagai mitra masyarakat akan sangat mendukung hal tersebut,” tuturnya.

Ditambahkan, untuk 1 Desember ini pihaknya menjamin keamanan masyarakat, dan apabila ada indikasi kecurigaan masyarakat akan hal–hal yang mengganggu keamanan masyarakat, maka masyarakat diminta segera melaporkan kepada pihak berwajib yang terdekat, guna dapat ditindaklanjuti. (rhy/don/lo2)
Baca 8 kali

Rabu, 27 November 2013 08:08, Ditulis oleh redaksi binpa

November 27, 2013 0

Pemerintah Australia Dukung Penegakan Hukum di Papua

Dubes Australia goyang yospan bersama pejabat utama Polda Papua di kediaman Kapolda Papua (18/11)Jayapura – Senin (18/11) kemarin, Duta Besar Australia, YM Gregg Moriaty bertemu dengan Kapolda Papua, Irjen Pold Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Dalam kunjungannya ke Polda Papua Dubes Australia didampingi sejumlah staff, antara lain, Brigadir Jhond Longhim Gould Head of Australia Defence Staff (HADS), Mr. Jean B. Carcasso (Ministre Conselor/Bid Propam), Mrs. Adelle Neary (Second Secretary (Political) and visi division Office, Mrs. Cassandra H. (Second Secretary (Economic)), Mr. Perarco Chawan Koretje (Director Of Decentralination, Poverty Reduction and Purel Development (Bid Propam)), Mr. Jhon Theoloft Weohan (Deputy Program Director For Papua and West Papua (AIPD) dan Federal Agust Benjamin Koster (CPP Licism Officer).

Kepala Bidang Humas Polda Papua AKBP SULISTYO PUDJO. H, S.I.K., dalam pressreleasenya yang diterima Bintang Papua, mengatakan, dalam pertemuan Kapolda Papua dengan Dubes Australia itu, ada hal-hal penting yang disampaikan. Antara lain perkembangan pembangunan di Papua, perkembangan situasi keamanan di Papua, termasuk juga kondisi investasi di Papua.

Menurut Kabid Humas, soal Perkembangan pembangunan di Papua. Dikatakan, Kedutaan Australia mengamati bahwa pembangunan di Papua sangat pesat tentu saja sebagai akibat berbagai instrumen negara mampu bekerja dengan baik khususnya Polri dalam membina keamanan di Papua makin baik dan berimbas pada meningkatnya kegiatan pembangunan di Papua.

Sedangkan Perkembangan situasi keamanan di Papua, dikatakan mengenai masalah kamtibmas di Papua, Dubes Australia menyampaikan akan meningkatkan dan akan memperkuat kerja sama keamanan antara Australia dengan Polri. Pemerintah Australia akan bekerjasama dan saling membantu dalam berbagai tindakan Kepolisian khususnya menyangkut aspek yang mengganggu keamanan dan ketertiban sesuai dengan perundang-undangan.

Australia mencermati situasi Indonesia khususnya Papua dan sangat memberikan apresiasi yang luar biasa di karenakan selama kepemimpinan Kapolda Papua Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., situasi di Papua sangat kondusif berbagai kejadian konflik horizontal dan vertikal berkurang sangat signifikan.

Mengenai Kondisi investasi di Papua, Kedutaan Australia menekankan dukungan keamanan yang sangat penting untuk memastikan iklim investasi makin membaik di Papua.

Pemerintah Australia mendukung bahwa masalah di Papua khususnya menyangkut insurgency di tangani dengan cara-cara penegakkan hukum. Selain itu kedatangan Dubes Australia di Polda Papua tidak membicarakan masalah politik tetapi mengecek program-program bantuan dan kerja sama Australia dan Indonesia yang ada di Papua.

Sementara itu Kebijakan Kapolda Papua mensikapi masalah Papua dibagi menjadi masalah konflik horizontal yaitu masalah antara masyarakat adat, antara masyarakat adat dan pendatang. Masalah sehubungan dengan konflik pertanahan dan masalah sebagai akibat Pemilukada.

Sementara masalah vertikal yaitu konflik antar masyarakat dengan pemerintah. Khususnya menyangkut masalah kelompok bersenjata dan non kelompok bersenjata yang memiliki keinginan merdeka.

Sedangkan Kebijaksanaan yang diambil Kapolda Papua adalah pendekatan soft approach di kedepankan daripada pendekatan hard approach.
Kesimpulan dari pertemuan itu lanjut Kabid Humas adalah

Masalah integritas Papua di bawah NKRI, Pemerintah Australia sangat menghormati perjanjian Lombok (Lombok Treaty) antara pemerintah Australia dan Indonesia, yang mana itu adalah kebijakan PM baru Anthony John “Tony” Abbott dari Australia via Ambassador dan tidak ada satu kata pun bahwa Papua keluar dari NKRI;”Kata PM Anthony John “Tony” Abbott.

Adapaun Kalimat dari Perjanjian Lombok antara lain
1. Menekankan saling menghormati dan menghargai kedaulatan negara lain
2. Menekankan ada saling bekerjasama, di mana kedua negara saling bekerjasama dalam menghadapi situasi masa depan yang makin dinamik

3. Menekankan di mana kedua negara saling memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, budaya dan keamanan sesuai dengan kepentingan bersama dan hubungan baik antar kedua negara.

Australia Dukung Program Prioritas di Papua

Sebelum ke Polda Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staf Kedubes Mrs Adelle Neary, dan Departemen Army (Atase/Departemen Pertahanan dan Keamanan) Australia, Raymond Press, bertemu Pemerintah Provinsi Papua, yang diterima Sekda Provinsi Papua, Hery Dosinaen, yang juga didampingi oleh Karo Humas dan Protokoler Setda Provinsi Papua, F.X. Mote, S.H., M.Si., Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri, Suzana Wanggai, Karo Pemerintahan Setda Papua, Sendius Wonda, dan Kepala Distamben Provinsi Papua, Bangun Manurung. Pertemuan yang berlangsung tertutup kurang lebih 1 jam.

Plt Sekda Herry Dosinaen, mengatakan, kedatangan Dubes Australia YM Greg Moriaty didampingi Staff Kedubes Mrs Adelle Neary ini, dan rombongannya itu, tidak lain untuk bekerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

Hal dimaksud, juga bagian dari tindaklanjut dari beberapa tahun lalu, dimana Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia telah datang ke Papua untuk melakukan kerjasama khususnya dalam memberikan perhatian kepada masyarakat di Papua.

Untuk kerjasama dalam bidang kesehatan, lebih fokus terhadap pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan di Papua, diantaranya HIV/AIDS dan lainnya di Papua, sedangkan untuk bidang pendidikan belum ada pembicaraan secara detail, apakah dalam bentuk bantuan peningkatan SDM atau beasiswa.

Diakuinya, sebelumnya juga bertemu dengan tamu dari Hawai, yang membicarakan kerjasama dalam bidang pendidikan terutama pendidikan dasar yang saat ini bersama dengan Rektor Uncen sedang membahas di Uncen Jayapura.

“Bahkan, utusan dari Hawai ini akan melakukan kunjungan ke beberapa sekolah di Kota Jayapura dan beberapa hari lagi akan digelar pertemuan dengan utusan dari Hawai,”

jelasnya kepada wartawan usai pertemuan tersebut di ruang kerjanya, Senin, (18/11).

Ditegaskannya, apakah bantuan itu dalam bentuk fresh money atau peningkatan SDM? Sekda Herry Dosinaen mengungkapkan bahwa kerjasama itu akan pada fokus peningkatan SDM dan tentunya akan didukung dengan financial.

Disinggung soal apakah membicarakan banyaknya warga Papua yang meminta suaka ke Australia? Sekda Herry Dosinaen menegaskan tidak membicarakan hal tersebut, tetapi lebih pada kerjasama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

“Jadi, mereka mendukung sepenuhnya Pemerintah Indonesia dan mendukung pembangunan prioritas yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Papua dalam bingkai NKRI,”

tukasnya.

Senada dengan itu, secara singkat, Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai menandaskan, kedatangan rombongan Australia, Honolulu dan Hawai ke Papua adalah untuk melakukan kerjasama di bidang kesehatan dan pendidikan.

“Bidang kesehatan, mereka lebih fokus terhadap permasalahan HIV/AIDS. Sementara di bidang pendidikan mereka ingin melihat program beasiswa untuk wilayah Indonesia timur khususnya Papua yang sudah berjalan lama, apakah program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Diharapkan kedepannya ada penigkatan dalam memberikan beasiswa bagi rakyat Papua menempuh pendidikan,” pungkasnya.(don/nls/don/l03/@dv)

Selasa, 19 November 2013 03:08, Binpa

November 19, 2013 0

Kapolda: Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Tidak Valid

Editor : MUSA ABUBAR

Jayapura, 5/10 (Jubi) – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian menilai, pernyataan perdana menteri negara Vanuatu, Moana Karkas Kalosil tidak valid.

Soal investigasi masalah HAM di Papua, menurut Tito, sedianya harus memahami mekanisme di PBB. Semua negara boleh saja menyampaikan pendapat, tetapi tidak harus disetujui. Indonesia memiliki Right of Reply (hak untuk menjawab). Hak itu disampaikan oleh perwakilan tetap RI yang ada di PBB.

“Saya melihat terbalik sekarang ini. Selama setahun saya menjabat, setahu saya, yang menimpa TNI/Polri malah lebih banyak. Saya kira pernyataan Vanuatu tidak valid,” kata Jendral Tito kepada wartawan usai apel HUT TNI ke-68 di lapangan Makodam XVII/Cendrawasih, Sabtu (5/10) siang.

September lalu, 28/9, di Sidang Tahunan PBB, Perdana Menteri Vanuatu Moana Kalosil menyatakan, Papua Barat telah secara konsisten membantah semacam pengakuan oleh badan dunia. Ia meminta, PBB untuk menunjuk seorang Wakil Khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan status politik Papua di Indonesia.

“Kita sekarang berunding tentang masalah Suriah, tetapi ketika datang ke masalah hak-hak rakyat Papua Barat, suara kami dimatikan bahkan dalam podium ini ” kata Perdana Menteri Moana Karkas Kalosil kepada Debat Umum Majelis Umum tahunan PBB, mengacu pada perang saudara yang telah menewaskan sekitar 120.000 Suriah , sopir beberapa 6,6 juta dari rumah mereka dan melihat penggunaan senjata kimia.

“Bagaimana kita kemudian mengabaikan ratusan ribu orang Papua Barat yang telah secara brutal dipukuli dan dibunuh ? Orang-orang Papua Barat mencari untuk PBB sebagai mercusuar harapan. Mari kita, pemimpin rekan saya, dengan keyakinan moral yang sama menghasilkan dukungan kami terhadap penderitaan orang Papua Barat. Sudah saatnya bagi PBB untuk bergerak melampaui pinggiran dan alamat dan memperbaiki beberapa kesalahan sejarah,” lanjut Moana.

Disebutkan, polisi Indonesia dilaporkan menembak dan menewaskan dua demonstran pada malam peringatan ke-50 bekas Nugini Belanda, menempati setengah bagian barat New Guinea Island, menjadi bagian dari Indonesia . Setidaknya 20 pengunjuk rasa ditangkap , banyak karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan .

Menurut Tito, suara Vanuatu tidak banyak didengar. Berbeda jauh dengan Indonesia, negara besar, bahkan perdana menteri Indonesia pernah menjadi ketua dewan kemanan PBB. Di dalam PBB, posisi Indonesia, lanjut dia, sangat kuat karena didukung negara-negara ASEAN, OKI dan Non Blok. Sdangkan Australia, Belanda dan Inggris sangat mendukung Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI).

“Masalahnya, informasi yang disampaikan oleh Vanuatu belum tentu valid. Pelanggaran HAM yang mana yang dimaksud? Semua dikuasi orang Papua, Gubernur, DPRP, Bupati dikuasai orang Papua. Bahkan pejabat kepolisian, Wakapolda itu orang Papua, Komandan Brimob orang Papua. Jadi, pelanggaran HAM yang mana yang dimaksud?” jelas Jendral Tito.

Tito membandingkan situasi di Filipina Selatan, seperti kata salah perwakilan Cina. Bahwa Papua dinilai aman dibandingkan situasi di negara-negara lain. Di dalam negeri, Tito membandingkan situasi Jayapura dengan Jakarta. Dia menilai Jayapura jauh lebih aman daripada Jakarta. Karena itu, Tito mengimbau agar tidak perlu menanggapi pernyataan perdana menteri Vanuatu. (Jubi/Timo Marten)

Penulis : Timoteus Marten on October 5, 2013, TabloidJubi.com

October 5, 2013 1

Belanda Tetap Komit Dukung Papua

Sebagai Bagian Integral dari NKRI

JAYAPURA— Dubes Belanda Tjeerd de Zwaan menegaskan, pihaknya mendukung Papua bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami tetap komit mendukung Papua bagian integral NKRI,”

ujar Dubes Belanda usai pertemuan bersama Kapolda Papua, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di Ruangan Rupatama, Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (3/7) petang. Ia ditanya terkait sikap pemerintah Belanda terhadap Melanesian Sparehead Group (MSG) yang mendukung Papua lepas dari Indonesia. Dikatakan Dubes Belanda, kedatangannya ke Papua untuk mengetahui pelaksanaan Otsus Plus yang diusung Gubernur dan Wagub Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal.

“Sebenarnya saya berharap mendapatkan jawaban itu dari orang-orang yang tadi saya tanyakan di forum, tapi tak seorangpun menyampaikan hal itu,”

tukas Dubes Belanda. Namun demikian, lanjut Dubes, pihaknya mengidentifikasi Otsus Plus lebih baik dari Otsus yang kini ada melalui kerjasama erat antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Papua, sehingga diharapkan substansi atau konten Otsus Plus akan diformulasikan secara seksama.

“Pemahaman saya bahwa sekarang sedang berlangsung ini memerlukan suatu proses. Dan ini bisa sukses prosesnya harus inklusif. Dan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders).

Menurut Dubes, kedatangannya di Papua juga ingin mengembangkan kerjasama dengan pemerintah Indonesia, terutama di bidang pembangunan pendidikan. Pasalnya, pendidikan merupakan salah-satu pilar untuk negara yang sedang berkembang atau negara yang sudah berkembang.

“Di negara saya sendiri porsi terbesar dalam anggaran negara tahun 2013 adalah untuk pendidikan,”

kata Dubes.

Dikatakan Dubes, sebagai negara yang memiliki keterbatasan anggaran pihakya harus mulai fokus pada area-area, dimana Belanda memiliki kelebihan, diantaranya membantu pendidikan tinggi di Indonesia termasuk di Papua, pengelolaan air, pertanian, kesehatan dan polisi masyarakat.

“Kami memberikan beasiswa kepada siswa-siswa Indonesia yang belajar di Belanda,”

tandas Dubes. (mdc/donl03/@dv)

Kamis, 04 Juli 2013 07:30, Binpa

July 4, 2013 0

Indonesia-Timor Leste sepakati demarkasi Dilumil Memo

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan Indonesia dan Timor Leste telah menyepakati garis batas kedua negara (demarkasi) di Dilumil Memo.

Menurut Marty, kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara kedua negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, saat kunjungan kenegaraan Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak.

Kesepakatan ini semakin mendekatkan penyelesaian garis batas kedua negara. Selama ini, masih ada tiga garis batas yang belum diselesaikan kedua negara. Selain Dilumil Memo, juga Bijael Sunan dan Noel Besi.

“Dan hari ini satu dari tiga titik tersebut sudah disepakati, yang tadi kita sepakati adalah di Dilumil Memo, masih ada dua titik lagi yang harus disepakati,”

katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya terus bekerja keras agar dua garis batas lainnya (Bijael Sunan dan Noel Besi) dapat diselesaikan.

“Jadi, kita harus bekerja keras untuk menuntaskan dua lagi segmen ini, kemudian mulai berangsur membahas masalah perbatasan laut,” katanya.

Ia mengaku bahwa dirinya tidak bisa mentepakan target waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian tersebut.

“Karena ini kan harus dengan penuh kehati-hatian kita bekerja, akan sangat baik kalau diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama,”

katanya.

Sementara itu, dalam kesempatan itu, kedua negara juga menandatangani pernyatan bersama pembukaan pos pintu masuk di Haekesak/Turiskain-Tunubibi, Builalo-Memo, dan Haumeniana- Passabe.
(M041/D007)

Editor: Ruslan Burhani

June 22, 2013 0

Wisnu Wardhana : Kunjungan Menlu MSG Untuk Memahami Pembangunan Di Indonesia, Termaksuk Papua

Wakil Mnetri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwhardana (Jubi)

Noumea-Kaledonia Baru, 21/06 (Jubi) – Saat ini, selain Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan 48 Triliun Rupiah selama era Otonomi Khusus ke Papua dan Papua Barat, 98 persen pejabat pemerintahan di provinsi Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Wisnuwardhana yang memimpin delegasi Indonesia dalam MSG Summit di Noumea, Kaledonia Baru mengakui bahwa rumpun bangsa Melanesia di Indonesia tersebar di lima provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Masing-masing provinsi tersebut adalah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Wilayah lima provinsi ini mencapai sepertiga dari seluruh wilayah Indonesia.
“Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, ada sekitar 11 juta penduduk yang mewakili suku bangsa Melanesia di Indonesia. Mereka ada di lima provinsi di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mencakup sepertiga wilayah Indonesia.” kata Wisnuwhardana dalam pernyataan pemerintah Indonesia dihadapan sesi pleno MSG Summit, 21/06.

Kenyataan ini, menurut wakil Menteri Luar negeri Indonesia ini, menjadikan hubungan Indonesia dengan Melanesia Spearhead Group (MSG) harus dipererat dan terus ditingkatkan. Salah satu caranya adalah dengan mempersilahkan para Menteri Luar Negeri negara-negara MSG untuk datang ke Indonesia.
“Untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan MSG, Indonesia mempersilahkan para Menteri Luar negeri MSG datang ke Indonesia. Untuk bertukar pengalaman dan memberikan kesempatan untuk melihat dan memahami dengan baik tentang pembangunan di Indonesia, termasuk Papua dan papua Barat.” kata Wisnuwardhana.

Menurut Wisnuwardhana hingga saat ini, Indonesia telah mengalokasikan sekitar US$ 60 M di provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku untuk pembangunan koridor ekonomi yang nantinya akan memperkuat relasi ekonomi antara Indonesia dan MSG serta negara-negara anggotanya. Dan untuk dua provinsi di ujung timur Indonesia, yakni Papua dan Papua Barat, selama implementasi Otonomi Khusus, telah dialokasikan dana pembangunan sebesar 48 Triliun Rupiah. Pengalokasian ini, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sumberdaya manusia di dua provinsi tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri ini juga menyebutkan bahwa saat ini, 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah Orang Asli Papua. Bahkan, dalam UU Otonomi Khusus, diatur bahwa hanya Orang Asli Papua saja yang bisa dipilih sebagai Gubernur di dua provinsi paling timur Indonesia ini.

“Untuk mempromosikan dan melindungi identitas Papua, kami punya regulasi yang mengatur hanya Orang Asli Papua saja yang bisa menjadi gubernur. Dan saat ini 98 persen pejabat pemerintah di Papua dan Papua Barat adalah orang asli Papua.”

ujar Wisnuwardhana.

Sebagaimana provinsi lainnya, lanjut Wisnuwardhana, Papua dan Papua Barat telah diberikan banyak kesempatan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia untuk pembangunan di kedua provinsi tersebut. Indonesia juga berkomitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Dalam kaitan dengan Otsus, Indonesia mengakui keunikan budaya Papua, tradisi dan keragaman bahasa serta expresi budaya.

Untuk pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah Indonesia, lanjut Wisnuwardhana, telah membuka Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) pada tahun 2012 untuk memfasilitasi, kordinasi dan mengelola pembangunan ekonomi di kedua provinsi Indonesia ini. Indonesia juga telah memberikan kesempatan kepada Orang Aasli Papua sebagaimana juga kepada warga Indonesia lainnya, untuk menduduki jabatan-jabatan penting di level nasional.

“Orang asli Papua juga sudah bisa menduduki jabatan penting pemerintahan di level nasional seperti anggota parlemen, menteri dan komandan militer hingga duta besar.” kata Wisnuwardhana. (Jubi/Adm)

June 21, 2013,18:40,TJ

June 21, 2013 1

Indonesia Utus Delegasi Hadiri MSG di Noumea

Jayapura, 17/6 (Jubi)—Pemerintah Indonesia telah mengirim utusan dalam jumlah yang besar di Pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia, di Noumea Kaledonia Baru, 17-21Juni . Pemerintah Indonesia juga mendapat undangan karena memperoleh status sebagai pengamat dalam pertemuan MSG sejak 2011.

Hal ini dilaporkan oleh Nic Maclellan dari PACNEWS di Noumea, pada Senin(17/6) pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia Anggota MSG yang dikutip tabloidjubi.com Senin(17/6).

Dia menulis para pemimpin MSG punya perspektif yang berbeda soal hubungan antara Jakarta dan Jayapura, apalagi setelah Indonesia memperoleh status pengamat MSG pada 2001.

Memang pada Maret 2013, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan untuk Papua Barat (WPNCL) secara resmi telah mengajukan permohonan kepada Sekretariat MSG di Port Vila untuk menjadi anggota penuh dari badan sub-regional.

Hal ini merupakan agenda puncak dan delegasi WPNCL dipimpin oleh Wakil Presiden John Otto Ondawame yang secara resmi telah diundang oleh FLNKS. Delegasi pimpinan John Otto Ondowame akan melobi para pemimpin MSG, mencari keanggotaan penuh dari badan sub-regional bagi WPNCL.

Papua Barat telah mendapatkan dukungan publik dari berbagai negarawan Melanesia seperti mantan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Ezekial Alebua. Pemerintah baru di Vanuatu dipimpin oleh Moana Karkas Kalosil, bahkan telah membatalkan hubungan dekat dengan Jakarta yang telah dibangun oleh mantan Perdana Menteri Sato Kilman.

Namun yang jelas tulis Nic Maclellan kalau para pemimpin MSG akan menyeimbangkan dukungan mereka terhadap gerakan Papua Barat dengan peningkatan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Indonesia.

Perdana Menteri PNG Peter O’Neill telah memimpin delegasi besar ke Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Indonesia dan diskusi tentang perdagangan, investasi, pengawasan di perbatasan dan masalah ekstradisi.

Selain itu Fiji juga telah memperkuat hubungan dengan Indonesia sebagai bagian dari peningkatan dialog Selatan-Selatan dan keanggotaan Gerakan Non-Blok. Dalam KTT MSG di Noumea, pemerintah Indonesia telah mengirimkan delegasi besar termasuk Franz Albert Joku dan Nick Messet, untuk mengikuti KTT MSG termasuk berdebat soal keanggotaan WPNCL di dalam MSG.(Jubi/Dominggus A Mampioper)

Penulis : Dominggus Mampioper | June 17, 2013 | 618:40, Jubi

June 18, 2013 0

Indonesia Utus Delegasi Hadiri MSG Di Noumea

Perdana Menteri Papua New Guinea(Jubi/ist)

Jayapura, 17/6 (Jubi)—Pemerintah Indonesia telah mengirim utusan dalam jumlah yang besar di Pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia, di Noumea Kaledonia Baru, 17-21Juni . Pemerintah Indonesia juga mendapat undangan karena memperoleh status sebagai pengamat dalam pertemuan MSG sejak 2011.

Hal ini dilaporkan oleh Nic Maclellan dari PACNEWS di Noumea, pada Senin(17/6) pertemuan Persaudaraan Ujung Tombak Melanesia Anggota MSG yang dikutip tabloidjubi.com Senin(17/6).

Dia menulis para pemimpin MSG punya perspektif yang berbeda soal hubungan antara Jakarta dan Jayapura, apalagi setelah Indonesia memperoleh status pengamat MSG pada 2001.

Namun yang jelas tulis Nic Maclellan kalau para pemimpin MSG akan menyeimbangkan dukungan mereka terhadap gerakan Papua Barat dengan peningkatan hubungan ekonomi dan politik mereka dengan Indonesia.
Perdana Menteri PNG Peter O’Neill telah memimpin delegasi besar ke Jakarta, untuk bertemu dengan Presiden Indonesia dan diskusi tentang perdagangan, investasi, pengawasan di perbatasan dan masalah ekstradisi.

June 17, 2013,18:40,TJ

June 17, 2013 0

Agustus, SBY Jawab Otsus Plus

JAYAPURA [PAPOS] – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana memberikan jawaban realisasi dari 20 poin yang diajukan pemerintah Provinsi Papua dalam otonomi khusus (Otsus)Plus pada bulan Agustus mendatang.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, SH, MH kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/5). “Nanti bulan Agustus, Presiden SBY akan berada di Jayapura beberapa hari untuk menyerahkan Otsus plus yang di dalamnya ada 20 poin,” ucap Yunus.

Yunus menjelaskan, dari 20 poin otsus yang diajukan kepada presiden SBY, beberapa poin di antaranya adalah pembangunan jalan trans, pemberian grasi bagi tapol/napol, membangun kerja sama ekonomi dengan negara tetanga di pasifik, pembukaan penerbangan internasional, pencanangan Papua sebagai tuan rumah PON 2020 dan lain-lainnya.

Yunus optimis, 20 poin yang diajukan tersebut kepada presiden SBY akan direalisasikan. “Dari pertemuan sebelumnya pada 29 April lalu di Istana dengan presiden yang diikuti gubernur Papua, ketua MRP, ketua DPRP Presiden SBY memberikan respon yang positif, dengan begitu kami optimis,” ugkap Yunus.

Untuk memuluskan itu, pihaknya bersama Gubernur Papua, Ketua MRP, akan berangkat ke Jakarta untuk melakukan koordinasi dan pemantapan.

“Rencananya, bulan Juni dan Juli kami bersama gubernur kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan dan berkoordinasi,”

terang Yunus.

Politisi asal Partai Demokrat ini berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat Papua agar apa yang diperjuangkan ini bisa berhasil.

“Mari saatnya kita bersatu mendukung apa yang diperjuangkan gubernus Papua demi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua, jangan lagi kita saling menyalahkan,”

harap Yunus.

Sebab menurut Yunus, Otsus plus yang diberikan Presiden SBY ini menunjukan adanya perhatian pemerintah pusat bagi rakyat Papua.Yunus menjelaskan, kehadiran Otsus plus ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.

“Otsus plus diberikan agar Papua diberikan kewengan yang lebih luas untuk mengelola sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Papua sendiri,”

jelas Yunus.

Yunus, yakin jika Otsus plus dikelola dengan baik, maka apa yang menjadi tujuan untuk menyejahterakan rakyat Papua akan tercapai. [frm]

Terakhir diperbarui pada Kamis, 23 Mei 2013 00:30

Kamis, 23 Mei 2013 00:28, oleh Frm/Papos

May 23, 2013 0

Tak Ada Pengaruh di Papua

JAYAPURA— Pembukaan perwakilan Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris oleh Benny Wenda dihadiri Wali Kota Oxford Moh Niaz Abbasi, sekaligus menggunting pita dan memberikan sambutan pada April lalu, mendapat tanggapan datar dari Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs. M. Tito Karnavian, MA,PhD.

Dikatakan, dibukanya Kantor OPM di Oxford, Inggris dari aspek keamanan dan ketertiban di Papua, biasa-biasa saja. Di masyarakat tak ada pengaruhnya.

Hal itu diungkapkan Kapolda ketika dikonfirmasi usai acara Coffee Morning bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, Selasa (21/5).

Hanya saja, ujar dia, beberapa kelompok berpendapat lain pembukaan Kantor OPM di Oxford semakin menunjukkan eksitensi Papua Barat merdeka. Tapi pemerintah Inggris mengakui Papua bagian dari NKRI.

Sebelumnya, Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning mengatakan, pihaknya berharap dapat menjelaskan posisi pemerintah Inggris terkait isu Free West Papua dan memahami kesensitifan isu ini bagi pemerintah Indonesia.

Menurut Canning, pihaknya telah menjelaskan kepada Dubes Indonesia untuk Inggris Bapak Hamzah Thayebdi London, pandangan Dewan Kota Oxford terlebih visi Benny Wenda, tidak mewakili pandangan pemerintah Inggris.

Menurut dia, posisi pemerintah Inggris cukup jelas menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan kami ingin Papua mencapai kesejahteraan dan perdamaian, sama seperti provinsi-provinsi lainnya di seluruh Indonesia.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan pemerintah Indonesia menuntut pemerintah Inggris di Jakarta. Juru Bicara Kedubes Inggris di Jakarta Feye Belnis mengatakan, pemerintah Inggris menyatakan tak mendukung kemerdekaan Papua Barat. Kebijakan Inggris adalah mendukung integritas wilayah Indonesia. (mdc/don/l03)

Sumber: Rabu, 22 Mei 2013 06:11, Binpa