Kejar Pelaku Penembakan, Polisi Buat Warga Paniai Ketakutan

Paniai — Mengejar pelaku penembak seorang tukang ojek, Bahar, 29, di puncak Gunung Udadimi, perbatasan Kabupaten Paniai dan Deiyai, Kamis (31/1) sore, Polres Paniai menurunkan personilnya. Anggota Polisi bersama Brimob dibantu Timsus Yonif 753/AVT, melakukan penyisiran di beberapa kampung. Warga menjadi takut karena aparat keamanan bersenjata menggeledah rumah-rumah warga dengan kasar.

“Situasi Paniai sementara ini agak tegang, warga ketakutan, karena aparat sedang kejar oknum pelaku dengan cara menggeledah setiap rumah,”

kata Pemuka Agama di Paniai, Pdt. Nicolaus Degei, Sabtu (2/2).

Kasus penembakan terhadap Bahar sulit diidentifikasi, sebab saat kejadian tidak ada saksi. Barang bukti berupa selongsong peluru milik pelaku pun belum didapat. Ini menyulitkan pihak penyidik. Namun aparat gabungan sudah dikerahkan untuk memburu oknum pelaku.

Menurut Pendeta Nico, kasus tersebut harus diselidiki hingga tuntas untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku penembakan terhadap tukang ojek, Bahar.

“Proses penyelidikannya apakah harus dengan cara menyisir perkampungan dan menggeledah isi rumah warga?,”

tanya Nico.

Dilansir merdeka.com, Jumat (1/2) kemarin, Kabid Humas Polda Papua, AKBP I Gede Sumerta Jaya, mengatakan, tukang ojek bernama Bahar yang tinggal di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, ditembak OTK sekitar pukul 15.00 WIT. Konon, penumpang tersebut menembak korban dari belakang. Katanya, tertembak di leher tembus pipi dan terjatuh dari motor. Korban kemudian dibawa ke RSUD Paniai oleh seorang sopir truk yang tiba di TKP. (Jubi/Markus You)

Saturday, February 2nd, 2013 | 19:58:15, TJ

February 2, 2013 0

TPN-OPM NILAI JURNALIS INDONESIA SIARKAN PROPAGANDA TNI/POLRI DI PAPUA

Jayapura — Setelah melakukan klarifikasi pemberitaan di media mengenai penyerahan diri Daniel Kogoya, Kepala Staf Umum TPN-OPM, Teryanus Sato menilai jurnalis Indonesia di Papua ikut memainkan propaganda politik kolonial Indonesia. Propaganda itu terlihat dari pemberitaan media tentang infomasi yang tidak benar dan tidak jelas.

“TPN-OPM Markas Pusat menegaskan bahwa semua jurnalis yang pernah muat berita tentang Daniel Kogoya menyerah kepada NKRI atau Dany Kogoya cs insaf, segera memberitakan kembali bahwa Daniel Kogoya ini Kepala Staf dari Komando Pertahanan mana? Mengapa? Karena semua wartawan yang telah menulis artikel tentang Daniel Kogoya belum menyebutkan Keasatuan dan Kepala Staf dibawah Komando siapa,”

tulis Teryanus Satto dalam releasenya yang dikirim kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1).

TPN-OPM, menurut Sato akan menilai oknum wartawan tertentu ikut memainkan propaganda politik.

“Jika semua wartawan belum memberitakan dua hal ini kepada publik melalui media, maka TPN-OPM menilai bahwa wartwan-wartawan Indonesia di Papua ikut bermain dalam propaganda media yang tidak sehat dan primitif. Sebab propaganda murahan seperti ini mengerdilkan jiwa dan semangat wartawan itu sendiri.”

Selain media, TPN-OPM menurut Sato juga meminta kejelasan status Daniel Kogoya.

“Pemerintah Prov Papua, Pangdam dan Kapolda pun harus segera memberikan keterangan pers atas status Daniel Kogoya yang benar. Jika tidak ada keterangan Pers, maka propaganda murahan yang diskenariokan oleh Pangdam dan Kapolda telah nyata,”

kata Satto (Jubi/Mawel)

Thursday, January 31st, 2013 | 21:47:07, TJ

January 31, 2013 0

TERIANUS SATTO : NAMA DANIEL KOGOYA TIDAK ADA DALAM STRUKTUR TPN-OPM

Upacara Pembukaan KTT TPN-OPM di Biak (www.wpnla.net/mawel)

Jayapura — Kepala Staf Umum, TPN-OPM, Mayjen Terianus Satto mengklarifikasi pemberitaan media mengenai penyerahan Daniel Kogoya kepada NKRI beberapa waktu lalu. Sato mengatakan pemberitaan itu hanyalah propaganda TNI bersama media Indonesia di Papua. Karena Danny Kogoya kini berada di LP Abepura untuk menjalani proses hukum kasus Nafri satu dan dua. Nama Daniel Kogoya itupun tidak ada dalam struktur TPN-OPM.

Teriyanus Satto menyampaikan klarifikasi itu melalui press releasenya kepada tabloidjubi.com, Kamis (31/1). Klarifikasi pertama dalam press release bertanggal 29 Januari 2013 itu, mengenai nama diri dan kesatuan Daniel Kogoya.

“Jika Daniel Kogoya ini benar TPN-OPM, maka TNI-POLRI dan wartawan harus memberikan data yang lengkap. Artinya, bahwa Daniel Kogoya ini dari Kesatuan mana dalam organisasi OPM-TPN,”

tegasnya dalam release.

Menurut Satto, dalam Organisasi TPN-OPM secara struktural nama Daniel Yudas Kogoya hanya seorang, yaitu Komandan Kompi Batalyon Mapenduma dari Kodap III Kali Kopi Timika, dibawah Komando Kelly Kwalik. Sedangkan Danny Kogoya juga hanya seorang, dalam organisasi TPN-OPM. Danny Kogoya memang benar Anggota TPN-OPM dibawah Komando Lambert Pekikir, sebagaimana disampaikan oleh Lambert Pekikir melalui Bintang Papua edisi 6 Desember 2012. Source:http://www.bintangpapua.com/headline/29379-lambert-tak-mau-persulit-dany-kogoya

Kalau tidak ada kejelasan dalam pemberitaan, menurut Satto, penyerahan itu hanyalah sekelompok orang yang diberdayakan demi kepentingan kelompok tertentu. Lebih dari itu, menurut Sato, itu merupakan propaganda pemerintah Indonesia melalui media. Propaganda itu tidak akan pernah mempegaruhi sikap TPN-OPM sejati.

“TPN-OPM sejati belum pernah menyerah kepada pemerintah kolonial Republik Indonesia,”

tegasnya.

Klarifikasi kedua mengenai dugaan jaringan dari kelompok Danny Kogoya. Penyerahan itu, menurut Satto, diduga dilakukan anggota jaringan Danny Kogoya yang kini berada di LP Abepura. Namun Kogoya membatahnya.

“TPN-OPM mengarahkan pelurunya kepada Danny Kogoya dan menduga bahwa yang menyerah itu adalah anggota jaringannya. Namun ternyata KNPB News melangsir berita pada tanggal 27 Januari 2013 bahwa Danny Kogoya mengaku belum pernah mengeluarkan pernyataan menyerah kepada NKRI dan Danny Kogoya mengaku dia belum menyerah dan sedang menjalani hukuman (http://knpbnews.com/blog/archives/1375) “Indonesia merekayasa Penyerahan 810 anggota OPM Gadungan”,”

tulis Sato dalam releasenya.

Klarifikasi Ketiga, pemberitaan media cetak beberapa waktu lalu itu benar-benar propaganda murni. Sebelumnya, tulis Sato, Cenderawasih Pos per November 2012 melansir berita bahwa Danny Kogoya merasa menyesal atas perbuatannya dan ingin kembali bergabung kepada Pemerintah NKRI dan membangun Papua bersama Pemerintah Indonesia.” Menurut Satto, pemberitaan-pemberitaan ini menunjukan bahwa telah dan sedang terjadi suatu propaganda media atas kepentingan pihak-pihak tertentu, yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

“TPN-OPM memberitahukan kepada publik dan Aparatur Pemerintah Indonesia serta Aparat Keamanan Indonesia dan juga kepada semua Jurnalis bahwa dalam struktur TPN-OPM, nama Daniel Kogoya ini tidak ada. Jabatan Kepala Staf yang telah dikatakannya itu pun TPN-OPM belum tahu,”

tutup Satto dalam releasenya.(Jubi/Mawel)

Thursday, January 31st, 2013 | 21:39:27, TJ

January 31, 2013 0

Tak Punya Bukti, Polisi Bebaskan Ketua KNPB Baliem

Jayapura —Kepolisian Resort Polres Jayawijaya tak mempunyai bukti cukup mengadili dan memenjarakan Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Balim, Simeon Dawi terkait kasus peledakan dan penemuan bom di Sekretariat KNPB di Wamena. Polisi tak berhasil dan mempunyai bukti yang bisa menyeret, mengadili dan memenjarahkan aktivis muda itu.

“Benar Simeon bebas karena dia tidak tahu menahu tentang pemboman dan penemuan bom tersebut. Saat pemboman dan penemuan bom dirinya di Jayapura,”

kata Wim Medlama, juru bicara Kominte Nasional Papua Barat (KNPB) pusat, kepada tabloidjubi.com, melalui pesan singkatnya, Senin (28/1).

Sekalipun tak terbukti, demi pembebasan Simeon, pihak keluarga mengaku bersama Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP) Buchtar Tabuni, mantan Ketua Umum KNPB telah membuat surat pernyataan.

“Ia bebas. Saya buat surat pernyataan. Tuan Buchtar juga naik buat surat pernyataan,”

kata Yubuga, Ayah Simeon Daby ke tabloidjubi.com, Senin (28/1).

Menurut keluarga Simeon, polisi membebaskan Ketua KNPB Balim pada Minggu (27/1) malam dua hari sebelum Pilkada Gubernur Papua, Selasa (29/1).

“Terima kasih kepada semua atas dukungan doa-doanya, maka anak kami Simeon Daby telah dibebaskan dari tahanan polisi pada malam ini pukul 8.00 WIT dan kini bersama kami di rumah,”

tulis pesan singkat Yulianus, keponakan Simeon Daby ketabloidjubi.com, Minggu (27/1).

Sebelumnya, pihak keluarga mengabarkan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pembuatan berita acara Simeon tanpa pendampingan pengacara hukum hingga hendak menyerahkan ke Jaksa. (Jubi/Mawel)

Wednesday, January 30th, 2013 | 21:02:52, TJ

January 30, 2013 0

KEASLIAN DANIEL KOGOYA DIRAGUKAN

Jayapura – Keaslian sosok Daniel Kogoya, pimpinan 212 pelintas batas RI-PNG yang selama ini bermukim di Papua Nugini dan memutuskan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia masih diragukan sebagian orang.

Salah satu aktifis mahasiswa, Patrick Belau tak yakin jika orang yang mengaku Daniel Kogoya tersebut, benar-benar Daniel Kogoya yang asli.

“Sebagai aktifis mahasiswa saya melihat pernyataan di media yang oleh orang yang mengkalim sebagai Danny Kogoya dan mengeluarkan pernyataan menyerahkan diri dan kembali ke NKRI itu sangat diragukan,”

kata Patrick Belau via pesan singkatnya, Minggu (27/1).

Menurutnya, saat ini Danny Kogoya sedang berada di LP Abepura. Sementara yang mengeluarkan pernyataan tersebut adalah Danny Kogoya yang ada di perbatasan.

“Nah, ini keliru. Danny Kogoya itu ada berapa sebenarnya,”

singkatnya.

Dikatakan Patrick, tidak ada cerita Danny Kogoya bersama anak buahnya mau kembali ke NKRI, karena Danny Kogoya adalah tokoh pejuang OPM. Tokoh OPM sejati tidak akan menyerahkan diri.

“Dan untuk oknum yang mengklaim diri sebagai Danny Kogoya adalah Danny Kogoya binaan TNI/Polri alias binaan Indonesia. Jadi pada intinya pernyataan itu keliru,”

tutup Patrick Belau.

Sebelumnya, 2 September 2012 lalu sekitar 23.30 WIT, seorang yang diklaim polisi sebagai Danny Kogoya ditangkap saat sedang berada di Hotel Dani, Entrop, Kota Jayapura. Dalam penangkapan yang dilakukan anggota Polresta Jayapura itu, aparat terpaksa menembak kaki kanan yang bersangkutan saat berusaha kabur. Akibatnya, kaki Danny harus diamputasi karena tulang keringnya hancur. (Jubi/Arjuna)

Sunday, January 27th, 2013 | 22:38:42, TJ

January 27, 2013 0

Daniel Kogoya Janji Tidak Akan Ada Lagi Korban

Jayapura – Pimpinan TPN/OPM Daniel Kogoya yang telah bergabung ke pangkuan Ibu Pertiwi dan memilih untuk menetap di Provinsi Papua bersama 212 kepala keluarga pelintas batas lainnya, berjanji tidak akan ada lagi jatuh korban di sana-sini.

“Ada rasa kebanggaan khusus saya bisa gabung dan masuk ke tanah Papua, itu karena ada dua anak putra daerah yang mendapatkan tempat yang baik dari pemerintah pusat, yakni Danrem 172 dan Wakapolda Papua. Karena kebanggaan itulah saya ambil keputusan dan mengambil sikap untuk kembali ke kampung halaman (Papua_red) untuk membangun Papua bersama dengan rakyat Papua lainnya,”

kata Daniel Kogoya saat acara penerimaan pelintas batas tradisional, di Kantor Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Jumat (25/1).

Dia menegaskan, atas nama, kelakuan, dan sikap dirinya selama menjadi pimpinan TPN/OPM banyak rakyat menjadi korban dimana-mana.

“Maka hari ini saya nyatakan tidak akan lagi terjadi hal itu,”

tambahnya.

Menanggapi itu, Daniel Kogoya meminta kepada Pangdam, Kapolda, Gubernur Papua, Wali Kota Jayapura serta Danrem 172 jangan lagi ada tindak kekerasan terhadap rakyat.

“Saya atas nama pimpinan TPN/OPM sudah ada di tengah-tengah pemerintah Indonesia khususnya Papua ini, untuk itu kita bersama-sama membangun daerah ini. Saya melihat rakyat saya menderita tidak punya tempat tinggal, mereka teriak-teriak di jalan, tidur di jalan dan juga orang papua yang ingin sewa rumah kesana kemari padahal kami yang punya tanah ini. Untuk itu, saya minta pemerintah pusat maupun Papua tolong memberikan kesempatan, saya minta pembangunan di daerah ini segera dilaksanakan. Dalam TPN/OPM masih ada pimpinan tertinggi, kalau saya diperlakukan dengan baik apa beratnya dia akan bergabung dengan kita,”

tegasnya.

Pada kesempatan itu juga, Daniel Kogoya memperkenalkan jaringan Komunikasi yang di dukung oleh Danrem 172 dan Dandim 1702 Jayawijaya. Selain itu dirinya juga menyampaikan rasa terimakasih kepada Kapolsek Koya karena telah membina masyarakat pelintas batas dengan baik.

“Selama saya diluar ada rasa kecemburuan sosial, tetapi anak-anak saya sudah jadi perwira dan memimpin Papua ini, sehingga saya melihat diri buat apa menahan diri di luar. Untuk itu saya lebih memilih masuk, kalau kita berbuat baik terhadap rakyat, rakyat juga akan berbuat yang lebih baik,”

katanya.(Jubi/Alex)

Friday, January 25th, 2013 | 22:34:06, TJ

January 25, 2013 1

Penembakan Warga Jerman di Base-G : CALVIN WENDA DIBEBASKAN

JAYAPURA – Masih ingat dengan kasus penembakan seorang warga Jerman, Pieter Dietmar Helmut (55) di Pantai Base G tanggal 30 Mei 2012 lalu? Rupaya kasus yang sempat membuat Kota Jayapura dalam beberapa waktu mencekam, kini bisa dikatakan kasusnya tidak jelas. Soalnya, terdakwanya yakni Calvin Wenda dibebaskan sebelum sidang putusan di Pengadilan, padahal kasus ini sempat menjadi sorotan dunia internasional mengingat korbannya seorang asing.

Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Gustaf Kawer, mengatakan, dibebaskannya kliennya itu karena masa tahananan selama 60 hari sudah selesai dijalaninya. Pasalnya sebagaimana Peraturan Perundangan mengenai tindak pidana, jika masa tahanan sudah melampaui batas penahanan, maka yang bersangkutan harus dibebaskan. Jika di sini Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama masa penahanan dan persidangan belum menyiapkan tuntutannya.

“Untuk masa tahanan klien saya kan 30 hari setelah itu ditambah 30 hari lagi, namun jika Jaksa belum menyiapkan tuntutannya, maka klien saya sesuai perintah undang-undang harus dibebaskan,”

ungkapnya saat menghubungi Harian Bintang Papua, Selasa, (22/1).

Untuk itulah, dirinya menegaskan, tidak ada alasan lagi untuk dilakukan penahanan terhadap kliennya itu, dan wajib dibebaskan dalam segala tuntutan hukum.

Dinilainya, proses hukum yang dijalani kliennya itu tidak diseriusi oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Karena sejak awal kasus ini sudah tidak jelas dalam penangannya, apalagi tidak didukung dengan barang bukti dan saksi-saksi yang kuat. Hal ini menyebabkan JPU dalam menyusun tuntutannya mengalami kesulitan.

“Ini proses hukum tidak jelas karena tidak sampai putusan. Seharusnya dari awal kasus ini di SP3 kan saja, supaya tidak sampai terjadi seperti ini,”

tandasnya.

Menurutnya, jika kasus ini dipaksakan untuk dilanjutkan, maka yang menjadi persoalan adalah terdakwa hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Ditambahkannya, dalam kasus tersebut, terdakwa dikenakan pasal berlapis, yakni, primer pasal 351 ayat 2, junto pasal 56 KUHP, dan subside 164 KUHP ledi subsider 165. “Meski dituntut pasal berlapis, tapi terdakwa malah bebas,” tandasnya.(nls/don/l03)

Selasa, 22 Januari 2013 15:42, Binpa

January 24, 2013 0

Prasasti Perdamaian Dunia Dibangun di Papua

JAYAPURA— Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) akan membangun Prasasti Perdamaian Dunia di Papua, tepatnya di Timika. Peletakan batu pertama akan dilakukan Menkopolhukam Joko Suyanto, Sabtu, (26/1).

Demikian disampaikan Kepala Divisi Pengembangan Wilayah Asia Pasific dan Oceeania Departemen Komunikasi Komite Perdamaian Dunia (The World Peace Committee) Hudi Wantoro kepada Bintang Papua di Jayapura, Senin (21/1). Dia mengatakan, pihaknya juga merencanakan membangun jalan Perdamaian Dunia di lokasi yang sama yang akan diresmikan Penjabat Gubernur Papua drh. Constan Karma.

Dia memaparkan, prasasti perdamaian ini direncakan dibangun setinggi 21 meter, yang mana pondasi pertama setinggi 5 meter berisi pesan-pesan dari para pimpinan Indonesia tertinggi sampai terendah. Misalnya, Presiden RI, pejabat lembaga tinggi negara, tokoh masyarakat, pengusaha, budayawan, seniman, kepala desa bahkan artis.
“Harapannya kalau semua komponen berkomitmen untuk menciptakan kedamaian, bisa diyakini pasti akan tercapai,” katanya.

Untuk pondasi kedua setinggi 4 meter, lanjutnya, berisi tulisan para suku ditambah dengan telapak tangan. Tulisan itu dimaksudnya untuk mengajak 267 suku besar agar bersama-sama menciptakan kedamaian di Papua.

“Kalau dilihat dari luar Papua sangat indah,” ujarnya.

Pondasi Tahap ketiga, kata dia, berisi pesan-pesan dari berbagai bahasa di Indonesia, baik itu bahasa daerah Aceh hingga bahasa daerah di Papua, yang terdiri dari berbagai suku.

“Kalau bahasa bisa dijadikan suatu simbol, maka Prasasiti ini bisa digunakan untuk pusat peradaban manusia,” tuturnya.
Disinggung jangka waktu pembangunan, Hudi mengemukakan bahwasanya menyusul letak lokasi Prasasti yang stategis dekat Pelabuhan diperkirakan bisa memakan waktu 4 hingga 5 bulan. Sementara biaya sendiri ditafsir mencapai miliaran rupiah.

Dia menambahkan, Komite Gong Perdamaian Dunia saat ini sudah membangun 46 prasasti di 46 negara. Sementara di Indonesia sendiri telah membangun 4 prasasti, masing-masing di Ambon, Kupang, Jepara, Yogyakarta dan Taman Perdamaian Dunia di Bali seluas 80 hektar dengan dilengkapi patung para tokoh international.

Dia mengatakan, Komite Gong Perdamaian Dunia adalah suatu lembaga international yang dideklarasikan di Jenewa Swiss dengan anggotakan 202 negara. Komite ini beranggotakan masyarakatnya, maupun pimpinan negara.(mdc/don/l03)

Senin, 21 Januari 2013 16:22, Binpa

January 22, 2013 0

Tak Kenal Lambert

JAYAPURA—Meski mengaku belum pernah mendengar nama Lambert Pekikir, Panglima TPN/OPM yang bermarkas di Victoria, Wutung, Papua New Guinea (PNG), dan telah beberapa kali melakukan aksinya, di wilayah perbatasan RI-PNG, namun pemerintah PNG mengaku komitmen, bila pihak Polisi PNG berhasil menangkapnya segera dikembalikan ke pemerintah RI untuk diproses hukum. “Saya belum pernah mendengar nama Lamber Pekikir, karena sebelumnya saya memang sebagai dosen dan saya belum pernah ketemu, dan baru ini saya menjadi politisi. Jadi kalau memang petugas Polisi kami mengetahui hal itu dia harus ditangkap dan dikembalikan untuk dituntut sesuai hukum yang dilakukan pemerintah RI,” ujar Gubernur Provinsi Sandaun Hon Amkat Mai dan rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pebisnis dan kalangan media massa ketika melakukan kunjungan kerja dengan Kapolda Papua Irjen (Pol) M. Tito Karnavian, MA di Mapolda Papua, Jayapura, Kamis (17/1).

Dia mengutarakan, pihak pemerintah RI dan PNG menyepakati dan bekerjasama bila ada tindakan melanggar hukum dan mengganggu keamanan dihukum sesuai hukum yang berlaku.

“Kedua pihak Polisi RI dan Polisi PNG akan bekerjasama untuk menindak dan menghukum pelaku itu sendiri,” ujarnya.
Karenanya, lanjutnya, pemerintahan PNG dibawah kepemimpinan Pieter O’Neil dan Leo Dion betul-betul mengharapkan hubungan baik dengan Indonesia.

“Jadi untuk menjaga hubungan ini kami berharap hal-hal yang demikian ini harus dihukum karena kelompok sipil bersenjata yang beraksi di wilayah perbatasan RI-PNG mengganggu hubungan kedua negara,” tukasnya.

Kunjungi Kota Jayapura
Sementara itu dalam lawatannya ke Papua, Gubernur Provinsi Sandaun, Papua Papua New Guinea (PNG) Hon Amkat Mai dan rombongan yang terdiri dari pejabat pemerintahan, pebisnis dan kalangan media massa melakukan kunjungan kerja ke Kota Jayapura selama Kamis (17/1) hingga Minggu (20/1).

Demikian Siaran Pers yang disampaikan Konsul RI Jahar Gultom, Kamis (17/1). Dia mengatakan, tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mempererat hubungan bilateral antara RI-PNG, khususnya Provinsi Papua dengan Provinsi Sandaun, dan juga menjajaki kemungkinan kerjasama antara kedua Provinsi di berbagai bidang meliputi perdagangan, olahraga, budaya, kesehatan, keamanan, pendidikan dan bidang lainnya.

Selama di Jayapura, Gubernur Hon Amkat Mai dan rombongan akan bertemu dengan Gubernur Papua dan Jajarannya, Kapolda Papua, Walikota Jayapura, Ketua Kadin Papua dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kata dia, adapun agenda yang dibahas antara kedua Gubernur, yaitu. Sister City (Kota Kembar) Vanimo—Jayapura, peningkatan perdagangan antara kedua Provinsi khususnya dan antara RI-PNG pada umumnya, pembanguann tugu batas Skouw Wutung yang prasastinya telah ditandangatani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan PM Michael Samore pada bulan Maret 2010 di Port Moresby, untuk menjajaki peningkatan kerjasama di bidang olahraga, budaya, pendidikan dan kesehatan antara kedua Provinsi.

Kunjungan kerja Gubernur Sandaun tersebut, lanjut dia, dinilai penting dan strategis, mengingat Provinsi Sandaun berbatasan langsung dengan Provinsi Papua yang memungkinkan perdagangan antara kedua wilayah baik melalui pasar Skouw maupu laut. Dinilai memiliki nilai historis karena kunjungan Gubernur Sandaun ke Bumi Cenderawasih. Sebab sejak pembentukannya, Provinsi Sandaun telah dipimpin oleh 4 orang Gubernur, sebelum kepemimpinan Gubernur Hon Amkat Mai, namun belum pernah ada yang berkunjung ke Jayapura.

Diharapkan dengan kunjungan Gubernur Hon Amkat Mai tersebut akan dibicarakan upaya-upaya bersama dalam meningkatkan hubungan dalam segala bidang, termasuk peningkatan volume perdagangan antara kedua Provinsi, meningat Provinsi Sandaun memiliki ketergantungan yang besar terhadap suplai barang-barang kebutuhan dari Indonesia, seperti pangan, sandang , alat-alat rumah tangga, bahan-bahan bangunan, elektronik dan lain-lain.

Selain itu, kunjungan tersebut dapart menjadi jembatan untuk memperkecil berbagai perbedaan persepsi tentang isu-iu perbatasan kedua negara termasuk isu-isu keamanan untuk kepentingan bersama. Selain melakukan pertemuan dan perbincangan dengan berbagai Stakeholder di Provinsi Papua, Gubernur Amkat Mai juga akan memberikan kuliah umum di Uncen Jayapura sebagai forum ilmiah untuk menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang hubungan internasional. (mdc/mir/don/l03)

Kamis, 17 Januari 2013 21:13, Binpa

January 18, 2013 0

UP4B : Tak Fair Nilai Otsus Gagal

Jayapura – Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Batat memandang, bila ada pihak yang menilai otonomi khusus (otsus) gagal sangat tidak fair. Pasalnya pemerintah pusat sudah menggelontorkan dana puluhan trilyun rupiah.

“UP4B menilai otsus tidak gagal, jadi kalau ada yang menilai demikian itu sangat tidak fair. Karena pemerintah pusat sangat konsen membangun Papua dengan menggelontorkan dana yang cukup besar,”ujar Letjen Pur. Bambang Darmono Kepala UP4B kepada wartawan, Rabu 9 Januari.

Menurutnya,otsus baru berlangsung 11 tahun dari 25 tahun yang diprogramkan, jadi tidak bisa dikatakan langsung gagal, karena masih banyak waktu. “Tidak fair katakan otsus gagal, karena baru 11 tahun, mungkin nanti sudah mencapai 25 tahun semua ketertinggalan itu sudah bisa terjawab,”ucapnya.

Bambang Darmono juga membeberkan tugas dari UP4B. “Dalam kesempatan ini saya menjelaskan bahwa UP4B tidak memiliki anggaran untuk dikelolah atau menjadi proyek. Yang dimiliki hanya anggaran operasional. Dan itupun asalnya bukan dari dana Otsus tapi dari pemerintah pusat,”tegasnya.

Mengenai tugas UP4B, kata Darmono, adalah, memberikan dukungan kepada presiden terkait koordinasi, perencanaan, fasilitas serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. “Presiden ingin menunjukkan melalui UP4B, bahwa negara nyata hadir di tengah-tengah masyarakat Papua,”imbuhnya.

Darmono juga mengungkapkan kondisi riil Papua saat ini, yakni masih banyak wilayah yang terisolir. “Dari inventarisir yang kami laksanakan langsung ke lokasi, masih ada sekitar 20 wilayah yang terisolir yang berbuntut minimnya pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, juga masih adanya gangguan keamanan dari kelompok bersenjata yang disertai penyerangan kepada aparat keamanan,””ujarnya.

Kondisi lain yang terjadi di Papua, masih adanya demonstrasi disejumlah kota yang mengangkat issu otonomi khusus gagal. Konflik Pilkada yang disertai dengan terjadinya kekerasan. Papua juga masih terkendala dengan instrumen hukum berupa Perdasi dan Perdasus.

Adapun kebijakan UP4B yang kemudian disetujui pemerintah pusat untuk 2012 adalah lahirnya Perpres nomor 84/2012 tentang pengadaan barang dan jasa kantor Pemerintah, yakni memberikan keberpihakan kepada pengusaha orang asli Papua. Pemihakan APBN Perubahan 2012 yakni Rp3,2 Trilyun yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. SK Menkes nomor 110/2012 tentang Jaminan kesehatan masyarakat Papua, yang memberikan kekhususan pada pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit.

Surat nomor 258/Menhut-IV/2012 mengenai pemanfaatan taman nasional Lorentz untuk pembangunan jalan sepanjang 140KM dengan skema kerja sama pengelolaan. SK dirjen Planologi no 5-630/UII-PKH/2012 tentang izin penggunaan cagar alam Teluk Bentuni untuk pembangunan jaringan listrik. SK dirjen Pendidikan tinggi no 60/Dikti/Kep/ 2012 tentang beas siswa bagi orang asli Papua.

Guna menekan tingkat kemahalan di Papua, UP4B juga merekomendasikan pembangunan Depo BBM di 4 wilayah. “Depo BBM yang kami rekomendasikan untuk dibangun di Sorong Selatan, Mumugu, Syator dan Asiki,”jelasnya.

Adapun fokus perhatian UP4B untuk tahun 2013 adalah mengupayakan komunikasi konstruktif dengan semua pihak, mendorong penegakan hukum secara tegas dan terukur terhadap semua tindakan pelanggaran hukum, mendorong pembuatan Perdasus/Perdasi untuk mendukunh efektivitasnya jalan pemerintahan darah dalam kerangka otsus.

Pembukaan wilayah terisolir, agar masalah kemiskinan bisa teratasi melalui pembangunan infrastruktur dasar. (jir/don/l03)

Rabu, 09 Januari 2013 21:32, Binpa

January 10, 2013 0