Aktivis Pembela HAM Diminta Lapor Polisi

Sabtu, 13 Oktober 2012 06:56

JAYAPURA—Keluhan sejumlah aktivis pembela Hak-hak Asasi Manusia (HAM) di Papua dilaporkan mendapat teror via Short Massage Service (SMS) dan ancaman pembunuhan, sehingga terpaksa mencari tempat yang dirasa lebih nyaman dari ancaman yang ada ditanggapi Pjs. Kabid Humas Polda Papua AKBP I Gde S Jaya, SIK ketika dikonfirmasi, Jumat (12/10).

Mantan Kapolres Wamena ini mengutarakan, apabila sejumlah aktivis pembela HAM di Papua mendapat teror via SMS maupun ancaman pembunuhan, maka yang bersangkutan perlu segera melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Polresta Jayapura Kota guna diselidiki No. Hand Phone pihak-pihak yang diduga menebar teror dan ancaman tersebut.

Sedangkan desakan Pelapor Khusus Hak Kebebasan Berekspresi dari PBB segera masuk atau turun ke Papua untuk ikut memberikan jaminan keamanan bagi sejumlah aktivis pembelaHAM di Papua, dia mengemukakan,” Nggak perlu sampai begitu. Kan kita bisa menanganinya,”katanya
Sebagaimana diwartakan sebelumnya, sejumlah aktivis pembela di Papua dilaporkan mendapat teror. Hal itu baik secara langsung dengan mengawasi gerak-geriknya maupun melalui SMS sebagaimana

diungkapkan Direktur Baptis Voice Papua Mathius Murib, selaku pembela HAM yang juga mantan anggota Komnas HAM Perwakilan Papua, Kamis (11/10). “Kami menerima pengaduan dari sejumlah pembela HAM di Papua; bahwa mereka diikuti dan diteror dengan mobil pada malam hari dan diteror dengan handphone (SMS),” ungkapnya.

Dampak teror tersebut, menurutnya sangat mengganggu aktifitas para pekerja HAM.(mdc/don/l03)

October 14, 2012 0

BIN Punya Strategi Bendung Simpatisan OPM

Sabtu, 13 Oktober 2012 06:56m BintangPapua.com

JAKARTA – Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengaku, memiliki strategi khusus untuk melakukan kontrol terhadap semakin bertambahnya simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM). “Saya rasa itu perlu diambil satu langkah-langkah yang konstruktif dalam arti tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujarnya kepada Okezone di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/10/) lalu.

Norman menuturkan, salah satu cara yang akan digunakan oleh BIN untuk meminimalisir lonjakan jumlah simpatisan OPM, yakni dengan cara memberikan kesadaran kepada masyarakat Papua untuk mengembangkan potensi daerah yang sangat besar. “Dengan langkah-langkah nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat bahwa pemerintah setempat sangat peduli pada pembangunan di Papua,” jelasnya sebagaimana dilansir Okezone.

Selain itu, kata dia, BIN juga melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat untuk terus melakukan komunikasi dengan para tokoh adat serta petinggi OPM untuk menciptakan suasana kondusif.

“Itu tentunya satuan-satuan teritorial pemerintah daerah mereka diupayakan untuk berkomunikasi. Penyelesaian damai itu adalah penyelesaian yang baik untuk kita semua,” pungkasnya. (binpa/don/l03)

October 14, 2012 2

Bincang- bincang Ketua MRP Timotius Murib, Soal Tugas Sehari-harinya (bag-1)

Selasa, 09 Oktober 2012 08:29, bintangpapua.com

Posisi Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) suatu jabatan yang tidak gampang. Banyak hal, antara cita cita dan keinginan Lembaga Representatif orang asli Papua (MRP) untuk berkolaborasi dengan Eksekutif dan Legislatif. Artinya ada kepentingan masyarakat yang harus diakomodir dalam aspek hukum yang dihasilkan melalui perdasi perdasus dan butuh kerjasama. Tapi sayangnya kerap kebijakan MRP ini tak singkron.

Oleh Veni Mahuze- Bintang Papua

“ Kita perlu satukan visi dalam melangkah untuk menghasilkan produk produk hukum, antara keinginan MRP yang kerap tak singkron di lapangan, meski inisiatif sudah dimulai MRP, saya belum melihat MRP Periode II ini menghasilkan sesuatu untuk ditingalkan seperti apa yang sudah digagaskan MRP sebelumnya, masih banyak hal yang harus dibuat, “katanya.

Kini MRP diusianya yang kesatu tahun lima bulan ini, dia masih sangat muda, dia lahir karena riak riak orang asli Papua, dia ada juga karena Otsus Papua, namun sampai hari ini, tetap juga saya melihat belum ada singkron antara Eksekutif dan Legislatif dalam menghasilkan produk hukum karena tak ada kekompakan di tingkat relasi kuasa. Padahal ketiga relasi kuasa ini harusnya kompak mengimplementasikan Otsus di Tanah Papua. “Itu pergumulan saya selama ini,” kata Timotius Murib, mantan Ketua DPRD Puncak yang kini Ketua MRP. Murib yang ditemui di Rumah Dinas Ketua MRP di Kotaraja, Minggu (7/10) Sore, nampak kurang puas dengan kerja MRP, padahal ketaksingkronan itu harus disatukan antara visi misi dan gerak langkah. Antara MRP, DPRP dan Pemerintah Daerah supaya apa yang dipikir oleh MRP juga dipahami DPRP dan Gubenur, tanpa mengabaikan pihak Yudikatif, karena Yudikatif tetap sebagai pihak yang menyukseskan semua produk hukum.

Ia bercerita, begitu dirinya terpilih sebagai Ketua MRP di usia MRP kesatu tahun lima bulan ini, dalam periode kepemimpinannya, salah satu contoh MRP harus memperjuangkan salah satu produk hukum seperti Perdasus Nomor. 6 Tahun 2011 tentang Pilgub Papua, implemetasinya molor di jalan karena tak singkron antara Keinginan dan kebijakan yang tak kompak, padahal disini kita butuh kekompakan supaya kepentingan yang sudah ada diakomodir.

Selama pengambil kebijakan di ranah publik tidak bersatu menyuarakan Hati Nurani Rakyat Papua, maka 25 tahun kesempatan untuk sukseskan kesejahteraan di atas tanah Papua ini sesuai cita cita Undang undang Otsus tak akan berhasil dan stagnan bila kita tidak bersatu. “Saya rasa persatuanlah hal utama dan penting,” ujarnya.

“Saya katakan, mengapa tidak berhasil, mungkin istilah yang pas mengarah ke situ adalah masih adanya “PATIPA”, atau Papua Tipu Papua yang duduk di ranah pengambil kebijakan, istilah ini akan berlaku terus selama diantara orang Papua sendiri tak kompak, contoh ini mengarah pada oknum orang Papua yang ada di Tanah Papua yang menduduki kursi penting, yang dapat dikelompokkan kedalam orang orang yang tak punya hati dan masuk dalam strata ketiga dalam struktur masyarakat Papua. Mereka kurang peduli, kalaupun peduli, kepedulianya itu bukan datang dari lubuk hatinya karena memang mereka tak rasakan apa itu hidup menderita dibawah bayang bayang kekerasan simbolik”.

Menurut Murib, “Kelompok ketiga dari masyarakat Papua ini akan mendapatkan cela dimana tak adanya kesepahaman diantara orang Papua maka kondisi riil ini dimanfaatkan, hal ini nampak dalam upaya memperjuangkan Perdasus Nomor 6 tadi, sambung Murib.

Padahal DPRP sudah buat rancangan perdasusnya, lantas dikirimkan ke MRP untuk membuat persetujuan dan dikembalikan ke Eksekutif untuk dibuatkan penomoran, ini berjalan, namun dipertanyakan lagi mengapa KPU gugat Pilgub kemarin???, “ saya heran, ini namanya tidak kompak, padahal kru KPU sendiri didududki orang asli Papua, saya katakan itu tadi, mereka tak punya hati”.

Oleh karena itu mengapa masalah Pilgub Papua ini terus molor hingga sekarang satu tahun lebih, saya mau katakan ini, “Karena kami sendiri antara orang Papua yang duduk di lembaga pengambil kebijakan ini tidak konsekwen dan bersatu, dan tidak punya hati, hingga keinginan saya Timotius kedepan itu, KPU harus diduduki orang yang punya hati, gubernur harus punya hati, DPRP harus punya hati, MRP lebih lagi harus punya hati”, sambung Murib.

Meminjamkan istilah yang sering digunakan orang saat ini bahwa, menjadi pemimpin itu harus orang takut Tuhan, namun menurut dirinya istilah takut Tuhan saja tak cukub, lebih dari itu dibutuhkan orang yang punya hati duduk di tiga lembaga ini dan punya hati dan komitmen sama dan perlunya membangun komunikasi Intens. Ia melihat yang terjadi justru sebaliknya, tak ada ruang komunikasi yang baik antara ketiga lembaga ini.

Padahal, bila dilihat komunikasi merupakan sarana mempererat relasi dalam melakukan evaluasi bulanan atau tiga bulanan antara MRP, DPRP dan Gubenur perlu duduk satu meja, diskusi masalah kesehatan di Papua ini bagaimana, kemajuan bidang Pendidikan di Papua ini bagaimana, sebaliknya sudah sampai dimanakah perkembangan ekonomi rakyat, dimana satu hal penting yakni, bagaimana pemberdayaan perempuan, sudahkah perempuan mainkan perannya sejauh ini bagaimana?, berikut keberadaan Pemuda bagaimana?

Saat diskusi tiga relasi itulah bisa diungkapkan bahwa hal hal spesifik ini menjadi tugas MRP, ini jadi tugas DPRP maupun sebaliknya Gubernu punya kebijakan apa. Dengan berkumpul dan berdiskusi kita bisa tahu disitu, bila ada hal yang tak terselesaikan hingga butuh campur tangan Pemerintah Pusat, Ya, Kita bicara dan sama sama menghadap Pemerintah Pusat.

Perwakilan utusan Masyarakat Adat MRP ini melihat, bila ada kekompakan diranah itu, tak ada yang tidak diperhatikan Pemerintah Pusat, selama ini Pemerintah pusat mau mendengarkan apa yang diutarakan ketiga lembaga ini, disisi lain Pemerintah melihat adanya keterpecahan karena kurangnya kekompakan dalam sebuah kebijakan yang perlu melibatkan Pemerintah Pusat.

Tak Merangkum Tiga Relasi

Ia mencontohkan, dalam beberapa kali pertemuan pembahasan Perdasus dan sejumlah pertemuan antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri dengan MRP, DPRP maupun Gubernur, nampak jelas sekali setiap pertemuan yang direncanakan dengan Pemerintah Pusat tersebut, tak pernah merangkum ketiga lembaga ini duduk dalam satu meja.

Contoh kecilnya, Mendagri panggil Gubernur dalam tempat dan saat terpisah di pagi hari dilakukan pembicaraan, berikut dihari dan tempat terpisah lagi, pada siang harinya bertemu dengan DPRP , waktu lainnya di sore hari dengan MRP, sistim ini dianggap Timotius sebuah sistim yang tidak kompak dimana bisa disinyalir mengubah arah sebuah konsep kebijakan yang dibawah ketiga lembaga ini dihadapan Pemerintah, ya, kita lihat saja cara penyampaian akan berbeda, persoalannya untuk memberikan pertimbangan pada sebuah kebijakan oleh Pemerintah Pusat itu memang lama, sebab harus memperhatikan masukan masukan dari masing masing lembaga.

Ini terjadi karena penyampaian aspirasi oleh ketiga lembaga ini disampaikan tak pernah dalam satu pertemuan sama yang direncanakan dalam satu ruang. Oleh karena itu pergumulan saya, Timotius Murib bahwa saat ini ada moment Pilkada Papua yang akan memilih anak bangsa yang baik dari ketujuh bakal calon Gubernur dan Wakil Gubenur. Apabila KPU membuka pendaftaran lagi, maka diantaranya siapa siapa yang ditunjuk Tuhan dan dipilih masyarakat, moga moga bakal calon ini punya hati untuk datang duduk dirumah gubuk rakyat atau datang duduk di gubuk MRP ini kah, duduk di DPRP.

Komunikasi Intens

Bila menelisik, ada yang salah diantara tiga lembaga ini yakni belum terbangunnya Komunikasi intens, hal itu diakuinya. “Saya rasakan beda sekali, selama ini MRP jalan sendiri, DPRP jalan sendiri, Pemerintah jalan sendiri, masing masing dengan keinginannya, hingga ada ketimpangan relasi yang terjadi, padahal sama sama membawa sekaligus menjawab aspirasi rakyat di Papua”, ujarnya.

Mungkin saat ini kami MRP butuh sebuah ruang komunikasi intens yang mempertemukan ketiga tunggu elit rakyat ini untuk sama sam mendengar apa mau rakyat dan kelompok kelompok masyarakat, kita lihat, turun langsung kelapangan, cari solusi, sampaikan pada Pemeirntah pusat juga dengan kompak, hal ini dimaksudkan untuk meminimimalisir ketimpangan relasi kuasa dalam menjawab kebutuhan publik. Ketimpangan relasi ini dirasakan juga dalam pembuatan sejumlah produk hukum berapa perdasi perdasus yang tak selesai dibahas. (Bersambung)

October 9, 2012 0

Senjata OPM Disinyalir Dibeli di Pasar Gelap

JAYAPURA [PAPOS]- Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono memperkirakan kelompok TPN/OPM pimpinan Salmon dan Jhon Yogi memiliki lebih dari 10 pucuk senjata.

Bahkan disinyalir sebagian senjata yang dimiliki kelompok TPN/OPM dibeli dipasar gelap. “Kelompok TPN/OPM pimpinan Salmon dan Jhon Yogi diperkirakan menyimpan lebih dari 10 pucuk senjata laras panjang dan pendek,” kata Kombes Pol Wayhyono di Jayapura, Rabu.

Menurut Wachyono, senjata senjata yang dimiliki kelompok Jhon Yogi diduga merupakan senjata hasil rampasan milik aparat dan sebagian lagi dibeli dari pasar gelap. “Diduga senjata yang dimiliki adalah hasil rampasan, namun sebagian dibeli dari pasar gelap, diperkirakan ada sekitar 10 pucuk lebih,” ujarnya.

Dia mengatakan, kelompok tersebut sering melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata seperti AK47, SS1. Saat ini kata Kabid Humas, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok ini yang diperkirakan bersembunyi di dalam hutan diatas gunung. Sedangkan markas mereka, sejak kemarin (Selasa) sudah dikuasai oleh Polisi.

Sebelumnya Polisi dibantu TNI melakukan penyerangan terhadap markas OPM. Dalam penyerangan itu, seorang anggota Brimob terluka akibat terkena serpihan peluru. “Kelompok OPM yang diperkirakan berjumlah ratusan orang berhasil melarikan diri ke arah gunung. Satu pucuk senjata double loop, puluhan butir amunisi, beberapa bintang kejora, dan sejumlah senjata tajam berhasil disita Polisi,” ujarnya.

Kabid Humas mengatakan, keberadaan markas TPN/OPM di kampung Eduda, Paniai telah membuat resah warga, karena sering melakukan tindakan kekerasan seperti pengancaman dan pemerasan terhadap warga. “Untuk masyarakat yang mengungsi itu tidak ada sebetulnya. Justru masyarakat melapor kepada Kapolres meminta perlindungan, yang selama ini diganggu oleh kelompok tersebut.

Kelompoknya Jhon Yogi selalu meminta uang, sering melakukan pengancaman terhadap masyarakat, makanya mereka minta pengamanan dari pihak kepolisian,” katanya.

Menurut dia, sejak kepemimpinan Salmon dan Jhon Yogi, kelompok ini kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap warga. “Padahal sebelumnya, saat masih dipimpin oleh ayah mereka, Tadius Yogi yang merupakan pimpinan tertinggi TPN/OPM wilayah Paniai wilayah itu selalu aman dan damai,” katanya.[bel/ant]

October 3, 2012 0

Dialog Jakarta—Papua Tunggu Political Will Presiden

Rabu, 26 September 2012 21:41, BintangPapua

JAYAPURA—Dialog Jakarta—Papua sebagai suatu bentuk penyelesaian terhadap masalah Papua jalan atau tak jalan bukan lagi rakyat Papua. Tapi hanya tinggal menunggu keputusan atau kemauan politik (political will) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pasalnya, Dialog Jakarta-Papua merupakan keputusan politik orang Papua sejak tahun 2000 silam, melalui kerja intensif oleh Jaringan Damai Papua (JDP).

Demikian disampaikan Sekjen Presidium Dewan Papua (PDP) Thaha Alhamid yang dihubungi via ponselnya di Jayapura, Rabu (26/9). Dikatakannya, bila Presiden telah menyampaikan komitmennya, menyelesaikan Papua harus dilakukan dengan hati, maka dialog Jakarta-Papua menjadi agenda superior.

Namun demikian, kata dia, pada saat tertentu muncul DR. Farid Husein, Dewan Penasehat Presiden, DPD RI dan lain-lain, membuat pandangan dasar mengenai dialog berbeda-beda.

“Kami rakyat Papua punya keputusan politik. Kami sudah tahu. Bicara didalam kerangka mau undang siapa. Orang Papua yang ada di luar negeri silakan. Semua kerangka sudah ada di JDP saya sudah lihat itu. Dan itu kita dukung. Jadi sebenarnya kata kuncinya cuma satu political will saja. Sederhana to,” tukasnya.

Menurutnya, ketika tokoh-tokoh Gereja dari Papua beraudensi bersama Presiden sudah sampaikan keinginan berdialog tentang apa. Formatnya bagaimana. Materinya apa. Tujuannya apa. Tinggal itu kan. Nggak usah mundur lagi. Artinya apa yang harus didorong terutama Wantimpres adalah bekerjasama dengan JDP. Bekerjasama dengan Farid Husein yang menjadi special authority untuk merumuskan suatu frame of dialog. Apa yang mau dibicarakan. Bagaimana. Apa materinya dan bagaimana mekanisme-mekanisme yang lain untuk menjawab apa yang Presiden tanyakan. “Saya kwatirnya bisa lihat saja tentang dialog saja Jakarta punya tim. Special in Voice yang namanya Farid Husein, Wantimpres. Nanti ada lagi dari Polkam, DPD RI apakah mereka ini berkoordinasi. Kwatir ini justru ini mementahkan malah. Padahal dialog Jakarta-Papua sudah mengerucut. Susah apa kalau misalnya Presiden dengan otoritasnya panggil Farid Husein, Wantimpres oke kamu duduk bicara dengan teman-teman dari Papua yang diwakili oleh JDP. Dan tentu JDP akan bicara dengan tokoh agama dengan pelbagai stake holders yang ada disini baru JDP pergi mewakili Papua. “Nah disitulah yang dibahas dan disusun frame of dialog. Kapan mau memulai dialog dan seterusnya. Ini harus hitam diatas putih tandatangan sebelum SBY turun dari Presiden. Justru itu yang saya lihat bukan satu datang eksplorasi. Satu datang eksplorasi lagi.

Ditanya hambatan memulai Dialog Jakarta—Papua, lanjutnya, Political will-nya tak cukup kuat. Bilang mau berdialog. Mau menyelesaikan Papua dengan hati tapi policy-policy aktual yang ada tak menunjukan kearah itu seperti pendekatan-pendekatan militeristik yang masih kelihatan.

Dia mengatakan, pihaknya kwatir tim yang banyak turun ke Papua ini nanti mementahkan soal yang mulai matang. Mementahkan sebuah isu yang sudah digarap lama dan sudah mulai matang.

“Sekarang tinggal tunggu saja komando Presiden. Oke kamu dalam sebulan susun frame of dialog bicara dengan pemerintah,” tutur dia. (mdc/don/l03)

September 26, 2012 0

Penangkapan Koruptor Pengalihan Isu Papua Merdeka?

Rabu, 26 September 2012 21:56, BintangPapua

MANOKWARI – Komponen pro kemerdekaan Papua, West Papua National Authority (WPNA) menilai gencarnya proses hukum terhadap pejabat-pejabat di Papua yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi belakangan ini, adalah bagian dari strategi pengalihan perhatian publik dari isu Papua Merdeka kepada isu penangkapan koruptor.
“ Yang emergency di Papua adalah pemerintah harus segera menunjuk juru runding untuk maju dalam dialog bermartabat untuk temukan kesepakatan tentang pembangunan berkelanjutan di Papua. Jadi ini hanya pengalihan isu dari isu Papua merdeka dan pelanggaran HAM di Papua, “ tandas juru bicara WPNA Jack Wanggai, kemarin di Manokwari.

WPNA sendiri pesimis para pejabat yang kini menjadi terdakwa korupsi pada akhirnya bisa mendapat hukuman yang setimpal. Sebab, menurut Jack, umumnya institusi penegak hukum di Indonesia sudah masuk dalam pusaran mafia hukum dan mafia peradilan. WPNA juga mempertanyakan keseriusan pemerintah pusat dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia. Sebab dalam perspektif WPNA, pemerintah pusat telah secara sengaja mengendapkan dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam kurun waktu tertentu sebelumnya disalurkan ke provinsi Papua dan Papua Barat.

Tindakan menahan dana Otsus dalam jangka waktu tertentu yang berakibat dana Otsus baru dikucurkan jauh setelah penetapan APBD dimaknai WPNA sebagai bentuk korupsi terselubung yang dilakukan pihak-pihak tertentu di pemerintah pusat. “ Apa yang menjadi alasan pemerintah pusat menahan dana Otsus, kenapa tidak sekaligus dicairkan dengan APBD tetapi ditahan sampai Oktober atau November baru diturunkan, ini berarti ada indikasi pemerintah pusat juga mengkorupsi uang rakyat Papua, “ sebut Jack.

Dari berbagai indikasi tersebut, WPNA yakin ada skenario yang tengah dimainkan pihak inteligen di Papua untuk mengalihkan perhatian masyarakat Papua dengan memunculkan isu korupsi.

“Kalau mau menangkap koruptor di Papua, pemerintah pusat juga harus menangkap orang-orang di Jakarta yang mengkorupsi dana Otsus, ini jelas pengalihan perhatian publik semata karena yang terpenting di Papua adalah segera bebaskan Tapol/Napol dan mari berunding dalam sebuah dialog bermartabat, “ timpal Jack. (sera/don/l03)

September 26, 2012 0

12 Tahun Pencanangan Papua Zona Damai

Minggu, 23 September 2012 21:37

Suasana Peringatan HUT Zona Damai dilapangan Alun-alun Serui

SERUI -Tidak terasa sudah 12 tahun Kabupaten kepulauan Yapen ditetapkan sebagai daerah pencetus Zona Damai untuk wilayah Papua, pencanangan yang dilakukan tahun 2000 itu merupakan titik awal membina hubungan antara suku dan agama juga perbedaan dalam menciptakan kedamaian juga toleransi diantara masyarakat, walaupun berberda suku, beberada agama dan lainya.

September 23, 2012 1

Banyak Orang di Inggris Anggap Papua Tak Aman

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri berpose bersama Dubes Inggris H.E Mr. Mark Canning, dan rombongan, Selasa.

JAYAPURA — Dubes Inggris H.E Mr. Mark Canning menyampaikan, banyak orang di Inggris beranggapan Papua tak aman, tapi ketika ia berkunjung ternyata anggapan itu keliru Papua adalah wilayah yang aman dan kondusif bagi siapapun.

Demikian Siaran Pers yang disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Moh. Erwin Syafitri ketika menerima kunjungan kerja Dubes Inggris H.E Mr. Mark Canning didampingi Julia Shand (Second Secretary Political), Benny Sastranegara (Political Analyst), Euan Ribbeck (Close Protection Team Leader), di ruang Cycloops Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Selasa (18/9).
Pangdam mengatakan, pihaknya bersama Dubes Inggris membahas berbagai isu, baik terkait perkembangan politik, perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan keamanan di Papua saat ini.

Pangdam mengatakan, pada intinya polisi yang lebih tahu, sedangkan Kodam hanya membantu tugas Kepolisian apabila dibutuhkan. Kodam XVII/Cenderawasih hanya melaksanakan tugas pokoknya, disamping itu juga melaksanakan pembinaan Teritorial, diantaranya pembinaan masyarakat.

Sedangkan pertanyaan dari Mr. Mark Canning tentang program UP4B, Pangdam menjelaskan bahwa pemerintah Inggris belum banyak melihat pemberdayaan masyarakat Papua. Agar pemberdayaan masyarakat dapat sinergis dan UP4B tidak semata-mata meningkatkan ekonomi di masyarakat, tapi juga meningkatkan pemberdayaan sosial dan budaya sehingga masalah di Papua dapat terselesaikan. Selanjutnya H.E. Mr. Mark Canning menanyakan apakah tantangan dalam penanganan perbatasan. Pangdam menjelaskan, hanya kelompok kecil separatis yang warga Papua New Guinea (PNG) dan mereka memanfaatkan daerah Abu-abu untuk pergerakannya.

Untuk pertanyaan tentang “Apakah mereka mempunyai senjata khusus?” Pangdam mengatakan, mereka tak mempunyai senjata. Hanya senjata rakitan dan senjata hasil rampasan. Gerakan mereka sangat kecil dan memaksa, mengancam, menakut-nakuti warga akan ditembak TNI jika tak ikut kemauan mereka.

Dubes Inggris berpendapat, “Sulit bagi militer untuk menangani masalah di Papua dengan menggunakan hard power sehingga harus menggunakan soft power”. Apa yang dilakukan Kodam XVII/Cenderawasih dalam penerapannya? Pangdam jawab, untuk penerapan soft power. Pertama, dengan cara mengajak secara persuasif orang-orang yang berpandangan lain untuk kembali ke NKRI. Kedua, mengajak lewat para pendeta supaya membujuk orang yang mengangkat senjata agar sadar dan tak mengangkat senjata kembali.

Namun demikian diakui masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu pertama apabila mereka kembali mereka mengajukan syarat untuk dibuatkan rumah dan kebun. Selain itu, bila mereka kembali maka mereka minta dijadikan Bupati/ Kepala Daerah.

Dubes Inggris juga menanyakan berapa lama rotasi Pamtas. Dan dijawab oleh Pangdam rotasi dilaksanakan 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Pamtas ini juga diperkuat oleh pasukan Pam Rahwan tetapi lebih pada tugas teritorial dimana tugas tersebut sangat dibutuhkan masyarakat.

Dalam berbagai perbincangan tersebut, Dubes Inggris sangat terkesan dengan pembebasan sandera yang dilaksanakan oleh Kopassus pada tahun 1996 dan seluruh sandera warga negara Inggris dapat dibebaskan tanpa luka sedikit pun. Dubes juga menyampaikan bahwa hubungan Inggris dan Indonesia terjalin baik.

“Tahun ini adalah tahun yang spesial karena PM Inggris pada April lalu melaksanakan kunjungan ke Jakarta dan pada Nopember nanti Presiden SBY akan melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Inggris yang akan diterima Ratu Kerajaan Inggris dengan agenda peningkatan hubungan ekonomi, pendidikan serta kerja sama di bidang pertahanan,” ungkap Dubes.

Pada kesempatan itu juga, Pangdam menanyakan, apakah Beni Wenda tinggal di Inggris? Karena Beni Wenda merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO). Dubes menjawab, Beni Wenda kini tinggal di Oxford, London, Inggris sejak tahun 2000.

Menurut Pangdam, Dubes mengatakan, Beni Wenda mengajukan suaka politik kepada pemerintah Inggris akan, tapi polisi Indonesia tak melaksanakan prosedur ke Interpol untuk melaksanakan pemeriksaan kepada Beni Wenda.
Beni Wenda adalah salah-seorang tokoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang terus-menerus mengkampanyekan Papua merdeka di kawasan Eropa dan Amerika Serikat. (mdc/don/l03)

Sumber: BintangPapua.com

September 18, 2012 1

Penyelesaian Konflik Aceh Beda Papua

Jumat, 07 September 2012 21:10, httpp://bintangpapua.com

JAYAPURA—Pernyataan Anggota DPD RI Drs Paulus Sumino untuk mempersiapkan rencana Dialog Jakarta-Papua, semua stake-holders (pemanggu kepentingan) harus mulai merumuskan konsep dialog yang bisa diterima semua pihak, agar konflik Papua bisa segera tuntas seperti Aceh, ditolak Anggota Komisi A DPRP Yohanes Sumarto ketika dikonfirmasi Bintang Papua diruang keranya, Sabtu (7/9).

Tokoh Partai Gerindra Papua ini mengemukakan, Dialog Jakarta- -Papua meskipun tujuannya sama dengan penyelesaian konflik yang terjadi di Aceh, namun situasinya sangat berbeda. Pasalnya, pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sangat jelas orangnya dan pengaruhnya. Sedangkan pimpinan pro merdeka di Papua ini terdiri dari banyak orang.

Dia mengatakan, Dialog Jakarta- -Papua mesti dimulai dari tingkatan masyarakat yang paling rendah. Selanjutnya, saat ini diperlukan adalah inventarisir tokoh-tokoh yang kurang puas dan selalu mengkritisi segala kebijakan NKRI. Dari inventaris tokoh-tokoh ini dicari tokoh-tokoh NKRI yang mempunyai kemampuan pendekatan baik dari segi keluarga, agama, kepentingan dan hubungan emosional. Selain itu, kata dia, Dialog Jakarta-Papua seyogyanyalah dimulai dari tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pertama, konsolidasi dengan pemerintah untuk memperkuat kesadaran nasional bagi pejabat pemerintah, anggota DPRP, anggota DPRD, PNS dan lain-lain. Tahap kedua, konsolidasi dengan tokoh agama. Banyak tokoh-tokoh agama di Papua yang mengkritisi penyelesaian konflik Papua secara benar tapi ada pula mengkritisi dengan dasar yang tak jelas. Tahap ketiga, konsolidasi dengan tokoh tokoh adat. Pemerintah membina tokoh tokoh adat tentang kesadaran nasional, tapi pada beberapa decade ini pembinaan ini tak pernah dilakukan sehingga banyak tokoh-tokoh adat bingung bahkan ikut gerakan yang merugikan pemerintah. Tahap keempat, konsolidasi dengan generasi mudah. Gerakan yang menuntut kemerdekaan bangsa Papua Barat akhir-akhir ini sebagian besar masih mengikuti pendidikan. (mdc/don/l03)

September 7, 2012 0

Masyarakat Asli Papua Diminta Waspadai Upaya Propaganda

Jumat, 07 September 2012 21:11, http://bintangpapua.com

MANOKWARI – Masyarakat asli Papua diminta untuk mewaspadai upaya propaganda yang dilakukan secara terstruktur dan terorganisir melalui berbagai cara menjelang sidang umum PBB. Yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang mendapatkan backingan kekuatan Indonesia (NKRI). Menjelang pelaksaan sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, AS, 14 September mendatang.

Demikian pernyataan bersama yang disampaikan sejumlah tokoh pro M erdeka, masing-masing, Gubernur Negara Bagian Doberai NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) Barnabas Mandacan, Staf khusus kepresidenan NRFPB Zakarias Horota, dan Ketua Dewan Melanesia Barat Melky Bleskadit, saat memberikan pernyataan pers, Jumat (7/9) di Manokwari.
Dikatakan Barnabas, ,masyarakat diminta untuk mendukung penuh pelaksaan sidang PPB. Dan tetap komitmen untuk berjuang sampai ada hasil dari sidang tersebut menyangkut sejarah Papua sejak 1 Desember 1961 hingga dilaksanakan Kongres Rakyat Papua III pada tanggal 19 Oktober 2011 lalu di Jayapura, Papua. “Rakyat Papua tidak punya pilihan lain. Kami tetap siap untuk merdeka. Isu-isu yang dihembuskan melalui media massa maupun lainnya tidak akan memengaruhi sikap rakyat Papua. Termasuk upaya pemerintah Indonesia melalui Otsus dan UP4B (unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat). Pelurusan sejarah Papua adalah tuntutan yang harus dilaksanakan,”tegas Barnabas.

Staf khusus Kepresidenan Zakarias Horota menyerukan agar masyarakat asli Papua agar tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang bertujuan menimbulkan perpecahan. Upaya provokasi yang dilakukan melalui berbagai cara, kata dia hanya akan menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat. “Pelurusan sejarah Papua harus dimulai dari negosiasi format perundingan antara NRFPB dan NKRI. Sambil menentukan format, metode perjuangan tetap dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sebagai bangsa,” katanya. Menurut Zakarias, Indonesia telah mendapatkan presure (tekanan) politik secara luar biasa dalam sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss. Terkait pelanggaran HAM di Papua. “Kekerasan masa lalu dan beragai peristiwa kekerasan saat ini yang sedang terjadi di Papua, seharusnya menjadi perhatian penting Negara Indonesia dalam menunjukkan komitmen kongkrit untuk menuntaslan persoalan Papua ini,” ujarnya.

NRFPB lanjut dia, telah merecanakan mengenai pengaturan pengakuan dan peralihan pemerintah yang harus dimulai dengan prasyarat negosisasi. Yakni pranegosiasi dimulai bulan agustus hingga September 2012. Pada tanggal 19 Oktober 2012, tiga bendera akan dikibarkan di 7 wilayah data Papua – yang merupakan negara bagian. Ketiga bendera tersebut adalah, bendera Bintang Fajar, Bendera PBB dan Bendera Merah Putih.

Serta menetapkan waktu perundingan peralihan kekuasaan administrasi pemerintahan dari NKRI kepada PPB, dan dari PBB kepada NRFPB . Yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2012 hingga 1 Mei 2013. Termasuk akan menggelar aksi demonstrasi damai pada tanggal 12 September mendatang. Ketua Dewan Melanesia Barat Melky Bleskadit menambahkan, secara antropolgi, politik, dan hukum. Antara Papua dan Indonesia berbeda. Penyelesaian masalah Papua harus dilakukan tanpa adanya intervensi otoriter. Karena aspirasi adalah adalah bentuk tuntutan nilai kebenaran. Format penyelesaian masalah Papua, antara 2 pihak (Papua dan NKRI) harus rasional dalam menyelesaikan masalah negara. “Ada masalah serius yang harus diselesaikan. Kemerdekaan Papua adalah jembatan emas untuk selamatkan Indonesia dari krisis,”imbuhnya.(sera/don)

September 7, 2012 0