Filep Karma Nilai Ada Rekayasa Dalam Pilgub

Jayapura — Tahanan Politik (Tapol) Papua, Filep Karma menilai ada rekayasa dalam proses pemilihan gubernur (pilgub) yang baru saja berlangsung 29 Januari 2013 lalu. Hal ini disampaikan kepada tabloidjubi.com beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Lapas Klas IIA, Abepura, Jayapura.

“Saya juga tidak percaya bila pada akhirnya proses Pilgub yang diikuti oleh enam pasang calon itu menang dengan suara lebih dari lima puluh persen, ini adalah rekayasa,”

demikian kata Karma yang ‘dituding’ negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Kasus Biak Berdarah ini.

Menurutnya, seperti Joko Widodo (Jokowi) pada Pilgub DKI Jakarta lalu misalnya, hanya mencapai empat puluh persen. Logikanya, pilgub seharusnya dilakukan dua putaran karena jumlah suara otomatis terbagi ke enam calon gubernur ini.

“Saya bercerita dengan banyak orang tentang pilgub, ternyata banyak Orang Papua yang tidak ke TPS untuk ikut memilih pada Tanggal 29 lalu. Bukan hanya Orang Asli Papua tetapi juga Orang Non Papua dengan alasan tidak mendapat undangan,”

ungkap Karma lagi kepada tabloidjubi.com

Sementara itu, Yuliana S. Kowi, warga Uncen Bawah mengatakan dirinya mengikuti proses pilgub tetapi kelihatannya tidak terbuka dan tidak jujur.

“Yang kami tahu sebenarnya, di sini kan Pak Habel Melkianus Suwae (HMS) yang menang tapi kan tidak. Jadi pokoknya sudah tidak jujurlah. Kami waktu pemilihan waktu itu tahu saja pasti HMS tapi tahunya malah kalah begitu,”

tutur Kowi pada tabloidjubi.com beberapa waktu lalu. (Jubi/Aprila Wayar)

March 25, 2013, 21:17, TJ

March 25, 2013 0

Wakil Dubes AS Kunjungi Papua

Wakil Dubes AS, Kristen Bauer. (inioke.com)

Jayapura – Wakil Duta Besar AS, Kristen Bauer berkunjung pertama kali ke Papua 18-22 Maret mendatang. Selama di Papua Kristen Bauer akan mengunjungi Wamena, Jayapura dan Timika.

Dalam rilis pers via email yang dikirim Kedutaan Besar Amerika kepada wartawan, Kristen Bauer mengatakan, di kota-kota tersebut ia akan bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah dan non pemerintah guna mendengarkan harapan, rencana, dan tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan pembangunan masyarakat Papua. AS mendukung pembangunan di Papua, termasuk melalui program Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

“Keterlibatan AS di Papua bertujuan membangun relasi masyarakat dan pendidikan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui peningkatan kerjasama di bawah kemitraan komprehensif AS-Indonesia. Amerika Serikat memandang Papua bagian dari Indonesia dan mendukung pembangunan ekonomi serta dialog,”

kata Kristen Bauer dalam rilis persnya, Senin (18/3).

Menurutnya, ia juga akan bertemu dengan masyarakat Papua dan mengunjungi berbagai lokasi program. Termasuk sebuah sekolah di Wamena yang menggunakan buku-buku pelajaran matematika dan Bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh Yayasan Kristen Wamena (YKW) dengan bantuan dana sebesar $2.8 juta dari proyek USAID di Papua. Juga bertemu dengan para alumni berbagai program pertukaran yang disponsori oleh Amerika Serikat dan menekankan dukungan AS pada program-program pengembangan pendidikan di Papua.

“Dalam pertemuan wakil dubes juga mendengarkan kontribusi yang telah dilakukan oleh para alumni untuk masyarakat setelah menyelesaikan program-program mereka di Amerika Serikat,”

ujarnya.

Dikatakan, ia juga akan meresmikan program diplomasi olahraga (sport diplomacy) di Wamena. Diplomasi ini menjembatani hambatan bahasa dan budaya untuk mempersatukan masyarakat. Olahraga membekali para pemuda dengan banyak ketrampilan yang penting seperti kerjasama tim, disiplin, manajemen waktu, dan kepemimpinan. Kemampuan ini membantu para olahragawan muda untuk sukses secara akademis dan karir.

“Dengan membantu para pemuda dan membuka kesempatan bagi mereka, kami berharap mereka akan menjadi warga Indonesia yang luar biasa dan menjadi mitra bagi Amerika Serikat di masa depan. Juga mengunjungi Museum Budaya Papua untuk mengetahui lebih lanjut sejarah masyarakat Papua. Terakhir berkunjung ke Timika dan bertemu dengan tokoh masyarakat dan pemerintah guna mendengarkan penjelasan tentang bagaimana PT Freeport memberikan sumbangsihnya bagi pembangunan masyarakat dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat Papua,”

kata Kristen Bauer. (Jubi/Arjuna)

March 18, 2013,20:43, TJ

March 18, 2013 0

Buku Ke-15 Dari Socratez Kembali Dilarang Beredar Oleh Indonesia

Buku ke-14 Soctratez,Saya Bukan Bangsa Budak (Jubi/Musa)

Jayapura – Buku ke -15 yang berjudul ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ yang ditulis oleh pendeta Socratez Sofyan Yoman ditolak oleh salah satu penerbit buku di Yogyakarta. Tak hanya ditolak, buku itu juga dilarang beredar.

Hal ini disampikan Socratez Sofyan Yoman kepada tabloidjubi.com di Abepura, belum lama ini. Menurut dia, buku bertajuk ‘Apakah Indonesia Duduki Bangsa Papua’ sudah dikirim ke salah satu penerbit di Yogyakarta yang biasa menerbitkan bukunya, namun ditolak.

“Saya ditelfon dari penerbit, katanya buku itu tidak bisa diterbitkan. Jadi, saya bilang sama mereka, kirim balik kembali ke tanah airnya,”

kata Socratez.

Penerbit tak berani mencetak buku tersebut karena isinya dinilai ‘makar.’ Akhirnya, mereka (penerbit) memutuskan untuk mengembalikannya ke penulis. Sebelum dicetak, Pemerintah sudah melarang buku itu beredar di khayalak umum. Karena, isi dari dalam buku tersebut dinilai bersifat makar. Tak hanya buku itu yang dilarang beredar, sebelumnya, salah satu buku dari Yoman berjudul ‘Pemusnahan Etnis Melanesia’ dengan sub judul Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, penerbit Galang Press pada 2007 lalu, juga dilarang beredar. Buku tersebut juga dinilai makar dan provokatif.

Pendeta Socratez Sofyan Yoman adalah salah satu sosok pemimpin gereja ternama di Papua. Kini, warga jemaatnya mempercayakan ia menduduki jabatan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Selain melayani, dalam kesehariannya, Yoman mengeluti dunia tulis menulis. Hingga kini, sudah 14 buah buku yang ditulis olehnya dan diterbitkan lalu beredar di pasaran dan toko buku. Diantaranya, Pemusnahan Etnis Melanesia, Suara Bagi Kaum Tak Bersuara, Otonomi, Pemekaran dan Merdeka, Otonomi Khusus Papua Telah Gagal. Selanjutnya, buku ke-14 yang baru saja diluncurkan pada Rabu, 6 Maret 2013 lalu di Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua, bertajuk ‘Saya Bukan Bangsa Budak.’(Jubi/Musa)

| March 14, 2013 | 12:54, TJ

March 14, 2013 0

Tangani Konflik, Crisis Center Akan Dibentuk di Papua

Jakarta — Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Komisi 1 DPR RI menggelar rapat untuk menangani konflik Papua di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/).

Seperti dilangsir detik.com, Senin (25/2/), rapat itu menyepakati pembuatan crisis center di Papua untuk keperluan komunitas intelijen dalam rangka menangani konflik di Papua yang bermula pada 1963 dan masih berlanjut hingga saat ini, terutama pasca penembakan 8 anggota TNI, Kamis, (21/2) lalu di Papua.

“Dengan berkembangnya situasi di Papua, telah diambil inisiatif atas koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk membuat crisis center di Papua, sehingga komunitas intelijen secara terpadu dapat memberikan masukan perkembangan situasi terkini,”kata Kepala BIN Marciano Norman dalam rapat dengan Komisi I di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dilangsir detik.com.

Marciano Norman juga mengatakan, BIN akan menjalin komunikasi dengan pihak Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM). (Ist/GE/MS).

Senin, 04 Maret 2013 01:45, MS

March 4, 2013 0

Paulus Sumino : Penembakan di Papua Pengaruhi Rencana Dialog

Peti jenazah dan krans bunga delapan anggota TNI di Makodam XVII/Cenderawasih. (Jubi/Levi)

Jayapura — Salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Papua, Paulus Sumino mengatakan, kasus penembakan yang terjadi pada Kamis, 21 Februari 2013 di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya dan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, telah menciderai proses ke arah dialog Jakarta-Papua yang akan dilaksanakan di tahun 2013 ini.

“Padahal dialog damai Jakarta-Papua ini telah disetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat ini proses ke arah dialog itu tinggal menunggu kapan akan dilaksanakan nantinya. Bahkan proses ini juga sedang menyusun siapa-siapa dan unsur mana saja yang akan dilibatkan, serta agenda apa yang akan dibicarakan,” katanya,”

kata Paulus yang juga anggota Kaukus Papua ke wartawan di Jayapura, Jumat (22/2).

Menurut Paulus, pihak Kaukus Papua juga mendesak pemerintah daerah ikut ambil bagian dalam penyelesaian penembakan yang terjadi di Tingginambut dan Sinak.

“Gubernur Papua bersama dengan DPR Papua harus proaktif berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam mengambil tindakan pasca penembakan ini,”

katanya.

Diduga Terkait Pemilukada

Paulus menduga, penembakan di dua tempat yang berbeda, dipicu masalah pemilukada yang terjadi di daerah itu.

“Masalahnya momentum yang dipakai menyangkut tentang pemilukada, baik itu pemilukada di kabupaten yang sebenarnya hari ini kan pleno di Kabupaten Puncak, tapi ini tak bisa tercapai juga. Juga pemilukada di tingkat provinsi yang masih menimbulkan soal yang masih mau ke Mahkamah Konstitusi,”

katanya.

Menurut Paulus, pihaknya mengharapkan pemerintah daerah setempat untuk tidak membiarkan TNI/Polri mengambil langkah sendiri pasca penembakan.

“Apalagi jika TNI/Polri telah melakukan penyisiran yang dikuatirkan akan ada ekses di masyarakat. Tapi saya yakin dan berharap, aparat TNI/Polri dapat memelihara suasana aman terhadap warga setempat,”

katanya.

Sedangkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Papua akan mencoba berkoordinasi dengan pelaku penembakan di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya dan Distrik Sinak, Kabupaten Puncak lewat forum gereja setempat. Ketua FKUB Papua, Pendeta Herman Saud mengatakan, komunikasi akan dilakukan untuk menghentikan segala proses kekerasan yang terjadi di
dua tempat itu.

FKUB Papua mengklaim pesan damai yang diserukan selama ini tak sampai ke warga, akibat banyaknya kepentingan dari pihak lain. Juga kemungkinannya diduga akibat kekecewaan warga terhadap kesejahteraan yang belum meraka rasakan.

“Ya sebenarnya tidak sampai karena kebanyakan kepentingan kan. Kalau ada kepentingan satu untuk kita membangun negara ini dimanapun kita ada, tapi kita ada orang Indonesia dan kita membangun negara ini tentu dengan kekurangan, kelemahan di manapun di dunia ini ada itu. Tapi tak perlu dengan kekerasan seperti ini yang korbankan orang lain. Dari pihak agama, kami menyesalkan kejadian ini,”

katanya.

Sebelumnya, Kamis, 21 Februrai 2013, sebanyak delapan anggota TNI tewas tertembak kelompok bersenjata. Kasus ini terjadi di dua lokasi berbeda, yakni di Disrik Sinak, Kabupaten Puncak dan di Tinggi Nambut di Kabupaten Puncak Jaya. Pihak Kodam XVII/Cenderawasih menuding pelakunya diduga kelompok Goliath Tabuni dan Militer Murib.

Dalam kasus ini, selain delapan anggota TNI tewas, tapi juga ada empat warga sipil tewas dan satu orang lainnya kritis akibat aksi penembakan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak. Lima warga sipil ini sebelumnya ikut jalan bersama rombongan anggota TNI yang akan ke Bandara Sinak, tapi di tengah perjalanan, mereka ditembaki oleh kelompok bersenjata. (Jubi/Levi)

Saturday, February 23rd, 2013 | 03:02:51, TJ

February 23, 2013 0

TNI Akan Lakukan Tindakan Taktis di Papua

TNI Saat Melakukan Patroli di Puncak Jaya

Jakarta: Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan TNI akan melakukan tindakan taktis untuk menindak kelompok pelaku penyerangan terhadap anggota TNI di Papua yang mengakibatkan delapan prajurit TNI gugur.

“Tindakan taktis itu adalah mencari, menemukan, dan menghancurkan. Tentunya, secara operasional Mabes TNI akan merespons secara taktis terhadap serangan yang bersifat taktis tersebut,”

kata Sjafrie di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Jumat (22/2).

Sjafrie mengatakan penyerangan kelompok bersenjata itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan strategis TNI di Papua. Karena itu, hingga kini belum ada rencana untuk menambah pasukan dan mempercayakan pengamanan kepada panglima komando operasi di lapangan.

“Aspek ketahanan negara kita tingkatkan dengan strategi teritorial di mana operasi tetap bertumpu peningkatan kesejahteraan dan bisa membedakan ancaman bersenjata yang perlu mendapat suatu respons dari strategi berlapis,”

kata Sjafrie.

Menurut dia, strategi berlapis yang dilakukan adalah membuka diplomasi atau dialog yang dilakukan oleh satuan-satuan teritorial dan tindakan taktis terhadap ancaman gerakan bersenjata.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyampaikan rasa duka mendalam terkait gugurnya delapan prajurit TNI di Papua. Purnomo mengatakan masalah yang dihadapi sekarang adalah evakuasi jenazah korban karena ketika aparat mencoba melakukan evakuasi, Jumat (22/2) pagi WIT, helikopter Puma milik TNI ditembaki oleh segerombol anggota gerakan pengacau keamanan.

“Evakuasi jenazah terhambat cuaca dan keamanan,”

kata Purnomo.

Terkait perubahan status di Papua, menurut Purnomo, menunggu hasil keputusan rapat kabinet terbatas yang diikuti kementerian terkait dengan keamanan.

Pada Kamis (21/2), delapan personel TNI tewas akibat penembakan yang terjadi di dua tempat terpisah. Di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, penembakan menewaskan satu orang dan membuat seorang prajurit terluka. Sedangkan di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, penembakan oleh orang tidak dikenal telah menewaskan tujuh personel TNI.

Lalu, pada Jumat (22/2), penembakan kembali terjadi terhadap Helikopter Super Puma milik TNI saat berada di lapangan terbang Distrik Sinak. Kejadian itu membuat jari tangan kru teknik helikopter terluka dan kaca helikopter pecah. Padahal, helikopter itu hendak mengevakuasi tujuh jasad prajurit TNI-AD yang menjadi korban penembakan pada Kamis (21/2) ke Mulia. (Ant/Hnr)

Jumat, 22 Februari 2013 | 14:04 WIB, Metrotv

February 22, 2013 0

Sikapi Situasi di Puncak Jaya, Panglima TNI Akan Lakukan Operasi Militer

Pemalang – Pemerintah Indonesia nyatakan akan serius mengejar pelaku penyerangan yang akhirnya menewaskan 8 prajurit TNI di Papua. Bahkan kalau perlu, operasi militer akan dilakukan di kawasan tersebut.

“Kita kejar dan lakukan penegakan hukum maupun operasi militer jika diperlukan untuk kegiatan pengejaran,”

kata Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono di Pemalang, Jawa Tengah, Kamis (21/2/2013).

Menurut Agus, aksi yang dilakukan kelompok bersenjata itu sudah di luar batas. Agus berjanji akan terus melakukan pengejaran untuk bisa membongkar persoalan tersebut.

Khusus malam ini, Agus meminta seluruh prajurit TNI tetap siaga. Operasi pengejaran juga sudah mulai dilakukan dibantu pihak kepolisian.

“Tentunya berkoordinasi dengan kepolisan yang bertugas di Papua,”

tegas Agus.

Tidak ada senjata atau alat komunikasi milik TNI yang diambil dalam penyerangan itu. Usai menembaki pasukan TNI, kelompok bersenjata tersebut langsung kabur.

Identitas pelaku penembakan juga masih terus diselidiki. Agus belum bisa memastikan motifnya.

“Masih kita evaluasi dari mana, tapi mudah-mudahan perkembangan beberapa hari ini bisa mengerucut kelompok mana yang melakukan ini,”

tandasnya.

(mok/mad)

Kamis, 21/02/2013 21:23 WIB, detiknews.com

February 21, 2013 0

Sidang KNPB: Olga Pertanyakan Kriminalisasi KNPB

Penasihat Hukum KNPB, Olga Hamadi, SH, M.Sc. Foto: Adii

Timika – Hari ini, Kamis, (14/2), Sidang Lanjutan enam aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) digelar di Pengadilan Negeri Timika Jl.Yos Sudarso, Timika, Provinsi Papua dengan agenda Pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Eksepsi oleh Penasehat Hukum.

Enam aktivis KNPB ini adalah Yakonias Womsiwor, Paulus Maryom, Alfret Marsyom, Steven Itlay, Romario Yatipai, dan Yanto Awerkion.

Seperti dilangsir majalahselangkah.com, Kamis, (7/2) lalu, Yakonias Womsiwor, Paulus Maryom, Alfret Marsyom, Steven Itlay, Romario Yatipai didakwa membuat panah wayar adat Orang Biak. Dan, Yanto Awerkion didakwa Dopis untuk ikan atau bom ikan adat orang Pantai.

Penasihat Hukum Aktivis KNPB, Olga Hamadi, SH, M.Sc dalam pembacaan surat eksepsinya menilai, prosedur-prosedur hukum yang dilakukan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAPdan proses pemeriksaan pendahuluan terhadap para terdakwa adalah cacat hukum.

Ia juga mengatakan, Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidk jelas dan tidak lengkap menguraikan tindak pidana yang didakwakan kepada pata terdakwa.

Para aktivis KNPB itu didakwa Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHAP dan atau Dakwaan Kedua: Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 atau (1) Ke-1, para aktivis KNPB itu .

Terdakwa bukanlah tindak pidana sebagai mana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan atau Dakwaan Kedua : Pasal 106 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1,kata dia.

Oleh karena itu, kata dia, dakwaan itu batal demi hukum atau surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.PDM-02/TMK/Ep.2/01/2013 tertanggal 17 Januari 2013 tidak dapat diterima.

Untuk itu, ia meminta melepaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Juga, meminta membebaskan mereka dari dalam tahanan dan merehabilitasi nama baik Para Terdakwa.

Dalam Jumpa Persnya yang digelar usai Sidang, Olga Hamadi mempertanyakan, mengapa para aktivis itu distigma kriminal. Kenapa aktivis KNPB distigma kriminal. Mereka demo-demo lalu distigma kriminal,kata dia.

Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada, Kamis, 21 Februari 2013 mendatang untuk mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui, enam aktivis KNPB dijemput dan diantar dengan lagu puji-pujian dan nyanyian perjuanganPapua. Juga, sebelum massa pendukung masuk ke ruang sidang, dilakukan pemeriksaan alat tajam oleh Kepolisian Resort Mimika. (AD/MS)

Kamis, 14 Februari 2013 22:22, MS

February 14, 2013 0

TNI-POLRI & DENSUS 88 MENGEJAR TPN-PB, 3 APARAT TERTEMBAK

“PANIAI, LAGI-LAGI MILITER TNI-POLRI, DENSUS 88 MELAKUKAN PENYISIRAN MENGEPUNG MARKAS TPNPB-OPM”

PANIAI– Tim Gabungan aparat Militer yakni Tentara, Polisi, Densus 88, Intel Bmp, melakukan Penyisiran dengan alat perang lengkap dari Ibu kota Enarotali menuju menyejar dimana keberadaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Pimpinan Jhon M. Yogi, di wilayah Totiyo Deyatei Paniai Papua. 3 Aparat tewas dan Beberapa orang lainnya Luka-luka.

Informasi yang kirim media ini, melalui telpon oleh Damia M. Yogi, menyatakan,

“Kejadian terjadi pada Hari ini tanggal, 07 Februari 2013. jam 15-17 00 wpb sore, terjadi penyerangan markas TPNPB Devisi VII Paniai di Totiyi Deyatei. di serang oleh Tim Gabungan TNI, POLRI dan Densus 88 Polda Papua yang bertugas di wilayah Paniai-Nabire masuk markas TPNPB dipingir danau Paniai bagian Barat, mereka menggunakan 3 buah speadboad lengkap dengan peralatan perang,”

ungkapnya

“Tambah Damia, Saat itu juga terjadi kontak senjata antara TPN-PB dan Aparat TNI, POLRI dan Densus 88 Polda Papua. lalu TPN-PB, telah berhasil menewaskan 3 orang aparat dan 1 buah speadboad (Jongson danau) hancur total, yang korban saat ini dievakuasi kota Enarotali, saat ini juga kondisi di kota Enarotali darurat TNI dan POLRI masih kuasai kota enarotali dan sekitarnya,”

Tuturnya.

Namun, sebelumnya Juga Tim Gabungan Aparat Militer (Tni-Polri) dan Densus 88. Awalnya Sejak 13 desember 2011 lalu, Aparat Militer Indonesia membongkar dan membakar Markas besar Tpn-Opm Devisi II Makodam Pembela keadilan IV Paniai di Markas Pusat Eduda Paniai, dengan menggunakan Pesawat helikopter dan jalan darat, dan mereka juga mengepung Markas besar Waidide Pugo. Di Kabupaten Paniai, pada Senin (07/01/2013) lalu, kemudian saat ini juga Militer Tentara, Polisi Densus 88 melakukan Penyisiran pada kamis (07/02/2013) di Deyatei Totiyo Paniai.

Sampai kini, kota Enarotali dan kampung-kampung masih takut dan trauma karena banyak Militer yang rahasia swiiping terhadap masyarakat Sipil Paniai. (M/DM)

Thursday, February 7, 2013, Melanesia

February 7, 2013 0

Alasan Pengamanan Perbatasan, Indonesia Kirim 700 Personel TNI Dari Makasar Ke Papua

Makassar – Kodam VII Wirabuana, Makassar, Sulawesi Selatan, melepas 700 personel TNI Yonif 726 Tamalatea ke perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pengiriman pasukan tersebut dalam rangka tugas pengamananan perbatasan.

Sebelum diberangkatkan dengan menggunakan KRI Tanjung Kambani, para personel TNI ini melakukan upacara pelepasan yang dilaksanakan di dermaga Lantamal VI Makassar. Upacara pemberangkatan dipimpin Wakapolda Sulsebar, Brigadir Jenderal Syarul Mamma dan dihadiri Panglima Kodam VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Muhammad Nizam.

Sejumlah keluarga personel TNI ini terharu saat melepas keberangkatan keluarga mereka yang akan bertugas selama 6 bulan. ( Wtr5 )

Minggu, 03 February 2013 | 16:10 WIB, Metro Tv

February 3, 2013 0