Papua Jadi Sorotan Internasional

Jayapura – Papua tidak hanya dalam sorotan Indonesia, tapi juga sedang dalam sorotan dunia Internasional. Hal itu diakui Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Drs Christian Zebua di depan puluhan wartawan pada acara tatap muka Pangdam dengan insan pers se-Jayapura di Kediaman Pangdam XVII/Cenderawasih, Senin (12/11), malam.
DIkatakan, karena Papua dalam sorotan, sehingga apapun yang terjadi di Papua dapat diketahui, baik oleh seluruh Indonesia maupun oleh dunia internasional.
Namun Pangdam mengatakan, kondisi ini tidak perlu dikhawatirkan, pasalnya negara-negara di dunia sudah mengakui Papua adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebab kata mantan Danrem 171/PVT Sorong ini, sorotan yang sama juga ternyata dialami sejumlah negara di dunia, tak hanya Indonesia. “ Jadi semua yang terjadi di Papua adalah suatu dinamika yang juga terjadi di negara-negara lain, seperti ini Philipina, India, China dan lain-lain,” ujarnya.

Acara Tatap Muka dengan Insan pers ini juga dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Papua Frans Ohoiwutun, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Papua Viktor Mambor serta pimpinan media massa cetak maupun elektronik. Menurutnya, Papua adalah daerah misiologi, baik nasional maupun internasional, sehingga sebagai bangsa Indonesia dibutuhkan untuk bertugas dengan baik di daerah ini.

“Daerah ini aman dan damai, tidak seperti yang banyak ditayangkan di media nasional di Jakarta. Meski diakui sering ada perang suku, aksi-aksi penembakan. Tapi masyarakatnya begitu baik dan wellcome,” ujarnya seraya menambahkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, perjabat pemerintahan. Namun demikian, ada sesuatu yang harus diselesaikan bersama di wilayah ini.

“Mungkin kesalahpahaman atau tak sepaham ada kelompok masyarakat yang merasa terprovokasi munculnya isu-isu yang dapat membuat daerah ini tak kondusif,” imbuhnya.

Karenanya, kata dia, tugas Kodam sudah jelas yakni menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan dan menjaga keselamatan NKRI.

Menjawab pertanyaan wartawan soal netralitas TNI saat Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur, Pangdam menjelaskan, sejak Orde Reformasi TNI tak terlibat politik praktis, tapi berorientasi kepada kepentingan negara.

“Saya minta TNI tak memihak salah-satu Calon Gubernur atau partai politik tertentu. Bahkan dilarang melakukan diskusi politik. Bila ketahuan saya akan tindak tegas,” tuturnya.

Sedangkan, soal pengamanan di daerah perbatasan dan adanya pasokan senjata api dari Papua New Guinea (PNG), kata dia, pihaknya mengakui keteratasan personil, apalagi di daerah Selatan hanya ada 2 Batalyon padahal panjang daerah perbatasan sekitar 800 Km. Karena itu, kata dia, pihaknya segera merevisi Pos Pos yang kurang efektif yang menyeabkan lolosnya senjata api ilegal.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menginformasikan keberadaan senjata api tersebut sekaligus koordinasi dengan pemerintah PNG guna memperketat pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan.

Ajak Bangun Papua

Sementara itu, adanya kelompok berseberangan yang selama ini dengan alasan idiologi minta memisahkan diri dari NKRI, nampaknya mendapat tanggapan serius dari Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI, Drs. Christian Zebua.

Terkait dengan itu, Pangdam , akan membangun upaya komunikasi yang intensif dengan pihak-pihak yang berseberangan tersebut.

Menurutnya, adanya keingin memisahkan diri dimaksud, karena kemungkinannya terjadi suatu komunikasi selama ini terputus yang tidak terbangun dengan baik antara kelompok tersebut dengan pemerintah.

Untuk itulah, Pangdam mengajak semua pihak termasuk kelompok yang berseberangan itu untuk bersama-sama membangun komunikasi, sehingga apa yang menjadi kekurangan selama ini dapat dibenahi bersama demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat Papua di segala aspek kehidupan, terutama masyarakat yang ada di kampung-kampung.

“Sudah pasti kami mencoba memberikan pemahaman yang baik dan bangun komunikasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini beda pendapat dengan pemerintah,” ungkapnya kepada Bintang Papua usai pertemuan dengan Insan Pers di Kediamannya, Senin, (12/11).

Meski demikian, Pangdam mempertanyakan, sebetulnya merdeka sesungguhnya seperti apa, pasalnya Indonesia adalah Negara bebas , dimana setiap orang bebas melaksanakan segala aktifitas, namun bebas bukan berarti sesuka hati mengambil tindakan, melainkan segala tindak tanduk harus sesuai koridor hukum yang berlaku, yakni, menciptakan kedamaian, kenteraman, dan kesejahteraan bagi orang lain.

Pangdam juga mengajak semua komponen masyarakat tanpa terkecuali untuk bersama-sama membangun tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera, hilangkan segala perbedaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Disamping itu, hendaknya mari belajar dan belajar untuk tingkatkan sumber daya manusia (SDM) kita, agar suatu saat jangan hanya menjadi pemimpin di tanah Papua, tetapi menjadi pemimpin di daerah lain, bahkan bila perlu kelak menjadi Presiden RI, sebagaimana dirinya atas perkenaan Tuhan menjadi Pangdam di Papua, padahal ia merupakan orang asli Pulau Nias.

“Ini Negara kuat dan Negara besar, kenapa kita harus ada konflik. Mari kita komunikasi dengan baik, tapi jangan komunikasi dengan pergerakan senjata, karena siapapun tidak akan menerima jika ada pergerakan senjata,” pungkasnya.(mdc/nls/don/l03)

Rabu, 14 November 2012 08:23, Binpa

November 14, 2012 1

Danrem: Tak Ada Kelompok Separatis di Timika

TIMIKA[PAPOS]- Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap (ATW) Merauke, Brigjen TNI Edy Rakhmayadi menegaskan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kelompok separatis di Timika.

“Di sini aman, tidak ada kelompok separatis. Kalau pelaku penembakan di Freeport itu bukan kelompok separatis, tetapi orang yang cari makan,” kata Brigjen Edy Rakhmayadi di Timika, Kamis.

Ia menjelaskan, yang dimaksud dengan kelompok separatis adalah sekelompok orang yang memberontak dan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kelompok seperti itu, katanya, ada di Jayapura, sementara di Timika, apalagi di Merauke tidak ada.

Danrem Edy Rakhmayadi juga menyatakan tidak sependapat untuk mengajak para anggota kelompok separatis “tentara pembebasan nasional-organisasi papua merdeka (tpn-opm)” untuk “turun gunung” kembali ke tengah masyarakat.

“Untuk apa? Nanti kita ajak dia datang, tapi nanti minta dibangun rumah, dikasih makan. Capek kita,” kata Edy.

Ia menegaskan, saat itu situasi keamanan di wilayah Korem 174/ATW yang mencakup lima kabupaten di wilayah selatan Papua mulai dari Mimika, Asmat, Mappi, Bouven Digoel dan Merauke sangat aman.

“Di sini (Timika) aman, apalagi di Merauke,” tuturnya.

Danrem 174/ATW Merauke juga mengharapkan agar masyarakat di Kabupaten Mimika, terutama di Kwamki Lama bisa memelihara situasi keamanan dan tidak terus terjebak dalam konflik.

Ia mengimbau masyarakat Kwamki Lama agar lebih memikirkan bagaimana membangun kehidupan ekonomi mereka agar bertambah makmur dan sejahtera, ketimbang mengangkat busur dan anak panah untuk saling membunuh.

“Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Mimika yang aman dan damai,” ajak Danrem Edy Rakhmayadi.[ant/frm]

Terakhir diperbarui pada Jum’at, 09 November 2012 22:20

Jum’at, 09 November 2012 22:19, Ditulis oleh Ant/Frm/Papos

November 9, 2012 0

Amerika Dukung Otsus Papua

Papua—Pemerintah Amerika Serikat sangat mendukung pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) di Papua yang sudah berlangsung selama 11 tahun. Selain itu juga mengakui Papua adalah bagian dari NKRI. Hal itu diungkapkan duta besar AS untuk Indonesia Scot Marciel usai bertemu dengan anggota DPR Papua, Senin 5 November di Gedung DPRP Jalan Samratulangi Jayapura.

“AS selalu mendukung otonomi khusus Papua

dan mengakui Papua bagian dari NKRI sehingga mendukung kemajuan untuk meningkatkan peluang dalam bidang ekonomi dan pengembangan lembaga politik serta sipil,”

ujar Scot Marciel usai bertemu dengan anggota DPR Papua.

Namun, lanjut Dubes, kunjungan ke Papua kali ini lebih fokus untuk mengetahui apa saja yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Papua, serta bagaimana membangun kerja sama dalam proses pembangunan tersebut.

“Bincang-bincang dengan DPR Papua ini untuk ketahui prioritas pembangunan di Papua sekaligus bagaimana kita bisa bekerja sama untuk satu arah dalam pembangunan itu,”

singkat Scot.

Sementara Wakil Ketua DPR Papua Yunus Wonda menyatakan, bahwa Dubes Amerika menanyakan sejauh mana pelaksanaan otonomi khusus.

“Mereka tanya tentang otsus Papua terutama kemajuan pendidikan dan kesehatan, serta apa saja yang mereka bisa bantu untuk memajukankannya,”

jelas Yunus.

Dubes juga menanyakan mengapa sampai Pemilkada Gubernur terkatung-katung hingga hampir 2 tahun.

“Mereka juga tanya kenapa Pilgub Papua belum tuntas, lalu kami jelaskan terjadi sengketa di MK,”

kata Yunus.

Mengenai pendidikan, sambung Yunus, Dubes menyatakan kesiapan pemerintah AS untuk membantu putra-putri Papua untuk sekolah di AS.

“Pemerintah AS juga bicara tentang kemudahan study bagi orang Papua di Amerika Serikat,”

paparnya.

Terkait pendidikan, tambah Yunus, DPR Papua meminta data berapa banyak orang asli Papua yang saat ini menempuh pendidikan di AS. “DPR Papua mau tahu nama-nama mereka, apakah mereka orang asli Papua atau bukan,”

imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, masih kata Yunus, DPR Papua juga meminta AS mendorong terciptanya dialog Papua-Jakarta.

“Dalam dialog Papua-Jakarta kita tidak bicara Papua Merdeka harga mati atau NKRI harga mati cuma bagaimana otonomi khusus bisa didorong jauh lebih maju,”

paparnya.

*Bangga Terhadap Perkembangan yang Ada

Amerika Serikat (AS) mendukung terhadap Indonesia yang berdaulat, sangat bangga terhadap perkembangan yang ada, dalam hal ini perubahan perubahan yang terjadi di organisasi TNI dalam kurun waktu 15 tahun ini. Hal ini dikatakan Duta Besar AS H.E Scot Marceil didampingi Major Chris Morgan (Asisten Atase Darat Kedubes Amerika Serikat), Ms.Melanie Higgins (Sekretaris I Kedubes Amerika Serikat), Bimo (Interpreter Kedubes Amerika Serikat), ketika melakukan kunjungan ke Kodam XVII/Cenderawasih yang diterima oleh Pangdam XVII/Cenderawasih yang diwakili oleh Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI I. Made Agra Sudiantara di dampingi Danrem 172/PWY, Pa Ahli Bidang Hukum dan HAM, Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, Asops Kasdam XVII/Cenderawasih, Aster Kasdam XVII/Cenderawasih, Kakumdam XVII/Cenderawasih, dan Kapendam XVII/Cenderawasih bertempat di ruang Cycloops Makodam XVII/Cenderawasih.

Dalam release yang diterima Redaksi Bintang Papua, H.E. Scot Marceil juga menyinggung tentang perusahaan Freeport, apabila perlu mendapatkan kejelasan yang sejelas-jelasnya tentang Freeport bisa langsung menanyakan ke Duta Besar Amerika Serikat, serta menyampaikan agar dapat meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, budaya dan militer.

“Keamanan di Papua sangat kondusif dimana hal tersebut merupakan domain dari Kepolisian dan TNI yang sifatnya membantu,” ujar Kasdam ketika menjawab pertanyaan dari Dubes AS ketika menanyaka tentang masalah keamanan di Papua.

Dituturkannya, tugas Kodam sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan Soft Power, melaksanakan Pembinaan Teritorial untuk membantu masyarakat dalam percepatan pembangunan termasuk peningkatan SDM di pedalaman agar dapat mengejar ketinggalan dengan yang lainnya.

“Kodam dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada pengabdian yang luhur atau berbuat dengan hati, atau dengan kata lain sesuai motto sebagai Ksatria Pelindung Rakyat,” urai Kasdam ketika menanggapi pertanyaan Dubes AS mengenai mengapa tugas Kodam di Papua jauh lebih berat dan memerlukan penanganan yang jauh berbeda.

* Ke MRP Untuk Ketahui Pelaksanaan Pilkada Gubernur

Selain ke DPRP dan Kodam, Dubes AS juga melakukan kunjungan kerjanya ke MRP, Senin( 5/11/2012) bersama rombongan masing masing,Melanie Higgins, Jamis Schnaisr, Chris Morgan, Zeric Smith, Troy Bedurso, Andreas mendatangi Kantor MRP, sore kemarin.

Kedatangan Kedubes ini diterim Wakil Ketua I MRP, Hofni Simbiak yang bertujuan, mengetahui secara lebih mendalam situasi Papua dan sejauh mana pelaksanaan Pilkada Gubernur Papua serta proses penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Papua.

Pada kesempatan itu, Hofni Simbiak menjelaskan, kedatangan Kedubes bersama rombongan di MRP ini hanya mengetahui bagaimana situasi tentang Papua saat ini, serta mengetahui proses pelaksanaan Pemilukada Gubernur Provinsi Papua dan proses penyelenggaraan Pemerintahannya.

“Dari pertemuan itu, kami menjelaskan bagaimana situasi yang ada bahwa kalau kita seorang pemimpin yang jelas pada waktu ini bagi kami sebuah pohon yang besar bisa tumbang sewaktu-waktu. Oleh Karena itu, kita mengharapkan kehadirannya sebagai diploma juga bisa waktu-waktu tertentu memberi kepemimpinan di Papua ini,”

ujarnya

Ia menyampaikan bahwa, kunjungan Kedubes Scot Marciel ke MRP merupakan catatan penting dalam rangka membicarakan soal pemilukada di Provinsi Papua dan proses penyelenggaraan di Pemerintahan provinsi Papua, bahkan, Papua sangat menaruh perhatian kepada kepemimpinan agar masyarakat Papua tidak tidak menjadi korban. “Kita khawatir ketika ada lagi bakal calon Gubernur yang melakukan protes lagi, kalau memang itu terjadi berarti kita tidak lagi ada seorang Gubernur pada waktu ini.”ujarnya kepada wartawan.

Disamping belum memiliki Gubernur di Provinsi Papua ini, berarti tidak mempunyai APBD yang akan dikelola dengan baik kepada masyarakat dan tidak ada yang mempertangung jawabkannya, sehingga ujung-ujungnya yang dikorbankan adalah rakyat Papua.

“Untuk terselenggaranya Pilkada Gubernur dan jalannya Pemerintahan di Provinsi Papua, maka kami meminta perhatian serius dari KPU provinsi Papua sebagai lembaga penyelenggara Pilkada Papua dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang signifikan untuk duduk bersama,”

jelasnya

Lebih lanjut Hofni Simbiak mengungkapkan, bahwa langkah langkah yang harus dilakukan oleh KPU dengan Pemerintah daerah dalam penyelanggaran Pilkada gubernur Papua ini bertujuan, Papua segera memiliki seorang Gubernur defenitif. Sebab, jika itu tidak terjadi maka pelayanan seorang Gubernur betul-betul tidak dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan akhirnya yang terjadi banyak korban berjatuhan di negeri ini. Ujarnya

Dubes AS berpendapat tentang Proses Pilkada gubernur Papua sendiri dinilainya cukub rumit, bila memperhatinkan apa yang terjadi di Papua ini juga dirasa sama oleh Pemerintah Amerika Serikat.

“Amerika Serikat juga sedang dalam situasi pemilihan Presiden dan situasinya hampir sama seperti di Papua, sehingga beliau mengharapkan bagaimana kedepannya mereka bisa memberikan tumpangan kepada Pemerintah daerah sebagai yang pertama baik itu dibidang kesehatan, kehutanan dan pendidikan,”

Demikian penyampaian Dubes AS, Scot Marciel. ( jir/dee/Ven/don/LO1)

Rabu, 07 November 2012 06:03

November 7, 2012 0

Bhayangkari Bisa Dekati Kelompok Pro Merdeka

JAYAPURA — Bhayangkari Daerah Papua sebetulnya bisa memberikan kontribusi dalam rangka menghadapi aksi gerakan-regarakan pro kemerdekaan Papua Barat, antara lain mendekati keluarga, istri dan anak-anak dari tokoh-tokoh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Dewan Adat Papua (DAP), Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) dan lain-lain. Hal ini untuk membangun citra (image building) Polda Papua identik dengan Polisi humanis.

Hal ini diungkapkan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs M. Tito Karnavian, MA ketika menyampaikan sambutan pada upacara peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-60 Tahun 2012 di Aula Rastra Samara, Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (30/10). Dia mengatakan, tiap-tiap Polres Jajaran Polda Papua memiliki tantangan yang paling utama adalah masalah pro kemerdekaan.

Menurit dia, pihaknya telah mencanangkan 4 program atau operasi menghadapi kelompok pro kemerdekaan. Pertama, operasi penegakan hukum dalam bentuk upaya-upaya pengungkapan kasus-kasus kekerasan yang terjadi seperti pelanggaran hukum, makar dan lain-lain.

Kedua, operasi intelejen yakni melakukan penggalangan kepada tokoh tokoh KNPB, Lambert Pekikir, Dani Kogoya dan lain-lain, seperti mantan Ketua Umum KNPB Buchtar Tabuni yang kini ditahan di Rutan Polda Papua.

“Mungkin ibu-ibu Bhayangkara punya inisiatif mendatangi keluarganya untuk memberikan bantuan beasiswa dan lain-lain.
Ketiga, operasi Bimas yakni dalam rangka untuk menyentuh kantong-kantong simpatisan dan masyarakat di sekitar kelompok-kelompok pro kemerdekaan seperti Asrama Mahasiswa Rusunawa, Pos 7 Sentani, Angkasa untuk wilayah Jayapura.

“Semua kantong-kantong kelompok pro kemerdekaan harus diinventarisir kira-kira bentuk kegiatannya apa,” katanya. Karenanya, kata dia, pihaknya telah menugaskan Direktur Intel, Direktur Bimas Polda Papua untuk menyusun siapa saja target penggalangan kantong-kantong yang mau diaproach untuk rencana pasar murah, bagi-bagi Sembako, pengobatan gratis, bakti sosial dan lain-lain.

“Ini Bhayangkari sebetulnya bisa berbuat karena dengan karakteristik khasnya sebagai wanita,” tukas dia.

Keempat, operasi pembentukan opini. Semua kegiatan kegiatan ini yang bersifat terbuka Bhayangkari maupun Polri ini harus masuk terus di media massa. Tapi kalau itu dibombardir terus-menerus dengan berita-berita yang lebih mengedepankan aksi represif, maka citra yang terbangun di benak masyarakat Polri identik dengan penegakan hukum atau Polda Papua identik dengan Polisi humanis. (mdc/bom/lo1)

Rabu, 31 Oktober 2012 05:26, BP.com

October 30, 2012 0

Terungkap Sejarah, Aitai Karubaba sebagai Pejuang Papua

Serui—Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Slogan inilah yang mengilhami jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk selalu tetap menghargai jasa-jasa para pahlawan bangsa, terutama yang bangkit dari Serui.

Sehubungan dengan itu, maka seusai melakukan upacara peringatan HUT Sumpah Pemuda ke-84 tahun yang berlangsung di lapangan Alun-Alun Trikora Serui, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Frans Sanadi,Bsc, S.Sos.MBA bersama pimpinan dan anggota DPRD Yapen, Dandim 1709 Yawa, serta pengurus DPD KNPI melakukan Ziarah ke Distrik Ambai, guna melihat secara dekat makam keterwakilan Pemuda Papua yang ikut dalam ikrar sumpah pemuda bersama pemuda lainnya yakni sosok Aitai Karubaba.

Dalam kesempatan ziarah itu, Wakil BUpati Frans Sanadi
Mengatakan, selaku pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi, karena ditahun 2012, kita dapat menyaksikan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia yang terlibat langsung dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, dimana pada tahun 1928 merupakan salah satu moment yang sangat menentukan kemerdekaan bangsa Indonesia.karena bukan saja sosok Alm Silas Papare dan juga Stevenus Rumbewas, namun ditahun 2012 ada juga salah satu sosok perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yakni Alm.Korano Aitai Karubaba” ungkapnya kepada bintang Papua ketika melakukan kunjungan ke Makam Aitai Karubaba (29/10)

Untuk itu selaku wakil bupati Yapen berharap kepada DPD KNPI, Kesbang serta semua pihak yang terlibat di dalamnya agar di tahun 2013 mendatang sudah bisa mendapatkan keputusan bahwa sosok Aitai Karubaba adalah merupakan salah satu pahlawan pergerakan kemerdekaan RI “tegasnya

Hal senada disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Yapen, Hermana Woriori,SE bahwa sosok Alm.Aitai Karubaba yang telah mempertahankan dan memperjuangkan pemudah dalam Negara kesatuan RI perlu diberikan apresiasi yang tinggi, sehingga ini menjadi momen sejarah terpenting. Herman Woriori juga menyampaikan terima kasih kepada Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri, Deddy Iswanto yang telah berusaha membantu mengungkapkan sosok Aitai Karubaba sebagai salah satu pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia.

Kepada tim khusus dirinya juga menyampaikan agar segera melakukan kegiatan napaktilas yang pernah dirintis mengingat masih banyak pejuang Papua yang terlibat saat itu, sehingga saat itu juga kota Serui dijuluki sebagai kota Perjuangan. Untuk itu kepada dinas tenaga kerja dirinya menghimbau supaya dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan talut di daerah kuburan Alm. Aitai Karubaba sehingga kedepannya tidak lagi seperti suasana sekarang ini.

Sementara itu, Dandim 1709 Yawa, Letkol Inf Deddy Iswanto menyampaikan dengan adanya pusara salah satu tokoh pejuang sumpah pemuda, yakni Alm.Aitai Karubaba yang sudah menunjukkan jiwa kepe-juangan yang luar biasa sejak tahun 1928 di Batavia. Karena itu selaku Dandim dirinya berharap kepada para pemuda yang ada di daerah ini agar jangan pernah ragu untuk melakukan segala sesuatu, mengingat makin banyak fakta yang membuktikan bahwa kota Serui merupakan kota perjuangan” ungkapnya (seo/don/LO1)

Selasa, 30 Oktober 2012 07:34, BP.com

October 30, 2012 0

Kapolda Bantah Pakai Peluru Tajam

JAYAPURA – Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. M. Tito Karnavian, MA membantah anggotanya menggunakan peluru tajam saat mengamankan demo, termasuk demo KNPB di Manokwari. Selaku pimpinan di Polda Papua, Kapolda mengaku penegasan pelarangan menggunakan peluru tajam itu sudah ditegaskan pada saat seluruh jajarannya bertugas dalam pengamanan aksi unjuk rasa di Papua.

Sebab menurutnya, yang boleh dibawa adalah tameng, tongkat pemukul dan senjata yang menggunakan peluru hampa. “Jadi tidak ada peluru tajam. Dan itu sudah jelas menjadi prinsip utama kami dalam bertugas pengamanan demo. Hanya anggota tetap dibekali dengan senjata, tapi bukan menggunakan peluru tajam. Ada yang bawa peluru hampa dan peluru karet jadi tidak mematikan,” terangnya. Namun terkait adanya pengakuan empat (4) orang massa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) saat demo di Manokwari kemarin terkena tembakan, Tito mengatakan, pihaknya belum mengetahui pasti hal itu, apakah benar. Hanya yang jelas, kalau kabar itu benar peluru yang mengenai korban adalah peluru karet, bukan peluru tajam. “Kalau ditembak, pasti itu peluru karet, yang penting amunisinya itu tidak mematikan. Namun kita lihat nanti, karena akan ada tim investigasi dari Polda Papua akan dikerahkan melihat ke TKP,” tuturnya Rabu (24/10).

Sedangkan terkait investigasi dari Propam Polda Papua, itu nantinya akan beranggotakan tiga orang, untuk memastikan apakah ada dugaan penembakan aktivis KNPB di Manokwari. “Tim ini akan langsung di pimpin oleh anggotanya yang berpangkat AKBP, jadi kita lihat apa hasilnya nantinya,” jelasnya.

Sebelumnya, Selas (23/10) kemarin lalu, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengklaim empat aktivisnya terkena tembakan saat pembubaran paksa saat unjuk rasa di Manokwari mendukung Internasional Parlemen of West Papua (IPWP) di London – Inggris.

Sementara itu, mahasiswa menolak tegas aksi pembubaran paksa menggunakan senjata api yang dilakukan aparat kepolisian yang menyebabkan 4 warga sipil terkena tembakan ketika ratusan aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendukung pertemuan International Parlement of West Papua (IPWP) di London Inggris menggelar aksi demo di Depan Kampus UNIPA Manokwari, Papua Barat Selasa (23/10).

“Kami menuntut keadilan terhadap teman-teman kami yang menjadi korban teror dan intimidasi ketika aksi demo di Manokwari,” ujar Koordinator Aksi Benyamin Gurik didampingi Yason Ngelia. Dalam aksi tersebut massa membentangkan spanduk bertuliskan Hentikan stigmatisasi, makar, sparatis, teroris kepada Orang Asli Papua (OAP).

Massa diterima Anggota Komisi B DPRP Thomas Sandegau, ST dan Anggota Komisi E Kamasan Yacob Komboy berkenan menerima massa.

Selanjutnya melaksanakan pertemuan di ruang Badan Legislasi (Banleg) DPRP. Ikut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain: John F Rustam, SE, M.BA (anggota DPRP Komis B), Adolf Alphius Asmuruf (Sekretaris Komisi B), Kayus Bahabol (anggota DPRP Komisi E).

Benyamin Gurik menyampaikan, rencana aksi demo untuk memerangi korupsi, peringatan 1 tahun Kongres Rakyat Papua (KRP) III serta aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok orang Papua justru dihalang-halangi bahkan dilarang oleh aparat. Padahal sesuai UU No. 9 Tahun 1998 tentang tata cara penyampaian pendapat di depan umum polisi tidak berhak untuk memberikan ijin tapi hanya berwenang untuk menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) saja.

“Stigma sparatis, makar dan teroris itu alasan polisi untuk tak memberikan izin karena bertentangan dengan UU,” ujarnya. “Kami merasa ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi disumbat oleh aparat. Jangan sampai akumulasi kekecewaan-kekecewaan ini akan meledak pada saat pelaksanaan Pilgub. Ruang demokrasi suatu waktu akan menjadi bumerang buat pemerintah”.

Kata dia, pihaknya mendesak 11 orang yang aktivis yang ditangkap oleh pihak aparat keamanan di Manokwari segera dibebaskan. Dari 11 orang tersebut 7 orang kena tembak dan 4 meninggal.

Ketua Asrama Rusunawa, Perumnas III Waena Tanus Komba menyampaikan, pihaknya merasa prihatin dan kecewa terhadap sikap pemerintah yang seolah-olah memasung Orang Asli Papua untuk menyampaikan aspirasi menyangkut hak hidup banyak orang, dan tak membuka ruang demokrasi kepada mahasiswa.

Karena itu, kata dia, pihaknya menuntut DPRP melakukan koordinasi agar mahasiswa bisa berdialog langsung dengan Kapolda Papua dan Pangdam XVII/Cenderawasih sehingga ruang demokrasi terbuka untuk menerima aspirasi dari masyarakat.

Menanggapi aspirasi mahasiswa, Thomas Sandegau menjelaskan, pihaknya menerima aspirasinya dan segera menyanpaikan kepada Komisi A DPRP yang membidangi masalah politik, hukum dan HAM. Selanjutnya dibahas dalam sidang paripurna DPRP.

“Kami khawatir kalau aspirasi ini tidak ditanggapi akan bisa menimbulkan konflik di masyarakat dan bahkan tidak menutup kemungkinan akan bisa menimbulkan korban jiwa,” tukasnya. (mir/donmdc/LO1)

Kamis, 25 Oktober 2012 08:01, BP.com

October 25, 2012 0

Jaringan Teror Bom Terus Diselidiki

JAYAPURA—Jaringan teror bom terus diselidiki. Hal ini menyusul terjadinya aksi teror bom berturut-turut di Wamena dan Timika beberapa waktu silam. Pasalnya, jaringan teror bom masih terus melakukan operasi khususnya di wilayah Jayapura Kota.
Demikian disampaikan Kapolres Jayapura Kota AKBP Alfred Papare, SIK, Selasa (23/10) ketika ditanya langkah antisipasi adanya aksi teror bom.

Menurutnya, pihaknya telah membentuk Tim Khusus untuk mengantisipasi sekaligus membongkar jaringan teror bom di Kota Jayapura. Sebabnya, pihaknya tak ingin masyarakat Jayapura Kota menjadi korban perbuatan oknum-oknum yang tak bertanggungjawab.

“Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi adanya teror bom di wilayah Jayapura Kota. Jika ada kami terus mengejar mereka,” ujar dia.
Di sisi lain, kata dia, pihaknya makin meningkatkan Intelejen, patroli, razia disejumlah lokasi yang dianggap rawan terjadi kejahatan terutama di wilayah Perbatasan RI—Papua New Guinea dan lokasi keramaian seperti di Bandara, Pelabuhan Laut dan Terminal.
“Yang paling penting kami telah mengantisiopasi dan mencegah adanya teror bom,” imbuhnya.(mdc/don/LO1)

Rabu, 24 Oktober 2012 08:24, BP.com

October 24, 2012 0

Natalius Pigai Terpilih Jadi Komisioner Komnas HAM

JAKARTA — Komisi III DPR RI bidang hukum akhirnya memilih tiga belas orang Komisioner Komnas HAM, Senin (22/10/2012) siang. Menariknya dari 13 orang terpilih satu diantaranya dari Putra Papua yakni Natalius Pigai.

Ketiga belas orang itu dipilih melalui mekanisme voting. Ada 55 orang anggota dewan yang melakukan voting. Setiap anggota berhak memilih 13 orang kandidatnya. Setelah melalui proses penghitungan suara kurang lebih 45 menit, Ketua Komisi III DPR RI Gede Pasek Suardika, yang menjadi pemimpin rapat, mengetok palu sebagai tanda pengesahan hasil hitung suara.

Adapun ketiga belas Komisioner Komnas HAM yang terpilih adalah sebagai berikut.
1. Sandrayati Moniaga, 48 suara;
2. Maneger Nasution, 45 suara;
3. Natalius Pigai, 43 suara;
4. Otto Nur Abdullah, 42 suara;
5. Ansori Sinungan, 42 suara;
6. Muhammad Nurkhoiron, 38 suara;
7. M. Indadun Rahmat, 38 suara;
8. Siane Indriani, 36 suara;
9. Roichatul Aswidah, 35 suara;
10. Hafid Abbas, 35 suara;
11. Siti Noor Laila, 33 suara;
12. Dianto Bachriadi, 28 suara;
13. Nur Kholis, 28 suara.

Setelah terpilih, ketiga belas nama itu akan dibawa ke rapat paripurna, Selasa (23/10/2012) besok. Sementara itu, untuk pemilihan Ketua Komnas HAM, akan diserahkan kepada ketiga belas komisioner terpilih untuk memilih sendiri.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-Perjuangan Trimedya Pandjaitan menilai, komposisi komisioner terpilih ini sudah cukup mewakili.

“Ini sudah cukup mewakili. Ada dari Muhammadiyah, aktivis perempuan, jurnalis. Selain itu, saya lega karena dari Aceh sampai Papua, dari NU dan Muhammadiyah, ada yang mewakili sehingga tidak ada sekat,” kata Trimedya seperti dilansir Kompas.com. (binpa/don/l03)

Selasa, 23 Oktober 2012 06:12, BP.com

October 23, 2012 0

Demo Dukung Pertemuan IPWP di Inggris Diawasi

Selasa, 23 Oktober 2012 06:16, BP.com

JAYAPURA—Permohonan ijin Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk menggelar demo sebagai bentuk dukungan terhadap pertemuan International Parlement of West Papua (IPWP) di London, Inggris, di Taman Imbi, Selasa (23/10), hari ini ternyata tidak mendapatkan restu dari pihak kepolisian. Pasalnya, polisi dalam hal ini Polda Papua tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Namun demikian untuk mengantisipasi kelompok yang tetap memaksakan demo, pihak polda sudah siap mengantisipasinya. “Tapi kami tetap melakukan pengawasan agar aksi unjuk rasa tersebut tidak melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum,” tegas Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK ketika dikonfirmasi Bintang Papua, Senin (22/10).

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pembubaran paksa sekaligus menindak-tegas sesuai hukum yang berlaku, bila para pendemo ternyata bertindak anarkis atau menyampaikan hal-hal yang bertentangan dengan UU serta menyebar provokasi seperti minta referendum atau membentuk negara Papua Barat, membawa sajam, mabuk miras, membawa lambang-lambang seperti bendera Bintang Kejora yang dilarang, membuat kemacetan lalu lintas serta mengganggu ketertiban umum. Walaupun menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai UU Pasal 13 UU No 9 Tahun 1998, kemerdekaan memberikan pendapat di muka umum.

Terpisah, Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare, SIK menandaskan, pihaknya melibatkan 600 personil didukung Brimobda Polda Papua, untuk melakukan pengamanan aksi unjukrasa tersebut.

“Kami berusaha menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap melakukan aktivitasnya tanpa terpengaruh aksi demo tersebut,” imbuhnya.
Meski demikian, dia juga menyampaikan, pihaknya akan melakukan pengamanan di sejumlah lokasi rawan, antara lain Angkasa, Dok V Yapis, Entrop (Dekat Kantor Walikota), Kotaraja, Abepura, Tanah Hitam, Padang Bulan, Perumnas, I, II dan III serta Expo Waena. (mdc/don/l03)

October 23, 2012 0

Giliran di Timika, Ditemukan Bahan Peledak, 2 Ditangkap

JAYAPURA—Setelah Wamena dihebohkan aksi teror bom beberapa waktu lalu. Kini aksi yang sama mengguncang Timika, Ibukota Mimika.

Pasalnya, aparat Polres Mimika kembali menemukan Bahan Peledak (Handak) yang masih dalam bentuk bongkahan atau belum dihaluskan dengan berat 1,6 Kg dan bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kita 1 Ons.

Serbuk itu adalah jenis bahan peledak dan jenis serbuk berwarna merah yang sudah dimasukkan ke dalam 1 buah pipa besi dengan ukuran P = 24 Cm, Diameter 2,5 Cm, serta aluminium dengan P = 7,5 Cm Diameter 0,7 Cm.

Ini diduga sebagai detonator rakitan. Ditemukan, di dua lokasi berbeda di Timika masing-masing di rumah SI di Jalan Freeport, Kompleks Kebon Sirih dan di rumah RY dan rumah VS (Alm), Jalan Kesehatan, Timika Jumat (19/10) sekitar pukul 05.30 WIT.

Demikian disampaikan Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gede Sumerta Jaya, SIK melalui Press Release yang dikirim ke Bintang Papua, Minggu (21/10). Dia mengatakan, pada saat itu juga telah dilakukan penangkapan SI dan RY. Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dari AM, Alamat Kompleks Kehutanan, Timika yang dicurigai rumahnya dijadikan sebagai tempat pembuatan senjata tajam. Dikatakan dari hasil penangkapan SI, ditemukan sejenis bahan-bahan yang dapat meledak.

Dari hasil keterangan S I diketahui jenis-jenis handak tersebut dimilik oleh Y A, Alamat Belakang Kantor Kehutanan, Timika yang menurut YA bahan-bahan tersebut dibelinya di Biak pada bulan Juli 2012 dan dibawa ke Timika dengan menggunakan kapal laut. “Motif kepemilikan jenis handak tersebut untuk bom ikan”kata dia.

Menurutnya, dari Hasil penangkapan tersebut yang telah dijadikan tersangka antara lain : YA pemilik Handak, YW kepemelikan Sajam PM pembuat sajam, VR pembuat sajam,

AM pembuat sajam, SI yang menyuruh membuat sajam, RY yang menyuruh membuat sajam.

Barang Bukti yang dapat disita antara lain: 1 buah Handak siap pakai yang terbuat dari Pipa besi ukuran P = 24 Cm, Diameter 2,5 cm, serta aluminium dengan P = 7,5 Cm Diameter 0,7 Cm yang diduga sebagai detonator rakitan, bahan serbuk berwarna merah dengan berat kira-kira 1 Ons adalah jenis bahan peledak dan masih dilakukan uji labfor, benda-benda yang masih dalam bentuk bongkahan (belum dihaluskan) dg berat 1,6 kg adalah jenis handak high explosive, 2 buah parang, 1 buah badik, 3 buah ketepel, 61 buah anak panah terdiri dari 22 anak panah ukuran besar dan 39 anak panah ukuran kecil terbuat dari besi, korek api batang 5 slop, 1 buah laptop merk Acer, CPU 1 unit, pembuat anak panah terdiri dari gergaji besi, gerinda serta dokumen. (mdc/don/l03)

Senin, 22 Oktober 2012 07:19, BP.com

October 22, 2012 0